RANGKUMAN KEGIATAN APBI-ICMA BULAN JANUARI 2017

Aa

RANGKUMAN KEGIATAN APBI-ICMA BULAN JANUARI

2017

RAPAT TIM PELAKSANA EITI (5 JANUARI 2017) Agenda kegiatan rapat di awal tahun 2017 dimulai dengan menghadiri pertemuan Tim Pelaksana EITI (Extractive Industry Transparancy Initiative) di kantor Kemenko Perekonomian. Sebagaimana diketahui APBI-ICMA dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Supriatna Suhala (Direktur Eksekutif) duduk didalam struktur Tim Pelaksana EITI yang dibentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian. Selain APBI-ICMA, stakeholder lainnya yang ikut di Tim Pelaksana mewakili unsur masyarakat dan dunia usaha adalah antara lain dari IMA, IPA (Indonesian Petroleum Association), koalisi NGO (Civil Society Organization) yang dikoordinir dibawah Publish What You Pay (PWYP). Agenda rapat tanggal 5 Januari 2017 adalah Rapat tersebut beragenda: 1. Presentasi Independent Administrator (IA) untuk Inception Report Laporan EITI 2014 2. Penyampaian Laporan ke Tim Pelaksana EITI terkait roadmap Beneficial Ownership dan Permohonan Penambahan Batas Waktu Laporan EITI 2014 yang telah dikirimkan ke Sekretariat Internasional EITI. 3. Pembahasan Rencana Kerja Tahun 2017 4. Pembahasan Scoping Study dan Rencana Penyelesaian Laporan EITI 2015 5. Pembahasan Rencana Pilot Commodity Trading

NARA“UMBER DI KANAL TELEVI“I IDX CHANNEL 5 JANUARI 2017) Untuk kesekian kali, wakil dari APBI-ICMA diundang menjadi narasumber oleh IDX Channel, televisi yang fokus diberita bisnis yang dulunya bernama MNC Business. IDX Channel yang studionya berlokasi di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) dibentuk berdasarkan kerjasama antara grup MNC dengan BEI dibawah pimpinan Bpk. Tito Sulistio untuk menggairahkan dunia pasar modal ditanah air. Deputi Eksekutif Direktur APBI-ICMA menjadi narasumber untuk outlook industri pertambangan batubara di 2017. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain terkait dengan prospek harga komoditas batubara, hambatan dan kendala di lapangan, kebijakan yang mendukung pertambangan batubara, serta pasokan batubara untuk program kelistrikan nasional 35 GW.

WORKSHOP ON TAXES AND SOCIAL POLICY: SUSTAINABLE GROWTH UNDER INFORMALITY (6 JANUARI 2017) APBI-ICMA menghadiri acara Workshop yang diadakan oleh LPEM-UI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di hotel Borobudur, Jakarta. Acara tersebut terlaksana berkat kerjasama LPEM-UI dengan. Japan International Corporation Agency JICA aka e gadaka workshop ya g erjudul Taxes and Social Policy: Sustainable Growth Under I for ality”. Acara Workshop dibuka dengan sambutan kunci yang dibawakan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua LPEM-UI. Sebagaimana diketahui, LPEM-UI adalah sebuah lembaga kajian yang cukup berpengaruh dimana beberapa mantan pimpinannya pernah dan masih menjabat diposisi strategis di pemerintahan.

APBI-ICMA NEWS LETTER – JANUARI 2017

Page 1

Aa


2017

Selain ibu Sri Mulyani, Bpk. Darmin Nasution (Menko Perekonomian), dan Bpk. Bambang Sumantri Brojonegoro (Kepala Bappenas) juga pernah menjabat sebagai Ketua LPEM-UI. Sebelumnya Bpk. Chatib Basri (Mantan Menteri Keuangan) juga dari LPEM-UI. Kehadiran APBI-ICMA dalam acara tersebut selain untuk mendengarkan paparan dari LPEM-UI yang melakukan kajian dengan dukungan dari beberapa lembaga donor internasional mengenai perpajakan dan social policy, juga dimaksudkan untuk menjalin tali silaturahmi dengan pihak LPEM-UI dan stakeholders lainnya.

RAPAT PENGURUS INTI MEMBAHAS AGENDA COALTRANS ASIA (9 JANUARI 2017) Rapat pertama internal APBI-ICMA diawal tahun dimulai dengan rapat membahas persiapan pelaksanaan Coaltrans Asia yang akan diadakan pada tanggal 14-16 Mei 2017 di Nusa Dua, Bali. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum APBI-ICMA membahas beberapa detail pelaksanaan acara terutama di rancangan program/agenda conference dimana pada Coaltrans Asia tahun ini APBI-ICMA ingin berpartisipasi lebih aktif dalam mengusulkan agenda dan topik bahasan serta usulan pembicara yang akan dihadirkan di dalam acara Coaltrans. Dengan berperan lebih aktif maka diharapkan materi substansi yang akan dibahas di acara Coaltrans bisa lebih tepat sejalan de ga o er uta a para a ggota. Dala a ara Coaltra s Asia tahu i i, ateri ahasa terkait dengan peran sektor batubara dalam mendukung program kelistrikan nasional juga akan dibahas. APBI-ICMA merencanakan akan mengundang Menteri ESDM Bpk. Ignasius Jonan untuk hadir menyampaikan sambutan kunci (keynote speech) pada tanggal 15 Mei 2017. Pejabat pemerintah yang juga diundang antara lain: Bpk. Thomas Trikasih Lembong (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bpk. Bambang Gatot Ariyono (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara), Bpk. Sri Raharjo (Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara), Bpk. Agung Pribadi (Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara).

RAPAT EITI: SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF (12 JANUARI 2017) Acara dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dibawah Deputi Industri Ekstraktif yang juga secara struktur menjadi focal point untuk pelaksanaan EITI (Extractive Industri Transparency Initiative). Acara yang diadakan di hotel Aryaduta membahas dua agenda, yaitu tentang harmonisasi kebijakan pengelolaan transparansi industri ekstraktif dan rencana pemberian penghargaan transparansi industri ekstraktif untuk daerah dan perusahaan . Dalam pembahasan mengenai sinkronisasi kebijakan, APBI-ICMA dan beberapa wakil dari dunia usaha e gi gi ka agar pe eri tah segera e e ahi overlapping ke ijaka /regulasi ya g sela a i i menghambat kegiatan usaha. EITI diharapkan dapat menjadi forum yang tepat untuk membahas isu terkait dengan sinkornisasi kebijakan. Secara khusus EITI sedang membahas isu terkait dengan beneficial ownership da contract transparency , dua isu se sitif ya g e jadi perhatia dari asosiasi industri termasuk APBI.


Page 2

Aa


RAPAT ANGGOTA DENGAN PEMBAHASAN (18 JANUARI 2017)

2017

PERMEN ESDM NO. 7 TAHUN 2017

Sebagai pelaksanaan dari PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat dari PP No. 23/2010, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan termasuk Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Peraturan Menteri tersebut sangat penting bagi APBI mengingat permasalahan penentuan Harga Jual batubara ke PLN selama ini menjadi kendala yang dihadapi oleh para anggota. Rapat dipimpin oleh Direktur Eksekutif (Bapak Supriatna Suhala), dan dihadiri oleh Wakil Ketua Umum (Bapak Harry Asmar), Deputi Direktur Eksekutif (Bapak Hendra Sinadia) serta seluruh perwakilan dari perusahaan-perusahaan anggota APBI-ICMA. Rapat ini membahas beberapa poin penting sebagai berikut : -

-

-

-

Dalam pertemuan pengurus APBI-ICMA dengan menteri ESDM tanggal 2 Desember 2016 yang lalu, APBI-ICMA menyampaikan usulan untuk penggunaan etode cost plus margin dala penetapan harga jual batubara untuk PLTU mulut tambang dan non-mulut tambang. Pak Menteri ESDM dalam hal ini setuju penggunaan metode tersebut untuk PLTU mulut tambang. Namun untuk non-mulut tambang perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan perlu dibahas dengan pihak PLN juga dan instansi terkait lainnya. Beberapa perusahaan berpendapat bahwa penggunaan harga patokan penjualan batubara masih relevan untuk digunakan pada saat ini.

Isu yang perlu dicermati adalah apabila dalam hal kontrak dilakukan sebelum Permen ESDM No.7/2017 berlaku (bulan Januari 2017) apakah akan berlaku surut atau tidak? Ada perusahaan anggota APBI-ICMA yang menyarankan perlu adanya floor price dan ceiling price, sehingga apabila mengalami keuntungan maupun kerugian dapat dibagi/dibebankan kepada kedua belah pihak baik pembeli dan penjual. Usulan review formula HPB dapat ditinjau kembali setiap 12 bulan secara berkala. Apakah setelah dilakukan review harga patokan penjualan batubara dapat berubah atau tidak? Sebaiknya dari aspek bisnis perlu konsistensi dalam menetapkan harga patokan karena dijadikan acuan menyusun kontrak, cashflow perusahaan. Opsinya dengan cara menggabungkan metode cost plus dengan harga pasar.


Page 3

Aa -


2017

Diusulkan membentuk tim kecil yang terdiri dari perwakilan perusahaan PKP2B, IUP OP, perusahaan yang memiliki power plant untuk melakukan kajian bersama usulan penetapan harga patokan penjualan batubara.

19th DJAKARTA MINING CLUB PANEL DISCUSSION ( 19 JANUARI 2017 ) APBI-ICMA hadir di seri acara diskusi yang diselenggarakan oleh Djakarta Mining Club (DMC) bekerjasama dengan Mining Media International (MMI) di hotel Dharmawangsa dengan tema The Future Of I do esia’s Metal Mi ers–Following The I do esia Gover e t’s Mi eral Export Decisio 12th January 2017 . Kegiatan diskusi tersebut merupakan acara seminar/diskusi pertama di awal tahun 2017 yang membahas isu pertambangan. Acara tersebut membahas topik yang masih hangat seputar penerbitan PP No. 1 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban hilirisasi mineral, divestasi saham, perpajangan IUP/IUPK dll. Acara dimoderatori oleh Ketua DMC Bpk. Mangantar Marpaung dengan menghadirkan panelis antara lain Norman Bissett (Baker McKenzie), Riza Pratama (PT Freeport Indonesia), Sacha Winzenreid (Pricewaterhouse Coopers), dll. Sekitar 100 orang lebih peserta hadir di acara diskusi tersebut. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan terkait dengan permasalahan kewajiban divestasi saham asing yang mana PP No. 1/2017 mewajibkan divestasi 51% saham. Ketentuan tersebut dianggap sangat memberatkan dan tidak menarik bagi investasi. Aturan divestasi sebelumnya yang diatur di dalam PP No. 77/2014 adalah 30% untuk perusahaan yang beroperasi di tambang bawah tanah (underground mining) dan 40% bagi perusahaan pertambangan mineral yang juga membangun fasilitas pengolahan/pemurnian (integrated smelter).

KEMENKO PEREKONOMIAN – PAPARAN INDONE“IA (24 JANUARI 2017) :

“UB“IDIE“ TO COAL & RENEWABLE“ IN

Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memfasilitasi paparan hasil kajian dari IISD (International Institute for Sustainable Development) adalah suatu lembaga nirlaba yang memberikan solusi praktis terhadap tantangan dalam mengintegrasikan lingkungan hidup dan prioritas sosial dengan pembangunan ekonomi. IISD yang didirikan tahun 1990 memiliki kantor di Kanada, Swiss, dan Amerika Serikat, dan beroperasi di lebih dari 70 negara termasuk I do esia. Hasil kajia e ge ai Subsidies to Coal APBI-ICMA NEWS LETTER – JANUARI 2017

Page 4

Aa


2017

and Renewables dipaparkan dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kedutaan besar negara-negara sahabat seperti Swiss, Jerman, Norwegia, Swedia, dll. Inti dari kajian dari IISD bertendensi negatif terhadap sektor pertambangan, dimana disebutkan bahwa pemerintah RI e erika su sidi sekitar le ih dari U“$ 644 juta jauh le ih esar dari su sidi ke e ergi terbarukan sekitar US$ 390 juta. Sementara itu energi terbarukan memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih kecil. Sehingga kajian IISD menyarankan agar pemerintah lebih mendorong pengalihan sumber energi dari berbasis batubara ke energi terbarukan. Dalam rapat tersebut APBI keberatan dan mengkoreksi beberapa temuan dari IISD seperti perbedaan tarif royalti antara pemegang IUP dan PKP2B yang mana selisih 6.5% tarif royalti bagi pemegang IUP dihitung sebagai bentuk subsidi. Demikian juga dengan pajak PPh 22 1.5% yang diperhitungkan sebagai pajak ekspor padahal PPh 22 atas prepayment ya g dapat dikreditka de ga pajak ada di akhir tahu . Pihak dari Kementerian ESDM, yang hadir dari DJMB dan Ditjen EBTK juga mempertanyakan beberapa temuan dari IISD dan menegaskan bahwa pemerintah masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi termurah dan berperan penting terhadap ketahanan energi nasional dan juga penting bagi penerimaan negara.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN (KLHK) – PERTEMUAN BERSAMA IMA, APBI DAN FRHLBT (24 JANUARI 2017). Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (FRHLBT) yang diketuai oleh mantan Ketua Umum APBI-ICMA periode tahun 2002-2005 dan periode tahun 2005-2009 Bpk. Jeffrey Mulyono, memprakarsai pertemuan bersama FRHLBT, dengan IMA dan APBI membahas program penanaman dalam rangka reklamasi lahan bekas tambang. Pertemuan tersebut menindaklanjuti salah satu butir rekomendasi hasil Rapat Pengurus APBI akhir tahun lalu yang mengusulkan agar FRHLBT memprakarsai rencana penanaman di lahan bekas tambang dengan melibatkan APBI dan juga mengajak IMA. Pertemuan tanggal 24 Juanuari lalu KLHK difasilitasi oleh Komite Lingkungan Hidup IMA untuk menjajaki kemungkinan partisipasi IMA dan APBI dalam mendukung program pemerintah dalam percepatan penanaman reklamasi di lahan bekas tambang. Rapat menindaklanjuti pertemuan bersama di awal Desember 2016 dimana tim dari KLHK akan mengadakan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi potensial di sekitar Sukabumi Jawa Barat. Hasil kunjungan kemudian dipaparkan ke IMA, APBI, dan FRHLBT untuk mendapatkan masukan. Pertemuan bersama akan ditindaklanjuti rencananya di Februari 2017. Adapun rencana penanaman termasuk jadwal dan pembiayaan akan disampaikan ke pengurus APBI setelah pertemuan lanjutan dengan KLHK dan IMA.

ACARA ROAD MAP ENERGY (25 JANUARI 2017) Ketua APBI-ICMA (Bapak Pandu Sjahrir) hadir sebagai narasumber di acara Indonesia Energy RoadMap 2017-2025 yang diselenggarakan oleh Insider Network pada hari 25 Januari 2017 di Financial Club. Acara dibuka oleh Menteri ESDM RI Bpk. Ignasius Jonan yang juga menyampaikan beberapa pandangan atau posisi pemerintah terkait dengan beberapa kebijakan/regulasi yang diterbitkan pemerintah di sektor energi dan pertambangan. Di sektor migas, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 terkait dengan penerapan Gross Split. Di sektor APBI-ICMA NEWS LETTER – JANUARI 2017

Page 5

Aa


2017

pertambangan mineral, PP 1/2017 diterbitkan beserta beberapa peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan. Acara tersebut dibagi dalam 3 sesi, yaitu sesi migas, kelistrikan, dan minerba. Di sesi minerba, hadir sebagai narasumber selain Bpk. Pandu Sjahrir (Ketua Umum APBI-ICMA) juga hadir sebagai narasumber Bpk. Sri Raharjo (Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara), dan Bpk. Muliawan Margadana, salah satu pengurus APBI-ICMA yang dalam acara tersebut mewakili PT. Bukit Baiduri Energi. Dalam paparannya, Ketua APBI-ICMA menyampaikan bahwa fokus dari APBI-ICMA adalah mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan investasi disektor pertambangan batubara dan kelistrikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini investasi di sektor pertambangan batubara menunjukkan trend penurunan seperti yang tercantum didalam hasil survey PwC yang dirilis Maret tahun lalu dimana belanja modal (Capex) perusahaan tambang diperkirakan mengalami penurunan 79% sejak tahun 2012 dari $ 1.9 Milliar ke $ 0.5 Milliar di tahun 2015 dan perusahaan tambang diperkirakan akan mengurangi lagi Capex mereka sekitar 10-19% di tahun 2016. APBI-ICMA sebagai mitra pemerintah akan senantiasa berperan aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah untuk penyusunan regulasi dan kebijakan yang pro-investasi.

UNDANGAN DARI KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG PRE-LAUNCHING FORUM BER“AMA PENATAAN RUANG 7 JANUARI 7. Acara yang diselenggarakan oleh Ditjen Agraria Kementerian Agraria & Tata Ruang (ATR) merupakan rangkaian acara dari sekitar 3 pertemuan awal yang juga diikuti oleh APBI-ICMA di tahun 2016 yang lalu. Sebagaimana diketahui permasalahan tata ruang menjadi salah satu penghambat investasi dan kegiatan usaha sehingga penting untuk menjadi perhatian dari asosiasi. Asosiasi-asosiasi yang hadir beragam dari berbagai industri seperti pertambangan, perumahan, perkebunan, pertanian, dll yang semuanya menandatangani kesepakatan pembentukan Forum. Beberapa asosiasi yang hadir antara lain APBI-ICMA, Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKSI), dll. Para asosiasi yang hadir mendukung terbentuknya suatu wadah berupa Forum dunia usaha yang peduli tata ruang seperti wadah untuk komunikasi lintas pemangku kepentingan dalam menyelesaiakan permasalahan tata ruang. Struktur dari Forum itu antara lain Ketua (yang dipilih melalui musyawarah Forum), wakil ketua (secara kolektif) dan 3 wakil ketua perwakilan asosiasi, kesekretariatan, dll. Selain itu akan dibentuk pula struktur Dewan Pertimbangan yang terdiri dari APBI-ICMA NEWS LETTER – JANUARI 2017

Page 6

Aa


2017

unsur asosiasi profesi, unsur akademisi, dan pakar. Pembentukan pengurus Forum akan diagendakan dikemudian hari. Selanjutnya kedepan, akan dibentuk Forum di tingkat daerah.

UNDANGAN DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK): WORKSHOP NASIONAL MENERJEMAHKAN TRANSPARENCY FRAMEWORK PERSETUJUAN PARIS DALAM KONTEKS NASIONAL (26 JANUARI 2017) APBI-ICMA hadir dalam acara yang diadakan oleh KLHK sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang juga diratifikasi oleh Pemerintah RI. Acara tersebut diadakan untuk menerjemahkan transparency framework ditingkat nasional dimana di akhir tahun lalu Indonesia telah meluncurkan Sistim Registri Nasional untuk Perubahan Iklim (SRI PPI). Salah satu kesepakatan dari Paris Agreement adalah Transparency Framework, dimana lahir sejumlah inisiatif yang dikenal sebagai Capacity Building Initiative for Transparency (CBIT). SRN yang berbasis web dikembangkan sebagai wadah untuk menghimpun dan mengelola serta menyediakan data dan informasi ke publik tentang aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Kegiatan terkait dengan Paris Agreement menjadi penting untuk dipantau mengingat salah satu inti dari kesepakan Paris adalah komitmen negara-negara termasuk Indonesia untuk mengurangi emisi karbon gas rumah kaca. Sektor industri batubara dalam hal ini akan terdampak oleh kebijakan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu tekanan dari NGO Lingkungan terhadap industri batubara terkait dengan perubahan iklim perlu mendapat perhatian penting dari APBI-ICMA. Acara yang diadakan di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta dari Kementerian/Lembaga, NGO, swasta, akademisi, lembaga penelitian, serta para tokoh pemerhati di bidang perubahan iklim.

----------------- OOOO ------------------


Page 7

RANGKUMAN KEGIATAN APBI-ICMA BULAN JANUARI 2017

Recommend Documents