RENCANA STRATEGIS
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013-2018
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Nyaman Keluarahan Tengah Telp 021-8753355 Fax 021 8753355i Kecamatan Cibinong
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Atas Berkat dan Rahmat Allah SWT, Rencana Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 telah selesai disusun dan ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan juga berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Rencana Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018 dalam pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu : “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Rencana Strategis ini merupakan gambaran seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang memuat, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program sehingga
dalam
dan Kegiatan sampai tahun 2018
melakukan
proses
pelelangan
Barang/Jasa sesuai dengan perundang-undangan
pengadaan yang berlaku
dan dalam mengambil setiap keputusan selalu berpegang pada prinsip-prinsip dasar dan etika Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditentukan.
Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor - i Tahun 2013-2018
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sehingga Rencana Strategis ini dapat terlaksana sesuai target serta berkontribusi Kabupaten
terhadap
Bogor
dalam
upaya upaya
percepatan kita
bersama
pencapaian khususnya
Visi untuk
mempercepat proses pembangunan menjadi kabupaten termaju di Indonesia dan umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor Cibinong, Oktober 2014 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR
HENDRIK SUHERMAN, ST,M.Si Pembina NIP. 196110709 198603 1 005
Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor - ii Tahun 2013-2018
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
iii
Daftar Tabel
v
Daftar Gambar
vi
BAB I
I-1
BAB II
: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
I-1
1.2 Landasan Hukum
I-3
1.3 Maksud dan Tujuan
I-7
1.4 Sistematika Penulisan
I-7
: GAMBARAN PELAYANAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 2.2 Sumber Daya pada Pengadaan Barang/Jasa
Kantor
II-1
Layanan
II-8
Layanan
II-12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
II-17
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Pengadaan Barang/Jasa
BAB III
II-1
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi
III-1
Berdasarkan III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
III-7
Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor - iii Tahun 2013-2018
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV
III-9
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV-1
4.1 Visi dan Misi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
IV-4
4.3 Strategi dan Kebijakan
IV-8
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
V-1
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
VI-1
BAB VI
: PENUTUP
VII-1
Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor - iv Tahun 2013-2018
DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6
Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kondisi Sumber daya Aparatur Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Tahun 2013 Anggaran dan Realisasi Tahun 2013-2014
II-2
II-8 II-10
Tanah, Bangunan, Sarana dan Prasarana di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2013 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan kantor Layanan Pengadaan barang/jasa Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2013
II-11 II-13
II-15 Tabel 2.7
Permasalahan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor hingga tahun 2013 II-18
Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 4.1
Tabel 4.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Sinergi Visi dan Misi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018
III-1 III-4 IV-3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa IV-7
Tabel 5.1
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Indikator Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
-v-
V-3 IV-1
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
II-2
Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor
II-8
Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
- vi -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.
Renstra
SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan
sesuai
dengan
tugas
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
dan
fungsinya,
Sementara itu,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, I-1
tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan dalam RPJMD. Bagan 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
PENETAPAN
PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD
Tidak sesuai
sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD
Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra dan Renstra SKPD Prov Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota
Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
PERDA ttg RPJMD
sesuai
Penetapan RenstraSKPD
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD
Tidak sesuai
Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan
Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD
Penyusunan Rancangan RPJMD
Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda
RENSTRASKPD
Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Pengolahan data dan informasi
Pemerintah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun I-2
2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
Selanjutnya
Renstra
Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman
dalam
penyusunan
Renja
Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.
1.2. Landasan Hukum Landasan
hukum
penyusunan
Renstra
Kantor
Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
I-3
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah I-4
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah,
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
I-5
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
I-6
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud
Penyusunan Renstra Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008
tentang
Pembentukan
Daerah
Lembaga
Teknis
Daerah
dan
Peraturan
Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Tujuan
penyusunan
Renstra
Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah : 1.
Untuk menetapkan arah pengembangan, pemetaan, tahapan dan strategi
perjalanan
Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten Bogor yang diperlukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan dalam setiap perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor; 2.
Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan yang menjadi tugas
dan
fungsi
Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten Bogor sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensi, efektivitas dan pelaksanaan program/kegiatan; 3.
Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : I-7
BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor, Kinerja Pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan
Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten Bogor Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
SKPD,
program
lintas
SKPD
dan
program
kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor
untuk periode tahun 2013-
2018.
I-8
BAB VI INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
2.1. TUGAS,
FUNGSI
DAN
STRUKTUR
ORGANISASI
KANTOR
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012, dibentuklah organisasi dan tata kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten mempunyai fungsi : a. Perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
pelayanan
dan
pembinaan pengadaan barang/jasa; b. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa; c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Pembentukan merupakan
Kantor
perangkat
Layanan daerah
Pengadaan
sebagai
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
unsur
Barang/Jasa pelaksana
dipimpin oleh Kepala
Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari : 1. Kepala Kantor 2. Kepala Sub bagian Tata Usaha, yang membawahi : a. Seksi Pengadaan Barang b. Seksi pengadaan pekerjaan Konstruksi II-1
c. Seksi pengadaan Jasa konsultasi dan Jasa Lainnya 3. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing adalah sebagai berikut Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas jabatan Struktural pada kantor Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
dapat
diuraikan
sebagai
berikut : TABEL 2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
Secara lengkap struktur organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Bogor, disajikan dalam Bagan Struktur
Organisasi (Gambar 2.1) II-7
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor
KEPALA KANTOR SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
2.2. SUMBER
SEKSI PENGADAAN BARANG
DAYA
PADA
SEKSI PENGADAAN PEKERJAAAN KONSTRUKSI
KANTOR
SEKSI PENGADAAN JASA KONSULTASI DAN JASA LAINNYA
LAYANAN
PENGADAAN
BARANG/JASA 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sebanyak 51 orang yang terdiri dari PNS, dan Non PNS. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : Tabel 2.2 Kondisi Sumber daya Aparatur Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Tahun 2013
II-8
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
13
Tahun
2012
tentang
Pembentukan
Kantor
Layanan pengadan Barang/Jasa Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 5 orang. Sedangkan jabatan fungsional tidak ada. Berdasarkan Tabel 2.2. diatas menunjukkan bahwa pegawai Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa masih ada pegawai
non
negeri
yaitu
tenaga
Teknis
Pembantuan
Administrasi Pengadaan barang/Jasa, Petugas Keamanan, serta
Petugas
Kebersihan.
Sehingga
penulisan
tentang
kondisi pegawai di bawah ini difokuskan hanya pada PNS 28 orang. Dari 28 jumlah Pegawai yang ada di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
terdapat 35,71% pegawai yang
berstatus golongan II, 60,71% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 3,57%. Jika dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang ada, maka status pendidikan dengan Strata -1 lebih mendominasi yaitu sebesar 39,29 %, dan SLTA/SMK
sebesar 32,14%, sedangkan yang paling
rendah yaitu tingkat Sarjana Muda / D3 sebesar 14,29 %. Dilihat dari jenjang pendidikan sumber daya manusia yang ada di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga memiliki potensi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di kabupaten Bogor dapat dilaksanakan menjadi lebih baik. Khusus Tenaga Panitia Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan tahun 2013 baru berjumlah 18 orang. Upaya penambahan tenaga terus dilakukan melalui koordinasi dengan
Badan
Kepegawaian
Pendidikan
dan
Pelatihan
Kabupaten Bpgor, sementara dari segi kualitas upaya yang dilakukan adalah peningkatan jumlah bimbingan teknis yang berkelanjutan.
II-9
2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran
Belanja
Daerah
Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2013-2014 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran
belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya pada
tahun 2013 sebesar Rp 8.506.194.000,- dan pada tahun 2014 menjadi Rp 7.834.759.000,- atau turun 7,89% . Demikian pula bila dilihat
dari
realisasi
belanja,
pada
tahun
2013
sebesar
Rp 7.150.802.384,- atau 84,07 % realisasi tersebut berkurang karena adanya efisiensi anggaran dan adanya regulasi dari Pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu kenaikan batas nilai pengadaan langsung Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang semula sampai dengan Rp 100 juta menjadi sampai dengan Rp 200 juta sehingga kegiatan fasilitasi pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor jika di bandingkan dengan tahun 2012 jauh lebih berkurang . Perkembangan
anggaran
dan
realisasi
belanja
daerah
menurut kelompok belanja dari tahun 2013-2014, sebagai bagai berikut : Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Tahun 2013-2014 TAHUN 2013 2014
ANGGARAN (Rp) 8.506.194.000 7.834.759.000
REALISASI (Rp) 7.150.802.384
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Tanah, bangunan, sarana dan Prasarana kerja yang dimiliki oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Bogor
tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel berikut :
II-10
Tabel 2.4 Tanah, Bangunan, Sarana dan Prasarana di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2013
II-11
Melihat Tabel 2.4 diatas kebanyakan Sarana dan Prasarana di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
pada Tahun 2013
dalam kondisi baik dan masih layak pakai yang sangat menunjang dalam melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
2.3. KINERJA
PELAYANAN
KANTOR
LAYANAN
PENGADAAN
BARANG/JASA Indikator Kinerja pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diuraikan pada tabel berikut :
II-12
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013
II-13
Berdasarkan Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013 dapat di lihat bahwa pada tahun 2013 mengalami penurunan jumlah paket pengadaan hal tersebut karena adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan oleh SKPD regulasi
dari
Pemerintah
dengan
serta adanya
dikeluarkannya
Peraturan
Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu kenaikan batas nilai pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang semula sampai dengan Rp. 100 juta menjadi sampai dengan Rp. 200 juta sehingga kegiatan fasilitasi pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten
Bogor
jika
di
bandingkan dengan tahun 2012 jauh lebih berkurang. Adapun
Anggaran
dan
Realisasi
Pendanaan
Pelayanan
kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa kabupaten Bogor dari Tahun 2013 dapat diuraikan pada table berikut ini :
II-14
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan kantor Layanan Pengadaan barang/jasa Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2013
1 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE1 2 3 4 5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ANGGARAN PADA TAHUN KE-
URAIAN 2
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-
13
14
15
16
RATA-RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN REALISASI 17
18
BELANJA 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 BELANJA PEGAWAI
1.498.896.000 0
0 0
0
2 BELANJA LANGSUNG
1.498.896.000
0
0 0
0
8.506.194.000
1.292.530.686,00
0
0
0
0
1,16
1,16
1.292.530.686,00
0
0
0
0
1,16
1,16
1,19
1,19
7.150.802.384
1 BELANJA PEGAWAI 2 BELANJA BARANG DAN JASA
0
0 0
0
4.534.500.000
0
0 0
0
3.755.013.500
0
0
0
0
1,21
1,21
0
0 0
0
2.495.966.000
0
0 0
0
1.990.762.184
0
0
0
0
1,25
1,25
3 BELANJA MODAL
0
0 0
0
1.475.728.000
0
0 0
0
1.405.026.700
0
0
0
0
1,05
1,05
II-15
Berdasarkan table 2.2. diatas Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan kantor Layanan Pengadaan barang/jasa Kabupaten Bogor tahun anggaran 2013 menunjukkan bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan
adanya
penghematan
anggaran
yang
digunakan
dan
pencapaian output sesuai dengan rencananya atau bahkan melebihi targetnya. Sasaran pertama, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 4.195.750.000,- terealisasi Rp 3.447.680.000,- dan rata-rata capaian sasaran sekitar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan nilai efisiensi sebesar Rp 748.070.000,- atau sekitar 17,83%. Sasaran
kedua,
dari
anggaran
yang
tersedia
sebesar
Rp 4.106.991.000,- terealisasi Rp 3.552.322.184,- dan rata-rata capaian sasaran sekitar 73,25%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan nilai efisiensi sebesar Rp 138.667.204,- atau sekitar 20,58%. Sasaran
ketiga,
dari
anggaran
yang
tersedia
sebesar
Rp 203.453.000,- terealisasi Rp 182.109.800,- dan rata-rata capaian sasaran sekitar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan nilai efisiensi sebesar Rp 21.343.200,- atau sekitar 10,49%. Hasil
analisis
efisiensi
pelaksanaan
program/kegiatan
Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor tahun anggaran 2013, bahwa realisasi Belanja sekitar 84,39 % tersebut disebabkan oleh: 1. Adanya efisiensi dalam belanja pegawai: 2. Terdapat efisiensi anggaran kegiatan dan efisiensi pada belanja barang dan jasa akibat hasil negosiasi dan harga penawaran terhadap pagu anggaran yang tersedia, serta kesesuaian dengan rekening yang harus dibayarkan. 3. Adanya
regulasi
dari
Pemerintah
dengan
dikeluarkannya
Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu kenaikan batas nilai pengadaan langsung Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang
II-16
semula sampai dengan Rp 100 juta menjadi sampai dengan Rp 200 juta sehingga kegiatan fasilitasi pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor jika di bandingkan dengan tahun 2012 jauh lebih berkurang 2.4. TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
PADA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Bogor tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Bogor.
Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan proses
pengadaan
barang/jasa
adalah
bahwa
dinamika
pembangunan daerah yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya
perkembangan
masyarakat
yang
global
tidak
diberbagai
dapat
sektor
dihindari,
kehidupan
seiring
dengan
perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan
yang
dikeluarkan
oleh
pemerintah
terutama
dari
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan
yang
harus
dikeluarkan
oleh
pemerintah
daerah
Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan
analisis
terhadap
permasalahan
internal
maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun kondisi lingkungan internal tersaji dalam tabel dibawah ini sedangkan Analisa SWOT akan disajikan pada BAB selanjutnya.
II-17
Tabel 2.7 Permasalahan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor hingga tahun 2013
Melihat tabel 2.6 diatas tentu Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa memiliki permasalahan diantaranya : 1).
Dengan belum adanya Standar Operasional Prosedur, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum dapat berjalan
dengan
pasti.
Sangat
dimungkinkan
adanya
penyimpangan yang tidak dapat dihindari. Sehingga sangat perlu adanya SOP karena dengan adanya SOP maka jika ada masalah dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah 2).
Terhambatnya pelaksanaan pelelangan.
3).
Terhambatnya
pengelolaan
operasional
kantor
baik
administrasi dan teknis.
II-18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa
Kabupaten Bogor tidak terlepas dari
berbagai permasalahan yang dihadapi sebagaimana tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Melihat tabel diatas Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten
Bogor
menyadari
bahwa
penyelenggaraan
III-1
Pemerintahan akuntabel
Daerah
akan
Pengadaan
yang
sulit
Barang/jasa
profesional,
meningkat
dan
kendala
melaksanakan
dalam
apabila
Kabupaten
mengidentifikasi
mengatasi
efisien,
Kantor
Bogor
permasalahan tugas
pokok
efektif
dan
Layanan
tidak
mampu
yang
menjadi
dan
fungsinya.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Bogor selama
dengan
tahun
2013
dan
diidentifikasi
beberapa
permasalahan pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Bogor sebagaimana tabel 3.1 diatas maka faktor utama karena masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa
sampai
dengan tahun 2013 baru 28 orang dengan Jumlah Panitia Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa baru 18 orang. Disamping itu Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagai contoh, meubelair belum memadai, dan gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara masih terbatas. Belum
adanya
Standar
Operasional
Prosedur,
maka
penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum dapat berjalan dengan pasti. Sangat dimungkinkan adanya penyimpangan yang tidak dapat dihindari. Sehingga sangat perlu adanya SOP karena dengan adanya SOP maka jika ada masalah
dapat ditemukan
penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas
pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan
mudah sesuai yang diharapkan. 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Menurut Wibisono (2006) visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita dan impian sebuah organisasi yang ingin di capai dimasa depan atau dapat dikatakan bahwa visi
III-2
merupakan pernyataan want to be dari organisasi. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi organisasi
untuk
menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Menurut Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya
dan
permasalahan
yang
dihadapi
serta
isu-isu
strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 20013-2018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Adapun misi Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan pengembangan
daya
saing
ekonomi
usaha
berbasis
masyarakat
sumber
daya
dan
alam
dan
pariwisata 3. Meningkatkan integritas, koneksitas, dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 4. Meningkatkan
aksesibiltas
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan kerjasama
kinerja
antar
penyelenggaraan
daerah
dalam
pemerintahan
kerangka
tata
dan
kelola
pemerintahan yang baik Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa memiliki keterkaitan dengan misi ke 5 yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
kerjasama
antar
daerah
dalam
kerangka
tata
kelola
pemerintahan yang baik sebagaimana tabel 3.2 berikut ini :
III-3
Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Dari Misi Kelima tersebut pencapaian sasaran yang hendak didukung oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor adalah : 1. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dengan membuat SOP Pelayanan pengadaan Barang/Jasa. 2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD lainnya dalam Perencaan Umum Pengadaan Barang/ Jasa melalui LPSE. 3. Meningkatkan Kompetensi Sumber daya aparatur khususnya panitia
Pemilihan
Pengadaan
barang/jasa
dalam
upaya
meningkatkan kualitas hasil pemilihan barang/jasa. Berdasarkan
telaahan
terhadap
Visi
dan
Misi
tersebut
disamping factor-faktor penghambat yang diuraikan sebelumnya tentu ada beberapa faktor yang mendorong pencapaian visi misi dan program Pemerintah kabupaten Bogor diantaranya : 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012
tentang
Pembentukan
Organisasi
Kantor
Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor; III-4
2. Komitmen dari seluruh supremasi
hukum,
stakeholders untuk menegakkan
otonomi
daerah,
dan
transparansi
pengadaan barang jasa pemerintah; 3. Tersedianya anggaran Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 4. Pakta
integritas
aparatur
Panitia
Pemilihan
Barang/Jasa,
melalui kesepakatan ini akan memperkuat kesadaran akan prinsip moral, etika dan kejujuran setiap
pegawai Kantor
Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yang akhirnya memperkuat citra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagai lembaga yang bersih, kompeten, dan profesional dalam melaksanakan tugas
pembinaan
dan
pemilihan
penyedia
barang/jasa
pemerintah; 5. Koordinasi yang aktif dengan OPD di lingkungan Kabupaten Bogor dan LKPP
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam Renstra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), LKPP
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengembangan
dan
perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring reformasi pengadaan
yang
bergulir
barang/jasa
di Indonesia, pemerintah
muncul
yang
harapan
dibiayai
agar
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak.
Selain
lingkup
dan
cakupan
pengadaan
barang/jasa
pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya. Bertolak dari latar belakang maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang
III-5
sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi. Oleh karena itu LKPP memiliki fungsi : 1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan
standar
prosedur
di
bidang
pengadaan
barang/jasa
pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha; 2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan
sumber
daya
manusia
di
bidang
pengadaan
barang/jasa pemerintah; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya; 4. Pembinaan
dan
pengembangan
sistem
informasi
serta
pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement); 5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum; 6. Penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
umum
di
bidang
perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat
5
(lima)
tujuan
pelaksanaan
sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional, yaitu: 1. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; 3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Arah
kebijakan
pembangunan
pengentasan
kemiskinan
masyarakat,
revitalisasi
dan
daerah
peningkatan
pertanian
dan
ditujukan
untuk
kualitas
hidup
kelautan,
perluasan
kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas
III-6
pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur
pemerintah
daerah
yang
menyiapkan
kemandirian
masyarakat. Sejalan Rencana
dengan
kebijakan
Pembangunan
nasional
Jangka
dan
Menegah
provinsi, Daerah
dalam (RPJMD
Pemerintah Kabupaten Bogor 2013-2018, prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan social masyarakat 2. Peningkatan
daya
saing
perekonomian
daerah
dan
pengembangan pariwisata 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja 4. Peningkatan
integrasi,koneksitas,
kualitas,
dan
kualitas
infrastruktur yang berwawasan lingkungan. 5. Peningkatan pengendalian ruang 6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehtan 7. Pemantapan
kinerja
pelayanan
pemerintah
daerah
yang
transparan dan akuntabel 8. Peningkatan ketahan pangan. 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan
bahwa
tujuan
penataan
ruang
adalah
untuk
mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan
dan
berwawasan
lingkungan
sesuai
dengan
kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta III-7
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa– desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor,
Depok,
Tangerang,
Bekasi,
Puncak,
dan
Cianjur
(Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih
rinci
sebagai
arahan
pengendalian,
pengawasan,
dan
pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata
di
seluruh
wilayah
Daerah.
Selanjutnya
kebijakan
pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan
antar
kegiatan
budi
daya;
dan
pengendalian
perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai
kawasan
andalan
pariwisata
melalui
pembatasan
pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan;
III-8
pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber
daya
alam
melalui
konservasi
bahan
galian;
dan
pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b)
sistem
prasarana
sumberdaya energi;
telekomunikasi;
(c)
sistem
prasarana
(d) sistem prasarana sumberdaya air;
(e)
sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi
semua
pemangku
kepentingan
dalam
pelaksanaan
pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD),
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup, maka Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
perlu
melakukan
koordinasi dengan OPD terkait pada proses pengadaan barang/Jasa khususnya
pengadaan
konstruksi
dimana
setiap
penyedia
barang/jasa pada paket-paket pekerjaan tertentu wajib memiliki ISO diantanya ISO lingkungan pada persyaratan kualifikasi yaitu Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001 : 2004) yang merupakan sebuah standar internasional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan untuk membantu organisasi meminimalkan pengaruh negatif kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan yang mencakup udara, air, suara, atau tanah.
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kantor Layanan III-9
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Bogor dalam melaksanakan
tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
daerah
di
bidang
Pengelolaan
pengadaan
Barang/Jasa. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan
program dan kegiatan yang diprioritaskan
selama lima tahun ke depan. Isu strategi berdasarkan analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut : a. Peningkatan kapasitas aparatur Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa. b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran Negara yang dibelanjakan melalui pengadaan Barang/Jasa. c. Mencegah penyimpangan dalam proses pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan
analisis
lingkungan
internal
dan
eksternal
diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : Strategi S-O : 1)
Menjalin
kerjasama yang baik dengan seluruh pengguna
(KLDI). 2)
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada guna meningkatkan motivasi kerja.
3)
Memberikan rasa aman dan kemandirian pada seluruh panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaannya.
4)
Peningkatan
kapasitas
aparatur
melalui
pendidikan
dan
pelatihan yang berkesinambungan. 5)
Meningkatkan kualitas dan menata
sarana
/
prasarana
pendukung Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik.
Strategi W-O : 1)
Meningkatkan kerjasama dengan seluruh SKPD dan para pengguna jasa lainnya.
2)
Mengoptimalkan pemanfaatan dana APBD Kabupaten Bogor untuk kegiatan operasional kantor.
III-10
3)
Penerapan
regulasi
atau
peraturan
perundangan
yang
berkaitan dengan kesehatan secara optimal untuk penyusunan dan pelaksanaan SOP. 4)
Meningkatkan
komitmen
pemerintah
daerah
dalam
mendukung independensi dan transparansi sistem Pengadaan Barang/Jasa. 5)
Meningkatkan komitmen pemerintah dan legislatif dalam menunjang upaya peningkatan kinerja panitia Pengadaan Barang/Jasa.
6)
Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan panitia Pengadaan Barang/Jasa.
7)
Pemanfaatan lembaga/fasilitas Diklat Pengadaan Barang/Jasa untuk peningkatan SDM sesuai dengan jumlah, jenis dan kualitas yang memenuhi standar.
8)
Optimalisasi penggunaan teknologi sistem pengadaan (LPSE).
Strategi S-T : 1).
Sosialisasi
peraturan
pemerintah
mengenai
Pengadaan
Barang/Jasa. 2).
Meningkatkan kerjasama dan pelayanan yang baik bagi seluruh pengguna jasa yang terlibat.
3).
Meningkatkan
kemampuan
kelembagaan
KLPBJ
dalam
menghadapi tantangan globalisasi 4).
Meningkatkan pemanfaatan pusat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur maupun sanksi;
Strategi W-T : 1).
Meningkatkan kerjasama dan mendorong seluruh pihak terkait (stakeholder) untuk mendukung transparansi LPSE.
2).
Memudahkan akses dari berbagai pihak terkait (stakeholder) untuk menggunakan dan mengevaluasi sistem LPSE.
3).
Mengutamakan Prinsip Dasar (efisien; efektif; terbuka dan bersaing; transparan; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel) dan Etika Panitia Lelang dalam Pengadaan Barang/Jasa.
III-11
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR 1. Pernyataan Visi Menurut Wibisono (2006) visi merupakan rangkaian kalimat
yang
menyatakan
cita-cita
dan
impian
sebuah
organisasi yang ingin di capai dimasa depan atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi organisasi untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.
Berdasarkan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap
kedua,
RPJMD
tahap
ketiga
ini
ditujukan
untuk
merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan
mempertimbangkan
arah
dan
tahapan
pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai dihadapi
pada serta
tahap
sebelumnya
isu-isu
strategis
dan
permasalahan
yang
yang
berkembang
maka
pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 200132018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada
di
Kabupaten
Bogor,
Kantor
Layanan
Pengadaan
IV-1
Barang/Jasa menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang akan datang sebagai wadah dalam penyelenggaran pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang sesuai dengan Prinsip Dasar dan Etika Pengadaan Barang/Jasa. Dalam rangka mendukung visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas
pokok
dan
fungsi
serta
masukan-masukan
dari
stakeholders, maka Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor menetapkan visi : ”Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Kredibel” Dengan adanya visi tersebut diharapan akan mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Bogor. 2. Pernyataan Misi Menurut Prasetyo dan Benedicta (2004), pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan. Sedangkan menurut Wheelen sebagaimana dikutif oleh Wibisono (2006) Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat
apa
yang
diosediakan
oleh
organisasi
kepada
masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Misi
adalah
yang
akan
rumusan
Pembangunan
umum
Nasional
mengenai
(SPPN),
upaya-upaya
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1.
Meningkatkan
kesalehan
sosial
dan
kesejahteraan
masyarakat.
IV-2
2.
Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.
3.
Meningkatkan
integrasi,
koneksitas
dan
kualitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4.
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
5.
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama
antar
daerah
dalam
kerangka
tata
kelola
pemerintahan yang baik. Visi dan Misi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 yang disajikan Sinergi Visi dan Misi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Tabel 4.1 Sinergi Visi dan Misi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018
IV-3
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki
tugas pokok dan fungsi dalam
pengadaan barang/jasa maka berdasarkan misi pertama yaitu Mewujudkan
Pengadaan
Barang/Jasa
yang
Kredibel,
Akuntabel, dan Transparan Misi ini mengandung makna terfasilitasinya pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan kabupaten bogor dengan keterbukaan dan berkualitas serta meningkatkan kompetensi
aparatur
seiring
tuntutan
dan
perkembangan
dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan, membangun sikap mental, disiplin dan etika pelayanan menuju Proses Pengadaan Barang/Jasa yang kredibel. Berdasarkan Misi Kedua yaitu Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dibidang pengadaan barang/Jasa Pemerintah Misi
ini
pemerintah
mengandung
untuk
makna
meningkatkan
mendukung
implementasi
kebijakan instrumen
manajemen penyelenggaraan peran, tugas dan fungsi aparatur dan lembaga dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan penataan sarana prasarana. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Selain misi, organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan jelas dan merupakan hasil akhir yang akan diperoleh organisasi
dari
semua
aktifitasnya
nanti.
Tujuan
Strategis
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan
pada
isu-isu
dan
analisis
lingkungan
strategis,
sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
IV-4
kemampuan
yang
dimiliki,
serta
faktor
lingkungan
yang
mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu
dasar di dalam
penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. Perumusan tujuan dan sasaran Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Misi Pertama : Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Kredibel, Akuntabel, dan Transparan Tujuan dari misi tersebut adalah : 1. Terlaksananya sistem pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, kompetitif, akuntabel, dan transparan. 2. Adanya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 3. Terfasilitasinya Organisasi Perangkat daerah dan Instansi lainnya dalam pelayanan pengadaan barang/jasa. 4. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring evaluasi pengadaan barang/jasa. 5. Terlaksananya
pengadaan
barang/jasa
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Sasaran 1. Terdukungnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bogor 2. Terpenuhinya tugas Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa, yaitu
membantu
Bupati
dalam
melaksanakan
urusan
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi Kantor Layanan pengadaan Barang/Jasa
IV-5
4. Terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama
antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik Misi Kedua : Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Sumber
Daya
Manusia
Dibidang
pengadaan
barang/Jasa
Pemerintah Tujuan dari misi tersebut adalah : 1. Meningkatnya kompetensi aparatur dalam penguasaan ilmu tentang pengadaan barang/jasa 2. Membangun sikap mental, disiplin, dan etika pelayanan PNS menuju proses pengadaan barang/jasa yang kredibel. Sasaran 1. Terpenuhinya SDM yang kompeten; 2. Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa pemerintah; 3. Terciptanya
sistem
pendidikan
sistem
jaminan
dan
pelatihan
berbasis
kompetensi
melalui
kompetensi; 4. Terciptanya
penyelenggaraan
sertifikasi
mutu
profesi
yang
independen
dan
kredibel Tujuan dan sasaran pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.2 di bawah ini :
IV-6
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
V
1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
1 Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang/jasa melalui LPSE;
- Presentase Pemilihan Penyedia Barang/jasa Melalui LPSE - Presentase Sanggah banding dari Penyedia terhadap Proses pelelangan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 5
2 6
3 7
4 8
5 9
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
IV-7
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 maka maka rumusan strategi dan kebijakan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut : a. Strategi
1.
Menyelenggarakan
pelayanan
pengadaan
barang/jasa melalui LPSE; Dengan kebijakan (1) Penguatan kelembagaan LPSE. b. Strategi 2. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian; Dengan
kebijakan
(1)
Peningkatan
kualitas
sumber
daya
manusia dan pelayanan administrasi ketatalaksanaan untuk menciptakan
profesionalisme
di
Pelayanan
pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bogor. Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
IV-8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a)
Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
(b)
Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
(c)
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
(d)
meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
(e)
mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik. Dalam
Kabupaten
Renstra Bogor
Kantor
tahun
Layanan
2013-2018,
Pengadaan program
Barang/Jasa dan
kegiatan
dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Program/ kegiatan SKPD merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD. Program Lintas SKPD merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya.
Program Kewilayahan dan
Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antarKementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.
V-1
Rincian indikator kinerja, kelompok pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :
V-2
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTPR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR
V-4
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9
V-10
V-11
V-12
BAB VI
INDIKATOR KINERJA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
(1)
1
2
Indikator
(2)
Persentase Pemilihan Penyedia barang/ Jasa Pemerintah Melalui LPSE Presentasi Sanggah Banding dari Penyedia terhadap proses pelelangan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
VI-1
BAB VII PENUTUP
Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta disusun dengan memperhitungkan
seluruh
potensi
dan
kebutuhan
(kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor. Pelaksanaan Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen
dari
seluruh
aparatur
Kantor
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena
secara
substansial
merupakan
pencerminan
aspirasi
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
VII-1
