PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI KAWASAN KONSERVASI

13 Des 2010

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI KAWASAN KONSERVASI OLEH : DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG KEMENTRIAN KEHUTANAN

Disampaikan Pada : Training Of Trainers Aliansi Jurnalis Independen Bogor, 7 Juni 2014

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN

http://jasling.dephut.go.id

SDAH dan Ekosistem Indonesia

13 Des 2010

 Negara tropis dan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara dua benua dan dua samudera, memiliki kekahasan, keunikan, keindahan yang mempesona.  Keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia setelah Columbia  Memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire.

 Dengan luas daratan 1,3% dari luas permukaan bumi, Indonesia memiliki sekitar 90 jenis ekosistem khas mulai dari pada salju abadi tropis di puncak Jayawijaya, hutan hujan pegunungan, hutan hujan dataran rendah, huatn panatai, mangrove, padang rumput, savana, lahan basah sungai, danau, rawa, muara, pesisir, padang lamun, terumbu karang, perairan laut dalam. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN


POTENSI BIODIVERSITAS INDONESIA 13 Des 2010

Potensi sumberdaya alam kurang lebih : • 25.000 jenis flora • 400.000 jenis fauna Jenis-jenis tersebut a.l : • 5.000 jenis anggrek, • 500 jenis paku-pakuan, • 1.539 jenis burung, • 500 jenis mamalia, • 10.000 jenis pohon, • 2.500 jenis moluska, • 214 jenis krustacea, • 3.000 jenis ikan, • 6 jenis penyu, • 25 jenis Mamalia laut, • Terumbu karang 450 jenis

Dilindungi : Flora : 58 jenis Fauna : 236 jenis

Appendix CITES : I : 86 jenis II : 1.549 jenis Catatan : Apendix I = sangat dilindungi, tidak dapat diperdagangkan Apendix II = dilindungi, turunannya (setelah F2) dapat diperdagangkan Apendix III = tidak dilindungi, dapat diperdagangkan



13 Des 2010

UU No.5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU No.41 tahun 1999 Kehutanan PP No.28 tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)



Fungsi Kawasan Hutan

13 Des 2010

(UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) :

1. Hutan Konservasi Mempertahankan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya (kewenangan kementerian kehutanan). 2. Hutan Lindung Pengaturan hidrologi/tata air, kontrol erosi, banjir 3. Hutan Produksi Memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu : rotan, damar, tanaman obat-obatan dll (Kewenangan perlindungan HL dan HP berdasarkan PP.38/2007 pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota)



UU No. 5/ 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

13 Des 2010

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati : pengelolaan SDAH yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya

Pasal 5 Konservasi SDAH&E melalui :  Perlindungan sistem penyangga kehidupan;  Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;  Pemanfaatan secara lestari SDAH&E



Arah Kebijakan Pembangunan Kehutanan

13 Des 2010

Kebijakan prioritas pembangunan kehutanan 2010 – 2014 : 1. Pemantapan Kawasan Hutan. 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati. 5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. 6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. 7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan. 8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN

7 http://jasling.dephut.go.id

Kawasan Konservasi

13 Des 2010



Kawasan Suaka Alam

13 Des 2010

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.



13 Des 2010



Kawasan Pelestarian Alam

13 Des 2010

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



13 Des 2010



Taman Buru

13 Des 2010

Kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat untuk wisata berburu



FUNGSI, JUMLAH DAN LUAS KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA

FUNGSI

Taman Nasional Taman Wisata Alam Tahura Cagar Alam Suaka Margasatwa Taman Buru Total

JUMLAH (UNIT)

13 Des 2010

LUAS (HA)

50

12.284.031,34

118 22 248 75 14 527

258.469,85 344.174,41 4.333.620,44 5.052.973,64 225.103,94 27.190.992,91


14 http://jasling.dephut.go.id

13 Des 2010



Potensi Kawasan Konservasi

13 Des 2010



Mengapa perlu mengkonservasi SDAH dan E ?

13 Des 2010

 SDAH dan E sebagai sumber plasma nutfah dan kekayaan negara  SDAH dan E sebagai penyangga kehidupan memiliki siklus-siklus alam (air, hara, makanan, karbon) penopang kehidupan manusia dan mahluk lainnya.  SDAH dan E sebagai kebanggaan dan identitas negara



APA YANG HARUS DIKONSERVASI DARI SDAH dan E

13 Des 2010

 KEUNIKAN  KEASLIAN  KEINDAHAN  KEKHASAN  KEANEKARAGAMAN



STRATEGI KONSERVASI

13 Des 2010



Pemanfaatan Kawasan Konservasi

13 Des 2010



Pemanfaatan Jasa Lingkungan

13 Des 2010

(PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

• • • •

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Pemanfaatan Jasa Karbon Keanekaragaman Hayati Pemanfaatan Pariwisata Alam

TSL



Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Permenhut Nomor:P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA

13 Des 2010

Pemanfaatan air dan energi air dilakukan untuk kegiatan Non Komersial dan Komersial PEMANFAATAN AIR (massa) non komersial meliputi :  keperluan rumah tangga yaitu kebutuhan air untuk kehidupan sehari – hari masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan;  kepentingan sosial meliputi kebutuhan air untuk balai pengobatan, rumah ibadah, sekolah dan panti asuhan yang berada disekitar lokasi. PEMANFAATAN AIR (massa ) komersial meliputi : AMDK, PAM/PDAM dan menunjang kegiatan industri pertanian,kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industri lainnya DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN


PERIJINAN PEMANFAATAN 13 Des 2010

Pemanfaatan air dan/atau energi air dilakukan melalui: – pemanfaatan air dan/atau energi air komersial – pemanfaatan air dan/atau energi air non komersial Pemanfaatan air dan/atau energi air untuk kegiatan non komersial melalui : • ijin Pemanfaatan air (IPA); dan/atau • ijin Pemanfaatan energi air (IPEA) Pemanfaatan air dan/atau energi air komersial melalui: • izin usaha pemanfaatan air (IUPA); dan/atau • izin usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA). DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN


DASAR HUKUM PEMANFAATAN WISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG

13 Des 2010

1. PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA 2. Permenhut Nomor P.11/Menhut-II/2007 tentang Pembagian Rayon di TN, Tahura, TWA dan TB Dalam Rangka Pengenaan PNBP 3. Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010 jo Permenhut No.4/MenhutII/2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA 4. Permenhut No.P.22/Menhut-II/2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Hutan Lindung



Izin Usaha Pariwisata Alam:

13 Des 2010

1. IUPSWA (Badan Usaha Milik swasta, BUMN, BUMD dan Koperasi) 2. IUPJWA (Badan Usaha milik Swasta, BUMN, BUMD, koperasi dan perorangan)



Pemanfaatan Pariwisata Alam Tingkat Perizinan

13 Des 2010

Pengusaha Lokasi Swasta BUMN BUMD Jumlah TN TWA Tahura TWA Jumlah Laut/T B

Permohonan

15

Persetujuan Prinsip

14

1

IPPA

24

1

53

2

1 1

15

8

7

16

5

10

25

9

15

56

22

32

15 1 1

16 1

25

1

56



13 Des 2010

Konservasi Tanggung Jawab Siapa?



Melibatkan banyak orang, banyak pihak, menggunakan berbagai strategi

13 Des 2010

Konservasi



KONDISI UMUM KONSERVASI SAAT INI (HIPOTETIK) 13 Des 2010

LEVEL Global

Nasional/ Propinsi/ Kabupaten

Tapak/grassroot

KONDISI HIPOTETIK • • • •

≈ Sustainable development atau padanan terminologi lain Kerusakan lingkungan global telah mengangkat isu konservasi Masih bersifat elitis dan eksklusif Perkembangan cepat dan mengikuti perubahan situasi

• • • • • •

Belum dipahami secara baik oleh pengambil kebijakan – elit & eksklusif Pengertian/batasan belum baku (konvensional  moderat) Seringkali dibenturkan antara kepentingan konservasi vs ekonomi Belum menjadi arus utama pembangunan – marjinal Seringkali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi (jangka pendek) PAD Konservasi belum dianggap penting – orientasi pembangunan masih eksploitasi yang bersifat ekstraktif

• Pengertian di level penggiat konservasi masih beragam – rentang/ spektrum tindakan sangat lebar  membingungkan • Belum mendatangkan benefit riil  gerakan moral dan belum menyentuh aspek ekonomi



13 Des 2010

PARADIGMA BARU KONSERVASI DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN


PERUBAHAN PARADIGMA KONSERVASI 13 Des 2010

PARADIGMA LAMA Pengertian

Domain Pengelolaan

Peran Masyarakat (Setempat) Persepsi

Hanya untuk tujuan konservasi semata (conservation for protecting wildlife) Dikembangkan utamanya untuk perlindungan hidupan liar All about protection Pemerintah pusat

Perencanaan dan pengelolaan cenderung “memusuhi” masyarakat Pengelolaan tanpa memperdulikan opini/pendapat masyarakat Dipandang utamanya sebagai aset

PARADIGMA BARU Mencakup tujuan sosial dan ekonomi (conservation for community welfare) Dikembangkan juga untuk alasan ilmiah, ekonomi dan budaya Also about restoration, rehabilitation and social-economic-cultural purposes Memposisikan secara proporsional peran para pihak (pemda/sektor, entitas bisnis, masyarakat, dll)

Direncanakan dan dikelola bersama serta untuk masyarakat Mengakomodasikan kepentingan masyarakat (setempat) dan para pihak

Dipandang sebagai aset publik nasional (milik pemerintah) (tanggung jawab semua) Dipandang hanya untuk kepenDipandang sebagai kepentingan DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG tingan nasional nasional, lokal , global DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN http://jasling.dephut.go.id

TOPIK Cakupan Pengelolaan

Teknik Pengelolaan

Pembiayaan

Kemampuan Manajemen

PARADIGMA LAMA

PARADIGMA BARU 13 Des 2010

Dikembangkan secara terpisah

Direncanakan dan dikembangkan sebagai bagian dari sistem nasional, regional dan internasional

Dikelola seperti “pulau biologi”

Dikembangkan dalam bentuk “jaringan” (PAN= Protected Area Network)  koridor jalur hijau

Pengelolaan dilakukan sebagai respon jangka pendek Orientasi pengelolaan hanya difokuskan pada orientasi teknis

Pengelolaan diadaptasikan menurut perspektif jangka panjang Orientasi pengelolaan juga mempertimbangkan aspek politik

Dibayarkan hanya dari pajak (taxpayer)  pemerintah Dikelola oleh ilmuwan dan para ahli sumberdaya alam Pemimpin: “ahli”

Dbiayai dari berbagai sumber keuangan  (daerah, nasional, internasional)  (pemerintah, swasta, masyarakat) Dikelola oleh multi-skilled individuals Dikembangkan dari kearifan lokal (local knowledge)



HARAPAN KE DEPAN

13 Des 2010



LANGKAH KE DEPAN 13 Des 2010

1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

Penyamaan pemahaman terhadap pengertian konservasi bagi penggiat konservasi pada semua level Perluasan jejaring kerja melalui diseminasi konservasi – bukan hanya domain forestry; bukan hanya domain PHKA!! Transformasi “bahasa konservasi” menjadi bahasa generik sederhana yg mudah diterima oleh para pihak Menyiapkan “panduan” konservasi bagi pembangunan daerah/sektoral (untuk para pengambil kebijakan dan pelaksana) yang lebih efektif dan realistik. Konservasi sebagai instrumen tawar politik bagi pimpinan daerah ataupun legislatif Pengembangan masyarakat konservasi – penggiat konservasi tidak bersifat elitis dan eksklusif Pendidikan konservasi sejak usia dini



Konservasi Terpadu

13 Des 2010

1. Mengadopsi perubahan paradigma kawasan

konservasi  as an enabling condition 2. Melakukan inovasi dan terobosan konservasi  part of leadership (think and act out of the box) 3. Mengembangkan sistem komunikasi dan jejaring kerja  snowball effect 4. Mengembangkan ekonomi alternatif bagi forest dependent people  konservasi memberikan manfaat ekonomi langsung DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM - KEMENTERIAN KEHUTANAN


13 Des 2010

TERIMA KASIH



PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MELALUI KAWASAN KONSERVASI

Recommend Documents