MEMBERANTAS KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 3 Oktober 2016
Laode M Syarif, Ph.D Komisioner KPK
KERUGIAN NEGARA, BURUKNYA TATA KELOLA, DAN KORUPSI
16
Perkara tipikor terkait sumber daya alam sebagian besar berkaitan dengan suap dari perizinan atau kebijakan alih fungsi. Kajian KPK (2013) menemukan dalam tiap tahap perizinan kehutanan suap mencapai 22 milyar-668 juta rupiah.
1,2t
Untuk satu perkara, menyebabkan kerugian negara tertinggi mencapai 1,2 trilyun (AJ); KPK menemukan kerugian di sektor kehutanan per tahun hingga 5,2-7,2 trilyun per tahun; sektor batubara 28,5 trilyun pada tahun 2012.
4
Sektor sumber daya alam yang terindikasi terjadi korupsi memanfaatkan celah regulasi, buruknya tata kelola, dan lemahnya pengawasan.
PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM Kajian Perizinan Sektor Kehutanan (2013)
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara (2011)
Semiloka Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (2012)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014) Kajian Pengelolaan Hutan Jawa Perum Perhutani (2014)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan PNBP dan Korsup Minerba (2013)
Refleksi Setahun NKB 12 K/L (2014)
2011
2012
2013
NKB 27 K/L Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (2015)
AGENDA KORSUP HUTBUN DAN ENERGI (2016-2017)
RENAKSI PNBP, 6 temuan, 76 output (2016-2017)
RENAKSI PERHUTANI, 4 temuan, 111 output (2016-2017) Kajian PNBP Kehutanan (2015)
Kajian Perizinan Sektor Pertambangan (2013)
2010
Deklarasi Penyelamatan SDA (2015)
2014
2015
2016
Permasalahan di sektor perkebunan
1. Konsolidasi data dan peta (kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data spasial); data yang ada saat ini saling berbeda antara pusat dan daerah. 2. Perizinan tumpang tindih, tidak sesuai dengan alokasi lahan; 3. Pembinaan kebun masyarakat dan plasma (STDB, pendataan plasma); Kebun masyarakat cenderung tidak memiliki akses legal; 4. Penerimaan negara cenderung rendah; tidak sesuai dengan neraca perdagangan (estimasi penerimaan negara, mekanisme bagi hasil dll) 5. Regulasi perizinan terfragmentasi jadi celah korupsi (permentan 98, Permen ATR 5/2015 dll) 6. Tidak tersedianya Infrastruktur pendukung perkebunan (pembibitan dll) 7. Tata niaga CPO (kajian struktur pelaku, kepemilikan saham, mata rantai bisnis dll); melebihi batas kepemilikan grup. 8. Konflik batas wilayah administrasi
Permasalahan di Sektor Hutan & LH
1. Tidak adanya peta yang dapat dijadikan acuan tunggal bagi seluruh sektor untuk tata guna lahan; aturan mengenai alokasi lahan cenderung tidak harmonis – menyebabkan ketidak adilan dan ketidak pastian. 2. Pengukuhan kawasan hutan belum selesai (saat ini 68%), cenderung bersifat administratif – masih menyisakan penyelesaian hak. 3. Berbagai aturan turunan UU 32/2009 belum diselesaikan. 4. Standar perizinan di sektor kehutanan memberikan ruang bagi diskresi dan suap maupun pemerasan. 5. Tingginya biaya informal untuk kegiatan usaha sektor kehutanan (Kajian KPK 2013, 22 milyar – 668 juta per tahun). 6. Pengelolaan data produksi dan pengawasan tidak kredibel untuk menguji pertanggungjawaban penerimaan negara (gap antara data produksi dengan deforestasi tidak terkendali). 7. Pungutan rente ekonomi hutan tidak optimal (tarif tidak berubah sejak tahun 1990-an).
Permasalahan di Sektor Pertambangan
1. 2.
Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik 3. Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial 4. Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba 5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai 6. Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation) 7. Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah 8. Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan 9. Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal 10. Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.
2011
PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PERTAMBANGAN
Kajian Sistem Pengusahaan Batubara 22 Temuan Tindak Lanjut KPK • Perbaikan regulasi (Permen) • Penguatan kelembagaan • Perbaikan ketatalaksanaan perizinan • Membangun database MinerbaMOMI • Monitoring kepatuhan pelaksanaan kewajiban pemda dan pelaku usaha • Mendorong penetapan batas wilayah pertambangan • Membenahi izin usaha melalui proses clean and clear • Mendorong renegosiasi kontrak agar sesuai dengan semangat UU 4/2009 • pelatihan inspektur Tambang
2013 Kajian sistem Pengelolaan PNBP Minerba 19 Temuan
Tindak Lanjut KPK • Perbaikan regulasi : SE revisi PP secara reguler , dan panduan tentang tata cara revisi PP tarif dan jenis PNBP • Inventarisasi Pelabuhan, Terminal Khusus dan TUKS Minerba • Witness Survey Minerba • Audit pada IUP/KK/PKP2B berukuran besar dengan hasil temuan sekitar 1 Triliun.
2014 - 2015 Korsup Minerba 32 Provinsi
2016 Tindak Lanjut Korsup Minerba
Tindak Lanjut KPK • Penataan IUP Non CNC • Mendorong Peningkatan pembayaran kewajiban PNBP Pelaku Usaha di Tahun 2014 sebanyak 10 Triliun • Mendorong Pengakhiran 1087 IUP • Mendorong penertiban pelabuhan khusus (TUKS) • Mendorong pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba • Mendorong pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN 2010
2013
2014
2015
• Kajian Perencanan Hutan
• Kajian Sistem Perizinan Sektor Kehutanan
• Kajian Sistem Pengelolaan Hutan oleh Perhutani
•Kajian Sistem Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tata Usaha Kayu
Tindak Lanjut KPK • Mendorong terwujudnya peta tunggal kehutanan untuk menjadi acuan semua pihak. • Mendorong pembenahan kebijakan pengukuhan kawasan hutan dan alokasi lahan. • Mendorong penertiban tambang ilegal dalam kawasan hutan.
Tindak Lanjut KPK • Mendorong standar layanan publik dalam perizinan sektor kehutanan. • Memotong birokrasi perizinan dan menutup peluang ekonomi biaya tinggi.
Tindak Lanjut KPK • Mendorong kebijakan pengakuan tegakan hutan sebagai aset. • Mendorong kriteria kinerja BUMN sehingga meliputi keberlanjutan asetnya. • Mendorong penyelesaian konflik dalam kawasan hutan yang dikelola Perhutani.
Tindak Lanjut KPK • Mendorong penggunaan SIMPONI untuk seluruh pemungutan PNBP hutan. • Mendorong pengawasan produksi hasil hutan berbasis spasial yang terintegrasi. • Mendorong penguatan kebijakan pemungutan rente ekonomi di sektor hutan. • Mendorong penyusunan basisdata PEP dan profil risiko TPPU kehutanan.
PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT 2016
Data Pra Korsup (2015)
Proses Korsup (2016)
Nasional 1972 unit IUP
Nasional (??) unit IUP
•Korsup Sawit •Kajian Tata Niaga Sawit
Tindak Lanjut KPK • Mendorong tercapainya kebijakan satu peta; konsolidasi data. • Mendorong kewajiban perusahaan untuk (1) menyampaikan laporan kinerja, (2) pemenuhan kewajiban keuangan, (3) pemenuhan kewajiban pengembangan perkebunan plasma. • Mendorong pendaftaran perkebunan sawit rakyat.
Kalbar 104 unit IUP
Kalbar 411 unit IUP
Sumbar 17 unit IUP
Sumbar 88 unit IUP
Penegakan + Pencegahan Terintegrasi
+ Kepatuhan
=
Hybrid Approach Menggunakan Kombinasi: (1) UU TIPIKOR , (2) UU TPPU, (3) UU Lingkungan Hidup, and (4) UU Kehutanan, Etc Sebagai SENJATA Penegakan HUKUM yang TERINTEGRASI
H. Suwarna Abdul Fatah East Kalimantan Governor (2005)
• Issued ‘illegal permit’ for 1 millon ha oil palm plantation in Berau, East Kalimantan (beyond his authority) • State loss: Rp 5,167 milion • ONLY 4-year jail • ONLY Rp 200 Million (US$ 20,000) fine Note: Prosecuted/Sentenced under Anti-Corruption Law
Martias (Pung Kin Hwa) Case
• President Director of Surya Dumai Group (2005) • Received a timber utilization permit for an oil palm plantation • Cleared the land and neglected his concession • 18-month jail + USD 60,000 fine and • USD 4.6 million of State restitution.
Tengku Azmun Jaafar (Regent (bupati) of Palalawan Riau) • Issued 15 logging permits in Pelalawan District Riau (20012006) • Seven companies belongs to Jaafar’s family • 11.5 years jail plus (Rp 500 Million(US$ 55,000) fine • Restitution to the state amounted Rp 12,367 billion (USD1.3 million) Note: The Governor (Rusli Zainal) has approved the Annual Work Plan (RKT) of these companies before Mr Jaafar issuing logging permit to 10 companies in Riau.
Governor of Riau Mr Rusli Zainal
• Issuing 9 illegal Forestry Permits • Sentenced to 14 years in prison + IDR 1 billion (USD 1 Million) fine
DL Sitorus Case (No. 2642 K/Pid/2006)
• •
• •
Established + 80.000 Ha ‘Palm Oil Plantation’ on State Forest in North Sumatra. Created a huge State lost and enriched himself and his family and friends Prosecuted under Anti Corruption Act, and Forestry Act Sentenced to 8 years Jail + USD 500,000 fine + all plantation returned to the State .
Note: Sampai HARI INI Belum di EKSEKUSI… ada Apaaa?
KPK Sudah Mulai Penindakan + Pencegahan Terpadu
=
Governor of South-East Sulawesi is UNDER KPK Investigation for Issuing Illegal Mining Permit… and … ….. many more to come !!!
… Jika … KLHK-ESDM-KEMENTAN-GUBERNUR-BUPATI
… Bersih … - Pasti Tidak Akan Ada Kasus-Kasus di Atas -
Terima kasih
