Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 1
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bulan Januari 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan beberapa kegiatan utama antara lain, Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah di Daerah Tertinggal Sebagai Bahan Masukan RPJMN 2015-2019, Knowledge Management Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Koordinasi melalui e-BKPRN dan e-BKPRD, Kegiatan Evaluasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2014, serta Rapat persiapan penerbitan buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi II. Selain itu juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dan eksternal antara lain adalah Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Menteri BKPRN dan Pertemuan Bilateral dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Diskusi Bilateral Bersama Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan dan Direktorat Hukum dan Ham Mengenai Pembentukan Pengadilan Tanah, Persiapan Sidang BKPRN 2014, Konsinyasi Sekretariat BKPRN 2014, Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon II, serta Rapat Persiapan Hibah SAPOLA. Kegiatan yang telah selesai terlaksana adalah Rapat persiapan penerbitan buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi II, Diskusi Bilateral Bersama Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan dan Direktorat Hukum dan Ham Mengenai Pembentukan Pengadilan Tanah, Konsinyasi Sekretariat BKPRN 2014, Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon II. Sedangkan kegiatan Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah di Daerah Tertinggal Sebagai Bahan Masukan RPJMN 20152019, Knowledge Management Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Koordinasi melalui e-BKPRN dan e-BKPRD, Kegiatan Evaluasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2014, Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Menteri BKPRN dan Pertemuan Bilateral dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Persiapan Sidang BKPRN 2014, serta Rapat Persiapan Hibah SAPOLA masih dalam tahap proses pelaksanaan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Pada laporan ini akan dijelaskan secara mendetail kegiatan-kegiatan utama maupun pendukung yang telah dilaksanakan pada Bulan Januari 2014.
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 2
BAB II KEGIATAN INTERNAL
Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan secara rutin melaksanakan evaluasi kinerja seluruh bagian melalui mekanisme rapat rutin internal yang diselenggarakan setiap minggu dan setiap bulan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana kerja dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output) dari pelaksanaan rencana kerja. Berikut ini adalah hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, yang merupakan gambaran mengenai pencapaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua bagian yang dirinci berdasarkan tahapan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai kerangka acuan kerja masing-masing kegiatan.
A. Kegiatan Utama 1. Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah di Daerah Tertinggal Sebagai Bahan Masukan RPJMN 2015-2019 Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 15 Januari 2014 bertempat di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, yang bertujuan untuk menyampaikan hasil kegiatan UNHABITAT mengenai Realisasi hak atas tanah dan rumah bagi pengungsi di NTT. Pokok-pokok pembahasan adalah: Pengaturan dan penetapan tanah ulayat perlu segera diselesaikan agar tidak menjadi konflik di masa depan. Penetapan Perda mengenai tanah ulayat yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagian besar belum memenuhi 3 persyaratan penetapan tanah ulayat yang meliputi, (i) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang eksis, (ii) Hukum/Aturan Adat yang masih dianut, dan (iii) Batas wilayah tanah adat yang disepakati. Pengaturan mengenai Hak adat melalui Perda diharapkan dapat melindungi dan menjaga kesejahteraan masyarakat adat. Perlu ada pembagian peran yang jelas dalam penyelesaian permasalahan tanah adat meliputi penyusunan regulasi untuk penyelesaian sengketa hukum adat oleh pemerintah pusat, identifikasi struktur masyarakat serta batas wilayah adat oleh pemerintah Kabupaten/Kota, dan pembinaan masyarakat serta sosialisasi regulasi oleh pemerintah desa. Perlu dilakukan evaluasi program pemerintah dalam pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya dalam pembangunan perumahan yang berada di atas tanah adat sehingga tidak menimbulkan konflik di masa depan. Selain itu perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam penangan sengketa tanah adat.
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 3
2. Knowledge Management Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 16 Januari 2014 bertempat di Bappenas, yang bertujuan untuk mengadakan pertemuan dengan Bapak Haitan (Ahli Knowledge Management) dan menyiapkan Seminar Knowledge Management Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan di lingkungan Kedeputian Regional. Dalam rapat berhasil disepakati rumusan konsep Knowledge Management Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.
3. Koordinasi Melalui e-BKPRN dan e-BKPRD Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 16 Januari 2014 bertempat di Hotel All Season Jakarta, yang bertujuan untuk menyiapkan Sosialisasi II e-BKPRN dan pembuatan e-BKPRD. Dalam rapat ini berhasil disepakati adanya perbaikan sistem modul e-BKPRN, namun untuk e-BKPRD akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
4. Rapat Persiapan Penerbitan Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi II Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 16 Januari 2014 bertempat di Hotel All Season Jakarta, yang bertujuan untuk menyusun tema dan konsep Buletin TRP Edisi II Tahun 2014. Dalam rapat berhasil disepakati penyusunan akhir buletin TRP Edisi II tahun 2013. 5. Kegiatan Evaluasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2014 Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 27 Januari 2014 bertempat di Bappenas, yang bertujuan untuk mengadakan Kick off Kegiatan Evaluasi, menginformasikan kegiatan evaluasi tahun 2014 dan hasil kegiatan evaluasi tahun 2013, serta meminta komitmen untuk koordinasi dalam kegiatan evaluasi. Dalam rapat ini berhasil disepakati untuk mengadakan kick off meeting yang direncanakan pada bulan Maret 2014.
B. KegiatanPendukung 1. Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Menteri BKPRN dan Pertemuan Bilateral dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 9 Januari 2014 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, yang bertujuan untuk menyiapkan bahan Sidang BKPRN yang direncanakan pada Senin tanggal 13 Januari 2014. Beberapa hal penting yang dibahas sebagai berikut: Bahan Sidang BKPRN direkomendasikan meliputi isu pokok penataan ruang sebagai berikut:i) Rencana reklamasi pada kawasan konservasi Teluk Benoa; ii)Percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Surabaya; iii)Proses Legalisasi SEB Holding Zone; dan iv)Pelaporan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015. Selain itu, dilakukan pertemuan bilateral dengan Kemenko Perekonomian dengan agenda: i) proses penetapan agenda kerja BKPRN 2014 – 2015; ii) perkembangan penyiapan laporan BKPRN Semester II/2013 kepada presiden RI; iii) perkembangan proses legalisasi SEB Holding Zone dan tindak lanjut; dan iv) penanganan berbagai current issue bidang penataan ruang: i) rencana reklamasi di teluk Benoa; ii) penolakan terhadap revitalisasi Terminal Baranangsiang Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 4
di Kota Bogor; dan iii) permohonan pemda Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi penyediaan peta dasar untuk penyelesaian RDTR kab/kota oleh BKPRN. 2. Diskusi Bilateral Bersama Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan dan Direktorat Hukum dan Ham Mengenai Pembentukan Pengadilan Tanah Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 10 Januari 2014 bertempat di Bappenas, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kemungkinan pembentukan Pengadilan Tanah dengan penyesuaian regulasi yang ada. Dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdapat dua isu besar yang terkait dengan peraturan perundangan dan hukum, yaitu: Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait bidang TRP. - Disharmoni peraturan perundangan tersebut antara lain terlihat dari UU No. 26/2007 tetang Penataan Ruang dan UU 27/2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Untuk itu diperlukan upaya-upaya harmonisasi peraturan tersebut. - Perlu dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut: - Perlu koordinasi lintas sektoral terutama direktorat mitra di Bappenas dan K/L terkait. - Selanjutnya dilakukan inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. - Melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga menghasilkan rekomendasi apakah peraturan tersebut harus dicabut, direvisi atau dipertahankan. - Kesemua langkah tersebut dikenal dengan simplifikasi regulasi. Rencana Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan. - Data kasus pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung sangat besar dan kerangka waktu penyelesaian kasus yang cukup lama. Selain itu, kasus pertanahan dapat masuk ke beberapa lingkungan peradilan dan keputusannya dapat berbeda-beda sehingga di lapangan keputusan peradilan tidak dapat dilaksanakan. Sehingga perlu membentuk Pengadilan Khusus Pertanahan, dimana keputusan yang dihasilkan bersifat final dan dan mengikat, selain itu perkara harus disidang pada satu pengadilan dan tidak bisa masuk kepada peradilan lain. Ada usulan untuk membentuk komisi, namun kemungkinan tidak dukungan oleh berbagai pihak. - Perlu dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut: - Penyelesaian kasus pertanahan dapat dilakukan secara formal melalui pengadilan (litigasi) maupun informal melalui pendekatan community base. Misalnya di Aceh, permasalahan tanah diselesaikan secara adat. Berdasarkan UU tentang Kekuasaan Kehakiman membagi empat jenis lingkungan peradilan yaitu: peradilan umum, peradilan agama, militer, peradilan tata usaha Negara. Selain itu, Mahkamah Agung sudah membuat blue print untuk membatasi pembentukan pengadilan khusus. Pengadilan khusus yang ada saat ini yaitu: Pengadilan Perburuhan, Tipikor, Pengadilan Niaga, Ham, Anak, Pajak. Pembatasan tersebut karena adanya implikasi pendanaan yang cukup besar, kebutuhan SDM termasuk jenjang karier hakim dan infrastruktur. - Diusulkan cukup dengan peradilan yang ada saat ini hanya membentuk special chamber (kamar khusus) karena lebih memberikan path career yang jelas bagi hakim untuk
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 5
-
-
-
menjadi hakim agung dengan spesialisasi khusus. Namun memiliki kelemahan sistem peradilan seperti ini tidak bisa menghadirkan hakim yang berasal dari luar pengadilan. Perlu dilakukan assessment terlebih dahulu mengenai kasus-kasus pertanahan yang ada saat ini seperti apa dan bagaimana klasifikasi kasus tersebut. Alternatif lain yang dapat diusulkan untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan yaitu melalui alternative dispute resolution/ADR (mediator) sehingga tidak perlu dilaksanakan di pengadilan. Untuk itu, perlu assessment secara mendalam terhadap beberapa hal: pengadilan khusus, special chamber, mediasi, regulasi yang diperlukan dan berbagai kelemahan dan keuntungan pembentukan masing-masing sistem peradilan tersebut. Dalam pembentukan pengadilan tersebut substansi yang diharapkan adalah keputusan keputusan final dan kasus yang masuk hanya terkait dengan pertanahan dan tidak bisa masuk ke pengadilan lain.
3. Persidangan BKPRN 2014 Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 13 Januari 2014 bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beberapa hal penting yang dibahas dalam kegiatan ini adalah: Pelaporan Agenda Kerja BKRPN 2014 – 2015 - Permohonan penetapan Rancangan Agenda Kerja BKPRN 2014 – 2015 telah disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN kepada Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN melalui surat No. 006/M.PPN/01/2014 tertanggal 8 Januari 2014. - Terkait muatan Agenda Kerja BKPRN 2014 – 2015 tersebut, Pimpinan Sidang menggarisbawahi pentingnya: i) Percepatan penetapan Perda RTRW dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota; serta ii) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang. Peninjauan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Sarbagita terkait Reklamasi di kawasan Teluk Benoa - Terdapat usulan investasi oleh pihak swasta mengembangkan kegiatan pariwisata di kawasan Teluk Benoa dengan melaksanakan reklamasi pada kawasan tersebut. - Sementara itu, dalam Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), yang selanjutnya disebut dengan Perpres RTR KSN Sarbagita, Teluk Benoa termasuk Zona Lindung atau kawasan konservasi. Dengan demikian, untuk pelaksanaan reklamasi diperlukan perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita. - Dalam Sidang BKPRN disepakati untuk terlebih dahulu melakukan kajian ilmiah, yang mencakup aspek teknis, sosial dan lingkungan kawasan Teluk Benoa. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar untuk memutuskan perlu atau tidaknya perubahan Perpres RTR KSN Sarbagita. - Kementerian Pekerjaan Umum mengingatkan bahwa perubahan perpres tata ruang dapat dilakukan 5 (lima) tahun sekali, terhadap mekanisme dapat dan tidaknya perpres direvisi, seskab akan melakukan kajian terkait hal tersebut.
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 6
- Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan telah melakukan kajian dalam rangka penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Teluk Benoa. Percepatan penetapan Rancangan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau - Rancangan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau belum ditetapkan karena adanya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui SK Menhut No. 463/Menhut II/2013, yang tidak sesuai dengan Rekomendasi Tim Terpadu/Timdu. - SK Menhut No. 463/Menhut II/2013 digugat di PTUN oleh Kamar Dagang dan Industri Kota Batam (Kadin Kota Batam). Selanjutnya melalui Penetapan PTUN Tanjung Pinang tertanggal 4 Desember 2013, PTUN memerintahkan untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan SK No. 463/Menhut II/2013 tersebut. - Dalam Sidang BKPRN, Kementerian Kehutanan menyampaikan telah memberi penjelasan kepada Kadin Kota Batam bahwa penundaan pelaksanaan terhadap SK Menhut No. 463/Menhut II/2013, dapat mengakibatkan tertundanya penetapan Rancangan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karenanya disarankan agar Kadin Kota Batam dapat melakukan pencabutan gugatan. Dengan demikian, kawasan yang telah disepakati (perubahan peruntukan dan fungsinya) dapat ditindaklanjuti, sementara yang masih belum disepakati dapat didiskusikan jalan keluarnya. Percepatan penetapan Rancangan Perda RTRW Kota Surabaya - Rancangan Perda RTRW Kota Surabaya belum dapat ditetapkan karena adanya perbedaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTRW Provinsi Jawa Timur. Kementerian Pekerjaan Umum (melalui Surat Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU, tanggal 12 Nopember 2012) menyatakan bahwa Substansi Raperda RTRW Kota Surabaya tidak sesuai dengan RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Timur. - RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Timur mencantumkan rencana pembangunan ruas jalan bebas hambatan Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak. Sementara Walikota Surabaya (melalui surat nomor 650/1604/436.7.1/2013, tertanggal 13 Maret 2013) menyampaikan permohonan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk memberikan persetujuan substansi atas Raperda RTRW Kota Surabaya, yang didalamnya mencantumkan ruas jalan MenanggalTanjung Perak. 4. Konsinyasi Sekretariat BKPRN 2014 Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 16 – 17 Januari 2014 bertempat di Hotel All Season Jakarta, yang bertujuan untuk menyiapkan bahan Roadmap penyelarasan implementasi UU 26/2007 & UU 27/2007, penajaman Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 (yang berkaitan dgn bahan roadmap, serta pembahasan draft SOP Internal Sekretariat BKPRN. Beberapa hal penting yang dibahas dalam kegiatan ini adalah: Agenda konsinyering ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu Pendetailan Agenda Kerja Bappenas sebagai Penanggungjawab Tahun 2014-2015, Pendetailan Agenda Kerja Bappenas sebagai Fasilitator tahun 2014, dan Pembahasan draft SOP Internal Sekretariat BKPRN. Agenda Kerja Bappenas sebagai Penanggung jawab meliputi i) Kegiatan Pengembangan EBKPRN melalui sosialisasi intensif, meliputi : a) Uji coba Internal Sekretariat BKPRN; b) Pertemuan koordinasi dengan 4 (empat) Kementerian anggota BKPRN (Menko, PU, Dagri, dan Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 7
Bappenas) untuk implementasi e-BKPRN yang lebih efektif, dan c) Sosialisasi kepada seluruh Anggota BKPRN sekaligus sosialisasi SOP BKPRN; ii) Penyusunan e- BKPRD Provinsi, meliputi: a) Inisiasi penyusunan sistem e-BKPRD ; dan b) Pemilihan Provinsi sebagai pilot project; iii)Kajian pelaksanaan UU 27/2007 dan implikasinya terhadap implementasi UU 26/2007, meliputi: a) identifikasi ketidaksesuaian kedua UU, baik dari sisi substansi maupun implementasi di lapangan; b) Menarik pembelajaran dari Pemda yang telah mengintegrasikan substansi RTRW dan RZWP-3-K kedalam satu Perda; iv)Kajian pelaksanaan UU 41/1999 dan implikasinya terhadap implementasi UU 26/2007,meliputi: a) identifikasi ketidaksesuaian kedua UU, baik dari sisi substansi maupun implementasi di lapangan; b) Implikasi dan rekomendasi penyelesaian; v)Penyusunan materi teknis peraturan integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, akan dilakukan kaji ulang kajian integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan. Agenda kerja Bappenas sebagai Fasilitator meliputi kegiatan i) Penyelarasan Implementasi RZWP-3-K; ii) Penyelarasan Implementasi LP2B; iii) Sosialisasi pedoman tata batas kehutanan; iv)Penyusunan SOP BKPRD; v) Monitoring Implementasi mekanisme Holding Zone; vi) Penyusunan Pedoman Penyelesaian Konflik Penataan Ruang; vii) Penyusunan pedoman Pengawasan Penataan Ruang; viii) Fasilitasi Penyusunan Raperda Penetapan Batas Tanah Ulayat ke Dokumen Rencana Tata Ruang; ix) Fasilitasi Integrasi kawasan hutan dalam pola RTRW Prov/Kab/Kota. Pembahasan draf SOP Internal Sekretariat BKPRN, i) Perlu diperlengkap dengan kolom Sekretaris BKPRN; dan ii) Mekanisme koordinasi dengan infosos meliputi penyampaian daftar hadir rapat melalui naskah dinas kepada subdit infosos, dan pengumpulkan file yang akan diupload kedalam server 204 – Subdit Infosos. 5. Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon II Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 22 januari 2014 bertempat di Hotel Sultan Jakarta, yang bertujuan untuk me-review pencapaian dan permasalahan/kendala pada kegiatan yang dilakukan BKPRN dan menyepakati tindak lanjut. Kegiatan yang dibahas antara lain: (i) Penyelesaian Penetapan Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan RZWP3K sampai dengan akhir Tahun 2014; (ii) Penyediaan peta rencana tata ruang; (iii) Peninjauan kembali PP 26/2008 tentang RTRWN; dan (iv) Peninjauan kembali Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur. Hal-hal penting yang dibahas pada diskusi: Penyelesaian penetapan perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan RZWP3K ditargetkan akan selesai dalam periode RPJMN 2015-2019. Dukungan penting untuk mempercepat penyelesaian penetapan perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan RZWP3K adalah penyediaan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari BIG. Permasalahan dalam penyelesaian Perda RTRWP/K/K, antara lain adalah (i) Permasalahan sengketa batas daerah; (ii) Luasan RTH di kota dan perkotaan; (iii) Permasalahan bagian kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya. Diperlukan Skenario Rencana penyelesaian penetapan Rancangan Perpres RTR KSN dalam rangka mendukung peninjauan kembali RTRWN. Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 8
Diperlukan Skenario Rencana penyelesaian penetapan Rancangan Perda RTRW dan RDTR yang dilengkapi dengan tahun dan target jumlah penyelesaiannya. Diperlukan Skenario Rencana penyelesaian penetapan Rancangan Perda RZWP-3-K. Implementasi SEB Holding Zone harus bisa menyelesaikan seluruh permasalahan kehutanan. Dalam rangka peninjauan kembali RTRWN dan Jabodetabekpunjur, dalam penentuan revisi atau tidaknya PP dan Perpres tersebut, backbone yang berupa rencana struktur ruang dan pola ruang harus dipertahankan karena menyangkut kepastian hukum dan untuk menjaga wibawa dari rencana tata ruang. Dukungan dari BIG antara lain dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang: (i) Memenuhi ketersediaan peta RBI dan penyediaan Citra Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CTRST) untuk RDTR; (ii) Pembangunan Infrastrukutr Ina-Geoportal (platform) yang dapat difungsikan sebagai; (iii) Pembinaan teknis perpetaan untuk penyusunan peta rencana tata ruang; (iv) Mengintegrasikan peta-peta tematik sektoral untuk mewujudkan One Map melalui kelompok kerja IGT; (v) Menyiapkan NSPK perpetaan; dan (vi) Pelatihan SDM di bidang IG. Diperlukan Penyusunan roadmap penyediaan peta RTRW, RDTR, dan RZWP3K. Substansi materi peninjauan kembali RTRWN dan Jabodetabekpunjur harus segera diselesaikan sebelum Tahun RPJMN 2015-2019. Diperlukan Skenario Rencana penyelesaian penetapan Rancangan Perda RZWP-3-K. Diperlukan Penyusunan roadmap penyelenggaraan penataan ruang dari BKPRN tahun 20152019 sebagai masukan penyusunan RPJMN. 6. Rapat Persiapan Hibah SAPOLA Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 27 Januari 2014 bertempat di Bappenas. Beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat ini adalah: Terdapat beberapa kebijakan dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019 di Bidang pertanahan yang sesuai dengan fokus kegiatan SAPOLA dalam penanganan daerah kumuh meliputi pembentukan bank tanah, land consolidation, penyusunan peta dasar pertanahan dan review peraturan undang-undang terkait. Kegiatan tersebut sangat urgent untuk dilaksanakan dan didanai, sehingga diharapkan mekanisme hibah dapat dilakukan secara langsung sehingga pada bulan April dapat dilakukan pelaporan. Pendanaan melalui hibah dengan nama kegiatan SAPOLA sebelumnya sudah dan sedang dilaksanakan di Direktorat Permukiman, pendanaan melalui hibah dengan nama kegiatan yang sama tidak dapat dilakukan sehingga disarankan tidak mengusulkan hibah baru namun dengan melakukan amandemen terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Amandemen pada hibah yang sedang berjalan dilakukan melalui koordinasi dengan direktorat permukiman dengan mengirimkan memo kepada Deputi yang akan disampaikan kepada direktorat pendanaan melalui Sesmen Bappenas. Memo tersebut ditulis oleh direktorat permukiman sebagai home base kegiatan SAPOLA pada saat ini. Agar dapat mengajukan hibah dibawah Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan secara langsung dapat dilakukan persiapan dengan menggunakan format hibah baru untuk kegiatan SAPOLA pada bulan September 2014.
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 9
Tabel Status Pelaksanaan Kegiatan Internal Bulan Januari 2014 No
Kegiatan
Kegiatan Utama 1 Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah di Daerah Tertinggal Sebagai Bahan Masukan RPJMN 2015-2019 2 Knowledge Management Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 3 Koordinasi melalui e-BKPRN dan e-BKPRD 4 Kegiatan Evaluasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2014 5 Rapat persiapan penerbitan buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi II Kegiatan Pendukung 6 Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Menteri BKPRN dan Pertemuan Bilateral dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 7 Diskusi Bilateral Bersama Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan dan Direktorat Hukum dan Ham Mengenai Pembentukan Pengadilan Tanah 8 Persiapan Sidang BKPRN 2014 9 Konsinyasi Sekretariat BKPRN 2014 10 Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon II 11 Rapat Persiapan Hibah SAPOLA
Terlaksana
Tidak Terlaksana
√
-
Berlanjut
√
-
Berlanjut
√
-
Berlanjut
√
-
Berlanjut
√
-
Selesai
√
-
Berlanjut
√
-
Selesai
√ √ √ √
-
Berlanjut Selesai Selesai Berlanjut
Keterangan
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 10
BAB III KEGIATAN EKSTERNAL
Di bawah ini adalah ulasan singkat mengenai partisipasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh eksternal Direktorat, baik oleh unit kerja/unit organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun kementerian/lembaga lain, sampai dengan akhir Bulan Januari 2014. Kegiatan eksternal ini ada yang dihadiri langsung oleh Direktur atau didisposisikan ke Kepala Sub Direktorat maupun Staf. 1. FGD Review CPAP Outcome 4.3 Pengurangan Risiko Bencana, pada tanggal 9 Januari 2014 bertempat di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. FGD ini bertujuan untuk me-review dan memberikan masukan terhadap kemajuan dan pencapaian Country Programme Action Plan (CPAP) outcome dan output khususnya untuk Outcome 4.3 Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dari Program Pencegahan dan Pemulihan Krisis. Beberapa hal penting yang dibahas sebagai berikut: Hasil yang diharapkan dari Outcome 4.3 adalah pemerintah dan masyarakat mampu meminimalisasi resiko-resiko yang timbul dari dampak negatif bencana, melalui penerapan berbagai kebijakan, regulasi dan praktek-praktek PRB. Indikator outcome dan indikator output yang tertera dalam draf tidak terlihat perbedaan levelnya, perlu diperjelas dulu apa yang dimaksud dengan output dan outcome dalam CPAP. Masukan untuk indikator outcome 1, menunjukkan bahwa kualitas KRB yang telah selesai disusun tidak seragam. Contohnya, KRB Jakarta Timur tidak dapat digunakan sebagai input untuk penyusunan RTRWK. Indikator outcome yang dipilih bisa saja hanya satu, yaitu indikator outcome 2. Namun, mengingat bahwa penurunan risiko ini harus dilaporkan pada Tahun 2015, sedangkan data mungkin baru tersedia pada akhir Tahun 2016. Kami menyarankan untuk menggunakan indikator yang dapat mengukur perubahan kapasitas masyarakat. Rapat memutuskan mengambil rekomendasi ini dan mengusulkan penggunaan nilai Local Government Self Assessment Tool (LGZAT) untuk menilai outcome ini. 2. Konsultasi dan Koordinasi Mengenai Raperda Tentang Bangunan Gedung, pada tanggal 8 Januari 2014 bertempat di Bappenas. Beberapa hal penting yang dibahas adalah: Mengenai Pasal 95 dan 96 tentang Ketentuan Bangunan Gedung dan arsitektur Bangunan Gedung dalam Raperda RTRW Kabupaten Bangka Selatan. Ketentuan mengenai Bangunan Gedung telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Pada dasarnya bangunan Gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselematan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 11
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Kabupaten Bangka Selatan masih belum memiliki identitas yang menonjolkan ciri khas wilayahnya, sehingga belum bisa menentukan persyaratan arsitektur bangunan yang ingin diterapkan. Terdapat ayat-ayat dalam pasal ketentuan bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Bangka Selatan, khususnya mengenai kebencanaan. 3. Konsensus Draf Rapermen Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang (KSNPPR), pada tanggal 15 Januari 2014 bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan lanjutan dari pertemuan pembahasan Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang sebelumnya dalam rangka penyempurnaan dan penyepakatan draf Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang. Beberapa hal penting yang dibahas adalah: Sasaran pertemuan ini adalah penyepakatan tiap bab, bentuk legal drafting dan time frame. Mandat Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasarkan Pasal 8 ayat 5 UU 26/2007, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan bidang penataan ruang. Kedudukan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta pada PP No.15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan penyepakatan legal draft yaitu Peraturan Menteri PU. Penyelenggaraan Penataan ruang merupakan unsur manajemen yang memuat Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Penagawasan. Beberapa Acuan Normatif yang harus ditambahkan: (i) UU 41/99 Pasal 32, persetujuan Menteri Kehutanan diintegrasikan oleh RTRWP; (ii) UU tentang Rumah Susun; (iii) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pembahasan Substansi pada Bab 1, 2, 3, dan 4 terdapat pada lampiran Berita Acara sebagai bahan perbaikan draf. 4. Rapat Finalisasi Peta Jalan Pembaruan Hukum, pada tanggal 15 Januari 2014 bertempat di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan serta saran dari K/L terkait atas draf Peta Jalan Pembaruan Hukum. Peta Jalan Pembaruan Hukum merupakan kajian yang disusun sebagai amanat dari Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan hutan alam primer dan lahan gambut. Kajian tersebut juga berfungsi untuk memastikan terlaksananya harmonisasi regulasi dalam rangka penyelarasan wilayah usaha sektoral (misal dalam hal pemberian izin). Beberapa hal penting dalam diskusi adalah: Telah ditetapkan 66 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2014, sehingga bila dalam Peta Jalan Pembaruan Hukum merekomendasikan untuk merevisi-menyusun UU maka sifatnya hanya Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 12
sebatas usulan. Dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019, penyusunan regulasi harus diakomodir dalam RPJMN (konsep reformasi regulasi). Dalam pengukuhan kawasan hutan dapat menggunakan peta yang sudah ada yaitu peta rencana tata ruang. Terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan melalui timdu, terdapat perbedaan antara rekomendasi Timdu dengan penetapannya melalui SK Menhut. Namun sangat disayangkan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan tersebut. Di tahun 2014 terdapat target untuk menetapkan 76 Perpres RTR KSN. Terkait hal tersebut terdapat kemungkinan untuk mengkaji lebih lanjut melalui proses Revisi RTRWN. Strategi mempercepat proses penyusunan 76 Perpres RTR KSN yaitu melalui pembahasan dalam forum BKPRN yang merupakan forum koordinasi antar K/L dan sebetulnya telah melalui proses harmonisasi (berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, disebut forum Pembahasan Antar Kementerian). Melalui BKPRN diharapkan tuntas dibahas mengenai substansinya. Mengenai penganggaran dalam proses pelepasan kawasan hutan, relokasi, dan sebagainya telah dilakukan pembahasan antara Kemenkeu dengan Kemenhut, dan saat ini pembahasan terhenti pada proses pembahasan untuk penempatan alokasi anggaran dianatara 2 K/L tersebut. Untuk mendukung Implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Indonesia perlu segera meratifikasi Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas – Batas/ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Kawasan hutan dimanfaatkan oleh berbagai sektor baik pemanfaatan secara langsung misalnya untuk lahan pertanian dan eksplorasi dan eskploitasi minerba – panas bumi. RUU Pertanahan dan RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan RUU Inisiasi DPR dan akan masuk dalam pembahasan periode 2015 – 2019. Peta Jalan Pembaruan Hukum dapat digunakan KPK sebagai dokumen acuan dalam rangka pencegahan korupsi bidang Lingkungan Hidup.
5. Kapitalitasi Modalitas Geospasial Nasional sebagai Instrumen dan Sistem Kendali Penataan Ruang dan Dinamika Wilayah, pada tanggal 17 Januari 2014 bertempat di Kantor Badan Informasi Geospasial Cibinong. Beberapa hal penting yang mengemuka adalah: Paparan Ketua Badan Informasi Geospasial (BIG); Ketua BIG menyampaikan paparan tentang Peran BIG dalam Penyelesaian Peraturan Rencana Tata Ruang; beberapa hal penting yang disampaikan, antara lain: - Dasar hukum bahwa dalam kewenangan pengelolaan informasi geospasial, terutama sebagai sumber data Pemerintah, ada pada BIG; - Berbagai Informasi Geospasial Dasar (IGD) telah disiapkan oleh BIG, sehingga K/L dapat segera menyusun informasi geospasial tematik yang dibutuhkan. Untuk skala 1:50.000, telah tersedia 64 % dari kebutuhan, dan untuk skala 1:25.000 telah tersedia 24 % dari kebutuhan yang ada. - Dukungan BIG juga meliputi bantuan teknis berupa konsultasi dan bimbingan teknis berupa NSPK dan quality control, bila Pemda menyediakan secara mandiri informasi geospasial yang dibutuhkan. Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 13
Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Menko Perekonomian selaku Ketua Delegasi BKPRN; Hal penting yang disampaikan Deputi Menko Perekonomian adalah bahwa BIG seharusnya tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan Informasi Geospasial Dasar (IGD), namun karena sudah ber-transformasi dari Bakosurtanal ke BIG, seharusnya juga bertanggung jawab dalam pengelolaan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Ketua BIG melakukan demo Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang menunjukan kemampuan tidak hanya penyajian data dan informasi spasial, namun juga kemampuan melayani penggunan sistem untuk mengolah data dan informasi spasial tanpa harus memiliki software GIS. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas menyampaikan bahwa akan dilaksanakan Breakfast Meeting BKPRN Eselon II pada tanggal 22 Januari 2014, dan meminta agar Pejabat Eselon II BIG dapat ikut menghadiri rapat tersebut. Untuk itu kemudian Kepala BIG menugaskan Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG untuk ikut hadir. Terkait butir 4, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan memberi arahan agar staf Subdit Pertanahan, Bappenas untuk dapat ikut hadir. 6. Sesi I: Kelembagaan Kemitraan Regional Rimba, Sesi II: Social Marketing, pada tanggal 20 Januari 2014 bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Beberapa hal penting yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah: Sesi I: Jumlah hibah USD9.5juta untuk 2015 – 2018. Perjanjian akan ditandatangani antara UNEP dengan Kemdagri. UNEP bertindak sebagai pemberi hibah. Hibah akan diproses sebagai hibah terencana dan harus tercatat dalam DRKH untuk meningkatkan akuntabilitas. Jenis lembaga yang akan digunakan adalah BKPRN mengingat di dalam Rimba terdapat beberapa KSN, dalam pelaksanaan akan menggunakan BKPRD sebagai forum koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten. Sesi II: Social marketing akan digunakan untuk mensosialsiasikan konsep green economy kepada seluruh pemangku kepentingan. Identifikasi yang perlu dilakukan adalah konsep yang cocok untuk setiap pemangku kepentingan, pengelompokan pemangku kepentingan dan tingkat pengetahuan pemangku kepentingan. 7. Seminar Laporan Akhir Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Desentraslisasi dan Otonomi Daerah, pada tanggal 15 Januari 2014 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Beberapa hal penting yang dibahas adalah: Pada kelembagaan, pemekaran yang cenderung meningkatkan jumlah daerah tertinggal bukan mengentaskannya. Selain itu juga harmonisasi peraturan sektoral dan daerah untuk memudahkan pelaskanaan oleh pemeirntah daerah. Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 14
Aparatur yang memiliki kualitas rendah, serta mutasi sangat sering terjadi. Dalam hal keuangan terdapat beberapa hambatan, yaitu: pajak dan retribusi yang menurunkan daya saing daerah; simplifikasi perizinan; insentif untuk daerah yang mampu meningkatkan PAD dan mengubah struktur belanja dengan menambah belanja modal; serta peningkatan efektivitas dana transfer. 8. Diskusi dengan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, pada tanggal 22 Januari 2014 bertempat di Bappenas. Beberapa hal penting yang dibahas adalah: Terdapat 33 provinsi dan sekitar 300 kabupaten yang memiliki pesisir dan harus menyusun RZWP3K. Untuk kabupaten dengan skala peta 1:50.000 dana yang dibutuhkan adalah sekitar Rp. 2.5 milyar. Penyusunan RZWP3K dan persetujuan substansinya oleh KKP dari sisi kelembagaan, rencana kerja dan nomenklatur harus mulai diinternalisasikan dengan kegiatan BKPRN. Penulisan tentang perencanaan tata ruang wilayah pesisir dalam rancangan RPJMN 2015-2019 akan disinergikan, dimana Narasi akan dicantumkan di Bab ‘Wilayah dan Tata Ruang’ dan Bab ‘SDA-LH’ (termasuk prioritas tahap penyusunan RZWP3K per tahunnya), sementara Matriks akan tetap di Bab ‘SDA-LH’ karena instansi yang bertanggungjawab adalah KKP. Akan dilakukan sinkronisasi data, dimulai dengan inventarisir provinsi, kabupaten dan kota yang akan merevisi Perda RTRW pada tahun 2014-2015 ini, sehingga akan diupayakan prov, kab dan kota tersebut untuk didorong penyusunan RZWP3K nya dan direncanakan alokasi pendanaannya agar kemudian dapat diintegrasikan. Setelah ada kesepakatan di level Bappenas, baru akan didiskusikan dengan KKP untuk internalisasi dengan kegiatan BKPRN. 9. Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Responsif Gender, pada tanggal 22 Januari 2014 bertempat di Hotel Santika Yogyakarta. Beberapa hal pentingyang dibahas dalam rapat ini adalah: Permasalahan mengenai gender dalam penyusunan Background Study RPJMN 2015-2019 oleh Direktorat Kependudukan Bappenas terdiri dari i) Kualiatas hidup perempuan yang masih rendah, ii) tingginya tingkat eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan. Fokus penyusunan RPJMN 2015-2019 terkait gender terdiri dari i) Harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengarusutamaan gender, ii) strategi pencegahan kekerasan dan pelecahan perempuan, iii) Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender. Peran bappenas dalam penyusunan program yang terkait dengan pengarusutamaan gender terbatas pada kewenangan dalam mengawal penganggaran dan melakukan sosialisasi penganggaran terkait PUG di tingkat pusat. Hingga saat ini belum ada indikator yang menentukan tahapan pembangunan desa yang mengarah aktif gender. Dalam pelaksanaan musrenbang desa tidak diperlukan musrenbang khusus perempuan, pembangunan yang mendukung terhadap pengarusutamaan gender bukan hanya dilakukan
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 15
oleh perempuan namun bagaimana pembangunan tersebut mendukung dan melihat kebutuhan dalam pengembangan kapasitas perempuan. Pembangunan pedesaan khususnya yang terkait dengan pengarusutamaan gender diharapkan dapat memacu pemenuhan sarana prasarana pelayanan di tingkat desa dengan kualitas layanan yang sama dengan perkotaan namun tetap tidak menghilangkan kekhasan pedesaan (desa lestari). 10. Penelaahan Usul Revisi Anggaran Hasil Persetujuan DPR RI, pada tanggal 24 Januari 2014 bertempat di Kementerian Keuangan, yang bertujuan untuk membahas usulan revisi anggaran hasil persetujuan DPR RI atas RKAKL BPN Tahun Anggaran 2014. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah: Terdapat perbedaan data target dan alokasi anggaran antara DJA, Kementerian Keuangan yang menggunakan aplikasi versi lama dan data BPN yang menggunakan aplikasi versi terbaru. Terdapat pergeseran alokasi antar program untuk pemenuhan kebutuhan lanjutan pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 61.362.367.000,-. Pergeseran alokasi untuk pembangunan gedung diklat tersebut berasal dari (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN sebesar Rp. 28.000.000.000,- dan (ii) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional sebesar Rp. 33.362.367.000,-. Pergeseran alokasi anggaran antar program tersebut tidak mempengaruhi alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas nasional. Namun, karena ada kesalahan teknis dalam input aplikasi RKAKL maka terdapat perubahan target untuk kegiatan penyusunan peta pertanahan dari target RKP 2,8 juta hektar menjadi 1.484.409 hektar. Beberapa target mengalami peningkatan yaitu. - Kegiatan Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) dari 154 SP menjadi 157 SP dengan kenaikan alokasi anggaran dari Rp. 14,2 Milyar menjadi Rp. 14,38 Milyar. - Kegiatan sertipikasi tanah (legalisasi aset) dari target RKP 865.316 bidang menjadi 893.526 bidang dengan kenaikan alokasi anggaran dari Rp. 378,4 Milyar menjadi Rp. 391,24 Milyar. Beberapa catatan dalam pembahasan tersebut sebagai berikut: - Untuk kegiatan legalisasi aset (sertipikasi tanah) terdapat perubahan target dan alokasi anggaran padahal sudah ada SBK yang mengatur mengenai hal tersebut. - Untuk kegiatan penyusunan peta pertanahan, apakah target yang ada merupakan gabungan antara peta dasar pertanahan dan peta tematik atau hanya peta dasar pertanahan saja. 11. Rapat Koordinasi Anggaran PPK D7, pada tanggal 22 Januari 2014 bertempat di Bappenas, yang bertujuan sebagai konsolidasi awal pelaksanaan kegiatan dan anggaran TA 2014. Rapat dipimpin oleh PPK Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah dan dihadiri oleh para koordinator (perwakilan) dari unit kerja Eselon II (Direktorat) dan para staf PPK Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Beberapa hal penting yang mengemuka adalah: PPK Kedeputian Regional dan Otonomi Daerah akan mengeluarkan SOP sebagai pedoman operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan kegiatan Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 16
dan anggaran di lingkungan kedeputian pengembangan regional dan otonomi daerah tahun anggaran 2014; Berkenaan dengan memorandum PPK D7 kepada Inspektur Bidang administrasi umum perihal penjelasan atas pengadaan jasa lainnya, honorarium panitia kegiatan dan uang saku konsinyering, pada intinya (1) untuk pengadaan jasa lainnya dengan nilai diatas 50 juta s.d 200 juta dapat dilakukan melalui penunjukan langsung. Namun perlu dicermati apakah tenaga kontrak tersebut termasuk dalam komponen jasa lainnya atau jasa konsultan, (2) Terkait honorarium panita kegiatan pada dasarnya honor dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi/FGD atau kegiatan sejenisnya dengan jumlah panitia 10% dari jumlah peserta, (3) terhadap belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota, uang saku yang diberikan dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ada penambahan staf baru untuk membantu kesekretariatan PPK yaitu Sdr. Virdiansyah dalam membantu penyelesaian laporan dan administrasi di sekretariat PPK D7; Perencanaan Kas Anggaran di masing-masing direktorat harus disusun berdasarkan mendekati realisasinya. Pola umum penyerapan akan diterapkan di PPK Kedeputian sebagai berikut : Triwulan I (15%), Triwulan II (37,5%), Triwulan III (65%), Triwulan IV (100%). Pengadaan Barang dan Jasa. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di PPK D7 bersedia akan menandatangani tenaga kontrak untuk jasa lainnya dengan nilai gaji maksimal 6 juta. Untuk jasa konsultan yang akan dilelangkan harus dilakukan secara online oleh individual tenaga kontrak yang bersangkutan. Akan ada pemberitahuan revisi anggaran akhir Januari 2014. Semua dokumen revisi anggaran dari tiap-tiap kegiatan masing-masing direktorat harus disiapkan.
12. Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan DAK Tahun 2015, pada tanggal 27 Januari 2014 bertempat di Bappenas. Beberapa hal penting yang mengemuka dalam rapat ini adalah: Perlu dilakukan penyempurnaan bidang-bidang DAK, khususnya terkait bidang transportasi. Sebagaimana amanat UU 33/2004 dan PP 55/2005, Daerah harus fokus terhadap DAK dan DAK diberikan sesuai Prioritas Nasional. Diusulkan untuk dilakukan analisis menyeluruh terkait dana transfer dari APBN dan postur APBD. Terkait pengalihan dana dekonsentrasi dan TP menjadi DAK, Bappenas (cq. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan) menjadi leading institution. Secara khusus, di internal Bappenas Direktorat Keuangan Negara, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan dan Diterktorat Otonomi Daerah harus sering berkomunikasi. Musrenbang tidak memberikan angka DAK final, tapi sebaiknya memberikan masukan terkait penetapan besaran DAK. Selain DAK dan dana transfer APBN, perlu menjadi catatan juga penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak terkendali dan hanya dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Terlepas dari proses revisi UU 33/2004 yang sedang dilakukan di DPR-RI, sebaiknya acuan dalam merumuskan DAK tetap pada UU 33/2004 versi asli. Mengingat masa bakti DPR-RI sudah sedikit lagi dan diragukan dapat menyelesaikan revisi UUKN tersebut. Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 17
Perlu disusun skenarion pesimis dan optimis terkait restrukturisasi DAK. 13. Ekspose Hasil Penelitian Terpadu Terhadap Perubahan Kawasan Hutan dalam Usulan Revisi RTRW Provinsi Papua Barat, pada tanggal 28 Januari 2014 bertempat di Kantor Kementerian Kehutanan. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mendengarkan hasil penelitian terpadu dalam rangka pengkajian perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRW Provinsi Papua Barat. Beberapa hal penting yang mengemuka adalah: Usulan perubahan kawasan yang diajukan oleh Gubernur total seluas ± 2.051.004 ha , dengan rincian: (i) Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan ± 1.011.764 ha; (ii) Usulan perubahan fungsi kawasan hutan ± 1.029.169 ha; (iv) Usulan penunjukan kawasan hutan ± 10.071 ha. Hasil penelitian tim terpadu usulan yang direkomendasikan total seluas ± 750.174 ha, dengan rincian: (i) perubahan peruntukan kawasan hutan ± 274.789 ha; (ii) perubahan fungsi kawasan hutan ± 471.517 ha; (iii) penunjukan kawasan hutan ± 3.868 ha. Hasil penelitian terpadu atas usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, telah mempertimbangkan beberapa hal yaitu: (i) memperhatikan dan menghormati perizinanperizinan yang ada, serta optimalisasi dan pemantapan pemanfaatan kawasan hutan; (ii) dilakukan atas dasar kebutuhan, bukan keinginan guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat; (iii) dilakukan bukan untuk pemutihan pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; (iv) untuk menyelesaikan permasalahan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan guna kepastian hak; (iv) hasil kajian terpadu juga telah diproses mengikuti kaidah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dengan melibatkan para pihak. Menurut Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Provinsi Papua Barat hasil penelitian Tim Terpadu tidak sesuai dengan keadaan eksisting, maka mereka menolak hasil rekomendasi tersebut. 14. Lokakarya Review CPAP-CPR, pada tanggal 28 Januari 2014 bertempat di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Rapat bertujuan untuk memberikan masukan terhadap review kemajuan dan pencapaian CPAP outcome dan output khususnya untuk Komponen Pencegahan dan Pemulihan Krisis (Crisis Prevention and Recovery) di Tahun 2013 sehingga dapat memperlihatkan sejauhmana pencapaian outcome dan relevansi berbagai output proyek dukungan UNDP dalam berkontribusi terhadap usaha maupun hasil pencapaian outcome. Isu penting yang dibahasa dalam kegiatan ini adalah: UNDP bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia (Bappenas) telah menyusun Country Programme Action Plan (CPAP) Tahun 2011-2015 yang mendukung pelaksanaan RPJMN 20102014. Terdapat beberapa Undang-undang baru yang perlu dipertimbangkan terkait sosial dan bencana, seperti UU Desa. Aspek Mitigasi Bencana perlu dimasukan dalam perencanaan tata ruang wilayah, termasuk RTRW yang akan direvisi. Diperlukan penyusunan kriteria-kriteria dalam pengelompokkan konflik sosial, misal berdasarkan intensitas terjadinya konflik yang menyangkut kepentingan banyak stakeholders.
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 18
Hingga saat ini, pengurangan resiko bencana sudah menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan sudah diintegrasikan ke dalam substansi RTRW. 15. FGD Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Penanggulangan Kemiskinan, pada tanggal 29 Januari 2014 bertempat di Hotel Oria Jakarta. FGD bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masukan unit kerja terkait di Bappenas dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019 bidang penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan. Beberapa hal penting yang dibahas adalah: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyampaikan masukan utama terkait program Reforma Agraria, melalui kegiatan asset reform (redistribusi tanah) dan access reform (pemberian akses). Direktorat Penanggulangan Kemiskinan sangat mendukung program Reforma Agraria karena secara umum memiliki prinsip serupa dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan, yaitu melalui penanggulangan secara terfokus (mengarahkan berbagai macam bantuan pada lokus-lokus tertentu). Dengan demikian dalam penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan hanya oleh masih-masing K/L tetapi dilakukan secara bersama-sama lintas sektor. Beberapa isu bidang pertanahan lainnya terkait bidang penanggulangan kemiskinan yang disampaikan dalam FGD dimaksud meliputi: - Pengenaan pajak (BPHTB) yang dinilai sangat memberatkan masyarakat miskin penerima hak pertama atas tanah. Saat ini pengaturan pengenaan pajak tersebut diserahkan kepada Pemda masing-masing sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terkait dengan pengenaan BPHTB, kedepan perlu dilakukan koordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri dan Pemda agar dapat membebaskan bagi pendaftaran tanah untuk pertama kali. - Sertipikasi di kawasan perbatasan, yang dinilai selain dapat menanggulangi kemiskinankesenjangan (misal perbatasan dengan Malaysia) juga dapat menjaga kedaulatan wilayah NKRI. - Sertipikasi untuk beberapa permukiman tertentu yang berada di wilayah perairan sungai. Beberapa permukiman adat secara historis telah bermukim di wilayah perairan sungai (misal permukiman di Kalimantan). Melalui keberadaan sertipikat masyarakat tersebut diharapkan akan dapat mengakses lembaga perbankan. Di sisi lain sampai saat ini BPN melakukan sertipikasi hanya pada objek tanah, sehingga sertipikasi hak atas tanah tidak dapat dilakukan untuk rumah yang berada di atas sungai. - Sertipikasi tanah nelayan yang umumnya terhambat karena sebagian besar nelayan tinggal di daerah yang dekat sungai dan pantai. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sepadan sunagai atau pantai tidak dapat dilakukan penerbitan sertipikat karena kawasan lindung. Sertipikasi untuk permukiman yang berada di kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Masyarakat biasanya bermukim berdasarkan pertimbangan mata pencaharian (mayoritas di bidang perikanan), sehingga sertipikasi diharapkan dapat menjadi sebuah aset dalam upaya peningkatan pemerataan masayarakat bersangkutan. Adapun pembangunan di beberapa kawasan seperti pada sempadan pantai dan sempadan sungai telah diatur secara rinci pada dokumen rencana tata ruang. Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 19
16. Persiapan Workshop terkait Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air di DAS Ciliwung, pada tanggal 28 Januari 2014 bertempat di Kantor BPPT I. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan yang bertujuan untuk mempersiapkan workshop nasional mengenai konsep kebijakan nasional pengendalian pencemaran air di wilayah sungai khususnya sungai Ciliwung. Materi yang didiskusikan meliputi 1) Konsep Knowledge Management yang disampaikan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas; 2) Konsep Knowledge Management Center (KMC) Ciliwung; dan 3) Program untuk Ciliwung yang telah dilaksanakan oleh DML dan Danone-Aq. Beberapa hal penting yang dibahas adalah: Sebagai tahap awal pengembangan KMC, dokumen termasuk regulasi terkait DAS, air ataupun informasi mengenai Ciliwung dikumpulkan dalam scribd yang sebaiknya dibentuk oleh Kementerian KLH, Dari sisi tata ruang, sebaiknya diutamakan untuk penyelesaian di hulu dan sepanjang sempadan. Penyelesaian ini perlu berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah. Mengidentifikasi dan mengumpulkan best practices penyelesaian permasalahan di wilayah sungai, dan memungkinkan replikasi untuk di DAS Ciliwung, Jika kegiatan ini akan diformalkan, dalam bentuk SK Menteri LH sebaiknya menggunakan kata forum bukan tim, dan tidak meng-SK-an anggotanya, tetapi lebih pada tata kerja, dan ketentuan anggota forumnya. Kementerian PP/Bappenas dapat membantu baik untuk penyediaan tempat dan lainnya, tetapi sebaiknya berkoordinasi langsung dengan direktorat lingkungan hidup yang menjadi mitra Kementerian LH. Penyusunan konsep nasional pengendalian pencemaran air merupakan bentuk penyelesaian multisektor (pemerinta, swasta, NGO, masyarakat) untuk mengatasi permasalahan di wilayah sungai, terutama DAS Ciliwung, secara lebih komprehensif. Selain itu pembentukan Knowledge Management Center berperan untuk transknowledge antar berbagai stakeholder mengenai ciliwung sehingga program menjadi lebih terintegrasi dan lebih tepat sasarn untuk fokus menyelesaikan masalah ciliwung. 17. Rapat Pembahasan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan, pada tanggal 29 Januari 2014 bertempat di Kantor Kemenko Politik, Hukum dan HAM. Rapat diselenggarakan untuk melakukan evaluasi pencapaian penyusunan rencana tata ruang di kawasan perbatasan negara tahun 2010 – 2014 dan melakukan perencanaan untuk tahun 2015 – 2019. Pokok-pokok pembahasan dalam rapat adalah: Diketahui bahwa hingga sekarang PP terkait penataan ruang wilayah pertahanan belum selesai disusun dan sudah lima kali proses harmonisasi di Setkab. Selain itu, dari 10 KSN Perbatasan Negara yang ditetapkan oleh RTRWN, belum ada satupun yang di-Perpres-kan. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang akan dilaporkan dalam Rakor BNPP ke-6 di minggu ke-3 Februari 2014. Rencana Induk Perbatasan yang ditetapkan melalui Perka BNPP 2/2011 terbit setelah RPJMN 2010-2014. Oleh sebab itu, banyak kegiatan di dalam Rencana Induk yang tidak dapat terealisir Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 20
karena belum terakomodir di dalam RPJMN 2010 – 2014. Ini perlu menjadi pelajaran dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019. Diusulkan agar dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019 memperhatikan Indikasi Program dalam RPerpres RTR KSN Perbatasan yang sudah jadi. Sehingga, program-program di RTR tersebut dapat masuk ke dalam RPJMN. Mengingat banyak titik dasar dan titik referensi perbatasan yang hilang atau dialihfungsikan, diusulkan agar tanah tempat titik-titik tersebut untuk disertifikatkan. Terkait percepatan penetapan PP Penataan Ruang Wilhan, Kemenhan akan bersurat ke Kemenkopolhukkam untuk mengambil kembali draf PP tersebut agar dapat dipercepat. Dalam penggambaran di RTR KSN Perbatasan (dan RTRW), agar digunakan klaim maksimal, khususnya bila berbatasan dengan laut. Untuk perbatasan dengan darat, penggambaran disesuaikan dengan MoU yang ada. Dilaporkan bahwa 6 RPerpres RTR KSN sudah selesai dibahas di Kumham dan sedang dikirim ke Presiden. Sementara itu, 4 sisanya akan disusulkan awal tahun ini. Total pulau di Indonesia adalah 17.058 (13.466 sudah diberi nama). Namun, dikurangi 9 pulau (5 tenggelam, 2 menjadi milik RDTL, 2 menjadi milik Malaysia), jadi total 17.049 pulau.
18. Rapat Koordinasi Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014, pada tanggal 29 januari 2014 bertempat di Bappenas. Anugerah Pangripta Nusantara merupakan apresiasi terhadap daerah yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Penilaian dilakukan terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa hal penting yang dibahas adalah: Tim Penilai terbagi menjadi: - Tim Penilai Utama yang beranggotakan para Direktur - Tim Penilai Teknis yang beranggotakan Eselon 3 dan JFP - Tim Penilai Independen Untuk tingkat provinsi, penilaian terbagi menjadi 3 (tiga) tahap. - Penilaian Tahap I terhadap 33 dokumen RKPD Provinsi yang menghasilkan 12 provinsi nominasi (BOBOT 30%) dengan jenis penilaian, yakni keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta keterukuran. - Penilaian Tahap II terhadap proses perencanaan di 12 provinsi nominasi (BOBOT 30%), dengan jenis penilaian antara lain proses perencanaan dari bawah (bottom-up), proses perencanaan dari atas (top-down), proses perencanaan teknokratik dan proses perencanaan politik. - Penilaian Tahap III melalui persentasi dan wawancara terhadap 12 provinsi nominasi (bobot 40%) dengan jenis penilaian keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, proses perencanaan dari bawah (bottom-up), proses perencanaan dari atas (top-down), proses perencanaan teknokratik, proses perencanaan politik, tampilan dan materi presentasi, kemampuan presentasi dan penguasaan materi. Klasifikasi pembagian wilayah adalah sebagai berikut: - Kelompok A, yaitu daerah dengan kriteria sumber daya cukup besar untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas. - Kelompok B, yaitu daerah dengan kriteria sumber daya belum optimal namun mempunyai kemampuan potensial untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas. Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 21
Untuk masing-masing kelompok A dan B, Penghargaan diberikan ke dalam: - Pangripta Nusantara Utama, diberikan kepada daerah dengan hasil perencanaan terbaik (pemenang utama). - Pangripta Nusantara Pratama, diberikan kepada daerah dengan hasil perencanaan baik (pemenang harapan). Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, penilaian terbagi menjadi 3 (tiga) tahap: - Penilaian Tahap I terhadap RKPD seluruh kabupaten/kota di lingkup provinsi (bobot 30%): menghasilkan 3 Kab/Kota terbaik per provinsi (penilaian oleh tim penilai provinsi), dengan melihat keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman dan keterukuran. - penilaian tahap ii terhadap 3 kab/kota terbaik di provinsi(bobot 40%): menghasilkan 1 kabupaten/kota nominasi per provinsi: dikirim ke pusat (penilaian oleh tim penilai provinsi), dengan melihat proses perencanaan dari bawah (bottom-up), proses perencanaan dari atas (top-down), proses perencanaan teknokratik dan proses perencanaan politik. - penilaian tahap iii melalui persentasi dan wawancara terhadap 33 kabupaten/kota terbaik dari tiap provinsi (bobot 30%) (penilaian oleh tim penilai pusat). Sebagai gambaran, pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013 lalu adalah sebagai berikut: o Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2013 Tingkat Provinsi - Anugerah Pangripta Nusantara Utama Tahun 2013 KELOMPOK A Terbaik I
Provinsi Jawa Barat
Terbaik II
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Terbaik III
Provinsi Jawa Tengah
KELOMPOK B Terbaik I
Provinsi Sumatera Barat
Terbaik II
Provinsi Kepulauan Riau
Terbaik III
Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Anugerah Pangripta Nusantara Pratama Tahun 2013 KELOMPOK A Terbaik I
Provinsi Jawa Timur
Terbaik II
Provinsi DKI Jakarta
Terbaik III
Provinsi Bali
KELOMPOK B Terbaik I
Provinsi Sumatera Selatan
Terbaik II
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terbaik III
Provinsi Aceh
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 22
o Pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2013 Tingkat Kabupaten/Kota - Anugerah Pangripta Nusantara Utama Tahun 2013 KELOMPOK A Terbaik I
Kabupaten Deli Serdang
Terbaik II
Kabupaten Kepulauan Talaud
Terbaik III
Kabupaten Gunungkidul
KELOMPOK B Terbaik I
Kabupaten Sarolangun
Terbaik II
Kabupaten Karimun
Terbaik III
Kota Baubau
- Anugerah Pangripta Nusantara Pratama Tahun 2013 KELOMPOK A Terbaik I
Kabupaten Bekasi
Terbaik II
Kabupaten Badung
Terbaik III
Kota Cilegon
KELOMPOK B Terbaik I
Kabupaten Bengkulu Selatan
Terbaik II
Kabupaten Maluku Tengah
Terbaik III
Kabupaten Pidie Jaya
19. Rapat Koordinasi KAPET, pada tanggal 30 Januari 2014 bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan Rapat Koordinasi KAPET pada tanggal 10 Januari 2014 untuk mendukung Program Pembangunan Rencana Aksi Pengembangan KAPET untuk mendukung pelaksanaan Implementasi MP3EI dan Sislognas. Program penguatan Kapet digunakan sebagai pemacu pelaksanaan MP3EI. Kapet dikembangkan dari apa yang sudah ada atau menjadi potensi didaerah tersebut dengan didukung dengan tata ruang yang baik dan terpadu. Diperlukan KPI sebagai pendukung utama kegiatan investasi di kawasan KAPET. Pertimbangan penguatan KAPET diantaranya adalah karena reformasi perubahan tata kehidupan, untuk peningkatkan tertib pemanfaatan ruang, mendorong pelaksanaan mp3ei, karakteristik wilayah indonesia yang beragam, pengembangan investasi dan ekspor daerah yang tidak optimal, kurangnya pengolahan SDA di luar pulau Jawa, sebagai pelaksanaan sislognas, pengembangan digital government, mempercepat pembangunan infrastruktur air, dan energi di berbagai wilayah timur (agar lebih terintegrasi), adanya program K/L di daerah. Dengan KAPET, nilai tambah ekonomi akan jatuh di wilayah itu sendiri, berbeda dengan KEK yang nilai tambah ekonominya lebih untuk nasional (tidak secara langsung jatuh ke wilayah itu sendiri). Isu utama Pengembangan Ekonomi: - Fundamental (infrastruktur, energi, penguatan otonomi daerah, tata ruang, sustainable production and consumption) Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 23
- Urgent (ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah sektor, pemerataan distribusi pendapatan, dayasaing global: SDM, korporasi, dan produk) - Crucial (peningkatan ekspor, perluasan investasi, memperkecil ketertinggalan dan keterisolasian Outcome KAPET diharapkan dapat meningkatkan ekspor Perlu ada audit ulang dalam penentuan komoditas unggulan KAPET. Commodity tersebut perlu ada global attraction, sehingga tidak terjadi perebutan pasar, tidak terjadi over production and consumption (efisiensi dan efektifitas produksi dan konsumsi) dan tidak terjadi dualisme komoditas. Yang harus dipelajari dari pengembangan kawasan KEK agar menjadi bahan masukan bagi revitalisasi KAPET: KEK peran pemerintah sebagai fasilitator, dan lebih swasta driven, bagaimana dari pengalaman KEK menghilangkan birokrasi dan Bagaimana penganggaran KAPET perlu diperjelas. Dalam pengembangan 13 KAPET perlu ada tingkatannya. Perlu ada 2-3 KAPET yg menjadi model (khsus untuk sistemnya), jika berhasil dapat diterapkan dalam pengembangan KAPET lainnya. Perlu dibuat benchmark untuk target PDRB yang menjadi kontribusi nasionalnya. Misal di Palu bisa mencapai 500 juta dollar. Tanpa konektivitas sulit mencapai optimalisasi pencapaian target PDRB. Sehingga perlu ditinjau dan dikomparasi untuk kontribusi kapet terhadap perekonomian nasional. KEK hanya fokus untuk peningkatan investasi, sulit untuk mendukung pemerataan pengembangan wilayah, sulit untuk menunjang pengembangan potensi sektor dan wilayah yang sulit berkembang atau tidak signifikan secara nasional. Sehingga dengan KAPET bisa menutupi dan sebagai pelengkap KEK untuk optimalisasi keunggulan-keunggulan wilayah. Seyogyanya KAPET terintegrasi dengan KPI dan KEK (KEK di KAPET, KAPET di KPI), agar untuk pembangunan infrastruktur pendukung bisa lebih terintegrasi (identifikasi ada berapa dan apa saja jenis kawasan ekonomi di Indonesia). Perlu dibuat positioning dan perbandingan kawasan-kawasan ekonomi yang ada di indonesia, agar dapat terintegrasi dan tidak saling tumpang tindih.
20. Finalisasi Kajian Penyusunan Rancangan Teknokratirk RPJMN 2015-2019, pada tanggal 28 Januari 2014 bertempat di Hotel Bintang Jakarta. Pembukaan dilakukan oleh Sesmen PPN mewakili Wamen, yang mendapat penugasan mendadak dari Menteri PPN. Sesi pleno diisi oleh paparan telaah bidang ekonomi dan bidang inovasi. Pokok-pokok paparan bidang ekonomi: a) Perlunya perubahan paradigma pembangunan nasional dari land based socio-economic development menjadi ocean-based economic development; b) Ketergantungan terhadap perekonomian global yang sangat rentan perlu dikurangi dengan memperkuat sektor UMKM. Pokok-pokok paparan bidang inovasi: a) Keunggulan suatu negara dipengaruhi faktor2: i) Inovasi dan kreativitas; ii) Networking; iii) Teknologi; iv) Sumberdaya Alam; b) Untuk RPJMN 2015-2019 direkomendasikan inovasi yang inklusif, yakni yang memberikan insentif dan memberdayakan rakyat miskin sehingga mendukung pertumbuhan yang inklusif. Topik diskusi kelompok yang kami ikuti adalah Pembangunan sumber daya kelautan dan kemaritiman. Berikut pokok-pokok paparan: Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 24
- Berdasarkan undang-undang, indonesia adalah negara kepulauan tetapi belum berkembang sebagai negara maritim; - Negara maritim adalah negara yang kebijakan pembangunannya berbasis kelautan dan menguasai semua kekuatan strategis di laut yang didukung armada perdagangan, armada perang, dan industri kelautan; - Sebagai produsen perikanan tangkap 5 juta ton/tahun, Indonesia menempati urutan ke 3 di dunia, setelah Cina dan Peru; - Sebagai produsen budidaya perikanan 2,7 juta ton/tahun, menempati urutan ke 4, setelah Cina, India, dan Vietnam. Pokok-pokok bahasan dalam diskusi: - Meskipun dipahami bahwa pembangunan sumber daya kemaritiman bersifat lintas sektor, namun penerjemahannya masih sebatas kumpulan kegiatan berbagai sektor; - Indonesia masih membutuhkan peran pemerintah pusat yang cukup besar dalam pengelolaan sumberdaya kelautan; - Ketersediaan peta dasar berbasis pantai (Peta Lingkungan Pantai Indonesia) yang minim juga menjadi kendala utama; - Perlunya kejelasan dan kesamaan persepsi mengenai apa yang dimaksud negara kepulauan dan negara maritim. 21. Mewujudkan Sinergitas Antara Kebijakan Dengan Kerangka Regulasi, pada tanggal 30 Januari 2014 bertempat di Bappenas. Pokok-pokok pembahasan antara lain: Kebijakan dalam RPJMN tidak berjalan selaras dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pada RPJMN 2015 – 2019 akan diujicobakan penyelarasan dengan Prolegnas. Telah diidentifikasi beberapa peraturan perundangan per Deputi di Bappenas yang dapat dijadikan titik awal penyelarasan.
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 25
BAB IV RENCANA KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2014
Berdasarkan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, disepakati beberapa agenda penting sebagai tindak lanjut yang akan dilaksanakan di Bulan Februari 2014. Agenda tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan SK Tim Koordinasi Strategis RAN TA 2014 pada tanggal 3 – 14 Februari 2014 2. Diskusi Knowledge Management (KM) pada tanggal 5 Februari 2014 3. Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon III pada tanggal 6 Februari 2014 4. Penyusunan Draft RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada tanggal 10 – 21
Februari 2014 5. Penyusunan Draf Rencana Kerja Tim TA 2014 pada tanggal 10 – 21 Februari 2014 6. Rapat Koordinasi Kegiatan Bulanan Sekretariat BKPRN pada tanggal 11 Februari 2014 7. Penyusunan LAKIP 2013 Pertanahan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada tanggal 12 – 14
Februari 2014 8. Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Lintas K/L pada tanggal 12 – 14 Februari 2014 9. Workshop Penyusunan K-Map Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan pada tanggal 20 Februari
2014 10. Penyusunan Draft Awal RKP 2015 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada tanggal 24 – 28
Februari 2014 11. Kick Off Meeting Kegiatan Tim Koordinasi Strategis RAN pada tanggal 24 – 28 Februari 2014 12. Rapat Koordinasi Sertipikasi Tanah Transmigrasi pada tanggal 24 – 28 Februari 2014
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 26
BAB V PENUTUP
Secara umum kegiatan Bulan Januari 2014 di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana pencapaian tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara individu, seluruh staf dan kasubdit telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan seperti kehadiran dan jam kerja serta tanggungjawab atas kegiatan tertentu. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan perlu tetap dipertahankan pola kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu, mengoptimalkan kerjasama dengan instansi/lembaga lain baik internal ataupun eksternal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka percepatan dan optimalisasi pencapaian target kinerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan di masa mendatang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan ke depan oleh internal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan adalah: 1. Disiplin mengikuti mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan dari setiap bagian yang biasa dilaksanakan secara mingguan dan bulanan; 2. Koordinasi dan kerjasama antar bagian sehubungan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara serentak; 3. Pembagian beban kerja yang lebih proporsional sesuai dengan kapasitas perorangan dan penciptaan suasana kerja yang kondusif dalam rangka persiapan menghadapi jadwal kegiatan-kegiatan yang padat; 4. Melanjutkan keberlangsungan hubungan baik dengan mitra kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, termasuk dengan instansi di luar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Laporan Kegiatan Bulan Januari 2014| 27
