RUMUSAN RAPAT KOORDINASI TERPADU PERIKANAN BUDIDAYA 2017 Banten, 7 - 10 Mei 2017
Rapat Koordinasi Terpadu Perikananan Budidaya 2017 dilaksanakan pada tanggal 7 - 10 Mei 2017 di Grand Serpong Hotel, Kota Tangerang Selatan - Banten. Pertemuan dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya pada tanggal 8 Mei 2017. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Pejabat dari Bappenas, Kemenkeu, Kemendes, BPN, Sekretariat Jenderal KKP, Inspektorat Jenderal KKP, Pakar Bidang Perikanan Budidaya, Pejabat Eselon II, dan staf lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, 32 (tiga puluh dua) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, 180 (seratus delapan puluh) Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Setelah mendengar dan memperhatikan : Arahan dan sambutan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan narasumber lainnya serta hasil sidang kelompok, maka pokok-pokok hasil Rapat Koordinasi Terpadu Perikanan Budidaya 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut : A. PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) TA. 2018 1. SBK yang disusun adalah standar biaya keluaran khusus untuk produksi benih yang dihasilkan di lingkup UPT dan UPTD Provinsi yang didistribusikan ke masyarakat. 2. Tujuan disusunnya SBK dimaksud adalah untuk menentukan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan standar biaya keluaran benih bermutu: a. Ikan air payau yang akan didistribusikan ke masyarakat dengan sub keluaran komoditas benih Udang Windu, Udang Vaname, Bandeng, Nila Salin, Kepiting, dan Rajungan b. Ikan air tawar yang akan didistribusikan ke masyarakat dengan sub keluaran komoditas benih Lele, Patin, Gurame, Ikan Mas dan Nila c. Ikan air laut yang akan didistribusikan ke masyarakat dengan sub keluaran komoditas benih Kerapu, Bawal Bintang, dan Kakap Putih 3. Hasil pembahasan SBKK dengan output tersebut, selanjutnya akan diusulkan ke Biro Keuangan, Setjen KKP pada tanggal 8 Mei 2017 untuk selanjutnya diusulkan ke Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
1
B. VALIDASI DATA STATISTIK TAHUN 2016 1. Telah dilakukan pengumpulan dan validasi data produksi perikanan budidaya di 34 provinsi secara berjenjang dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perikanan Budidaya. 2. Pengumpulan data kedepan akan sangat tergantung pada sistem satu data KKP. Semua data akan terintegrasi pada aplikasi satu data. Diakui bahwa masih ada kelemahan dalam satu data yaitu masih sangat kurangnya jumlah pengolah data atau enumerator di lapangan. Untuk menyikapi hal ini dan untuk meningkatkan kualitas data statistik perikanan budidaya maka setiap Kabupaten/Kota maka perlu kiranya provinsi ataupun kabupaten/kota menganggarkan rekrutmen enumerator melalui APBD-nya. 3. Sampai saat ini sistem satu data KKP sudah sampai pada tahap validasi dan verifikasi data dari lapangan. Kelengkapan dan kelogisan data sudah mulai di verifikasi oleh petugas validator pusat. Untuk petugas validator pada tingkat provinsi dan kab./kota usulannya baru mencapai 60% dari jumlah semua provinsi. Disamping itu masih terdapat masalah dalam penganggaran sehingga pelatihan untuk validator provinsi, kab./kota belum terlaksana; 4. Perlunya dilakukan pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi/kab/kota sampai dengan tingkat kecamatan terkait daftar data Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di awal tahun. Data tersebut sebagai dasar untuk meng-update data kerangka survei serta penentuan desa sampel dan RTP sampel yang akan digunakan untuk pengumpulan data triwulanan, sehingga data yang dikumpulkan lebih jelas menggambarkan kondisi di lapangan dan dapat ditelusuri. C. SAKIP DJPB TRIWULAN I TAHUN 2017 1. Diperlukan adanya sinergitas penerapan SAKIP di kantor pusat maupun kantor
daerah (UPT) guna meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. 2. Beberapa komponen SAKIP yang harus dilengkapi sebagai berikut: a. Perjanjian Kinerja (PK) satker UPT level II - V. b. Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi sampai dengan triwulan I yang ditandatangani Kepala Balai. c. Manual IKU level III - V (SK Penetapan IKU) d. LKj Triwulan I e. SK Tim Pengelola Manajemen Kinerja D. BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2017 1. Sosialisasi bantuan pemerintah ditujukan kepada kab/kota yang menerima bantuan pemerintah pada tahun 2017. Sosialisasi ini sebagai salah satu sarana untuk memberikan penjelasan kepada kab/kota tentang rambu-rambu yang harus dipatuhi pada saat pelaksanaan pemberian bantuan dan pada saat
pelaporan hasil pelaksanaan bantuan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. 2. Bantuan pemerintah lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2017 antara lain: a. Bantuan benih ikan (100 juta ekor). b. Restocking perairan umum (20 lokasi). c. Bantuan Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan Bagi Penangkap Benih Lobster di Provinsi NTB (1664 paket). d. Bioflok (103 paket). e. Minapadi (210 paket). f. Bantuan sarana dan prasarana budidaya (710 paket). g. Asuransi usaha budidaya (3300 Ha). h. Excavator (48 unit). i. Revitalisasi KJA (250 paket). j. Revitalisasi kawasan budidaya (80 paket). k. Bantuan pakan mandiri (240 paket). 3. Ditjen Perikanan Budidaya telah menetapkan 10 (sepuluh) petunjuk teknis bantuan pemerintah bagi pelaksanaan bantuan pemerintah tersebut sebagai berikut: a. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 29/PERDJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. b. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 30/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Premi Asuransi Perikanan Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil. c. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 50/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2017. d. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 53/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Budidaya Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2017. e. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 54/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Budidaya Berbasis Kelembagaan Tahun 2017. f. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 52/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2017. g. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 42/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Revitalisasi Keramba Jaring Apung Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2017. h. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 36/PERDJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Alat Berat Tahun 2017.
3
i.
j.
Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 43/PERDJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Revitalisasi Kawasan Perikanan Budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2017. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 51/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Minapadi Tahun Anggaran 2017.
4. Perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan secara optimal oleh provinsi, kabupaten/kota, serta mengedepankan peran penyuluh (penyuluh PNS dan PPB) dalam pembinaan dan pendampingan pembudidaya ikan khususnya penerima bantuan pemerintah, sehingga stimulasi usaha yang diberikan pemerintah akan memberikan dampak yang positif. 5. Dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan budidaya diharapkan untuk dapat mendorong pembudidaya ikan dimasing-masing provinsi/kabupaten/kota-nya menjadi berbadan hukum koperasi. E. SKPT (SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU) LINGKUP DJPB 1. DJPB mendapat mandat untuk membangun SKPT di tiga lokasi antara lain: Sabang, Rote Ndao dan Sumba Timur. 2. Guna membangun SKPT tersebut diperlukan pembentukan Pokja yang diharapkan peran provinsi salah satunya terkait administrasi status lahan di lokasi SKPT dan forum sinkronisasi SKPT yang dihadiri oleh pejabat terkait (Bupati, Kadis dll) untuk memetakan peran masing-masing. 3. Kelompok penerima bantuan pemerintah di SKPT harus terdaftar di dinas setempat dan telah diverifikasi oleh KKP serta berbadan hukum. 4. Dibutuhkan RPJM pada pelaksanaan SKPT dan rincian kegiatan yang dapat diubah tanpa mengubah pagu anggaran (disesuaikan dengan kondisi lapangan). 5. Perlunya pendampingan dari Itjen KKP untuk memastikan bahwa pelaksanaan SKPT DJPB dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. F. STRATEGI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA 1. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2015 - 2019 difokuskan pada: (i) Ketahanan pangan; (ii) Peningkatan daya saing dan nilai tambah; (iii) Memelihara keberlanjutan pembangunan; dan (iv) Pembangunan kelautan. 2. Kebijakan pembangunan perikanan budidaya diarahkan pada pembangunan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan fokus pada 3 aspek utama pembangunan, yaitu: a. Teknologi produksi, dengan arah untuk peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan budidaya. b. Sosial ekonomi, dengan arah untuk ketahanan pangan dan gizi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
c. Lingkungan, dengan arah kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya. 3. Dalam upaya mensukseskan pelaksanaan kebijakan pembangunan perikanan budidaya, maka diperlukan peningkatan dukungan dan sinergitas antara Eselon I lingkup KKP, kementerian/instansi terkait, maupun pihak terkait lainnya, diantaranya: a. Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa-Kemendes, terkait Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis Perikanan Budidaya. b. Badan Pertanahan Nasional, terkait Sertifikat Hak atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHaTKAN). c. Pakar bidang perikanan budidaya, terkait Strategi Penguatan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Perikanan Budidaya nasional. d. Bappenas, terkait dukungan Kebijakan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan. e. Ditjen Anggaran-Kemenkeu, terkait Rambu-Rambu Penyusunan Anggaran. f. Direktorat PNBP-Kemenkeu, terkait pengelolaan PNBP. g. Sekretrariat Jenderal, terkait: (i) Fokus Prioritas Rencana Kinerja KKP; (ii) Upaya Satgas SPIP KKP mewujudkan Pengendalian Intern yang handal; dan (iii) Pembahasan Usulan Perubahan PP 75. h. Inspektorat Jenderal, terkait: (i) Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup KKP dan (ii) Identifikasi Risiko pada Kegiatan Prioritas. 4. Meningkatkan penguatan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian produksi perikanan budidaya nasional berupa kebijakan pembangunan daerah yang mendorong pembangunan dan pengembangan perikanan budidaya. 5. Perlu ditingkatkannya sinergitas untuk memperoleh dukungan kementerian dan lembaga lain yang terkait, termasuk lembaga pembiayaan. 6. Perlu adanya dukungan pemerintah berupa: (i) konsistensi dan dukungan regulasi, (ii) keterlibatan pelaku usaha/swasta dalam penyusunan kebijakan, dan (iii) pengenalan produk perikanan ke pasar internasional. Tangerang Selatan, 10 Mei 2017 Tim Perumus
5
