[RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

[RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH ]

Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya UUPA sebagai wujud dari MoU Helsinki yang membawa kearah perdamaian abadi dan semoga hakiki dan berkesinambungan. Kedamaian sebagai tonggak dari kemajuan pembangunan daerah serta suasana keterbukaan dan reformasi di negara kita telah menuntut semua pihak

khususnya

dibidang

penyelenggaraan

pemerintahaan

untuk

mewujudkan suatu pemerintahan yang dapat memfasilitasi masyarakat guna mewujudkan suatu keadaan yang kondusif dan bernilai sebagai suatu perubahan yang gilirannya akan sangat diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dan hal ini adalah merupakan komitmen awal dari pencetus lahirnya UUPA. Komitmen tersebut sudah jelas tertuang butir-butir MoU Helsiki. Ketentraman

dan

ketertiban

merupakan

kebutuhan

individu

masyarakat dan kebutuhan pada umumnya di setiap lingkungan sehingga pemenuhannya tidak dapat dianggap sepele. Oleh sebab itu pembangunan manusia seutuhnya dalam upaya menjaga keamanan dan kenyaman lingkungan tetap terkendali. Ketentraman dan ketertiban dalam hal ini bukan hanya di lingkungan saja melainkan di wilayah NKRI pada umumnya. Masyarakat Aceh menginginkan keadaan kondusif dipertahankan dengan melatih para PNS dan komponen masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan keberlanjutan perdamaian di Aceh Dalam hubungan ini kemampuan aparatur untuk merencanakan melaksanakan dan mengawasi serta mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan sebagai upaya dalam meningkatkan mutu Pengawai Negeri Sipil sebagaimana yang diinginkan untuk dapat melaksakan tugasnya dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut diatas, dan dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai dasar 1


Tahun 2014

dan acuan untuk membentuk dan melaksanakan Otonomi Daerah dengan diberikan hak oleh Negara dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan Undang-Undang tersebut telah memberi peluang seluasluasmya untuk mengambil keputusan sebagai langkah dalam meletakkan kebijakan pembagunan sesuai keadaaan dan kondisi serta kebutuhan di daerah yang bersifat strategis. Seiring dan sesuai dengan tuntutan era reformasi sekarang ini, maka pemerintah Aceh diharapkan lebih bersungguh-sungguh dan disertai semangat yang tinggi untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam rangkah pelaksanaan tugas pada masing-masing instansi di Aceh. Sehubungan dengan itu, maka pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sangat perlu menetapkan rencana kerja yang akan dijadikan sebagai patron oleh semua pihak yang terkait dalam semua proses pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (RenjaSKPA), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, Renja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan

program

pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :  Renja SKPA

merupakan

dokumen

yang

secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai

arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh

(RKPA).  Renja merupakan acuan SKPA untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014  Renja SKPA merupakan

salah

satu

instrumen untuk

evaluasi

2


Tahun 2014

pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh pada tahun 2014 ini merupakan awal tahun dalam pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis

(Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPA dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah Aceh, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPA harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka pelaksanaan Renja SKPA meliputi antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPA tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMA pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPA harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan

dilengkapi

dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

3


Tahun 2014

Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Sejalan dengan visi Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh “Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Yang Demokratis, Tertib dan Tentram Berlandaskan UUPA dibawah Ridho Allah SWT” dapat

mendukung

terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

di Tahun 2014 yang menjadi tugas

dan tanggungjawab Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh yakni Keberlanjutan Perdamaian Aceh sebagai pondasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan

Strategis tersebut, Badan Kesbang

Politik dan Linmas Aceh

menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Penyusunan Renja SKPA Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun ke-1 dari RPJMA 2012-2017. Renja SKPA yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar

4


Tahun 2014

dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPA. 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh dalam menyusunan Rencana Kerja

Tahun 2014 adalah

sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,nomor 4287); 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. 5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah.

5


Tahun 2014

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2013, dan perencanaan

program/kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh tahun 2014. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPA adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Renja Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh Tahun 2014, meliputi:

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistemtika Penulisan

6


BAB II

Tahun 2014

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2014 dan Capaian Renstras SKPA

BAB III

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPA

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TAHAPAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

3.3.

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

7


Tahun 2014

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPA

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja SKPA Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja ini

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan

perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2013 lalu, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2013 lalu juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2011 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2013; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh s.d. tahun 2014 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

8


Tahun 2014

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENTRA SKPA S.D TAHUN 2014 KODE

1

1 19 1 19

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

2

3

TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL PROGRAM KEGIATAN TAHUN LALU ( N-2) TARGET PROGRAM SKPD S/D TAHUN BERJALAN (RENSTRA SKPD) DAN KELUARAN KEGIATAN TARGET RENJA REALISASI RENJA DAN KEGIATAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2012 S/D TAHUN SKPD TAHUN SKPD TAHUN TINGKAT REALISASI ( RENJA SKPD DAN KEGIATAN S/D TAHUN REALISASI TARGET (N-3) (N - 2 ) (N - 2 ) (%) TAHUN n - 1 ) BERJALAN ( TAHUN n - 1 ) RENSTRA 2012 2013 2013 2014 2014 (%) 4

5

6

7

8 = (7/6)

9

10 = ( 5 +7 + 9 )

11 = (10/4)

1 19 01 01

Program Pe layanan Adm inistrasi Pe rk antoran 1 19 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 19

1 19 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 19

1 19 01 01

1 19

INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOMES ) KEGIATAN ( OUTPUT)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 19 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1 19

1 19 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 19

1 19 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 19

1 19 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 19

1 19 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah materai 6000 dan materai 3000 serta jumlah pengiriman suratsurat dinas 12 bulan Cakupan Jasa Komunikasi Telepon dan Faksimili, Internet Wifi Speedy , Air PDAM dan Listrik selama 12 bulan

22,071,000

23,655,000

22,071,000

22,071,000

1.00

21,330,000

67,056,000

3.04

166,200,000

165,000,000

166,200,000

166,200,000

1.00

307,400,000

638,600,000

3.84

1,200,000 Jumlah honor pejabat pengelola keuangan perkantoran, ULP, serta Tim Pemeriksaan Barang dalam 1 tahun Ketersediaan 2 buah Tempat sampah pakai roda, 10 buah cairan pembersih lantai dan bahan pakai habis peralatan kebersihan kantor lainnya selama 1 tahun cakupan kertas HVS, Kertas daftar gaji NCR, Alat penjilid besar Max HD 12 L dan ATK lainnya selama 12 bulan Mencetak laporan keuangan, fotocopy draf RKA dan DPA serta surat dinas lainnya per paket satu tahun Ketersediaan lampu pijar, lampu hemat listrik, battry kering, fitting lampu Kabel NYA, Lampu TDL, Saklar dan komponen lainnya per tahun

1,200,000

213,360,000

551,960,000

213,360,000

213,360,000

1.00

621,030,000

1,386,350,000

6.50

7,000,000

97,779,600

7,000,000

7,000,000

1.00

22,097,000

126,876,600

18.13

30,000,000

25,924,274

30,000,000

30,000,000

1.00

87,228,250

143,152,524

4.77

4,000,000

3,760,000

4,000,000

4,000,000

1.00

55,310,000

63,070,000

15.77

6,500,000

16,328,200

6,500,000

6,500,000

1.00

13,466,000

36,294,200

5.58

9


1 19

1 19 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 19

1 19 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1 19

1 19 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 19

1 19 01 01 20 Penyediaan jasa dokumentasi kantor

1 19

1 19 01 01 21 Penyediaan Jasa hari-hari besar

1 19

1 19 01 01 24 Penyediaan jasa non PNS

1 19

1 19 01 02

1 19

Program Peningk atan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 19 01 02 03 Pembangunan Gedung kantor

Berlangganan Surat Kabar Harian Serambi 7 eks, Majalah sebanyak 2 eks, Media Indonesia 1 set dan harian Aceh 1 set selama 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas, dan jamuan makan tamu kedinasan selama 12 bulan Persentase kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan evaluasi ke luar daerah Jumlah spaduk publikasi dan iklan yang terpasang pada media massa dalam 1 tahun Jumlah bahan-bahan publikasi PHBI dan jasa untuk publikasi PHBI dalam 1 tahun Jumlah tenaga kontrak 19 orang, cleaning service 5 orang selama 12 bulan dan ULP Satpam 6 orang 12 bulan

Tahun 2014 9,036,000

9,036,000

9,036,000

9,036,000

1.00

2,736,000

41,350,000

2,736,000

2,736,000

1.00

611,800,000

569,400,000

611,800,000

611,800,000

16,000,000

16,000,000

12,300,000

486,360,000

35,220,000

53,292,000

5.90

61,544,000

105,630,000

38.61

1.00

1,678,040,000

2,859,240,000

4.67

16,000,000

1.00

79,000,000

95,000,000

5.94

12,300,000

12,300,000

1.00

15,000,000

27,300,000

2.22

486,360,000

486,360,000

1.00

1,054,200,000

1,540,560,000

3.17

Jumlah paket pekerjaan jembatan, gudang koperasi, Papan Nama Kesbang, Paving Blok, Taman kantor, dan Papan Nama Mesjid Jumalah paket peralatan gedung kantor sebagai penunjang kelancaran tugas pertahun

977,395,000

553,856,000

977,395,000

977,395,000

1.00

353,976,000

1,885,227,000

1.93

86,694,000

380,658,000

86,694,000

86,694,000

1.00

449,597,250

916,949,250

10.58

24,472,000

13,991,000

13,991,000

1.00

335,000,000

373,463,000

26.69

127,809,000

127,809,000

1.00

300,200,000

428,009,000

3.35

1 19

1 19 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1 19

1 19 01 02 10 Pengadaan mebeleur

Jumlah paket perlengkapan kantor dan mesjid termasuk ukiran jepara untuk mesjid

13,991,000

1 19

1 19 01 02 13 Pengadaan Komputer

Jumlah paket peremajaan fasilitas penunjang seperti komputer, laptob serta perlengkapannya untuk kelancaran pekerjaan yang memadai = 3 paket

127,809,000

10


1 19

1 19 01 16 18 Peningkatan Peran dan Efektifitas Kominda di Aceh

1 19

1 19

1 19 01 16 24 Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing 1 19 01 16 25 Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba 1 19 01 16 27 Koordinasi Penanganan Konflik

1 19

1 19 01 17

1 19

1 19

1 19

1 19 1 19

1 19

1 19

Program Pe nge m bangan Waw as an Ke bangsaan 1 19 01 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1 19 01 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1 19 01 17 05 Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia 1 19 01 17 06 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program Ke m itraan Penge m bangan Waw as an Kebangsaan 1 19 01 18 02 Seminar, talk show , diskusi peningkatan w aw asan kebangsaan

1 19 01 18 05 Pemantapan ideologi dan bela negara

1 19

1 19 01 10

1 19

1 19

1 19

1 19

100,000,000

100,000,000

100,000,000

1.00

Jumlah pengguna narkoba yang terehabilitasi Persentase penanganan konflik terdata

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

380,200,000

380,200,000

Program Pe m be rdayaan Mas yarak at Untuk Me njaga Kete rtiban dan Keam anan 1 19 01 10 01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat 1 19 01 10 05 Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat

1 19 01 10 06 Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan 1 19 01 10 07 Penyelenggaraan gampong sadar hukum 1 19 01 10 08 Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik

1.00

Jumlah tokoh agama dan tokoh adat yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan antar suku Jumlah tokoh agama dan tokoh adat yang mengikuti sosialisasi

200,000,000

90,200,000

200,000,000

200,000,000

1.00

290,200,000

1.45

110,000,000

97,300,000

110,000,000

110,000,000

1.00

207,300,000

1.88

1,100,000,000

1,100,000,000

200,000,000

200,000,000

-

1 19 01 18

1 19

1 19

Jumlah rumusan rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase keberadaan orang asing yang terdata

Tahun 2014

Cakupan pemirsa yang menarik terhadap diskusi Waw asan Kebangsaan secara on air

65,000,000

31,600,000

65,000,000

65,000,000

1.00

375,000,000

471,600,000

7.26

Jumlah generasi muda yang mengikuti sosialisasi pematapan Ideologi dan Bela Negara

100,000,000

91,220,000

100,000,000

100,000,000

1.00

350,000,000

541,220,000

5.41

-

Jumlah anggota Linmas di Kab/Kota Persentase aparat yang siap terhadap kemungkinan terjadi instabilitas lingkungan Jumlah hasil koordinasi yang ditindak lanjuti Jumlah gampong yang menjadi model sadar hukum Jumlah reusam yang diakomodir dalam data peka konflik

175,000,000

115,295,000

175,000,000

175,000,000

1.00

290,295,000 150,000,000

150,000,000

400,000,000

400,000,000

450,000,000

450,000,000

200,000,000

200,000,000

-

11

1.66


1 19 1 19

Tahun 2014

1 19 01 21

Program Pe ndidikan Politik Masyarakat 1 19 01 21 02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 1 19 01 21 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

1 19

1 19 01 21 13 Pasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol

1 19

1 19 01 21 14 Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik

Persentase perselisihan yang dapat diselesaikan Jumlah data dan hasil pelaksanaan yang terkumpul dan tersusun Persentase hasil rekomendasi kebijakan politik pemerintah Aceh yang ditindak lanjuti Persentase hasil rekomendasi Forum Komunikasi dan Konsultasi yang perlu mendapat perhatian Jumlah regulasi yang menjadi pegangan Jumlah data organisasi yang dihimpun persentase data parpol, ormas, lsm dan lembaga asing yang terhimpun Cakupan pendidikan berbasis politik yang dibedah Rasio masyarakat yang dilibatkan dalam berpolitik

1 19

1 19 01 21 16 Penguatan kapasitas politik perempuan

Rasio perempuan yang dilibatkan dalam berpolitik

400,000,000.00

400,000,000

1 19

1 19 01 21 17 Penguatan kapasitas organisasi masyarakat

Jumlah ormas

150,000,000.00

150,000,000

1 19

1 19 01 24

1 19

1 19

1 19 01 21 08 Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh

1 19

1 19 01 21 09 Forum komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM Aceh

1 19

1 19 01 21 10 Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas dan LSM 1 19 01 21 11 Koordinasi dan pemantauan organisasi asing 1 19 01 21 12 Penyusunan database paarpol, ormas, lsm dan lembaga asing

1 19 1 19

1 19 1 19

1 19 1 19

Program Pe m bauran Kebangs aan 1 19 01 24 01 Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama 1 19 01 24 02 Koordinasi pembauran kebangsaan

150,000,000

107,400,000

150,000,000

150,000,000

1.00

257,400,000

1.72

120,000,000

119,600,000

120,000,000

120,000,000

1.00

239,600,000

2.00

100,000,000

92,680,000

100,000,000

100,000,000

1.00

400,000,000.00

592,680,000

5.93

120,000,000

120,000,000

1.00

225,000,000.00

345,000,000

2.88

200,000,000.00

200,000,000

100,000,000.00

100,000,000

250,000,000.00

250,000,000

250,000,000.00

250,000,000

250,000,000.00

250,000,000

120,000,000

Jumlah FKUB yang diberdayakan Jumlah FPK yang diberdayakan

250,000,000.00

250,000,000

130,000,000.00

130,000,000 -

1 19 01 25

Program Pe ngem bangan Data dan Inform as i 1 19 01 25 01 Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik

Persentase data dan informasi menjadi konsumsi publik

100,000,000.00

100,000,000

-

12


1 19

1 19 01 26

1 19

1 19 01

1 19

1 19 01

1 19

1 19 01

1 19

1 19 01

04 Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian

1 19

1 19 01

05 Pengaw asan dan evaluasi penguatan perdamaian

Program Kons olidas i Perdam aian Aceh 01 Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh 02 Konferensi/seminar/lokakarya/dialo g capaian penanganan konflik Aceh 03 Perayaan hari perdamaian

Tahun 2014

Rasio capaian yang diharapkan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

450,000,000.00

450,000,000

450,000,000.00

450,000,000

Persentase masyarakat yang mengikuti perayaan

450,000,000.00

450,000,000

Jumlah data dan informasi yang menjadi konsumsi publik Persentase pelaksanaan penguatan perdamaian tepat sasaran

400,000,000.00

400,000,000

100,000,000.00

100,000,000

13


Tahun 2014

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Gambaran pelayanan SKPA yang berbasis kinerja

berdasarkan sasaran/target

Renstra periode sebelumnya yang menggambarkan hasil kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas tahun 2007 - 2012 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Aceh yang berbasis kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya yang sudah dituangkan dalam program dan kegiatan SKPA, pencapaian kinerja pelayanannya dapat dilihat pada tabel 2.1serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPA Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh pada tabel 2.2 sebagai berikut :

14


Tahun 2014

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA BADAN KESBANG DAN POLITIK NO

INDIKATOR

SPM / STANDAR NASIONAL

IKK

3

4

2 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota Jumlah Ormas dan LSM yang terfasilitasi Jumlah partai politik yang terfasilitasi Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

TAHUN (THN n + 1 ) 2014 8 44,891

REALISASI CAPAIAN TAHUN TAHUN (THN n - 2 ) (THN n-1) 2011 2012 9 10 100% 100%

PROYEKSI TAHUN TAHUN (THN n ) (THN n+1) ) 2013 2014 11 12 100% 100%

254

219

229

350

375

100%

100%

100%

100%

11

11

11

11

11

100%

100%

100%

100%

50%

19,870.00

19,870.00

19,895

19,920

19,945

100%

100%

100%

100%

1 /desa/kel

7,784.00

7,784.00

7,794

7,799

7,804

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2010 1

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN TAHUN (THN - 1 ) (THN n ) 2012 2013 6 7 44,871 44,881

TAHUN (THN - 2 ) 2011 5 44,861.00

50% 668 36

668

254

219

239

251

261

100%

100%

100%

100%

17

5

11

15

26

30

100%

100%

100%

100%

248

28

43

53

60

60

100%

100%

100%

100%

Jumlah FPK yang sudah dibentuk di Kab/Kota

23

4

4

8

12

20

100%

100%

100%

100%

Jumlah FKUB yang sudah terbentuk di kab/kota

23

5

5

23

23

23

100%

100%

100%

100%

Jumlah FKDM yang sudah terbentuk di kab/kota

24

5

5

23

23

23

100%

100%

100%

100%

-

6

5

10

100%

100%

100%

100%

60,000

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Jumlah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Jumlah Varifikasi PAW anggota DPRK yang ditindaklanjuti Jumlah surat izin penelitian yang mendapat persetujuan

Jumlah laporan perkembangan situasi dan kondisi daerah Jumlah anggota Linmas yang dilatih PAM Pemilu Jumlah Ormas yang aktif berdasarkan :

40,107.00

40,107.00

40,107.00

40,107.00

40,107.00

- Agama

100%

9

13

13

15

17

100%

100%

100%

100%

- Profesi

100%

16

32

32

33

35

100%

100%

100%

100%

- Kegiatan

100%

63

36

36

40

43

100%

100%

100%

100%

Jumlah LSM yang aktif

100%

136

127

127

130

134

100%

100%

100%

100%

Jumlah Yayasan yang aktif

100%

43

21

21

25

30

100%

100%

100%

100%

4

4

3

5

5

100%

100%

100%

100%

2,500.00

1,000.00

100%

100%

100%

100%

Jumlah kasus pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai ketentuan Jumlah buku w aw asan kebangsaan

6,000.00

15

CATATAN ANALISIS 13


Tahun 2014

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA I. Bidang Politik Pemerintahan 1. Masyarakat belum memahami terhadap perdamaian yang dilaksanakan di Aceh untuk itu pemerintah dapat memberikan pelaksanaan program kegiatan sosialisasi terhadap komponen masyarakat 2. Menampung aspirasi masyarakat tentang perlu dilaksanakan sosialisasi 3. UU No. 8 thn 1985 pembinaan Ormas dan LSM seharusnya dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, namun pelaksanaan ini juga dilaksanakan oleh SKPA lainnya sehingga pemberian bantuan dana ormas banyak terjadi tumpang tindih 4. Penggunaan media dalam pelaksanaan kegiatan damai aceh, dapat dilaksanakan melalui penyebaran dari media masa dengan demikian arti damai tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas 5. Akomodasi politik melalui kesbangpol dan linmas merupakan wadah pembinaan terhadap partai politik nasional dan partai politik lokal

II. 1.

2.

3.

Bidang pemantapan Idiologi dan Kebangsaan Timbulnya fenomena lunturnya pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Dalam pemantapan dan peningkatan wawasan dan kesadaran kebangsaan perlu kita menyingkapi bersama dalam rangka menopang kokohnya integrasi dan ketahanan bangsa dalam rangka mempertahankan tegaknya NKRI. Memudarnya pemahaman hak azazi manusia dikalangan masyarakat pada umumnya generasi muda pada khususnya dikarenakan belum berkembangnya budaya politik didaerah yang Demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azazi manusia didaerah, oleh karena itu perlu kiranya kita tingkatkan pemahaman hak azazi manusia dikalangan masyarakat dan generasi muda. Telah terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya bagi kalangan masyarakat dan generasi muda. Dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang berkembang dewasa ini mengindikasikan bahwa krisis multi dimensi yang masih kita hadapi memerlukan penangganan yang konseptual dan konprehensif, bahkan diperlukan terobosan atau strategi baru yang memungkinkan bangsa Indonesia mengalami perubahan yaitu suatu era baru yang demokratis, beradap dan lebih sejahtera. Dengan demikian kiranya pendekatan budaya yang menyentuh hal yang paling mendasar dari sumber daya manusia, utamanya akhlak atau nurani kebangsaan menjadi titik sentral,karena memiliki peran yang amat strategis dalam menentukan masa

16


Tahun 2014

depan bangsa. Upaya pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan ssat ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan peranata sosial yang ada didalam masyarakat sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi, hal ini diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok,etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah keharmonisan bangsa, keadaan tersebut disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai- nilai didalam kehidupan masyarakat. 4.

Peningkatan Toleransi dan kerukunan umat beragama perlu ditingkatkan terutama didaerah perbatasan, dikarenakan sangat berpotensi timbulnya distabilisasi daerah (bermacam suku, ras dan agama). Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kerjasama (sharing) antar daerah dalam rangkaian kegiatan sosialisasi

III. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan 1.

Ancaman Terorisme Perlu Diwaspadai Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh dalam mewaspadai ancaman gerakan terorisme dalam kurun waktu 5 tahun kedepan telah mengambil langkahlangkah strategis, yaitu melalui Program kerja Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat kerjasama dengan aparat keamanan dan instansi terkait dalam teknis tindak kejahatan, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Kerjasama tersebut merupakan koordinasi dan sharing informasi dalam pelaksanaan rapat-rapat rutin Kominda atau Rapat Koordinasi Kominda se Aceh. Dari hasil rapat-rapat tersebut tersedia Rekomendasi yang diteruskan kepada Pimpinan untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Adapun dampak dari kerjasama tersebut Badan kesbangpol dan Linmas Aceh selaku pengemban tugas dengan instansi vertikal mengharapkan dukungan dana pengamanan yang dituangkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Badan kesbangpol dan Linmas Aceh guna mengintensifkan pengamanan bagi tamu-tamu VVIP, VIP dan tamu-tamu negara atau negara luar yang berkunjung ke Aceh.

17


2.

Tahun 2014

Gerakan Infiltrasi dengan misi yang tidak jelas (Cth. Kejadian MeulabohMisionaris) Kegiatan Pengkajian Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah, merupakan kegiatan untuk terdeteksinya secara dini terhadap terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang di hadapai setiap daerah sehingga terjaganya situasi dan kondisi daerah secara berkelanjutan. Untuk mencegah timbulnya gejolak antar umat beragama maupun munculnya suatu pemikiran dari individu atau sekelompok orang dalam memberikan ajaran aliran yang dapat menyesatkan masyarakat dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun kedepan, maka perlu diwaspadai aksi-aksi tersebut dan adanya penanganan secara dini serta berlanjut melalui pengkajian perkembangan situasi dan kondisi daerah, dimana hasil dari pengkajian/analisis ini dimasukkan kedalam issu yang sangat urgens sehingga menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan di Aceh.

IV. INDEK DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 1.

2.

3.

Setelah Indonesia memasuki era reformasi, gerakan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah (Provinsi, kabupaten, dan kota) dilakukan bersamaan degan tingkat pemerintah pusat. Tidak lama setelah Undang-undang bidang politik dikeluarkan, dikeluarkan pula Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh daerah-daerah. Sesuai dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi (juga di tingkat kabpaten dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi DPRD sehingga lembaga wakil rakyat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan Gubernur. Demokrasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh daerah-daerah. Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk sistem politik demokratis yang memberikan hak-hak yang lebih luas kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power). Indek Demokrasi Indonesia (IDI) dapat melahirkan ukuran perkembangan demokrasi dari tingkat provinsi. Oleh karenanya perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang datanya akan dapat dikumpulkan. Untuk mengkuantifikasikan perkembangan (IDI) pada tingkat Provinsi di Indonesia, disusunlah sebuah (IDI) yang berupa kumpulan angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam

18


4.

5.

Tahun 2014

rangka meningkatkan dan memaksimalkan program kebebasan sipil ( civil liberty ), Hak Politik ( Political Rights), dan Institusi Demokrasi ( Institusi Democrasis) di Provinsi Aceh. Secara Umum akan melahirkan dan mengetahui data perkembangan demokrasi pada tingkat Provinsi Aceh. Disamping itu akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi yang dapat mengungkapkan dengan tingkat perkembangan yang paling baik dan yang paling buruk. Manfaatnya bagi perencanaan pembangunan politik ditingkat nasional maupun provinsi dan bagi masyarakat provinsi yang tingkat perkembangan demokrasinya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indicator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Selanjutnya secara akademis dapat ditunjuk tingkat perkembangan demokrasi disetiap provinsi di Indonesia.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPA Adapun perbandingan antara RKPA 2014 dengan rancangan awal usulan SKPA Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh sesuai tabel sebagai berikut:

19

Tahun 2014


Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014 RANCANGAN AWAL RKPA NO 1

PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa dokumentasi kantor Penyediaan Jasa hari-hari besar Penyediaan jasa non PNS

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

3

4

Banda Aceh

Jumlah materai 6000 dan materai 3000 serta jumlah pengiriman surat-surat dinas 12 bulan Cakupan Jasa Komunikasi Telepon dan Faksimili, Internet Wifi Speedy , Air PDAM dan Listrik selama 12 bulan Jumlah honor pejabat pengelola keuangan perkantoran, ULP, serta Tim Pemeriksaan Barang dalam 1 tahun Ketersediaan 2 buah Tempat sampah pakai roda, 10 buah cairan pembersih lantai dan bahan pakai habis peralatan kebersihan kantor lainnya selama 1 tahun cakupan kertas HVS, Kertas daftar gaji NCR, Alat penjilid besar Max HD 12 L dan ATK lainnya selama 12 bulan Mencetak laporan keuangan, f otocopy draf RKA dan DPA serta surat dinas lainnya per paket satu tahun Ketersediaan lampu pijar, lampu hemat listrik, battry kering, fitting lampu Kabel NYA, Lampu TDL, Saklar dan komponen lainnya per tahun Berlangganan Surat Kabar Harian Serambi 7 eks, Majalah sebanyak 2 eks, Media Indonesia 1 set dan harian Aceh 1 set selama 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas, dan jamuan makan tamu kedinasan selama 12 bulan Persentase kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan evaluasi ke luar daerah Jumlah spaduk publikasi dan iklan yang terpasang pada media massa dalam 1 tahun Jumlah bahan-bahan publikasi PHBI dan jasa untuk publikasi PHBI dalam 1 tahun Jumlah tenaga kontrak 19 orang, cleaning service 5 orang selama 12 bulan dan ULP Satpam 6 orang 12 bulan

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN 5

100% 100%

100%

100%

100%

100%

PAGU INDIKATIF (Rp. 000)

PROGRAM/KEGIATAN

6

LOKASI

7 8 Program Pe layanan Adm inistrasi Pe rkantoran 21.330.000 Penyediaan Jasa Surat Banda Aceh Menyurat 307.400.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 621.030.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.097.000

87.228.250

55.310.000

100%

13.466.000

100%

35.220.000

100%

61.544.000

100%

1.678.040.000 79.000.000

100%

15.000.000

100%

1.054.200.000


Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa dokumentasi kantor Penyediaan Jasa hari-hari besar Penyediaan jasa non PNS

CATATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

PENTING

9

10

11

12

Jumlah materai 6000 dan materai 3000 serta jumlah pengiriman surat-surat dinas 12 bulan Cakupan Jasa Komunikasi Telepon dan Faksimili, Internet Wifi Speedy , Air PDAM dan Listrik selama 12 bulan Jumlah honor pejabat pengelola keuangan perkantoran, ULP, serta Tim Pemeriksaan Barang dalam 1 tahun Ketersediaan 2 buah Tempat sampah pakai roda, 10 buah cairan pembersih lantai dan bahan pakai habis peralatan kebersihan kantor lainnya selama 1 tahun cakupan kertas HVS, Kertas daf tar gaji NCR, Alat penjilid besar Max HD 12 L dan ATK lainnya selama 12 bulan Mencetak laporan keuangan, fotocopy draf RKA dan DPA serta surat dinas lainnya per paket satu tahun Ketersediaan lampu pijar, lampu hemat listrik, battry kering, fitting lampu Kabel NYA, Lampu TDL, Saklar dan komponen lainnya per tahun Berlangganan Surat Kabar Harian Serambi 7 eks, Majalah sebanyak 2 eks, Media Indonesia 1 set dan harian Aceh 1 set selama 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas, dan jamuan makan tamu kedinasan selama 12 bulan Persentase kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan evaluasi ke luar daerah Jumlah spaduk publikasi dan iklan yang terpasang pada media massa dalam 1 tahun Jumlah bahan-bahan publikasi PHBI dan jasa untuk publikasi PHBI dalam 1 tahun Jumlah tenaga kontrak 19 orang, cleaning service 5 orang selama 12 bulan dan ULP Satpam 6 orang 12 bulan

100%

21.330.000

12 bln

307.400.000

1 thn

621.030.000

22.097.000

87.228.250

55.310.000

13.466.000

35.220.000

11 bln

61.544.000

1 thn

1.678.040.000 79.000.000

60% 100%

20

15.000.000 1.054.200.000


Tahun 2014

Program Peningkatan Sarana dan Pras arana Aparatur Pembangunan Gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan Komputer

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehab sedang/berat gedung kantor

Penunjang dan pembinaan kelembagaan Kab/Kota

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah paket pekerjaan jembatan, gudang koperasi, Papan Nama Kesbang, Paving Blok, Taman kantor, dan Papan Nama Mesjid Jumalah paket peralatan gedung kantor sebagai penunjang kelancaran tugas pertahun Jumlah paket perlengkapan kantor dan mesjid termasuk ukiran jepara untuk mesjid Jumlah paket peremajaan fasilitas penunjang seperti komputer, laptob serta perlengkapannya untuk kelancaran pekerjaan yang memadai = 3 paket Jumlah paket peraw atan kenderaan bermotor, penyediaan BBM dan pelumas serta pelunasan pajak kenderaan setiap tahun = 5 unit Jumlah paket tabung racun api yang diisi kembali sebanyak 3 tabung dan biaya service serta pemeliharaan alat-alat elektrik lainnya pertahun Jumlah paket Pengecatan kembali gedung kantor, perbaikan kebocoran atap perbaikan saluran drainase serta perbaikan lainya menurut kebutuhan pertahun Jumlah aparatur Kesbang Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Raker tahunan = 46 peserta

Jumlah paket pakaian dinas pegaw ai lengkap dengan atributnya yang dibutuhkan = 112 pasang

1 unit

100%

449,597,250

2 unit

335,000,000

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

7 unit

300,200,000

Pengadaan Komputer

5 unit

311,650,000

100%

178,950,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 pkt

627,745,886

Rehab sedang/berat gedung kantor

100%

270,486,000

Penunjang dan pembinaan kelembagaan

112 psg

152,550,000

Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan f ormal

Jumlah kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS yang harus diikuti sesuai dengan Tupoksi

Program Peningkatan Sarana dan Pras arana Aparatur 353,976,000 Pembangunan Gedung kantor

1 thn

Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah

Persentase hasil pengumpulan data analisis yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing

Persentase keberadaan orang asing yang terdata

100,000,000

Jumlah pengguna narkoba yang terehabilitasi

100,000,000

Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba Koordinasi Penanganan Konflik

Kab/Kota

Persentase penanganan konf lik terdata

100%


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 749,630,500 Pendidikan dan pelatihan f ormal

Program Pem eliharaan Kantrantibmas dan Pe ncegahan Tindak Krim inal

100%

Kab/Kota

100,000,000

380,200,000

Program Pem eliharaan Kantrantibm as dan Pencegahan Tindak Krim inal Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing Sosialisasi Pencegahan, Kab/Kota peredaran/penanggulangan miras dan narkoba Koordinasi Penanganan Konf lik

Jumlah paket pekerjaan jembatan, gudang koperasi, Papan Nama Kesbang, Paving Blok, Taman kantor, dan Papan Nama Mesjid Jumalah paket peralatan gedung kantor sebagai penunjang kelancaran tugas pertahun Jumlah paket perlengkapan kantor dan mesjid termasuk ukiran jepara untuk mesjid Jumlah paket peremajaan fasilitas penunjang seperti komputer, laptob serta perlengkapannya untuk kelancaran pekerjaan yang memadai = 3 paket Jumlah paket peraw atan kenderaan bermotor, penyediaan BBM dan pelumas serta pelunasan pajak kenderaan setiap tahun = 5 unit Jumlah paket tabung racun api yang diisi kembali sebanyak 3 tabung dan biaya service serta pemeliharaan alat-alat elektrik lainnya pertahun Jumlah paket Pengecatan kembali gedung kantor, perbaikan kebocoran atap perbaikan saluran drainase serta perbaikan lainya menurut kebutuhan pertahun Jumlah aparatur Kesbang Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Raker tahunan = 46 peserta

1 unit

353,976,000

100%

449,597,250

2 unit

335,000,000

7 unit

300,200,000

5 unit

311,650,000

80%

178,950,000

1 pkt

627,745,886

80%

270,486,000

112 psg

152,550,000

Jumlah kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS yang harus diikuti sesuai dengan Tupoksi

1 thn

749,630,500

Persentase hasil pengumpulan data analisis yang ditindaklanjuti

60%

100,000,000

Jumlah paket pakaian dinas pegaw ai lengkap dengan atributnya yang dibutuhkan = 112 pasang

Persentase keberadaan orang asing yang terdata

100,000,000

Jumlah pengguna narkoba yang terehabilitasi

100,000,000

Persentase penanganan konf lik terdata

80%

21

380,200,000


Program Pengem bangan Waw asan Kebangsaan Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Tahun 2014

Kab/Kota

Kab/Kota

Jumlah tokoh agama dan tokoh adat yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan antar suku

50 org

Program Kem itraan Pengem bangan Waw asan Kebangs aan

Program Pengem bangan Waw asan Ke bangsaan 1,100,000,000 Fasilitasi peningkatan Kab/Kota pemahaman hak azasi manusia 200,000,000 Peningkatan toleransi dan Kab/Kota kerukunan dalam kehidupan beragama Program Kem itraan Penge mbangan Waw asan Kebangsaan 375,000,000 Seminar, talk show , diskusi peningkatan w aw asan kebangsaan 350,000,000 Pemantapan ideologi dan bela negara Program Pem berdayaan M asyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Ke am anan

Seminar, talk show , diskusi peningkatan w aw asan kebangsaan


9 kali

Pemantapan ideologi dan bela negara


60 org

Pembinaan aparatur perlindungan Kab/Kota masyarakat Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan

Persentase aparat yang siap terhadap kemungkinan terjadi instabilitas lingkungan Jumlah hasil koordinasi yang ditindak lanjuti

100%

150,000,000

100%

400,000,000

Penyelenggaraan gampong sadar hukum

Jumlah gampong yang menjadi model sadar hukum Jumlah reusam yang diakomodir dalam data peka konflik

100%

450,000,000

100%

200,000,000

Program Pem berdayaan Mas yarakat Untuk Menjaga Kete rtiban dan Keam anan

Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik

Program Pendidikan Politik Masyarak at Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh Forum komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM Aceh

Kab/Kota

Persentase hasil rekomendasi kebijakan politik pemerintah Aceh yang ditindak lanjuti Persentase hasil rekomendasi Forum Komunikasi dan Konsultasi yang perlu mendapat perhatian

100%

400,000,000

100%

225,000,000

Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas dan LSM

Jumlah regulasi yang menjadi pegangan

100%

200,000,000

Koordinasi dan pemantauan organisasi asing

Jumlah data organisasi yang dihimpun

100%

100,000,000

Penyusunan database paarpol, ormas, lsm dan lembaga asing

persentase data parpol, ormas, lsm dan lembaga asing yang terhimpun

100%

250,000,000

Pasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol

Cakupan pendidikan berbasis politik yang dibedah

100%

250,000,000

Pembinaan aparatur Kab/Kota perlindungan masyarakat Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan Penyelenggaraan gampong sadar hukum Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik Program Pendidikan Politik M as yarakat Sosialisasi kebijakan politik Kab/Kota pemerintah aceh Forum komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM Aceh Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas dan LSM Koordinasi dan pemantauan organisasi asing Penyusunan database paarpol, ormas, lsm dan lembaga asing Pasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol

1,100,000,000

Jumlah tokoh agama dan tokoh adat yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan antar suku

50 org

200,000,000


9 kali

375,000,000


60 org

350,000,000

Persentase aparat yang siap terhadap kemungkinan terjadi instabilitas lingkungan Jumlah hasil koordinasi yang ditindak lanjuti

60%

150,000,000

75%

400,000,000

Jumlah gampong yang menjadi model sadar hukum

75%

450,000,000

Jumlah reusam yang diakomodir dalam data peka konflik

75%

200,000,000

Persentase hasil rekomendasi kebijakan politik pemerintah Aceh yang ditindak lanjuti Persentase hasil rekomendasi Forum Komunikasi dan Konsultasi yang perlu mendapat perhatian

70%

400,000,000

100%

225,000,000

Jumlah regulasi yang menjadi pegangan

200,000,000

Jumlah data organisasi yang dihimpun

100,000,000

persentase data parpol, ormas, lsm dan lembaga asing yang terhimpun

250,000,000

Cakupan pendidikan berbasis politik yang dibedah

80%

22

250,000,000


Tahun 2014

Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik

Rasio masyarakat yang dilibatkan dalam berpolitik

250.000.000

Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik

Rasio masyarakat yang dilibatkan dalam berpolitik

250.000.000

Penguatan kapasitas politik perempuan


400.000.000


400.000.000

Penguatan kapasitas organisasi masyarakat

Jumlah ormas

Penguatan kapasitas politik perempuan Penguatan kapasitas organisasi masyarakat

100%

Program Pem bauran Kebangsaan Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama Koordinasi pembauran kebangsaan

Program Pengembangan Data dan Informasi Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik

Program Kons olidasi Perdamaian Aceh Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh Konf erensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik Aceh

Kab/Kota

Jumlah FKUB yang diberdayakan

75 org

Jumlah FPK yang diberdayakan

750 org


100%

150.000.000

Program Pembauran Kebangs aan 250.000.000 Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama 130.000.000 Koordinasi pembauran kebangsaan Program Penge mbangan Data dan Inform asi 100.000.000 Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik

Rasio capaian yang diharapkan

100%

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

100%

Perayaan hari perdamaian


100%

Program Konsolidasi Perdamaian Ace h 450.000.000 Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh 450.000.000 Konferensi/seminar/lokakar ya/dialog capaian penanganan konflik Aceh 450.000.000 Perayaan hari perdamaian

Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian

Jumlah data dan informasi yang menjadi konsumsi publik

100%

400.000.000

Pengaw asan dan evaluasi penguatan perdamaian

Persentase pelaksanaan penguatan perdamaian tepat sasaran

100%

100.000.000

Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian Pengaw asan dan evaluasi penguatan perdamaian

Kab/Kota

Jumlah ormas

100%

150.000.000

Jumlah FKUB yang diberdayakan

75 org

250.000.000

Jumlah FPK yang diberdayakan

750 org

130.000.000


80%

100.000.000

Rasio capaian yang diharapkan

80%

450.000.000

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

80%

450.000.000


80%

450.000.000

Jumlah data dan informasi yang menjadi konsumsi publik

80%

400.000.000

Persentase pelaksanaan penguatan perdamaian tepat sasaran

80%

100.000.000

23


Tahun 2014

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh pada tahun 2014 tidak melaksanakan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh, namun selaku SKPA yang memverifikasi dana hibah dan bantuan sosial kepada pemangku kepentingan yang terkait. Usulan terkait dengan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota belum atau tidak ada. Dan ini tidak mungkin untuk tahuntahun kedepan usulan dari elemen terkait akan diakomodir menurut tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh

24


Tahun 2014

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2014

NO

PROGRAM / KEGIAT AN

LOKASI

1

2

3

INDIKAT OR KINERJA

BESARAN / VOLUME

CAT AT AN

5

6

25


Tahun 2014

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional

No

Kebijakan Nasional

Sumber

Keterangan

1

2

3

4

Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh belum melaksanakan telaahan kebijakan nasional yang tertuang yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPA) yang direncanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA 3.2.1.

Tujuan 1.

Mewujudkan

Hubungan

Sinergis

dan

Harmonis

Antara

Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik; 2.

Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat;

26


Tahun 2014

3.

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat;

4.

Meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat;

5.

Mewujudkan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara;

6.

Meminimalisir Potensi Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara;

3.2.2.

7.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

8.

Memantapkan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.

Sasaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Terlaksananya Hubungan Kerjasama Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik; Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat; Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Meningkatnya Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Terwujudnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Tersedianya Sistem Informasi Potensi Konflik dan Isu-Isu Strategis. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Optimalisasi Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga non teknis daerah yang melaksanakan tugas dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas dan membantu Gubernur dalam menyusun dan merumuskan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang berkualitas terutama dalam mensosialisasikan UUPA sebagai wujud MoU

27


Tahun 2014

Helsinki sehingga keberlanjutan perdamaian di Aceh terlaksana dengan baik. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi , pada dasarnya kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan

keberlanjutan perdamaian yang akan memberikan

kemudahan bagi SKPA untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Sejalan dengan Visi tahun 2012 – 2017 yaitu “ACEH YANG BERMARTABAT SEJAHTERA BERKEADILAN DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANGUNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI “ dan sesuai dengan Visi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tahun 2012 – 2017 yaitu “Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Yang Demokratis, Tertib dan Tentram Berlandaskan UUPA dibawah Ridho Allah SWT”, maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh tahun 2014 terdiri dari :

28


Tahun 2014

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2014 URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1

2 Belanja Tidak Langsung Belanja Pegaw ai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

5 5 5 5

1 1 1 1

1 1 1

1

19

1

19 01

01

1

19

1

19 01

01

01

1

19

1

19 01

01

02

1

19

1

19 01

01

1

19

1

19 01

01

07

1

19

1

19 01

01

08

1

19

1

19 01

01

0 0

1 2

10

Program Pelayanan Adm inistrasi Perk antoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan


Penyediaan Alat Tulis Kantor

RENCANA TAHUN 2014 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA / PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

3

4

5

Banda Aceh Banda Aceh

1 thn 1 thn

Cakupan materai 6000 dan materai 3000 serta jumlah pengiriman suratsurat dinas 12 bulan Cakupan Jasa Komunikasi Telepon dan Faksimili, Internet Wifi Speedy , Air PDAM dan Listrik selama 12 bulan

Banda Aceh 300 lbr dan 150 srt

Banda Aceh

100%

Banda Aceh Cakupan honor pejabat Banda Aceh pengelola keuangan perkantoran, ULP, serta Tim Pemeriksaan Barang dalam 1 tahun Ketersediaan 2 buah Banda Aceh Tempat sampah pakai roda, 10 buah cairan pembersih lantai dan bahan pakai habis peralatan kebersihan kantor lainnya selama 1 tahun cakupan kertas HVS, Banda Aceh Kertas daftar gaji NCR, Alat penjilid besar Max HD 12 L dan ATK lainnya selama 12 bulan

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 CATATAN PENTING SUMBER DANA

6

7

TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 8

9

10

4,372,349,949 APBA 4,933,449,000 APBA

4,678,414,445 5,278,790,430

21,330,000 APBA

500 lbr dan 250 srt

307,400,000 APBA

100%

328,918,000

APBA 100%

621,030,000 APBA

22,823,100

300,000,000 100%

664,502,100

2 bh dan 10 bh

22,097,000 APBA

2 bh dan 10 bh

23,643,790

100%

87,228,250 APBA

100%

93,334,228

29


1

19

1

19 01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

19

1

19 01

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

19

1

19 01

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

19

1

19 01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

1

19

1

19 01

01

18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

19

1

19 01

01

20

Penyediaan jasa dokumentasi kantor

1

19

1

19 01

01

21

Penyediaan Jasa hari-hari besar

1

19

1

19 01

01

24

Penyediaan jasa non PNS

Tahun 2014

Cccakupan laporan Banda Aceh keuangan, fotocopy draf RKA dan DPA serta surat dinas lainnya per paket satu tahun Ketersediaan lampu pijar, Banda Aceh lampu hemat listrik, battry kering, fitting lampu Kabel NYA, Lampu TDL, Saklar dan komponen lainnya per tahun

100%

55.310.000 APBA

100%

59.181.700

100%

13.466.000 APBA

100%

14.408.620

Cakupan Surat Kabar Harian Serambi 7 eks, Majalah sebanyak 2 eks, Media Indonesia 1 set dan harian Aceh 1 set selama 12 bulan Cakupan Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas, dan jamuan makan tamu kedinasan selama 12 bulan Persentase kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan evaluasi ke luar daerah Jumlah spaduk publikasi dan iklan yang terpasang pada media massa dalam 1 tahun Jumlah bahan-bahan publikasi PHBI dan jasa untuk publikasi PHBI dalam 1 tahun Jumlah tenaga kontrak 19 orang, cleaning service 5 orang selama 12 bulan dan ULP Satpam 6 orang 12 bulan

Banda Aceh

100%

35.220.000 APBA

100%

37.685.400

Banda Aceh

100%

61.544.000 APBA

100%

65.852.080

Banda Aceh

100%

1.678.040.000 APBA

100%

1.795.502.800

Banda Aceh

5 kali

79.000.000 APBA

7 kali

84.530.000

Banda Aceh

12 buah

15.000.000 APBA

12 buah

16.050.000

Banda Aceh

100%

1.054.200.000 APBA

100%

1.127.994.000

30


1

19

1

19 01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung kantor

1

19

1

19 01

02

03

1

19

1

19 01

02

09

1

19

1

19 01

02

10

Pengadaan mebeleur

1

19

1

19 01

02

13

Pengadaan Komputer

1

19

1

19 01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

19

1

19 01

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

19

1

19 01

02

42

Rehab sedang/berat gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tahun 2014

Jumlah paket pekerjaan jembatan, gudang koperasi, Papan Nama Kesbang, Paving Blok, Taman kantor, dan Papan Nama Mesjid Jumalah paket peralatan gedung kantor sebagai penunjang kelancaran tugas pertahun Jumlah paket perlengkapan kantor dan mesjid termasuk ukiran jepara untuk mesjid Jumlah paket peremajaan fasilitas penunjang seperti komputer, laptob serta perlengkapannya untuk kelancaran pekerjaan yang memadai = 3 paket Jumlah paket peraw atan kenderaan bermotor, penyediaan BBM dan pelumas serta pelunasan pajak kenderaan setiap tahun = 5 unit

Banda Aceh

1 paket

353.976.000 APBA

1 paket

378.754.320

Banda Aceh

1 paket

449.597.250 APBA

1 paket

481.069.058

Banda Aceh

1 paket

335.000.000 APBA

1 paket

Banda Aceh

3 paket

300.200.000 APBA

3 paket

321.214.000

Banda Aceh

5 unit

311.650.000 APBA

5 unit

333.465.500

Jumlah paket tabung Banda Aceh racun api yang diisi kembali sebanyak 3 tabung dan biaya service serta pemeliharaan alatalat elektrik lainnya pertahun Jumlah paket Pengecatan Banda Aceh kembali gedung kantor, perbaikan kebocoran atap perbaikan saluran drainase serta perbaikan lainya menurut kebutuhan pertahun

3 unit

178.950.000 APBA

3 unit

191.476.500

1 paket

627.745.886 APBA

1 paket

671.688.098

31


1

19

1

19 01

02

46

1

19

1

19 01

03

1

19

1

19 01

03

1

19

1

19 01

05

1

19

1

19 01

05

1

19

1

19 01

16

1

19

1

19 01

16 02

1

19

1

19 01

16 04

1

19

1

19 01

16 06

1

19

1

19 01

16

18

Peningkatan Peran dan Ef ektif itas Kominda di Aceh

1

19

1

19 01

16

24

1

19

1

19 01

16

25

Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba

02

01

Penunjang dan pembinaan kelembagaan


Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Tahun 2014

Jumlah aparatur Kesbang Kab/Kota Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Raker tahunan = 46 peserta

60 peserta

270.486.000 APBA

70 peserta

289.420.020

Jumlah paket pakaian Banda Aceh dinas pegaw ai lengkap dengan atributnya yang dibutuhkan = 112 pasang

112 pasang

152.550.000 APBA

120 pasang

163.228.500

Jumlah kursus, pelatihan, Banda Aceh sosialisasi dan bimtek PNS yang harus diikuti sesuai dengan Tupoksi

1 paket

749.630.500 APBA

1 paket

802.104.635

-

Program Pem eliharaan Kantrantibm as dan Pencegahan Tindak Krim inal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamsw akarsa di daerah Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah

Persentase hasil rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi

Banda Aceh

Kab/Kota

Persentase hasil Banda Aceh pengumpulan data analisis yang ditindaklanjuti Jumlah rumusan Banda Aceh rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase keberadaan Kab/Kota orang asing yang terdata Jumlah pengguna narkoba yang terehabilitasi

Kab/Kota

80%

APBA

80%

300.000.000

200 org

APBA

200 org

250.000.000

50%

107.000.000

50%

5 rekom

100.000.000 APBA

APBA

5 rekom

-

70%

100.000.000 APBA

70%

107.000.000

80%

100.000.000 APBA

80%

107.000.000

32


1

19

1

19 01

16

27

Koordinasi Penanganan Konflik

1

19

1

19 01

17

1

19

1

19 01

17 01

1

19

1

19 01

17 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1

19

1

19 01

17 05

1

19

1

19 01

17 06

Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1

19

1

19 01

18

1

19

1

19 01

18 02

1

19

1

19 01

18 05

1

19

1

19 01

10

1

19

1

19 01

10 01

1

19

1

19 01

10 05

Program Pengem bangan Waw asan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Program Kemitraan Pengembangan Waw asan Kebangsaan Seminar, talk show , diskusi peningkatan w aw asan kebangsaan Pemantapan ideologi dan bela negara

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat

Tahun 2014

Persentase penanganan konflik terdata

Kab/Kota

80%

380.200.000 APBA

80%

406.814.000 -

Jumlah tokoh agama dan Kab/Kota tokoh adat yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan antar suku

200 per angkatan

APBA

250 per angkatan

-

Jumlah tokoh agama dan Kab/Kota tokoh adat yang mengikuti sosialisasi Kab/Kota

200 per angkatan

APBA

250 per angkatan

-

Kab/Kota

1.100.000.000 APBA

1.177.000.000

200.000.000 APBA

214.000.000

-

Cakupan pemirsa yang Banda Aceh menarik terhadap diskusi Waw asan Kebangsaan secara on air Jumlah generasi muda Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi pematapan Ideologi dan Bela Negara

5 kali show

375.000.000 APBA

7 kali show

401.250.000

200 org

350.000.000 APBA

200 org

374.500.000

-

Jumlah anggota Linmas di Kab/Kota Kab/Kota Persentase aparat yang Kab/Kota siap terhadap kemungkinan terjadi instabilitas lingkungan

6.980 personil 80%

APBA 150.000.000 APBA

6.980 personil

250.000.000

80%

160.500.000

33


1

19

1

19 01

10 06

Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan Penyelenggaraan gampong sadar hukum

1

19

1

19 01

10 07

1

19

1

19 01

10 08

1

19

1

19 01

21

1

19

1

19 01

21 02

1

19

1

19 01

21 05

1

19

1

19 01

21 08

Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh

1

19

1

19 01

21 09

Forum komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM Aceh

1

19

1

19 01

21

10

1

19

1

19 01

21

11

1

19

1

19 01

21

12

Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas dan LSM Koordinasi dan pemantauan organisasi asing Penyusunan database paarpol, ormas, lsm dan lembaga asing

1

19

1

19 01

21

13

Pasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol

1

19

1

19 01

21

14

1

19

1

19 01

21

16

1

19

1

19 01

21

17

Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik Penguatan kapasitas politik perempuan Penguatan kapasitas organisasi masyarakat

Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik Program Pendidikan Politik Masyarakat Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tahun 2014

Jumlah hasil koordinasi yang ditindak lanjuti

Kab/Kota

1 rekom

400.000.000 APBA

1 rekom

428.000.000

Jumlah gampong yang menjadi model sadar hukum Jumlah reusam yang diakomodir dalam data peka konflik

Kab/Kota

5 gmpong

450.000.000 APBA

5 gmpong

481.500.000

Kab/Kota

3 reusam

200.000.000 APBA

3 reusam

214.000.000

Persentase perselisihan yang dapat diselesaikan Jumlah data dan hasil pelaksanaan yang terkumpul dan tersusun Persentase hasil rekomendasi kebijakan politik pemerintah Aceh yang ditindak lanjuti Persentase hasil rekomendasi Forum Komunikasi dan Konsultasi yang perlu mendapat perhatian Jumlah regulasi yang menjadi pegangan Jumlah data organisasi yang dihimpun persentase data parpol, ormas, lsm dan lembaga asing yang terhimpun Cakupan pendidikan berbasis politik yang dibedah Rasio masyarakat yang dilibatkan dalam berpolitik Rasio perempuan yang dilibatkan dalam berpolitik Jumlah ormas

Kab/Kota

APBA

225.000.000

Kab/Kota

APBA

150.000.000

Kab/Kota

100%

400.000.000,00 APBA

100%

428.000.000

Kab/Kota

60%

225.000.000,00 APBA

60%

240.750.000

Kab/Kota

1 regulaasi

200.000.000,00 APBA

1 regulaasi

214.000.000

Kab/Kota

400 ormas

100.000.000,00 APBA

400 ormas

107.000.000

Banda Aceh

100%

250.000.000,00 APBA

100%

267.500.000

Kab/Kota

75%

250.000.000,00 APBA

75%

267.500.000

Kab/Kota

70%

250.000.000,00 APBA

70%

267.500.000

Kab/Kota

50%

400.000.000,00 APBA

50%

428.000.000

Kab/Kota

160 ormas

150.000.000,00 APBA

160 ormas

160.500.000 -

34


1

19

1

19 01

24

1

19

1

19 01

24 01

1

19

1

19 01

24 02

1

19

1

19 01

25

1

19

1

19 01

25 01

1

19

1

19 01

26

1

19

1

19 01

01

1

19

1

19 01

02

1

19

1

19 01

03

Perayaan hari perdamaian

1

19

1

19 01

04

Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian

1

19

1

19 01

05

Pengaw asan dan evaluasi penguatan perdamaian

Tahun 2014

Program Pem bauran Kebangsaan Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama Koordinasi pembauran kebangsaan

Program Pengembangan Data dan Informasi Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik

Program Konsolidasi Perdamaian Aceh Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh Konferensi/seminar/lokakarya/dialo g capaian penanganan konflik Aceh

Jumlah FKUB yang diberdayakan Jumlah FPK yang diberdayakan

Kab/Kota

23 kab/kota

250.000.000,00 APBA

23 kab/kota

267.500.000

Kab/Kota

23 kab/kota

130.000.000,00 APBA

23 kab/kota

139.100.000 -


Banda Aceh

50%

100.000.000,00 APBA

50%

107.000.000

Rasio capaian yang Banda Aceh diharapkan Jumlah rekomendasi yang Banda Aceh ditindaklanjuti Persentase masyarakat Banda Aceh yang mengikuti perayaan Persentase data dan Banda Aceh informasi yang menjadi konsumsi publik Persentase pelaksanaan Kab/Kota penguatan perdamaian tepat sasaran

100%

450.000.000,00 APBA

100%

481.500.000

7 rekom

450.000.000,00 APBA

7 rekom

481.500.000

60%

450.000.000,00 APBA

60%

481.500.000

50%

400.000.000,00 APBA

50%

428.000.000

50%

100.000.000,00 APBA

50%

107.000.000

35


Tahun 2014

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh 2007-2012 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Provinsi Aceh serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Tahun 2014. Rencana Kerja Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh Tahun 2014 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBA Tahun 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesbang Politik dan Linmas Aceh Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPA lingkup Pemerintah Aceh maupun SKPA yang membidangi fungsi lain.

Banda Aceh 18 Maret 2013 An. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Sekretaris

Drs. H. Muhammad Usman Pembina Tk.I NIP. 195708271982031002

36

[RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH

Recommend Documents