Renja Kesbang dan Linmas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

Renja Kesbang dan Linmas Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN Konsekuensi dari Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan

perwujudan

kewajiban

instansi

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala. Dengan

demikian

diharapkan

agar

dapat

menentukan

arah

perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 yang disusun Kantor Kesbang dan Linmas merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut, yang dalam penyusunannya melaksanakan analisa terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam perencanaan tahun kedepan, dengan memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan

daerah

yang

disusun

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan Pembangunan

Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih

1


Daerah di dalam pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada Bab. IV pasal 27, SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang nantinya rancangan Renja SKPD dibahas dalam Forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Berdasarkan pertimbangan diatas guna memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan dalam bidang perencanaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2015. Renja ini merupakan suatu proses yang berdaya guna dan berhasil guna dalam jangka satu tahun perencanaan yang berorientasi pada Renstra Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih selama kurun waktu lima tahunan dari 2013 - 2018. 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran dan kerangka regulasi, dimana guna mencapai hasil pembangunan yang nantinya diperoleh melalui anggaran pemerintah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Dalam prosesnya penyusunannya harus mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Kesbang dan Linmas 2013-2018, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan RKPD untuk melakukan pengkajian terhadap kondisi SKPD. Keterkaitan Renja Kesbang dan Linmas dengan dokumen RKPD adalah sebagai rujukan dalam proses penganggaran tahunan yang telah


2


ditetapkan dalam Renstra Kesbang dan Linmas dimaksud, sehingga nantinya menjadi acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang dibahas bersama TAPD dan DPRD guna pembahasan RAPBD tahun berkenaan. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


3


11.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12.Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Prabumulih Tahun

2008 - 2013; 13.Peraturan Walikota Prabumulih Nomor Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2015; 14.Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Masyarakat Kota Prabumulih No.

/KPTS/Kesbang/2014 Tentang Rencana

Kerja Tahun 2015 Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih 1.3 Maksud dan Tujuan - Penyusunan Renja Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2015 dimaksudkan sebagai Dokumen perencanaan SKPD dalam periode satu tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran dan kerangka regulasi guna mencapai hasil pembangunan yang nantinya diperoleh secara utuh. - Tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam jangka satu tahun perencanaan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja Kesbang dan Linmas

Kota

Prabumulih Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan 1.1

Latar Belakang berisikan tentang pengertian dan proses penyusunan

serta keterkaitan Renja SKPD dengan

dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum


4


Bab II

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian kinerja tahun berjalan

yang dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Bab III

: Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Memuat tentang perumusan arah kebijakan

dan prioritas

pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota. Bab IV

: Penutup Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


5


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kesbang dan Linmas Tahun 2013 dan Capaian Renstra Evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

program

dan

kegiatan

merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam perencanaan, hal ini berkewajiban untuk melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan

untuk

tahun

berikutnya,

sehingga

untuk

membuat

kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2014, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal menjadi dasar dalam menentukan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2014 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan. Pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2013 menunjukkan tingkat effisiensi yang baik. Berbagai upaya dan kemajuan yang dicapai tersebut dapat direalisasikan dengan penekanan pada penggunaan anggaran yang maksimal, namun pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah terealisasi 100% dengan pencapaian penggunaan anggaran mencapai 97,37% hasil yang telah dicapai dimaksud tidak mengurangi standarisasi pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas sasaran yang telah direncanakan. Evaluasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam perencanaan strategis yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran,


6


tujuan dan kinerja. Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan yang dituangkan dalam Anggaran Tahun 2013 Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dalam rangka Evaluasi Pencapaian Program Pada Tahun 2013 dengan realisasinya adalah pada tabel ini sebagai berikut : Tabel. II.1 Program/kegiatan Kantor Kesbang dan Linmas Tahun 2013 NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

1

Belanja Tidak Langsung

ALOKASI ANGGARAN 3

REALISASI 4

1.355.293.347,-

1.355.293.347,-

1. Gaji Pokok

992.186.067,-

992.186.067,-

2. Tunjangan Keluarga

103.009.365,-

103.009.365,-

3. Tunjangan Jabatan

Terdiri dari :

70.507.496,-,-

70.507.496,-,-

4. Tunjangan Fungsional Umum

65.617.509,-

65.617.509,-

5. Tunjangan Beras

92.191.948,-

92.191.948,-

6. Tunjangan PPh

31.750.936,-

31.750.936,-

30.026,-

30.026,-

4.727.423.000,-

4.508.877.811,-

7. Pembulatan Gaji

2

Belanja Langsung Terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.000.000,-

3.996.690,-

15.000.000,-

9.099.470,-

31.800.000,-

31.800.000,-

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.000.000,-

5.537.300,-

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

15.000.000,-

14.926.500,-

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan

17.000.000,-

16.532.750,-

7.000.000,-

6.702.500,-

Air dan Listrik

Penggandaan 7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangn Bangunan Kantor

8.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

9.

Penyediaan Makan dan Minum

Kntor

9.800.000,-

7.890.000,-

20.500.000,-

19.369.003,-

140.000.000,-

139.821.537,-

7.000.000,-

6.945.000,-

69.000.000,-

69.000.000,-

2.000.000,-

2.000.000,-

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12. Penyediaan Jasa Pendukung Admnistrasi Teknis / Perkantoran 13. Penyediaan Jasa Media Informasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


7


Aparatur 1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

2.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

3.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

4.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengapan

Dinas / Operasional Kantor 5.

215.000.000,-

213.300.000,-

15.000.000,-

14.973.000,-

147.200.000,-

137.503.370,-

2.000.000,-

1.848.500,-

6.000.000,-

4.670.000,-

50.275.000,-

49.945.000,-

18.995.000,-

18.710.000,-

30.000.000,-

26.000.000,-

Pemeliharaan Rutin / Berkala Hardware / Software / Jaringan Komputer

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

2.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000,-

4.876.000,-

2.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.500.000,-

3.486.000,-

3.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

5.000.000,-

3.694.000,-

5.000.000,-

4.988.000,-

Tahun 4.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

5.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Revisi DPA) APBD

5.000.000,-

4.992.000,-

6.

Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2014-2018

5.000.000,-

2.996.000,-

504.200.000,-

504.200.000,-

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.

Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2.

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kea-

3.

Pengendalian Keamanan Lingkungan

4.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

manan Lingkungan

80.000.000,-

80.000.000,-

1.280.580.000,-

1.274.316.000,-

25.000.000,-

16.175.000,-

33.000.000,-

24.315.000,-

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan

2.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bgs

25.000.000,-

24.680.000,-

3.

Sosialisasi Wasbang bagi Pelajar

70.000.000,-

70.000.000,-

20.000.000,-

16.885.000,-

Sosial Dikalangan Masyarakat

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.

Fasilitasi Pencapaian Halagoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya Pe-


8


ningkatan wawasan Kebangsaan 9. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1.

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

15.000.000,-

14.965.000,-

2.

Sosialisasi Rekomendasi Izin Penelitian

85.000.000,-

81.000.000,-

Penyuluhan Kepada masyarakat

20.000.000,-

19.155.000,-

2.

Penyusunan Data Base

10.000.000,-

9.480.000,-

3.


16.000.000,-

16.000.000,-

65.000.000,-

64.000.000,-

40.000.000,-

31.657.000,-

195.000.000,-

193.785.000,-

406.200.000,-

371.524.500,-

10. Program Pendidikan Politik Masyarakat 1.

11. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.

Sosialisasi Norma Standar, Prosedur dan

2.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran 3.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

4.

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pada Tahun ini sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam dokumen anggaran satuan Kerja ( DASK ) Tahun 2014 Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih mempunyai anggaran belanja sebesar

Rp. 5.082.716.347,-.,

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.355.293.347,- belanja langsung sebesar Rp. 4.727.423.000,- . Program dan Kegiatan Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut : Tabel. II. 2 Program & Kegiatan Kantor Kesbang dan Linmas Tahun 2014 NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

ALOKASI ANGGARAN 3

1

Belanja Tidak Langsung

1.398.573.529,-

2

Belanja Langsung

4.148.600.000,-

Terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


430.000.000,-

9


4.000.000,-

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

25.000.000,-

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

31.800.000,-

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

17.000.000,-

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12.000.000,-

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangn

6.700.000,-

Bangunan Kantor

4.000.000,-

8.

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

9.000.000,-

9.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9.900.000,-

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 11. Penyediaan Makan dan Minum 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

8.000.000,18.000.000,180.000.000,7.000.000,-

14. Penyediaan Jasa Pendukung Admnistrasi Teknis / Perkantoran 15. Penyediaan Jasa Media Informasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

93.600.000,4.000.000,469.000.000,-

1.

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

43.000.000,-

2.

Pengadaan Mebeleur

20.000.000,-

3.

Pengadaan Software dan Hardware Komputer

40.000.000,-

4.

Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

50.000.000,-

5.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

75.000.000,,-

6.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

7.

Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

8.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Hardware / Software /

9.

Pengadaan Pembangunan Sumur Bor dan Instalasinya

Jaringan Komputer 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

2.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

200.000.000,5.000.000,6.000.000,30.000.000,235.000.000,195.000.000,40.000.000,100.000.000,100.000.000,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

30.000.000,-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000,-

2.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5.000.000,-

3.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5.000.000,-

4.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

5.000.000,-

5.

Penyusunan Dokumen pelaksanaan anggaran (revisi

5.000.000,-

DPA) APBD


10


6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

2.305.600.000,-

Lingkungan 1.

Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.022.400.000,-

2.

Pengendalian keamanan lingkungan

1.273.200.000,-

3.

Monitoring evaluasi dan pelaporan

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.

35.000.000,-

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.

55.000.000,-

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat

2.

10.000.000,-

20.000.000,-

30.000.000,-

Fasilitasi Pencapaian Halagoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya Peningkatan wawasan Kebangsaan

9. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keter-

30.000.000,25.000.000,-

tiban dan Keamanan 1.

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

10. Program Pendidikan Politik Masyarakat

25.000.000,98.500.000,-

1.

Penyuluhan Kepada masyarakat

20.000.000,-

2.

Penyusunan Data Base Partai Politik

10.000.000,-

3.


16.000.000,-

4.

Pengadaan Rambu-rambu, Pemasangan Atribut/ Publikasi Individu, Parpol, Ormas dan Organisasi Profesi lainnya

11. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

52.000.000,370.500.000,-

Kebakaran 1.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

2.

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

40.000.000,330.500.000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pada umumnya kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan di Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih mengalami peningkatan, hal ini terukur dalam indikator kinerja program/ kegiatan. yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas tersebut di bawah ini :


11


1. Meningkatkan Diklat Pertolongan Kebakaran Persentase Terlatihnya tenaga Pemadam Kebakaran Yang Mengikuti Diklat Kebakaran 2. Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Persentase Pelayanan Penanggulangan Cepat Meminimalkan Bencana Kebakaran 3. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentase peningkatan penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 4. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat Persentase Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat 5. Terbentuknya tim verifikasi dana bantuan parpol Persentase peningkatan tertibnya penyaluran bantuan parpol 7. Meningkatkan pencapaian halaqoh dan forum keagamaan dalam wawasan kebangsaan Persentase peningkatan halaqoh dan tercipta forum keagamaan FKUB 8. Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan Pembinaan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat uang meliputi Pembinaan, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum.


12


Menyadari besarnya tantangan dan dinamika pembangunan, maka berbagai program pembangunan harus disusun secara konsisten bertahap dan berkesinambungan. Sesuai dengan maksud yang menjadi tujuan dalam Rencana Strategis Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018 adalah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah

Daerah

dimana

mekanisme

perencananan

pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana jenis indikator yang dikaji menurut Tugas dan fungsi Kantor Kesbang dan Linmas yang terkait dengan kinerja pelayanan Bidang Administrasi Umum, Aspek Kebijakan Tekhnis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yaitu : 1. Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih di Tahun 2014 sebesar 18,18% 2. Dokumen yang dihasilkan oleh Kantor Kesbang dan Linmas adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU PAPBD) serta PPAS Perubahan. 3. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki Kesbang dan Linmas sudah cukup memadai dengan memiliki dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja SKPD, RKPD dan RKA.


13


4. Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam Renja Kesbang dan Linmas hampir secara keseluruhan tidak ada, hal ini seluruh program sudah masuk kedalam penyusunan program RKPD. 5. Sedangkan jumlah program Renja SKPD yang tidak terakomodir di dalam RKA Kantor Kesbang dan Linmas sebesar 0 %. 6. Total belanja Pemeliharaan sangat kecil dibandingkan dengan total belanja Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih yang hanya sebesar 0,067% 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesbang dan Linmas Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan hasil analisa SWOT pada Renstra Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih, dengan memperhatikan berbagai kebijakan baik vertikal maupun horizontal, maka penetapan kriteria isu strategis dari hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal dapat dirangkum 3 (tiga) isu strategis yaitu : 1. Sumber Daya Manusia Isu ini terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat secara taktis menyikapi isu-isu yang perkembang di masyarakat. 2. Tata Kelola pemerintahan, Isu ini terkait dengan peningkatan layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta koordinasi yang baik antar instansi. 3. Infrastuktur Penanggulangan Bencana Isu ini terkait dengan penataan wilayah manajemen kebakaran dan sarana pasarana penunjang lainnya. Adapun Program Renstra Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

juga

tidak

terlepas

dari

meningkatnya

kapasitas

kelembagaan Kantor Kesbang dan Linmas seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti :


14


1. Meningkatnya kemampuan SDM pemadam kebakaran, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 2. Meningkatkan Keterampilan SDM Satlinmas 3.Terciptanya pemahaman serta pendewasaan berpolitik masyarakat yang sehat, demokratis dan mantapnya interaksi politik antara infra dan supra struktur politik 4. Terciptanya situasi dan kondisi yang tentram bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dengan dalam melaksanakan rencana program/kegiatan masih terdapat beberapa permasalah dan kendala utama yang dihadapi. Penyelenggaraan Pemerintahan belum dapat ditingkatkan kualitasnya secara optimal karena masih ada tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan rencana program/kegiatan masih terdapat beberapa permasalah dan kendala utama yang dihadapi seperti pada tahun sebelumnya di Kantor Kesbang dan Linmas antara lain : 1.

Pagu Anggaran 2014 yang terbatas belum dapat mengakomodir pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih.

2.

Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan/fasilitas sarana dan prasarana yang optimal

bagi seksi Penanggulangan

Bahaya Kebakaran dan peningkatan mutu SDM nya. 3.

Masih kurangnya tenaga SDM pegawai negeri (personil) pada Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih untuk tenaga penanggulangan bahaya kebakaran. Perencanaan sebagai alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan

yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia (SDM) perencanaan, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan.


15


Pembangunan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria yang dimaksudkan dirumuskana kedalam visi dan misi Kantor Kesbang dan Linmas sebagai berikut : Sebagaimana Visi Kesbang dan Linmas yang telah ditetapkan sebagai berikut : VISI : ” Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan yang Kokoh dalam

Kehi-

dupan Masyarakat yang Demokratis, Aman dan Tertib Menuju Kota Prabumulih PRIMA dan Berkualitas” Visi diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. Dari visi tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Misi Kesbang dan Linmas

Kota Prabumulih dirumuskan sebagai

berikut : 1. Mewujudkan kesadaran masyarakat berperan aktif dalam bidang politik serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. 2.

Mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat.

3.

Mewujudkan

SDM

penganggulangan,

yang

profesional

penanganan

bencana

dalam

pelayanan

kebakaran

secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.


16


2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan daerah yang memiliki keterbatasan oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Kesinambungan berbagai program dan kegiatan pembangunan tahun lalu harus dilaksanakan, hal ini didukung oleh mantapnya pola dan sasaran

struktur anggaran yang baik yang dilakukan dalam anggaran

induk maupun anggaran perubahan. Beberapa langkah awal perubahan ini merupakan wujud dari keseluruhan gerak pemerintah diproyeksikan akan semakin memberi makna

terhadap

kualitas

pelayanan

publik

sehingga

mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai program pembangunan. Namun disayangkan peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan, hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang mendasar. Pelaksanaan review ini merupakan data hasil rumusan kebutuhan program

dan

kegiatan

tahun

2015

terhadap

rancangan

RKPD

sebagaimana secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini :


17


Tabel. II. 3 Program dan Kegiatan Tahun 2015

KODE

1.19

PROGRAM/KEGIATAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 21 Penyediaan Jasa Pendukung Adminitrasi Tekhnis/Perkantoran 24 Penyediaan Jasa Media Informasi 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran


18


04 08 09 15

Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan 01 Lingkungan 03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan Masyarakat 03 Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Fasilitas Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan 02 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

19

21

1.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Penuyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Revisi DPA) APBD

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 01 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Program Pendidikan Politik Masyarakat 01 Penyuluhan kepada Masyarakat 04 Penyusunan Database Parpol 05 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

PERUMAHAN RAKYAT 19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 05 Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Pertolongan & Pencegahan Kebakaran Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Inventarisasi potensi/ rentan dari bahaya kebakaran Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/ hipelogi kebakaran (Mitigasi) 08 Pengadaan Sarana & Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 12 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran


19


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Mengaju kepada Renstra yang ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2013-2018, maka disusunlah rancangan program kegiatan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan hasil

aspirasi terkait kebutuhan dan

harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2015. Usulan program dan kegiatan Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih adalah berasal dari Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Linmas juga dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat maupun yang langsung ditujukan kepada Walikota Prabumulih maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan. Sebagaimana langkah penelaahan yaitu: 1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat; 2. Disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku; 3. Diteliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan; 4. Bila belum lengkap dilakukan konfirmasi, atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD Kota; 5. Dilakukan pemeriksaan apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kota; dan 6. Dibuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isuisu

penting

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

SKPD

Kota

Prabumulih.


20


Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi Kota Prabumulih.


21


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Saat ini pemerintah pusat menyatukan gerak langkah pembangunan yang diikuti dengan perbaikan dan percepatan pembangunan diberbagai sektor agar dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan strategi pembangunan yang dikenal dengan National Four Track Strategy yaitu strategi pembangunan yang memihak kepada rakyat (pro poor), penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), peningkatan pertumbuhan (pro growth) dan ramah lingkungan (pro enviroument). Strategi Pembangunan yang memihak kepada rakyat pada Kantor Kesbang dan Linmas tercover pada Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Nasional dengan turunannya melalui Program Daerah pada Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih antara lain : 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dimasyarakat. 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan Pembinaan Politik Daerah berupa penyuluhan politik, memverifikasi bantuan parpol. Memonitor setiap kegiatan politik di daerah. 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui Forum FKUB menghimpun dan membina keutuhan antar beragama yang ada khususnya di Kota Prabumulih.


22


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesbang dan Linmas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka

Kesbang dan Linmas sebagai

SKPD dapat menyelenggarkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Renja tahun 2015. Pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses

terhadap

pengambilan

kebijakan,

berdaya

saing

maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka

mencapai

setiap

tujuan

strategisnya,

maka

langkah

operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan adalah aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih sebagaimana dituangkan kedalam tabel berikut ini yang terkait dengan Kinerja Renstra Kesbang dan Linmas.


23


Tabel. III. 1 Tujuan dan Sasaran Program Kantor Kesbang dan Linmas SASARAN NO

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

1

Memantapkan terwujudnya situasi dan kondisi yang tertib dan aman sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.

Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dalam suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai konflik ditengahtengah lingkungan kerja, tempat pemukiman dan lingkungan strategis lainnya.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dan kondusifnya perpolitikan.

2

Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat

Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui penanaman rasa persatuan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan, keagamaan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurunnya konflik antar umat beragama dan berkembangnya empat pilar kebangsaan.

3

Terciptanya aparatur yang handal dalam mengatasi bahaya kebakaran.

Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan sarana dalam penanggulangan bencana kebakaran di daerah.

- Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran (tingkat waktu tanggap terhadap pelayanan penanggulangan kebakaran) - Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran. - Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur. - Tingkat ketersediaan displin aparatur. - Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dobidangnya. - Persentase pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan.


24


3.3 Program dan Kegiatan Prioritas adalah suatu proses dimana dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan kemitraan untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibanding program atau kegiatan yang lain tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah. Penentuan prioritas program dan plafond anggaran didasarkan pada pertimbangan antara lain : a. skala dan bobot pelayanan yang berdasarkan urgensi dan jangkauan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. b. kemampuan untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam kebijakan umum APBD c. ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut : a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah, b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan c. menyusun

plafond

anggaran

sementara

untuk

masing-masing

program/kegiatan.


25


Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan daerah yang memiliki keterbatasan oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Sebagaimana uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel. III.2 Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2015 TARGET KINERJA KODE

1.19

PROGRAM/KEGIATAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Per01 kantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi 03 Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kan04 tor 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan 06 Penggandaan 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Per08 lengkapan kantor 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minu11 man 12 Rapat - rapat Koordinasi dan Kon-


ALOKASI ANGGARAN THN 2015 (Rp)

1 tahun 1 tahun

5.000.000 30.000.000

1 tahun

67.000.000

1 tahun

7.000.000

1 tahun 1 tahun

18.000.000 15.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

9.900.000

1 paket

9.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

20.000.000

1 tahun

180.000.000

26


13 14 24

02

02

05

06

15

sultasi Ke Luar Daerah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Adminitrasi Tekhnis/Perkantoran Penyediaan Jasa Media Informasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapan03 gan Pengadaan Pakaian Hari-hari Ter05 tentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan 02 semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan 04 Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja Ang08 garan (RKA) SKKPD 09 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Revisi DPA) APBD Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 01 Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 02 Pembangunan Pos Jaga/Ronda 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan


1 tahun

12.000.000

15 orang

93.600.000

1 tahun

5.000.000

1 unit

200.000.000

1 tahun

25.000.000

1 tahun

200.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

6.000.000

1 paket

40.000.000

1 paket

60.000.000

1 tahun

52.000.000

3 laporan

15.000.000

1 laporan

5.500.000

1 laporan

5.500.000

1 dok

5.500.000

1 dok

5.500.000

407 orang

1.353.000.000

10 Kel/Desa

400.000.000

27 orang

90.000.000

27


06

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 02

03

18

19

21

1.04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial (bernuansa SARA) Pencegahan Aksi Teroris

Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan Sosial dikalangan Masyarakat Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Fasilitas Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan 02 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 01 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing lainnya Fasilitasi Rekomendasin Izin Penelitian Program Pendidikan Politik Masyarakat 01 Penyuluhan kepada Masyarakat 04 Penyusunan Database Parpol 05 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

2 keg 13 org & 6 kec

27.000.000 161.080.000

6 kec 6 kec

80.000.000 80.000.000

70 orang

30.000.000

90 Ormas/LSM dan 1 forum 50 Orang

40.000.000

60.000.000 1 Kegiatan

50 orang

40.000.000

50 orang

40.000.000

1 kegiatan

40.000.000

1 kegiatan

5.000.000

1 kegiatan

25.000.000

75 orang 40 parpol 75 orang

25.000.000 5.000.000 20.000.000

PERUMAHAN RAKYAT Program Peningkatan Kesiagaan dan 19 Pencegahan Bahaya Kebakaran


28


05

08

12

Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Pertolongan & Pencegahan Kebakaran Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan inventarisasi potensi/ rentan dari bahayakebakaran Kegiatan Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/ hipelogi kebakaran (mitigasi) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran


50 orang

40.000.000

6 Kec

50.000.000

1 paket

81.720.000

1 laporan

20.000.000

1 Kegiatan

20.000.000

50 orang

331.000.000

29


BAB IV PENUTUP Penyelenggaraan program/kegiatan di Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dapat terlaksana dengan maksimal apabila tercipta suatu situasi dan kondisi yang aman dan kondusif baik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud). Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih Tahun 2013 - 2018 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Linmas yang mengacu pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

menengah

Daerah

Kota

Prabumulih. Melalui Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)

tahun 2015

yang dijabarkan dalam program/kegiatan kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih ini maka kami menyarankan agar : 1.

Masukan/saran kepada pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan kepegawaian Daerah kota Prabumulih dalam hal pelaksanaan mutasi PNS agar dapat dipertimbangkan khususnya tenaga PBK, karena masih sangat minimnya jumlah tenaga PNS yang ada dan skill yang dimiliki.

2.

Masukan/saran kepada pemerintah kota Prabumulih melalui dinas/instansi terkait dalam pengambilan kebijakan agar dapat mempertimbangkan anggaran Kantor Kesbang dan Linmas khususnya menyangkut sarana dan prasana pemadam dan tunjangan khusus bagi pegawai seksi penanggulangan bahaya kebakaran. Demikian Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja)

Tahun 2015 Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih ini kami susun dan kami laporkan sebagai laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih dan sebagai bahan penyusunan rencana kinerja dan rencana kegiatan anggaran tahun 2015.


30


Masukan dan saran demi peningkatan kinerja dan upaya pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih sangat kami harapkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Prabumulih,

Maret 2014

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kota Prabumulih,

MARTODI HS, SH,MM NIP. 196806221998031002


31

Renja Kesbang dan Linmas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents