Bulan Juni 2017 JULI 2017

Bulan Juni 2017

JULI 2017

Ringkasan Eksekutif Utang Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Juni 2017 sebesar Rp3.706,52 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.979,50 triliun (80,4%) dan pinjaman sebesar Rp727,02 triliun (19,6%). Penambahan utang neto selama bulan Juni 2017 sebesar Rp34,19 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp35,77 triliun dan pelunasan pinjaman (neto) sebesar Rp1,59 triliun. Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial. Selama bulan Juni 2017, telah dilakukan lelang penerbitan SBN dengan total penerbitan (bruto) mencapai Rp48,57 triliun, sedangkan penarikan pinjaman (bruto) sebesar Rp4,76 triliun. Minat investor terhadap SBN masih cukup tinggi dimana penawaran yang dimenangkan lebih kecil dari yang penawaran yang masuk (ratarata bid to cover ratio lelang penerbitan SBN bulan Juni sebesar 2,37). Pembayaran kewajiban utang di bulan Juni 2017 mencapai sebesar Rp26,89 triliun, terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp18,91 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp7,98 triliun. Pembayaran kewajiban utang merupakan komitmen Pemerintah secara berkesinambungan sebagai konsekuensi pembiayaan defisit APBN tahun berjalan dan periode sebelumnya. Indikator risiko utang Pemerintah masih cukup terkendali, dimana untuk bulan Juni 2017 tingkat variable rate ratio berada level 11,2 dan refixing rate di level 19,3. Sedangkan indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 38,6% menjadi 39,1% dari total outstanding. Pemerintah tetap berupaya mengelola risiko utang dengan baik, termasuk risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar. Dibanding bulan sebelumnya, rata-rata perdagangan SBN di pasar sekunder bulan Juni 2017 turun. Porsi kepemilikan oleh asing atas SBN yang dapat diperdagangkan di bulan Juni 2017 mencapai 39,47%. Mayoritas investor asing masih memegang SBN dengan jangka menengah-panjang (diatas 5 tahun). Meskipun perdagangan SBN pada bulan Juni cenderung rendah bertepatan dengan suasana Ramadhan dan Idul Fitri, namun kepercayaan investor asing terhadap SBN meningkat dibanding posisi bulan lalu. Kementerian Keuangan

Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum 1. Latar Belakang (1) 2. Latar Belakang (2) 3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. Jenis-jenis Utang (1) 5. Jenis-jenis Utang (2) 6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

17.

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 18. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 19.

Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 (Grafik)

20.

Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30 Juni 2017

21.

Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017

22.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1)

23.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2)

24.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik)

25.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

26.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

27.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya

Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit 7. APBN 2012-2017 8. Cashflow Pembiayaan 2012-2017 9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017 10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2012-2017 11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2017 12. Realisasi Penerbitan SBN 2017 13. Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017 14. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2012-2017 15. Pinjaman Tunai APBN 2017 16. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017

Kementerian Keuangan

Daftar Isi Isi Daftar 28.

Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

29.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

30.

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31. Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara 33. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2007-2017 34. Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Juni 2017 35. Program Debt Switch dan Buyback SBN 36. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap 37. Pemanfaatan Pinjaman 38. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 39. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2007 – 2017 40. Indikator Risiko Utang 2012-2017

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 41.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 dan 2017

42.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 (Grafik)

43.

Realisasi Pembayaran Utang Denominasi TA 2016 dan 2017

44.

Rasio Pembayaran Bunga Utang Neto

45.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang Neto

46.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

47.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

48.

Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

49.

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)

Pemerintah

Per

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 50.

Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

51.

Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder Kementerian Keuangan

Daftar Isi 52.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (Grafik)

66.

Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN

53.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

67.

Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

54.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)

68.

Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 31 Maret 2017)

55.

Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

69.

Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2017)

56.

Spread terhadap UST- Jan 27

70.

57.

Spread terhadap UST- Feb 47

Realisasi dan Proyeksi Outstanding Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2017)

58.

Spread terhadap 7Y Euro Midswap

59.

Spread terhadap 10Y Euro Midswap

60.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

61.

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

Bagian 7 Penjaminan Pemerintah 62.

Definisi Kewajiban Penjaminan

63.

Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah

64. 65.

Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan 71. Rating Indonesia 72. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) 73. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2) 74. Performa Sovereign Rating Indonesia (1) 75. Performa Sovereign Rating Indonesia (2) 76. Opini BPK tentang Laporan Keuangan 77. Kesimpulan

Bagian 9 Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas Maksimal Ekstra Slide Penjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default 78. Utang Luar Negeri Indonesia Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini


Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum


Latar Belakang (1)  Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan

Ekonomi secara keseluruhan.  Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: 



Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:  Penciptaan kesempatan kerja;  Penurunan angka kemiskinan;  Penguatan pertumbuhan ekonomi. Menciptakan keamanan.

 Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana

Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.  Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain

untuk:  Menjaga stimulus fiskal misalnya melalui pembangunan infrastruktur; misalnya pembangunan jalan, bandara, Bendungan, Sanitasi dan Air Bersih, Jalur Kereta Api, Irigasi dan Perumahan  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), BOS, Raskin, PKH, Subsidi;  Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;  Mempertahankan anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 5 %;  Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Kementerian Keuangan

Latar Belakang (2)  Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang

lazim dilakukan oleh suatu negara:  Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);  Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.  Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:  

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:  



Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN


Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang  Tujuan Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali;  Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk mendukung terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang;  Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 Kebijakan     





Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman; Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya utang dalam jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal; Mengoptimalkan bauran mata uang (currency mix) dalam penerbitan SBN dengan mengutamakan penerbitan dalam mata uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer; Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik; Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui cash buyback dan debt switch untuk mengingkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi Asset Liability Management (ALM) dalam upaya untuk menjaga keseimbangan makro; Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah; Mengoptimalkan penggunaan pinjaman untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN dan pemanfaatan pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan. Kementerian Keuangan

Jenis-jenis Utang (1)  Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 





Pinjaman Tunai: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai SDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman Kegiatan: Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyekproyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri   

Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.


Jenis-jenis Utang (2)  Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & non-

tradable, fixed & variable : 

Surat Utang Negara (SUN)  Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek  Obligasi Negara (> 1 thn) 





(s.d.12 bln);

Coupon Bond  Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds.  Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Alkhadamat dan Wakalah.  SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S/Islamic T-Bills);  SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.


Landasan Hukum Pengelolaan Utang  Ketentuan Perundang-undangan:         

Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Presiden No 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN

 Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:    

Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan

Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit

APBN 2012–2017 [ Triliun Rupiah ]

A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak /II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar negeri b. Subsidi II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa / III. Suspend C. / Keseimbangan Primer D. Surplus / (Defisit) Anggaran (A-B) /Rasio Defisit APBN thd PDB (%) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan

2012 1,338.1 1,332.3 980.5 351.8 5.8 1,491.4 1,010.6 100.5 70.2 30.3 346.4 480.6 0.2 (52.8) (153.3) (1.9) 175.2 137.0 38.1 21.9

LKPP / Audited 2013 2014 1,438.9 1,550.5 1,432.1 1,545.5 1,077.3 1,146.9 354.8 398.6 6.8 5.0 1,650.6 1,777.2 1,137.2 1,203.6 113.0 133.4 98.7 118.8 14.3 14.6 355.0 392.0 513.3 573.7 0.1 (0.1) (98.6) (93.3) (211.7) (226.7) (2.3) (2.3) 237.4 248.9 219.3 253.2 18.1 (4.3) 25.7 22.2

2015 1,508.0 1,496.0 1,240.4 255.6 12.0 1,806.5 1,183.3 156.0 141.9 14.1 186.0 623.1 0.1 (142.5) (298.5) (2.6) 323.1 378.3 (55.2) 24.6

2016 1,555.9 1,546.9 1,285.0 262.0 9.0 1,864.3 1,154.0 182.8 167.8 15.0 710.3 (125.6) (308.3) (2.5) 334.5 403.0 (68.5) 26.2

APBN 2017 1,750.3 1,748.9 1,498.9 250.0 1.4 2,080.5 1,315.5 221.2 205.5 15.7 160.1 764.9 (109.0) (330.2) (2.4) 330.2 384.7 (54.5) 0.0

Sumber: - LKPP (DJPBN-Kemenkeu) - APBN / APBN-P (DJA-Kemenkeu)


Cashflow Pembiayaan 2012-2017 [ Dalam Miliar Rupiah ] LKPP

APBN

2012

2013

2014

(357,337)

(393,596)

(475,561)

(606,896)

(725,739)

(648,128)

Defisit

(153,301)

(211,673)

(226,692)

(298,495)

(308,341)

(330,168)

Pembayaran Utang

Kebutuhan Pembiayaan

2015

2016

2017

(174,421)

(160,421)

(237,030)

(226,261)

(322,549)

(263,138)

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara

(123,193)

(103,075)

(174,468)

(160,125)

(253,540)

(197,042)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri

(51,115)

(57,204)

(62,421)

(65,995)

(68,726)

(65,082)

(113)

(141)

(141)

(141)

(283)

(1,013)

(29,616)

(21,502)

(11,839)

(82,140)

(94,849)

(54,823)

379,195

419,317

497,762

631,509

751,902

648,128

315,214

383,643

492,762

607,177

725,558

647,828

282,897

327,748

439,097

522,382

660,799

597,035

227,174

269,013

353,093

409,361

518,353

477,335

55,724

58,735

86,003

113,021

142,446

119,700

Pinjaman Program

31,403 15,003

55,280 18,426

52,575 17,777

83,821 55,085

63,424 35,325

48,293 13,300

Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat

16,400

36,853

34,798

28,737

28,099

34,993

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pembiayaan Non Utang Sumber Pembiayaan Utang Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

913

616

1,091

974

1,335

2,500

63,981

35,674

4,999

24,331

26,343

300

21,858

25,722

22,201

24,613

26,162

0

Net / Cash Flow Pembiayaan

175,158

237,395

248,893

323,108

334,503

330,168

Utang Neto

140,793

223,222

255,732

380,916

403,009

384,690

159,704

224,673

264,629

362,257

407,259

399,993

800

474

950

832

1,052

1,487

34,366

14,172

Non Utang Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan

Surat Berharga Negara Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto

(6,840)

(57,808)

(68,506)

(54,523)

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu) **) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dari Pembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang


Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017   [ Triliun Rupiah ] 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80) (100) (120) (140) (160) (180) (200) (220) (240) (260) (280) (300) (320) (340) (360) (380)

Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.

[ % thd. PDB ] 4

407

400

362 3 265

2

225 160

1

34

(153)

(19)

19

14 (212)

(1)

(9)

-

(7) (227)

(298)

(58)

(308)

(4)

(69)

(330)

(15)

(55)

(2.3)

(1)

(2)

(1.9) (2.3) (2.6)

(2.5)

(2.4) (3)

(4)

2012 SBN (neto)

2013 Pinjaman DN & LN (neto)

2014 Non-Utang (neto)

2015 Surplus (Defisit) APBN

2016

2017* Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)

Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu) **) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dari Pembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang


Defisit Anggaran di berbagai Negara 2012-2017

Sumber : IMF - World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2012 – 2016 menggunakan data LKPP dan 2017 menggunakan data APBN



Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.



UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2017 (miliar Rp)

No.

Uraian

APBN

(1)

(2)

(3)

Realisasi s.d. tgl 30 Juni 2017 Nominal % (4)

Sisa dari Pagu

(5) = (4) : (3)

Nominal

%

(6) = (3) - (4)

(7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang

221,194.6

106,841.9

48.3

114,352.73

51.7

1 Bunga Utang Dalam Negeri

205,479.4

98,708.4

48.0

106,771.00

52.0

2 Bunga Utang Luar Negeri *) B. Pembiayaan Utang I Surat Berharga Negara (Neto)

15,715.2 384,690.5 399,992.6

8,133.5 230,972.2 247,889.0

51.8 60.0 62.0

7,581.73 153,718.32 152,103.56

48.2 40.0 38.0

II Pinjaman (Neto)

(15,302.1)

(16,916.8)

110.6

1,614.76

(10.6)

1,486.8

50.8

3.4

1,435.97

96.6

2,500.0

379.2

15.2

2,120.79

84.8

(1,013.2)

(328.4)

32.4

(684.82)

67.6

(16,788.9)

(16,967.7)

101.1

178.79

(1.1)

48,293.2

14,900.6

30.9

33,392.60

69.1

i. Pinjaman Tunai

13,300.0

7,623.7

57.3

5,676.33

42.7

ii. Pinjaman Kegiatan

34,993.2

7,276.9

20.8

27,716.28

79.2

(65,082.1)

(31,868.3)

49.0

(33,213.82)

51.0

1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) A. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) B. Pembayaran Cicilan Pokok PDN

2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) A. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

B. Pembayaran Cicilan Pokok PLN

Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 72,75 Miliar Kementerian Keuangan

Realisasi Penerbitan SBN 2017 (dalam juta Rupiah)

Uraian

Target APBN

Nominal Realisasi (30 Juni 2017)

% Realisasi (Target APBN)

SBN Netto*

399,992,586

247,889,038

61.97%

SBN Jatuh Tempo 2017

284,842,264 3,000,000

147,204,317

51.68% 0.00%

684,835,850

395,093,355

57.69%

- Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2017 (Gross)** SUN SUN Domestik - ON - SPN - Private Placement - SUN RITEL SUN Valas - SUN Valas USD - SUN Valas Domestik - SUN Valas Yen - SUN Valas EUR

273,214,088 213,173,000 107,130,000 105,650,000 393,000

SBSN

121,879,267

SBSN Domestik SBSN Valas

60,041,088 47,197,500 726,008 12,117,580

81,910,267 39,969,000

*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga **) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch


Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017 Nominal Dalam Juta Rupiah Tanggal Lelang/ Pricing Date

Tanggal Metode Setelm en/Settl Penerbitan/ em ent Date Issuance Method

Jatuh Kupon/Im bala Tem po/Maturity n - Coupon Date

Seri/Series

Low est Incom ing Yield/Price

Highest Incom ing Yield/Price

WAY Aw arded

Highest Aw arded Yield/Price

G r a n d T o t a l s.d. 31 Mei 2017 30-May-17

2-Jun-17

Lelang

31-May-17

2-Jun-17 8-Jun-17

Private Placement Bookbuilding

8-Jun-17

Lelang

906,409,535

346,522,775

Diskonto

5.28125%

6.50000%

5.35313%

4,976,000

2,000,000

2.49

PBS013

15-May-19

6.25000%

6.81250%

7.21875%

6.83962%

3,390,000

550,000

6.16

PBS014

15-May-21

6.50000%

7.00000%

7.25000%

7.05961%

1,208,000

680,000

1.78

PBS011

15-Aug-23

8.75000%

7.15625%

7.71875%

7.24977%

566,000

395,000

1.43

PBS012

15-Nov-31

8.87500%

7.59375%

8.15625%

7.87946%

928,000

455,000

2.04

11,068,000

4,080,000

PBS009

25-Jan-18

7.75000%

300,000

300,000

RIJPY0620

Total 8-Jun-20

0.65000%

0.65000%

300,000 JPY40.000.000.000

300,000 JPY40.000.000.000

4,847,032

4,847,032

RIJPY0622

8-Jun-22

0.89000%

0.89000%

JPY50.000.000.000

JPY50.000.000.000

6,058,790

6,058,790

RIJPY0624

7-Jun-24

1.04000%

1.04000%

JPY10.000.000.000

JPY10.000.000.000

9-Jun-17

Private Placement

15-Jun-17

Lelang

22-Jun-17

Lelang

1.00 1.00

07-Sep-17

Diskonto

4.89000%

5.09000%

4.95300%

5.00000%

5,825,000

5,000,000

1.17

07-Jun-18

Diskonto

5.80000%

6.17000%

5.82984%

5.85000%

8,475,000

2,550,000

3.32

FR0061

15-May-22

7.00000%

6.64000%

6.80000%

6.66981%

6.68000%

6,936,000

2,200,000

3.15

FR0059

15-May-27

7.00000%

6.90000%

7.05000%

6.92990%

6.94000%

6,872,700

2,050,000

3.35

FR0074

15-Aug-32

7.50000%

7.35000%

7.52000%

7.38672%

7.40000%

5,488,700

2,200,000

2.49

33,597,400

14,000,000

393,000

393,000

393,000

393,000

FR0065

15-May-33

6.62500%

1.00

SPNS01122017

01-Dec-17

Diskonto

5.25000%

7.00000%

5.35563%

4,935,000

2,500,000

PBS013

15-May-19

6.25000%

6.78125%

7.03125%

6.80000%

2,270,000

250,000

PBS014

15-May-21

6.50000%

7.03125%

7.25000%

-

340,000

PBS011

15-Aug-23

8.75000%

7.18750%

7.37500%

7.26500%

312,000

PBS012

15-Nov-31

8.87500%

7.87500%

8.00000%

-

791,000 8,648,000

3,030,000

SPN03170921

21-Sep-17

Diskonto

4.94000%

5.03000%

4.95751%

4.99000%

2,992,000

1,150,000

2.60

SPN12180301

01-Mar-18

Diskonto

5.50000%

6.25000%

5.59522%

5.65000%

3,180,000

900,000

3.53

FR0061

15-May-22

7.00000%

6.60000%

6.90000%

6.62973%

6.65000%

5,067,000

3,550,000

1.43

FR0074

15-Aug-32

7.50000%

7.30000%

7.43000%

7.33942%

7.36000%

5,651,900

4,600,000

1.23

FR0072

15-May-36

8.25000%

7.48000%

7.70000%

7.51596%

7.54000%

5,370,300

4,450,000

1.21

22,261,200 88,385,180 994,794,715

14,650,000 48,570,580 395,093,355

Total 20-Jun-17

1,211,758 12,117,580

1.00

SPN12180607

Total 13-Jun-17

1,211,758 12,117,580

1.00

SPN03170907

Total 7-Jun-17

Bid to cover ratio

01-Dec-17

Total 6-Jun-17

Total Penaw aran Diterim a/ Aw arded Bid

SPNS01122017

Total 30-May-17

Total Penaw aran/ Incom ing Bid

Total G r a n d T o t a l bulan Juni 2017 G r a n d T o t a l s.d. 30 Juni 2017

-

1.97 9.08 -

280,000 -

1.11 -

Informasi lebih lanjut dapat melalui website: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1449


Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2012-2017 [triliun rupiah] LKBA 999.01 JENIS PEMBIAYAAN

2012

2013

2014

2017 2015

2016*)

APBN

Realisasi Per Juni Nominal

TOTAL

%

32.32

50.05

52.62

82.66

61.99

50.79

15.28

3.34

4.51

4.28

5.95

4.66

3.82

1.14

15.00

18.39

17.77

55.08

35.32

13.30

7.62

equivalent dlm miliar USD

1.55

1.55

1.48

3.89

2.65

1.00

0.57

a. World Bank b. A D B

8.62 5.81

9.60 4.90

9.22 4.86

30.22 19.29

14.73 13.28

-

5.34 -

0.0% 0.0%

-

3.89 -

1.24

2.15

1.40

-

2.28

0.0% 0.0%

e. I D B f. GERMANY

0.57 -

-

2.44

3.42

5.91

-

-

0.0% 0.0%

2. Pinjaman Proyek

16.40

31.12

33.76

26.80

25.41

34.99

7.28

20.8%

1.70

2.91

2.71

2.00

1.91

2.63

0.55

0.91

0.54

1.09

0.78

1.26

2.50

0.38

0.09

0.05

0.09

0.06

0.09

0.19

0.03

equivalent dlm miliar USD 1. Pinjaman Program

c. JAPAN d. FRANCE

equivalent dlm miliar USD 3. Pinjaman Dalam Negeri equivalent dlm miliar USD Sumber/Catatan: *) Angka Sementara -) APBN (DJA-Kemenkeu)


30.1% 57.3%

15.2%

Pinjaman Tunai APBN 2017 (Juta USD)

Lender/Program

Nominal Loan

Realisasi

I

World Bank

400.00

400.00

-

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan

400.00

400.00

223.50

167.52

223.50

-

167.52

167.52

167.52

167.52

IV Lainnya

208.88

-

-

Masih dalam proses Penjajakan

208.88

-

Total

999.90

567.52

II KfW -

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan (Sub-program I) *)

III AFD -

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan **)

*) Nilai original dalam EUR adalah EUR 200 juta **) Nilai original dalam EUR adalah EUR 150 juta Kementerian Keuangan

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016 2011

2012

2013

2014

2015

2016

90

83.8

70

[ triliun Rupiah ]

50

55.3 33.7

63.4

52.6

31.4

30 10

15.3

-10 -30 -50

-5.8 -17.8 -47.3

-10.4

-12.4

-23.5 -51.1

-57.2

-70

-62.4

-66.0

-68.7

-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

[ triliun Rupiah ] 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Penarikan Pinjaman LN, bruto

33.75

31.40

55.28

52.58

83.82

63.42

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

(47.32)

(51.12)

(57.20)

(62.42)

(65.99)

(68.73)

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

(17.80)

(23.46)

(5.81)

(12.35)

15.25

(10.42)

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN Kementerian Keuangan

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017 APBN NEGARA Organisasi Internasional

Juta USD

Miliar IDR

Realisasi per 30 Juni 2017 Juta USD Miliar IDR

%

688.24

9,153.56

211.90

2,822.69

38.8%

311.11

4,137.70

84.93

1,131.16

15.5%

ADB

125.36

1,667.22

30.22

402.57

5.5%

IDB

210.19

2,795.59

74.24

988.55

13.6%

IFAD

23.79

316.47

8.01

106.63

1.5%

AIIB

17.79

236.58

14.50

193.78

1,942.83

25,839.61

334.76

4,454.23

61.2%

JAPAN

591.59

7,868.09

48.56

642.63

8.8%

CHINA

263.19

3,500.49

65.00

866.66

11.9%

FRANCE

194.07

2,581.16

43.76

582.97

8.0%

KOREA

105.82

1,407.40

21.64

286.89

3.9%

GERMANY

24.25

322.53

1.48

19.72

0.3%

SPAIN

21.22

282.24

16.83

224.63

3.1%

SINGAPORE

267.97

3,564.02

59.25

789.19

10.8%

Negara Lainnya

474.71

6,313.68

78.24

1,041.53

14.3%

2,631.07

34,993.17

546.66

7,276.92

100.0%

WORLD BANK (IBRD & IDA)

Creditor Country

TOTAL


Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 2013

2014

2015

2016 #)

1,977.71

2,375.50

2,608.78

3,165.13

3,515.46

3,672.33

3,706.52

100.0%

616.61

714.44

677.56

755.12

734.85

728.60

727.02

19.6%

614.81

712.17

674.33

751.04

729.71

723.44

721.83

19.5%

359.80

383.53

334.62

340.63

315.07

312.18

310.92

8.4%

230.23

288.29

292.33

360.04

368.92

367.08

367.33

9.9%

24.37

40.00

47.15

50.20

45.61

43.40

42.73

1.2%

Mei

Angka dalam Triliun Rupiah

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah

2017 Juni

2012

###)

Nominal

%

0.41

0.35

0.24

0.17

0.10

0.78

0.85

0.0%

1.80

2.27

3.22

4.08

5.13

5.17

5.18

0.1%

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,410.01

2,780.61

2,943.73

2,979.50

80.4%

264.91

399.40

456.62

658.92

766.58

780.18

792.06

21.4%

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,751.09

2,014.03

2,163.55

2,187.44

59.0%

204.52

194.89

209.71

229.44

261.64

275.68

278.29

100.0%

63.76

58.61

54.47

54.74

54.69

54.70

54.58

19.6%

63.58

58.43

54.21

54.44

54.31

54.31

54.20

19.5%

37.21

31.47

26.90

24.69

23.45

23.44

23.34

8.4%

23.81

23.65

23.50

26.10

27.46

27.56

27.58

9.9%

2.52

3.28

3.79

3.64

3.39

3.26

3.21

1.2%

0.04

0.03

0.02

0.01

0.01

0.06

0.06

0.0%

0.19

0.19

0.26

0.30

0.38

0.39

0.39

0.1%

140.76

136.27

155.24

174.70

206.95

220.98

223.70

80.4%

Angka dalam Miliar US Dolar

Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri b. Surat Berharga Negara ##

Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)

Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial

27.39

32.77

36.71

47.76

57.05

58.57

59.47

21.4%

113.36

103.51

118.54

126.94

149.90

162.42

164.23

59.0%

9,670

12,189

12,440

13,795

13,436

13,321

13,319

#)

Angka LKPP Audited Termasuk SUN Valas Domestik ###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 54,66 triliun ##)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 (Grafik) [ Triliun Rupiah ] 727 3,200

735

755

2,700

678

2,200

714 1,700

617

2,980

2,781 2,410

1,200 1,931 1,661

700

1,361

200 2012

2013

2014

2015

SBN

2016#)

2017*)

Pinjaman

[ triliun Rupiah dan % ] Tahun Pinjaman

2012

2013

2014

2016#)

2015

2017*)

617

31%

714

30%

678

26%

755

24%

735

21%

727

20%

SBN

1,361

69%

1,661

70%

1,931

74%

2,410

76%

2,781

79%

2,980

80%

Total Utang Pemerintah Pusat

1,978

100%

2,375

100%

2,609

100%

3,165

100%

3,515

100%

3,707

100%

Catatan: #) Angka LKPP Audited *) Angka Sementara


Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30 Juni 2017 [triliun Rupiah]

Proyeksi Sbn

Proyeksi Pinjaman

Realisasi Sbn

Realisasi Pinjaman

350 300

32 70

79

250 200

8

41

64 58

153

32

77 50

28 37

75

100

124 20

16 72

29

97

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

-

2017

94 7 26

52

3

2

42

49

2 7

1 15

2041-2055

17

145

123

100

24

5

2040

182 154

12

2039

157

237

21

216 189

2038

203

100 50

18

247

2037

245

2036

33

2035

150

Tahun

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Pinjaman SBN

25% 75%

22% 78%

24% 76%

33% 67%

24% 76%

24% 76%

24% 76%

16% 84%

23% 77%

15% 85%

16% 84%

24% 76%

18% 82%

Tahun Pinjaman SBN

2030 42% 58%

2031 13% 87%

2032 19% 81%

2033 24% 76%

2034 11% 89%

2035 22% 78%

2036 5% 95%

2037 7% 93%

2038 3% 97%

2039 18% 82%

2040 8% 92%

2041-55 3% 97%


Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017 SURAT BERHARGA NEGARA A. Dapat Diperdagangkan 1. Denominasi Rupiah a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas Global (dalam juta US$) b. SUN Valas Domestik (dalam juta US$) c. SBSN Valas (dalam juta US$) d. SUN Valas (dalam juta JPY) e. SUN Valas (dalam juta EUR) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI d. SPNS/ Private Placement e. SBR002 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1) - Asumsi Kurs (IDR/EUR1)

Dec'12

Dec'13

Des'14

Des'15

1,085,173

1,394,652

1,666,576

2,120,762

820,266

995,252

1,209,960

757,231 22,820 1,263 610,393 122,755

908,078 34,050 751,273 122,755

63,035 62,840 195 264,907 22,950 2,650 155,000

87,174 78,541 8,633 399,400 26,950 190 4,150 155,000

-

30-Apr-17

31-May-17

30-Jun-17

2,542,692

2,696,849

2,709,296

2,746,883

1,461,846

1,775,864

1,904,624

1,929,116

1,954,819

1,099,257 39,950 945,963 113,344

1,302,610 42,950 1,162,916 96,743

1,527,570 41,040 1,407,456 79,075

1,622,117 83,050 1,469,902 69,165

1,636,517 81,600 1,485,752 69,165

1,654,810 80,450 1,505,195 69,165

-

110,704 99,969 10,735 456,616 28,650 540 5,000 155,000 1,000

159,236 150,221 9,015 658,917 35,150 1,040 7,000 255,000 2,250

248,294 240,594 7,700 766,829 37,750 1,240 9,500 355,000 5,250

282,507 265,957 16,550 792,225 36,750 1,240 12,500 355,000 5,300

292,599 272,049 20,550 780,180 36,750 200 12,500 355,000 5,300

300,009 274,959 25,050 792,064 36,750 200 12,500 455,000 5,300

275,927

266,403

264,642

289,248

238,163

235,845

234,431

232,617

240,144

234,870

229,054

222,642

197,547

195,229

193,815

192,121

35,783

31,533

33,197 2,391

22,434 36,697 5,084 2,391

36,697 3,919

36,697 3,919

36,697 3,919

36,697 3,799

-

Dec-2016

1,361,101

1,661,055

1,931,218

2,410,011

2,780,855

2,932,694

2,943,727

2,979,500

9,670 111.97

12,189 116.17

12,440.000 104.25 15,133.27

13,795.000 114.52 15,069.68

13,436.000 115.40 14,161.55

13,327.000 119.91 14,486.50

13,321.000 119.89 14,886.23

13,319.000 120.01 14,874.67


Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1) [ triliun IDR ]

NEGARA A. PINJAMAN

2012

2013

2014

2015

2016#)

Per Juni 2017 *) Nominal

% Total

616.70

714.44

677.56

755.12

734.85

727.02

19.6%

614.90

712.17

674.33

751.04

729.71

721.83

19.5%

1. BILATERAL

359.80

383.53

334.62

340.63

315.07

310.92

8.4%

a. Japan

256.10

254.71

212.78

215.28

197.62

194.58

5.2%

b. France

21.30

25.94

24.63

26.22

24.50

26.25

0.7%

c. Germany

20.00

23.71

21.34

22.29

24.72

24.44

0.7%

d. South Korea

6.59

12.21

15.16

19.76

19.73

19.17

0.5%

e. Tiongkok/China

7.56

10.77

11.60

13.01

13.56

13.62

0.4%

13.85

15.14

13.04

11.83

9.02

8.21

0.2%

g. Australia

8.03

9.19

8.31

8.06

7.06

6.91

0.2%

h. Spain

3.83

4.55

4.20

4.04

3.50

3.37

0.1%

i. Russia

1.36

3.20

3.55

3.78

3.46

3.30

0.1%

5.78

6.31

4.89

3.61

2.05

1.89

0.1%

15.40

17.80

15.12

12.75

9.86

9.18

0.2%

230.23

288.29

292.33

360.04

368.92

367.33

9.9%

a. Bank Dunia

122.53

163.77

175.03

221.78

231.93

234.48

6.3%

b. ADB

100.37

114.58

107.35

126.95

124.44

119.21

3.2%

c. IDB

5.09

7.22

7.35

8.62

9.88

10.67

0.3%

d. IFAD

1.26

1.80

1.85

2.08

2.22

2.37

0.1%

e. EIB

0.57

0.60

0.48

0.38

0.30

0.25

0.0%

f. NIB

0.31

0.34

0.27

0.23

0.16

0.15

0.0%

0.19

0.0%

- Pinjaman Luar Negeri

f. United States

*) j. United Kingdom k. Others 2. MULTILATERAL

g. AIIB

Catatan: #) Angka LKPP Audited *) Angka Sementara


Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2) [ triliun IDR ]

NEGARA

2012

2013

2014

2015

#

2016 )

Per Juni 2017 *) Nominal % Total

3. KOMERSIAL BANK

24.46

40.00

47.15

50.20

45.61

42.73

1.2%

a. United States

1.38

4.78

6.81

9.41

10.37

10.25

0.3%

b. Singapore

2.17

2.39

7.41

8.70

7.77

7.37

0.2%

c. France

2.80

5.54

7.41

7.48

8.40

7.39

0.2%

d. Netherlands

6.66

8.42

8.08

7.60

5.58

5.51

0.1%

e. Austria

7.79

9.12

6.98

5.84

4.60

4.39

0.1%

f. Russia

0.00

4.81

4.99

5.57

4.07

3.36

0.1%

g. United Kingdom

1.18

1.24

0.87

1.05

1.32

1.29

0.0%

h. Japan

0.10

0.33

0.66

0.96

0.59

0.41

0.0%

i. Taiwan

0.07

0.20

0.56

0.70

0.68

0.64

0.0%

*) j. Germany

0.11

0.49

0.68

0.66

0.56

0.53

0.0%

k. Others

2.19

2.69

2.70

2.24

1.67

1.60

0.0%

4. SUPPLIERS

0.41

0.35

0.24

0.17

0.10

0.85

0.0%

1.80

2.27

3.22

4.08

5.13

5.18

0.1%

B. SURAT UTANG NEGARA

1,361.10

1,661.05

1,931.22

2,410.01

2,780.61

2,979.50

80.4%

Denominasi Valas **)

264.91

399.40

456.62

658.92

766.58

792.06

21.4%

1,096.19

1,261.65

1,474.60

1,751.09

2,014.03

2,187.44

59.0%

1,977.80

2,375.50

2,608.78

3,165.13

3,515.46

3,706.52

100.0%

- Pinjaman Dalam Negeri

Denominasi Rupiah TOTAL UTANG

Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan

Posisi Pinjaman Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100% 90% 80%

16%

16%

17%

17%

16%

29%

32%

32%

31%

29%

27%

27%

2014

2015

2016 #)

May-17

16%

70% 60%

20% 23%

50%

26%

40% 30% 20%

42%

36%

10%

0%

2012

Jepang Bilateral lainnya IDB SUPPLIERS

2013

Perancis Bank Dunia Multilateral lainnya Pinjaman Dalam Negeri

Jerman ADB KOMERSIAL

Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]

2012 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

2013

2014

2015

#

2016 )

2017 *)

17,369

19,124

17,352

17,973

15,991

15,941

7,052

7,138

6,081

6,165

5,861

5,884

Industri Pengolahan

14,916

14,027

11,004

10,211

8,485

7,891

Listrik, Gas & Air Bersih

49,532

51,488

44,840

46,490

46,736

46,868

112,227

122,628

110,010

113,530

104,742

102,652

5,276

4,801

3,671

3,155

2,383

2,087

Pengangkutan & Komunikasi

20,176

20,764

17,735

18,794

17,894

17,766

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

98,963

127,770

134,589

194,955

214,885

217,597

Jasa-jasa

168,519

214,405

223,140

243,825

234,585

230,426

Sektor Lain

122,575

132,295

109,136

100,022

83,285

79,904

616,605

714,441

677,557

755,119

734,846

727,015

Pertambangan & Penggalian

Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran

TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2017 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program - #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama #

2012

2013

2014

2015

2016 )

2017 ***

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,755.18

2,019.16

2,192.62

49.83

56.77

60.98

73.16

80.45

81.19

2,511.84

2,395.29

2,223.12

2,143.43

2,063.13

2,071.65

EUR**)

4.49

4.23

5.13

6.13

8.94

8.97

SDR**)

2.17

2.07

1.94

1.79

1.55

1.52

AUD**)

0.40

0.45

0.47

0.49

0.49

0.48

dalam mata uang asli IDR*) USD**) JPY**)

Mata Uang Lainnya

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

equivalent dlm triliun Rupiah IDR

1,097.99

1,263.93

1,477.83

1,755.18

2,019.16

2,192.62

USD

481.86

691.97

758.64

1,009.24

1,081.11

1,081.34

JPY

281.23

278.26

231.76

245.47

238.09

248.61

EUR

57.54

71.11

77.68

92.39

126.53

133.48

SDR

32.41

38.93

35.01

34.37

27.90

27.88

AUD

4.03 22.65 1,977.71

4.85 26.45 2,375.50

4.82 23.04 2,608.78

4.91 23.58 3,165.13

4.72 17.94 3,515.46

4.86 17.72 3,706.52

Kurs Tengah IDR thd USD

9,670.00

12,189.00

12,440.00

13,795.00

13,436.00

13,319.00

Kurs Tengah IDR thd JPY

111.96

116.17

104.25

114.52

115.40

120.01

Kurs Tengah IDR thd EUR

12,809.86

16,821.44

15,133.27

15,069.67

14,161.55

14,874.67

Mata Uang Lainnya Total

Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 30 Juni 2017, #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2012

2013

2014

2015

#

2017 **

2016 )

dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*)

0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36 213.32 0.01

0.38 0.09 0.45 0.21 1.55 0.04 0.31 219.57 0.01

0.41 0.07 0.12 0.17 1.55 0.03 0.25 217.27 0.01

0.39 0.06 0.11 0.28 1.47 0.03 0.18 225.62 0.00

0.31 0.05 0.10 0.21 1.32 0.02 0.13 225.03 0.00

0.41 0.05 0.09 0.08 1.24 0.02 0.12 222.93 0.00

0.10 0.21

0.09 0.10

0.11 0.03

0.13 0.01

0.14 0.00

0.13 0.00

5.09 1.06 1.35 2.55 2.38 0.07 5.66

7.22 1.09 1.48 2.92 3.10 0.08 6.19

7.35 0.83 1.27 2.18 3.15 0.06 4.77

7.47 0.83 1.08 3.94 3.13 0.05 3.68

5.51 0.69 0.98 2.86 2.55 0.04 2.16

7.44 0.64 0.93 1.09 2.42 0.04 1.99

1.93 0.30 0.26 1.99 22.65

2.53 0.32 0.29 1.23 26.45

2.48 0.25 0.36 0.33 23.04

2.64 0.21 0.47 0.07 23.58

2.51 0.14 0.49 0.00 17.94

2.60 0.11 0.46 0.00 17.72

equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL

Catatan: *) Nominal dalam Miliar, **) Per 30 Juni 2017, #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%

3% 90%

1%

1%

14%

2%

1%

1%

2%

3%

3% 12%

1%

3%

1% 1%

4%

0% 1%

4%

9%

8%

7%

7%

29%

32%

31%

29%

57%

55%

57%

59%

2014

2015

2016 #)

2017*)

80% 70%

24%

29%

56%

53%

2012

2013

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

IDR

USD

Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2017, #) Angka LKPP Audited

JPY

EUR

SDR

AUD

Lainnya

1%

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA PINJAMAN LUAR NEGERI

Jml Loan

FULLY DISBURSED

Outstanding Jml Loan (dlm Milyar IDR)

180

129,930

104

a. Jepang b. Perancis

1. NEGARA

TOTAL

Outstanding Jml Loan (dlm Milyar IDR)

%

1207

592,094

1386

721,832

99.3%

73,288

890

280,263

994

353,551

48.6%

27

20,222

282

174,841

309

195,064

26.8%

15

10,290

97

24,129

112

34,419

4.7%

18,774

71

24,969

3.4%

18,455

2.5%

7,840

1.1%

c. Jerman

5

6,195

66

d. Amerika Serikat

6

9,614

136

8,841

142

e. Belanda

2

3,890

21

3,949

23

f. Negara lainnya

Outstanding (dlm Milyar IDR)

49

23,076

288

49,730

337

72,806

10.0%

76

56,642

317

311,831

392

368,281

50.7%

a. Bank Dunia

25

37,283

127

198,347

152

235,631

32.4%

b. ADB

12

10,888

151

108,322

163

119,211

16.4%

c. IDB

34

6,759

29

10,670

1.5%

d. IFAD

4

1,519

5

848

9

2,367

0.3%

e. EIB

0

-

1

254

1

254

0.0%

f. NIB

0

-

4

148

4

148

0.0%

g. AIIB

1

193

0

-

1

193

0.0%

144

3,203

213

5,183

0.7%

727,015

100.0%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL

69 249

1,980 131,911

1351

3,911

595,298

63

1599

Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2017


Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [ Triliun Rupiah ] 60

70% 60%

50

50%

40

40% 30

-

2011

2012

2013

2014

PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROYEK (RHS)

2015

1.33

28.10

35.32

0.97

28.74

55.08

20%

17.77

18.43

16.40

15.00

18.48

10

15.27

20

34.80

36.85

30%

10% 0%

2016

PINJAMAN PROYEK % PINJ. PROGRAM (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)

[Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

PINJAMAN PROGRAM

15.27 44%

15.00 46%

18.43 33%

17.77 33%

55.08 65%

35.32 55%

PINJAMAN PROYEK

18.48 54%

16.40 51%

36.85 66%

34.80 65%

28.74 34%

28.10 43%

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL

0.62 34.37

2%

0.91 32.32

3%

0.62 55.90

1%

1.09 53.66

2%

0.97 84.79

1%

1.33 64.76

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN Kementerian Keuangan

2%

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ Triliun Rupiah]

12,000

100% 90%

10,000

80% 70%

8,000

60% 6,000

50% 40%

28.1%

4,000

23.0%

24.9%

24.7%

27.4%

28.3%

30% 20%

2,000

10% 0

0%

2012 Pinjaman

2013 SBN

2014 PDB

2015

2016

2017*)

Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ Triliun Rupiah ]

Pinjaman SBN Total Utang PDB

2012 617 1,361 1,978 8,616

2013 710 1,661 2,371 9,525

2014 678 1,931 2,609 10,543

2015 755 2,410 3,165 11,541

2016 735 2,781 3,515 12,407

2017*) 718 3,134 3,852 13,717

Catatan : *) Proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi PDB APBN 2017 Kementerian Keuangan

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara

Sumber : IMF - World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB


Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2007-2017 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain

Sumber : IMF - World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Kementerian Keuangan

Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Juni 2017 [Trilliun Rupiah]


Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tenor Seri Yang Hendak Ditukar

Tenor Seri Penukar

Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah) 664

Tahun

Frekuensi Lelang

2011

4

s.d. 4 tahun

15 tahun

2012

4

s.d. 5 tahun

10 s.d. 15 tahun

11,859

2013

5

s.d. 9 tahun

5 s.d. 15 tahun

1,976

2014

4

s.d. 5 tahun

5 s.d. 20 tahun

5,944

2015

2

s.d. 4 tahun

10 s.d. 20 tahun

3,005

2016

2

s.d. 3 tahun

15 s.d. 20 tahun

472

2017*

1

s.d. 4 tahun

5 s.d. 15 tahun

1,253

Total

25,173

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung) 10 6 5 3 3 2

Tenor Seri Yang Dibeli Kembali s.d. 20 tahun s.d. 9 tahun s.d. 25 tahun s.d 14 tahun s.d. 4 tahun s.d. 2 tahun

Total

Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah) 3,500 1,138 1,551 1,351 1,401 500 9,441

*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan Juni 2017


Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta] Proyek Negara

Debt Swap

1

2

Germany Debt Swap I

Pembatalan

Nama

Jumlah

3

Komitmen

Realisasi

5

6

4

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

23.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

12.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

50.0

Debt Swap VII

Indonesian - German Scholarship Program

EUR

9.4 EUR

18.8 EUR

18.8

Italy

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

5.7

USA

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

USD

20.0 USD

29.9 USD

29.7

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II

USD

23.8 USD

29.5 USD

25.1

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**)

USD

12.7 USD

12.7 USD

5.1

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

EUR

87.0 EUR

168.1 EUR

155.3

USD

56.4 USD

72.1 USD

59.9

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

57.2

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD

181.6

315.8

276.1

Keterangan: *) untuk TFCA

Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest) **) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I


*)

Pemanfaatan Pinjaman No.

Executing Agency

Komitmen Pinjaman

Penarikan

Belum Tertarik

Availability Period

Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 14,537.81 6,130.62 8,407.19 2001-2023 1 Badan Informasi Geospasial 57.42 55.92 1.51 2007-2017 2 Bappenas 176.40 129.18 47.22 2011-2023 3 BP Batam 50.00 10.70 39.30 2014-2019 4 BPKP 57.75 42.41 15.34 2012-2018 5 BPS 8.46 8.46 2011-2018 6 Kemenag 123.75 0.61 123.14 2011-2017 7 kemenaker 32.21 3.27 28.93 2013-2017 8 Kemendikbud 21.22 21.02 0.20 2011-2016 9 KemenDPDTT 707.95 571.87 136.08 2008-2018 10 Kemenhan 3,321.60 2,057.71 1,263.89 2010-2020 11 Kemenhub 2,201.03 540.13 1,660.90 2001-2022 12 Kemenkominfo 53.61 52.67 0.94 2014-2018 13 KemenPUPERA 6,018.50 1,989.09 4,029.41 2005-2023 14 Kemenristek Dikti 918.91 327.36 591.55 2007-2020 15 Kementan 121.78 87.59 34.18 2011-2019 16 KKP 151.80 81.21 70.59 2012-2019 17 LIPI 8.21 8.21 2011-2016 18 POLRI 507.21 143.20 364.01 2011-2019 Penerusan Pinjaman 4,224.24 859.07 3,365.17 2006-2025 1 PT PERTAMINA 542.97 250.99 291.98 2011-2019 2 PT PII 29.60 2.74 26.86 2012-2018 3 PT PLN 3,251.67 605.34 2,646.32 2006-2025 4 PT SMI 400.00 400.00 2017-2022 Sub Total (K/L+BUMN) 18,762.05 6,989.69 11,772.36 *Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana *Aktif : Pinjaman yang masih dalam periode penarikan komitmen pinjaman

Nama Pinjaman Tunai

No.

Komitmen Pinjaman

Penarikan

Belum Tertarik

Pinjaman Tunai World Bank

900.00

652.54

247.46

1

Local Government Decentralization Project II

500.00

252.54

247.46

2

First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan

400.00

400.00

-

440.00

440.00

-

KfW 1

Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program (2)-Subprograme 2

220.00

220.00

-

2

Fiscal and Public Expendicture Management Programme - Subprogramme 1

220.00

220.00

-

167.62

167.62

-

167.62

167.62

-

1,507.62

1,260.16

247.46

20,269.67

8,249.85

12,019.82

AFD First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan Total Pinjaman Tunai 1

Grand Total (K/L+BUMN+Program loan)

- Data per 30 Juni 2017; angka dalam Juta US Dolar


Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 9.0% 8.0% 7.9% 7.0%

7.1%

6.0%

5.7%

5.0%

5.4%

5.6% 4.9%

4.0% 3.0% 2.0%

1.0% 0.0%

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Catatan: Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman *) Angka Sementara, APBN 2016 - Data Per 30 Juni 2017


Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2007-2017 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD

Sumber: IMF - World Economic Outlook , April 2017 & CEIC


Indikator Risiko Utang 2012-2017 Exchange Rate Risk

Interest Rate Risk 22.5 16.2

23.2

21.0

17.8

16.0

14.8

13.7

46.7

44.4

20.7

12.3

2013

2014

Variable rate ratio [%]

2015

2016

11.7

Jun-2017

2013

2012

12.2

10.7

2014

FX Debt to GDP ratio (%) *)

Refixing rate [%]

40.8

11.7

2015

11.0

2016

Jun-2017

FX Debt to total debt ratio (%)

Debt Maturing

Average Time To Maturity 9.7

41.8

11.2 10.2

2012

44.5

43.4

19.3

9.7 9.6 9.4

32.4 9.0

21.5

21.8

20.1

21.4

7.7

8.4

39.1

36.5

34.7

33.9

33.4

23.0

23.5

8.9 7.2

2012

2013

2014

2015

2016

Jun-2017

2012

8.6

2013 in < 1 year (%)

2014

2015

in < 3 year (%)

9.1

6.6

2016

Jun-2017

in < 5 year (%)

ATM (in years)

Catatan: *) Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017


Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 dan 2017 [ miliar Rupiah ]

Pagu APBNP 2016 I. POKOK

Realisasi 2016

% thd APBNP

Pagu APBN 2017

Realisasi Pembayaran 2017 *) Q-1

April

Mei

Juni

Q-2

Total

% thd Pagu APBN

295,384

322,611

109.2%

293,338

87,543

38,457

39,889

18,910

97,256

184,798

63.00%

69,232

69,007

99.7%

66,095

9,424

7,523

8,903

6,347

22,772

32,197

48.71%

a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri

448 68,784

283 68,724

63.2% 99.9%

1,013 65,082

9,424

237 7,286

8,903

91 6,255

328 22,444

328 31,868

32.41% 48.97%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

226,152

253,603

112.1%

227,242

78,118

30,934

30,986

12,563

74,483

152,602

67.15%

209,642 153,344 56,298 16,510 16,510 -

241,106 177,554 63,552 12,497 12,497 -

115.0% 115.8% 112.9% 75.7% 75.7% 0.0%

196,110 161,739 34,371 31,132 31,132 -

64,745 36,961 27,784 13,373 13,373 -

30,934 28,434 2,500 -

17,112 16,520 592 13,874 13,874 -

12,563 12,563 -

60,610 57,518 3,092 13,874 13,874 -

125,355 94,479 30,876 27,247 27,247 -

63.92% 58.41% 89.83% 87.52% 87.52% 0.00%

184,940

182,768

98.8%

221,195

65,136

10,773

22,957

7,976

41,706

106,842

48.30%

A. PINJAMAN

1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN

16,826

15,419

91.6%

16,132

2,969

2,456

1,790

1,130

5,375

8,345

51.73%

a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri

396 16,430

405 15,014

102.2% 91.4%

417 15,715

2 2,967

138 2,318

1,790

71 1,059

209 5,166

211 8,133

50.61% 51.76%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

168,115

167,350

99.5%

205,062

62,167

8,318

21,167

6,846

36,331

98,497

48.03%

130,678 116,737 13,941 37,437 31,902 5,535

132,718 115,137 17,582 34,631 29,676 4,955

101.6% 98.6% 126.1% 92.5% 93.0% 89.5%

164,560 140,545 24,015 40,502 35,169 5,333

49,695 41,550 8,145 12,472 10,693 1,779

5,761 4,594 1,167 2,557 2,557 0

18,952 16,653 2,299 2,215 1,153 1,062

5,296 4,450 846 1,550 1,550 -

30,009 25,696 4,313 6,322 5,260 1,062

79,704 67,246 12,458 18,794 15,952 2,841

48.43% 47.85% 51.87% 46.40% 45.36% 53.28%

480,324

505,379

105.2%

514,532

152,678

49,230

62,845

26,886

138,962

291,640

56.68%

1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA

Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 30 Juni 2017


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 (Grafik) 250,000

80% 227,242 67%

70%

205,062

200,000 60% 52%

Miliar Rupiah

49%

152,602

48%

150,000

50%

40% 98,497

100,000

50,000

30%

20%

66,095 32,197

10% 16,132

8,345

-

0% A. PINJAMAN

B. SBN

A. PINJAMAN

POKOK

Pagu

B. SBN BUNGA

Realisasi *)

% thd Pagu (RHS)



Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Per Denominasi TA 2016 dan 2017 [ miliar Rupiah ]

Pagu APBNP 2016 A. Denominasi Rupiah

Realisasi 2016

% thd APBNP

Pagu APBN 2017

Realisasi Pembayaran 2017 *) Q-1

April

Mei

Juni

Q-2

Total

% thd Pagu APBN

341,164

374,512

109.8%

362,100

114,442

37,070

36,064

18,022

91,156

205,598

56.78%

210,090

241,389

114.9%

197,123

64,745

31,171

17,112

12,655

60,938

125,683

63.76%

448

283

63.2%

1,013

91

328

328

32.41%

209,642

241,106

115.0%

196,110

64,745

30,934

17,112

12,563

60,610

125,355

63.92%

131,074

133,123

101.6%

164,977

49,697

5,899

18,952

5,367

30,218

79,915

48.44%

396

405

102.2%

417

2

138

-

71

209

211

50.61%

b. SBN Rupiah

130,678

132,718

101.6%

164,560

49,695

5,761

18,952

5,296

30,009

79,704

48.43%

B. Denominasi Valas

139,160

130,867

94.0%

152,432

38,236

12,160

26,781

8,864

47,806

86,042

56.45%

85,294

81,222

95.2%

96,214

22,797

7,286

22,776

6,255

36,318

59,115

61.44%

a. Pinjaman Luar Negeri

68,784

68,724

99.9%

65,082

9,424

7,286

8,903

6,255

22,444

31,868

48.97%

b. SBN Valas

16,510

12,497

75.7%

31,132

13,373

-

13,874

-

13,874

27,247

87.52%

53,866

49,645

92.2%

56,218

15,439

4,874

4,005

2,609

11,488

26,927

47.90%

a. Pinjaman Luar Negeri

16,430

15,014

91.4%

15,715

2,967

2,318

1,790

1,059

5,166

8,133

51.76%

b. SBN Valas

37,437

34,631

92.5%

40,502

12,472

2,557

2,215

1,550

6,322

18,794

46.40%

480,324

505,379

105.2%

514,532

152,678

49,230

62,845

26,886

138,962

291,640

56.68%

1. POKOK a. Pinjaman Dalam Negeri b. SBN Rupiah 2. BUNGA a. Pinjaman Dalam Negeri

1. POKOK

2. BUNGA

TOTAL

-

237

-



Rasio Pembayaran Bunga Utang Neto 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2011

2012

terhadap Pendapatan Negara & Hibah terhadap Jumlah Utang rata-rata

terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap

Pendapatan Negara & Hibah Penerimaan Perpajakan Belanja PDB Jumlah Utang rata-rata Jumlah Utang akhir periode

2013

2014

terhadap Penerimaan Perpajakan terhadap PDB

2011 7.5% 10.4% 7.0% 1.2% 5.2% 5.0%

2012 6.9% 9.4% 6.2% 1.1% 4.9% 4.7%

2013 7.7% 10.2% 6.7% 1.2% 5.1% 4.6%

2015

2016*)

terhadap Belanja

2014 8.4% 11.4% 7.4% 1.2% 5.3% 5.0%

2015 9.9% 12.1% 8.3% 1.3% 5.2% 4.7%

2016*) 10.7% 12.9% 8.9% 1.3% 5.0% 4.7%

- Pembayaran bunga utang neto adalah nominal biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga utang setelah memperhitungkan premium/gain. - Outstanding rata-rata adalah rata-rata antara outstanding akhir tahun (T) berkenaan dan akhir tahun sebelumnya (T-1) - Angka Bunga Utang 2012 masuk pembayaran Imbalan Bunga Pajak *) Angka menggunakan data LKPP Audited 2016


Realisasi Pembayaran Bunga Utang Neto 100.0% 90.0% 80.0%

70.0% 60.0%

70.8%

67.1% 87.0%

88.8%

90.6%

91.0%

13.0%

11.2%

9.4%

9.0%

2013

2014

2015*

2016*

50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%

29.2%

32.9%

0.0%

2011

2012

Pembayaran Bunga Utang DN

Pembayaran Bunga Utang LN

[triliun Rupiah ]

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Pembayaran Bunga Utang Neto

Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 90.53 100.00 92.08 100.00 110.32 100.00 130.95 100.00 149.58 100.00

Nml 166.40

% 100.00

a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN

64.10 26.43

151.39 15.01

90.98 9.02

70.81 29.19

61.79 30.29

67.10 32.90

96.00 14.32

87.02 116.35 12.98 14.60

88.85 135.47 11.15 14.11

90.57 9.43

Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) Angka LKPP 2016 Audited Kementerian Keuangan

Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Multilateral

Description

IFAD

AIIB

IDB

ADB-OCR

15-18 years

16,5 years

15-20 years

up to 32 years

3 years

7 years

3-5 years

up to 8 years

12 years

9,5 years

11-15 years

5-27 years

Commitment Charge

-

0.25%

-

0.15%

Front End Fee

-

0.25%

-

-

Service Charge

-

-

-

-

IFAD Referenc e Rate ****)

USD LIBOR + Lending Spread ********)

LIBOR (swap) + 1.35%

LIBOR + 0,50%*)

Loan Maturity Grace Period Repayment Period

Interest Rate/Mark-up ***)

ALM ≤ 13 years = Nil **) 13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10 % p.a **)

Maturity Premium

16 years < ALM <= 19 years = 0.20% p.a **)

Average Maturity (years) USD Lendi ng Ra tes

AM < 8

8< AM <= 10

10 < AM <= 12 12< AM <= 15 15 < AM <= 18 18 < AM <= 20

IBRD-WB (Variable Spread) ******) LIBOR + 0.33%

LIBOR + 0.43%

LIBOR + 0.53%

LIBOR + 0.63%

LIBOR + 0.73%

LIBOR + 0.83%

LIBOR + 1.25%

LIBOR + 1.35%

IBRD-WB (Fixed Spread) ******) USD Lendi ng Ra tes

LIBOR + 0.6%

LIBOR + 0.75%

LIBOR + 0.85%

Front-End Fee

0.25%

Commitment Fee

0.25%

DPL DDO Fees

LIBOR + 1.05%

0.25% Front-End Fee; 0.5% Stand-By Fee

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD *****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014 ******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014 ALM = Average Loan Maturity


Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Japan (JICA)

Description Loan Maturity

Grace Period

Repayment Period Front End Fee

General terms Prefential terms Fixed/Vari able Standard O ption1 O ption2 O ption3 Standard O ption1 O ption2 O ption3 Fixed

32 years 26 years

20 years

-

Variable

40 years 32 years

26 years

20 years

Fixed

7 years

6 years

5 years

-

Variable

10 years

7 years

6 years

5 years

Fixed

25 years 20 years

15 years

-

Variable

30 years 25 years

20 years

15 years

50 years 40 years

10 years

10 years

40 years 30 years

O ption4

26 years

20 years

-

6 years

5 years

-

7 years

6 years

5 years

20 years

15 years

-

25 years

20 years

15 years

Fixed

Standard

50 years

10 years

40 years

0,2%

Fixed

1,40%

Variable

JPY JPY LIBOR+ LIBOR+ 15bp 10bp

Interest Rate

STEP

0,95%

0,80% JPY LIBOR+ 5bp

JPY LIBOR

0,30%

0,25%

0,20%

0,15%

-

JPY LIBOR95bp

JPY LIBOR105bp

JPY LIBOR110bp

JPY LIBOR115bp JPY LIBOR- 120bp

0,10%


Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah [%]

Tenor

Jun-17

Dec-16 Dec-15

Jul-14

Dec-13 Dec '12

1Y

5.73

6.44

7.45

6.52

6.67

4.35

2Y

6.39

7.19

8.42

7.11

7.43

4.92

3Y

6.61

7.46

8.71

7.45

7.63

5.22

4Y

6.67

7.61

8.74

7.67

7.84

5.24

5Y

6.69

7.50

8.75

7.80

7.91

5.35

6Y

6.73

7.76

8.87

7.93

8.02

5.45

7Y

6.79

7.94

8.87

7.96

8.20

5.83

10Y

7.05

7.91

8.69

8.00

8.38

5.96

15Y

7.45

7.88

8.93

8.45

8.89

6.56

20Y

7.71

8.14

8.91

8.64

8.97

7.02

30Y

7.90

8.54

9.22

8.90

9.21

7.26

Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan

Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dalam denominasi US Dollar) Tenor 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y

Jun-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 1.732 1.703 1.663 1.164 1.677 1.416 1.963 2.149 2.332 1.868 2.212 1.421 2.241 2.693 2.989 2.386 2.991 1.647 2.761 3.235 3.551 3.146 3.556 1.965 3.103 3.501 4.060 3.517 4.249 2.141 3.244 3.684 4.439 3.738 4.720 2.448 3.417 3.967 4.492 3.911 4.960 2.666 3.595 3.981 4.746 4.058 5.213 4.088 5.337 2.826 3.672 4.055 4.703 5.404 2.902 4.716 5.154 6.259 5.290 6.634 4.268 4.653 5.064 5.939 5.151 6.623 4.297 4.739 5.116 5.778 5.148 6.098 4.235

[%]

Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

*) Hanya Seri FR dan VR Source: BI-SSSS, data diolah


Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Miliar Rp) 2,500 OUTRIGHT

REPO BI & BANK

REPO ANTAR BANK

2,000

1,500

1,000

500

-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Rata-rata s.d. Juni 17

REPO ANTAR BANK

-

-

-

1.63

21.63

70.52

36.44

16.31

61.00

-

-

-

-

-

20.33

REPO BI & BANK

-

-

0.85

4.76

38.23

95.04

92.57

335.11

422.55

540.72

721.99

740.22

1,019.9

633.25

561.75

42.21

113.43

164.49

365.67

497.01

635.54

1,052.5 1,144.3

813.25

462.51

995.24

1,097.7 1,046.6

911.26

757.00

OUTRIGHT


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan  Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return di pasar

SBN domestik.

Catatan: - Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah - Source: BI-SSSS, data diolah


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam Triliun Rupiah) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

SUN 370.07 370.07 59.16

May-17 SBSN 137.91 108.95 28.96 4.30

TOTAL 507.99 479.02 28.96 63.46

SUN 261.24 261.24 165.44

Jun-17 SBSN 137.95 109.31 28.64 10.45

69.98

59.16

4.30

63.46

165.44

10.45

8.71

176.63

169.30

10.63

179.92

167.41

12.88

99.60

7.05

106.65

110.13

6.33

116.47

1.96

2.43

1,201.62 76.57 196.76 728.72

144.06 13.54 54.20 17.10

1,345.68 90.11 250.96 745.82

1,212.28 76.60 197.18 737.12

147.81 13.91 55.59 19.03

1,360.09 90.51 252.77 756.15

1,228.13 77.34 198.11 751.29

149.02 14.23 56.10 19.26

129.41

5.80

135.21

126.34

6.03

132.37

125.91

6.03

73.46 36.95 89.16 1,627.67

13.95 25.39 19.88 279.92

87.41 62.34 109.04 1,907.59

74.67 36.73 89.98 1,641.52

14.23 24.82 20.22 290.01

88.90 61.55 110.21 1,931.53

74.82 36.14 90.44 1,654.81

14.29 24.35 20.79 297.42

SUN 357.73 357.73 68.32

Apr-17 SBSN 134.20 106.02 28.18 1.66

TOTAL 491.93 463.75 28.18 69.98

68.32

1.66

167.92

INSTITUTION TOTAL 399.19 BANK* 370.55 Conventional Bank 28.64 Islamic Bank 175.89 Government Institution Bank Indonesia 175.89 (net, excluding gov't securities used in monetary operation with Banks) - Bank Indonesia (gross) 180.28 - Gov't securities used in monetary 4.39 operation with Banks 1,377.15 NON-BANK 91.56 Mutual Fund 254.21 Insurance 770.55 Non Resident - incl. Foreign Government(s) & 131.94 Central Bank(s) 89.11 Pension Fund 60.49 Individual 111.23 Others 1,952.23 TOTAL

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL

SUN 21.98 21.98 4.20

Apr-17 SBSN 47.94 37.87 10.07 0.59

SUN 22.54 22.54 3.60

May-17 SBSN 47.55 37.57 9.99 1.48

TOTAL 26.30 24.80 1.50 3.29

SUN 15.79 15.79 10.00

Jun-17 SBSN 46.38 36.75 9.63 3.51

TOTAL 25.79 24.31 1.48 3.67

4.20

0.59

3.67

3.60

1.48

3.29

10.00

3.51

10.32

3.11

9.26

10.31

3.66

9.32

10.12

4.33

6.12

2.52

5.59

6.71

2.18

6.03

0.12

0.82

73.82 4.70 12.09 44.77

51.47 4.84 19.36 6.11

70.54 4.72 13.16 39.10

73.85 4.67 12.01 44.90

50.96 4.80 19.17 6.56

70.41 4.69 13.09 39.15

74.22 4.67 11.97 45.40

50.10 4.78 18.86 6.48

7.95

2.07

7.09

7.70

2.08

6.85

7.61

2.03

4.51 2.27 5.48 100.00

4.98 9.07 7.10 100.00

4.58 3.27 5.72 100.00

4.55 2.24 5.48 100.00

4.91 8.56 6.97 100.00

4.60 3.19 5.71 100.00

4.52 2.18 5.47 100.00

4.81 8.19 6.99 100.00

INSTITUTION TOTAL 20.45 BANK* 18.98 Conventional Bank 1.47 Islamic Bank 9.01 Government Institution Bank Indonesia 9.01 (net, excluding gov't securities used in monetary operation with Banks) 9.23 - Bank Indonesia (gross) - Gov't securities used in monetary 0.22 operation with Banks 70.54 NON-BANK 4.69 Mutual Fund 13.02 Insurance 39.47 Non Resident - incl. Foreign Government(s) & 6.76 Central Bank(s) 4.56 Pension Fund 3.10 Individual 5.70 Others 100.00 TOTAL

Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah


Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

Sumber: BI-SSSS, data diolah Kementerian Keuangan

Spread terhadap UST- Jan 27 DATE Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 29-Jun-17 30-Jun-17

PHIL 26

TURK 27

BRA 26

INDO 27

3.21 3.02 3.16 3.04 3.01 2.83 2.86

5.87 5.66 5.47 5.08 5.01 5.10 5.13

5.02 4.84 4.78 4.65 4.78 4.87 4.87

4.16 3.86 3.88 3.80 3.72 3.70 3.75

MEX 27

RUSS 26

3.92 3.81 3.74 3.68 3.68

4.30 4.11 4.15 4.00 4.02 4.14 4.13

ARGEN 26 SOUTH AFR 26 6.84 6.80 6.55 6.07 5.94 6.30 6.35

4.76 4.48 4.78 4.72 4.55 4.75 4.82

UST 27 2.45 2.39 2.39 2.28 2.21 2.27 2.31

[bps]


Spread terhadap UST- Feb 47 [bps]

DATE Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 29-Jun-17 30-Jun-17

INDO 47

5.22 5.08 4.82 4.74 4.76 4.66 4.62 4.684

MEX 47 4.15 4.41 4.65 5.48 5.29 5.24 5.02 4.83 4.82 4.76 4.71 4.707

BRAZ 47 5.53 5.66 5.83 6.61 6.47 6.06 5.95 5.79 4.82 5.82 5.95 5.949

TURK 47

5.675 5.768 5.861 5.887

SOUTHAFR 46 4.965 5.188 5.574 5.518 5.356 5.229 5.328 5.352 5.276 5.470 5.507

UST 47 2.236 2.31 2.568 3.058 3.066 3.062 2.996 3.010 2.952 2.866 2.815 2.836

Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan – Republik Indonesia


Spread terhadap 7Y Euro Midswap [bps]

Date 26/06/2017 27/06/2017 28/06/2017 29/06/2017 30/06/2017

7Y Euro Mexico 21 Turkey 21 Brazil 21 Indo 21 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.3747 0.565 2.261 1.9 0.972 0.4671 0.564 2.284 2.104 0.982 0.4595 0.563 2.301 2.035 0.999 0.5172 0.591 2.304 2.068 1.011 0.5323 0.622 2.323 2.102 1.03


Spread terhadap 10Y Euro Midswap [bps] Date 26/06/2017 27/06/2017 28/06/2017 29/06/2017 30/06/2017

10Y Euro Mexico 24 Turkey 23 Indo 25 SouthAfr 26 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.719 1.408 2.669 2.038 3.234 0.818 1.447 2.683 2.035 3.234 0.807 1.466 2.708 2.042 3.233 0.886 1.486 2.731 2.054 3.233 0.905 1.486 2.75 2.104 3.233


Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1) Summary Terms of Offering

RIJPY0619

Issuer

RIJPY0621

RI0122

RI0127

RI0147

Republic of Indonesia


Issuer Ratings

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)

Issue Ratings



Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Yen Swap Offer Format Listing Total Book Order

Distribution

Investor Type

JPY fixed rate JPY fixed rate JPY62 bilion JPY38 bilion 15 June/ 21 June 2016 15 June/ 21 June 2016 21 June 2019 21 June 2021 0.83% 1.16% 100% 100% 95 bps over JP 3yr Swap 125 bps over JP 5yr Swap Private Placement

USD fixed rate USD0.75 billion 1 December / 8 December 2016 5 years due 8 January 2022 3.700% payable semi annually 3.750% / 99.767%



-

-

-

USD3.30 billion Indonesia 1%, Asia 58%, Europe 12%, USA 29%

JPY62 billion

JPY38 billion

USD5.20 billion

Rule 144A / Reg S SGX-ST & Frankfurt Stock Exchange USD3.50 billion

Asia 100%

Asia 100%

Indonesia 3%, Asia 22%, Europe 27%, USA 48%

Indonesia 18%, Asia 26%, Europe 18%, USA 38%

-

City Bank 10.5%, Public Funds 25.0%, Life Insurance 4.8%, City Bank 52.6%, Public Funds Asset Managers 11.3%, Regional 25.8%, Regional Banks 9.2%, Banks 4.8%, Shinkins 3.6%, and Shinkins 2.6%, and Others 9.8% Others 40.0%

Fund / Asset Managers 53%, Banks Fund / Asset Managers 27%, Banks Fund / Asset Managers 74%, Banks 22%, Insurance / Pension Funds 18%, 2%, Insurance / Pension Funds 62%, 12%, Private Banks 9%, SWF 5% Private Banks 2%, SWF 5% Private Banks 3%, SWF 6%


Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2) Summary Terms of Offering

SNI0322

Issuer

SNI0327

RIJPY0620

RIJPY0622

RIJPY0624

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III


Issuer Ratings

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)


Issue Ratings



Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Yen Swap Offer Format Listing Total Book Order

USD fixed rate USD1 billion 22 March 2017/ 29 March 2017 5 years due 29 March 2022 3.400% payable semi annually 3.400% / 100%

USD2 billion 22 March 2017 / 29 March 2017 10 years due 29 March 2027 4.150% payable semi annually 4.150% / 100%

-

-

JPY fixed rate JPY40 bilion 31 May/ 8 June 2017 8 June 2020 0.65% 100% 55 bps over JP 3yr Swap

Rule 144A / Reg S SGX-ST & Nasdaq Dubai USD4.87 billion

JPY fixed rate JPY50 bilion 31 May/ 8 June 2017 8 June 2022 0.89% 100% 75 bps over JP 5yr Swap Public Offering

JPY fixed rate JPY10 bilion 31 May/ 8 June 2017 7 June 2024 1.04% 100% 85 bps over JP 7yr Swap

-

USD5.97 billion

JPY40 bilion

JPY50 bilion

JPY10 bilion

Asia 100%

Asia 100%

Asia 100%

Distribution

Islamic Investors (Middle East and Islamic investors (Middle East and Malaysia) 27%, Asia (excluding Indonesia Malaysia) 29%, Asia (excluding Indonesia and Malaysia) 28%, Indonesia 10%, and Malaysia) 23%, Indonesia 10%, Europe Europe 14%, USA 21% 9%, USA 29%

Investor Type

City Banks 25.0%, Trust Banks Funds Managers 43%, Bank 40%, Central Funds Managers 48%, Bank 39%, Central 11.3%, Specialized Banks 2.0%, Trust Banks 18.0%, Life Insurance Life Insurance 20.0%, Asset Banks & Sovereign Wealth Funds 12%, Banks & Sovereign Wealth Funds 8%, Life Insurance 15.8%, Asset 24.6%, Asset Managers 23.4%, Managers 8.0%, Regional Banks Insurance companies and Pension funds Insurance companies and Pension funds Managers 9.3%, Regional Banks Regional Banks 8.8%, Shinkins 5.0%, Shinkins 15.0%, and Others 3%, Private Banks 2% 4%, Private Bank 1% 4.0%, Shinkins 6.8%, and Others 1.8%, and Others 23.4% 52.0% 26.0% Kementerian Keuangan

Bagian 7 Penjaminan Pemerintah


Definisi Kewajiban Penjaminan • Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama (UndangUndang nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017) • Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datang mungkin muncul jika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary, The Scottish Public Finance Manual). • Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers And Users, 2003).  Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yang memberikan persyaratanpersyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadi efektif jika salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan muncul untuk melakukan pembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensi eksplisit muncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers and Users, 2003, hal 83).  Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akan diketahui setelah kondisi suatu kejadian terealisir.


Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah 1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007; 2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 6. Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2015; 7. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara; 8. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017; 9. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.


Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas Maksimal Penjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default


Program Penjaminan Pemerintah (2008 s.d. saat ini)


Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN Rincian Program Penjaminan No. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional Percepatan Pembangunan Pembangkit 1 . Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I) 2 . Percepatan Penyediaan Air Minum Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman 3 . Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN 4.

Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi 5. Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2 ) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha 6. Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU) Penugasan Penyediaan Pembiayaan 7. Infrastruktur Daerah kepada BUMN Total

Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah) LKPP 2008 (Audited) IDR 283.00

LKPP 2009 (Audited) IDR 1,000.00

LKPP 2010 (Audited)

LKPP 2011 (Audited)

LKPP 2012 (Audited)

LKPP 2013 (Audited)

LKPP 2014 (Audited)

LKPP 2015 (Audited)

LKPP 2016 (Audited)

APBN 2017

IDR 1,000.00

IDR 889.00

IDR 623.30

IDR 611.22

IDR 913.65

IDR 792.00

IDR 570.53

IDR 449.68

IDR 50.00

IDR 15.00

IDR 10.00

IDR 35.00

IDR 2.23

IDR 1.80

IDR 0.59

IDR 1.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 21.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 39.37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IDR 283.00

IDR 1,000.00

IDR 1,050.00

• Anggaran kewajiban penjaminan di alokasikan sejak APBN TA 2008 (menyesuaikan penerbitan penjaminan untuk setiap program) • Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2017 telah disetujui DPR sebesar Rp924,1 miliar:  Program Infrastruktur Nasional Rp721,1 miliar (Proyek FTP1, PDAM, Direct Lending, Jalan Tol Sumatera, dan KPBU), dan  Program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN/Dana talangan Infrastruktur Daerah Rp203 miliar) • Alokasi anggaran untuk program penjaminan FTP2 diberikan dalam bentuk alokasi belanja subsidi dan PMN.

IDR 904.00

IDR 633.30

IDR 59.82

IDR 706.04

IDR 48.18

IDR 964.07

IDR 49.70

-

IDR 80.56

-

IDR 843.50

IDR 651.67

-

IDR 209.87

IDR 203.00 IDR 924.12

• Mulai tahun 2013, sesuai dengan ketentuan dalam PMK 30 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang tidak terealisasi sampai dengan akhir triwulan III dapat dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah. • Posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp2.321,78 miliar (akumulasi alokasi APBN 2013, 2014 dan 2016 (alokasi TA 2015 tidak dapat dipindahbukukan karena kebutuhan kapasitas fiskal APBN).


Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan


Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 30 Juni 2017)


Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 30 Juni 2017)


Realisasi dan Proyeksi Oustanding Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 30 Juni 2017)


Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan


Rating Indonesia  Faktor Penentu Perbaikan Rating 

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-2008



Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement



Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:  Penurunan rasio utang terhadap PDB  Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang  Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

 Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P) 

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75115bps

 Country Risk Classification (CRC) 

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD



Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)



Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) S&P: Tanggal 19 Mei 2017 menaikkan peringkat kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBB-.

Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2017

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+

Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBB-

Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBB a3 BB+ B a3 BB+ B a2 BB+ B a2 BB+ B a1 BB+ B aa3 BBBB aa3 BBB-

2014 2015 2016 2017

BB+ BB+ BB+ BBB-

BBBBBBBBBBBB-

B aa3 B aa3 B aa3 B aa3

Tahun

BBBBBBBBBBBB-

JCR B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBB-

CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3

BBBBBBBBBBBB-

3 3 3 3

R&I: Tanggal 5 April 2017 memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari stable menjadi BBB/positive JCRA: Tanggal 7 Maret 2017 memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari stable menjadi BBB-/positive Moody’s: Tanggal 8 Februari 2017 memperbaiki outlook sovereign credit rating Indonesia dari stable menjadi positive dan mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade) Fitch Ratings: Tanggal 21 Desember 2016 meningkatkan outlook dari stable menjadi positive dan mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade). OECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3 Kementerian Keuangan

Rekapitalisasi Perbankan

Reprofiling VR & HB, AssetLelang penerbitan SUN Bond Swap, & penerbitan secara reguler, program SUN Buyback jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011

Non Investment grade

Non Investment grade

Krisis ekonomi 1998

Investment grade

Investment grade

Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)

S&P’s menaikan rating ke BBBper 19 Mei 2017

Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012 S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

Fitch’s menaikan rating ke BBBper 15 Desember 2011

2017

Fitch’s

S&P’s

Moody’s


Performa Sovereign Rating Indonesia  Pada tanggal 19 Mei 2017, lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) menaikkan peringkat

rating Indonesia dari BBB-/positif menjadi level BBB-/stable.S&P menyatakan keputusan tersebut didasari oleh berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan. Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan beban pembayaran bunga. Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali. Selain itu, Indonesia dinilai telah menunjukkan perumusan kebijakan yang efektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.  Pada tanggal 5 April 2017, Rating and Investment Information (R&I) merevisi outlook peringkat kredit pemerintah Indonesia dari stable menjadi positive, serta mengafirmasi rating pada BBB-. Peningkatan ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu stabilitas makroekonomi Indonesia, posisi eksternal Indonesia, penyempitan defisit neraca berjalan, peningkatan cadangan devisa, posisi utang luar negeri swasta yang stabil serta defisit anggaran yang tetap terkendali. Hal ini merupakan hasil dari pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang berfokus pada stabilitas serta didukung adanya kebijakan deregulasi dalam meningkatkan iklim investasi.  Pada tanggal 7 Maret 2017, Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCRA) memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade). Dua faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook Sovereign Credit Rating Indonesia yaitu perbaikan iklim investasi yang didorong oleh berbagai Paket Kebijakan Ekonomi dan perlambatan utang luar negeri swasta seiring dengan diimplementasikannya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-Bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Kementerian Keuangan

Performa Sovereign Rating Indonesia (2)  Pada tanggal 8 Februari 2017, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s) memperbaiki

Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade). Faktor-faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut yaitu penurunan kerentanan sektor eksternal yang diperkirakan akan terus berlanjut sebagai dampak dari kebijakan otoritas dan perbaikan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas kebijakan.

 Pada tanggal 21 Desember 2016 Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit

Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade). Faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut, yaitu track record stabilitas makroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan, serta dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

 Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification)

Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.


Opini BPK tentang Laporan Keuangan

 Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan Utang

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 BPK tidak memberikan opini

terhadap BA-999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada 2016 tidak terdapat temuan yang material yang mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut.  Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  Sistem Pengendalian Internal (SPI)  Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


Kesimpulan  Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka

pendek, dan refinancing utang lama.  Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman  Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.  Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:  Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju 

Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik



LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan



Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005. Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara Investment Grade Kementerian Keuangan

Bagian 9 Ekstra Slide


Profil Utang Indonesia (Pemerintah, Bank Indonesia, Sektor Publik dan Swasta) Triliun Rupiah

Jenis Utang

PUPP

SULNI

Utang Dalam Negeri/Residen

2,145.57

Utang Luar Negeri / Non Residen

1,521.84

2,135.04

2,623.60

Total

3,667.41

2,135.04

7,741.48

  

-

SUSPI 5,117.89

Berbeda dengan Buku Saku Profil Utang Pemerintah

Pusat, dalam menentukan Utang Luar Negeri SULNI dan SUSPI memakai konsep resident – non resident yaitu

penduduk (resident) dan bukan penduduk (non resident).

PUPP (Profil Utang Pemerintah Pusat) : Data Utang Pemerintah Pusat.

SUSPI

SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) : Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Swasta

SULNI

SUSPI (Statistik Utang Sektor Publik Indonesia) : Utang Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

utang yang didasarkan pada kepemilikan

PUPP

7,741

2,135

3,667

Triliun Rupiah

Catatan : - Angka posisi utang Buku Saku dan SULNI per 30 April 2017 - Angka posisi utang SUSPI per 30 Maret 2017


Bulan Juni 2017 JULI 2017

Recommend Documents