PENGERTIAN GENDER Sosialisasi Peran Perempuan pada Konservasi Sumber Daya Alam Hutan & Ekosistemnya 2013

PENGERTIAN GENDER

Sosialisasi Peran Perempuan pada Konservasi Sumber Daya Alam Hutan & Ekosistemnya 2013

…perbedaan konsep seX dan genDer… SEKS ATAU JENIS KELAMIN Adalah PERBEDAAN BIOLOGIS antara laki-laki dan perempuan. Perempuan: mempunyai vagina, sel telur, rahim, dan alat untuk menyusui. Laki-laki : memiliki penis, testis, dan memproduksi sperma. Perbedaan ini bersifat permanen atau sering sering dikatakan sebagai KODRAT.

GENDER Adalah PEMBEDAAN laki-laki dan perempuan berdasarkan: peran, kedudukan, tanggung jawab, hak dan kewajibannya dalam suatu masyarakat. Perbedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial maupun budaya, bersifat tidak permanen sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut.

Haid, hamil, melahirkan, dan menyusui (fungsi reproduksi) merupakan hak prerogatif perempuan sebagai karunia Tuhan YME

..MENYUSUI.. ..MELAHIRKAN.. …HAID …. …. HAMIL…


Diluar fungsi reproduksi, secara sosial perempuan dan laki-laki mempunyai potensi peran yang sama.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi persoalan sejauh tidak merugikan salah satu pihak.

PROSES YANG MEMASUKKAN ANALISIS GENDER KE DALAM PROGRAM & KEGIATAN DARI INSTANSI PEMERINTAH & ORGANISASI KEMASYARAKATAN MULAI DARI TAHAPAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN & EVALUASI DARI SELURUH KEBIJAKAN, PROGRAM & KEGIATAN INSTANSI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

[email protected]

APA

6


Kronologis PUG 1. Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women), diratifikasi Indonesia dan disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 2. Millenium Development Goals (MDGs), Deklarasi Millenium pada KTT Millenium PBB yang menyepakati tujuan pembangunan global dimana kesetaraan gender sebagai salai satu tujuannya 3. Beijing Platform, Konferensi Perempuan sedunia ke-4, dimana Indonesia sebagai negara peserta ikut menyetujui untuk melaksanakan gender masinstream dalam semua usaha pembangunan. Di Indonesia istilah gender masinstream disebut Pengarusutamaan Gender disingkat menjadi PUG

Kronologis PUG (lanjutan) 4. Tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap Mainstreaming Gender adalah dengan mengeluarkan beberapa payung hukum antara lain: a. INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang keharusan semua sektor pembangunan untuk melaksanakan PUG ke dalam keseluruhan proses siklus pembangunan di tingkat nasional maupun lokal b. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 berkaitan dengan RPJMN 2004 - 2009 yang menyebutkan PUG sebagai salah satu strategi nasional di samping tiga strategi lainnya (Pro-poor, sustainable development, dan good governance) c. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah


Kronologis PUG (lanjutan) 5. Bimbingan Teknis KPPA. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya harmonisasi konsep dan definisi yang lebih lengkap tentang gender dan aplikasinya

LANDASAN HUKUM GENDER


Landasan Hukum 1. UUD 1945 Pasal 27,28 tentang Persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara. 2. UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konsvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi thd perempuan. 3. UU No.39/1999 tentang HAM. 4. UU No.10/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Landasan Hukum (lanjutan) 7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun 2012 yang memandatkan K/L melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui Gender Budget Statement.

8.

Permenhut Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.


INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

PUG sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan Sosialisasi PUG

Bimbingan Teknis

Kesetaraan dan Keadilan Gender

Advokasi Pengambil Kebijakan

Kelembagaan PUG

Mengapa harus dengan PUG … ?


‘negara-negara miskin di dunia menjadi semakin miskin dikarenakan kebijakan Pemerintahnya (jumlah anggaran, sektor pembangunan, strategy) tidak memiliki sensitivitas dan tidak pro gender’ ‘negara-negara maju di dunia menjadi semakin maju dikarenakan kebijakan Pemerintahnya (anggaran, sektor pembangunan, strategy) memiliki sensitivitas dan sangat pro gender’



 1. 2. 3.

Tujuan : terciptanya gender equality, equity, efficacy dan women’s empowerment di segala bidang. Platform Beijing : Mengakui adanya ketidaksamaan antara perempuan dan laki-laki Mengakui bahwa kemiskinan membuat lebih buruk lagi ketidaksamaan (ketidaksetaraan) Menunjukan dan menghilangkan pembatas ke arah kemajuan pemberdayaan perempuan.


 Kebijakan/program

yang responsif gender disusun berdasarkan analisis gender dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah kesenjangan gender.  Kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperlihatkan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin

 

1. 2. 3.

Peran ganda perempuan dan laki-laki belum bisa diterima  ada pembagian kerja yang tegas Skutch  output di bidang agroforestry mengarah pada keuntungan laki-laki daripada perempuan : Pertisipasi perempuan dalam menyusun perencanaan proyek kurang Peluang perempuan terbatas di bidang sosial kehutanan Posisi dan kekuatan perempuan di dalam kehutanan sangat lemah.


 Leuscher

& Khaluque (1987) perempuan memainkan peranan penting dalam agroforestry : mengumpulkan kayu bakar, menanam bibit, pemeliharaan pohon, dan pemanenan kayu.  Kedekatan perempuan dengan alam memberikan petunjuk bagi perencana pembangunan kehutanan,  Perempuan memiliki potensi untuk berperan dalam pembangunan kehutanan.  Widayanti, WT (2001)  pembangunan hutan pilot proyek PHJO di KPH Madiun curahan tenaga kerja pesanggem perempuan dalam kegiatan pembagunan tanaman hutan > 45% (Desa Randualas 47,68% dan Desa Kresek 45,88%)

 Meningkatkan

peran hutan terhadap food security terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat (laki-laki – perempuan) khususnya terhadap sumberdaya hutan.

 Penekanan

ini didasarkan atas kenyataan bahwa umumnya tingkat kelaparan dan kemiskinan yang paling dominan terdapat pada masyarakat yang tinggal disekitar/didalam hutan terutama hutan yang sedang mengalami degradasi.


 Regulasi

yang dikeluarkan pemerintah untuk terus menjaga dan melestarikan agar hutan beserta ekosistem yang ada di dalamnya dapat terus-menerus menyangga kehidupan manusia.

 Rusaknya

suatu ekosistem di sekitar pemukiman akan menyebabkan menurunnya daya dukung lahan sebagai penyangga kehidupan.

 Berdampak

pada penurunan kualitas kehidupan keluarga yang tinggal di sekitar ekosistem yang rusak tersebut, seperti : semakin berkurangnya pasokan bahan pangan, sumber air bersih, lingkungan yang sehat, udara bersih, dan sebagainya.

 Ekosistem

yang rusak tersebut juga dapat berdampak pada penurunan kondisi perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitarnya, akibat semakin jauh jarak yang harus ditempuh untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya.


 Semakin

mahal biaya yang harus dikeluarkan berdampak pada keluarga (perempuan).

 Maka

Perempuan berkepentingan untuk mempertahankan kelestarian alam di sekitar tempat tinggal mereka termasuk keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan demi ketahanan pangan keluarga.

Gender action plan pengelolaan hutan lestari merupakan rencana aksi yang mengintegrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran pengelolaan hutan lestari. 2. Integrasi gender dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu:  Pengarusutamaan gender (integrasi gender dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monev)  Affirmative action: tindakan pemihakan khusus kepada yang tertinggal) 3. Integrasi dilakukan melalui analisis gender, salah satunya melalui Gender Analysis Pathway . 1.

24


Permendagri 67 tahun 2011: Pasal 1 ayat 6:  Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.  Ps 4 ayat 2: Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender 25


KELEMBAGAAN 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di tingkat Departemen Kehutanan



Keputusan Menteri Kehutanan No. 528/Menhut-II/Peg/2004 tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Kehutanan



Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.299/Menhut-II/2005 tentang Penetapan Pokja PUG tingkat Departemen Kehutanan

Keputusan Menteri Kehutanan SK./5408/MenhutII/Peg/2008 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Kehutanan  Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.3330/MenhutII/Kum/2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kementerian Kehutanan 


 Penyamaan

persepsi kepada jajaran Departemen Kehutanan Pusat (pejabat struktural dan pejabat fungsional yang setara) dan penyamaan persepsi di daerah  Koordinasi lintas sektoral terkait PUG  Penyusunan dan pengumpulan data terpilah Gender

 Penyusunan

Panduan Pelaksanaan

PUG Dephut  Pelatihan Leadership untuk staf senior perempuan lingkup pusat Dephut  Analisis gender terhadap data dan perencanaan kegiatan


 Sosialisasi

PUG ke daerah (7

propinsi)  Pelatihan Analisis Gender (30 orang)  Penerbitan Buku Saku PUG (100 eksemplar)  Penerbitan Icon PUG dalam Website Dephut

 Pelatihan

penyusunan rencana kegiatan responsif gender diikuti oleh Subbag program pada Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan  Penyusunan dan Penerbitan Pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang kehutanan (Permenhut P.65/Menhut-II/2011 Tanggal 3 Agustus 2011  Advokasi kegiatan yang responsif gender ke level pimpinan


 Sosialisasi

kegiatan responsif gender ke tingkat perencana dan pelaksana  Pemetaan dokumen-dokumen yang responsif gender (revisi renstra dan renja jika memungkinkan), dalam pembuatan juklak juknis, SOP harus responsif gender

  

Pendampingan teknis kegiatan responsif gender oleh Kementerian PPdan PA Pelatihan TOT personil Kementerian Kehutanan Penandatanganan MOU Kementerian PPdan PA dan Kementerian Kehutanan (No. NK.13/Menhut-II/2011 dan No. 30/MPP-PA/D.I/08/2011 tentang Peningkatan Efektivitas PUG di Bidang Kehutanan pada tgl 3 Agustus 2011)

Penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian KPP dan PA


No

Eselon I

Kegiatan

Komponen

1

Ditjen Planologi

Penataan batas kawasan hutan

Inventarisasi trayek batas kawasan hutan

2

Ditjen BUK

Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL

Diklat Ganis PHPL Bidang BUK

3

Ditjen PHKA

Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Workshop, pembinaan, bintek

4

Ditjen BPDAS dan PS

Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengambangan Kelembagaan danEvaluasi DAS

Pembuatan KBR

5

BP2SDMK

Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan

Pengembangan model Penyuluhan Kehutanan RG

No

Eselon I

Kegiatan

Komponen

6

Badan Litbang

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sosialisasi Penerapan PUG Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

7

Inspektorat Jenderal

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Persiapan pelaksanaan pelatihan kantor sendiri

8

Sekretariat Jenderal Penyelenggaraan administrasi keuangan

Akutansi keuangan negara dan inventarisasi kekayaan negara


Pembahasan workplan Pokja PUG  Pembahasan GAP, GBS, TOR responsif Gender 2013  Penyusunan Pedoman Evaluasi PUG Bidang Kehutanan  Penyusunan Pedoman Data Terpilah Gender Bidang Kehutanan 

No

Eselon I

Kegiatan

Komponen

1

Ditjen Planologi

Penyusunan Data dan Informasi SDH

Inventarisasi SDH

2

Ditjen BUK

Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL

Diklat Ganis PHPL Bidang BUK

3

Ditjen PHKA

- Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan - Dukungan manajemen

-Sosialisasi KSDHAE - Raker Manggala Agni

4

Ditjen BPDAS dan PS

Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengambangan Kelembagaan danEvaluasi DAS

Pembuatan KBR

5

BP2SDMK

Peningkatan Penyuluhan Kehutanan

Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.


No

6

Eselon I

Badan Litbang

Kegiatan

Penerapan PUG Bidang Litbang Kehutanan

Komponen

-Workshop penulisan proposal Litbang berperspektif Gender - Kegiatan Sub Pokja PUG

7

Inspektorat Jenderal

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

8

Sekretariat Jenderal Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

-Persiapan pelaksanaan pelatihan kantor sendiri - Audit Kinerja sesuai PKPT Responsif Gender

-Pemetaan peserta Juknis -Sosialisasi Juknis

Terimakasih


PENGERTIAN GENDER Sosialisasi Peran Perempuan pada Konservasi Sumber Daya Alam Hutan & Ekosistemnya 2013

Recommend Documents