PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

.,

·~

'

'

~·

";).-

ot,

~..

~

'7:"

~-t '~

,.

r

'•

'

"

·:...

..,

f

~

+-.'

,,\

~= '

•'

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

;,: ·~. ~

·,

i ··

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2002 ' TENTANG PERSEROAN TERBAl'AS . DELTA PUTRA SIDOARJO

.·k

i

•"

~

,,·'

~

~.f..

t

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-~ '·"t

·•

I

}.~

: BUPATI SIDOARJO ·

Menimba~

: a. Bahwa dalam rangka memasyarakatkan Olah Raga dan untuk mengantisipasi era ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah khususnya dalam pengelolaan aset-aset daerah maka perlu mengatur wadah ·hukumnya dalam bentuk Perseroan Terbatas; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas. maka dipandang perlu untuk mendirikan Perseroan Terbatas Delta Putra Sidoarjo dan d~tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Hamor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor ·. 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3634) ; 3 •. Undang-Undang Hamor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ; 4. Undang-Undang Hamor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tamba~an Lembaran Hegara Hamor 3839) ; 5. Undang-Undang Hamor 25 Tahun 1999 ,. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 6. Peraturan Pemerintah Hornor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbat4s (Lembaran . Negara Nomo.r 39) ; 7. Peraturan Pemerintah Hamor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban . Keuangan Daera~., (Lembaran Hegara Hamor 13) •

:i

: 1:

-~; .

.

·~.

DE~AN

Dengan Persetujuan RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

PER~AKILAN

M E MU T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PERSEROAN TERBATAS DELTA PUTRA SIDOARJO. '· .,

'

~.

....-... ,

-

TENTANG

'

2

.

BAB I KETENTUAN UMUH

Pasal

1 ··r yang ~·" dimaksud "'''

D~lam Peraturan Daerah. ini. dengan : · ;. 1. Pemeri:n tah ·adalah Pemerintah Pusat · dan Pemerintah Propirlsi : 2. Pemeri!ntah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoai"'jo : · 3. Bupati\ adalah Bupati Sidoarjo : 4. Dewan " Perwakilan Rakyat Daerah, · adal~h Dewan ' Perw.a~ilan ·. Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo : 5. Perse ~pan Terbatas yang selanjutnya disebut f Perseroan. ·· adalah Badan Hukum · yang didirikan ., berdasarkan perjanJlan, melakukan kegiatan usaha ·:dengan modal dasar yang selur4hnya · terbagi dalam ?: sa~am, dan memenuhi persyaraqan yang ditetapkan 'dalam Undang-Undang Nomor 1 T~hun 1995 tentaf"(g Perseroan Terbatas serta beraturan '<· pelaksanaanhya : 6. Perse ~oan . .Terbat.a s Delta Putra Sidoar4o yang selanjutny~ dapat disebut PT. ~DPS, .· adalah Persernan Mil.ik Pemerintah Daerah, y:ang modalnya ' baik : seluruhnya maupun sebagi
'

•j

,.,

J

.

i 1 '..

',

~

I

': ,s~ ;,.

.?,1 {·~...,

.·~~

'

·-~

;~;~},i'&!H

-z&M

I·

I

3

..r

• ...

t~

i.

:i

BAB I I PEND IRIAN

~

•

i~

J

I ~

,>[

·I;

~i

t

Pasal ·:~

2

.,,-

'

.

9>

Oelngan ': Peraturan Oaerah int.' Perseroan Terbatas Delta Putra Sidoarjo.

bidirikan

t

''i.

,.

BAB I I I . AlAS. MAKSUO DAN TUJUAN

f I

Pasal

~ ·"

C:··

-~ ·'

' J;,

PT. berazaska~

OPS dalam kekeluargaan demokrasi ekonoMi. Pasal

3 melaksanakan .: usahanya menurut l• da!J.ar-dasar t

4

i! Pi. OPS didirikan dengan .aksud dan tujuan untuk mem'bantli dan Mendorong percepatan peMbangunan da.e rah ~rta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ,dalam rangka meningkatkan :taraf hidup ' masya rak~~. .;. 'it;

BAB IV BIOANG USAHA

Pasal

5

'.

i

.

U~,tuk ntencapai maksud dan tujuari sebagai~~~ana .!. dilllaksud ; dalam pasal 4. PT. OPS 1R8lakukan usaha dibidang _< Olah Raga. Jasa. Perdagangan Umum. PetRbangur\an. , Transportasi dan Usaha Lainnya berdasar~an . ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ~ '

j~ ~~

BAB V TEMPAT KEOUDUKAN

·'

l c~

Pasal

6

,..,.

.t ( 1) PT. fPPS sebagaimana dimaksud dala• . pasal 2 ' berke,dudukan dan berkantor pusat di · wilayah Kabupaten .Sidoarjo ;

~

·•'

<£.

' 1' 7

jt.

f,'

·{'·

~

"\..,1

.':i

,i".~

Jf;

,~J;

.'<-

!·J:..

{~

4

(2) PT.

;y

~

·t ·~

l'!

tOPS

dapat menge•banokan usahanya dengan mem~ntuk Kantor-Kantor, Cabang-Caban~ serta perw,..k ilan-periiNlkilan di tempat-tempat iain ; .r

-:...

'1

.(•

{3) Pembelntukan .,

Kantor. Cabang serta seba~imana dimaksud dalam ayat (2) oleh il(omisaris atas usul Direksi. ,;

~r...akilan

d:f.tetapkan

·'

BAB VI PENDIRIAN DAN PELAKSANAAN

Pasal

7

Pe.ndirian dan Pelaksanaan PT. DPS sebagaimana ' dintaksud :dalam pasal 2. dilakukan -nuf'ut ketentuan Undang-tirtdang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan ~ Terbatas !~rikut peraturan pelaksanaan laingya.

}

}

·'f

; BAB VII DEWAN KOMISARIS. DIREKSI DAN KEPEGAWAlAN j

}

-~

Pasal

.~

~

8

{ t

Komisar is terdiri dari seorang ~OMisaris utam~ dan sebanyak-banyaknya 5 (li~) orang Anggo;ta Komisaris ; ' (2) KoRtisaris diangkat oleh RUP$ dari caloncalon. yang diajukan pemegang saham untuk jangka ·'' wak tu: tertentu : (1) Dewa"'

.~

l>ewarl

{3) Prosedur.

Persyaratan. Pengangkatan ; Masa Jabat!an. Tugas dan Newenang serta pe~nl:Mitrhentian , , Komi ¥ ris :diatur dalam Anggaran Dasar. \

>

"'..*

Pasal

;

....,

9 '

'

~~

f

{1) PT. ~PS dipimpin oleh Direksi yang : terd~ ri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua)} orang Direktur ; i l

<;

(2) Dire~i diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan 1 pea.egang saham untuk ja~ka waktu .t (em~t) tahun dan dapat diangkat k.-bali ; I

't

(3)

Pros~dur

persyaratan, pengangkatan ~ masa jabatan. tugas dan wewenang serta pemberhentian .. Direksi diatur dalam anggaran dasal(. \

~

''

··:,.

•·.·,~ '1.

l \'

~

;~

'"{.

,i

.

'·

{

,,

l

;'J>.

'.

•

.;(

'

~-

·.~

- ~

i.'·.

i "·'·

t· -~;

5

; ~.

Pasal 10 t.'

J

Pegaw,ai diangkat dan diberhentikan . oleh ~ Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang . berl~u ; ~ -~. ~ ~

.~

~

~

J.

Hak ~dan ket~~ajiban pegawai diatur :oleh·~,, Direksi dengar persetuj uan Dewan Komisaris i sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan RN!I1Rpe.rhatiikan keMampuan PT. DPS. BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-.

Pasal

. RUPS : terdi ri lainfiva ;

atas

11 tahuna~

RUPS

RUPS

.

t:. !~

l

'•

~-

.'

-~

i

1

(2) , ~·

!il.

~-

i.;;

I

i.t:

.

' !

'·

'

Direalsi menyelenggarakan lainflya :

AUPS

tahunan qan

RUPS

i

~

(3)

f

RUPS diade.kan sekurang-kurangnya ,, sekali setali,un ;

.

j:

~

,~

dalam

4•

t

RUPS ~ahunan diadakan dalam waktu ~1 in~ lamba t ,> 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir :

~-·.

r

~

I

.~<

;

.

\.

;

1i f.

.t '

'

I

t: '

! '.·

~-

!,.

_.

l·

t··...·

f

r !'

;,[, ' I' t ~··

'

. .

I

;:.

;· \\'

t 1 f~

it

i' I·

t

I

t;

l

RUPS ~ dipimpin oleh Dewan· KOMi-saris : ~

' anggota

salah

'l (7) Kepufusan

diambil berdasarkan atas memperhatikan dan •ufakat dengan Perat~ran :Perundang-Undangan yang berlaku : .. . i

' •usy~rah

RUPS

·•

j ·..

-~-

f

11.

(6)

~

(1;-

k

set~~aktu-waktu

·~

'

"•

f

lainnya dapat diadakan berdasarkan kebutuhan ;

(5) RUPS

{8) Tata 'tertib penyelenggaraan RUPS di1 tetaPI
.; '

BAB IX MODAL DAN SAHAI1

i

-~

Il \~

Pasal

12

.

selu~uh

{1) Modal' dasar Perseroan terdiri atas " no•inal saham ;

,_

·.

·'

}

'

·r ';I

1;;

i;.

.,

!:: ''·

.l.

:~

·i•r.r

nilai

6

.

~~

(2) Peny4i·r taal1 Modal disetor di l•kukan oleh Pelll8f intah Kabupaten Sidoarjo dan .', pihal< ketiga '.\' ' < dengan ketentuan bahwa sebagian be~r a tau komPt?Sisi ; IIOdal disetor mayoritas di•il~ki oleh '• ~ I; Peme ~intatJ, Kabupaten Sidoarjo : '!\ i~

\ (

:~

,; (3) Keterltuan-'Ketentuan mengenai permodalan · PT. DPS diatJr da).am Anggaran Dasar tertN$.uk ketentuan me~nai ·modal dasar dan modal yaryg dltetapkan ~ ·~

sert~ disetor sesua.i dengan ketentuan ~runc:tangundarlgan ~ang berlaku. .;: ~· ' -~· Pasal 13 -~ ~ 'i ~t\ ~

~

'

'•fo '

l

(1) ~al: Dasar PT. DPS diteta~an. sebesar Rp "'1 ..~.ooo.ooo.oo (satu 11ilyar r\ipiah) ;

0

<; c

: sekurang(2) Madar sator PT. DPS ditetapkan i ratus kurarignya,. sebesar Rp 250.000.000.00 (dua ,. lima jpuluh ju'ta rupiah) : r {3) Moda J.i setor sabagaimana diiRaksud dilam ayat dapat di t4mbah dengan ke-putusan Kcaisari.s ; ~

I

(2)

:

.,

~

(4) Moda l~ das•r sebagairaana dimaksud dalam ayat ' ' } meruP.kan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

(1)

...

(5) Modal' setor sabagaimana dimaksud IIH!ru~kan ·sebagaian modal dasar. ,0

'

,~!

Pasal

eta'I laM

(2)

ayat

·~

...

14

.t

(1) Dari ~: jumlah modal dasar sebagaiilana ,? dimaksud I ' , ·r dala11_ pasal 13 ayat (1). pemenuhan ·jUIIIlah modal disetpr yang IIM!rupakan penyertaan; sa ham dises'u aikan dengan peraturan perundang-:-undangan yang \berlaku ; ··" I· } :~.F._, ~t ~ !: .' 1-

~iMaksud

(2) Modai ' disetor PT. DPS sebagaimana . pasal: 13 , ayat (2) terdiri dari, KabuP;aten .; Sidoarjo minimal sebesa.r )t ' sisi~ya pfhak Lain. ,,

dalam Pe.erintah 51 % dan

,. •'

't.

(3) Oalaa perubahan mengadakan .Gdal ·' dasar. i. Pemer·1 ntah Kabupaten Sidoarjo selaku ·:, , pe~~~egang saham PT.· DPS terlebih dahulu harus ~ Mendapat pers~'tuj uan DPRD ditetapkan denqan Peraturan

.,

'.

------'------------~,.

·--

-

-

'

1

:I

I

.~.

:~

.'

·~-·

.,

,.

~ ·,

7

~

.,

(4) Peruttahan $r odal dasar sebagaimana ~imak: ~-ud dalam ayat··,i(3) ~elanjutnya di tetapkan oltah RUIS sesuai ~.. , ;· ., , l ', pera~\uran i·~perundang-undangan yang ;'t).erla u.

r ,: r~

Pasal

~

~:~

15

i ~

!\

~~}

, .. : :~

( 1) Saha ,, PT. \/bPS terdi ri dari saham mi\r. yori' '·a s yang t dimi ~iki o) eh Pemerintah Kabupater(J.sido~~ rjo dan sahajd bia~. ~ yang dimiliki oleh pihijk ke· iga · ;~

(2)

!!>

Bagi~ .- !~. te~besar i0t' '

.,/

DP~~:dimi,q:iki

da.r i saham PT.

It'

'

·; {

;:

jf

'·. "'

:'

'~*}

·t~·

f· ,

Peme:. rjinta ~~ Kabupaten Sidoarjo ;

·I i<J.

~.

~

··'!J

~t

(3)

Kete~F uan if ;~

•'

sebagaimana dimaksud

0

,

j

·t \i

'· ~

~

·,r "'

..

~-

.~ .~

',:

.· ,\

r~

~ (1)

~~ i Pasal I :, , ~~- ~ ·t:, =~::~:::j:;dikeluarkan

. •

:~ .yat

16

~l

1

oleh PT.

;

r

~:

i

~-}•~.

r•

~

~~

sah f. eh

~PS.

~

~ ~

~~

~·-

Ktjtentllan

pemegang·~ ~ahari:,~-...

saham

Pasal dan

t'

peraturan

harus dengan

,

~~

17

ran

... , t.

(3) Seti ~p nl;\.(llegang saham. menu rut ~'i~; hukulll )"'t i~ ~ tundH'k pa4a semua keputusan yang ~~ambi '

r-.,.

saham

~lam ·~ ngga

.·t,·.,·

J<

;

D~ ada( ah I

""i!

~ \

,

~~·

nal sa ham di tetapkan

Dasa~

'··

(2)

I

a·"

··r

( 2) Ni 1 ai

. f" .

oleh

f

i

"

da~am

~

apabila pem~g~ ng ~:sah~mnya adal~~ P~~er1ntah atas persetuJuan P9mer1ntah ,... Kabur · .;·~, ten ~t~· idoarjo ; .~~~~ ' •,, .-!W ,~-:· . ·•l•·· " ,~,, (4) Peme:~ inta f/ Kabupaten Sidoarjo se. gaimana dima~ud ~-ayat (2). memiliki hak t~uar khusus dalatll RUP$.. p.;, bisa;A dik~cua~ikan

' .~

:

teiltang. ·

daftar

pemindahtanganan saha~~dan f pupl ikat d .i t,atur •dalam peraturan tersendi.li\.i o l:,eh RUPS --~

.

dengan ~ . ~. ~ mpe~~atikan yang berl,;aku . .1::

l'.·i.:· Ji',

i.t~" -~

T~UN ~~KU,

ID ~r \~t{

tp~~

-~i

t~

peraturan

"'' ,. per~~dan~·~i undangan ~~' .

,e··

:·

;

BAB

X

RENCANA KERJA DAN

Pasal

18

r<

~kGGA~N

~ ~ -~·~-~ ,,

' :-,

:.,·

<': f •

: _·

(1) f.~ }i"

~.

I:

' . ~

L

ir . 1

~. :.;

,J t

.'F t

.. )

'

·t

l

,.

1

;',

~ l

l

t;·

~-;.

~·

8

(2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Oireksi kepada Komisaris untuk memperoleh penge•ahan ;

t

rencana kerja dan ; anggaran dimaksud dalam ayat (2·~ harus seba~imao.a di lati,sanattan selambat-lambatnya 1 '1 (~at~h bulan ., ' sebe~'um t~tlun buku berakhi r .

(3) Pengesaha?

·if:

k I,. l 'i

'

~:

:i·. :

~:

·'!

,•

r

~·

...

~

~

~

'

:.

~';,

...

I

:"?

~

t

;(~

·~

'1".

'

!

• !.

f

'.

i :~

...... -~

Pasal

19

•/

(1) Pada { setiap

tahun berakhi r. dibuat laporan t keuarlgan ·pr. DPS yang terdiri dart neraca dan perhi;tungan laba/rugi ;

;

~:1'

' (2) Selambat-Iambatnya 5 (lima) bulan setelah

tahun buku , berakhir PT. DPS tutup buku. selanjutnya Dire~si menyusun laporan tahunan untuk ·: diajukan pada ~RUPS. i. BAB XI PENETAPAN DAN PEHGGUNAAN :

Pasal

20

'·

. !

l

•

(1) Pewt~gian ,

laba bersih PT. OPS setelah ~ dipotong Pajak dit~tapkan dalam RUPS ~ ·,j

;.

(2)

' Peru~han dimak~ud

RUPS

'

pe11bagian laba bersih ' sebagaimana dalam ayat (1). ditet~pkan melalui

·~; I

(3) Devi<:ten yang menjadi bagian Pemerintah l}abuJ)4ten Sidoa~·rjo seluruhnya disetor ke ,Kas P•«Srah.

keci

i ditentukan lain dalaiR RUPS .;' BAB

XII

"'

KERJA SAHA

Pasal

21

~

PT. DPS dapat melakukan k.erja sama dengan \ Pihak k•tiga. baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya ~alam usaha peningkatan modal ~ management. ' saham dan lain-lain yang IIM!HRpunyai maksud penyertaan ' 1 serta tu~uan yang sama ditetapkan oleh RUPS~,

.

. '

·.;, ·~

;,: -~·

't

9 j

f

r

_._ BAB XIII PENGGABUNGAN. PELEBURAN DAN PENGAMBILAU,IHAN Pasal

22

:

(1) Penggabungan.

Peleburan dan PT. ops ditetapkan oleh RUPS ;

:~ \

~­

'

'

~

BAB XIV 'PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ;

"oil

r;;•

{f

t

Pasal

f,,

l ,

-r

f :~ '.

J,

c · ·:. -p

,:._

\'

--\· ~!

~.

-~ '

)• !:-·

f.

f.

.,

·. :.

·~

~,-

·~ ,,

{

•·

..~·

j

~'

23

(1) Pembubaran dan likuidasi PT. DPS diteta~kan oleh

-

;j '

i

'

(2) Tata :t>" cara penggabungan. pe~eburan dan pengambilalihan PT. DPS sebagaimana · dimaksud dalam1. ayat ( 1) di tuangkan dalam Anggaran Dasar.

~

.y

Pengambilalihan

)


(2) Tata ~~ cara

l.)l; '

'i '

I!.

;

pembubaran dan likuiqasi · PT. DPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ( ~ ) dituangkan dalam'· Anggaran Dasar .

• l

I ..

11J·.· .

~-

r-.·'·:. '.•

.¥<

; !I .

•.t

BAB

.t

t: .)

.

·I'

XV

P E NU T U P

..;--

·•

·,

Pasal

24

·. Hal-hal yang belum diatur dai·am Peraturan ' Daerah ini. sepanjang menyangkut PT. DPS akan ditetapkar dalam keputusan RUPS.

..

' /

J

Pasal

i Peratur~n

Daerah tanggal di undangkan.

25

ini

.. mulai

berlaku .~

pad a

:• Aga~

setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di S~ D 0 A R J 0 pada tanggal 16 Oktober 2002 ,·,

..

',-·'

BUPATI

H. WIN HENDRARSO