PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2015 BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance, maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mewujudkan kemampuan dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan.

tugas Dalam

dan

fungsi

rangka

penyelenggaraan

memenuhi

tuntutan

pemerintahan tersebut

dan

diperlukan

pengembangan dan penataan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penyelenggaraan tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maka tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategis dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014. 1.2. Gambaran Umum Dalam

melaksanakan

tugas

Urusan

Pemerintahan

di

Bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa unsur-unsur pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat tertata secara representatif dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat dengan didukung petugas yang mempunyai tingkat responsibilitas dalam memberikan pelayanan prima yang dikemas dalam sistem informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik yang akan memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan secara langsung. 1 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


Agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdayaguna dan berhasilguna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maupun RPJMD Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 untuk sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabel 1.1 Jumlah PNS, CPNS dan TKK / Sukwan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Status Kepegawaian Pendidikan Jumlah PNS CPNS TKK SD 2 1 3 SMP 1 1 2 SLTA 65 6 71 D1 1 1 D3 12 12 D4 S1 40 4 44 S2 11 11 TOTAL 144

Prosentase 2,02% 1,34% 50,10 % 0,67% 8,72 % 29,72% 7,43 %

Dari Tabel tersebut diatas tingkat pendidikan pegawai pada DPPKA Kabupaten

Sidoarjo

tahun

anggaran

2014

sangat

menunjang

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun jumlah Pegawai berdasarkan pangkat / golongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan Status Kepegawaian No Golongan Jumlah Prosentase PNS CPNS 1 I 3 3 2,20 % 2 II 49 49 38,97 % 3 III 73 73 54,74 % 4 IV 7 7 5,14 % TOTAL 132 132 Tabel 1.3 Data Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Struktural No Tingkat Diklatpim Jumlah 1 II 1 2 III 7 3 IV 19 Jumlah 27 Tabel 1.4 Data Pegawai Negeri Sipil DPPKA Berdasarkan Eselon Tahun 2014 2 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


No 1 2 3 4 5

Tingkat Eselon IIb IIIa IIIb IVa IVb Jumlah

Jumlah 1 1 6 21 29

Tabel 1.5 Data Sarana dan Prasarana DPPKA Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis, Jumlah, dan Kondisi Tahun 2014 Keadaan Barang No Jenis Barang Jumlah B KB RB 1 Tanah 5 5 2 Gedung 18 18 3 Kendaraan Roda Empat 22 22 4 Kendaraan Roda Dua 168 128 25 15 5 Komputer 172 147 25 6 Laptop 77 77 7 Handycam 5 5 8 Camera Digital 17 17 1 9 Kursi Lipat 206 206 10 Kursi Tamu / Meja Tamu 76 76 11 Kursi Kayu 50 5 45 12 Kursi Putar 128 128 13 Meja Tulis 149 149 14 Meja Komputer 57 57 15 Meja Telephone 2 2 16 Meja Tambahan 7 7 17 Meja Rapat 3 3 18 Filling Cabinet 40 40 19 Rak Buku 11 11 20 Telephone 35 35 21 Lemari 98 98 22 Rak Besi 50 50 23 Lemari Besi 55 55 24 Lemari Es 9 9 25 VCD 2 2 26 TV 25 25 27 Pompa Air 10 8 2 28 Mesin Potong Rumput 4 4 29 Vacum cleaner 1 1 30 White Board Electric 1 1 31 White Board 10 10 32 Wireless 2 2 33 Mesin Ketik Elektronik 10 10 34 Mesin Ketik Manual 9 5 4 35 AC 100 100 36 Kipas Angin 25 25 37 Jam Dinding 36 36 38 Foto Presiden dan Wakil Presiden 9 9 3 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66.

Lambang Garuda Dispenser Foto Copy Faximile Sound System LCD Proyektor Mesin Penghancur Kertas Server Finger Printer Printer Panel Listrik Genset Mega Pon Scaner Besar Ups Mesin Absensi Home Theater Penghancur kertas Tablet Podium CCTC Camera Kalkulator Penangkal Petir Panaboard Kompresor Brankas Running Teks

1.2.1.

9 17 10 4 2 set 13 25 15 10 143 8 2 5 2 16 6 2 3 6 1 20 2 15 3 1 1 2 2

9 17 10 4 2 set 13 25 15 10 143 8 2 5 2 16 6 2 3 6 1 20 2 15 3 1 1 2 2

-

-

Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

4 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset c. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari: 1 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3 Sub Bagian Keuangan c. Unsur Pelaksana: Bidang, terdiri dari: 1 Bidang Pengembangan dan Pendataan, terdiri dari: a) Seksi Pengembangan b) Seksi Pendataan 2 Bidang Penetapan dan Penagihan a) Seksi Penetapan b) Seksi Penagihan 3 Bidang Anggaran, terdiri dari: a) Seksi Anggaran Pendapatan b) Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan 4 Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah, terdiri dari a) Seksi Tata Usaha Bendahara Umum daerah b) Seksi Investasi 5 Bidang Aset, terdiri dari: a)

Seksi Analisa Kebutuhan

b)

Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan

6 Bidang Akuntansi, terdiri dari a) Seksi Pencatatan b) Seksi Pelaporan d. Unit Pelaksana Teknis Dinas 1 Kepala UPT Dinas 2 Sub Bagian Tata Usaha 3 Jabatan Fungsional e. Kelompok Jabatan Fungsional 5 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


Rincian

Tugas,

Fungsi

dan

Tata

Kerja

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala koordinasi,

Dinas

mempunyai

tugas

pemantauan, pengawasan,

memimpin, melaksanakan

evaluasi

dan penyelenggaraan

kegiatan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. Perencanaan program Bidang Pengembagan dan Pendataan, Penetapan dan

Penagihan,

Anggaran,

Kuasa

BUD,

Aset,

Akuntansi

serta

Kesekretariatan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja; d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis; b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, seorang Sekretaris dibantu tiga Kepala Sub Bagian antara lain : 1. Sub

Bagian

Perencanaan dan

pelaporan mempunyai

tugas :

a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis; b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas; 6 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumeritasi; b. Melaksanakan pengelolaan barang; c. Melaksanakan administrasi kepegawaian; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran; b. Mengelola administrasi keuangan; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris susuai dengan bidang tugasnya 3. Bidang Pengembangan dan Pendataan Bidang

Pengembangan

dan

Pendataan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Pengembangan dan Pendataan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi: a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan dan Pendataan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Pengembangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang pengembangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengembangan; c. Melaksanakan

perencanaan

pengembangan

dan

pengendalian

operasional pendapatan daerah; d. Menyiapkan

penyusunan

dan


melaksanakan

strategi


pengembangan dan pengendalian operasional terhadap obyek pendapatan daerah; e. Melaksanakan

ketatausahaan

bidang

pengembangan

dan

pendataan; f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2.

Seksi Pendataan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang Pendataan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pendataan ; c. Melaksanakan rekapitulasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak; d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak ; e. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya; f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penetapan dan Penagihan Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset bidang Penetapan dan Penagihan. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Bidang

Penetapan

dan

Penagihan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan Penagihan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan penagihan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penetapan dan penagihan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam Pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Penetapan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang penetapan; b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan

teknis

bidang

penetapan; c.

Melaksanakan perhitungan, penetapan, pemeriksaan pembukuan pajak daerah;



d. Melaksanakan ketatausahaan bidang penetapan dan penagihan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Penagihan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang penagihan; b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan

teknis

bidang

penagihan; c.

Melaksanakan

rekapitulasi

hasil

penagihan

dan

pembukuan

penerimaan; d. Pelayanan

permohonan

keringanan,

keberatan,

pembetulan,

pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dan sumber pendapatan lainnya; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Bidang Anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran mempunyai fungsi: a. Penyusunan

program

dan

petunjuk

teknis

dibidang

anggaran,

pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan; b.

Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang

anggaran

pendapatan,

anggaran belanja dan

pembiayaan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala

Bidang dibantu oleh dua

orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran pendapatan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran pendapatan; c. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang anggaran; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 9 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas: a. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran belanja dan pembiayaan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran belanja dan pembiayaan; c. Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pembiayaan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang

Kuasa

Bendahara

Umum

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di

bidang kuasa bendahara umum daerah. Dalam melaksanakan

tugasnya Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi: a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha BUD dan investasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu dua orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Tata Usaha BUD mempunyai tugas: a. Menyiapkan penyusunan program tata usaha BUD; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang tata usaha BUD; c. Melaksanakan penatausahaan kegiatan bendahara umum daerah serta penyimpanan uang daerah; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang kuasa BUD; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Investasi mempunyai tugas: a. Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi bidang investasi; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang investasi; c. Melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan atau penatausahaan investasi daerah; 10 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Aset Bidang aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Aset. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aset mempunyai fungsi: a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua orang Kepala Seksi antara lain : 1. Seksi Analisa Kebutuhan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang analisa kebutuhan data; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang analisa kebutuhan; c. Melaksanakan analisa kebutuhan barang milik daerah; d. Melaksanakan pengadministrasian kebutuhan barang daerah; e. Melaksanakan ketatausahaan bidang aset; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas : a. Menyiapkan

penyusunan

program

bidang

inventarisasi

dan

penghapusan; b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan

teknis

bidang

inventarisasi dan penghapusan; c. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, penilaian, pengendalian pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengelola serta penyimpanan seluruh bukti kepemilikan; 11 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


d. Melaksanakan penghapusan dan tuntutan ganti rugi (TGR) barang milik Daerah; e. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 8. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi mempunyai fungsi: a.

Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang pencatatan dan pelaporan ;

b.

Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pencatatan dan pelaporan;

c.

Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencatatan dan pelaporan;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua

orang Kepala Seksi antara lain: 1. Seksi Pencatatan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang pencatatan; b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan

teknis

bidang

pencatatan; c. Melaksanakan pencatatan keuangan dan nilai kekayaan daerah; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang akuntansi; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan program bidang pelaporan; b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan

teknis

bidang

pelaporan; c. Melaksanakan pelaporan belanja dan pembiayaan daerah; d. Melaksanakan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

sebagai

entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, rencana laporan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya 12 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


9. UPTD UPTD Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas : a.

Menyusun program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah di wilayahnya

b.

Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak di wilayahnya

c.

Menerima SPOP dan SPTPD dari wajib pajak dan menyampaikan ke Dinas

d.

Menyampaikan SPPT dan SKPD kepada wajib pajak di wilayahnya

e.

Melaksanakan penagihan pajak daerah di wilayahya

f.

Menerima dan menyetor pajak ke Rekening Kas Umum Daerah

g.

Menerima dan mencatat permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan

dan

penundaan

pembayaran,

banding,

pembebasan,

restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari wajib pajak untuk disampaikan kepada Dinas h.

Menyampaikan salinan putusan pemberian keringanan, keberatan, pembetulan,

pembatalan

dan

penundaan

pembayaran,

banding,

pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari Dinas kepada wajib pajak i.

Melaksanakan

pembukuan,

pelaporan,

dan

pengendalian

atas

pemungutan pajak daerah di wilayahnya j.

Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di wilayahnya

k.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah di wilayahnya

l.

Melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya 10. UPTD 1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD. 2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan

perencanaan,

umum,

ketatausahaan,

pelaporan

dan

kepegawaian. 3. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata 13 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 1.2.2. Struktur Organisasi Pelaksanaan

kewenangan

Daerah

sebagaimana

Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Petunjuk teknis pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, dan tersusun bagan organisasi sebagai berikut :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO KEPALA DINAS SEKRETARIAT

SUB BAG

BIDANG PENGEMBANGAN

BIDANG PENETAPAN &

& PENDATAAN

PENAGIHAN

SEKSI PENGEMBANGAN

SEKSI PENETAPAN

BIDANG ANGGARAN

PERENCANAAN &

SUB BAG UMUM &

PELAPORAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG KUASA BUD

SEKSI TATA USAHA,

SEKSI ANGGGARAN

BUD

PENDAPATAN

SEKSI ANGGARAN SEKSI PENDATAAN

SEKSI PENAGIHAN

BIDANG ASET

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG AKUNTANSI

SEKSI ANALISA KEBUTUHAN

SEKSI PENCATATAN

SEKSI

BELANJA &

SEKSI INVESTASI

PEMBIAYAAN

INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN

15 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014 UPTD

SEKSI PELAPORAN


1.3. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2014 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Gambaran Umum DPPKA 1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 1.2.2. Struktur Organisasi 1.3. Aspek Strategis (Prioritas Pembangunan Daerah / DPPKA) 1.4. Sistematika Penyajian BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis 2.1.1. Visi dan Misi 2.1.2. Tujuan dan Sasaran 2.1.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 2.2. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2014 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2014 BABIII AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja 3.2. Analisis Capaian Kinerja 3.3. Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN : 1. Matriks Rencana Strategis 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014 3. Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014 4. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2014 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2014



BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan awal secara rutin dalam menentukan program dan kegiatan dinas untuk menentukan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi atas segala perubahan yang terjadi. Rencana Strategis yang disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literature. Secara garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo didalamnya menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi situasi perkembangan ke depan. 2.1.1. Visi dan Misi  Visi Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”, karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset

merupakan

Perangkat

Daerah

di

Bidang

Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset dan juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditetapkan adalah " Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah" Kata kunci dari Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tiada lain adalah Bagaimana agar Profesionalisme didalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 16 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


dan Aset dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat menyokong kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Misi, Program, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan Rencana Strategis.  Misi Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : “ Meningkatkan penerimaan PAD melalui pelayanan publik yang lebih baik ” 2.1.2. Tujuan dan Sasaran  Tujuan Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi,

dan

pencapaian

target-target

ini

merupakan

ukuran

keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dengan menetapkan tujuan sebagai berikut : 1.Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia. 2.Meningkatkan tertib administrasi 3.Meningkatkan Pendapatan Daerah  Sasaran Dalam upaya

untuk mencapai tujuan,

ditetapkan

sasaran

pelaksanaan sebagai berikut : 1.Peningkatan Disiplin,Etos Kerja dan Kwalitas SDM SKPD 2.Peningkatan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3.Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah 4.Ketersedian sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat. 2.1.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari Prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang tertuang 17 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan pada : 1.

Meningkatkan infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas antara lain penyesuaian Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Pedoman Umum, serta sistem dan prosedur tentang pajak dan retribusi daerah

2.

Meningkatkan

kualitas

dan

profesionalisme

personil

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 3.

Meningkatkan sarana dan prasarana yang representative dalam rangka memberikan pelayanan

4.

Deregulasian dan debirokrasi dalam bidang pelayanan perijinan Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam kerangka Balance Score Card (BSC). Rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo 2011-2015 menunjukkan bahwa agar DPPKA berhasil mencapai visinya yaitu " Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah" Inisiatif-inisiatif strategi atau kebijakan umum dalam perspektif ini diantaranya adalah peningkatan kompetensi dan produktifitas SDM aparatur, budaya yang transparan dan akuntabel, serta dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang memadai. Perspektif ini focus pada penciptaan nilai bagi pelanggan (masyarakat) secara efektif dan efisien.

Kebijakan

umum

dalam

perspektif

adalah

optimalisasi

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditentukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun sesuai dengan pengaturan pelaksanaan dan diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi Dan Arah Kebijakan DPPKA Kabupaten Sidoarjo Tabel 2.1 Visi : Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah Misi I : Meningkatkan Mutu SDM dalam Melayani Masyarakat Wajib Pajak Tujuan Meningkatkan

Sasaran a. Meningkatnya Disiplin,

Strategi Deregulasi dan

kualitas Sumber

Etos Kerja dan Kualitas

debirokrasi dalam

Daya Manusia

SDM SKPD

bidang pelayanan


Kebijakan  Tingkatkan kapasitas SDm dan profesionalisme aparatur


perijinan Misi 2 : Meningkatkan Administrasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tujuan

Sasaran

Meningkatkan

a. Meningkatnya tertib

tertib administrasi

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan kualitas  tingkatkan kedisiplinan

administrasi

dan professionalisme

perkantoran.

personil

aparatur

b. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah Misi 3 : Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang Terukur dan Berkualitas Tujuan Meningkatkan

Sasaran

Strategi

a. Ketersediaan sarana dan

Meningkatkan sarana

Pendapatan

prasarana aparatur yang

dan prasarana yang

Daerah

memadai / memenuhi

representatif dalam

syarat.

memberikan

b. Meningkatnya

Kebijakan Wujudkan kemadirian pendanaan daerah

pelayanan

Penerimaan Pendapatan Daerah

2. 2. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2014 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai gambaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, maka ditetapkan Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :



Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

KEGIATAN 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 10. Penyediaan bahan logistik kantor. 11. Penyediaan makanan dan minuman. 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

ANGGARAN 4.700.000.00 680.600.000.00 37.000.000.00 342.080.000.00 345.678.077.00 207.493.750.00 292.290.700.00 62.720.000.00 20.000.000.00 465.750.000.00 45.750.000.00 239.000.000.00

. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Pengadaan peralatan gedung kantor. Pengadaan Meubeleur. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 9. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur.

395.450.000.00 1.357.906.800.00 533.000.000.00 109.590.000.00 341.450.000.00 243.200.000.00 232.500.000.00 237.770.000.00 25.750.000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

68.000.000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal.

96.200.000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

89.700.000.00

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

1. 2. 3. 4. 5.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. Penyusunan rancangan peraturan daerah


308.875.000.00 43.750.000.00

1.612.158.400.00 312.600.000.00 823.228.600.00 301.400.000.00 324.500.000.00


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Intensifikasi Pendapatan Daerah. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. Pengembangan dan peningkatan pajak. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. Pekan Panutan PBB. Penagihan Aktif. Penyampaian SPPT dan Monitoring. Operasi sisir PBB. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Implementasi pendaerahan PBB. Peningkatan Penatausahaan gaji. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR)

JUMLAH

303.510.000.00 229.300.000.00 814.115.650.00 90.000.000.00 466.025.000.00 664.000.000.00 318.530.000.00 497.640.000.00 1.211.042.000.00 1.307.705.000.00 1.268.302.000.00 274.783.291.00 1.763.810.125.00 220.000.000.00 208.275.000.00 43.400.000.00 1.746.083.000,00 17.146.491.000.00 409.730.000.00 895.375.000.00 100.000.000.00

40.178.208.393.00

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan untuk mewujudkan target tahunan serta target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka telah tersusun Penetapan Kinerja DPPKA Tahun Anggaran 2014 yang juga merupakan dokumen perjanjian kinerja pada tahun anggaran 2014 sebagai berikut :



Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Perubahan No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

100 %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2 .Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3 .Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. 10.Penyediaan bahan logistik kantor. 11.Penyediaan makanan dan minuman. 12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Meningkatnya tertib administrasi perkantoran.

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat.

Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD

Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu

Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat

Persentase Kehadiran Pegawai Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu 1. Ketepatan Waktu

100%

100%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 12. Pengadaan peralatan gedung kantor. 13. Pengadaan Meubeleur. 14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 18. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal.


4.700.000.00 680.600.000.00 37.000.000.00

342.080.000.00 345.678.077.00 207.493.750.00 292.290.700.00 62.720.000.00 20.000.000.00 465.750.000.00 45.750.000.00 239.000.000.00

395.450.000.00 1.357.906.800.00 533.000.000.00 109.590.000.00 341.450.000.00 243.200.000.00 232.500.000.00 237.770.000.00 25.750.000.00

68.000.000.00

96.200.000.00


Meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah.

Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah

Penyelesaian Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD 2. Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawa ban SKPD

Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah

100 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 7. Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 9. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. 10. Pengembangan dan peningkatan pajak. 11. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 12. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 13. Pekan Panutan PBB. 14. Penagihan Aktif. 15. Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16. Operasi sisir PBB. 17. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas 18. Implementasi pendaerahan PBB. 19. Peningkatan Penatausahaan gaji.


89.700.000.00 308.875.000.00 43.750.000.00

1.612.158.400.00 312.600.000.00 823.228.600.00 301.400.000.00

324.500.000.00

303.510.000.00

229.300.000.00

814.115.650.00 90.000.000.00 466.025.000.00 664.000.000.00

318.530.000.00 497.640.000.00 1.211.042.000.00 1.307.705.000.00 1.268.302.000.00 274.783.291.00 1.763.810.125.00 220.000.000.00


20. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 21. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah 22. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah 23. Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 26. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) Jumlah


208.275.000.00 43.400.000.00 1.746.083.000,00 17.146.491.000.00 409.730.000.00 895.375.000.00 100.000.000.00

40.178.208.393.00


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas kinerja adalah merupakan jawaban secara transparansi mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

misi organisasi.

Aset Kabupaten Sidoarjo

berkewajiban menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian program / kegiatan dan sasaran, baik keberhasilan kinerja yang telah tercapai maupun kegagalan pada tahun anggaran 2012. Penyusunan laporan ini merujuk pada Program Nasional dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yaitu : 1. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Serta RPJMD Kabupaten Sidoarjo, Renstra, dan Tapkin Tahun 2014. Adapun untuk rencana tingkat capaian maupun realisasi dapat kami gambarkan per Urusan, Program Kegiatan Sasaran dan Indikator sasaran sebagai berikut : A. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Tabel 3.1 SASARAN 1 Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014

INDIKATOR SASARAN

KET

TARGET

REALISASI

%

1. Persentase Kehadiran Pegawai

36,556 hari

35.742 hari

97,77 %

 Jumlah kehadiran selama 1 tahun

2. Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu

31

27

87,09 %

 Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan struktural



B. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Tabel 3.2 SASARAN 2 Peningkatan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

INDIKATOR

TAHUN ANGGARAN 2014

SASARAN

TARGET

REALISASI

Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu

21 Jenis Laporan

21 Jenis Laporan

Paket Pebruari 2014


%

KET

100%  10 Jenis laporan Bidang Kuasa BUD  Realisasi pembayaran gaji induk PNSD  Realisasi penyerapan DPP10  Penyerapan anggaran  Realisasi APBD  Posisi komulatif pinjaman daerah  Posisi Kas  Dana tunjangan profesi dan TPP  Penyaluran BOS  Realisasi DAK  Penyaluran anggaran transfer  6 Jenis laporan Bidang Anggaran, Yaitu :  Laporan PERDA/PERBUP APBD TA. 2014 kepada Gubernur  Laporan PERDA/PERBUP APBD TA. 2014 kepada Kemenkeu RI  Laporan PERDA/PERBUP APBD TA. 2014 kepada Kemendagri RI  Laporan tentang deficit anggaran kepada Kemendagri RI  Laporan tentang penggunaan anggaran kepada Gubernur  Laporan SKKD versi KOMANDAN melalui SIPKD kepada Kemenkeu RI  5 Jenis laporan Bidang Akuntansi, yaitu:  LRA  Neraca  CALK  Arus Kas


 Perubahan Ekuitas Masih dalam Proses Akumulasi data SKPD

1. Ketepatan 1 Paket Waktu 31 Maret 2014 Penyelesaia n Laporan Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD 2.Ketepatan 1 Paket Waktu 28 Pebruari 2014 Penerimaa n Laporan Pertanggu ngjawaban SKPD

Masih dalam Proses Akumulasi data SKPD

C. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Tabel 3.3 SASARAN 3 Meningkatnya penerimaan pendapatan Asli daerah.

TAHUN ANGGARAN 2014

INDIKATOR SASARAN Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

%

KET

3.128.398.232.717,00 3.246.845.219.276.72 103.79%

D. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Tabel 3.4 SASARAN 4 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat.

TAHUN ANGGARAN 2014

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat

9 Paket / Kegiatan

3.476.616.800.00

REALISASI

%

KET

100%  Pembangunan gedung, kendaraan, perlengkapan, peralatan kantor, meubelair, dan pemeliharaan 3.184.523.507.00 91,60%  Realisasi mendekati target yang ditentukan 9 Paket / Kegiatan

3.2. Analisis Capaian Kinerja Dalam mengukur dan menganalisa pencapaian Progam/Kegiatan, Tujuan dan sasaran, secara umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Program Nasional, RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan Renstra Tahun Anggaran 2011-2015 dengan pencapaian rata – rata sesuai harapan atau 27 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014


bisa dikategorikan bahwa Program Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Namun diantara beberapa kegiatan ada satu kegiatan yang belum dapat dilaksanakan yaitu Pengelolaan barang milik daerah (belanja modal pengadaan tanah kantor sebesarRp. 28.526.025.000,00 hal tersebut dikarenakan: 1. Pengalokasian Anggaran pengadaan tanah tersebut pada saat Perubahan Anggaran. 2. Berkaitan dengan adanya Perubahan Peraturan ijin lokasi/Penetapan lokasi kewenangan ada di Pemerintah Provinsi yang sebelumnya ada pada Pemerintah Kabupaten. 3. Dengan adanya beberapa perubahan dan persyaratan-persyaratan lain untuk proses pengadaan tanah maka tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran 2014 3.3. Realisasi Anggaran Capaian kinerja yang merupakan target dari masing-masing Indikator sasaran sebagaimana dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014, didasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dari hasil peritungan yang telah dilaksanakan, 6 (Tujuh) program, 52 (Lima puluh dua) kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat pada tabel berikut : Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 Tabel 3.6 NO

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

KEGIATAN 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 10.Penyediaan bahan logistik kantor. 11.Penyediaan makanan dan minuman. 12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

ANGGARAN

REALISASI

%

4.700.000.00 680.600.000.00

2.139.245.00 571.944.508.00

45.52 84.04

37.000.000.00

23.380.900.00

63.19

342.080.000.00

334.828.500.00

97.88

345.678.077.00 207.493.750.00 292.290.700.00

304.155.400.00 198.373.825.00 275.691.381.00

87.99 95.60 94.32

62.720.000.00

61.376.050.00

97.86

20.000.000.00

13.932.000.00

69.66

465.750.000.00 45.750.000.00

453.300.000.00 18.210.000.00

97.33 39.80

239.000.000.00

211.437.565.00

88.47



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor. 4. Pengadaan Meubeleur. 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 9. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur.

395.450.000.00

362.450.000.00

91.60

1.357.906.800.00

1.163.757.990

85.70

533.000.000.00

491.304.000.00

92.18

109.590.000.00 341.450.000.00

106.675.200.00 328.618.400.00

97.34 96.24

243.200.000.00

240.225.467.00

98.78

232.500.000.00

230.522.500.00

99.15

237.770.000.00

236.094.200.00

99.30

25.750.000.00

24.875.750.00

96.60

1.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

68.000.000.00

65.774.400.00

96.73

1.Pelatihan dan kursus keterampilan non formal.

96.200.000.00

94.150.000.00

97.87

1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2.Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

89.700.000.00

29.347.550.00

32.72

308.875.000.00

142.315.060.00

46.08

43.750.000.00

36.423.300.00

83.25

1.612.158.400.00

1.192.817.410.00

73.99

312.600.000.00

294.025.000.00

94.06

823.228.600.00

590.213.250.00

71.69

301.400.000.00

293.625.000.00

97.42

324.500.000.00

266.181.750.00

82.03

303.510.000.00

261.436.701.00

86.14

229.300.000.00

213.675.100.00

93.19

814.115.650.00 90.000.000.00

696.069.099.00 88.319.000.00

85.50 98.13

466.025.000.00

429.817.875.00

92.23

664.000.000.00

589.046.700.00

88.71

318.530.000.00

210.110.500.00

65.96

497.640.000.00 1.211.042.000.00 1.307.705.000.00

401.581.018.00 932.922.400.00 1.163.871.650.00

80.70 77.03 89.00

1.268.302.000.00

1.227.234.942.00

96.76

1.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 3.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 4.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 5.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 6.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 7.Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 9. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. 10.Pengembangan dan peningkatan pajak. 11.Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 12.Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 13.Pekan Panutan PBB. 14.Penagihan Aktif. 15.Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16.Operasi sisir PBB.



17.Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas 18.Implementasi pendaerahan PBB. 19.Peningkatan Penatausahaan gaji. 20.Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 21.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah 22. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah 23.Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 26. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR)

274.783.291.00

134.098.600.00

48.80

1.763.810.125.00 220.000.000.00 208.275.000.00

1.536.452.500.00 198.625.100.00 91.986.650.00

87.11 90.28 44.17

43.400.000.00

20.976.500.00

48.33

1.746.083.000,00

1.233.896.400.00

70.67

17.146.491.000.00

4.432.591.545.00

25.85

409.730.000.00

264.205.400.00

64.48

895.375.000.00

789.192.600.00

88.14

100.000.000.00

80.815.500.00

80.82

40.178.208.393.00


23.655.091.390.00

58.88


BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tersusun melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Pemerintah dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memaparkan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah tersusun dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011-2015. Dalam merealisasikan program dan kegiatan, pengukuran kinerja serta Analisis Capaian Kinerja terurai secara sistematis yang tertuang dalam laporan ini. Adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan sudah mendekati pada sasaran dan tujuan, namun demikian diakui masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan. Peningkatan kinerja akan tetap dilakukan agar ke depan yang menjadi Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi kenyataan. 4.2. Saran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disampaikan kepada Bupati Sidoarjo dan Dinas Lain Lintas Sektoral yang berkepentingan untuk menjadikan bahan evaluasi. Dengan menyadari bahwa adanya beberapa kendala / masalah yang dijumpai dalam pelaksanaanya telah diupayakan pemecahannya dan dijadikan pemacu pada setiap tingkat tahapan pencapaian keberhasilan tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya. Sidoarjo,

Januari 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO

DJOKO SARTONO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19580105 198603 1 015 31 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents