BAB. I PENDAHULUAN. RENJA Kelurahan Ditotrunan tahun

BAB. I PENDAHULUAN 1.1.

Umum Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan Kelurahan Ditotrunan untuk periode 2015, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Lumajang dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Kelurahan Ditotrunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok

dan

fungsi

Kelurahan

Ditotrunan

Kecamatan

Lumajang

Kabupaten Lumajang

1.2.

Latar Belakang Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat sebuah konsep dokumen perencaan strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan kurun waktu 1 (satu )Tahun sesuai dengan Renstra ( Rencana Kerja Strtategis ) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta ber pedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dalam hal penyusunan Renja ( Rencana Kinerja ).

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kinerja SKPD adalah memberikan arah penyelenggaraan pelayanan

publik

pemerintahan, serta

pelaksanaan

pembinaan

Pembangunan

kemasyarakatan

di

dan

wilayah

Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang atau dengan kata lain RENJA Kelurahan Ditotrunan tahun 2015

1

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kelurahan Ditotrunan. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan visi SKPD Kelurahan Ditotrunan dalam waktu 1 ( satu ) tahun. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelurahan dalam pembangunan daerah; 2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan

Pemerintahan

Kelurahan

yang

akuntabel,

partisipatif dan tepat sasaran; 3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kelurahan Ditotrunan

1.4.

Landasan Hukum Rencana Kerja disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Republik

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Nasional 2004

(Lembaran

Nomor

104,

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

RENJA Kelurahan Ditotrunan tahun 2015

2

Pemerintah Daerah,menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara

Tahun

2004

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2007

tentang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Permendagri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Permendagri

Nomor

59

Tahun

Permendagri

Nomor

13

Tahun

2007

tentang

2006

Perubahan

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Surat

Edaran

Menteri

050/200/II/BANGDA/2008;

Dalam perihal

Negeri pedoman

Nomor

:

penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 13. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.


3

14. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. 15. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan

publik di Kabupaten Lumajang; 16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang; 17. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan

dan

pemanfaatan

sumberdaya

aparatur

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang 18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Peningkatan

Kinerja

dan

pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.5.

HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA .

Ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) adalah pelaksanaan kegiatan Kelurahan Ditotrunan dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai, RENJA Kelurahan Ditotrunan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dan RENSTRA Kelurahan Ditotrunan 2015 - 2019, dengan diagram alir yang dijelaskan sebagai berikut :


4

Perencanaan Jangka Menengah

Jangka panjang

RPJP Nasional

RPJP Nasional

RPJP Nasional

Renstra KL

RPJP DAERAH

1.6.

Penganggaran

Jangka pendek

RAPBN

Renja KL

RPJM DAERAH

RKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD

RAPBN

SISTIMATIKA PENULISAN Sistematika Rencana Kerja Kelurahan Ditotrunan Tahun 2015 disusun sebagai berikut : BAB

I

PENDAHULUAN Bab I berisi uraian tentang Umum, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum Renstra 2015 2019 dan Hubungan dengan dokumen Perencanaan Lainya serta sistematika

BAB

II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN Bab II Menjelaskan tentang Visi Misi , Tupoksi, Kondisi lingkungan organisasi, dan Faktor – faktor kunci keberhasilan;

BAB

III

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

BAB

V

PENUTUP


5

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN 2.1. Kondisi Umum Kelurahan Ditotrunan 2.1.1. Visi dan Misi Kelurahan Ditotrunan Visi dan Misi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

sebagaimana

dituangkan

dalam

Rencana

Strategis

(RENSTRA) Tahun 2015-2019 sebagai berikut : a. Visi ” TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT YANG BAIK DAN BERMARTABAT ” b. Misi Guna menunjang Visi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang, maka misi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang lima Tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya

Kualitas

Pembangunan

melalui

peran

serta

masyarakat: 2. Menyelenggarakan

kegiatan

Bulan

Bhakti

Gotong

Royong

Masyarakat; 3. Pemberdayaan RT / RW dalam mewujudkan dan meningkatkan tertib pelayanan masyarakat; 4. Mengadakan pembinaan terhadap generasi muda; 5. Mengadakan pembinaan semua unsur kelembagaan masyarakat yang ada di Kelurahan Ditotrunan; 6. Mengadakan

kegiatan

peningkatan

kualitas

keluarga

memberdayakan unsur PKK; 7. Mengadakan monitoring posyandu gerbangmas; 8. Mengadakan monitoring pokja desa / kelurahan siaga;


6

dengan

2.1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kelurahan Ditotrunan Tugas pokok dan fungsi Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 02 Tahu 2009 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan di Kabupaten Lumajang.tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kelurahan. Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang diuraikan sebagai berikut :

Kedudukan

:

Merupakan Unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Lurah dan berkedudukan di wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat .

Tugas

:

Menyelenggarakan pembangunan,

urusan dan

pemerintahan,

kemasyarakatan

serta

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Fungsi

: 1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 2) pemberdayaan masyarakat ; 3) pelayanan masyarakat ; 4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; 5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 6) pembinaan lembaga kemasyarakatan.

2.1.3. Susunan organisasi Kelurahan Ditotrunan 1.

Susunan organisasi Kantor Kelurahan Ditotrunan terdiri dari : a. Kepala Kantor Kelurahan ( Lurah ) b. Sekretariat ( Sekretaris Kelurahan )


7

c. Kasi Pemerintahan d. Kasi Ekonomi Pembangunan. e. Kasi Pelayanan Umum f. Kasi Pemberdayaan Masyrakat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Sekretaris dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini : Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

LURAH SUGENG,S.Sos

SEKKEL GATOT HARIYANTO

KASI PEMERINTAHAN

KASI PMD


KASI EKBANG

KASI PEL. UMUM

ISNANIYAH

HASAN BISRI 8

Berdasarkan Struktur Organisasi dimaksud, maka nama-nama Pejabat di Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang sebagai berikut : 1. Lurah

: EDY IRIANTO,S.Sos

2. Sekretaris Kelurahan

: J U F R I, SE

3. Kasi Pemerintahan

: S U S I L O,SH

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

: HARRY PURWANTO

5. Kasi Perekonomian dan pembangunan

: ENDANG PURWATI

6. Kasi Pelayanan Umum

:SRIANA

A. Lurah Lurah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang pemrintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi : a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kelurahan berdasarkan pedoman dan kebijakan; b. Pemipin pelaksanaan fungsi Kelurahan; c. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan d. Pemberdayaan masyarakat; e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;


9

i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

B. Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

membantu

Lurah

dalam

menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan; b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kelurahan; c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kelurahan; d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian; e. Pelaksanaan urusan Keuangan; f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan; g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan; h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat; i.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;

j.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah; l.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Lurah.

C. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan

urusan

pemerintahan


Kelurahan

dan

administrasi

10

kependudukan,

ketenaga

kerjaan,

pertanahan

dan

ketentraman

serta

ketertiban di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan ; c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; d. Pelaksanaan

pembinaan

administrasi

kependudukan,

tenaga

kerja,

keluarga berencana, keluarga sejahtera dan catatan sipil; e. Pelaksanaan

pembinaan

dan

ketentraman

dan

ketertiban

wilayah

Kelurahan; f. Pelaksanaan pembinaan dibidang pertanahan / keagrariaan; g. Pelaporan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintah ; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah ; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tuagsnya yang diberikan oleh Lurah.

D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi membantu

Pemberdayaan Lurah

dalam

Masyarakat

dan

Desa

mempunyai

meningkatkan

taraf

hidup

melalui

tugas

kebijakan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan & program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa ;


11

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; c. Pemantapan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; d. Pelaksanaan

pembinaan/pemantapan

lembaga

kemasyarakatan

desa/kelurahan ; e. Pemantapan pola keterpaduan pembangunan Kelurahan; f. Peningkatan

partisipasi

&

pendayagunaan

masyarakat

dalam

pembangunan Kelurahan; g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah ; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Lurah.

E. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan ; c. Pelaksanaan analisa sarana prasarana ekonomi, pendidikan, Kesehatan kelurahan; d. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan ;


12

e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi tata administrasi anggaran subsidi Kelurahan; f. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana perekonomian dan pembangunan; g. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbangdes ; h. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan ; i.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;

j.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Lurah.

F. Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan Pelayanan Umum Kelurahan serta sarana dan prasarana Kelurahan dan menangani perijinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum ; c. Penyelenggaraan

pembinaan

pelayanan

kebersihan,

keindahan,

pertamanan dan sanitasi lingkungan; d. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum; e. Pelaksanaan pelayanan perijinan; f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum ;


13

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Lurah.

2.1.4. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Metode Analisis SWOT memerlukan adanya masukan berupa. Faktor Lingkungan Internal dan Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor – factor ini bersifat subyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan analisis yang tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota kelompok analisis. 1. Faktor Lingkungan Internal Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan, sebagai berikut: a. Kekuatan (Strenght) •

Jumlah dan kualitas Personil;

•

Jumlah dan tingkat SDM penduduk;

•

Pemahaman / pengetahuan staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

•

Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;

•

Kondisi pengelolaan keuangan Kelurahan;

b. Kelemahan (Weaknes) •

Jumlah dan kondisi fisik pegawai masih belum memenuhi kebutuhan standart

•

Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;


14

•

Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;

•

Masyarakat pembangunan

belum

sepenuhnya

sehingga

masih

memahami

tertumpu

pada

prosedur Kelurahan

terutama kegiatan dilingkungan •

Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat.

C. Faktor Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunities) •

Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah;

•

Sistem Pengelolaan keuangan sesuai prosedur;

•

Terdapat ruang bagi Kelurahan untuk menggalang swadaya masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

b. Ancaman / hambatan (Threats) • Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan; •

Kondisi Kelurahan Ditotrunan yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar;

2.1.5. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi, kondisi lingkungan organisasi dan nilai -nilai dasar untuk menetapkan dan menyusun Rencana Strategis. Analisis SWOT terhadap faktor-faktor Lingkungan Internal dan Eksternal


15

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 1. Dukungan sumber daya yang memadai; 2. komunikasi / interaksi atasan dan bawahan, serta kerjasama antar seksi dan personil yang sinergis; 3. Dukungan dari Mayarakat yang ada di Wilayah Lingkungan Kelurahan Ditotrunan Khususnya dan Masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya 4. kerjasama antara Pusat – Daerah, antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Perguruan Tinggi, swasta, LSM dan masyarakat; 5. mantapnya

penataan

kelembagaan

Kelurahan

dan

instansi

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. .


16

di

BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA Penyusunan .Rencana Kinerja Tahun 2015 sesuai Renstra 20152019 sedangkan

pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui

kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini Program Utama dan Kegiatan Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Tahun 2015. No. 1

PROGRAM Perencanaan Daerah

KEGIATAN

pembangunan 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan

2

Program Pemberdayaan Fakir 2. Koordinasi dan Fasilitasi program Miskin, Komunitas Adat Raskin Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya

3

Peningkatan keamanan kenyamanan lingkungan

dan 3. Pengendalian Keamanan

Pelayanan administrasi operasional perkantoran

dan 4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4

Lingkungan

5. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 6. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan dan Barang Daerah 7. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor


17

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 10. Penyediaan Komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor 11. Penyedian Bahan Logistik Kantor 12. Penyediaan makan dan minuman

5

Peningkatan sarana prasarana aparatur

dan 13. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional 15. Pemeliharaan rutin / berkala

Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari

– hari tertentu 6

Peningkatan Kapasitas 17. Pengiriman Aparatur Dalam Sumber Daya Aparatur Rangka Diklat / Sosiaalisasi /Bintek/ dan sejenisnya.

7

8

Peningkatan dan 18. Penyusunan RKA SKPD pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

19. Peningkatan Kapasitas dan

Pemberdayaan RT / RW 20. Monitoring dan pembinaan

Posyandu Gerbangmas 9

Peningkatan masyarakat

partisipasi 21. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Masyarakat (BBGRM)


18

pembangunan desa

10

Peningkatan peran perempuan 22. Pemberdayaan dan di pedesaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)


19

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

SKPD KELURAHAN DITOTRUNAN TAHUN 2015 No

PROGRAM

SASARAN

1.

Perencanaan pembangunan Daerah

Terwujudnya perencanaan pembangunan

2

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya

Tercukupinya Sarana Pendistribusian Raskin ke titik bagi

3

INDIKATOR Tahapan Musrenbang

Tersdianya Raskin

TARGET KINERJA Hasil musrenbang sesuai kondisi masyarakat Ketepatan Sasaran Pendistribusian Raskin

Peningkatan keamanan Terwujudnya rasa Kesadaran Rendahnya angka dan kenyamanan aman bagi masyarakat dalam gangguan sosial lingkungan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan menjaga keamanan bermasyarakat lingkungan

4

Pelayanan administrasi Meningkatkan dan operasional pelayanan Tersediannya perkantoran administrasi dan kebutuhan kantor menyediakan operasional

Tertib administrasi

4

Peningkatan sarana dan Peningkatan prasarana aparatur kualitas pelayanan

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai

5

Peningkatan dan Terwujudnya pengembangan penyusunan pengelolaan keuangan anggaran daerah

6

Peningkatan partisipasi Terwujudnya masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa masyarakat


Terpenuhinya kebutuhan pelayanan RKA mencerminkan semua kegiatan yang menjadi prioritas

Swadaya masyarakat

RKA sesuai dengan kebutuhan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

20

segala bidang

7

10

Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Terwujudnya pelayanan kesehatan lingkungan kesehatan masyarakat

Peningkatan peran perempuan di pedesaan

Terciptannya peran Meningkatkan Berfungsinya TP dan fungsi ibu aktifitas ibu dalam PKK dan pengurus dalam keluarga dan menunjang keluarga PKK RT/RW lingkungan

Mendekatkan pos pelayanan dan kesehatan

Fungsi posyandu gerbangmas

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 718.202.151,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 277.940.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 440.262.151,- adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2015.


21

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Instansi

: Kelurahan Ditotrunan SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1

2

3

4

Hasil musrenbang sesuai kondisi masyarakat

100 %

Perencanaan pembangunan Daerah

Hasil musrenbang kondisi Musrenbang Kecamatan, sesuai masyarakat Desa, dan Kelurahan

3.500.000.

100 %

Terdistribusinya Raskin Tersedianya Raskin dari titik distribusi ke titik bagi

100%

Koordinasi dan Fasilitasi Ketepatan Sasaran Program Pemberdayaan Program Raskin Pendistribusian Fakir Miskin, Raskin Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)

6.540.000

100 %

Terwujudnya perencanaan pembangunan


PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

5

6

7

Penyelenggaraan

22

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 8

KET

9

Lainnya Rakat dalam kehidupan Rendahnya angka bermasyarakat rasa aman gangguan sosial

100 %

Peningkatan Pengendalin keamanan dan Lingkungan kenyamanan lingkungan

100 %

Pelayanan administrasi perkantoran

bagi masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan materai dan tenaga kerja Administrasi perkantoran administrasi bulanan optimal

yang

13.500.000

100 %

surat Pelayanan Administrasi perkantoran yang tertib dan lancar

20.370.000.

100 %

Keamanan Rendahnya angka gangguan sosial

Terselenggarannya menyurat

Terwujudnya penyediaan Terpenuhinya jasa jasa komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya air dan listrik daya air listrik secara secara optimal optimal

100 %

Terpenuhinya jasa Terselenggarannya komunikasi, sumber daya kegiatan dengan baik air dan listrik

5.858.000.

100 %

Tersediannya

jasa Terciptanya jasa administraasi keuangan administrasi yang mumpuni dan tertib dan barang daerah administrasi

100 %

Terwujudnya Terselenggarannya penyelenggaraan jasa kegiatan administrasi keuangan dan denganbaiak. barang daerah

5.500.000.

100 %

Terwujudnya kebersihan Terwujudnya

100 %

Penyediaan

5.400.000.

100 %


23

jasa Terjagannya

dan kenyamanan

kebersihan kesehatan lingkungan

dan

kebersihan kantor

kebersihan, kesehatan , kenyamanan dan keindahan kantor

Terwujudnya kelengkapan Terselenggarannya kegiatan secara peralatan yang memadai optimal

100 %

Penyediaan kantor

tulis Terselenggaranya pelayanan administrasi secara optimal

5.560.000.

100 %

Me;laksanakan

upaya Terwujudnya kelancaran kegiatan peningkatan pelayanan

100 %

Penyediaan barang Terpenuhinya cetakan dan penggandaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang memadai

3.539.500.

100 %

Terwujudnya pelaksanaan Tersediannya

100 %

Penyediaan instalasi penerangan kantor

Komponen Tersedianya sarana listrik / prasarana dan bangunan terselenggarannya pelaksanaan kegiatan yang memadai

1.956.000.

100 %

100 %

Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya Bahan dan Peraturan Perundang Bacaan dan Undangan Peraturan Perundang Undangan

1.320.000.

100%

kegiatan yang optimal

sarana prasarana

dan yang

memadai Terwujudnya Penyediaan Terselenggaranya Bahan Peraturan Undangan

Bacaan

dan Bahan Bacaan dan

Perundang Peraturan Perundang


24

alat

Undangan Terwujudnya

Terselenggarnya logistik vahan bahan kantor yang yang memadai

100 %

Tersediannya logistik kantor

bahan Terwujudnya penyelenggaraan bahan logistik kantor dengan baik

1.620.500.

100 %

Terwujudnya operasional Terciptanya penyelenggaraan perkantoran makanan dan minuman kegiatan

100 %

Penyedian makanan dan Terselenggaranya minuman kegiatan dengan baik danlancar

21.625.000.

100%

Peningkatan

kwalitas Tersediannya sarana dan prasarana kantor yang memadai

100 %

Peningkatan Pengadaan Perlengkapan Tersediannya sarana sarana dan dan Peralatan Kantor dan prasarana kantor prasarana yang memadai aparatur

22.300.000.

100 %

Tersediannya Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari Khusus hari – hari tertentu tertentu

100 %

Peningkatan Pengadaan Pakaian Tersediannya sarana Pengadaan Khusus hari – hari tertentu dan prasarana kantor Pakaian Khusus yang memadai hari – hari tertentu

2.700.000.

100 %

Tersediannya

100 %

Pemeliharaan Rutin / Tersediannya sarana Berkala Kendaraan Dinas / dan prasarana kantor yang memadai

3.046.000.

100 %

penyelenggaraan logistik

kantor

memadai

pelayanan

Terlaksananya

pelayanan

kualitas Tersediannya sarana dan prasarana kantor


25

yang memadai Tersediannya pelayanan

kualitas Tersediannya sarana dan prasarana kantor yang memadai

Terwujudnyapengiriman

Terlaksananya

Operasional 100 %

100 %

aparatur dalam rangka pengiriman aparatur diklat / sosialisasi/Bintek dalam rangka diklat dan sejenisnya

Peningkatan sisiplin aparatur

/ sosialisasi/Bintek

Pemeliharaan Rutin / Tersediannya sarana Berkala Peralatan dan dan prasarana kantor Perlengkapan Kantor yang memadai

2.000,000.

100 %

Pengiriman aparatur dalam Terlaksananya

6.680.000

100 %

rangka

diklat

sosialisasi/Bintek sejenisnya

dan sejenisnya

/ pengiriman aparatur dan dalam rangka diklat / sosialisasi/Bintek dan sejenisnya

Terwujudnya penyusunan RKA sesuai dengan kebutuhan anggaran

100 %

Peningkatan Penyusunan Rencana RKA sesuai dengan dan Kerja dan Anggaran (RKA) kebutuhan pengembanga SKPD n pengelolaan keuangan daerah

2.018.000.

100 %

Terwujudnya

100 %

Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

72.000.000

100 %

masyarakat

partisipasi Meningkatkan partisipasi masyarakatdalam segala bidang


Peningkatan Kapasitas dan Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga partisipasi RT/RW masyarakatdalam segala bidang

26

Terwujudnya

pelayanan Fungsi posyan Gerbangmas kesehatan lingkungan dan

100 %

Monitoring dan Pembinaan Fungsi posyandu Posyandu Gerbangmas Gerbangmas

6.100.000.

100 %

Bulan Bhakti Gotong Meningkatkan Royong Masyarakat partisipasi (BBGRM) masyarakatdalam segala bidang

5.500.000.

100 %

7,500,000.

100 %

kesehatan masyarakat Terwujudnya masyarakat

partisipasi Meningkatkan partisipasi masyarakatdalam segala bidang

Terciptanya peran dan Meningkatkan fungsi ibu dalam keluarga aktifitas ibu dalam menunjang dan lingkungan keluarga

100 %

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

100 %

Peningkatan Pemberdayaan peran Kesejahteraan perempuan di (PKK) perdesaan


27

Meningkatkan Keluarga aktifitas ibu dalam menunjang keluarga


28

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kelurahan Ditotrunan tahun 2015 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Ditotrunan tahun 2015’ sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang tahun 2015, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2015. Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Bappeda, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Akhirnya, Rencana Kerja Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel


29

BAB. I PENDAHULUAN. RENJA Kelurahan Ditotrunan tahun

Recommend Documents