BULAN Mei 2017 JUNI 2017

BULAN Mei 2017

JUNI 2017

Ringkasan Eksekutif

Utang Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp3.672,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8%). Penambahan utang neto selama bulan Mei 2017 sebesar Rp4,92 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp11,03 triliun dan pelunasan pinjaman (neto) sebesar Rp6,11 triliun. Selama bulan Mei 2017, telah dilakukan lelang penerbitan SBN dengan total penerbitan (bruto) mencapai Rp38,09 triliun, sedangkan penarikan pinjaman (bruto) sebesar Rp1,24 triliun. Pembayaran kewajiban utang di bulan Mei 2017 mencapai sebesar Rp62,98 triliun, terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp39,89 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp23,09 triliun. Indikator risiko utang bulan Mei 2017 menunjukkan sedikit perubahan untuk risiko tingkat bunga dimana variable rate ratio berada level 11,3 dan refixing rate di level 19,3. Sedangkan indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 37,2% menjadi 38,6% dari total outstanding. Dibanding bulan sebelumnya, rata-rata perdagangan SBN di pasar sekunder bulan Mei 2017 cenderung meningkat. Porsi kepemilikan oleh asing atas SBN yang dapat diperdagangkan di bulan Mei 2017 mencapai 39,15%. Mayoritas investor asing masih memegang SBN dengan jangka menengah-panjang (diatas 5 tahun). Imbal hasil SUN (domestik maupun SUN Valas) pada akhir bulan Mei turun dibanding posisi akhir tahun 2016, rata-rata penurunan mencapai 59 bps untuk SUN domestic dan 17 bps untuk SUN berdenominasi USD.

Kementerian Keuangan

Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum 1. Latar Belakang (1) 2. Latar Belakang (2) 3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. Jenis-jenis Utang (1) 5. Jenis-jenis Utang (2) 6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

17.

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 18. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 19.

Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 (Grafik)

20.

Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 31 Mei 2017

21.

Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017

22.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1)

23.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2)

24.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik)

25.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

26.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

27.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya

Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit 7. APBN 2012-2017 8. Cashflow Pembiayaan 2012-2017 9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017 10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2012-2017 11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2017 12. Realisasi Penerbitan SBN 2017 13. Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017 14. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2012-2017 15. Pinjaman Tunai APBN 2017 16. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017


Daftar Isi Isi Daftar 28.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

29.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

30.

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31. Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 33. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2007-2017 34. Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Mei 2017 35. Program Debt Switch dan Buyback SBN 36. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap 37. Pemanfaatan Pinjaman 38. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 39. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2007 – 2017 40. Indikator Risiko Utang 2012-2017

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 41.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 dan 2017

42.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 (Grafik)

43.

Realisasi Pembayaran Utang Denominasi TA 2016 dan 2017

44.

Rasio Pembayaran Bunga Utang Neto

45.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang Neto

46.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

47.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

48.

Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

49.

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)

Pemerintah

Per

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 50.

Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

51.

Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder Kementerian Keuangan

Daftar Isi 52.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (Grafik)

66.

Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN

53.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

67.

Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

54.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)

68.

Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 31 Maret 2017)

55.

Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

69.

Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2017)

56.

Spread terhadap UST- Jan 27

70.

57.

Spread terhadap UST- Feb 47

Realisasi dan Proyeksi Outstanding Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2017)

58.

Spread terhadap 7Y Euro Midswap

59.

Spread terhadap 10Y Euro Midswap

60.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

61.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

Bagian 7 Penjaminan Pemerintah 62.

Definisi Kewajiban Penjaminan

63.

Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah

64. 65.

Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan 71. Rating Indonesia 72. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) 73. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2) 74. Performa Sovereign Rating Indonesia (1) 75. Performa Sovereign Rating Indonesia (2) 76. Opini BPK tentang Laporan Keuangan 77. Kesimpulan

Bagian 9 Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas Maksimal Ekstra Slide Penjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default 78. Utang Luar Negeri Indonesia Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini


Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum


Latar Belakang (1)  Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.  Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:

Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:  Penciptaan kesempatan kerja;  Penurunan angka kemiskinan;  Penguatan pertumbuhan ekonomi.  Menciptakan keamanan. 

 Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.  Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:     

Menjaga stimulus fiskal misalnya melalui pembangunan infrastruktur; misalnya pembangunan jalan, bandara, Bendungan, Sanitasi dan Air Bersih, Jalur Kereta Api, Irigasi dan Perumahan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), BOS, Raskin, PKH, Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 5 %; Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Kementerian Keuangan

Latar Belakang (2)  Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:

Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);  Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik. 

 Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;  Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: 

 



Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN


Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang  Tujuan   

Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali; Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk mendukung terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang; Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 Kebijakan     





Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman; Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya utang dalam jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal; Mengoptimalkan bauran mata uang (currency mix) dalam penerbitan SBN dengan mengutamakan penerbitan dalam mata uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer; Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik; Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui cash buyback dan debt switch untuk mengingkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi Asset Liability Management (ALM) dalam upaya untuk menjaga keseimbangan makro; Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah; Mengoptimalkan penggunaan pinjaman untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN dan pemanfaatan pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan. Kementerian Keuangan

Jenis-jenis Utang (1)  Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 





Pinjaman Tunai: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai SDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman Kegiatan: Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyekproyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri 

 

Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.


Jenis-jenis Utang (2)  Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & non-

tradable, fixed & variable : 

Surat Utang Negara (SUN)  Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek  Obligasi Negara (> 1 thn) 





(s.d.12 bln);

Coupon Bond  Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds.  Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Alkhadamat dan Wakalah.  SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S/Islamic T-Bills);  SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.


Landasan Hukum Pengelolaan Utang  Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;  Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;  Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah;  Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;  Peraturan Presiden No 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN 

 Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:    

Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan

Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit

APBN 2012–2017 [ Triliun Rupiah ]

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak /II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar negeri b. Subsidi II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa / III. Suspend C. / Keseimbangan Primer D. Surplus / (Defisit) Anggaran (A-B) /Rasio Defisit APBN thd PDB (%) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan

2012 1,338.1 1,332.3 980.5 351.8 5.8 1,491.4 1,010.6 100.5 70.2 30.3 346.4 480.6 0.2 (52.8) (153.3) (1.9) 175.2 137.0 38.1 21.9

LKPP / Audited 2013 2014 1,438.9 1,550.5 1,432.1 1,545.5 1,077.3 1,146.9 354.8 398.6 6.8 5.0 1,650.6 1,777.2 1,137.2 1,203.6 113.0 133.4 98.7 118.8 14.3 14.6 355.0 392.0 513.3 573.7 0.1 (0.1) (98.6) (93.3) (211.7) (226.7) (2.3) (2.3) 237.4 248.9 219.3 253.2 18.1 (4.3) 25.7 22.2

2015 1,508.0 1,496.0 1,240.4 255.6 12.0 1,806.5 1,183.3 156.0 141.9 14.1 186.0 623.1 0.1 (142.5) (298.5) (2.6) 323.1 378.3 (55.2) 24.6

2016 1,555.9 1,546.9 1,285.0 262.0 9.0 1,864.3 1,154.0 182.8 167.8 15.0 710.3 (125.6) (308.3) (2.5) 334.5 403.0 (68.5) 26.2

APBN 2017 1,750.3 1,748.9 1,498.9 250.0 1.4 2,080.5 1,315.5 221.2 205.5 15.7 160.1 764.9 (109.0) (330.2) (2.4) 330.2 384.7 (54.5) 0.0

Sumber: - LKPP (DJPBN-Kemenkeu) - APBN / APBN-P (DJA-Kemenkeu)


Cashflow Pembiayaan 2012-2017 [ Dalam Miliar Rupiah ] LKPP

APBN

2012

2013

2014

(357,337)

(393,596)

(475,561)

(606,896)

(725,739)

(648,128)

Defisit

(153,301)

(211,673)

(226,692)

(298,495)

(308,341)

(330,168)

Pembayaran Utang

Kebutuhan Pembiayaan

2015

2016

2017

(174,421)

(160,421)

(237,030)

(226,261)

(322,549)

(263,138)

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara

(123,193)

(103,075)

(174,468)

(160,125)

(253,540)

(197,042)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri

(51,115)

(57,204)

(62,421)

(65,995)

(68,726)

(65,082)

(113)

(141)

(141)

(141)

(283)

(1,013)

(29,616)

(21,502)

(11,839)

(82,140)

(94,849)

(54,823)

379,195

419,317

497,762

631,509

751,902

648,128

315,214

383,643

492,762

607,177

725,558

647,828

282,897

327,748

439,097

522,382

660,799

597,035

227,174

269,013

353,093

409,361

518,353

477,335

55,724

58,735

86,003

113,021

142,446

119,700

Pinjaman Program

31,403 15,003

55,280 18,426

52,575 17,777

83,821 55,085

63,424 35,325

48,293 13,300

Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat

16,400

36,853

34,798

28,737

28,099

34,993

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pembiayaan Non Utang Sumber Pembiayaan Utang Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

913

616

1,091

974

1,335

2,500

63,981

35,674

4,999

24,331

26,343

300

21,858

25,722

22,201

24,613

26,162

0

Net / Cash Flow Pembiayaan

175,158

237,395

248,893

323,108

334,503

330,168

Utang Neto

140,793

223,222

255,732

380,916

403,009

384,690

159,704

224,673

264,629

362,257

407,259

399,993

800

474

950

832

1,052

1,487

34,366

14,172

Non Utang Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan

Surat Berharga Negara Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto

(6,840)

(57,808)

(68,506)

(54,523)

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu) **) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dari Pembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang


Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017   [ Triliun Rupiah ] 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80) (100) (120) (140) (160) (180) (200) (220) (240) (260) (280) (300) (320) (340) (360) (380)

Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.

[ % thd. PDB ] 4

407

400

362 3 265

2

225 160

1

34

(153)

(19)

19

14 (212)

(1)

(9)

-

(7) (227)

(298)

(58)

(308)

(4)

(69)

(330)

(15)

(55)

(2.3)

(1)

(2)

(1.9) (2.3) (2.6)

(2.5)

(2.4) (3)

(4)

2012 SBN (neto)

2013 Pinjaman DN & LN (neto)

2014 Non-Utang (neto)

2015 Surplus (Defisit) APBN

2016

2017* Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu) **) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dari Pembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang


Defisit Anggaran di berbagai Negara 2012-2017

Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2017 & Ministry of Finance Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2012 – 2016 menggunakan data LKPP dan 2017 menggunakan data APBN



Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.



UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2017 (miliar Rp)

No.

Uraian

APBN

(1)

(2)

(3)

Realisasi s.d. tgl 31 Mei 2017 Nominal % (4)

Sisa dari Pagu

(5) = (4) : (3)

Nominal

%

(6) = (3) - (4)

(7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang

221,194.6

98,993.9

44.8

122,200.64

55.2

1 Bunga Utang Dalam Negeri

205,479.4

91,791.2

44.7

113,688.17

55.3

2 Bunga Utang Luar Negeri *) B. Pembiayaan Utang I Surat Berharga Negara (Neto)

15,715.2 384,690.5 399,992.6

7,202.7 194,859.9 210,188.3

45.8 50.7 52.5

8,512.47 189,830.62 189,804.26

54.2 49.3 47.5

II Pinjaman (Neto)

(15,302.1)

(15,328.4)

100.2

26.36

(0.2)

1,486.8

32.9

2.2

1,453.88

97.8

2,500.0

270.0

10.8

2,230.03

89.2

(1,013.2)

(237.1)

23.4

(776.15)

76.6

(16,788.9)

(15,361.3)

91.5

(1,427.53)

8.5

48,293.2

10,253.8

21.2

38,039.45

78.8

i. Pinjaman Tunai

13,300.0

5,342.4

40.2

7,957.60

59.8

ii. Pinjaman Kegiatan

34,993.2

4,911.4

14.0

30,081.85

86.0

(65,082.1)

(25,615.1)

39.4

(39,466.98)

60.6

1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) A. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) B. Pembayaran Cicilan Pokok PDN

2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) A. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

B. Pembayaran Cicilan Pokok PLN Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 61,87 Miliar


Realisasi Penerbitan SBN 2017 (dalam juta Rupiah)

Uraian

Target APBN

Nominal Realisasi (31 Mei 2017)

% Realisasi (Target APBN)

SBN Netto*

399,992,586

210,188,339

52.55%

SBN Jatuh Tempo 2017

284,842,264 3,000,000

136,334,436

47.86% 0.00%

684,835,000

346,522,775

50.60%

- Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2017 (Gross)** SUN SUN Domestik - ON - SPN - Private Placement - SUN RITEL SUN Valas - SUN Valas USD - SUN Valas Domestik - SUN Valas Yen - SUN Valas EUR

232,053,508 184,130,000 88,080,000 96,050,000

SBSN

114,469,267

SBSN Domestik SBSN Valas

47,923,508 47,197,500 726,008

74,500,267 39,969,000

*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga **) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch


Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017 Nominal Dalam Juta Rupiah Tanggal Tanggal Metode Lelang/ Setelmen/Settl Penerbitan/ Pricing ement Date Issuance Method Date

Seri/Series

Jatuh Kupon/Imbala Tempo/Maturity n - Coupon Date

Low est Incoming Yield/Price

Highest Incoming WAY Aw arded Yield/Price

Highest Aw arded Yield/Price

G r a n d T o t a l s.d. 28 April 2017 2-May-17

4-May-17

Lelang

12-May-17

Lelang

816,405,035

308,430,275

03-Nov-17

Diskonto

5.43750%

6.50000%

5.50538%

4,988,000

2,000,000

2.49

PBS013

15-May-19

6.25000%

6.90625%

7.15625%

6.92955%

2,866,000

820,000

3.50

PBS014

15-May-21

6.50000%

6.93750%

7.25000%

7.04090%

1,220,000

710,000

1.72

PBS011

15-Aug-23

8.75000%

7.31250%

7.62500%

-

644,000

-

-

PBS012

15-Nov-31

8.87500%

7.87500%

8.12500%

7.94991%

2.26

18-May-17

Lelang

26-May-17

Lelang

545,000 4,075,000

11-Aug-17

Diskonto

4.90000%

5.29000%

4.97260%

5.05000%

5,630,000

5,000,000

1.13

SPN12180511

11-May-18

Diskonto

5.70000%

6.18000%

5.84625%

5.90000%

5,360,000

2,300,000

2.33

FR0061

15-May-22

7.00000%

6.69000%

6.80000%

6.71947%

6.74000%

5,129,000

2,400,000

2.14

FR0074

15-Aug-32

7.50000%

7.45000%

7.60000%

7.52402%

7.55000%

4,094,500

2,850,000

1.44

FR0072

15-May-36

8.25000%

7.79000%

8.00000%

7.82987%

7.84000%

3,978,700

1,450,000

2.74

24,192,200

14,000,000

SPNS03112017

03-Nov-17

Diskonto

5.34375%

6.15625%

5.43734%

5,870,000

2,000,000

2.94

PBS013

15-May-19

6.25000%

6.81250%

7.46875%

6.98620%

2,191,000

1,980,000

1.11

PBS014

15-May-21

6.50000%

7.09375%

7.40625%

-

651,000

-

-

PBS011

15-Aug-23

8.75000%

7.25000%

7.62500%

7.35985%

682,600

445,000

1.53

PBS012

15-Nov-31

8.87500%

7.87500%

8.06250%

7.99133%

1.00

Total 23-May-17

1,233,700 10,951,700

SPN03170811

Total 16-May-17

Bid to cover ratio

SPNS03112017

Total 9-May-17

Total Penaw aran Total Penaw aran/ Diterima/ Aw arded Incoming Bid Bid

1,592,500

1,592,500

10,987,100

6,017,500

SPN03170825

25-Aug-17

Diskonto

4.85000%

5.20000%

4.95988%

5.00000%

5,670,000

3,250,000

1.74

SPN12180201

01-Feb-18

Diskonto

5.50000%

6.00000%

5.60900%

5.70000%

5,450,000

1,600,000

3.41

FR0059

15-May-27

7.00000%

6.92000%

7.10000%

6.92116%

6.93000%

9,371,100

2,100,000

4.46

FR0074

15-Aug-32

7.50000%

7.34000%

7.58000%

7.35253%

7.37000%

8,562,800

3,100,000

2.76

FR0072

15-May-36

8.25000%

7.52000%

7.80000%

7.57683%

7.59000%

14,819,600

3,950,000

3.75

43,873,500 90,004,500 906,409,535

14,000,000 38,092,500 346,522,775

Total G r a n d T o t a l Periode Mei 2017 G r a n d T o t a l s.d. 31 Mei 2017

Informasi lebih lanjut dapat melalui website: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1449


Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2012-2017 [triliun rupiah] LKBA 999.01 JENIS PEMBIAYAAN

2012

2013

2014

2017 2015

2016*)

APBN

Realisasi Per Mei Nominal

TOTAL

%

32.32

50.05

52.62

82.66

61.99

50.79

10.52

3.34

4.51

4.28

5.95

4.66

3.82

0.79

15.00

18.39

17.77

55.08

35.32

13.30

5.34

equivalent dlm miliar USD

1.55

1.55

1.48

3.89

2.65

1.00

0.40

a. World Bank b. A D B

8.62 5.81

9.60 4.90

9.22 4.86

30.22 19.29

14.73 13.28

-

5.34 -

0.0% 0.0%

-

3.89 -

1.24

2.15

1.40

-

-

0.0% 0.0%

e. I D B f. GERMANY

0.57 -

-

2.44

3.42

5.91

-

-

0.0% 0.0%

2. Pinjaman Proyek

16.40

31.12

33.76

26.80

25.41

34.99

4.91

14.0%

1.70

2.91

2.71

2.00

1.91

2.63

0.37

0.91

0.54

1.09

0.78

1.26

2.50

0.27

0.09

0.05

0.09

0.06

0.09

0.19

0.02

equivalent dlm miliar USD 1. Pinjaman Program

c. JAPAN d. FRANCE

equivalent dlm miliar USD 3. Pinjaman Dalam Negeri equivalent dlm miliar USD Sumber/Catatan: *) Angka Sementara -) APBN (DJA-Kemenkeu)


20.7% 40.2%

10.8%

Pinjaman Tunai APBN 2017 (Juta USD)

Lender/Program

400.00

400.00

400.00

223.50

-

223.50

-

167.62

-

167.62

-

208.88

-

Masih dalam proses Penjajakan

208.88

-

Total

1,000.00

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan

II KfW -

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan (Sub-program I) *)

III AFD -

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan *)

IV Lainnya -

Realisasi

400.00

I World Bank -

Nominal Loan

400.00

*) Nilai komitmen lender dalam EUR. Equiv USD per 31 Mei 2017 Kementerian Keuangan

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016 2011

2012

2013

2014

2015

2016

90

83.8

70

[ triliun Rupiah ]

50

55.3 33.7

63.4

52.6

31.4

30 10

15.3

-10 -30 -50

-5.8 -17.8 -47.3

-10.4

-12.4

-23.5 -51.1

-57.2

-70

-62.4

-66.0

-68.7

-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

[ triliun Rupiah ] 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Penarikan Pinjaman LN, bruto

33.75

31.40

55.28

52.58

83.82

63.42

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

(47.32)

(51.12)

(57.20)

(62.42)

(65.99)

(68.73)

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

(17.80)

(23.46)

(5.81)

(12.35)

15.25

(10.42)

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN Kementerian Keuangan

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017 APBN NEGARA A. Organisasi Internasional

Juta USD

Miliar IDR

Realisasi per 31 Mei 2017 Juta USD Miliar IDR

%

688.24

9,153.56

132.35

1,763.80

35.9%

311.11

4,137.70

71.99

958.93

19.5%

ADB

125.36

1,667.22

26.39

351.66

7.2%

IDB

210.19

2,795.59

16.11

214.70

4.4%

IFAD

23.79

316.47

3.36

44.72

0.9%

AIIB

17.79

236.58

14.50

193.78

1,942.83

25,839.61

236.48

3,147.55

64.1%

JAPAN

591.59

7,868.09

44.92

595.12

12.1%

CHINA

263.19

3,500.49

58.20

776.56

15.8%

FRANCE

194.07

2,581.16

37.80

503.73

10.3%

KOREA

105.82

1,407.40

14.98

198.52

4.0%

GERMANY

24.25

322.53

1.25

16.70

0.3%

SPAIN

21.22

282.24

13.10

175.00

3.6%

SINGAPORE

267.97

3,564.02

49.58

660.39

13.4%

Negara Lainnya

474.71

6,313.68

16.65

221.53

4.5%

2,631.07

34,993.17

368.84

4,911.35

100.0%

WORLD BANK (IBRD & IDA)

B. Creditor Country

TOTAL


Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 2012

2013

2014

2015

2016

#)

April

Angka dalam Triliun Rupiah

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah

2017 Mei

###)

Nominal

%

1,977.71

2,375.50

2,608.78

3,165.13

3,515.46

3,667.41

3,672.33

100.0%

616.61

714.44

677.56

755.12

734.85

734.71

728.60

19.8%

614.81

712.17

674.33

751.04

729.71

729.62

723.44

19.7%

359.80

383.53

334.62

340.63

315.07

317.50

312.18

8.5%

230.23

288.29

292.33

360.04

368.92

368.27

367.08

10.0%

24.37

40.00

47.15

50.20

45.61

43.09

43.40

1.2%

0.41

0.35

0.24

0.17

0.10

0.76

0.78

0.0%

1.80

2.27

3.22

4.08

5.13

5.10

5.17

0.1%

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,410.01

2,780.61

2,932.69

2,943.73

80.2%

264.91

399.40

456.62

658.92

766.58

792.23

780.18

21.2%

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,751.09

2,014.03

2,140.47

2,163.55

58.9%

204.52

194.89

209.71

229.44

261.64

275.19

275.68

100.0%

63.76

58.61

54.47

54.74

54.69

55.13

54.70

19.8%

63.58

58.43

54.21

54.44

54.31

54.75

54.31

19.7%

37.21

31.47

26.90

24.69

23.45

23.82

23.44

8.5%

23.81

23.65

23.50

26.10

27.46

27.63

27.56

10.0%

2.52

3.28

3.79

3.64

3.39

3.23

3.26

1.2%

0.04

0.03

0.02

0.01

0.01

0.06

0.06

0.0%

0.19

0.19

0.26

0.30

0.38

0.38

0.39

0.1%

140.76

136.27

155.24

174.70

206.95

220.06

220.98

80.2%

Angka dalam Miliar US Dolar

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)

Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial

27.39

32.77

36.71

47.76

57.05

59.45

58.57

21.2%

113.36

103.51

118.54

126.94

149.90

160.61

162.42

58.9%

9,670

12,189

12,440

13,795

13,436

13,327

13,321

#)

Angka LKPP Audited Termasuk SUN Valas Domestik ###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 45,27 triliun ##)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 (Grafik) [ Triliun Rupiah ]

729

3,200

735

755

2,700

678

2,200

714 1,700

617

2,944

2,781 2,410

1,200 1,931 1,661

700

1,361

200 2012

2013

2014

2015

SBN

2016#)

2017*)

Pinjaman

[ triliun Rupiah dan % ] Tahun Pinjaman

2012

2013

2014

2016#)

2015

2017*)

617

31%

714

30%

678

26%

755

24%

735

21%

729

20%

SBN

1,361

69%

1,661

70%

1,931

74%

2,410

76%

2,781

79%

2,944

80%

Total Utang Pemerintah Pusat

1,978

100%

2,375

100%

2,609

100%

3,165

100%

3,515

100%

3,672

100%

Catatan: #) Angka LKPP Audited *) Angka Sementara


Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 31 Mei 2017 [triliun Rupiah] 350

Pinjaman

300

70

78

SBN

250 58

200

76

28 37

18

123

100

24 143 75

100

124 20

16 66

29

97

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

90 7 26

52

2017

5

17 3

2

42

49

2 7

1 15 2041-2055

182 153

2040

177

237 12

2039

152

215

2038

202

100

21

2037

246

2036

45 241

50

32 48

2035

150

8

41

61

Tahun

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028 2029

Pinjaman SBN

31% 69%

22% 78%

24% 76%

33% 67%

23% 77%

25% 75%

24% 76%

16% 84%

23% 77%

15% 85%

16% 84%

24% 76%

Tahun Pinjaman SBN

2030 41% 59%

2031 12% 88%

2032 20% 80%

2033 24% 76%

2034 11% 89%

2035 22% 78%

2036 5% 95%

2037 7% 93%

2038 3% 97%

2039 18% 82%

2040 8% 92%

17% 83%

2041-55 3% 97%


Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017 SURAT BERHARGA NEGARA A. Dapat Diperdagangkan 1. Denominasi Rupiah a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas Global (dalam juta US$) b. SUN Valas Domestik (dalam juta US$) c. SBSN Valas (dalam juta US$) d. SUN Valas (dalam juta JPY) e. SUN Valas (dalam juta EUR) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI d. SPNS/ Private Placement e. SBR002 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1) - Asumsi Kurs (IDR/EUR1)

Dec'12

Dec'13

Des'14

Des'15

1,085,173

1,394,652

1,666,576

2,120,762

820,266

995,252

1,209,960

757,231 22,820 1,263 610,393 122,755

908,078 34,050 751,273 122,755

63,035 62,840 195 264,907 22,950 2,650 155,000

87,174 78,541 8,633 399,400 26,950 190 4,150 155,000

-

Dec-2016

31-Mar-17

30-Apr-17

31-May-17

2,542,692

2,676,994

2,696,849

2,709,296

1,461,846

1,775,864

1,887,528

1,904,624

1,929,116

1,099,257 39,950 945,963 113,344

1,302,610 42,950 1,162,916 96,743

1,527,570 41,040 1,407,456 79,075

1,610,451 80,100 1,461,186 69,165

1,622,117 83,050 1,469,902 69,165

1,636,517 81,600 1,485,752 69,165

-

110,704 99,969 10,735 456,616 28,650 540 5,000 155,000 1,000

159,236 150,221 9,015 658,917 35,150 1,040 7,000 255,000 2,250

248,294 240,594 7,700 766,829 37,750 1,240 9,500 355,000 5,250

277,077 262,027 15,050 789,466 36,750 1,240 12,500 355,000 5,250

282,507 265,957 16,550 792,225 36,750 1,240 12,500 355,000 5,300

292,599 272,049 20,550 780,180 36,750 200 12,500 355,000 5,300

275,927

266,403

264,642

289,248

238,163

235,845

235,845

234,431

240,144

234,870

229,054

222,642

197,547

195,229

195,229

193,815

35,783

31,533

33,197

36,697 3,919

36,697 3,919

36,697 3,919

36,697 3,919

2,391

22,434 36,697 5,084 2,391

1,361,101

1,661,055

1,931,218

2,410,011

2,780,855

2,912,839

2,932,694

2,943,727

9,670 111.97

12,189 116.17

12,440.000 104.25 15,133.27

13,795.000 114.52 15,069.68

13,436.000 115.40 14,161.55

13,321.000 118.85 14,228.17

13,327.000 119.91 14,486.50

13,321.000 119.89 14,886.23

-


Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1) [ triliun IDR ]

NEGARA A. PINJAMAN

2012

2013

2014

2015

2016#)

Per Mei 2017 *) Nominal

% Total

616.70

714.44

677.56

755.12

734.85

728.60

19.8%

614.90

712.17

674.33

751.04

729.71

723.44

19.7%

1. BILATERAL

359.80

383.53

334.62

340.63

315.07

312.18

8.5%

a. Japan

256.10

254.71

212.78

215.28

197.62

196.98

5.4%

b. France

21.30

25.94

24.63

26.22

24.50

24.30

0.7%

c. Germany

20.00

23.71

21.34

22.29

24.72

24.78

0.7%

d. South Korea

6.59

12.21

15.16

19.76

19.73

19.50

0.5%

e. Tiongkok/China

7.56

10.77

11.60

13.01

13.56

13.51

0.4%

13.85

15.14

13.04

11.83

9.02

8.26

0.2%

g. Australia

8.03

9.19

8.31

8.06

7.06

6.95

0.2%

h. Spain

3.83

4.55

4.20

4.04

3.50

3.37

0.1%

i. Russia

1.36

3.20

3.55

3.78

3.46

3.30

0.1%

5.78

6.31

4.89

3.61

2.05

1.92

0.1%

15.40

17.80

15.12

12.75

9.86

9.31

0.3%

230.23

288.29

292.33

360.04

368.92

367.08

10.0%

a. Bank Dunia

122.53

163.77

175.03

221.78

231.93

234.68

6.4%

b. ADB

100.37

114.58

107.35

126.95

124.44

119.51

3.3%

c. IDB

5.09

7.22

7.35

8.62

9.88

9.95

0.3%

d. IFAD

1.26

1.80

1.85

2.08

2.22

2.31

0.1%

e. EIB

0.57

0.60

0.48

0.38

0.30

0.29

0.0%

f. NIB

0.31

0.34

0.27

0.23

0.16

0.15

0.0%

0.19

0.0%

- Pinjaman Luar Negeri

f. United States

*) j. United Kingdom k. Others 2. MULTILATERAL

g. AIIB

Catatan: #) Angka LKPP Audited *) Angka Sementara


Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2) [ triliun IDR ]

NEGARA

2012

2013

2014

2015

#

2016 )

Per Mei 2017 *) Nominal % Total

3. KOMERSIAL BANK

24.46

40.00

47.15

50.20

45.61

43.40

1.2%

a. United States

1.38

4.78

6.81

9.41

10.37

9.84

0.3%

b. Singapore

2.17

2.39

7.41

8.70

7.77

7.29

0.2%

c. France

2.80

5.54

7.41

7.48

8.40

7.79

0.2%

d. Netherlands

6.66

8.42

8.08

7.60

5.58

5.26

0.1%

e. Austria

7.79

9.12

6.98

5.84

4.60

4.51

0.1%

f. Russia

0.00

4.81

4.99

5.57

4.07

4.02

0.1%

g. United Kingdom

1.18

1.24

0.87

1.05

1.32

1.35

0.0%

h. Japan

0.10

0.33

0.66

0.96

0.59

0.42

0.0%

i. Taiwan

0.07

0.20

0.56

0.70

0.68

0.71

0.0%

*) j. Germany

0.11

0.49

0.68

0.66

0.56

0.53

0.0%

k. Others

2.19

2.69

2.70

2.24

1.67

1.68

0.0%

4. SUPPLIERS

0.41

0.35

0.24

0.17

0.10

0.78

0.0%

1.80

2.27

3.22

4.08

5.13

5.17

0.1%

B. SURAT UTANG NEGARA

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,410.01

2,780.61

2,943.73

80.2%

Denominasi Valas **)

264.91

399.40

456.62

658.92

766.58

780.18

21.2%

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,751.09

2,014.03

2,163.55

58.9%

1,977.80

2,375.50

2,608.78

3,165.13

3,515.46

3,672.33

100.0%

- Pinjaman Dalam Negeri

Denominasi Rupiah TOTAL UTANG

Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan

Posisi Pinjaman Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100% 90% 80%

16%

16%

17%

17%

16%

29%

32%

32%

31%

29%

27%

27%

2014

2015

2016 #)

May-17

16%

70% 60%

20% 23%

50%

26%

40% 30% 20%

42%

36%

10%

0%

2012

Jepang Bilateral lainnya IDB SUPPLIERS

2013

Perancis Bank Dunia Multilateral lainnya Pinjaman Dalam Negeri

Jerman ADB KOMERSIAL

Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]

2012 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

2013

2014

2015

#

2016 )

2017 *)

17,369

19,124

17,352

17,973

15,991

16,108

7,052

7,138

6,081

6,165

5,861

5,917

Industri Pengolahan

14,916

14,027

11,004

10,211

8,485

8,128

Listrik, Gas & Air Bersih

49,532

51,488

44,840

46,490

46,736

47,306

112,227

122,628

110,010

113,530

104,742

103,872

5,276

4,801

3,671

3,155

2,383

2,216

Pengangkutan & Komunikasi

20,176

20,764

17,735

18,794

17,894

17,996

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

98,963

127,770

134,589

194,955

214,885

215,520

Jasa-jasa

168,519

214,405

223,140

243,825

234,585

231,297

Sektor Lain

122,575

132,295

109,136

100,022

83,285

80,243

616,605

714,441

677,557

755,119

734,846

728,603

Pertambangan & Penggalian

Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran

TOTAL

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: *) Data per tanggal 31 Mei 2017 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program - #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama #

2012

2013

2014

2015

2016 )

2017 ***

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,755.18

2,019.16

2,168.71

49.83

56.77

60.98

73.16

80.45

81.26

2,511.84

2,395.29

2,223.12

2,143.43

2,063.13

1,993.81

EUR**)

4.49

4.23

5.13

6.13

8.94

8.83

SDR**)

2.17

2.07

1.94

1.79

1.55

1.52

AUD**)

0.40

0.45

0.47

0.49

0.49

0.48

dalam mata uang asli IDR*) USD**) JPY**)

Mata Uang Lainnya

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

equivalent dlm triliun Rupiah IDR

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,755.18

2,019.16

2,168.71

USD

481.86

691.97

758.64

1,009.24

1,081.11

1,082.49

JPY

281.23

278.26

231.76

245.47

238.09

239.03

EUR

57.54

71.11

77.68

92.39

126.53

131.49

SDR

32.41

38.93

35.01

34.37

27.90

27.96

AUD

4.03 22.65 1,977.71

4.85 26.45 2,375.50

4.82 23.04 2,608.78

4.91 23.58 3,165.13

4.72 17.94 3,515.46

4.80 17.85 3,672.33

Kurs Tengah IDR thd USD

9,670.00

12,189.00

12,440.00

13,795.00

13,436.00

13,321.00

Kurs Tengah IDR thd JPY

111.96

116.17

104.25

114.52

115.40

119.88

Kurs Tengah IDR thd EUR

12,809.86

16,821.44

15,133.27

15,069.67

14,161.55

14,886.23

Mata Uang Lainnya Total

Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Mei 2017, #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2012

2013

2014

2015

#

2017 **

2016 )

dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*)

0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36 213.32 0.01

0.38 0.09 0.45 0.21 1.55 0.04 0.31 219.57 0.01

0.41 0.07 0.12 0.17 1.55 0.03 0.25 217.27 0.01

0.39 0.06 0.11 0.28 1.47 0.03 0.18 225.62 0.00

0.31 0.05 0.10 0.21 1.32 0.02 0.13 225.03 0.00

0.41 0.05 0.09 0.08 1.24 0.02 0.12 221.34 0.00

0.10 0.21

0.09 0.10

0.11 0.03

0.13 0.01

0.14 0.00

0.13 0.00

5.09 1.06 1.35 2.55 2.38 0.07 5.66

7.22 1.09 1.48 2.92 3.10 0.08 6.19

7.35 0.83 1.27 2.18 3.15 0.06 4.77

7.47 0.83 1.08 3.94 3.13 0.05 3.68

5.51 0.69 0.98 2.86 2.55 0.04 2.16

7.46 0.66 0.92 1.12 2.41 0.04 2.04

1.93 0.30 0.26 1.99 22.65

2.53 0.32 0.29 1.23 26.45

2.48 0.25 0.36 0.33 23.04

2.64 0.21 0.47 0.07 23.58

2.51 0.14 0.49 0.00 17.94

2.63 0.12 0.46 0.00 17.85

equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL

Catatan: *) Nominal dalam Miliar, **) Per 31 Mei 2017, #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%

3% 90%

1%

1%

14%

2%

1%

1%

2%

3%

3% 12%

1%

3%

1% 1%

4%

0% 1%

4%

9%

8%

7%

7%

29%

32%

31%

29%

57%

55%

57%

59%

2014

2015

2016 #)

2017*)

80% 70%

24%

29%

56%

53%

2012

2013

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

IDR

USD

Catatan: *) Data per tanggal 31 Mei 2017, #) Angka LKPP Audited

JPY

EUR

SDR

AUD

Lainnya

1%

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA PINJAMAN LUAR NEGERI

Jml Loan

FULLY DISBURSED

Outstanding Jml Loan (dlm Milyar IDR)

184

130,258

109

a. Jepang b. Perancis

1. NEGARA

TOTAL

Outstanding Jml Loan (dlm Milyar IDR)

%

1210

593,372

1393

723,437

99.3%

74,651

890

280,506

999

355,157

48.7%

27

20,249

283

177,220

310

197,470

27.1%

17

11,627

95

20,468

112

32,095

4.4%

19,121

72

25,308

3.5%

18,098

2.5%

7,594

1.0%

c. Jerman

5

6,187

67

d. Amerika Serikat

6

9,051

136

9,047

142

e. Belanda

2

3,633

21

3,961

23

f. Negara lainnya

Outstanding (dlm Milyar IDR)

52

23,903

288

50,688

340

74,591

10.2%

75

55,608

320

312,866

394

368,280

50.5%

a. Bank Dunia

25

37,118

128

198,949

153

236,067

32.4%

b. ADB

12

10,839

152

108,669

164

119,508

16.4%

c. IDB

33

5,998

30

63

9,952

1.4%

d. IFAD

4

1,459

5

853

9

2,312

0.3%

e. EIB

0

-

1

293

1

293

0.0%

f. NIB

0

-

4

148

4

148

0.0%

g. AIIB

1

193

0

-

1

193

0.0%

144

3,285

211

5,165

0.7%

728,603

100.0%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL

67 251

1,881 132,139

1354

3,953

596,657

1604

Catatan: *) Data per tanggal 31 Mei 2017


Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [ Triliun Rupiah ] 60

70% 60%

50

50%

40

40% 30

-

2011

2012

2013

2014

PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROYEK (RHS)

2015

1.33

28.10

35.32

0.97

28.74

55.08

20%

17.77

18.43

16.40

15.00

18.48

10

15.27

20

34.80

36.85

30%

10% 0%

2016

PINJAMAN PROYEK % PINJ. PROGRAM (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)

[Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

PINJAMAN PROGRAM

15.27 44%

15.00 46%

18.43 33%

17.77 33%

55.08 65%

35.32 55%

PINJAMAN PROYEK

18.48 54%

16.40 51%

36.85 66%

34.80 65%

28.74 34%

28.10 43%

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL

0.62 34.37

2%

0.91 32.32

3%

0.62 55.90

1%

1.09 53.66

2%

0.97 84.79

1%

1.33 64.76

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN Kementerian Keuangan

2%

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ Triliun Rupiah]

100%

12,000

90% 10,000

80% 70%

8,000

60% 50%

6,000

40%

28.1%

4,000

23.0%

24.9%

24.7%

27.4%

28.3%

30% 20%

2,000

10% 0%

0

2012 Pinjaman

2013 SBN

2014 PDB

2015

2016

2017*)

Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ Triliun Rupiah ]

Pinjaman SBN Total Utang PDB

2012 617 1,361 1,978 8,616

2013 710 1,661 2,371 9,525

2014 678 1,931 2,609 10,543

2015 755 2,410 3,165 11,541

2016 735 2,781 3,515 12,407

2017*) 718 3,134 3,852 13,717

Catatan : *) Proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi PDB APBN 2017 Kementerian Keuangan

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB


Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2007-2017 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Kementerian Keuangan

Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Mei 2017 [Trilliun Rupiah]


Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tenor Seri Yang Hendak Ditukar

Tenor Seri Penukar

Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah) 664

Tahun

Frekuensi Lelang

2011

4

s.d. 4 tahun

15 tahun

2012

4

s.d. 5 tahun

10 s.d. 15 tahun

11,859

2013

5

s.d. 9 tahun

5 s.d. 15 tahun

1,976

2014

4

s.d. 5 tahun

5 s.d. 20 tahun

5,944

2015

2

s.d. 4 tahun

10 s.d. 20 tahun

3,005

2016

2

s.d. 3 tahun

15 s.d. 20 tahun

472

2017*

1

s.d. 4 tahun

5 s.d. 15 tahun

1,253

Total

25,173

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung) 10 6 5 3 3 2

Tenor Seri Yang Dibeli Kembali s.d. 20 tahun s.d. 9 tahun s.d. 25 tahun s.d 14 tahun s.d. 4 tahun s.d. 2 tahun

Total

Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah) 3,500 1,138 1,551 1,351 1,401 500 9,441

*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan Mei 2017


Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta] Proyek Negara

Debt Swap

1

2

Germany Debt Swap I

Pembatalan

Nama

Jumlah

3

Komitmen

Realisasi

5

6

4

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

23.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

12.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

50.0

Debt Swap VII

Indonesian - German Scholarship Program

EUR

9.4 EUR

18.8 EUR

18.8

Italy

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

5.7

USA

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

USD

20.0 USD

29.9 USD

29.7

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II

USD

23.8 USD

29.5 USD

25.1

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**)

USD

12.7 USD

12.7 USD

5.1

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

EUR

87.0 EUR

168.1 EUR

155.3

USD

56.4 USD

72.1 USD

59.9

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD

181.6

315.8

276.1

Keterangan: *) untuk TFCA

Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest) **) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I


*)

Pemanfaatan Pinjaman No.

Executing Agency

Komitmen Pinjaman

Penarikan

Belum Tertarik

Availability Period

Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 14,772.18 6,143.22 8,628.96 2001-2023 1 Badan Informasi Geospasial 57.36 55.85 1.50 2007-2017 2 Bappenas 176.32 119.16 57.17 2011-2023 3 BP Batam 50.00 10.70 39.30 2014-2019 4 BPKP 57.75 41.38 16.37 2012-2018 5 BPS 47.00 8.46 38.54 2011-2018 6 Kemenag 123.75 0.61 123.14 2011-2017 7 kemenaker 32.21 3.20 29.01 2013-2017 8 Kemendikbud 21.23 20.80 0.43 2011-2016 9 KemenDPDTT 708.03 567.50 140.53 2008-2018 10 Kemenhan 3,488.61 2,156.71 1,331.90 2010-2020 11 Kemenhub 2,199.01 535.28 1,663.74 2001-2022 12 Kemenkominfo 53.64 52.40 1.24 2014-2018 13 KemenPUPERA 6,017.70 1,920.92 4,096.78 2005-2023 14 Kemenristek Dikti 918.61 325.15 593.47 2007-2020 15 Kementan 121.83 87.64 34.19 2011-2019 16 KKP 151.84 80.52 71.32 2012-2019 17 LIPI 16.43 13.20 3.22 2011-2016 18 POLRI 530.86 143.72 387.13 2011-2019 Penerusan Pinjaman 4,518.16 857.49 3,660.66 2006-2025 1 PT PERTAMINA 542.69 249.64 293.05 2011-2019 2 PT PII 29.60 2.74 26.86 2012-2018 3 PT PLN 3,845.87 605.12 3,240.75 2006-2025 4 PT SMI 100.00 100.00 2017-2020 Sub Total (K/L+BUMN) 19,290.34 7,000.71 12,289.63 *Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana *Aktif : Pinjaman yang masih dalam periode penarikan komitmen pinjaman

Nama Pinjaman Tunai

No.

Komitmen Pinjaman

Penarikan

Belum Tertarik

Pinjaman Tunai World Bank

900.00

652.54

247.46

1

Local Government Decentralization Project II

500.00

252.54

247.46

2

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan

400.00

400.00

-

440.00

440.00

-

KfW 1

Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program (2)-Subprograme 2

220.00

220.00

-

2

Fiscal and Public Expendicture Management Programme - Subprogramme 1

220.00

220.00

-

167.62

-

167.62

167.62

-

167.62

AFD First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan Total Pinjaman Tunai 1

Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)

1,507.62

1,092.54

415.08

20,797.96

8,093.25

12,704.71

- Data per 31 Mei 2017; angka dalam Juta US Dolar


Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 9.0% 8.0% 7.9% 7.0%

7.1%

6.0%

5.7%

5.0%

5.4%

5.6% 4.9%

4.0% 3.0% 2.0%

1.0% 0.0%

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Catatan: Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman *) Angka Sementara, APBN 2016 - Data Per 31 Mei 2017


Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2007-2017 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD

Sumber: World Economic Outlook – IMF, April 2017 & CEIC


Indikator Risiko Utang 2012-2017 Interest Rate Risk 22.5 16.2

Exchange Rate Risk

23.2

21.0

17.8

16.0

14.8

13.7

46.7

44.4

20.7

12.3

2013

2014

Variable rate ratio [%]

2015

2016

11.7

May-2017

2012

Refixing rate [%]

2013

2014

FX Debt to GDP ratio (%) **)

40.9

11.7

2015

11.1

2016

May-2017

FX Debt to total debt ratio (%)

Debt Maturing

9.7 9.6 9.4

8.9

21.5

7.2

2013

2014

2015

2016

May-2017

2012

21.8 8.6

2013 in < 1 year (%)

20.1

21.4

7.7

8.4

2014

2015

in < 3 year (%)

38.6

36.5

34.7

33.9

33.4

32.4 9.0

2012

12.2

10.7

Average Time To Maturity 9.7

41.8

11.3 10.2

2012

44.5

43.4

19.3

23.0

23.3

9.1

6.6

2016

May-2017

in < 5 year (%)

ATM (in years)

Catatan: *) Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017


Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 dan 2017 [ miliar Rupiah ]

Pagu APBNP 2016 I. POKOK

Realisasi 2016

% thd APBNP

Pagu APBN 2017

Realisasi Pembayaran 2017 *) Q-1

April

Mei

Q-2

Total

% thd Pagu APBN

295,384

322,611

109.2%

293,338

87,543

38,457

39,889

78,346

165,888

56.55%

69,232

69,007

99.7%

66,095

9,424

7,523

8,903

16,426

25,850

39.11%

a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri

448 68,784

283 68,724

63.2% 99.9%

1,013 65,082

9,424

237 7,286

8,903

237 16,189

237 25,613

23.40% 39.35%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

226,152

253,603

112.1%

227,242

78,118

30,934

30,986

61,920

140,038

61.63%

209,642 153,344 56,298 16,510 16,510 -

241,106 177,554 63,552 12,497 12,497 -

115.0% 115.8% 112.9% 75.7% 75.7% 0.0%

196,110 161,739 34,371 31,132 31,132 -

64,745 36,961 27,784 13,373 13,373 -

30,934 28,434 2,500 -

17,112 16,520 592 13,874 13,874 -

48,046 44,954 3,092 13,874 13,874 -

112,791 81,915 30,876 27,247 27,247 -

57.51% 50.65% 89.83% 87.52% 87.52% 0.00%

184,940

182,768

98.8%

221,195

65,136

10,773

22,957

33,730

98,866

44.70%

16,826

15,419

91.6%

16,132

2,969

2,456

1,790

4,246

7,215

44.72%

a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri

396 16,430

405 15,014

102.2% 91.4%

417 15,715

2 2,967

138 2,318

1,790

138 4,108

140 7,075

33.62% 45.02%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

168,115

167,350

99.5%

205,062

62,167

8,318

21,167

29,484

91,651

44.69%

130,678 116,737 13,941 37,437 31,902 5,535

132,718 115,137 17,582 34,631 29,676 4,955

101.6% 98.6% 126.1% 92.5% 93.0% 89.5%

164,560 140,545 24,015 40,502 35,169 5,333

49,695 41,550 8,145 12,472 10,693 1,779

5,761 4,594 1,167 2,557 2,557 0

18,952 16,653 2,299 2,215 1,153 1,062

24,713 21,246 3,466 4,772 3,710 1,062

74,407 62,796 11,611 17,244 14,402 2,841

45.22% 44.68% 48.35% 42.57% 40.95% 53.28%

480,324

505,379

105.2%

514,532

152,678

49,230

62,845

112,076

264,754

51.46%

A. PINJAMAN

1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN

1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA

Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Mei 2017


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 (Grafik) 250,000

70% 227,242

62% 60%

205,062 200,000

50%

Miliar Rupiah

46% 150,000

39%

45%

140,038

40%

91,651

100,000

30%

20% 50,000

66,095 10%

25,852 16,132 7,343 -

0% A. PINJAMAN

B. SBN

A. PINJAMAN

POKOK

Pagu

B. SBN BUNGA

Realisasi *)

% thd Pagu (RHS)



Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Per Denominasi TA 2016 dan 2017 [ miliar Rupiah ]

Pagu APBNP 2016 A. Denominasi Rupiah

Realisasi 2016

% thd APBNP

Pagu APBN 2017

Realisasi Pembayaran 2017 *) Q-1

April

Mei

Q-2

Total

% thd Pagu APBN

341,164

374,512

109.8%

362,100

114,442

37,070

36,064

73,134

187,576

51.80%

210,090

241,389

114.9%

197,123

64,745

31,171

17,112

48,283

113,029

57.34%

448

283

63.2%

1,013

237

237

23.40%

209,642

241,106

115.0%

196,110

64,745

30,934

17,112

48,046

112,791

57.51%

131,074

133,123

101.6%

164,977

49,697

5,899

18,952

24,851

74,547

45.19%

396

405

102.2%

417

2

138

138

140

33.62%

b. SBN Rupiah

130,678

132,718

101.6%

164,560

49,695

5,761

18,952

24,713

74,407

45.22%

B. Denominasi Valas

139,160

130,867

94.0%

152,432

38,236

12,160

26,781

38,942

77,178

50.63%

85,294

81,222

95.2%

96,214

22,797

7,286

22,776

30,062

52,860

54.94%

a. Pinjaman Luar Negeri

68,784

68,724

99.9%

65,082

9,424

7,286

8,903

16,189

25,613

39.35%

b. SBN Valas

16,510

12,497

75.7%

31,132

13,373

-

13,874

13,874

27,247

87.52%

53,866

49,645

92.2%

56,218

15,439

4,874

4,005

8,879

24,318

43.26%

a. Pinjaman Luar Negeri

16,430

15,014

91.4%

15,715

2,967

2,318

1,790

4,108

7,075

45.02%

b. SBN Valas

37,437

34,631

92.5%

40,502

12,472

2,557

2,215

4,772

17,244

42.57%

480,324

505,379

105.2%

514,532

152,678

49,230

62,845

112,076

264,754

51.46%

1. POKOK a. Pinjaman Dalam Negeri b. SBN Rupiah 2. BUNGA a. Pinjaman Dalam Negeri

1. POKOK

2. BUNGA

TOTAL

-

237

-

-



Rasio Pembayaran Bunga Utang Neto 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2011

2012

terhadap Pendapatan Negara & Hibah terhadap Jumlah Utang rata-rata

terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap

Pendapatan Negara & Hibah Penerimaan Perpajakan Belanja PDB Jumlah Utang rata-rata Jumlah Utang akhir periode

2013

2014

terhadap Penerimaan Perpajakan terhadap PDB

2011 7.5% 10.4% 7.0% 1.2% 5.2% 5.0%

2012 6.9% 9.4% 6.2% 1.1% 4.9% 4.7%

2013 7.7% 10.2% 6.7% 1.2% 5.1% 4.6%

2015

2016*)

terhadap Belanja

2014 8.4% 11.4% 7.4% 1.2% 5.3% 5.0%

2015 9.9% 12.1% 8.3% 1.3% 5.2% 4.7%

2016*) 10.7% 12.9% 8.9% 1.3% 5.0% 4.7%

- Pembayaran bunga utang neto adalah nominal biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga utang setelah memperhitungkan premium/gain. - Outstanding rata-rata adalah rata-rata antara outstanding akhir tahun (T) berkenaan dan akhir tahun sebelumnya (T-1) - Angka Bunga Utang 2012 masuk pembayaran Imbalan Bunga Pajak *) Angka menggunakan data LKPP Audited 2016


Realisasi Pembayaran Bunga Utang Neto 100.0% 90.0% 80.0%

70.0% 60.0%

70.8%

67.1% 87.0%

88.8%

90.6%

91.0%

13.0%

11.2%

9.4%

9.0%

2013

2014

2015*

2016*

50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%

29.2%

32.9%

0.0%

2011

2012

Pembayaran Bunga Utang DN

Pembayaran Bunga Utang LN

[triliun Rupiah ]

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Pembayaran Bunga Utang Neto

Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 90.53 100.00 92.08 100.00 110.32 100.00 130.95 100.00 149.58 100.00

Nml 166.40

% 100.00

a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN

64.10 26.43

151.39 15.01

90.98 9.02

70.81 29.19

61.79 30.29

67.10 32.90

96.00 14.32

87.02 116.35 12.98 14.60

88.85 135.47 11.15 14.11

90.57 9.43

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) Angka LKPP 2016 Audited Kementerian Keuangan

Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Multilateral

Description

IFAD

AIIB

IDB

ADB-OCR

15-18 years

16,5 years

15-20 years

up to 32 years

3 years

7 years

3-5 years

up to 8 years

12 years

9,5 years

11-15 years

5-27 years

Commitment Charge

-

0.25%

-

0.15%

Front End Fee

-

0.25%

-

-

Service Charge

-

-

-

-

IFAD Referenc e Rate ****)

USD LIBOR + Lending Spread ********)

LIBOR (swap) + 1.35%

LIBOR + 0,50%*)

Loan Maturity Grace Period Repayment Period

Interest Rate/Mark-up ***)

ALM ≤ 13 years = Nil **) 13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10 % p.a **)

Maturity Premium

16 years < ALM <= 19 years = 0.20% p.a **)

Average Maturity (years) USD Lendi ng Ra tes

AM < 8

8< AM <= 10

10 < AM <= 12 12< AM <= 15 15 < AM <= 18 18 < AM <= 20

IBRD-WB (Variable Spread) ******) LIBOR + 0.33%

LIBOR + 0.43%

LIBOR + 0.53%

LIBOR + 0.63%

LIBOR + 0.73%

LIBOR + 0.83%

LIBOR + 1.25%

LIBOR + 1.35%

IBRD-WB (Fixed Spread) ******) USD Lendi ng Ra tes

LIBOR + 0.6%

LIBOR + 0.75%

LIBOR + 0.85%

Front-End Fee

0.25%

Commitment Fee

0.25%

DPL DDO Fees

LIBOR + 1.05%

0.25% Front-End Fee; 0.5% Stand-By Fee

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD *****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014 ******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014 ALM = Average Loan Maturity


Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Japan (JICA)

Description Loan Maturity

Grace Period

Repayment Period Front End Fee

General terms Prefential terms Fixed/Vari able Standard O ption1 O ption2 O ption3 Standard O ption1 O ption2 O ption3 Fixed

32 years 26 years

20 years

-

Variable

40 years 32 years

26 years

20 years

Fixed

7 years

6 years

5 years

-

Variable

10 years

7 years

6 years

5 years

Fixed

25 years 20 years

15 years

-

Variable

30 years 25 years

20 years

15 years

50 years 40 years

10 years

10 years

40 years 30 years

O ption4

26 years

20 years

-

6 years

5 years

-

7 years

6 years

5 years

20 years

15 years

-

25 years

20 years

15 years

Fixed

Standard

50 years

10 years

40 years

0,2%

Fixed

1,40%

Variable

JPY JPY LIBOR+ LIBOR+ 15bp 10bp

Interest Rate

STEP

0,95%

0,80% JPY LIBOR+ 5bp

JPY LIBOR

0,30%

0,25%

0,20%

0,15%

-

JPY LIBOR95bp

JPY LIBOR105bp

JPY LIBOR110bp

JPY LIBOR115bp JPY LIBOR- 120bp

0,10%


Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah [%]

Tenor

May-17

Dec-16 Dec-15

Jul-14

Dec-13 Dec '12

1Y

5.92

6.44

7.45

6.52

6.67

4.35

2Y

6.43

7.19

8.42

7.11

7.43

4.92

3Y

6.63

7.46

8.71

7.45

7.63

5.22

4Y

6.73

7.61

8.74

7.67

7.84

5.24

5Y

6.79

7.50

8.75

7.80

7.91

5.35

6Y

6.85

7.76

8.87

7.93

8.02

5.45

7Y

6.92

7.94

8.87

7.96

8.20

5.83

10Y

7.17

7.91

8.69

8.00

8.38

5.96

15Y

7.55

7.88

8.93

8.45

8.89

6.56

20Y

7.78

8.14

8.91

8.64

8.97

7.02

30Y

7.95

8.54

9.22

8.90

9.21

7.26

Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dalam denominasi US Dollar) [%]

Tenor May-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 1Y 1.593 1.703 1.663 1.164 1.677 1.416 2Y 1.784 2.149 2.332 1.868 2.212 1.421 3Y 2.348 2.693 2.989 2.386 2.991 1.647 4Y 2.794 3.235 3.551 3.146 3.556 1.965 5Y 3.118 3.501 4.060 3.517 4.249 2.141 6Y 3.301 3.684 4.439 3.738 4.720 2.448 7Y 3.488 3.967 4.492 3.911 4.960 2.666 8Y 3.617 3.981 4.746 4.058 5.213 9Y 4.088 5.337 2.826 10Y 3.689 4.055 4.703 5.404 2.902 20 Y 4.706 5.154 6.259 5.290 6.634 4.268 25 Y 4.617 5.064 5.939 5.151 6.623 4.297 30 Y 4.705 5.116 5.778 5.148 6.098 4.235

Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

*) Hanya Seri FR dan VR Source: BI-SSSS, data diolah


Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Miliar Rp) 2,500 OUTRIGHT

REPO BI & BANK

REPO ANTAR BANK

2,000

1,500

1,000

500

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Rata-rata s.d. Mei 17

REPO ANTAR BANK

-

-

-

1.63

21.63

70.52

36.44

16.31

61.00

-

-

-

-

20.33

REPO BI & BANK

-

-

0.85

4.76

38.23

95.04

92.57

335.11

422.55

540.72

721.99

740.22

1,019.94

561.75

42.21

113.43

164.49

365.67

497.01

635.54

813.25

462.51

995.24

1,097.77 1,046.62

757.00

OUTRIGHT

1,052.53 1,144.31


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan  Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return di pasar

SBN domestik.

Catatan: - Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah - Source: BI-SSSS, data diolah


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam Triliun Rupiah) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

SUN 367.48 367.48 68.89

Mar-17 SBSN 128.44 102.06 26.38 1.69

SUN 357.73 357.73 68.32

Apr-17 SBSN 134.20 106.02 28.18 1.66

TOTAL 491.93 463.75 28.18 69.98

SUN 370.07 370.07 59.16

May-17 SBSN 137.91 108.95 28.96 4.30

TOTAL 495.92 469.54 26.38 70.57

68.89

1.69

70.57

68.32

1.66

69.98

59.16

4.30

168.49

7.96

176.46

167.92

8.71

176.63

169.30

10.63

99.61

6.28

105.88

99.60

7.05

106.65

110.13

6.33

1,180.18 76.42 195.78 707.43

144.36 12.90 53.74 15.80

1,324.55 89.32 249.52 723.22

1,201.62 76.57 196.76 728.72

144.06 13.54 54.20 17.10

1,345.68 90.11 250.96 745.82

1,212.28 76.60 197.18 737.12

147.81 13.91 55.59 19.03

118.55

5.77

124.32

129.41

5.80

135.21

126.34

6.03

72.81 37.52 90.23 1,616.55

13.68 28.68 19.57 274.49

86.49 66.20 109.80 1,891.04

73.46 36.95 89.16 1,627.67

13.95 25.39 19.88 279.92

87.41 62.34 109.04 1,907.59

74.67 36.73 89.98 1,641.52

14.23 24.82 20.22 290.01

INSTITUTION TOTAL 507.99 BANK* 479.02 Conventional Bank 28.96 Islamic Bank 63.46 Government Institution Bank Indonesia 63.46 (net, excluding gov't securities used in monetary operation with Banks) 179.92 - Bank Indonesia (gross) - Gov't securities used in monetary 116.47 operation with Banks 1,360.09 NON-BANK 90.51 Mutual Fund 252.77 Insurance 756.15 Non Resident - incl. Foreign Government(s) & 132.37 Central Bank(s) 88.90 Pension Fund 61.55 Individual 110.21 Others 1,931.53 TOTAL

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

SUN 22.73 22.73 4.26

Mar-17 SBSN 46.79 37.18 9.61 0.62

SUN 21.98 21.98 4.20

Apr-17 SBSN 47.94 37.87 10.07 0.59

TOTAL 25.79 24.31 1.48 3.67

SUN 22.54 22.54 3.60

May-17 SBSN 47.55 37.57 9.99 1.48

TOTAL 26.22 24.83 1.40 3.73

4.26

0.62

3.73

4.20

0.59

3.67

3.60

1.48

10.42

2.90

9.33

10.32

3.11

9.26

10.31

3.66

6.16

2.29

5.60

6.12

2.52

5.59

6.71

2.18

73.01 4.73 12.11 43.76

52.59 4.70 19.58 5.75

70.04 4.72 13.19 38.24

73.82 4.70 12.09 44.77

51.47 4.84 19.36 6.11

70.54 4.72 13.16 39.10

73.85 4.67 12.01 44.90

50.96 4.80 19.17 6.56

7.33

2.10

6.57

7.95

2.07

7.09

7.70

2.08

4.50 2.32 5.58 100.00

4.98 10.45 7.13 100.00

4.57 3.50 5.81 100.00

4.51 2.27 5.48 100.00

4.98 9.07 7.10 100.00

4.58 3.27 5.72 100.00

4.55 2.24 5.48 100.00

4.91 8.56 6.97 100.00

INSTITUTION TOTAL 26.30 BANK* 24.80 Conventional Bank 1.50 Islamic Bank 3.29 Government Institution Bank Indonesia 3.29 (net, excluding gov't securities used in monetary operation with Banks) 9.32 - Bank Indonesia (gross) - Gov't securities used in monetary 6.03 operation with Banks 70.41 NON-BANK 4.69 Mutual Fund 13.09 Insurance 39.15 Non Resident - incl. Foreign Government(s) & 6.85 Central Bank(s) 4.60 Pension Fund 3.19 Individual 5.71 Others 100.00 TOTAL

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah


Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

Sumber: BI-SSSS, data diolah Kementerian Keuangan

Spread terhadap UST- Jan 27 DATE Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 30-May-17 31-May-17

PHIL 26

TURK 27

BRA 26

INDO 27

3.21 3.02 3.16 3.04 3.02 3.01

5.87 5.66 5.47 5.08 5.03 5.01

5.02 4.84 4.78 4.65 4.79 4.78

4.16 3.86 3.88 3.80 3.73 3.72

MEX 27

3.92 3.81 3.72 3.74

RUSS 26 ARGEN 26 SOUTH AFR 26 4.30 4.11 4.15 4.00 3.97 4.02

6.84 6.80 6.55 6.07 5.92 5.94

4.76 4.48 4.78 4.72 4.53 4.55

UST 27 2.45 2.39 2.39 2.28 2.22 2.21

[bps]


Spread terhadap UST- Feb 47 [bps]

DATE Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 30-May-17 31-May-17

INDO 47

5.22 5.08 4.82 4.74 4.76 4.67 4.661

MEX 47 4.15 4.41 4.65 5.48 5.29 5.24 5.02 4.83 4.82 4.75 4.763

BRAZ 47 5.53 5.66 5.83 6.61 6.47 6.06 5.95 5.79 4.82 5.82 5.817

TURK 47

5.675 5.775 5.768

SOUTHAFR 46 4.965 5.188 5.574 5.518 5.356 5.229 5.328 5.352 5.272 5.276

UST 47 2.236 2.31 2.568 3.058 3.066 3.062 2.996 3.010 2.952 2.881 2.866

Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia


Spread terhadap 7Y Euro Midswap [bps] Date 25/05/2017 26/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 31/05/2017

7Y Euro Mexico 21 Turkey 21 Brazil 21 Indo 21 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.4541 0.633 2.22 2.098 1.175 0.433 0.632 2.226 2.097 1.169 0.4201 0.631 2.19 2.097 1.156 0.4135 0.63 2.19 2.022 1.157 0.4171 0.635 2.189 2.018 1.153


Spread terhadap 10Y Euro Midswap [bps] Date 25/05/2017 26/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 31/05/2017

10Y Euro Mexico 24 Turkey 23 Indo 25 SouthAfr 26 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.815 1.711 2.671 2.796 3.231 0.786 1.71 2.651 2.792 3.07 0.777 1.701 2.651 2.782 3.069 0.765 1.701 2.644 2.786 3.074 0.78 1.698 2.634 2.772 3.069


Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1) Summary Terms of Offering

RIEUR0623

Issuer

RIEUR0628

RIJPY0619

RIJPY0621

Republic of Indonesia


Issuer Ratings

BBB- stable (Fitch), BB+ positive (S&P), Baa3 stable (Moody’s)

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

Issue Ratings

BBB- (Fitch), BB+ (S&P), Baa3 (Moody’s)

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

EUR fixed rate

JPY fixed rate JPY fixed rate JPY62 bilion JPY38 bilion 15 June/ 21 June 2016 15 June/ 21 June 2016 21 June 2019 21 June 2021 0.83% 1.16% 100% 100% 95 bps over JP 3yr Swap 125 bps over JP 5yr Swap Private Placement

Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Yen Swap Offer Format Listing Total Book Order

EUR1,500 billion 07 June / 14 June 2016 14 June 2023 2,625% payable semi annually 2,772% / 99,076%

EUR1,500 billion 07 June / 14 June 2016 14 June 2028 3,750% payable semi annually 3,906% / 98,528%

-

-

Rule 144A / Reg S SGX-ST, Frankfurt Open Market EUR4,23 billion EUR4,13 billion

-

JPY62 billion

JPY38 billion

Asia 100%

Asia 100%

Distribution

Indonesia 11%, Asia 10%, Europe 58%, USA 21%

Indonesia 2%, Asia 10%, Europe 49%, USA 39%

Investor Type

Fund / Asset Managers 68%, Banks/Private Banks 21%, Insurance / Pension Funds 4%, Central Banks/Sovereigen Funds 7%

City Bank 10.5%, Public Funds Fund / Asset Managers 76%, 25.0%, Life Insurance 4.8%, City Bank 52.6%, Public Funds Banks/Private Banks 6%, Insurance / Asset Managers 11.3%, Regional 25.8%, Regional Banks 9.2%, Pension Funds 8%, Central Banks 4.8%, Shinkins 3.6%, and Shinkins 2.6%, and Others 9.8% Banks/Sovereigen Funds 10% Others 40.0% Kementerian Keuangan

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2) Summary Terms of Offering

RI0122

RI0127

RI0147

SNI0322

SNI0327


Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

Issuer Ratings

Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)

Issue Ratings



Issuer

Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Yen Swap Offer Format Listing Total Book Order

USD fixed rate

USD fixed rate USD0.75 billion 1 December / 8 December 2016 5 years due 8 January 2022 3.700% payable semi annually 3.750% / 99.767%



USD1 billion 22 March 2017/ 29 March 2017 5 years due 29 March 2022 3.400% payable semi annually 3.400% / 100%

USD2 billion 22 March 2017 / 29 March 2017 10 years due 29 March 2027 4.150% payable semi annually 4.150% / 100%

-

-

-

-

-

USD5.20 billion

Rule 144A / Reg S SGX-ST & Frankfurt Stock Exchange USD3.50 billion

Rule 144A / Reg S SGX-ST & Nasdaq Dubai USD3.30 billion

USD4.87 billion

USD5.97 billion

Distribution

Islamic investors (Middle East and Islamic Investors (Middle East and Indonesia 3%, Asia 22%, Europe 27%, Indonesia 18%, Asia 26%, Europe Indonesia 1%, Asia 58%, Europe 12%, Malaysia) 27%, Asia (excluding Indonesia Malaysia) 29%, Asia (excluding Indonesia and Malaysia) 28%, Indonesia 10%, and Malaysia) 23%, Indonesia 10%, Europe USA 29% 18%, USA 38% USA 48% 9%, USA 29% Europe 14%, USA 21%

Investor Type

Funds Managers 43%, Bank 40%, Central Funds Managers 48%, Bank 39%, Central Fund / Asset Managers 53%, Banks Fund / Asset Managers 27%, Banks Banks & Sovereign Wealth Funds 12%, Banks & Sovereign Wealth Funds 8%, Fund / Asset Managers 74%, Banks 22%, Insurance / Pension Funds 18%, 2%, Insurance / Pension Funds 62%, Insurance companies and Pension funds Insurance companies and Pension funds 12%, Private Banks 9%, SWF 5% Private Banks 3%, SWF 6% Private Banks 2%, SWF 5% 4%, Private Bank 1% 3%, Private Banks 2% Kementerian Keuangan

Bagian 7 Penjaminan Pemerintah


Definisi Kewajiban Penjaminan • Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama (UndangUndang nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017)

• Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datang mungkin muncul jika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary, The Scottish Public Finance Manual). • Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers And Users, 2003).  Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yang memberikan persyaratanpersyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadi efektif jika salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan muncul untuk melakukan pembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensi eksplisit muncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers and Users, 2003, hal 83).

 Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akan diketahui setelah kondisi suatu kejadian terealisir.


Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah 1.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007;

2.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014;

3.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

4.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

5.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

6.

Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2015.

7.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;

8.

Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

9.

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Kementerian Keuangan

Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas Maksimal Penjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEWAJIBAN PENJAMINAN: ” Mengelola risiko fiskal dalam rangka penjaminan program prioritas Pemerintah ”  Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan nomor 222/KMK.08/2016 tentang Pengelolaan Penjaminan Pemerintah BMP: nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu, dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin.  BMP untuk periode 2014 - 2017 adalah sebesar 2,57 persen terhadap PDB atau secara nominal sebesar IDR352,5 triliun (asumsi PDB 2017 sebesar IDR13.716.711 miliar), sehingga pemberian jaminan untuk proyek baru tidak boleh melebihi BMP dimaksud.  Adapun realisasi BMP selama 2014 – Q1 2017 adalah sebesar IDR203,8 triliun atau sebesar 1,49% terhadap PDB 2017.  Realisasi pemberian jaminan dari 2008 – Q1 2017 untuk proyek FTP1, FTP2, PDAM, Direct Lending, Tol Sumatera dan KPBU sebesar 2,56 persen terhadap PDB atau nominal sebesar IDR351,3 triliun.  Dengan mempertimbangkan adanya tambahan program penjaminan infrastruktur baru khususnya Proyek Strategis Nasional dan perubahan-perubahan asumsi yang menjadi dasar perhitungan BMP, telah dilakukan exercise BMP untuk periode tahun 2017-2020 yaitu sebesar 6 persen terhadap PDB. Adapun BMP 2017-2020 akan diusulkan dalam revisi KMK mengenai SPUN 2017-2020 yang masih dalam proses penyusunan. 1) Risiko potensi default dalam Penjaminan Kredit, yaitu: a) kondisi keuangan BUMN/BUMD memburuk; b) perkembangan pelaksanaan proyek yang dijamin atau proyek lain yang berkaitan dengan proyek yang dijamin memburuk; c) kerugian nilai tukar, dalam hal pendapatan BUMN/BUMD dalam rupiah sedangkan kewajiban dalam bentuk USD; d) peningkatan suku bunga, mengingat semua pinjaman menggunakan tingkat suku bunga mengambang.

2) Risiko potensi default dalam Penjaminan Investasi, yaitu: a) Risiko atas kondisi keuangan Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD yang dijamin terkait kewajiban pembayaran (payment obligations). b) Risiko politik, antara lain:  perubahan kebijakan/peraturan yang berdampak pada kerugian investor;  lambatnya penerbitan izin dari instansi pemerintah terkait. c) Risiko bencana alam (natural force majeure) yang dapat mengganggu proyek yang menjadi tanggung jawab BUMN/BUMD. Kementerian Keuangan

Program Penjaminan Pemerintah (2008 s.d. saat ini) Sektor Air

Jalan tol

Dasar Hukum, Nama Program, Bentuk Penjaminan Program Percepatan Penyediaan Air Minum Perpres 29 Tahun 2009, dan PMK 229/2009 Penjaminan kredit 70% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran Pokok PDAM jika default Perpres 117/2015 dan PMK 253/2015

Program Percepatan Jalan Tol di Sumatera

Penjaminan kredit 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PT Hutama Karya jika default Program Percepatan Pembangkit Batubara 10.000MW Tahap 1 Perpres 91/2007 dan PMK 44/2008 Penjaminan kredit 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PLN jika default

Listrik

• •

Program Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW) Perpres 4/2016 dan PMK 130/2016 Penjaminan Kredit 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PLN jika default Penjaminan Kelayakan Usaha – Pemerintah menjamin kelayakan usaha PLN dalam membayar kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Pengembang Swasta, dan menjamin risiko politik

Program Percepatan Pembangkit Batubara, Energi Terbarukan, Gas 10.000MW Tahap 2 (FTP 2) Penjaminan Kelayakan Usaha – Pemerintah menjamin kelayakan usaha PLN dalam membayar kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Pengembang Swasta, dan menjamin risiko politik Perpres 48/2011 dan PMK 173/2014

Perpres 82/2015 dan PMK 189/2015

Program Direct Lending dari LKI kepada BUMN

Penjaminan Kredit 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran BUMN jika default Perpres 78/2010, Perpres 38/2015 dan PMK 260/2010

Public-Private Partnerships Project (PPP)/ KPBU/ KPS

Penjaminan Investasi – Pemerintah menjamin kewajiban financial Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta

Infrastruktur • •

Program Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah ke BUMN PP 95/2015, PMK 232/2015, dan PMK 174/2016 Penjaminan Kredit 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran Pemda jika default Penjaminan Likuiditas Aset – Pemerintah menjamin likuiditas aset PT SMI dalam fungsi leverage penugasan pembiayaan infrastruktur daerah Perpres 3/2016 dan PMK 60/2017

Program Proyek Strategis Nasional

Penjaminan Investasi – Pemerintah menjamin risiko politik Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan Badan Usaha


Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN Rincian Program Penjaminan No. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional Percepatan Pembangunan Pembangkit 1 . Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I) 2 . Percepatan Penyediaan Air Minum Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman 3 . Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN 4.

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi 5. Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2 ) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha 6. Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU) Penugasan Penyediaan Pembiayaan 7. Infrastruktur Daerah kepada BUMN Total

Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah) LKPP 2008 (Audited) IDR 283.00

LKPP 2009 (Audited) IDR 1,000.00

LKPP 2010 (Audited)

LKPP 2011 (Audited)

LKPP 2012 (Audited)

LKPP 2013 (Audited)

LKPP 2014 (Audited)

LKPP 2015 (Audited)

LKPP 2016 (Audited)

APBN 2017

IDR 1,000.00

IDR 889.00

IDR 623.30

IDR 611.22

IDR 913.65

IDR 792.00

IDR 570.53

IDR 449.68

IDR 50.00

IDR 15.00

IDR 10.00

IDR 35.00

IDR 2.23

IDR 1.80

IDR 0.59

IDR 1.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 21.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 39.37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 283.00

IDR 1,000.00

IDR 1,050.00

• Anggaran kewajiban penjaminan di alokasikan sejak APBN TA 2008 (menyesuaikan penerbitan penjaminan untuk setiap program) • Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2017 telah disetujui DPR sebesar Rp924,1 miliar:  Program Infrastruktur Nasional Rp721,1 miliar (Proyek FTP1, PDAM, Direct Lending, Jalan Tol Sumatera, dan KPBU), dan  Program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN/Dana talangan Infrastruktur Daerah Rp203 miliar) • Alokasi anggaran untuk program penjaminan FTP2 diberikan dalam bentuk alokasi belanja subsidi dan PMN.

IDR 904.00

IDR 633.30

IDR 59.82

IDR 706.04

IDR 48.18

IDR 964.07

IDR 49.70

-

IDR 80.56

-

IDR 843.50

IDR 651.67

-

IDR 209.87

IDR 203.00 IDR 924.12

• Mulai tahun 2013, sesuai dengan ketentuan dalam PMK 30 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang tidak terealisasi sampai dengan akhir triwulan III dapat dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah. • Posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp2.321,78 miliar (akumulasi alokasi APBN 2013, 2014 dan 2016 (alokasi TA 2015 tidak dapat dipindahbukukan karena kebutuhan kapasitas fiskal APBN).


Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Rincian Program Penjaminan Pihak No. Penugasan Percepatan Pembangunan Terjamin Infrastruktur Nasional

Penerima Jaminan

Percepatan Pembangunan Pembangkit PT PLN 1 . Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Persero) (Proyek 10.000 MW Tahap I)

Perbankan

2 . Percepatan Penyediaan Air Minum PDAM Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman PT PLN 3 . Langsung dari Lembaga Keuangan (Persero) Internasional kepada BUMN 4.

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

PT HK (Persero)

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 31 Maret 2017 (IDR/USD1)

36

USD 3.96

IDR 93,087.79

IDR 40,353.70 Perbankan Lembaga Keuangan Internasional Lembaga Keuangan dan Wali Amanat

Percepatan Pembangunan Pembangkit Pengembang Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi PT PLN 5. Pembangkit Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek (Persero) Listrik 10.000 MW Tahap 2 ) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha 6. PJPK Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU) Penugasan Penyediaan Pembiayaan 7. Pemda PT SMI (Persero) Infrastruktur Daerah kepada BUMN Total

Nilai Penjaminan Kredit / Jumlah Investasi (miliar) Dokumen Penjaminan Original Curr. Eq. IDR

Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar) Original Curr. USD 2.30

Eq. IDR IDR 43,999.39

IDR 13,352.72

10

IDR 332.79

IDR 332.79

IDR 187.20

IDR 187.20

3

USD 1.43

IDR 19,049.03

USD 0.32

IDR 4,231.42

3

IDR 2,721.34

IDR 2,721.34

IDR 1,000.00

IDR 1,000.00

12

USD 11.91

IDR 158,606.06

USD 3.07

IDR 40,906.24

USD 3.20 5

USD 0.87 IDR 77,529.30

IDR 34,902.10 1 70

IDR 2,730.95

IDR 11,558.86 IDR 0.00

IDR 2,730.95

IDR 1,050.14

IDR 1,050.14

• Portofolio per 31 Maret 2017: Telah diterbitkan penjaminan sebanyak 70 dokumen (36 pinjaman Proyek FTP1, 10 Proyek PDAM, 3 Proyek Skema Direct Lending, 3 Proyek Jalan Tol Sumatera, 12 Proyek FTP2, 5 Proyek Skema KPBU, dan 1 Jaminan Penugasan Infrastruktur Daerah) dengan total nilai sebesar Rp354,1 triliun. • Total outstanding/eksposur penjaminan sebesar Rp102,9 triliun:  Total outstanding penjaminan kredit mencapai Rp 50,4 triliun (FTP1 Rp44 triliun, PDAM Rp187,2 miliar, Direct lending Rp4,23 triliun, Jalan tol Rp1 triliun, Pinjaman Daerah Rp1 triliun)  Total eksposur penjaminan investasi mencapai sebesar Rp52,46 triliun (FTP2 Rp40,9 triliun, KPBU Rp11,5 triliun)

USD 20.50 USD 6.56 IDR 354,057.24 IDR 102,933.25 IDR 81,040.86 IDR 15,590.06 13,321.00

13,321.00


Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 31 Maret 2017) • Komposisi total nilai penjaminan pemerintah

1. Berdasarkan Komposisi Total Nilai Penjaminan Pemerintah

berdasarkan jenis mata uang berkisar 77,11% dalam USD dan 22,89% dalam IDR berdasarkan program penjaminan berkisar 26,29% untuk proyek FTP1; 44,80% untuk proyek FTP 2; 21,90% untuk proyek KPBU; 0,77% untuk proyek tol Sumatera; 0,09% untuk proyek PDAM; 5,38% untuk proyek direct lending dan 0,77% untuk Pinjaman Daerah

2. Berdasarkan Komposisi Total Outstanding Penjaminan Kredit

• Komposisi total outstanding penjaminan kredit berdasarkan jenis mata uang berkisar 84,85% dalam USD dan 15,5% dalam IDR

berdasarkan tenor pinjaman berkisar 71,15% untuk tenor 10-13 tahun,; 11,54% untuk tenor dibawah 10 tahun, dan 17,31% untuk tenor diatas 13 tahun berdasarkan jenis lender berkisar 32,69% dari Bank BUMN; 23,08% dari Bank Swasta Domestik; 23,08% dari Bank Swasta Luar Negeri ; 17,31% dari BPD; 1,92% dari BUMN Penugasan dan 1.92% dari Obligasi Berdasarkan tingkat suku bunga , 98% kredit pinjaman berbunga floating dan 2% kredit pinjaman berbunga fix


Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2017) 6,000.00

45.00 40.00

5,000.00

dalam miliar

35.00 4,000.00

30.00

25.00 3,000.00 20.00 2,000.00

15.00

10.00 1,000.00 5.00 -

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Proyek FTP 1 (USD Eq IDR)

4,821.25 4,821.25 4,821.25 4,821.25 4,278.65 3,445.73 2,596.05 1,873.86

482.28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proyek FTP 1 (IDR)

4,290.47 3,665.87 2,452.14 1,124.70

975.15

667.95

667.95

667.95

588.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2035

Proyek Direct Lending (USD Eq IDR)

-

-

-

-

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

Proyek Jalan Tol (IDR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proyek PDAM (IDR) -RHS

36.91

38.39

37.61

32.01

25.58

25.58

12.64

6.52

2.44

2.03

0.81

-

-

-

-

-

-

-

-

• Maturity profile berdasarkan proyeksi pembayaran pokok pinjaman proyek FTP 1, Direct lending, dan PDAM, sedangkan Tol Sumatera belum ada penarikan. • Pinjaman Kredit untuk Program Direct Lending dalam masa grace period hingga 2020, sehingga jatuh tempo baru dimulai tahun 2021 hingga 2035. • Jatuh tempo pinjaman kredit FTP 1 terbesar pada tahun 2017 kemudian menurun bertahap setiap tahun hingga berakhir pada tahun 2025. • Jatuh tempo obligasi jalan tol PT HK pada tahun 2026. • Jatuh tempo pinjaman kredit PDAM meningkat bertahap hingga tahun 2018 dan menurun bertahap hingga tahun 2027. Kementerian Keuangan

Realisasi dan Proyeksi Oustanding Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2017)  Outstanding kredit berdasarkan proyeksi penarikan dan pembayaran pokok pinjaman proyek FTP 1, Jalan Tol, Direct Lending dan PDAM.  Portofolio kredit pinjaman per 31 Maret 2017: • Pinjaman Kredit proyek FTP 1 dimulai penarikan pada tahun 2008 dan diperkirakan kredit selesai/lunas pada tahun 2026 • Pinjaman Kredit Proyek PDAM dimulai penarikan pada tahun 2012 dan diperkirakan kredit selesai/lunas pada tahun 2027

 Pinjaman Kredit untuk Program Direct Lending dalam masa grace period hingga 2020, sedangkan kredit proyek jalan tol Sumatera jatuh tempo pada 2026


Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan


Rating Indonesia  Faktor Penentu Perbaikan Rating 

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-2008



Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement



Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:  Penurunan rasio utang terhadap PDB  Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang  Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

 Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P) 

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75115bps

 Country Risk Classification (CRC) 

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD



Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)



Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) S&P: Tanggal 19 Mei 2017 menaikkan peringkat kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBB-.

Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2017

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+

Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBB-

Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBB a3 BB+ B a3 BB+ B a2 BB+ B a2 BB+ B a1 BB+ B aa3 BBBB aa3 BBB-

2014 2015 2016 2017

BB+ BB+ BB+ BBB-

BBBBBBBBBBBB-

B aa3 B aa3 B aa3 B aa3

Tahun

BBBBBBBBBBBB-

JCR B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBB-

CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3

BBBBBBBBBBBB-

3 3 3 3

R&I: Tanggal 5 April 2017 memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari stable menjadi BBB/positive JCRA: Tanggal 7 Maret 2017 memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari stable menjadi BBB-/positive Moody’s: Tanggal 8 Februari 2017 memperbaiki outlook sovereign credit rating Indonesia dari stable menjadi positive dan mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade) Fitch Ratings: Tanggal 21 Desember 2016 meningkatkan outlook dari stable menjadi positive dan mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade). OECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3 Kementerian Keuangan

Rekapitalisasi Perbankan

Reprofiling VR & HB, AssetLelang penerbitan SUN Bond Swap, & penerbitan secara reguler, program SUN Buyback jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011

Non Investment grade

Non Investment grade

Krisis ekonomi 1998

Investment grade

Investment grade

Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)

S&P’s menaikan rating ke BBBper 19 Mei 2017

Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012 S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

Fitch’s menaikan rating ke BBBper 15 Desember 2011

2017

Fitch’s

S&P’s

Moody’s


Performa Sovereign Rating Indonesia  Pada tanggal 19 Mei 2017, lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) menaikkan peringkat

rating Indonesia dari BBB-/positif menjadi level BBB-/stable.S&P menyatakan keputusan tersebut didasari oleh berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan. Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan beban pembayaran bunga. Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali. Selain itu, Indonesia dinilai telah menunjukkan perumusan kebijakan yang efektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.  Pada tanggal 5 April 2017, Rating and Investment Information (R&I) merevisi outlook peringkat kredit pemerintah Indonesia dari stable menjadi positive, serta mengafirmasi rating pada BBB-. Peningkatan ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu stabilitas makroekonomi Indonesia, posisi eksternal Indonesia, penyempitan defisit neraca berjalan, peningkatan cadangan devisa, posisi utang luar negeri swasta yang stabil serta defisit anggaran yang tetap terkendali. Hal ini merupakan hasil dari pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang berfokus pada stabilitas serta didukung adanya kebijakan deregulasi dalam meningkatkan iklim investasi.  Pada tanggal 7 Maret 2017, Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCRA) memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade). Dua faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook Sovereign Credit Rating Indonesia yaitu perbaikan iklim investasi yang didorong oleh berbagai Paket Kebijakan Ekonomi dan perlambatan utang luar negeri swasta seiring dengan diimplementasikannya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-Bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Kementerian Keuangan

Performa Sovereign Rating Indonesia (2)  Pada tanggal 8 Februari 2017, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s) memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade). Faktor-faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut yaitu penurunan kerentanan sektor eksternal yang diperkirakan akan terus berlanjut sebagai dampak dari kebijakan otoritas dan perbaikan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas kebijakan.

 Pada tanggal 21 Desember 2016 Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit

Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade). Faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut, yaitu track record stabilitas makroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan, serta dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

 Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification)

Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.


Opini BPK tentang Laporan Keuangan

 Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan Utang

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 BPK tidak memberikan opini

terhadap BA-999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada 2016 tidak terdapat temuan yang material yang mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut.  Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  Sistem Pengendalian Internal (SPI)

 Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


Kesimpulan  Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.  Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung

menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman  Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.  Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:  Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju 

Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik



LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan



Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005. Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara Investment Grade Kementerian Keuangan

Bagian 9 Ekstra Slide


Profil Utang Indonesia (Pemerintah, Bank Indonesia, Sektor Publik dan Swasta) Triliun Rupiah

Jenis Utang

PUPP

SULNI

SUSPI

Berbeda dengan Buku Saku Profil Utang Pemerintah

Utang Dalam Negeri/Residen

2,128.69

-

4,768.28

Pusat, dalam menentukan Utang Luar Negeri SULNI

Utang Luar Negeri / Non Residen

1,521.06

2,129.91

2,541.38

Total

3,649.75

2,129.91

7,309.66

dan SUSPI memakai konsep resident – non resident

yaitu

utang yang didasarkan pada kepemilikan

penduduk (resident) dan bukan penduduk (non resident).

  

PUPP (Profil Utang Pemerintah Pusat) : Data Utang Pemerintah Pusat.

SUSPI

SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) : Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Swasta

SULNI

SUSPI (Statistik Utang Sektor Publik Indonesia) : Utang Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

PUPP

7,310

2,130

3,650

Triliun Rupiah

Catatan : - Angka posisi utang Buku Saku dan SULNI per 31 Maret 2017 - Angka posisi utang SUSPI per 31 Desember 2016


BULAN Mei 2017 JUNI 2017

Recommend Documents