BULAN JANUARI 2017 Februari 2017

BULAN JANUARI 2017

Februari 2017

Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum 1. Latar Belakang (1) 2. Latar Belakang (2) 3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. Jenis-jenis Utang (1) 5. Jenis-jenis Utang (2) 6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

17.

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 18. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 19.

Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 (Grafik)

20.

Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 31 Januari 2017

21.

Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017

22.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1)

23.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2)

24.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik)

25.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

26.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

27.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya

Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit 7. APBN 2012-2017 8. Cashflow Pembiayaan 2012-2017 9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017 10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2011-2016 11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2017 12. Realisasi Penerbitan SBN 2017 13. Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017 14. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2012-2017 15. Pinjaman Tunai APBN 2017 16. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017

Kementerian Keuangan

Daftar Isi Isi Daftar 28.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

29.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

30.

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31. Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 33. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016 34. Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2017 35. Program Debt Switch dan Buyback SBN 36. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap 37. Pemanfaatan Pinjaman 38. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 39. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2006 – 2016 40. Indikator Risiko Utang 2011-2016

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 41.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 dan 2017

42.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 (Grafik)

43.

Realisasi Pembayaran Utang Denominasi TA 2016 dan 2017

44.

Rasio Pembayaran Bunga Utang

45.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang

46.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

47.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

48.

Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

49.

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)

Pemerintah

Per

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 50.

Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

51.

Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder Kementerian Keuangan

Daftar Isi 52.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (Grafik)

66.

Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN

53.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

67.

Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

54.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)

68.

Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 31 Desember 2016)

55.

Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

69.

Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Desember 2016)

56.

Spread terhadap UST- Feb 26

70.

57.

Spread terhadap UST- Nov 45

Realisasi dan Proyeksi Outstanding Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Desember 2016)

58.

Spread terhadap 7Y Euro Midswap

59.

Spread terhadap 10Y Euro Midswap

60.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

61.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

Bagian 7 Penjaminan Pemerintah 62.

Definisi Kewajiban Penjaminan

63.

Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah

64.

65.

Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan 71. Rating Indonesia 72. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) 73. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2) 74. Performa Sovereign Rating Indonesia (1) 75. Performa Sovereign Rating Indonesia (2) 76. Opini BPK tentang Laporan Keuangan 77. Kesimpulan

Bagian 9 Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas Maksimal Ekstra Slide Penjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default 78. Utang Luar Negeri Indonesia Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini


Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum


Latar Belakang (1)  Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.  Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:

Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:  Penciptaan kesempatan kerja;  Penurunan angka kemiskinan;  Penguatan pertumbuhan ekonomi.  Menciptakan keamanan. 

 Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.  Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:      

Menjaga stimulus fiskal misalnya melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi. Kementerian Keuangan

Latar Belakang (2)  Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:

Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);  Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik. 

 Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;  Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: 

 



Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN


Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang  Tujuan   

Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali; Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk mendukung terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang; Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 Kebijakan  

  





Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman; Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya utang dalam jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal; Mengoptimalkan bauran mata uang (currency mix) dalam penerbitan SBN dengan mengutamakan penerbitan dalam mata uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer; Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik; Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui cash buyback dan debt switch untuk mengingkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi Asset Liability Management (ALM) dalam upaya untuk menjaga keseimbangan makro; Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah; Mengoptimalkan penggunaan pinjaman untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN dan pemanfaatan pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan. Kementerian Keuangan

Jenis-jenis Utang (1)  Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 





Pinjaman Tunai: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai SDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman Kegiatan: Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyekproyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri   

Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.


Jenis-jenis Utang (2)  Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & non-

tradable, fixed & variable : 

Surat Utang Negara (SUN)  Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek  Obligasi Negara (> 1 thn) 





(s.d.12 bln);

Coupon Bond  Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds.  Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Alkhadamat dan Wakalah.  SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S/Islamic T-Bills);  SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.


Landasan Hukum Pengelolaan Utang  Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;  Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;  Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah;  Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;  Peraturan Presiden No 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN 

 Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR;  Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang;  Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal;  Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. 


Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit

APBN 2012–2017 [ Triliun Rupiah ]

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak /II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar negeri b. Subsidi II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa / III. Suspend C. / Keseimbangan Primer D. Surplus / (Defisit) Anggaran (A-B) /Rasio Defisit APBN thd PDB (%) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan

2012 1,338.1 1,332.3 980.5 351.8 5.8 1,491.4 1,010.6 100.5 70.2 30.3 346.4 480.6 0.2 (52.8) (153.3) (1.86) 175.2 137.0 38.1 21.9

LKPP / Audited 2014 2013 1,550.5 1,438.9 1,545.5 1,432.1 1,146.9 1,077.3 398.6 354.8 5.0 6.8 1,777.2 1,650.6 1,203.6 1,137.2 133.4 113.0 118.8 98.7 14.6 14.3 392.0 355.0 573.7 513.3 (0.1) 0.1 (93.3) (98.6) (226.7) (211.7) (2.25) (2.33) 248.9 237.4 253.2 219.3 (4.3) 18.1 22.2 25.7

2015 1,508.0 1,496.0 1,240.4 255.6 12.0 1,806.5 1,183.3 156.0 141.9 14.1 186.0 623.1 0.1 (142.5) (298.5) (2.59) 323.1 378.3 (55.2) 24.6

Realisasi 2016 *) 1,551.8 1,546.0 1,283.6 262.4 5.8 1,859.5 1,148.6 182.8 167.8 15.0 710.9 (124.9) (307.7) (2.46) 330.3 398.4 (68.1) 22.6

APBN 2017 1,750.3 1,748.9 1,498.9 250.0 1.4 2,080.5 1,315.5 221.2 205.5 15.7 160.1 764.9 (109.0) (330.2) (2.41) 330.2 384.7 (54.5) 0.0

Sumber: *) Angka Sementara - LKPP (DJPBN-Kemenkeu) - APBN / APBN-P (DJA-Kemenkeu)


Cashflow Pembiayaan 2012-2017 LKPP 2012 Kebutuhan Pembiayaan

2013

2014

2015

APBN-P

APBN

2016

2017

(357,337)

(393,596)

(475,561)

(606,896)

(713,758)

(647,828)

Defisit

(153,301)

(211,673)

(226,692)

(298,495)

(296,724)

(330,168)

Pembayaran Utang

(174,421)

(160,421)

(237,030)

(226,261)

(316,509)

(263,138)

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara

(123,193)

(103,075)

(174,468)

(160,125)

(246,536)

(197,042)

Pembayaran Ci ci l an Pokok Pi njaman Luar Negeri

(51,115)

(57,204)

(62,421)

(65,995)

(69,652)

(65,082)

(113)

(141)

(141)

(141)

(321)

(1,013)

(29,616)

(21,502)

(11,839)

(82,140)

(100,525)

(54,523)

Pembayaran Ci ci l an Pokok Pi njaman Dal am Negeri Pembiayaan Non Utang Sumber Pembiayaan

379,195

419,317

497,762

631,509

713,758

647,828

315,214

383,643

492,762

607,177

688,072

647,828

282,897

327,748

439,097

522,382

611,403

597,035

227,174

269,013

353,093

409,361

468,957

477,335

55,724

58,735

86,003

113,021

142,446

119,700

Pi njaman Program

31,403 15,003

55,280 18,426

52,575 17,777

83,821 55,085

72,959 35,775

48,293 13,300

Pi njaman Proyek Pemeri ntah Pusat

12,647

32,973

32,292

26,160

37,184

34,993

3,753

3,881

2,506

2,576

5,834

6,410

913

616

1,091

974

3,710

2,500

63,981

35,674

4,999

24,331

25,686

-

Utang Penerbi tan SBN, Bruto Penerbi tan SBN Domesti k Penerbi tan SBN Val as Penari kan Pi njaman Luar Negeri

Pi njaman Proyek untuk Penerusan Pi njaman Penari kan Pi njaman Dal am Negeri Non Utang Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan

21,858

25,722

22,201

24,613

0

0

Net Cash Flow Pembiayaan /

175,158

237,395

248,893

323,108

296,724

330,168

Utang Neto

140,793

223,222

255,732

380,916

371,563

384,690

159,704

224,673

264,629

362,257

364,867

399,993

17,827

3,307

832

3,389

Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto

(19,711)

(1,925)

800

474

34,366

14,172

(9,847) 950 (6,840)

(57,808)

(74,839)

(16,789) 1,487 (54,523)

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu) **) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dari Pembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang


Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017 Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.

 [ Triliun Rupiah ]  440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80) (100) (120) (140) (160) (180) (200) (220) (240) (260) (280) (300) (320) (340) (360) (380)

[ % thd. PDB ] 4

400 365

362

3 265 225

2

160 1

34

(153)

(19)

19

14 (212)

(1)

(9)

15

7

(7) (227)

(298)

(58)

-

(297)

(75)

(330)

(55)

(1.9) (2.3)

(2)

(2.2)

(2.3)

(1)

(2.4)

(2.6)

(3)

(4)

2012 SBN (neto)

2013 Pinjaman DN & LN (neto)

2014 Non-Utang (neto)

2015 Surplus (Defisit) APBN

2016*

2017** Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu) **) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dari Pembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang


Defisit Anggaran di berbagai Negara 2011-2016 4.0

4.0

2.0

2.0

0.0

0.0

-2.0

-2.0

-4.0

-4.0

-6.0

-6.0

-8.0

-8.0

-10.0

-10.0

-12.0

-12.0

-14.0

-14.0 2011

2012

2013

2014

Indonesia

Malaysia

Philippines

Thailand

2015 Vietnam

2016 India

2011 Argentina

2012 Brazil

2013 Indonesia

2014 Mexico

Russia

2015 South Africa

2016 Turkey

Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Ministry of Finance Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2011-2015 menggunakan data LKPP dan 2016 menggunakan APBN-P



Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.



UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2017 (miliar Rp)

No.

Uraian

APBN-P

(1)

(2)

(3)

Realisasi s.d. tgl 31 Januari 2017 Nominal % (4)

Sisa dari Pagu

(5) = (4) : (3)

Nominal

%

(6) = (3) - (4)

(7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang

221,194.6

22,629.1

10.2

198,565.52

89.8

1 Bunga Utang Dalam Negeri

205,479.4

21,791.7

10.6

183,687.68

89.4

2 Bunga Utang Luar Negeri *) B. Pembiayaan Utang I Surat Berharga Negara (Neto)

15,715.2 384,690.5 399,992.6

837.3 81,900.4 84,887.9

5.3 21.3 21.2

14,877.84 302,790.16 315,104.74

94.7 78.7 78.8

II Pinjaman (Neto)

(15,302.1)

(2,987.5)

19.5

(12,314.58)

80.5

1,486.8

176.2

11.8

1,310.62

88.2

2,500.0

176.2

7.0

2,323.82

93.0

(1,013.2)

-

-

(1,013.20)

100.0

1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) A. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) B. Pembayaran Cicilan Pokok PDN

(16,788.9)

(3,163.7)

18.8

(13,625.20)

81.2

48,293.2

138.3

0.3

48,154.87

99.7

i. Pinjaman Tunai

13,300.0

-

-

13,300.00

100.0

ii. Pinjaman Kegiatan

34,993.2

138.3

0.4

34,854.87

99.6

(65,082.1)

(3,302.0)

5.1

(61,780.07)

94.9

2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) A. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

B. Pembayaran Cicilan Pokok PLN Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 28,81 Miliar


Realisasi Penerbitan SBN 2017 (dalam juta Rupiah)

Uraian

Target APBN

Nominal Realisasi (31 Januari 2017)

% Realisasi (Target APBN)

SBN Netto*

399,992,586

84,887,857

21.22%

SBN Jatuh Tempo 2017

284,842,264 3,000,000

10,371,000

3.64% 0.00%

684,835,000

95,258,857

13.91%

- Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2017 (Gross)** SUN SUN Domestik - ON - SPN - Private Placement - SUN RITEL SUN Valas - SUN Valas USD - Sun Valas Domestik - SUN Valas Yen - SUN Valas EUR

82,376,000 35,350,000 13,950,000 21,400,000

SBSN

12,882,857

SBSN Domestik

12,882,857

47,026,000 47,026,000

SBSN Valas *) SBN Netto tidak termasuk utang bunga **) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch - Realisasi penerbitan SBN termasuk penerbitan SUN sebagai hasil konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk non-tunai sebesar RpRp572,58 miliar - Nominal dalam juta Rupiah Kementerian Keuangan

Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017 Tanggal Lelang/ Pricing Date 1-Dec-16

Tanggal Metode Setelm en/Settl Penerbitan/ em ent Date Issuance Method 8-Dec

Bookbuilding

Seri/Series

RI0122

Jatuh Kupon/Im bala Tem po/Maturity n - Coupon Date 8-Jan-22

Low est Incom ing Yield/Price

Highest Incom ing Yield/Price

3.70000%

WAY Aw arded

Highest Aw arded Yield/Price

3.75000%

Total Penaw aran/ Incom ing Bid

Total Penaw aran Diterim a/ Aw arded Bid

USD5.200.000

USD750.000

69,867,200 RI0127

8-Jan-27

4.35000%

4.40000%

USD3.500.000

RI0147

8-Jan-47

5.25000%

5.30000%

USD3.300.000

3-Jan-17

5-Jan-17

Lelang

12-Jan-16

Lelang

19-Jan-17

Lelang

26-Jan-17

Lelang

44,338,800

20,154,000

161,232,000

47,026,000

2.20

4-Apr-17

Diskonto

5.74000%

6.40000%

5.93287%

6.00000%

14,975,000

6,100,000

2.45

4-Jan-18

Diskonto

6.64000%

7.50000%

6.78674%

6.85000%

7,255,000

5,300,000

1.37

FR0061

15-May-22

7.00000%

7.50000%

7.75000%

-

7,593,000

-

-

FR0059

15-May-27

7.00000%

7.70000%

8.00000%

7.79954%

5,203,000

3,600,000

1.45

FR0072

15-May-36

8.25000%

8.11000%

8.42000%

-

-

SPNS11072017

7.86000% -

1,875,000

-

36,901,000

15,000,000

11-Jul-17

Diskonto

5.84375%

7.00000%

5.85625%

17,890,000

2,000,000

8.95

PBS013

15-May-19

6.25000%

7.09375%

7.62500%

7.15391%

3,491,700

2,190,000

1.59

PBS014

15-May-21

6.50000%

7.56250%

7.68750%

7.62604%

763,000

732,857

1.04

PBS011

15-Aug-23

8.75000%

7.81250%

8.15625%

7.96955%

976,600

795,000

1.23

PBS012

15-Nov-31

8.87500%

8.25000%

8.50000%

8.36301%

1.04

896,000

860,000

24,017,300

6,577,857

SPN03170418

18-Apr-17

Diskonto

5.00000%

6.00000%

5.11417%

5.20000%

20,380,000

5,000,000

4.08

SPN12180104

4-Jan-18

Diskonto

5.90000%

6.90000%

5.99025%

6.10000%

17,205,000

5,000,000

3.44

FR0059

15-May-27

7.00000%

7.44000%

7.80000%

7.50995%

7.53000%

8,566,700

5,600,000

1.53

FR0074

15-Aug-32

7.50000%

7.68000%

8.00000%

7.79936%

7.84000%

3,666,000

2,600,000

1.41

FR0072

15-May-36

8.25000%

7.97000%

8.50000%

8.00985%

8.30000%

3,876,500

2,150,000

1.80

53,694,200

20,350,000

Total 24-Jan-17

2.80

SPN12180104

Total 17-Jan-17

16,795,000 USD1.500.000

SPN03170404

Total 10-Jan-16

6.93

USD1.250.000

47,026,000

T o t a l (Pre-funding ) (1)

10,077,000

Bid to cover ratio

SPNS11072017

11-Jul-17

Diskonto

5.15625%

6.50000%

5.32831%

14,503,000

2,000,000

7.25

PBS013

15-May-19

6.25000%

6.87500%

7.62500%

7.05057%

6,847,000

3,000,000

2.28

PBS014

15-May-21

6.50000%

7.15625%

7.62500%

7.44966%

1,229,000

850,000

1.45

PBS011

15-Aug-23

8.75000%

7.81250%

8.00000%

7.79917%

644,000

230,000

2.80

PBS012

15-Nov-31

8.87500%

8.18750%

8.40625%

8.24931%

502,500

225,000

2.23

23,725,500 299,570,000

6,305,000 95,258,857

Total G r a n d T o t a l s.d. 31 Januari 2017

Informasi lebih lanjut dapat melalui website: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1449


Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2012-2017 [triliun rupiah] LKBA 999.01 JENIS PEMBIAYAAN

2012

2013

2014

2017 2015

2016*)

APBN

Realisasi Per Januari Nominal

TOTAL

%

32.32

50.05

52.62

82.66

61.99

50.79

0.31

3.34

4.51

4.28

5.95

4.66

3.82

0.02

15.00

18.39

17.77

55.08

35.32

13.30

-

equivalent dlm miliar USD

1.55

1.55

1.48

3.89

2.65

1.00

-

a. World Bank b. A D B

8.62 5.81

9.60 4.90

9.22 4.86

30.22 19.29

14.73 13.28

-

-

0.0% 0.0%

-

3.89 -

1.24

2.15

1.40

-

-

0.0% 0.0%

e. I D B f. GERMANY

0.57 -

-

2.44

3.42

5.91

-

-

0.0% 0.0%

2. Pinjaman Proyek

16.40

31.12

33.76

26.80

25.41

34.99

0.14

0.4%

1.70

2.91

2.71

2.00

1.91

2.63

0.01

0.91

0.54

1.09

0.78

1.26

2.50

0.18

0.09

0.05

0.09

0.06

0.09

0.19

0.01

equivalent dlm miliar USD 1. Pinjaman Program

c. JAPAN d. FRANCE

equivalent dlm miliar USD 3. Pinjaman Dalam Negeri equivalent dlm miliar USD Sumber/Catatan: *) Angka Sementara -) APBN (DJA-Kemenkeu)


0.6% 0.0%

7.0%

Pinjaman Tunai APBN 2017 (Juta USD)

Lender/Program

Nominal Loan

Realisasi

1,000.00

-

I

World Bank

1

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan

400.00

-

2

Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan

300.00

-

3

Suistainable and Inclusive Energy Program - Sub Program 2

300.00

-

II

ADB

900.00

-

1

Financial Market Development and Inclusion Program Subprogram 2

400.00

-

2

Suistainable and Inclusive Energy Program - Sub Program 2

500.00

-

III

KFW

215.05

-

1

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan *)

215.05

-

2


200.00

IV

AFD

418.82

-

1

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan *)

161.29

-

2

Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan *)

107.53

3

Suistainable and Inclusive Energy Program - Subprogram 2

150.00

-

2,533.87

-

Total *) Nilai komitmen lender dalam EUR. Equiv USD per 31 Januari 2017

Data Per 31 Januari 2016


Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016 2011

2012

2013

2014

2015*

2016* 75.1

80

55.3

60

[ triliun Rupiah ]

40

33.7

52.6

48.6

31.4

20 0 -20

-17.8

-40 -60

0.4

-5.8

-47.3

-12.4

-23.5 -51.1

-57.2

-20.0

-62.4

-64.2

-80 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

-68.8

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

[ triliun Rupiah ] 2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Penarikan Pinjaman LN, bruto

33.75

31.40

55.28

52.58

48.65

75.09

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

(47.32)

(51.12)

(57.20)

(62.42)

(64.18)

(68.78)

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

(17.80)

(23.46)

(5.81)

(12.35)

(20.01)

0.40

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) APBNP/APBN – sumber DJA Kementerian Keuangan

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017 NEGARA A. Organisasi Internasional

APBN Juta USD -

Miliar IDR -

Realisasi per 31 Januari 2017 Juta USD Miliar IDR 4.97

66.17

% 47.8%

WORLD BANK (IBRD & IDA)

-

-

0.0%

ADB

-

-

0.0%

IDB

4.53

60.29

43.6%

IFAD

0.44

5.88

4.3%

5.37

72.16

52.2%

JAPAN

1.23

16.80

12.1%

CHINA

1.84

24.70

17.9%

B. Creditor Country

-

-

FRANCE

-

-

0.0%

KOREA

-

-

0.0%

GERMANY

-

-

0.0%

SPAIN

0.30

3.98

2.9%

NEGARA LAINNYA

1.99

26.67

19.3%

138.33

100.0%

TOTAL

465.41

34,993.20

10.34


Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 2012

2013

2014

2015

2016

#)

Angka dalam Triliun Rupiah

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah

Januari 2017 Nominal

###) %

1,977.71

2,375.50

2,608.78

3,165.13

3,466.96

3,549.17

100.0%

616.61

714.44

677.56

755.12

733.13

733.46

20.7%

614.81

712.17

674.33

751.04

728.08

728.15

20.5%

359.80

383.53

334.62

340.63

313.42

318.33

9.0%

230.23

288.29

292.33

360.04

369.47

364.81

10.3%

24.37

40.00

47.15

50.20

45.08

44.94

1.3%

0.41

0.35

0.24

0.17

0.10

0.07

0.0%

1.80

2.27

3.22

4.08

5.05

5.31

0.1%

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,410.01

2,733.83

2,815.71

79.3%

264.91

399.40

456.62

658.92

719.80

763.82

21.5%

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,751.09

2,014.03

2,051.89

57.8%

204.52

194.89

209.71

229.44

258.04

265.99

100.0%

63.76

58.61

54.47

54.74

54.56

54.97

20.7%

63.58

58.43

54.21

54.44

54.19

54.57

20.5%

37.21

31.47

26.90

24.69

23.33

23.86

9.0%

23.81

23.65

23.50

26.10

27.50

27.34

10.3%

2.52

3.28

3.79

3.64

3.36

3.37

1.3%

0.04

0.03

0.02

0.01

0.01

0.01

0.0%

0.19

0.19

0.26

0.30

0.38

0.40

0.1%

140.76

136.27

155.24

174.70

203.47

211.03

79.3%

Angka dalam Miliar US Dolar

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)

Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial

27.39

32.77

36.71

47.76

53.57

57.25

21.5%

113.36

103.51

118.54

126.94

149.90

153.78

57.8%

9,670

12,189

12,440

13,795

13,436

13,343

#)

Tidak termasuk Pre-Funding Termasuk SUN Valas Domestik ###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 47,46 triliun ##)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 (Grafik) [ Triliun Rupiah ]

3,200

733

733

755

2,700

678

2,200

714 1,700

617 2,734

2,816

2016*)

2016*)

2,410

1,200 1,931 1,661

700

1,361

200 2012

2013

2014

2015

SBN

Pinjaman

[ triliun Rupiah dan % ] Tahun Pinjaman

2012

2013

2014

2015

2016*)

2017*)

617

31%

714

30%

678

26%

755

24%

733

21%

733

21%

SBN

1,361

69%

1,661

70%

1,931

74%

2,410

76%

2,734

79%

2,816

79%

Total Utang Pemerintah Pusat

1,978

100%

2,375

100%

2,609

100%

3,165

100%

3,467

100%

3,549

100%

Catatan: *) Angka Sementara


Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 31 Januari 2017 [triliun Rupiah] 350

Pinjaman

300

SBN

77 250

69 63

31 57

75

49

150

36 182

23

50

94

74

100

118 19 29

16

15

51

52

4 97 7 26 2034

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

-

69

3

2

47

49

1 7

1 15 2041-2054

123

2040

135

149

2039

150

2038

163

235 11

2037

197

20

27

2036

215

2035

100

17

231

2033

209

2032

200

7

40

63

Tahun

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Pinjaman SBN

28% 72%

25% 75%

25% 75%

36% 64%

24% 76%

28% 72%

25% 75%

16% 84%

22% 78%

14% 86%

22% 78%

24% 76%

17% 83%

Tahun Pinjaman SBN

2030 40% 60%

2031 12% 88%

2032 24% 76%

2033 23% 77%

2034 10% 90%

2035 22% 78%

2036 6% 94%

2037 6% 94%

2038 3% 97%

2039 17% 83%

2040 8% 92%

2041-54 3% 97%


Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017 SURAT BERHARGA NEGARA A. Dapat Diperdagangkan 1. Denominasi Rupiah a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) ***) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY) d. SUN Valas (dalam juta EUR) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI d. SPNS/ Private Placement e. SBR002 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)

Dec'12

Dec'13

Des'14

Des'15

30-Nov-16

Dec-2016 *

31-Jan-17

1,085,173

1,394,652

1,666,576

2,120,762

2,501,475

2,495,666

2,577,547

820,266

995,252

1,209,960

1,461,846

1,772,564

1,775,864

1,813,726

757,231 22,820 1,263 610,393 122,755

908,078 34,050 751,273 122,755

1,099,257 39,950 945,963 113,344

1,302,610 42,950 1,162,916 96,743

1,524,270 41,140 1,404,056 79,075

1,527,570 41,040 1,407,456 79,075

1,554,920 54,440 1,421,406 79,075

63,035 62,840 195 264,907 22,950 2,650 155,000

87,174 78,541 8,633 399,400 27,140 4,150 155,000

-

-

110,704 99,969 10,735 456,616 29,190 5,000 155,000 1,000

159,236 150,221 9,015 658,917 36,190 7,000 255,000 2,250

248,294 240,594 7,700 728,911 35,490 9,500 355,000 5,250

248,294 240,594 7,700 719,803 35,490 9,500 355,000 5,250

258,805 248,305 10,500 763,821 38,990 9,500 355,000 5,250

275,927

266,403

264,642

289,248

239,510

238,163

238,163

240,144

234,870

229,054

222,642

198,894

197,547

197,547

35,783

31,533

33,197 2,391

22,434 36,697 5,084 2,391

36,697 3,919

36,697 3,919

36,697 3,919

-

1,361,101

1,661,055

1,931,218

2,410,011

2,740,985

2,733,829

2,815,710

9,670.00 111.97

12,189.00 116.17

12,440.00 104.25 15,133.27

13,795.00 114.52 15,069.68

13,563.00 120.80 14,443.26

13,436.00 115.40 14,161.55

13,343.00 117.74 14,289.70

Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - +) Termasuk ORI - ++) Termasuk Sukuk Ritel +++) Termasuk SUN Valas domestik - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1) - Asumsi Kurs (IDR/EUR1) - (*) Tidak termasuk Prefunding


Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1) [ triliun IDR ]

NEGARA A. PINJAMAN

2012

2013

2014

2015

2016

Per Januari 2017 *) Nominal

% Total

616.70

714.44

677.56

755.12

733.13

733.46

20.7%

614.90

712.17

674.33

751.04

728.08

728.15

20.5%

1. BILATERAL

359.80

383.53

334.62

340.63

313.42

318.33

9.0%

a. Japan

256.10

254.71

212.78

215.28

195.95

199.40

5.6%

b. France

21.30

25.94

24.63

26.22

24.50

24.56

0.7%

c. Germany

20.00

23.71

21.34

22.29

24.72

24.74

0.7%

d. South Korea

6.59

12.21

15.16

19.76

19.73

19.66

0.6%

e. Tiongkok/China

7.56

10.77

11.60

13.01

13.56

12.94

0.4%

13.85

15.14

13.04

11.83

9.02

8.84

0.2%

g. Australia

8.03

9.19

8.31

8.06

7.10

7.24

0.2%

h. Spain

3.83

4.55

4.20

4.04

3.47

3.42

0.1%

i. Russia

1.36

3.20

3.55

3.78

3.46

3.43

0.1%

5.78

6.31

4.89

3.61

2.05

2.07

0.1%

15.40

17.80

15.12

12.75

9.86

12.02

0.3%

230.23

288.29

292.33

360.04

369.47

364.81

10.3%

a. Bank Dunia

122.53

163.77

175.03

221.78

232.26

230.26

6.5%

b. ADB

100.37

114.58

107.35

126.95

125.10

122.02

3.4%

c. IDB

5.09

7.22

7.35

8.62

9.42

9.83

0.3%

d. IFAD

1.26

1.80

1.85

2.08

2.23

2.25

0.1%

e. EIB

0.57

0.60

0.48

0.38

0.30

0.29

0.0%

f. NIB

0.31

0.34

0.27

0.23

0.16

0.16

0.0%

- Pinjaman Luar Negeri

f. United States

*) Kingdom j. United k. Others 2. MULTILATERAL

Catatan: *) Angka sementara. Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2) [ triliun IDR ]

NEGARA

2012

2013

2014

2015

2016

Per Januari 2017 *) Nominal % Total

3. KOMERSIAL BANK

24.46

40.00

47.15

50.20

45.08

44.94

1.3%

a. United States

1.38

4.78

6.81

9.41

10.08

10.04

0.3%

b. Singapore

2.17

2.39

7.41

8.70

7.71

7.69

0.2%

c. France

2.80

5.54

7.41

7.48

8.37

8.20

0.2%

d. Netherlands

6.66

8.42

8.08

7.60

5.58

5.57

0.2%

e. Austria

7.79

9.12

6.98

5.84

4.58

4.62

0.1%

f. Russia

0.00

4.81

4.99

5.57

4.07

4.03

0.1%

g. United Kingdom

1.18

1.24

0.87

1.05

1.32

1.34

0.0%

h. Japan

0.10

0.33

0.66

0.96

0.58

0.58

0.0%

i. Taiwan

0.07

0.20

0.56

0.70

0.65

0.68

0.0%

j. Germany *)

0.11

0.49

0.68

0.66

0.56

0.56

0.0%

k. Others

2.19

2.69

2.70

2.24

1.60

1.63

0.0%

4. SUPPLIERS

0.41

0.35

0.24

0.17

0.10

0.07

0.0%

1.80

2.27

3.22

4.08

5.05

5.31

0.1%

B. SURAT UTANG NEGARA

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,410.01

2,733.83

2,815.71

79.3%

Denominasi Valas **)

264.91

399.40

456.62

658.92

719.80

763.82

21.5%

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,751.09

2,014.03

2,051.89

57.8%

1,977.80

2,375.50

2,608.78

3,165.13

3,466.96

3,549.17

100.0%

- Pinjaman Dalam Negeri

Denominasi Rupiah TOTAL UTANG

Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan

Posisi Pinjaman Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100% 90% 80%

16%

16%

17%

17%

17%

29%

32%

31%

31%

29%

27%

27%

2014

2015

2016

Jan-17

16%

70% 60%

20% 23%

50%

26%

40% 30% 20%

42%

36%

10% 0%

2012

Jepang Bilateral lainnya IDB SUPPLIERS

2013

Perancis Bank Dunia Multilateral lainnya Pinjaman Dalam Negeri

Jerman ADB KOMERSIAL

Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]

2012 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

2013

2014

2015

2016

2017 *)

17,369

19,124

17,352

17,973

16,232

18,215

7,052

7,138

6,081

6,165

5,861

5,955

Industri Pengolahan

14,916

14,027

11,004

10,211

8,485

8,641

Listrik, Gas & Air Bersih

49,532

51,488

44,840

46,490

46,300

46,547

112,227

122,628

110,010

113,530

104,247

103,035

5,276

4,801

3,671

3,155

2,383

2,414

Pengangkutan & Komunikasi

20,176

20,764

17,735

18,794

17,265

17,581

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

98,963

127,770

134,589

194,955

214,880

213,857

Jasa-jasa

168,519

214,405

223,140

243,825

234,404

233,218

Sektor Lain

122,575

132,295

109,136

100,022

83,074

83,996

616,605

714,441

677,557

755,119

733,131

733,460

Pertambangan & Penggalian

Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran

TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2016 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama 2012

2013

2014

2015

2016

2017 ***

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,755.18

2,019.08

2,057.20

49.83

56.77

60.98

73.16

76.91

76.86

2,511.84

2,395.29

2,223.12

2,143.43

2,048.58

2,044.37

EUR**)

4.49

4.23

5.13

6.13

8.93

8.92

SDR**)

2.17

2.07

1.94

1.79

1.62

1.58

AUD**)

0.40

0.45

0.47

0.49

0.49

0.49

dalam mata uang asli IDR*) USD**) JPY**)

Mata Uang Lainnya

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

equivalent dlm triliun Rupiah IDR

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,755.18

2,019.08

2,057.20

USD

481.86

691.97

758.64

1,009.24

1,033.35

1,072.19

JPY

281.23

278.26

231.76

245.47

236.42

240.71

EUR

57.54

71.11

77.68

92.39

126.47

127.46

SDR

32.41

38.93

35.01

34.37

29.24

28.59

AUD

4.03 22.65 1,977.71

4.85 26.45 2,375.50

4.82 23.04 2,608.78

4.91 23.58 3,165.13

4.72 17.69 3,466.96

4.90 18.13 3,549.17

Kurs Tengah IDR thd USD

9,670.00

12,189.00

12,440.00

13,795.00

13,436.00

13,343.00

Kurs Tengah IDR thd JPY

111.96

116.17

104.25

114.52

115.40

117.74

Kurs Tengah IDR thd EUR

12,809.86

16,821.44

15,133.27

15,069.67

14,161.55

14,289.70

Mata Uang Lainnya Total

Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Januari 2016 Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2012

2013

2014

2015

2016

2017 **

dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*)

0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36 213.32 0.01

0.38 0.09 0.45 0.21 1.55 0.04 0.31 219.57 0.01

0.41 0.07 0.12 0.17 1.55 0.03 0.25 217.27 0.01

0.39 0.06 0.11 0.28 1.47 0.03 0.18 225.62 0.00

0.39 0.05 0.10 0.09 1.32 0.02 0.13 225.03 0.00

0.40 0.05 0.10 0.09 1.32 0.02 0.13 224.18 0.00

0.10 0.21

0.09 0.10

0.11 0.03

0.13 0.01

0.14 0.00

0.14 0.00

5.09 1.06 1.35 2.55 2.38 0.07 5.66

7.22 1.09 1.48 2.92 3.10 0.08 6.19

7.35 0.83 1.27 2.18 3.15 0.06 4.77

7.47 0.83 1.08 3.94 3.13 0.05 3.68

6.95 0.69 0.98 1.17 2.55 0.04 2.16

7.27 0.69 1.00 1.19 2.56 0.04 2.18

1.93 0.30 0.26 1.99 22.65

2.53 0.32 0.29 1.23 26.45

2.48 0.25 0.36 0.33 23.04

2.64 0.21 0.47 0.07 23.58

2.51 0.14 0.49 0.00 17.69

2.57 0.14 0.49 0.00 18.13

equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL

Catatan: *) Nominal dalam Miliar, **) Per 31 Januari 2016 Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%

3%

90%

1%

1% 2%

14%

1%

1%

2%

3%

3% 12%

1%

3%

1% 1%

4%

1% 1%

4%

7%

7%

30%

30%

55%

58%

58%

2015

2016

2017*)

9%

8%

29%

32%

57%

2014

80% 70%

24%

29%

56%

53%

2012

2013

60% 50%

40% 30% 20% 10% 0%

IDR

Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2016

USD

JPY

EUR

SDR

AUD

Lainnya

1%

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA PINJAMAN LUAR NEGERI

Jml Loan

FULLY DISBURSED

Outstanding Jml Loan (dlm Milyar IDR)

TOTAL

Outstanding Jml Loan (dlm Milyar IDR)

Outstanding (dlm Milyar IDR)

%

188

135,287

1211

592,865

1399

728,151

99.3%

1. NEGARA

110

76,492

880

284,772

990

361,265

49.3%

a. Jepang

29

22,048

285

178,005

314

200,053

27.3%

b. Perancis

21

12,243

92

20,519

113

32,762

4.5%

c. Jerman

5

6,571

66

18,729

71

25,299

3.4%

d. Amerika Serikat

7

9,350

135

9,573

142

18,923

2.6%

e. Belanda

2

3,487

22

4,549

24

8,037

1.1%

f. Negara lainnya

46

22,794

280

53,397

326

76,190

10.4%

78

58,794

331

308,093

409

366,887

50.0%

a. Bank Dunia

26

32,702

137

197,554

163

230,256

31.4%

b. ADB

13

17,200

153

106,900

166

124,100

16.9%

c. IDB

35

7,499

29

2,330

64

9,829

1.3%

d. IFAD

4

1,393

5

855

9

2,248

0.3%

e. EIB

0

-

1

294

1

294

0.0%

f. NIB

0

-

6

160

6

160

0.0%

PINJAMAN DALAM NEGERI

65

1,878

143

3,430

208

5,309

0.7%

TOTAL

253

137,165

1354

596,295

1607

733,460

100.0%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL

Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2016


Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [%]

[ Triliun Rupiah ]

90%

40

80%

35

70%

30

60% 50% 30%

3.71

36.84

2.00

7.50

17.77

18.43

16.40

15.00

18.48

5

15.27

15 10

40%

38.26

20

34.80

36.85

25

41.15

45

-

20% 10% 0%

2011

2012

2013

2014

PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROYEK (RHS)

2015*

2016*

PINJAMAN PROYEK % PINJ. PROGRAM (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)

[Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015*

%

2016*

%

PINJAMAN PROGRAM

15.27 44%

15.00 46%

18.43 33%

17.77 33%

7.50 15%

36.84 47%

PINJAMAN PROYEK

18.48 54%

16.40 51%

36.85 66%

34.80 65%

41.15 81%

38.26 49%

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL

0.62 34.37

2%

0.91 32.32

3%

0.62 55.90

1%

1.09 53.66

2%

2.00 50.65

4%

3.71 78.80


5%

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ Triliun Rupiah]

12,000

100% 90%

10,000

80% 70%

8,000

60% 6,000

50% 40%

27.9%

4,000

23.1%

23.0%

24.9%

24.7%

27.4%

30% 20%

2,000

10% 0

0%

2011 Pinjaman

2012

2013

SBN

PDB

2014

2015

2016*)

Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ Triliun Rupiah ]

Pinjaman SBN Total Utang PDB

2011 621 1,188 1,809 7,832

2012 617 1,361 1,978 8,616

2013 710 1,661 2,371 9,525

2014 678 1,931 2,609 10,543

2015 755 2,410 3,165 11,541

2016*) 733 2,734 3,467 12,407

Catatan : *) Proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi APBNP 2016 dan realisasi PDB 2016 Kementerian Keuangan

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2006

2016

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB 

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan

Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju (40,00)

(20,00)

-

20,00

40,00

60,00

80,00

Philippines Turkey Indonesia Argentina India Thailand Brazil Malaysia Mexico Vietnam South Africa Russia

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Kementerian Keuangan

Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2017 [Trilliun Rupiah]


Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tenor Seri Yang Hendak Ditukar

Tenor Seri Penukar

Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah) 664

Tahun

Frekuensi Lelang

2011

4

s.d. 4 tahun

15 tahun

2012

4

s.d. 5 tahun

10 s.d. 15 tahun

11,859

2013

5

s.d. 9 tahun

5 s.d. 15 tahun

1,976

2014

4

s.d. 5 tahun

5 s.d. 20 tahun

5,944

2015

2

s.d. 4 tahun

10 s.d. 20 tahun

3,005

2016

2

s.d. 3 tahun

15 s.d. 20 tahun

472

2017* Total

23,920

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung) 10 6 5 3 3 2

Tenor Seri Yang Dibeli Kembali s.d. 20 tahun s.d. 9 tahun s.d. 25 tahun s.d 14 tahun s.d. 4 tahun s.d. 2 tahun

Total

Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah) 3,500 1,138 1,551 1,351 1,401 500 9,441

*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan Januari 2017


Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Proyek Negara

Debt Swap

1

2

Germany Debt Swap I

Pembatalan

Nama

Jumlah

3

[ Dalam Juta]

Komitmen

Realisasi

5

6

4

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

23.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

12.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

50.0

Debt Swap VII

Indonesian - German Scholarship Program

EUR

9.4 EUR

18.8 EUR

18.8

Italy

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

5.7

USA

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

USD

20.0 USD

29.9 USD

29.4

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II

USD

23.8 USD

29.5 USD

23.9

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**)

USD

12.7 USD

12.7 USD

4.2

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

EUR

87.0 EUR

168.1 EUR

155.3

USD

56.4 USD

72.1 USD

57.4

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD

178.0

308.8

267.0

Keterangan: *) untuk TFCA

Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest) **) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I


*)

Pemanfaatan Pinjaman No.

Executing Agency

Komitmen Pinjaman

Penarikan

Belum Tertarik

Availability Period

7,658.24 2001-2023 6,227.91 13,886.15 Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 1.48 2007-2017 54.76 56.24 1 Badan Informasi Geospasial 60.17 2011-2023 114.91 175.08 2 Bappenas 47.44 2014-2019 2.56 50.00 3 BP Batam 18.86 2012-2018 38.89 57.75 4 BPKP 40.34 2011-2018 6.66 47.00 5 BPS 123.15 2011-2017 0.60 123.75 6 Kemenag 29.02 2013-2017 3.15 32.17 7 kemenaker 0.41 2011-2016 19.94 20.35 8 Kemendikbud 140.38 2008-2018 366.73 507.12 9 KemenDPDTT 1,264.57 2010-2020 2,636.62 3,901.19 10 Kemenhan 1,686.86 2001-2022 505.64 2,192.50 11 Kemenhub 4.55 2014-2018 46.87 51.41 12 Kemenkominfo 3,149.91 2005-2023 1,755.66 4,905.57 13 KemenPUPERA 650.44 2007-2020 309.52 959.96 14 Kemenristek Dikti 43.60 2011-2019 77.57 121.17 15 Kementan 73.17 2012-2019 78.03 151.20 16 KKP 3.85 2011-2016 11.90 15.74 17 LIPI 320.04 2011-2019 197.90 517.94 18 POLRI 3,680.36 2006-2025 944.53 4,624.89 Penerusan Pinjaman 306.54 2011-2019 231.42 537.96 1 PT PERTAMINA 26.86 2012-2018 2.74 29.60 2 PT PII 3,346.84 2006-2025 610.49 3,957.32 3 PT PLN 0.12 2010-2017 99.88 100.00 4 PT SMI 11,338.60 7,172.44 18,511.04 Sub Total (K/L+BUMN) *Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana *Aktif : Pinjaman yang masih dalam periode penarikan komitmen pinjaman

Nama Pinjaman Tunai

No.

Komitmen Pinjaman

Penarikan

Belum Tertarik

Pinjaman Tunai World Bank

900.00

252.54

647.46

1

Local Government Decentralization Project II

500.00

252.54

247.46

2


400.00

-

400.00

500.00

500.00

-

500.00

500.00

-

440.00

440.00

-

Asian Development Bank 1

Fiscal and Public Expendicture Management Program - Subprogram 1

KfW 1

Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program (2)-Subprograme 2

220.00

220.00

-

2

Fiscal and Public Expendicture Management Programme - Subprogramme 1

220.00

220.00

-

105.41

105.41

-

105.41

105.41

-

1,945.41

1,297.95

647.46

20,456.45

8,470.39

11,986.06

AFD 1 Fiscal Reform Development Policy Loan Total Pinjaman Tunai Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)

- Data per 31 Januari 2016; angka dalam Juta US Dolar


Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 9.0% 8.0% 7.9% 7.0%

7.1%

6.0%

5.7%

5.0%

5.4%

5.6% 5.2%

4.0% 3.0% 2.0%

1.0% 0.0%

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Catatan: Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman *) Angka Sementara, APBN 2016 - Data Per 31 Januari 2016


Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2006-2016 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD 8.000 7.000 6.000 5.000

4.000 3.000 2.000

1.000 0

2006

2016

Sumber: World Economic Outlook – IMF, Oktober 2016 & CEIC


Indikator Risiko Utang 2012-2017 Interest Rate Risk 22.5 16.2

Exchange Rate Risk

23.2 21.0

17.8

16.0

14.8

13.7

46.7

44.4

20.7

12.3

2013

2014

Variable rate ratio [%]

2015

2016*)

11.7

Jan-2017

2012

2013

Refixing rate [%]

12.2

10.7

2014

FX Debt to GDP ratio (%) **)

Average Time To Maturity

11.7

2015

10.9

2016*)

Jan-2017

FX Debt to total debt ratio (%)

Debt Maturing

9.7

9.7

42.0

41.8

12.0

10.2

2012

44.5

43.4

19.5

9.6

36.7

36.5

34.7

33.9

33.4

32.4 9.4

21.8

21.5 9.0

2013

2014

2015

2016*)

21.4

7.7

8.4

23.0

23.2

9.0 8.6

7.2

2012

20.1

Jan-2017

2012

2013

in < 1 year (%)

2014

2015

in < 3 year (%)

8.8

6.6

2016*)

Jan-2017

in < 5 year (%)

ATM (in years)

Catatan: *) Angka menggunakan Asumsi PDB pada APBN-P 2016


Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 dan 2017 [ miliar Rupiah ]

Pagu APBNP 2016 I. POKOK A. PINJAMAN a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri B. SURAT BERHARGA NEGARA 1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri B. SURAT BERHARGA NEGARA 1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA

Realisasi 2016

% thd APBNP

Pagu APBN 2017

Realisasi Pembayaran 2017 *) Januari

Q-1

Total

% thd Pagu APBN

295,384

322,611

109.2%

293,338

13,761

13,761

13,761

4.69%

69,232

69,007

99.7%

66,095

3,302

3,302

3,302

5.00%

448 68,784

283 68,724

63.2% 99.9%

1,013 65,082

3,302

3,302

3,302

0.00% 5.07%

226,152

253,603

112.1%

227,242

10,459

10,459

10,459

4.60%

209,642 153,344 56,298 16,510 16,510 -

241,106 177,554 63,552 12,497 12,497 -

115.0% 115.8% 112.9% 75.7% 75.7% 0.0%

196,110 161,739 34,371 31,132 31,132 -

10,459 8,061 2,398 -

10,459 8,061 2,398 -

10,459 8,061 2,398 -

5.33% 4.98% 6.98% 0.00% 0.00% 0.00%

184,940

182,768

98.8%

221,195

22,629

22,629

22,629

10.23%

16,826

15,419

91.6%

16,132

837

837

837

5.19%

396 16,430

405 15,014

102.2% 91.4%

417 15,715

837

837

837

0.00% 5.33%

168,115

167,350

99.5%

205,062

21,792

21,792

21,792

10.63%

130,678 116,737 13,941 37,437 31,902 5,535

132,718 115,137 17,582 34,631 29,676 4,955

101.6% 98.6% 126.1% 92.5% 93.0% 89.5%

164,560 140,545 24,015 40,502 35,169 5,333

14,650 11,783 2,867 7,142 7,142 -

14,650 11,783 2,867 7,142 7,142 -

14,650 11,783 2,867 7,142 7,142 -

8.90% 8.38% 11.94% 17.63% 20.31% 0.00%

480,324

505,379

105.2%

514,532

36,390

36,390

36,390

7.07%

Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2016


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 (Grafik) 250,000

12% 227,242

11%

205,062

10%

200,000

Miliar Rupiah

8% 150,000

6% 5%

5% 5%

100,000

4%

50,000

66,095 2% 21,792 10,459 3,302

16,132

A. PINJAMAN

B. SBN

837

POKOK

Pagu

0%

A. PINJAMAN

B. SBN BUNGA

Realisasi *)

% thd Pagu (RHS)



Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Per Denominasi TA 2016 dan 2017 Pagu APBNP 2016 A. Denominasi Rupiah

Realisasi 2016

% thd APBNP

Pagu APBN 2017

Realisasi Pembayaran 2017 *) Januari

Q-1

Total

% thd Pagu APBN

341,164

374,512

109.8%

341,164

25,109

25,109

25,109

7.36%

210,090

241,389

114.9%

210,090

10,459

10,459

10,459

4.98%

448

283

63.2%

448

-

-

-

0.00%

209,642

241,106

115.0%

209,642

10,459

10,459

10,459

4.99%

131,074

133,123

101.6%

131,074

14,650

14,650

14,650

11.18%

396

405

102.2%

396

-

-

-

0.00%

b. SBN Rupiah

130,678

132,718

101.6%

130,678

14,650

14,650

14,650

11.21%

B. Denominasi Valas

139,160

130,867

94.0%

139,160

11,281

11,281

11,281

8.11%

85,294

81,222

95.2%

85,294

3,302

3,302

3,302

3.87%

a. Pinjaman Luar Negeri

68,784

68,724

99.9%

68,784

3,302

3,302

3,302

4.80%

b. SBN Valas

16,510

12,497

75.7%

16,510

-

-

-

0.00%

53,866

49,645

92.2%

53,866

7,979

7,979

7,979

14.81%

a. Pinjaman Luar Negeri

16,430

15,014

91.4%

16,430

837

837

837

5.10%

b. SBN Valas

37,437

34,631

92.5%

37,437

7,142

7,142

7,142

19.08%

480,324

505,379

105.2%

480,324

36,390

36,390

36,390

7.58%

1. POKOK a. Pinjaman Dalam Negeri b. SBN Rupiah 2. BUNGA a. Pinjaman Dalam Negeri

1. POKOK

2. BUNGA

TOTAL



Rasio Pembayaran Bunga Utang 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2011

2012

terhadap Pendapatan Negara & Hibah terhadap Jumlah Utang rata-rata

terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap

Pendapatan Negara & Hibah Penerimaan Perpajakan Belanja PDB Jumlah Utang rata-rata Jumlah Utang akhir periode

2013

2014

terhadap Penerimaan Perpajakan terhadap PDB

2011 7.5% 10.4% 7.0% 1.2% 5.2% 5.0%

2012 6.9% 9.4% 6.2% 1.1% 4.9% 4.7%

2013 7.7% 10.2% 6.7% 1.2% 5.1% 4.6%

2015

2016

terhadap Belanja

2014 8.4% 11.4% 7.4% 1.2% 5.3% 5.0%

2015 9.9% 12.1% 8.3% 1.3% 5.2% 4.7%

2016 10.7% 13.0% 8.9% 1.3% 5.0% 4.8%

Keterangan: - Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah - Pembayaran bunga utang neto adalah nominal biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga utang, antara lain: kupon, diskon dan biaya lain pengadaan utang, setelah memperhitungkan premium/gain. - Rata-rata jumlah utang adalah rata-rata antara posisi utang akhir tahun (T) dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya (T-1) - Realisasi 2016 menggunakan data sementara, PDB menggunakan asumsi pada APBNP 2016


Realisasi Pembayaran Bunga Utang 100.0% 90.0% 80.0%

70.0% 60.0%

70.8%

67.1% 87.0%

88.8%

90.6%

90.2%

13.0%

11.2%

9.4%

9.8%

2013

2014

2015*

2016*

50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%

29.2%

32.9%

0.0%

2011

2012

Pembayaran Bunga Utang DN

Pembayaran Bunga Utang LN

[triliun Rupiah ]

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Pembayaran Bunga Utang

Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml 90.53 100.00 92.08 100.00 110.32 100.00 130.95 100.00 149.58 100.00 174.94

a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN

64.10 26.43

70.81 29.19

61.79 30.29

67.10 32.90

96.00 14.32

87.02 116.35 12.98 14.60

88.85 135.47 11.15 14.11

90.57 9.43

157.74 17.20


% 100.00 90.17 9.83

Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Multilateral

Description

IFAD

AIIB

IDB

ADB-OCR

15-18 years

16,5 years

15-20 years

up to 32 years

3 years

7 years

3-5 years

up to 8 years

12 years

9,5 years

11-15 years

5-27 years

Commitment Charge

-

0.25%

-

0.15%

Front End Fee

-

0.25%

-

-

Service Charge

-

-

-

-

IFAD Referenc e Rate ****)

USD LIBOR + Lending Spread ********)

LIBOR (swap) + 1.35%

LIBOR + 0,50%*)

Loan Maturity Grace Period Repayment Period

Interest Rate/Mark-up ***)

ALM ≤ 13 years = Nil **) 13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10 % p.a **)

Maturity Premium

16 years < ALM <= 19 years = 0.20% p.a **)

Average Maturity (years) USD Lendi ng Ra tes

AM < 8

8< AM <= 10

10 < AM <= 12 12< AM <= 15 15 < AM <= 18 18 < AM <= 20

IBRD-WB (Variable Spread) ******) LIBOR + 0.33%

LIBOR + 0.43%

LIBOR + 0.53%

LIBOR + 0.63%

LIBOR + 0.73%

LIBOR + 0.83%

LIBOR + 1.25%

LIBOR + 1.35%

IBRD-WB (Fixed Spread) ******) USD Lendi ng Ra tes

LIBOR + 0.6%

LIBOR + 0.75%

LIBOR + 0.85%

Front-End Fee

0.25%

Commitment Fee

0.25%

DPL DDO Fees

LIBOR + 1.05%

0.25% Front-End Fee; 0.5% Stand-By Fee

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD *****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014 ******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014 ALM = Average Loan Maturity


Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Japan (JICA)

Description Loan Maturity

Grace Period

Repayment Period Front End Fee

General terms Prefential terms Fixed/Vari able Standard O ption1 O ption2 O ption3 Standard O ption1 O ption2 O ption3 Fixed

32 years 26 years

20 years

-

Variable

40 years 32 years

26 years

20 years

Fixed

7 years

6 years

5 years

-

Variable

10 years

7 years

6 years

5 years

Fixed

25 years 20 years

15 years

-

Variable

30 years 25 years

20 years

15 years

50 years 40 years

10 years

10 years

40 years 30 years

O ption4

26 years

20 years

-

6 years

5 years

-

7 years

6 years

5 years

20 years

15 years

-

25 years

20 years

15 years

Fixed

Standard

50 years

10 years

40 years

0,2%

Fixed

1,40%

Variable

JPY JPY LIBOR+ LIBOR+ 15bp 10bp

Interest Rate

STEP

0,95%

0,80% JPY LIBOR+ 5bp

JPY LIBOR

0,30%

0,25%

0,20%

0,15%

-

JPY LIBOR95bp

JPY LIBOR105bp

JPY LIBOR110bp

JPY LIBOR115bp JPY LIBOR- 120bp

0,10%


Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah [%]

Tenor

Jan-17

Dec-16 Dec-15

Jul-14

Dec-13 Dec '12

1Y

6.19

6.44

7.45

6.52

6.67

4.35

2Y

6.77

7.19

8.42

7.11

7.43

4.92

3Y

7.11

7.46

8.71

7.45

7.63

5.22

4Y

7.32

7.61

8.74

7.67

7.84

5.24

5Y

7.45

7.50

8.75

7.80

7.91

5.35

6Y

7.55

7.76

8.87

7.93

8.02

5.45

7Y

7.63

7.94

8.87

7.96

8.20

5.83

10Y

7.84

7.91

8.69

8.00

8.38

5.96

15Y

8.13

7.88

8.93

8.45

8.89

6.56

20Y

8.34

8.14

8.91

8.64

8.97

7.02

30Y

8.54

8.54

9.22

8.90

9.21

7.26

Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dalam denominasi US Dollar) [%]

Tenor 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y

Jan-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 1.652 1.703 1.663 1.164 1.677 1.416 1.966 2.149 2.332 1.868 2.212 1.421 2.604 2.693 2.989 2.386 2.991 1.647 3.181 3.235 3.551 3.146 3.556 1.965 3.446 3.501 4.060 3.517 4.249 2.141 3.642 3.684 4.439 3.738 4.720 2.448 3.922 3.967 4.492 3.911 4.960 2.666 4.024 3.981 4.746 4.058 5.213 4.088 5.337 2.826 4.104 4.055 4.703 5.404 2.902 5.140 5.154 6.259 5.290 6.634 4.268 5.064 5.064 5.939 5.151 6.623 4.297 5.101 5.116 5.778 5.148 6.098 4.235

Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

*) Hanya FR dan VR; Source: BI-SSSS, data diolah


Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Miliar Rp) 1,600 OUTRIGHT

REPO BI & BANK

REPO ANTAR BANK

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Jan-17

REPO ANTAR BANK

-

-

-

1.63

21.63

70.52

36.44

16.31

61.00

REPO BI & BANK

-

-

0.85

4.76

38.23

95.04

92.57

335.11

422.55

42.21

113.43

164.49

365.67

497.01

635.54

1,052.53

1,144.31

813.25

OUTRIGHT


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan  Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return di pasar

SBN domestik.

Catatan: - Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah - Source: BI-SSSS, data diolah


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam Triliun Rupiah) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

SUN 311.56 311.56 104.14

Nov-16 SBSN 124.93 102.25 22.68 0.37

TOTAL 436.50 413.81 22.68 104.51

SUN 275.91 275.91 134.25

104.14

0.37

104.51

134.25

152.99 48.85 1,108.56 70.53 188.81 647.50 113.49 71.96 43.34 86.43 1,524.27

4.86 4.49 121.37 12.43 48.72 8.56 4.89 13.85 19.24 18.59 246.68

157.85 53.33 1,229.94 82.96 237.52 656.06 118.38 85.80 62.57 105.02 1,770.95

153.39 19.14 1,117.41 73.49 188.26 656.94 115.75 73.20 38.69 86.83 1,527.57

Dec-16 SBSN 123.55 101.49 22.06 0.00

TOTAL 399.46 377.40 22.06 134.25

SUN 367.13 367.13 51.81

Jan-17 SBSN 126.68 103.60 23.08 1.50

-

134.25

51.81

1.50

53.31

4.49 4.49 122.16 12.17 49.98 8.87 5.09 14.07 19.06 18.01 245.71

157.88 23.63 1,239.57 85.66 238.24 665.81 120.84 87.28 57.75 104.84 1,773.28

157.74 105.93 1,135.98 74.87 190.52 671.91 113.43 72.89 38.74 87.06 1,554.92

5.89 4.39 128.04 12.97 50.74 13.60 5.48 14.05 18.95 17.73 256.22

163.63 110.32 1,264.02 87.84 241.25 685.51 118.91 86.95 57.69 104.78 1,811.14

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah


TOTAL 493.82 470.73 23.08 53.31

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

SUN 20.44 20.44 6.83

Nov-16 SBSN 50.65 41.45 9.20 0.15

SUN 18.06 18.06 8.79

Dec-16 SBSN 50.28 41.31 8.98 0.00

TOTAL 24.65 23.37 1.28 5.90

6.83

0.15

10.04 3.20 72.73 4.63 12.39 42.48 7.45 4.72 2.84 5.67 100.00

1.97 1.82 49.20 5.04 19.75 3.47 7.54 5.61 7.80 7.54 100.00

SUN 23.61 23.61 3.33

Jan-17 SBSN 49.44 40.43 9.01 0.59

TOTAL 22.53 21.28 1.24 7.57

TOTAL 27.27 25.99 1.27 2.94

5.90

8.79

0.00

7.57

3.33

0.59

2.94

8.91 3.01 69.45 4.68 13.41 37.05 6.68 4.84 3.53 5.93 100.00

10.04 1.25 73.15 4.81 12.32 43.01 7.58 4.79 2.53 5.68 100.00

1.83 1.83 49.72 4.95 20.34 3.61 7.33 5.73 7.76 7.33 100.00

8.90 1.33 69.90 4.83 13.43 37.55 6.81 4.92 3.26 5.91 100.00

10.14 6.81 73.06 4.81 12.25 43.21 7.30 4.69 2.49 5.60 100.00

2.30 1.71 49.97 5.06 19.80 5.31 2.14 5.48 7.40 6.92 100.00

9.03 6.09 69.79 4.85 13.32 37.85 6.57 4.80 3.19 5.79 100.00

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah


Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

Sumber: BI-SSSS, data diolah Kementerian Keuangan

Spread terhadap UST- Feb 26 [bps]

DATE Apr-16 May-16 Jun-16 Jul -16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 30-Jan-17 31-Jan-17

PHIL 26

TURK 26

BRA 26

INDO 26

2.57 2.53 2.38 2.21 2.23 2.38 2.72 3.12 3.21 3.21 3.21

4.32 4.58 4.03 4.60 4.41 4.51 4.78 5.71 5.80 5.67 5.71

5.57 5.79 4.90 4.35 4.50 4.53 4.61 5.36 5.50 5.08 5.02

3.93 3.99 3.63 3.31 3.30 3.24 3.57 4.05 4.28 4.11 4.10

INDO 27

MEX 26

RUSS 26

4.34 4.17 4.16

3.55 3.50 3.44 3.40 3.10 3.29 3.31 3.32 3.86 3.78 3.78

4.48 4.43 4.02 3.93 3.77 3.99 4.49 4.42 4.31 4.30

ARGEN 26 SOUTH AFR 26 7.26 6.81 6.31 6.30 5.90 5.72 6.16 7.33 6.75 6.85 6.84

4.86 5.08 4.38 4.14 4.28 4.17 4.35 4.91 4.90 4.76 4.76

UST 26 1.83 1.85 1.47 1.45 1.59 1.59 1.81 2.39 2.40 2.49 2.45


Spread terhadap UST- Nov 46 [bps]

DATE Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 30-Jan-17 31-Jan-17

INDO 46 INDO 47 5.11 5.15 4.79 4.43 4.33 4.32 4.62 5.02 5.24 5.10 5.10

5.22 5.09 5.08

MEX 46 4.65 4.78 4.27 4.27 4.10 4.45 4.71 5.49 5.28 5.29 5.25

BRAZ 45 6.47 6.64 5.74 5.59 5.47 5.66 5.83 6.61 6.47 6.12 6.06

TURK 45 5.371 5.637 5.151 5.487 5.274 5.435 5.737 6.692 6.636 6.511 6.555

SOUTHAFR 46

4.965 5.188 5.574 5.518 5.365 5.356

UST 46 2.678 2.644 2.289 2.188 2.236 2.31 2.568 3.058 3.066 3.079 3.062

Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia


Spread terhadap 7Y Euro Midswap [bps] Date 1/25/2017 1/26/2017 1/27/2017 1/30/2017 1/31/2017

7Y Euro Mexico 21 Turkey 21 Brazil 21 Indo 21 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.4499 1.507 3.222 1.992 1.614 0.4639 1.506 3.209 2.052 1.638 0.4573 1.505 3.178 2.005 1.638 0.454 1.505 3.177 2.02 1.636 0.4519 1.504 3.166 2.004 1.634


Spread terhadap 10Y Euro Midswap [bps]

Date 1/25/2017 1/26/2017 1/27/2017 1/30/2017 1/31/2017

10Y Euro Mexico 24 Turkey 23 Indo 25 SouthAfr 26 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.8225 2.044 3.564 2.629 3.236 0.8415 2.026 3.556 2.676 3.251 0.815 2.068 3.551 2.683 3.236 0.822 2.061 3.512 2.683 3.251 0.813 2.069 3.518 2.681 3.236


Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1) Summary Terms of Offering

SNI21

Issuer

SNI26

RIEUR0623

RIEUR0628

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

Republic of Indonesia

Issuer Ratings

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)

BBB- stable (Fitch), BB+ positive (S&P), Baa3 stable (Moody’s)

Issue Ratings

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)

BBB- (Fitch), BB+ (S&P), Baa3 (Moody’s)

USD fixed rate

EUR fixed rate

Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Yen Swap Offer Format Listing Total Book Order Distribution

Investor Type

USD750 million 21 March 2016 / 29 March 2016 5 years due 29 March 2021 3.400% payable semi annually 3.400% / 100%

USD1.75 billion 21 March 2016 / 29 March 2016 10 years due 29 March 2026 4.550% payable semi annually 4.550% / 100%

EUR1,500 billion 07 June / 14 June 2016 14 June 2023 2,625% payable semi annually 2,772% / 99,076%

EUR1,500 billion 07 June / 14 June 2016 14 June 2028 3,750% payable semi annually 3,906% / 98,528%

-

-

-

-

Rule 144A / Reg S SGX-ST & Nasdaq Dubai

Rule 144A / Reg S SGX-ST, Frankfurt Open Market EUR4,23 billion EUR4,13 billion

USD2.62 billion USD5.98 billion Middle East & Islamic investor 42%, Asia Middle East & Islamic investor 28%, Asia Indonesia 11%, Asia 10%, Europe 58%, 31%, Indonesia 10%, Europe 15%, USA 25%, Indonesia 10%, Europe 22%, USA 15% USA 21% 2% Funds / Asset Managers 40%, Bank 38%, Funds / Asset Managers 59%, Bank 25%, Central Bank & Sovereign Wealth Funds Central Bank & Sovereign Wealth Funds 13%, Insurance & Pension Company 5%, 8%, Insurance & Pension Company 4%, Private Bank 4% Private Bank 4%

Fund / Asset Managers 68%, Banks/Private Banks 21%, Insurance / Pension Funds 4%, Central Banks/Sovereigen Funds 7%

Indonesia 2%, Asia 10%, Europe 49%, USA 39% Fund / Asset Managers 76%, Banks/Private Banks 6%, Insurance / Pension Funds 8%, Central Banks/Sovereigen Funds 10%


Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2) Summary Terms of Offering

RIJPY0619

Issuer

RIJPY0621

RI0122

RI0127



Issuer Ratings

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)

Issue Ratings

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)

Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Yen Swap Offer Format Listing Total Book Order Distribution

Investor Type

JPY fixed rate JPY fixed rate JPY62 bilion JPY38 bilion 15 June/ 21 June 2016 15 June/ 21 June 2016 21 June 2019 21 June 2021 0.83% 1.16% 100% 100% 95 bps over JP 3yr Swap 125 bps over JP 5yr Swap Private Placement

USD fixed rate USD0.75 billion 1 December / 8 December 2016 5 years due 8 January 2022 3.700% payable semi annually 3.750% / 99.767%



-

-

-

USD5.20 billion

Rule 144A / Reg S SGX-ST & Frankfurt Stock Exchange USD3.50 billion

USD3.30 billion

-

JPY62 billion

JPY38 billion

Asia 100%

Asia 100%

RI0147

Indonesia 3%, Asia 22%, Europe 27%, Indonesia 18%, Asia 26%, Europe Indonesia 1%, Asia 58%, Europe 12%, USA 48% 18%, USA 38% USA 29%

City Bank 10.5%, Public Funds 25.0%, Life Insurance 4.8%, City Bank 52.6%, Public Funds Fund / Asset Managers 53%, Banks Fund / Asset Managers 27%, Banks Fund / Asset Managers 74%, Banks Asset Managers 11.3%, Regional 25.8%, Regional Banks 9.2%, 22%, Insurance / Pension Funds 18%, 2%, Insurance / Pension Funds 62%, 12%, Private Banks 9%, SWF 5% Banks 4.8%, Shinkins 3.6%, and Shinkins 2.6%, and Others 9.8% Private Banks 2%, SWF 5% Private Banks 3%, SWF 6% Others 40.0% Kementerian Keuangan

Bagian 7 Penjaminan Pemerintah


Definisi Kewajiban Penjaminan • Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama (UndangUndang nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017)

• Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datang mungkin muncul jika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary, The Scottish Public Finance Manual). • Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers And Users, 2003).  Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yang memberikan persyaratanpersyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadi efektif jika salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan muncul untuk melakukan pembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensi eksplisit muncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers and Users, 2003, hal 83).  Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akan diketahui setelah kondisi atu kejadian terealisir.


Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah 1.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007;

2.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014;

3.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

4.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

5.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

6.

Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2015.

7.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;

8.

Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

9.

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Kementerian Keuangan

Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas Maksimal Penjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEWAJIBAN PENJAMINAN: ” Mengelola risiko fiskal dalam rangka penjaminan program prioritas Pemerintah ”  Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan nomor 222/KMK.08/2016 tentang Pengelolaan Penjaminan Pemerintah BMP: nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu, dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin.  BMP untuk periode 2014 - 2017 adalah sebesar 2,57 persen terhadap PDB atau secara nominal sebesar IDR352,5 triliun (asumsi PDB 2017 sebesar IDR13.716.711 miliar), sehingga pemberian jaminan untuk proyek baru tidak boleh melebihi BMP dimaksud.  Adapun realisasi BMP selama 2014 – 2016 adalah sebesar IDR132,4 triliun atau sebesar 1,06% terhadap PDB 2016 (asumsi PDB 2016 sebesar IDR12.487.309 miliar), sedangkan realisasi pemberian jaminan proyek FTP1, FTP2, PDAM, Direct Lending, Tol Sumatera dan KPBU dari 2008 – 2016 sebesar 2,52 persen terhadap PDB atau nominal sebesar IDR314,3 triliun 1) Risiko potensi default dalam Penjaminan Kredit, yaitu: a) kondisi keuangan PT PLN/PDAM memburuk; b) perkembangan pelaksanaan proyek yang dijamin atau proyek lain yang berkaitan dengan proyek yang dijamin memburuk; c) kerugian nilai tukar, mengingat pendapatan PT PLN/PDAM dalam rupiah sedangkan kewajiban dalam bentuk USD; d) peningkatan suku bunga, mengingat semua pinjaman menggunakan tingkat suku bunga mengambang.

2) Risiko potensi default dalam Penjaminan Investasi, yaitu: a) Risiko atas kondisi keuangan Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD yang dijamin terkait kewajiban pembayaran (payment obligations). b) Risiko politik, antara lain:  perubahan kebijakan/peraturan yang berdampak pada kerugian investor;  lambatnya penerbitan izin dari instansi pemerintah terkait. c) Risiko bencana alam (natural force majeure) yang dapat mengganggu proyek yang menjadi tanggung jawab BUMN/BUMD. Kementerian Keuangan

Program Penjaminan Pemerintah (2008 s.d. saat ini) Tipe

Sektor

Dasar Hukum, Nama Program, Bentuk Penjaminan Perpres 91/2007 dan PMK 44/2008

Listrik

Coal Power Plant 10.000MW Fast Track Program (FTP 1)

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PLN jika default

Air 1. Penjaminan Kredit

Infrastruktur

Perpres 29 Tahun 2009, dan PMK 229/2009

Clean Water Supply Program

Penjaminan 70% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran Pokok PDAM jika default

Perpres 82 Tahun 2015 dan PMK 189/2015

Direct Lending from International Financial Institution to SOEs

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran BUMN jika default

Jalan tol

Perpres 117 Tahun 2015 jo. Perpres 100 Tahun 2014 dan PMK 253/2015

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PT Hutama Karya jika default

Perpres 48 Tahun 2011 jo. Perpres 4 Tahun 2010 dan PMK 173/2014

Listrik 2. Penjaminan Investasi Infrastruktur

Sumatera Toll Roads Project

Renewable energy, Coal and Gas Power Plant 10.000MW Fast Track Program (FTP 2)

Penjaminan Kelayakan Usaha – Pemerintah menjamin kelayakan usaha PLN dalam membayar kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Pengembang Swasta, dan menjamin risiko politik Perpres 78 Tahun 2010, Perpres 38 Public-Private Partnerships Project (PPP)/ Tahun 2015 dan PMK 260/2010 KPBU/ KPS Menjamin kewajiban financial Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta


Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN Rincian Program Penjaminan No. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional Percepatan Pembangunan Pembangkit 1 . Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I) 2 . Percepatan Penyediaan Air Minum Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman 3 . Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN

Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah) LKPP 2008 (Audited) IDR 283.00

LKPP 2009 (Audited) IDR 1,000.00

LKPP 2010 (Audited)

LKPP 2011 (Audited)

LKPP 2012 (Audited)

LKPP 2013 (Audited)

LKPP 2014 (Audited)

LKPP 2015 (Audited)

APBN-P 2016

APBN 2017

IDR 1,000.00

IDR 889.00

IDR 623.30

IDR 611.22

IDR 913.65

IDR 792.00

IDR 570.53

IDR 449.68

IDR 50.00

IDR 15.00

IDR 10.00

IDR 35.00

IDR 2.23

IDR 1.80

IDR 0.59

IDR 1.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 21.07

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 39.37

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi 5. Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha 6. Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)

-

-

-

-

-

4.

Total

IDR 283.00

IDR 1,000.00

IDR 1,050.00

IDR 904.00

• Anggaran kewajiban penjaminan di alokasikan sejak APBN TA 2008 (menyesuaikan penerbitan penjaminan untuk setiap program) • Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2017 telah disetujui DPR sebesar Rp924,1 miliar:  Program Infrastruktur Nasional Rp721,1 miliar (Proyek FTP1, PDAM, Direct Lending, Jalan Tol Sumatera, dan KPBU), dan  Program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN/Dana talangan Infrastruktur Daerah Rp203 miliar) • Alokasi anggaran untuk program penjaminan FTP2 diberikan dalam bentuk alokasi belanja subsidi dan PMN.

IDR 633.30

IDR 59.82

IDR 706.04

IDR 48.18

IDR 964.07

IDR 49.70

IDR 843.50

-

IDR 80.56

IDR 651.67

IDR 209.87

IDR 721.12

• Mulai tahun 2013, sesuai dengan ketentuan dalam PMK 30 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang tidak terealisasi sampai dengan akhir triwulan III dapat dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah. • Posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp2.321,78 miliar (akumulasi alokasi APBN 2013, 2014 dan 2016 (alokasi TA 2015 tidak dapat dipindahbukukan karena kebutuhan kapasitas fiskal APBN).


Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

Rincian Program Penjaminan Jumlah Pihak Penerima No. Penugasan Percepatan Pembangunan Dokumen Terjamin Jaminan Infrastruktur Nasional Penjaminan

Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar rupiah)

Original Curr. Percepatan Pembangunan Pembangkit PT PLN 1 . Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Persero) (Proyek 10.000 MW Tahap I)

11 Perbankan

4.

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

PT HK (Persero)

USD 3.96 36

25

2 . Percepatan Penyediaan Air Minum PDAM Perbankan Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman PT PLN 3 . Langsung dari Lembaga Keuangan ADB & IBRD (Persero) Internasional kepada BUMN PT SMI (Persero)

Eq. IDR

Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar rupiah) Original Curr.

Eq. IDR

USD 2.38 IDR 93,543.04

IDR 40,353.70

IDR 46,603.56 IDR 14,641.99

10

10

IDR 324.80

IDR 324.80

IDR 196.74

IDR 196.74

2

2

USD 1.10

IDR 14,779.60

USD 0.23

IDR 3,058.71

3

3

IDR 2,721.34

IDR 2,721.34

IDR 1,000.00

IDR 1,000.00

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi 5. Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2 )

Pengembang PT PLN Pembangkit (Persero) Listrik

12

12

USD 11.91

IDR 159,975.30

USD 1.47 IDR 19,710.55

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui 6. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)

PT PLN Badan Usaha (Persero)

1

1

USD 3.20

IDR 42,995.20

USD 0.83 IDR 11,111.57

64

64

Total Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia bulan Des 2016 (IDR/USD1)

USD 20.17 IDR 314,339.28 IDR 43,399.84 13,436.00

USD 4.90 IDR 81,681.13 IDR 15,838.72

 Portofolio per Desember 2016:  Telah diterbitkan 64 dokumen penjaminan (36 Proyek FTP1, 10 Proyek PDAM, 2 Proyek Skema Direct Lending, 3 Proyek Jalan Tol Sumatera, 12 Proyek FTP2, dan 1 Proyek Skema KPBU) dengan total nilai sebesar Rp314,3 triliun.  Total outstanding/eksposur penjaminan sebesar Rp81,7 triliun:  Total outstanding penjaminan kredit mencapai sebesar Rp 50,9 triliun (FTP1 Rp46,6 triliun, PDAM Rp196,7 miliar, Direct lending Rp3,1 triliun, jalan tol Rp1 triiun).  Total eksposur penjaminan investasi mencapai sebesar Rp30,8 triliun (FTP2 Rp19,7 triliun, KPBU Rp11,1 triliun)

13,436.00


Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 31 Desember 2016) 1. Berdasarkan Komposisi Total Nilai Penjaminan Pemerintah

• Komposisi total nilai penjaminan pemerintah berdasarkan jenis mata uang berkisar 86,2% dalam USD dan 13,8% dalam IDR

IDR, 13.81%

Jenis Mata Uang

Jenis Proyek

berdasarkan jenis proyek berkisar 29,8% untuk proyek FTP1, 50,9% untuk proyek FTP 2, 13,7% untuk proyek KPBU, 0,82% untuk proyek tol Sumatera, 0,1% untuk proyek PDAM, dan 4,7% untuk proyek direct lending.

FTP II, 50.89%

FTP I, 29.76% PDAM, 0.10%

2. Berdasarkan Komposisi Total Outstanding Penjaminan Kredit

< 10 thn, 9.80%

Jenis Tenor

>= 10 thn dan <= 13 thn, 72.55%

IDR, 19.39%

Floating 100% Bank Swasta (DN), 25.49%

Direct Lending, 4.70%

KPBU, 13.68%

• Komposisi total outstanding penjaminan kredit

> 13 thn, 17.65% Bank BPD, 17.65%

Tol Sumatera, 0.82%

Jenis Mata Uang

USD (eq. IDR), 80.61%

Jenis Tingkat Bunga

USD (eq. IDR), 86.19%

Jenis Lender

Bank BUMN (DN), 33.33% Bank Swasta (LN), 23.53%

berdasarkan jenis mata uang berkisar 80,6% dalam USD dan 19,4% dalam IDR berdasarkan jenis tenor pinjaman berkisar 72,5% untuk tenor 10-13 tahun, 9,8% untuk tenor dibawah 10 tahun, dan 17,65% untuk tenor diatas 13 tahun berdasarkan jenis lender berkisar 33,3% dari Bank BUMN, 25,5% dari Bank Swasta Domestik, 23,5% dari Bank Swasta Luar Negeri dan 17,6% dari BPD 100% kredit pinjaman berbunga floating


Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Desember 2016) 6,000.00

45.00 40.00

5,000.00

dalam miliar

35.00 4,000.00

30.00

25.00 3,000.00 20.00 2,000.00

15.00

10.00 1,000.00 5.00 -

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Proyek FTP 1 (USD Eq IDR)

4,821.25 4,821.25 4,821.25 4,821.25 4,278.65 3,445.73 2,596.05 1,873.86

482.28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proyek FTP 1 (IDR)

4,290.47 3,665.87 2,452.14 1,124.70

975.15

667.95

667.95

667.95

588.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2035

Proyek Direct Lending (USD Eq IDR)

-

-

-

-

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

201.49

Proyek Jalan Tol (IDR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proyek PDAM (IDR) -RHS

36.91

38.39

37.61

32.01

25.58

25.58

12.64

6.52

2.44

2.03

0.81

-

-

-

-

-

-

-

-

• Maturity profile berdasarkan proyeksi pembayaran pokok pinjaman proyek FTP 1, Direct lending, dan PDAM, sedangkan Tol Sumatera belum ada penarikan. • Kredit pinjaman untuk Program Direct Lending dalam masa grace period hingga 2020, sehingga jatuh tempo baru dimulai tahun 2021 hingga 2035. • Jatuh tempo pinjaman kredit FTP 1 terbesar pada tahun 2017 kemudian menurun bertahap setiap tahun hingga berakhir pada tahun 2025. • Jatuh tempo obligasi jalan tol PT HK pada tahun 2026. • Jatuh tempo pinjaman kredit PDAM meningkat bertahap hingga tahun 2018 dan menurun bertahap hingga tahun 2027. Kementerian Keuangan

Realisasi dan Proyeksi Oustanding Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Desember 2016) Outstanding Kredit FTP 1 - Realisasi (2008 - 2016) dan Proyeksi (2017 - 2026) 25,000.00 24,000.00 23,000.00 22,000.00 21,000.00 20,000.00 19,000.00 18,000.00 17,000.00 16,000.00 15,000.00 14,000.00 13,000.00 12,000.00 11,000.00 10,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 -

Jalan Tol (IDR) FTP1 (IDR) FTP1 (USD,RHS)

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

2008 -

2009 -

2010 -

2011 -

2012 -

2013 -

2014 -

2015 -

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

4,646.46 9,397.18 18,393.9 23,136.3 23,894.6 22,266.2 19,415.3 18,975.7 14,641.9 10,580.8 7,144.30 4,692.16 3,567.46 2,592.30 1,924.36 1,256.41 0.10

1.07

2.06

2.74

3.19

3.16

3.06

2.74

2.38

2.02

1.66

1.30

0.94

0.63

0.37

0.18

2027 -

588.46

-

-

-

0.04

-

-

-

Outstanding Kredit PDAM - Realisasi (2008 - 2016) dan Proyeksi (2017 - 2035)

250.25

-

0.60

0.55

200.25

0.50

dalam miliar

150.25 0.45

100.25 0.40

50.25

0.25 PDAM (IDR) Direct Lending (USD, RHS)

0.35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 38.26 124.6 155.3 163.2 196.7 184.0 145.6 108.0 76.01 50.43 24.85 12.21 5.69 3.25 1.63 -

-

-

-

-

-

-

-

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.21

0.20

0.18

0.17

0.15

0.14

0.12

0.11

0.09

0.08

0.06

0.05

0.03

0.02

-

0.30

• Oustanding kredit berdasarkan proyeksi penarikan dan pembayaran pokok pinjaman proyek FTP 1, Jalan Tol, Direct Lending dan PDAM. • Portofolio kredit pinjaman per Desember 2016: Kredit Pinjaman proyek FTP 1 dimulai penarikan pada tahun 2008 dan diperkirakan kredit selesai/lunas pada tahun 2026 Kredit Pinjaman Proyek PDAM dimulai penarikan pada tahun 2012 dan diperkirakan kredit selesai/lunas pada tahun 2027 • Kredit pinjaman untuk Program Direct Lending dalam masa grace period hingga 2020, sedangkan kredit proyek jalan tol Sumatera jatuh tempo pada 2026. Kementerian Keuangan

Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan


Rating Indonesia  Faktor Penentu Perbaikan Rating 

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-2008



Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement



Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:  Penurunan rasio utang terhadap PDB  Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang  Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

 Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P) 

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75115bps

 Country Risk Classification (CRC) 

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD



Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)



Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2016

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+

Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBB-

Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBB a3 BB+ B a3 BB+ B a2 BB+ B a2 BB+ B a1 BB+ B aa3 BBBB aa3 BBB-

2014 2015 2016 2017

BB+ BB+ BB+ BB+

BBBBBBBBBBBB-

B aa3 B aa3 B aa3 B aa3

Tahun

BBBBBBBBBBBB-

JCRA B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBB-

CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3

BBBBBBBBBBBB-

3 3 3 3

Moody’s: Tanggal 8 Februari 2017 memperbaiki outlook sovereign credit rating Indonesia dari stable menjadi Positive dan mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade) Fitch Ratings: Tanggal 21 Desember 2016 meningkatkan outlook dari Stable menjadi Positive dan mengafirmasi rating pada BBB(Investment Grade). S&P: Tanggal 1 Juni 2016 mempertahankan peringkat Indonesia pada level BB+/Positive. R&I: Tanggal 4 April 2016 mengafirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable. JCRA: Tanggal 22 Oktober 2014 mengafirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable OECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3


BBB+

14

BBB

Rekapitalisasi Perbankan

13

Reprofiling VR & HB, AssetBond Swap, & penerbitan SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Baa1 Baa2 Baa3

BB+

11

Ba1

BB

10

Ba2

9

Ba3

8

B1

12

B+ B B-

B2

Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011

7

Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012

6

CCC+

Caa1

5

CCC

4

CCC-

3

CC R/C

S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian

Caa2 S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

2

Caa3

Ca

Fitch’s menaikan rating ke BBBper 15 Desember 2011

1

C

SD/DD

-

B3

1998199919992000200020012001 19971998 2017 2017 20162016 20152015 20142014 2012201220132013 20112011 20102010 2008200820092009 20072007 2005200520062006 20042004 2002200220032003 1997

Fitch’s

S&P’s

Moody’s


Non Investment grade

BBB-

BBNon Investment grade

Krisis ekonomi 1998

Investment grade

Investment grade

Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)

Performa Sovereign Rating Indonesia (1)  Pada tanggal 8 Februari 2017, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s)

memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade). Faktor-faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut yaitu penurunan kerentanan sektor eksternal yang diperkirakan akan terus berlanjut sebagai dampak dari kebijakan otoritas dan perbaikan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas kebijakan.  Pada tanggal 21 Desember 2016 Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade) . Faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut, yaitu track record stabilitas makroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan, serta dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.  Pada tanggal 1 Juni 2016. Standard & Poor's (S&P) kembali mempertahankan peringkat Indonesia pada level BB+/positive. Faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut mencakup perbaikan kebijakan dan tata kelola kelembagaan, termasuk kerangka kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang kredibel dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Peningkatan rating dimungkinkan apabila momentum perbaikan tata kelola kelembagaan, khususnya kerangka kebijakan fiskal, dapat menghasilkan pengeluaran pemerintah yang berkualitas, penurunan tren defisit fiskal, moderasi utang pemerintah dan terjaganya kewajiban kontijensi fiskal. Selain itu, implementasi reformasi subsidi BBM secara utuh dan tepat waktu menjadi perhatian S&P.


Performa Sovereign Rating Indonesia (2)  4 April 2016. Rating and Investment Information (R&I) memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB- /stable outlook. Faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebut adalah perekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah ketidakpastian eksternal yang masih berlanjut serta kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif yang akan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, defisit fiskal dipandang rendah, dengan kondisi fiskal yang terkendali. Likuiditas valas juga terjaga melalui kebijakan bank sentral dan kecukupan cadangan devisa yang baik, meskipun utang luar negeri swasta non-bank tetap perlu dicermati.  Tanggal 22 Oktober 2014), Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) telah melakukan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook : faktor kunci yang mendukung afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dan sistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal. Di sisi lain, faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia antara lain: ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yang fluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belum berkembang.  Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negaranegara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.


Opini BPK tentang Laporan Keuangan

 Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan Utang

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  Tahun 2013,2014 dan 2015 BPK tidak memberikan opini terhadap

BA-999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada 2015 tidak terdapat temuan yang material yang mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut.  Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  Sistem Pengendalian Internal (SPI)

 Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


Kesimpulan  Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.  Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung

menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman  Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.  Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:  Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju 

Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik



LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan



Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005. Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara Investment Grade Kementerian Keuangan

Bagian 9 Ekstra Slide


Profil Utang Indonesia (Pemerintah, Bank Indonesia, Sektor Publik dan Swasta) Triliun Rupiah

Jenis Utang Utang Dalam Negeri/Residen

PUPP

SULNI

2,017.15

-

SUSPI

Berbeda dengan Buku Saku Profil Utang Pemerintah

4,140.69

Pusat, dalam menentukan Utang Luar Negeri SULNI

Utang Luar Negeri / Non Residen

1,468.21

4,246.08

2,523.25

Total

3,485.36

4,246.08

6,663.94

dan SUSPI memakai konsep resident – non resident

yaitu

utang yang didasarkan pada kepemilikan

penduduk (resident) dan bukan penduduk (non resident).

  

PUPP (Profil Utang Pemerintah Pusat) : Data Utang Pemerintah Pusat.

SUSPI

SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) : Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Swasta

SULNI

SUSPI (Statistik Utang Sektor Publik Indonesia) : Utang Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

PUPP

6,664

4,246

3,485

Triliun Rupiah

Catatan : - Angka posisi utang Buku Saku dan SULNI per 30 November 2016 - Angka posisi utang SUSPI per 30 September 2016


BULAN JANUARI 2017 Februari 2017

Recommend Documents