REPUBLIK INDONESIA
Rapat Koordinasi Kemenko PMK: Agenda Strategis 2017 dan RKP 2018 Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 17 Januari 2017 1
OUTLINE (1) Ruang Lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
(2) Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2016
(4) Pembangunan Embung
(3) Program dan Kegiatan Tahun 2017
(5) RKP 2018
2
RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
3
4
5
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016
6
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016 Pagu
No.
-1
UKE-1
Pagu Tanpa Blokir Efisiensi
Jumlah Blokir
Pagu Blokir Efisien
1
-2 ITJEN
2
Ditjen PPMD
2.674.547.530.000
447.805.390.000
2.226.742.140.000
2.013.759.528.178
75,29%
90,44%
3
DITJEN PKP
1.139.865.578.000
481.879.666.000
657.985.912.000
649.858.735.033
57,01%
98,76%
4
DITJEN PDTu
1.289.868.440.000
639.650.589.400
650.217.850.600
618.514.171.544
47,95%
95,12%
5
DITJEN PDT
887.855.245.000
312.252.733.000
575.602.512.000
523.878.085.012
59,00%
91,01%
6 DITJEN PKP2Trans
706.279.037.000
97.841.897.363
608.437.139.637
578.445.375.555
81,90%
95,07%
7
DITJEN PKTrans
921.848.457.000
71.139.915.363
850.708.541.637
827.246.192.954
89,74%
97,24%
8
BALILATFO
191.338.033.000
30.583.740.121
160.754.292.879
154.907.315.636
80,96%
96,36%
9
SETJEN
431.499.071.000
32.702.195.687
398.796.875.313
379.533.606.309
87,96%
95,17%
69,81%
93,74%
TOTAL
-3 40.517.542.000
-4 743.423.900
-5 39.774.118.100
Realisasi Anggaran (%) Terhadap (Rp) Terhadap Pagu Pagu Tanpa Setelah Blokir Blokir -6 -7 -8 36.422.506.589 89,89% 91,57%
8.283.618.933.000 2.114.599.550.834 6.169.019.382.166 5.782.565.516.810
• Pagu Tanpa Blokir Efisiensi Ditjen PPMD merupakan pagu setelah revisi Droploan dan Penambahan Hibah Langsung • Realisasi anggaran per tanggal 31 desember 2016 Rp. 5.782.565.516.810,- ( 69,81% terhadap pagu tanpa blokir efisiensi atau 93,74% terhadap pagu setelah dikurangi blokir efisiensi) • Tingginya realisasi anggaran tidak lepas dari arahan Presiden perihal refocusing dan efisiensi anggaran 2016 • Sumber data dari aplikasi SMART (PMK249/2011) Ditjen Anggaran, Kemenkeu tgl 1 Januari 2017 pukul 22.50 WIB
7
8
9
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
10
11
12
14
15
16
17
10
19
20
PEMBANGUNAN EMBUNG
21
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN EMBUNG TIDAK ADA Butuh Embung (Nasional) Desa desa yang mengalami kekeringan Butuh Embung 1 lahan Butuh Embung2
Desa desa yang memiliki komoditi pertanian
PARAMETER IDENTIFIKASI DATA PODES BPS TAHUN 2014
Pertanian Desa yang tidak memiliki jaringan irigasi Desa yang memiliki sumber air minum dari air hujan dan mata air Desa Tidak Memiliki Waduk , Situ, Danau, maupun Bendungan
68,963 49,057 45,591 3,466
a b c
a Total Desa Membutuhkan Embung
b Desa Membutuhkan Embung tanpa Embung
Desa Membutuhkan Embung
c Meskipun Sudah Ada Embung (Desa Memiliki Waduk, situ, danau, bendungan, namun masih ada desa yang mengalami kekeringan lahan, sumber air bersih dari mata air dan air hujan,dan tidak memiliki irigas)
DESA BUTUH EMBUNG DESA NASIONAL 49,057 DESA
ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN
4,103 4,135 456 1,446 1,058 2,236
BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU JAWA BARAT JAWA TENGAH
893 1,563 205 256 2,297 3,165
D I YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR
134 2,889 607 302 354 2,695
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA
1,841 1,200 1,571 735 410 1,172
SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU
1,327 MALUKU UTARA 994 1,445 PAPUA BARAT 1,437 1,543 PAPUA 4,713 426 459 990
DESA MEMBUTUHKAN EMBUNG (PRIORITAS 1) Jumlah Desa Membutuhkan Embung Menurut Provinsi 6,000
45,591 Desa
5,000 4,000
1,692
2,058
2,083
2,311
2,550
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI TENGGARA
KALIMANTAN BARAT
JAWA BARAT
SUMATERA SELATAN
NUSA TENGGARA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TENGAH
4,601 PAPUA
1,471
LAMPUNG
3,959
1,408
PAPUA BARAT
3,868
1,382
SULAWESI SELATAN
ACEH
1,362
1,454
2,938
1,341
1,238
RIAU
1,112 SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
966 MALUKU UTARA
1,097
964 MALUKU
KALIMANTAN TENGAH
841 BENGKULU
BANTEN 567
KALIMANTAN TIMUR 636
SULAWESI BARAT 442
SUMATERA BARAT 406
GORONTALO 393
KALIMANTAN UTARA 389
BALI 289
NUSA TENGGARA BARAT 255
(1,000)
KEPULAUAN RIAU 249
-
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 176
1,000
JAMBI 1,018
2,000
SUMATERA UTARA
3,000
D I YOGYAKARTA 75
Masuk pada kriteria lokasi prioritas 1 karena selain tidak memiliki waduk, danau maupun bendungan ada desa yang sering mengalami kekeringan lahan, sumber air minum dari mata air dan air hujan dan dan desa memiliki potensi pertanian namun tidak memiliki irigasi
Desa Butuh Embung D I YOGYAKARTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU NUSA TENGGARA BARAT BALI KALIMANTAN UTARA
75 176 249 255 289 389
GORONTALO SUMATERA BARAT SULAWESI BARAT BANTEN KALIMANTAN TIMUR BENGKULU
393 406 442 567 636 841
MALUKU MALUKU UTARA JAMBI KALIMANTAN TENGAH SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH
964 966 1,018 1,097 1,112 1,238
RIAU SULAWESI SELATAN PAPUA BARAT LAMPUNG KALIMANTAN SELATAN SULAWESI TENGGARA
1,341 1,362 1,382 1,408 1,454 1,471
KALIMANTAN BARAT JAWA BARAT SUMATERA SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TENGAH
1,692 SUMATERA UTARA 2,058 ACEH 2,083 PAPUA 2,311 2,550 2,938
3,868 3,959 4,601
JUMLAH DESA MEMBUTUHKAN EMBUNG (PRIORITAS 2) Jumlah Desa Memiliki Waduk/Danau/Bendungan Menurut Provinsi
3,466 Desa 339
384
PAPUA BARAT
D I YOGYAKARTA
SULAWESI UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR
BENGKULU
JAWA TIMUR
SUMATERA BARAT
144 149 153 155 103 105 112 117
SUMATERA UTARA
BANTEN
99
JAWA BARAT
JAMBI
99
JAWA TENGAH
GORONTALO
89
LAMPUNG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
83
SUMATERA SELATAN
MALUKU UTARA
72
KALIMANTAN BARAT
60
ACEH
59
KALIMANTAN SELATAN
55
PAPUA
52
RIAU
50
KALIMANTAN TENGAH
40
KALIMANTAN TIMUR
40
NUSA TENGGARA BARAT
33
SULAWESI TENGAH
29
SULAWESI SELATAN
28
SULAWESI TENGGARA
26 MALUKU
267 227 239
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI BARAT
BALI
KEPULAUAN RIAU
Masuk pada wilayah Prioritas 2 dalam pembangunan Embung 450 400 karena meskipun Desa 350 yang memiliki 300 waduk/Danau/Bendun 250 200 gan namun masih ada 150 desa yang tidak ada 100 irigasi,50mengalami 13 17 21 7lahan 0 kekeringan dan -50 ada desa yang sumber air minumnya bersumber dari air hujan dan mata air
Desa Memiliki Danau
KEPULAUAN RIAU BALI SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA MALUKU MALUKU UTARA
7 13 17 21 26 28
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GORONTALO JAMBI BANTEN SUMATERA BARAT BENGKULU
29 33 40 40 50 52
PAPUA BARAT D I YOGYAKARTA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH
55 59 60 72 83 89
NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TENGAH RIAU PAPUA KALIMANTAN SELATAN
99 99 103 105 112 117
ACEH KALIMANTAN BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG JAWA TENGAH JAWA BARAT
144 SUMATERA UTARA 267 149 JAWA TIMUR 339 153 NUSA TENGGARA TIMUR 384 155 227 239
RKP 2018
26
DASAR PEMIKIRAN RKP 2018
Proses perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta) melalui EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi sumber daya (pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta).
Teknis perencanaan dan anggaran memastikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yaitu sesuai dengan Nawa Cita yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2015 – 2019.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Teknis perencanaan dan penganggaran melalui efisiensi, efektivitas, dan keadilan adalah dengan melakukan fokus pada PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS dengan memperbaiki KUALITAS BELANJA. Politik perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh TUJUAN yang akan dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven).
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.
Pemerintah harus bekerja keras mengoptimalkan semua sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, tidak terbatas pada Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP).
27
KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH •
•
Konsentrasi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatera melahirkan fokus pembangunan yang hanya berkutat di Pulau Jawa dan Sumatra (Jawa dan Sumatra centric) sejak 35 tahun yang lalu; Pada Tahun 2016, kontribusi pembentukan PDB Nasional masih didominasi daerah-daerah di Pulau Jawa yang mencapai 58,4%. Sedangkan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia masih sangat rendah, seperti Papua hanya menyumbang 2,5%.
KALIMANTAN
6,2% terhadap PDB
SUMATERA
22% terhadap PDB
•
• • • Sumber: BPS, September 2016 (diolah)
SULAWESI
7,7% terhadap PDB
JAWA: 58,4% terhadap PDB
BALI-NUSA TENGGARA
3,2% terhadap PDB
PAPUA: 2,5% terhadap PDB Sumber: Kementerian Keuangan, 2017 (diolah)
Kesenjangan pembangunan antarwilayah juga terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan; Kondisi tersebut kemudian melahirkan permasalahan sosial ekonomi, salah satunya kemiskinan; Sejak Maret 2016 hingga September 2016 persentase kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan sama-sama mengalami penurunan; Namun persentase penduduk miskin di Perdesaan tetap lebih besar dibandingkan kawasan Perkotaan. 28
ISU STRATEGIS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
Belum optimalnya pengelolaan potensi desa dan kawasan perdesaan sebagai pondasi keunggulan daerah dan keunggulan bangsa; Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik) di desa, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan transmigrasi; Terbatasnya infrastruktur dasar terutama transportasi (darat, sungai dan laut, dan udara), energi, informasi dan dan telekomunikasi mengakibatkan terhambatnya kegiatan ekonomi; Rendahnya keterkaitan (konektivitas) menuju kawasan perbatasan negara dan daerah tertinggal menyebabkan ketimpangan harga dan inflasi yang tinggi; Rendahnya akses transportasi dan telekomunikasi membuat masyarakat khususnya di perbatasan negara dan pulau kecil terluar tergantung pada fasilitas dan barang kebutuhan dari negara tetangga menyebabkan lemahnya kedaulatan negara di perbatasan; Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014, termasuk belum tertatanya pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah desa, rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa, belum optimalnya pengelolaan keuangan desa, dan belum berkembangnya kawasan perdesaan yang berkelanjutan; Tingginya kesenjangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta kesejahteraan masyarakat.
PERLU ADANYA KEBIJAKAN YANG BERSIFAT AFIRMATIF DAN ASIMETRIS UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN, DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 29
KOORDINASI STAKEHOLDERS DALAM PEMBANGUNAN DESA KEMENTE RIAN/ LEMBAGA
PEMERIN TAH DAERAH
PEMERIN TAH DESA
LEMBAGA SWADAYA MASYARA KAT
KOORDINATOR: KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI
SWASTA
MASYARA KAT
PERGURU AN TINGGI
• Berdasarkan Peraturan Presiden 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, salah satu tugas dan fungsi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai koordinator, regulator, dan eksekutor dalam pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. • Sebagai pembangunan multisektor, diperlukan dukungan dan kontribusi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pihak dalam percepatan pembangunan desa. 30
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (PUSAT-DAERAH-DESA) Rencana Pembangunan Lima Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat Provinsi (RPJMD Provinsi)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tingkat Kabupaten (RPJMD Kabupaten)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Tingkat Nasional
Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi
•
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten
Rencana Kerja Pemerintah Desa
• Diperlukan sinkronisasi program kegiatan dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga ke level desa; • Perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan hingga ke level desa karena desa sebagai lokus utama pembangunan termasuk
dalam pembangunan daerah tertinggal.
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana 31 Kerja Pemerintah Tingkat Nasional (RKP Nasional).
PELAKSANAAN KONSOLIDASI DAN HARMONISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN DARI BERBAGAI SUMBER KE DESA PUSAT Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi
PROVINSI
Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuan
KABUPATEN Dana Desa
Alokasi Dana Desa
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
KECAMATAN/DESA
• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa harus harus sinergi dan harmonis, diantarnya melalui dokumen RPJMN, RPJMD, dan RPJMDes • Banyaknya dana yang disalurkan ke tingkat desa sehingga dibutuhkan peningkatan koordinasi yang intensif secara vertikal (dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa). 32
TERIMA KASIH
33
