RAPBD 2017 Pemprov Banten Disetujui

Harian Banten Buletin

Harga Rp. 30.000,-

Mencerdaskan Masyarakat

EDISI 13/Th.I/ Minggu ke III Desember 2016

e-mail: [email protected]

RAPBD 2017 Pemprov Banten Disetujui

Tanto ‘Semprot’ Kadispenda Kota Tangerang Raih Anugerah Soal Penerimaan Pajak Reklame Dana Rakca dari Kemenkeu

ADVERTORIAL

EDISI 13/I Minggu ke III Desember 2016

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA BANTEN

Tingkatkan Kerjasama dengan Pers, Biro Humas dan Protokol Gelar Dialog Akhir Tahun Dalam rangka terlaksananya optimalisasi jalinan hubungan dan kerjasama pemerintah dengan pers di Provinsi Banten, Pemprov Banten melalui Biro Humas dan Protokol menggelar Dialog Evaluasi dan Silaturahmi Akhir Tahun bersama pers dilingkungan Pemprov Banten, Jum’at (09/12/2016). Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Daerah Administrasi Umum (Asda III) Setda Provinsi Banten H. Widodo Hadi mewakili Plt. Gubernur Banten Nata Irawan, S.H., M.Si., dan perwakilan pimpinan perusahaan media, wartawan media cetak dan elektronik, online serta SKPD dilingkungan Pemprov Banten. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten H. Deden Apriandhi, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa dialog akhir tahun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keberimbangan informasi program, hasil pembangunan dan kegiatan pemerintahan yang disuguhkan media massa kepada masyarakat. “Kami ingin membentuk pemahaman bersama antara SKPD Pemerintah Provinsi Banten dengan media relations untuk menunjang program-program pembangunan daerah,” kata Karo Humas dan Protokol Banten. Menurut Karo Humas dan Protokol Banten, dialog dengan rekan-rekan pers yang biasa meliput di lingkungan Pemprov Banten untuk mendapatkan masukan dan saran dari insan pers terkait berbagai program bidang komunikasi, informasi dan publikasi di Pemerintah Provinsi Banten. “Intinya bahwa kita, Pemprov Banten selama ini merasa terbantu atas kerja sama dengan media baik dalam penyebaran informasi kepada masyarakat maupun pengawasan program pembangunan yang selama ini baik,” ujar Karo Humas dan Protokol Banten.

Adapun harapan Kepala Biro Humas dan Protokol Banten terhadap kemitraan antara pemerintah dengan pers harus lebih ditingkatkan lagi dan peran media dapat menjadi corong informasi kepada masyarakat. “Prinsip awal bahwa kami sangat membuthkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan. Kritik dan saran dari teman-teman media kita tampung dan akan disampaikan kepada pimpinan,” harap Karo Humas dan Protokol Banten. Sementara itu, Asda III Pemprov Banten H. Widodo Hadi menyatakan, melalui tulisan warta-

wan, informasi baik hasil-hasil pembangunan dan informasi publik lainnya dapat diketahui oleh masyarakat luas secara update, aktual dan terpercaya. “Kita sepakat hubungan ini dapat di jadikan dasar untuk menjalin kebersamaan karena Pemerintah Daerah sangat memerlukan peran media masa untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunan untuk disampaiakan kepada publik luas,’’ kata Asda III. Asda III mengungkapkan, bahwa proses pembelajaran menginginkan teman-teman media massa agar selalu menjaga kerjasama dan kekompakan. Adapun kritikan dalam artian membangun, artinya kritik itu harus proposional dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,. “Silakan dikritik, tetapi kritik itu harus proposional dan mendasar, karena peran media sebagai kontrol sosial,’’ ungkap Asda III. Asda III juga menjelaskan bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi yang didampingi KPK, bahkan tim Korsupgah KPK memiliki ruangan khusus di pendopo yang mamandu jalannya Pemerintahan Provinsi Banten, supaya benar dan bersih. “Ada hal yang memang sudah diatur sesuai koridor yang harus kita taati. Ada 74 rencana aksi dari KPK, tahu ini harus selesai. Kaitannya dengan media, mempunyai tugas pengawasan dan menjunjung tinggi pers yang bebas dan beretika,” jelas Asda III. Sementara itu, pengurus PWI Banten Subhan menyatakan, melalui forum ini diharapkan menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dengan pers, semoga hubungan komunikasi berjalaan baik. Hal ini ide yang sangat luar biasa, dalam konteks komunikasi, ada hal yang menjadi penghambat akan cair lewat acara ini. Semoga agenda seperti ini deigelar jangan satu tahun sekali, tetapi bisa ditengah atau awal tahun.(ADV)

S AL AM RED ALAM


Program KOTAKU di Kota Tangerang Butuh Dukungan Warga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten menggelar pelatihan penguatan masyarakat kota pada program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Restoran Pondok Selera, Jalan A. Damiyati, Kota Tangerang, Rabu (7/12/2016). Pelatihan yang tersebut dibuka Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin dan dihadiri 150 peserta dari 53 kelurahan se-Kota Tangerang. Di hadapan peserta, Sachrudin mengatakan, program KOTAKU adalah upaya strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh. Sachrudin menuturkan, Kota Tangerang sebagai salah satu kota yang menjadi pilot project pelaksanaan Program KOTAKU karena dinilai berperan aktif menata lingkungan melalui Program Tangerang Berbenah, tentu perlu memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan penanganan permukiman kumuh skala lingkungan di wilayah. KOTAKU, lanjut Sachrudin, salah satu upaya

dalam membangun kota yang semakin layak huni. Dengan tujuan akhirnya tak lain yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya Program Tangerang Berbenah yang ada di Kota Tangerang. “Makanya tak heran, Kota Tangerang ditunjuk salah satu pilot project KOTAKU dan dijadikan destinasi lokasi kegiatan pada hari ini, karena dinilai peduli pada lingkungan,” tegasnya. Sachrudin menjelaskan, pada pelaksanaan Program KOTAKU, peran pemerintah kota/kabupaten sangat strategis dan penting sebagai pengendali program di wilayahnya, karena pemerintah daerah berperan sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran lainnya, membangun kolaborasi antar pelaku, program dan pendanaan dalam upaya percepatan penanganan kumuh perkotaan yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan. Serta membangun atau menguatkan peran kelembagaan daerah dalam penanganan kumuh,

yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Salah satu peran Pemda dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya mensinergikan penanganan permukiman kumuh skala kota/kawasan dan skala lingkungan. Seperti halnya keterlibatan BKM yang ada di Kota Tangerang dalam program Tangerang Berbenah sebagai representasi KOTAKU. “Untuk mewujudkan itu semua, Pemkot Tangerang tentu tidak dapat melakukan sendiri, tanpa bantuan dari masyarakat,” tegas Sachrudin. Adapun pesan yang disampaikan oleh ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Tangerang, Ishak, yaitu hadirnya Program KOTAKU yang diwujudkan dalam Program Tangerang Berbenah di Kota Tagerang, salah satu bentuk kepedulian dan komitmen dari Pemda dalam membangun Kota Tangerang yang lebih baik lagi ke depan. Program tersebut sudah sangat baik di Kota Tangerang. Sudah hampir lebih dari 100 miliar dana yang digelontorkan. ”Alhamdulillah, programnya memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Tangerang dan kami akan senantiasa membantu upaya penataan lingkungan agar semakin baik lagi di masa depan,” tuturnya.

Buletin

Harian Banten PENERBIT : PT RUMPUN BUMI BANTEN, Nomer NPWP: 74 367 465 6 401 000 PIMPINAN UMUM: Abdullah Haris PIMPINAN REDAKSI: T. Helmiyanto LITBANG: M. Aripudin ; Fadli PEMIMPIN PERUSAHAAN: Apriadi

Layanan Iklan dan Langganan 085946360866, 081293946708

REPORTER: Santani; Sunani; Abdul Rojak; Perwakilan Pandeglang: Sujana Merdihartono; Perwakilan Lebak: Adi Sahim Fhardiansyah; Perwakilan Kab Tangerang: Syarif Hidayatulloh; Kota Tangerang: Handri Muhammad; PRA CETAK & DESAIN GRAFIS: Ariesana, SIRKULASI : Enjum ADVERTISING: KOPERASI INSAN JURNALIS BANTEN IKLAN, ADVETORIAL: HITAM PUTIH : Rp. 15.000,- / mm kolom, FULL COLOR : Rp. 25.000,- / mm kolom, IKLAN KUPING : KIRI: Rp. 5.000.000,-, KANAN: Rp 7.000.000,-, BANNER DEPAN : Rp. 15.000.000,-, BENER BELAKANG : Rp 10.000.000,-, IKLAN UMUM DISPLAY (BW) : Rp. 20.000,- / mm kolom, IKLAN SOSIAL/ KELUARGA (BW) : Rp. 15.000,-/ mm kolom, IKLAN FULL COLOR : Rp. 30.000,- / mm kolom, IKLAN FULL COLOR HAL 1: Rp. 60.000,- / mm kolom, IKLAN MINI/CILIK: Rp. 17.000,- / Baris, (Min 4 baris, maks. 10 baris) Percetakan: OMG Grafika (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan) Sekretariat Redaksi: Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Kamp Boru Masjid, Cilaku, Curug Kota Serang – Banten Telp: 085946360866, 081293946708 Email: [email protected]

3

BERIT AMA BERITAA UT UTAMA


PWI Provinsi Banten Tampung Aspirasi Warga Baros Warga Baros yang tergabung dalam Aliansi Warga Baros dan Gerakan Muda Baros, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, Ciceri, Jum’at (09/12). Demo warga Baros ini dipicu oleh pemberitaan surat kabar harian Banten Pos berjudul “Warga Baros Berencana Bom Gedung DPR RI’ edisi Senin (28/11). Dalam aksinya, masa terus meneriakkan “masyarakat baros bukan teroris”. Para peserta aksi juga membentangkan spanduk-spanduk protes seperti “Pers jangan menulis seenak perutmu saja harus sesuai dengan fakta”. Koordinator aksi demo aliansi warga Baros, Edi dalam orasinya di depan gedung PWI Banten menuntut pemulihan nama baik atas headline koran Banten Pos terbitan 28 November yang dirasa telah mencoreng warga Baros. Dalam aksi tersebut warga Baros juga menginginkan koran Banten Pos meminta permohonan maaf dengan menuliskan headline berita sebesar dengan muatan judul berita yang telah menyudutkan warga Baros. Terhimpun aksi demo jumat siang (09/12), diikuti oleh lebih dari 80 aliansi pemuda warga Baros. Dalam aksi tersebut Edi menginginkan jurnalis memegang kode etik dalam tugasnya sebagai penyampai informasi pada publik. “Tuntutan ini harus segera dipenuhi. Kami tidak menyudutkan semua jurnalis. Dan kami akan terus mengawal terus kasus ini hingga tuntas” seru Edi Edi juga menegaskan jika tuntutan itu tidak dapat dipenuhi akan mengerahkan jumlah masa yang lebih banyak. Khoirul Iman, perwakilan dari Aliansi Warga Baros mengatakan, wartawan dalam peliputan harus mengedepankan kode etik jurnalistik, dan profesionalitas. Pada unjuk rasa ini, lima orang perwakilan warga Baros diterima oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten Firdaus, dan jajaran pengurus PWI Provinsi Banten. Dalam audiensi, Khoirul Iman mengatakan, dirinya bersama warga baros merupakan korban. Untuk itu, lanjut Khoirul Iman, pihaknya menginginkan agar tuntutan warga Baros segera direalisasikan oleh pihak Banten Pos. “Banten Pos agar segera melakukan permintaan maaf di Headline selama tiga hari berturutturut,” ucapnya. Menurut Khairul Iman, akibat pemberitaan tersebut warga baros merasa disudutkan. “Ketika berita yang menghakimi dan menyudutkan warga Baros tersebut di ekspos dan dikonsumsi khalayak umum, maka akan berdampak negatif kepada warga Baros itu sendiri,” terangnya. Khairul Iman melanjutkan, pihaknya ingin PWI Provinsi Banten selaku organisasi yang menaungi wartawan untuk mendesak Dewan Pers agar melakukan kajian terhadap pemberitaan tersebut. “Kami selaku masyarakat awam memandang bahwa berita tersebut sudah masuk ke pelanggaran kode etik,” ucapnya. Ditambahkan Khoirul Iman, warga Baros juga berharap, PWI Provinsi Banten sebagai organisasi wartawan punya peran untuk meningkatkan kompetensi wartawan dan profesionalisme sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.

4

“Kami warga Baros akan terus mengawal kasus ini hingga selesai,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PWI Banten Firdaus, di hadapan perwakilan warga Baros mengatakan, akan membantu dan memfasilitasi permasalahan antara warga Baros dan Koran Harian Banten Pos, ke Dewan Pers. “Kita akan fasilitasi, nanti akan ada rekomendasi dari dewan pers, dan rekomendasi tersebut dapat menjadi rujukan, apakah ini pelanggaran atau bukan,” ucapnya. Firdaus menambahkan, pihaknya juga akan mengidentifikasi penulis berita tersebut, apakah masuk kedalam karya jurnalistik atau tidak. “Kalau yang menulis berita tersebut anggota PWI, maka akan dipanggil dan diajukan ke Dewan

Kehormatan (DK) PWI Provinsi Banten untuk disidangkan, apakah ini pelanggaran etika atau tidak, ini akurat atau tidak, ini bias atau tidak, akan kita kaji nanti,” tegasnya. Menurut Firdaus, dalam aturan Dewan Pers wartawan itu harus kompeten, adapun kompetensi untuk wartawan, redaktur dan pemimpin redaksi itu ada jenjangnya masing-masing. Perlu diketahui bahwa Banten Pos telah memuat permohonan maaf selama tiga hari berturut turut, tetapi tidak sesuai harapan masyarakat Baros. Masyarakat Baros meminta tulisan permohonan maaf sebesar haedline berita yang dianggap keliru tersebut. (Haris)

Reuni Alumni 1983 SMAN 1 Rangkasbitung Diminta Bantu Siswa-Siswi Tak Mampu

Alumni SMA Negeri 1 Rangkasbitung angkatan 1983 menggelar reuni akbar, di Hall Latansa Mashiro, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (11/12/2016). Hadir dalam acara tersebut, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. Iti berharap, reuni tersebut menghasilkan ouput positif pada program percepatan pembangunan, terutama membantu pemerintah daerah

dalam mewujudkan Lebak Cerdas 2019. Mengparesiasi reuni, Iti tak lupa mengingatkan agar reuni tak hanya sekedar menjadi temu kangen. Melainkan, mampu melahirkan ide-ide dan gagasan guna kemajuan pendidikan di Lebak. “Kalau bisa alumnus Smansa (SMAN 1) juga bisa membantu para siswa berprestasi yang tidak mampu,” harapnya. Sementara itu, Ahmad Ganif mewakili alumni menyambut baik saran dan masukan tersebut. “Kita akan musyawarahkan dengan temen-temen alumnus angkatan 83. Tentu ini saran dan masukan yang positif,” akunya. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan reuni akbar alumni sekolah favorit di Kabupaten Lebak ini. Diantaranya, senam dan khitanan massal, bantuan buku untu perpustakaan, kontes batik lebak dan rumah di bilangan Jakarta milik alumni yang bisa ditempati warga Lebak selama menunggu anggota keluarganya yang dirawat di RSCM.

(Adi/Jana)



BPAD Banten Launching Program Silang Layan Perpustakaan 2016

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Banten tahun ini melakukan sejumlah terobosan, salah satunya yaitu melaksanakan program kegiatan silang layan. Melalui program ini, perpustakaan yang ada di kabupaten/kota mendapat layanan kerjasama koleksi silang layan perpustakaan dari BPAD Banten, sehingga bahan pustaka semakin lengkap. Kepala BPAD Banten Andi Fatmawati mengatakan, ada enam alasan yang membuat BPAD mengusung program kegiatan silang layan. Pertama, kemajuan di bidang IPTEK yang berimbas pada peningkatan secara kuantitas dari karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk buku (tercetak) maupun dalam bentuk bahan elektronik (e-books). Kedua, perkembangan Lembaga Pendidikan. “Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, telah berkembang sedemikian pesatnya, sehingga keadaan ini mendorong semakin beraneka-ragamnya permintaan dan kebutuhan informasi untuk kepentingan studinya,” katanya saat ditemui usai launching program koleksi silang layan perpustakaan 2016 di Kantor BPAD, Kota Serang, Senin (5/12). Dijelaskan Andi, kemajuan dalam berbagai bidang teknologi, yang mengakibatkan semakin ketatnya persaingan kualitas profesionalisme individu yang dibutuhkan oleh dunia usaha, industri, maupun perdagangan dunia. Menurutnya, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (Information and communication Technology/ICT), terutama dalam bidang komputer dan telekomunikasi. Keadaan ini memberikan peluang dan dapat menunjang pelaksanaan kerja sama untuk dapat berjalan lebih cepat dan lebih mudah, bahkan lebih

murah. Kelima, Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan informasi yang sama. dan Keenam, Kerjasama memungkinkan penghematan fasilitas, biaya, Sumber daya Manusia dan waktu. “5 Desember ini kami me?launching program koleksi silang layan perpustakaan 2016, dimana pelaksanaan silang layan antara BPAD tahun ini diawali dengan 100 perpustakaan mitra se Provinsi Banten,” katanya. Asda III Pemprov Banten Widodo Hadi mengatakan, perpustakaan dituntut untuk menyediakan akses ke sumber-sumber informasi yang seluasluasnya bagi pemustaka. Dikaitkan dengan tugas dan fungsi perpustakaan dalam rangka untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, maka seharusnya perubahan peran dan fungsi perpustakaan yang sangat penting dan strategis ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai tindakan dan kegiatan layanan perpustakaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. “Era globalisasi informasi saat ini, perlu dijadikan momentum yang baik bagi perpustakaan untuk meningkatkan kinerja layanan dengan melakukan langkah- langkah yang lebih terpadu dan terarah dalam rangka mencapai tujuan dan tugas lembaga perpustakaan yang luhur, yaitu untuk ikut meningkatkan kecerdasan kehidupan dan kesejahteraan bangsa. Posisi perpustakaan, sebagai lembaga nirlaba, kiranya sangat memungkinkan untuk mencapai cita-cita tersebut. Apalagi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar lembaga,” katanya. Sementara, Kabid Deposit BPAD Banten Rosmawati menambahkan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan perpustakaan kabupaten/ kota, taman bacaan masyarakat (TBM) dan pihak

terkait untuk melaksanakan kegiatan silang layan 2016. “Kami juga telah menggelar workshop pengembangan koleksi bahan pustaka kepada para pengelola perpustakaan daerah dan TBM, dengan menghadirkan pustakawan dari perpustakaan nasional sebagai narasumber,” katanya. “Kami berharap, melalui kerjasama silang layan ini, semua perpustakaan dan TBM di Banten ramai dikunjungi masyarakat. Dengan begitu, minat baca masyarakat Banten semakin meningkat,” sambungnya. Salah satu penggiat TBM, Ugas menyambut baik layanan kerjasama silang layan yang digagas BPAD Banten. Menurut Ugas, pengelola TBM semakin terbantu dalam mengembangkan koleksi bahan pustaka di perpustakaan yang dia gagas bersama teman-teman Kelompok Pengamen Jalanan (KPJ) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. “Jujur saja, TBM KPJ Rangkasbitung baru aktif tahun 2011. Kami bukan hanya kekurangan koleksi buku, tapi juga kekurangan informasi pengembangan koleksi bahan pustaka. Dengan adanya layanan kerjasama silang layan ini, kami sangat beruntung mendapat pengetahuan baru,” katanya. Ugas berharap, program silang layan tidak hanya dilaunching dan dilaksanakan tahun 2016 saja, tapi setiap tahun. Dengan begitu semua perpustakaan dan TBM mendapat layanan silang layang dari BPAD Banten. “Gerakan Banten membaca sangat efektif mengurangi? angka buta huruf. Kami harapkan perpustakaan daerah secara berkelanjutan membentuk jaringan perpustakaan hingga ke pelosok desa,” katanya.( Apri)

5



RAPBD 2017 Pemprov Banten Disetujui

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10,701 Triliun menjadi Peraturan Daerah, di ruang rapat paripurna DPRD Banten, KP3B Curug – Kota Serang, Kamis (08/12/2016). Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Banten Nata Irawan, S.H., M.Si, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Banten yang telah memberikan perhatian besar terhadap RAPBD Banten 2017. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Banten akan segera menyampaikan dokumen APBD Banten kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. “Berbagai kendala dan dinamika kita alami dalam proses penyusunan Raperda APBD Tahun 2017 ini, yang menghiasi kinerja kita bersama untuk mewujudkan kualitas pembangunan Provinsi Banten di tahun 2017 yang lebih baik,” ujar Plt. Gubernur. Plt. Gubernur juga menjelaskan bahwa rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan postur dengan adanya usulan melalui nota komisi dan dinamika dalam pembahasan, sehingga menghasilkan persetujuan bersama. Adapun posturnya yaitu pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp. 9,790 triliun dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5,666 triliun dan dana perimbangan Rp. 4,118 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp. 10,721triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 6,892 triliun dan belanja langsung

6

sebesar Rp. 3,829 triliun. “Berdasarkan kondisi tersebut APBD tahun ang-garan 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 930,779 miliyar. Defisit ini akan ditutup dari pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa tahun 2016 sebesar Rp. 1,030 triliun,” jelas Plt. Gubernur. Plt. Gubernur berharap hasi dari penyusunan APBD 2017 ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Banten, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga Banten dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia. “Saya berharap SKPD untuk mengelola angga-

ran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sampai saat ini Pemprov Banten merupakan salah satu provinsi yang mendapat pendampingan dari KPK terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Plt. Gubernur. Plt. Gubernur mengaku bangga karena pada tahun ini Pemprov Banten telah berhasil mengawali penyusunan APBD 2017 dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Hal Ini menjadikan Pemprov Banten menjadi Pemerintah Daerah yang pertama kali dapat mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran melalui dua aplikasi yang berbeda.(helmi)

L APOR AN KHUSUS APORAN


Tangsel Dianugerahi Kota Peduli HAM Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Yasonna Laoly memberikan penghargaan kepada Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany sebagai salah satu kota di Provinsi Banten yang peduli terhadap persoalan HAM. Pasalnya, Airin di nilai mampu membina dan mengembangkan kota berpenduduk 1,4 juta jiwa dengan berbagai etnis di dalamnya ini menjadi sebuah kota yang peduli terhadap HAM. Menteri Yasonna Laoly mengatakan, pemberian penghargaan kepada Pemkot Tangsel pada peringatan hari HAM sedunia ke-68 tahun 2016 oleh pemerintah, telah di canangkan dalam Peraturan Menkumham RI nomor 11 tahun 2013 tentang kriteria Kota/Kabupaten peduli HAM dan peraturan Menkumham nomor 25 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menkumham nomor 11 tahun tahun 2013. “Dalam permenkumham itu, ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejah-

teraan, hak atas rasa aman dan hak atas perempuan,” kata Mentri di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/12). Penganugerahan kota peduli HAM yang di berikan Menkumham Yasonna Laoly tersebut, langsung di apresiasi Walikota Airin Rachmi Diany. Ia pun mendedikasikan penganugerahan penghargaan tersebut untuk seluruh masyarakat Tangsel yang baru saja merayakan HUT ke delapan kota

pemekaran tersebut. “Ini menjadi motivasi kedepan untuk mewujudkan kota peduli akan hak asasi manusia terutama di Tangsel dan umumnya di Banten,” tutur Airin. Lebih lanjut Airin mengatakan, sebagai kota peduli akan HAM, masyarakat juga harus menumbuhkan rasa kesetaraan dengan semua pihak termasuk mereka yang memiliki keterbatasan secara phisik (Difabel). Sebab, Kota Tangsel masih banyak di temukan kaum Difabel yang membutuhkan bantuan sesama. “Pada umumnya, kaum difabel memiliki kesetaraan yang sama dengan masyarakat lainnya. Di pusat pemerintahan (Puspem) juga di lengkapi sarana untuk kaum difabel,” tandas Airin. Diketahui, selain Pemkot Tangsel, sebanyak 228 Kota/Kabupaten se-Indonesia juga menerima penganugerahan Penghargaan Kota Peduli HAM. Pada kesempatan itu, Menkumham juga melakukan launching layanan online pengaduan HAM yang dikenal dengan nama SIMASA. (jan)

Tanto ‘Semprot’ Kadispenda Soal Penerimaan Pajak Reklame

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban Infeksi Mendadak (Sidak) Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), untuk mempertanyakan pendapatan Pajak Reklame (Iklan-red). Tanto mempertanyakan alasan Dispenda kenapa pajak Reklame tahun 2016 hanya mencapai Rp1 Miliar, menurutnya, Kamis (8/12). Pihaknya mengaku, hingga saat ini masih kebingungan membedakan mana perusahaan yang sudah membayar pajak dan mana yang belum membayar. Oleh karenanya, untuk mensiasati hal itu, pihaknya meminta kepada Dispenda untuk memberi tanda berupa stiker, dengan keterangan mana saja perusahaan yang sudah membayar pajak, yang dalam proses pembayaran atau yang tidak membayar pajak. “Pengawasan rutin katanya dilakukan, tetapi kok tidak ada tanda dilapangan, kalau tidak ada tanda berarti kita tidak bisa mengetahui mana yang legal dan ilegal,” tukasnya. Sehingga, dengan adanya pemberian stiker pi-

hak perusahaanpun dan masyarakat bisa ikut mengontrol pemasukan pajak, dari situ akan diketahui oknum mana yang main-main dengan pemasukan pajak. “Nah pada saat ditempel reklame tidak berizin, perusahaan juga akan tersinggung dan komplain kalau perusahaannya sudah bayar pajak, dari situ kita bisa mengetahui kebocoran pajak ada dimana,” ungkapnya. Penerimaan pajak dari reklame yang saat ini baru mencapai Rp1 Miliar, menurut Tanto, sangatlah jauh dari harapan, karena melihat potensi pajak yang sangat besar, seharusnya penerimaan pajak reklame bisa lebih besar dari itu. Padahal, pada awal-awal pelantikan Kadispenda, Tanto sudah mengintruksikan untuk dilaksanakan, hanya mungkin beda penafsiran. “Kecil sekali, seharusnya target 3x lipat dari itu, yakin kalau proses ini bisa berjalan ya, artinya pengawasan internal bisa berjalan itu bisa mencapai target,” ujarnya optimis.

Selain menyoroti pajak reklame, Tanto juga mengeluhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Pandeglang, dirinya menduga ada oknum yang main mata dengan perusahaan. “Ini baru satu hal, baru reklame, belum lagi IMB, coba lihat dijalan ada tidak yang punya plang? Tidak ada, kalau tidak percaya silahkan coba tanya ada tidak IMBnya pasti tidak ada,” keluhnya. Sementara itu, Kadispenda Tati Suagihati mengatakan, kalau target Rp1 Miliar yang diharapkan oleh Dispenda sudah melibihi dari target. Terkait target 3× lipat yang diberikan Wabup, pihaknya bisa mengupayakan, dengan syarat adanya dukungan dari berbagai pihak. “Bisa aja, yang penting masyakat harus bisa mendukung, bukan hanya kami yang bekerja keras, tetapi pengusahanya kadang susah bayar,” terangnya. Terkait perintah Wabup untuk memasang stiker, Tati mengungkapkan, kalau pihaknya sudah melakukannya, tetapi hanya pada perusahaan yang sudah membayar pajak saja. Sedangkan untuk yang belum membayar pajak, pihaknya akan memasang pada awal tahun 2017, pihaknya juga ingin dukungan dari media, ketika ada perusahaan yang belum membayar pajak agar diberitakan, tujuannya agar memberikan syok terapi pada perusahaan nakal. “Satu sisi sebagai syok terapi pada pengusaha, sisi lain sebagai media publikasi kan, agar masyarakat juga ikut mengawasi,” pungkasnya. Menurutnya, Dispenda bisa mencapai target 3x lipat, namun pihaknya masih terkendala dari wajib pajak yang minim kesadaran membayar pajak, selain dari kesadaran masyarakat, Dispenda juga terkendala dengan jumlah petugas penagihan. “Jujur kami masih kekurangan banyak orang, kalau kita berbicara petugas lapangan maka disini tidak cukup, Kasi Penagihan hanya punya staf 2 orang,” keluhnya.(jan)

7



HUT Dharmawanita Tampilkan Batik Cikadu Pandeglang Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Dharmawanita yang ke- 17 Persatuan (DWP) Kabupaten Pandeglang menampilkan Batik Cikadu yang selama ini menjadi salah satu ciri Khas Kabupaten Pandeglang, Kamis (8/12). Dalam rangkaian acara yang dilakukan di Gedung Pendopo Bupati tersebut, berbagai motif Batik Cikadu dipamerkan, selain dipamerkan, batik Cikadu juga dilombakan dengan peragaan busana yang diikuti oleh istri-isti dari anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari lingkungan Pemkab Pandeglang. Ketua DWP Kabupaten pandeglang, Neng Eha mengatakan, selain dalam rangka memperingati HUT DWP ke -17, kegiatan ini juga bertujuan sebagai media promosi Batik Cikadu kepada masyarakat luas, serta mengajarkan kepada istri para kepala SKPD keahlian untuk merias. “Merias wajah adalah kebiasaan kaum wanita umumnya, agar terlihat cantik hususnya oleh suami. Nah untuk itu dalam tatarias ini semuanya diikuti oleh perwakilan dari tiap SKPD,” katanya. Sementara tim juri Rita Indraswari yang menilai dalam acara tersebut mengatakan, pihaknya akan menilai perlombaan ini dengan tiga kategori diantaranya Keserasian busana, Body Language, dan Chatwalk. Pengunjung yang hadir saat kegiatan dilaksanakan dibuat terpukau, ketika para modeling berlengok diatas Chatwalk menggunakan Batik Cikadu. “Dari keseluruhan busana yang digunakan cukup bagus, namun ada beberapa yang busana yang tidak serasi dari peserta. Tapi itu kita kembalikan kepada selera masing–masing, dan itu akan mempengaruhi penilaian juri,” katanya. Juri lainnya yakni Ratu Tanti Damriasih mengata-

kan, rata–rata peserta yang ikut dari lomba ini sudah cukup bagus dalam melakukan tata rias. Padahal menurut Tanti, peserta yang ikut ini bukan perias profesional, namun hasil riasan nya cukup bagus. “Kami sangat kagum melihatnya, seolah sudah terbiasa. Padahal peserta ini adalah ibu–ibu perwakilan dari SKPD,”ungkapnya. Dari hasil perlombaan Busana Batik Cikadu dan

tata rias yang berhasil menyandang gelar juara pertama pada perlombaan Tata Rias di raih oleh perwakilan Diskominfo, kedua diraih oleh perwakilan Dinkes, ketiga diraih oleh perwakilan oleh Kecamatan Banjar. Sedangkan untuk Juara pertama dari Peragaan Busana Batik diraih oleh perwakilan dari PDAM, Kedua Dinsosnakertrans, dan ketiga diraih oleh Kecamatan Cimanggu. (jan)

Lebak Adakan Festival Nasi Liwet Sebanyak 600 peserta mengikuti Festival Liwet 2016 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten di Alun-alun Kota Rangkasbitung, Lebak, tepatnya di sepanjang jalan yang menghubungkan kantor Bupati Lebak dan DPRD Lebak, Minggu (11/12/2016) . Festival yang merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lebak ke 188 ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dengan tujuan menjalin silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Lebak. “Hanya untuk menjalin silaturahmi sekaligus membudayakan budaya liweut di Kabupaten Lebak,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya kepada awak media di sela-sela acara tersebut. Menurut Bupati Festival Liwet 2016 ini dibagi dalam tiga kategori, yakni tingkatan pondok pesantren, sekolah dan SKPD Pemerintah Kabupaten Lebak dengan teknis setiap peserta membawa liwet yang sudah matang dan dihias secara bersama-sama di Alun-alun Rangkasbitung.

8

“Nanti pemenangnya juga dibagi ke dalam tiga kategori, tidak ada maksud lain yang jelas untuk memberdayakan budaya liwet dan membuktikan bahwa antara pemkab dengan masyarakat tidak ada jarak,” imbuhnya.

Kabag Humas Lebak Eka Prasetiawan menambahkan, “ngaliwet” salah satu aktivitas yang sering di lakukan para santri, bukan hanya santri, nasi kastrol yang dihidangkan diatas daun pisang dengan berjejer lebih bermakna jika menikmatinya secara bersama-sama, menjadi media yang ampuh menyambung silaturahmi dengan sahabat, kerabat, handai taulan. Kabupaten Lebak sebagai daerah seribu madrasah, mendapatkan kekayaan pengetahuan yang melimpah paling tidak ada dua hal yaitu peranan budaya pesantren dan kekayaan intelektual keagamaan. Jika kekayaan ini lenyap baik seketika maupun secara perlahan kita mengalami kerugian tak terhingga. maka budaya “ngaliwet” salah satu yang kita warisi perlu dilestarikan. Dalam Festival Liwet 2016 ini hadir sejumlah artis ibu kota seperti Ozi Saputra dkk yang ikut menyemarakan dan menyantap nasi liwet bersama Bupati dan pejabat Pemkab Lebak serta ratusan masyarakat Lebak.(adi)



Pengadilan Agama Serang Adakan Sidang Terpadu Untuk Terbitkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Gratis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa di Indonesia sekarang ini terdapat sekitar 50 juta anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran. Kondisi seperti itu bisa disebabkan karena berbagai alasan, karena biaya, karena tidak memahami pentingnya akta kelahiran juga karena pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat sehingga untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya kekurangan syarat yaitu tidak ada buku nikah. Alasan yang terakhir ini sangat tinggi di Indonesia khususnya di Provinsi Banten. “Dikabupaten Serang saja ungkap ada terdapat sekitar 15.000 pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah. Hal ini disebabkan karena pernikahan mereka yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan dalih yang penting sah menurut agama, sehingga tidak mau mencatatkan pada pegawai pencatat nikah KUA kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan tersebut,:”ujar Kepala Kementrian Agama Kabupaten Serang, Drs. H. Abdurroup, M.Si Sementara itu, menurut Abdurroup dari penjelasan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Serang ada sekitar 120.000 orang baik anak-anak maupun dewasa di Kabupaten Serang yang tidak memiliki akta kelahiran. “Kondisi ini tengah disisir habis sedikit demi sedikit masyarakat diminta untuk segera mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya terutama yang berumur di bawah 18 tahun sesuai persyaratan yang ditentukan yaitu fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, atau jika tidak punya akta nikah maka gantinya dengan Penetapan Pengadilan Agama,”katanya. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.Si Selaku Ketua Pengadilan Agama Serang, yang baru dilantik akhir Agustus 2016 yang lalu, menegaskan bahwa lembaganya kini sedang getol-getolnya melayani masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak memiliki akta nikah untuk diisbatkan (disyahkan) perkawinannya itu melalui kegiatan sidang terpadu. Ketua Pengadilan Agama Serang yang asli putra Banten (kelahiran Tangerang) ini di akhir tahun 2016 ini hampir setiap hari Jum’at mengadakan sidang keliling melayani masyarakat untuk diisbatkan perkawinannya. Sidang keliling, merupakan pelayan jemput bola, Majlis Hakim Pengadilan Agama Serang yang turun ke desadesa bersama timnya melakukan persidangan. Menurut Dalih, Ditahun 2016 sudah sekitar 600 pasangan suami isteri yang diisbatkan pernikahannya untuk mendapatkan akta nikah dari KUA Kecamatan tempat tinggalnya. “Penetapan Pengadilan Agama dan Akta nikah yang dikeluarkan karena isbat nikah tersebut diperlukan mereka untuk mengurus akta kelahiran anak, untuk membuat paspor dalam rangka pergi haji dan umrah, untuk mendapatkan hak waris, untuk mendapatkan harta gono-gini, untuk taspen, untuk mengambil simpanan uang di Bank dan lain sebagainya,”ungkap Abdurroup. Ada hal yang menarik dan memudahkan bagi masyarakat, tegas Ketua PA ini, bahwa sidang keliling seperti itu dapat dilaksanakan secara terpadu bersama antara Pengadilan Agama dengan Kementrian Agama, dalam hal ini KUA Kecamatan setempat, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indone-

sia. “Hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling, Pengadilan negeri, Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran,”tegasnya. Ia menambahkan, di Kabupaten Serang, barubaru ini telah digelar sidang terpadu, di kecamatan Pabuaran. Sebanyak 31 pasang suami isteri dari satu desa saja, yaitu Desa Tanjungsari. Usai bersidang masyarakat langsung hari itu juga menerima salinan penetapan pengadilan, dan hari itu juga dikeluarkan 31 akta perkawinan atau buku nikah serta hari itu juga diterbitkan 82 lembar akta kelahiran anak. Sebagai panitia pelaksana dalam kegiatan yang digelar pada hari Jum’at

tanggal 25 November 2016 di aula kantor Desa Tanjungsari itu adalah para Mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (SMHB) yang tengah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (Kulkerta) di Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Dalam keterangannya di hadapan para wartawan, usai membuka kegiatan sidang terpadu itu, Dalih Effendy, mengungkapan pihaknya akan mengadakan kerja sama (MOU) dengan Pemda Kabupaten dan Kota Serang, Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota Serang, dan Kementrian Agama Kabupaten dan kota Serang dengan seluruh KUA-nya seKabupaten dan seKota Serang, untuk menyisir habis masyarakat yang belum mempunyai akta nikah dan akta kelahiran mulai tahun 2017 hingga seterusnya. Pelayanan terpadu seperti yang sudah dimulai di Kecamatan Pabuaran itu akan diupayakan masyarakat dilayani secara gratis, Sidang isbatnya gratis, dapat Buku Nikah gratis dan dapat Akta Kelahiran Anak juga secara gratis. “Menurut penjelasan Camat Kecamatan Pabuaran, jika diperlukan biaya dalam kegiatan sidang terpadu seperti itu maka dapat dibiayai oleh APBD Pemda Kabupaten Serang baik pada anggaran kegiatan satuan kerja seperti Dinas Sosial, Dinas Keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan, maupun anggaran pos bantuan dana hibah, juga bisa menggunakan dana Desa yang pemerintah pusat telah berjanji akan meningkatkan pada tahun 2017 mendatang dengan mekanisme yang diatur dalam penggunaan dana dana tersebut,” Abdurroup. Mengakhiri, penjelasannya, Ketua PA Serang, berharap kepada masyarakat Banten, khususnya warga masyarakat Kabupaten dan Kota Serang yang tidak memiiki buku nikah dan akta kelahiran anak anaknya agar segera melaporkan kepada kepala desanya masing-masing untuk diteruskan kepada kecamtan dan KUA Kecamatan masingmasing untuk kemudian diolah data tersebut dan dikoordinasikan dengan Pengadilan Agama Serang untuk dijadwalkan kegiatan sidang terpadu dapat terlaksana sesuai perencanaan. (Haris/Apri)

9

PENDIDIKAN


Presiden Jokowi Belum Beri Sinyal UN Dihapuskan Pemerintah masih mempertimbangkan usulan moratorium ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah menengah. Hal itu menjadi keputusan rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah menginginkan ada kajian dalam terkait moratorium UN. “Usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi diminta kaji ulang,” kata Wapres di Jakarta. Menurut JK ada pendapat bahwa UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. “Tanpa UN, tidak ada acuan pendidikan antar daerah, dan akan sulit sekali kita mendorong pendidikan,” katanya. Selain itu, lanjutnya, UN bisa menjadi pembanding pendidikan antar negara. Karena hampir semua negara di Asia masih menerapkan UN. Termasuk di antaranya Korea, India dan Tiongkok. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy enggan berkomentar banyak terkait hasil rapat bersama Presiden Joko Widodo tersebut. Menurut Muhadjir, pada rapat tersebut belum ada keputusan terkait soal moratorium UN yang merupakan gagasannya itu. “Sabar, pada rapat tadi belum ada keputusan. Nanti ada waktunya,” ujar Muhadjir Effendy.

Rapat Kerja Komisi X DPR dan Mendikbud Bahas Moratorium Ujian Nasional

Rapat kerja (raker) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Kamis (1/12/2016) membahas rencana moratorium Ujian Nasional (UN). Raker yang digelar di Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I Jakarta tersebut dipimpin Teuku Riefky Harsya, dan dimulai pukul 15.15 WIB. Mendikbud memaparkan rencana Pemerintah melakukan moratorium UN pada tahun 2017 mendatang. Dalam paparannya, Mendikbud menyampaikan rencana pemerintah untuk mendorong pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai metode evaluasi capaian belajar siswa menggantikan UN. Dijelaskannya bahwa sejak tahun 2015, UN tidak lagi dijadikan penentu kelulusan peserta didik.

10

"UN tidak dijadikan alat penentu kelulusan dan hanya untuk pemetaan. Berdasarkan hasil UN tiga tahun terakhir kami sudah memperoleh peta kualitas pendidikan di Indonesia, jadi pemetaan tidak perlu setiap tahun diadakan," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut. Pada tahun 2017 mendatang, Kemendikbud mendorong terlaksananya USBN yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan/sekolah dengan mengacu pada standar nasional. Nantinya, ujar Mendikbud, kelulusan siswa akan ditentukan oleh tiap-tiap sekolah dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Standar tersebut merupakan hasil kajian yang telah disesuaikan dengan hasil pemetaan yang diperoleh dari UN di tahun-tahun sebelumnya. Moratorium UN, menurut Mendikbud, merupa-

kan langkah pemerintah dalam melaksanakan Nawa Cita. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji untuk melakukan evaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya UN. Menjawab kekhawatiran yang timbul di masyarakat terkait standar mutu pendidikan nasional, Mendikbud menyampaikan bahwa standar nasional pendidikan tetap dilaksanakan, tetapi kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang. "Nantinya pelaksa-naan USBN akan lebih memberdayakan guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)," kata Muhadjir. Hampir semua anggota Komisi X yang hadir dalam raker tersebut menyetujui rencana moratorium UN. Sejumlah anggota legislatif tersebut lebih menyoroti kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam masa transisi moratorium UN dan masalah anggaran yang sudah dialokasikan untuk UN. Anggota Komisi X Wayan Koster setuju dengan moratorium UN, karena menggunakan UN sebagai penentu kelulusan melanggar UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional. Namun Wayan mengingatkan Pemerintah untuk menyusun sistem evaluasi yang berjenjang. "Harus ada evaluasi pendidikan secara nasional yang berjenjang, alat ukurnya apa untuk mutu pendidikan?" tanya anggota Komisi X dari Bali tersebut. Popong Otje Djundjunan, anggota Komisi X yang lain juga mendukung moratorium UN. Lebih jauh, wanita yang akrab dipanggil Ceu Popong tersebut mengingatkan dua hal: pengalihan anggaran UN harus tepat, dan moratorium UN harus sudah dikaji secara akademis. "Jadi mengembalikan evaluasi peserta didik ke pendidik sudah sesuai undang-undang, sekarang pengalihan anggaran UN yang sudah ditetapkan ini harus tepat," ujar Ceu Popong.

PENDIDIKAN


SMAIT RJ Optimistis Lolos ke Final OIC

Sebagai satu-satunya sekolah yang mewakili Kota Cilegon dalam Olimpiade Indonesia Cerdas (OIC) season 4, SMA Islam Terpadu (IT) Raudhatul Jannah (RJ) Cilegon yang diwakili Dinda Mahar, Qonita Zulfa Rahmawati, dan Rani Nuraini, optimis bisa membawa nama baik Cilegon menuju puncak prestasi. “Alhamdulillah, dalam OIC season 4, SMAIT RJ bisa lolos sampai perempat final melawan dan menang melawan SMAN 8 Bandung serta SMAN 1 Bangkalan Madura untuk masuk ke semifinal,” ujar Kepala SMAIT RJ Didi Kurniawan kepada Banten Raya, kemarin. Didi menceritakan, ketika babak perempat final OIC ditayangkan di Rajawali Televisi (RTV), Jumat (9/12) malam, SMAIT RJ menggelar acara nonton bareng seluruh warga sekolah dan mengundang Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi dan Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman.”Karena berhalangan, pak Wali diwakilkan oleh kepala Dinas

Pendidikan (Dindik) Cilegon Bapak Muhtar Gozali,” katanya. Tujuan nonton bareng, lanjut Didi, adalah untuk memberikan motivasi kepada seluruh siswa agar dapat lebih terpacu dalam mengejar prestasi seperti apa yang telah dicapai Dinda Mahar, Qonita Zulfa Rahmawati, dan Rani Nuraini dalam OIC season 4. “Kami pihak sekolah juga memberikan penghargaan kepada seluruh murid kami yang telah meraih prestasi di tingkat nasional dalam ajang OIC berupa beasiswa dan voucher Bank Muamalat. Guru yang telah membinanya juga kami berikan penghargaan,” tuturnya. Nazarudin, pembina siswa yang mengikuti OIC mengatakan, perjuangan SMAIT RJ untuk meraih tempat di semifinal OIC season 4 lebih sulit jika dibandingkan saat SMAIT RJ mengikuti OIC season 2 lalu. “Untuk menuju babak penyisihan nasional atau

perempat final situasinya lebih kompetitif. Bahkan sekolah unggulan di tingkat Jabodetabek sudah tumbang lebih awal. Dari 200 sekolah yang mendaftar hanya 4 sekolah yang lolos termasuk SMAIT RJ. Bahkan SMAIT RJ mampu menjungkalkan juara OIC season 3 yaitu SMAN 2 Depok,” ungkapnya. Di semifinal, lanjut Nazarudin, SMAIT RJ akan bertemu SMAN 8 Bandung dan SMA Kesatuan Bangsa Yogjakarta yang akan ditayangkan di RTV pada Jumat (16/12) pukul 18.00 WIB. “Kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat Cilegon agar kami bisa lolos ke final OIC season 4,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dindik Cilegon Muhtar Gozali memberikan apresiasi atas pencapaian SMAIT RJ dalam OIC season 4. ”Saya bangga SMAIT RJ telah membawa nama baik Kota Cilegon dan juga Banten ke tingkat nasional. Insya Allah, akan terus kami dukung agar menjadi juara,” katanya.

11

ADVERTORIAL


DINAS PERHUBUNGAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN

Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Iuran Kehutanan (Wasganis dan Ganis PHPL) MEKANISME SIPUHH ONLINE Hutan indonesia adalah salah satu hutan terbesar di dunia yang mempunyai peran besar dalam ekosistem bumi, sebagai hutan hujan tropis. Hutan Indonesia sesungguhnya berpotensi mensejahterakan bangsa, salah satunya adalah hasil hutan berupa kayu yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena nilai ekonomi yang sangat besar dari nilai hutan kita, maka berbagai pihak ingin memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan, termasuk para Illegal logger atau para penjarah hutan. Untuk melindungi hutan dari perambahan, penjarahan serta perusakan lainnya, pemerintah menempuh berbagai cara, tujuannya tentu saja agar hutan kita tetap lestari dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Beberapa peraturan yang ditujukan untuk melindungi hutan agar tetap lestari serta menjamin penerimaan negara serta legalitas hasil hutan telah dikeluarkan, antara lain adalah Permenhut No. P.42/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Penatausaha-an Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi dan P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dimana peratu-ran ini berlaku 1 Januari 2016. Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 208.161,27 Ha, yang terdiri dari Hutan Produksi seluas ± 70,797.58 Ha atau sebesar 34.01%, Hutan Lindung seluas ± 9,471.39 Ha atau sebesar 4.55%, serta Hutan Konservasi seluas ± 127,892.30 Ha atau sebesar 61.44%. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran,

12

serta pengolahan hasil hutan. Penatausahaan hasil hutan di Indonesia belum tertata dengan baik dan pelaksanaannya oleh petugas di daerah asal dan tujuan peredaran kayu masih belum mampu menja-min kelestarian hutan dan penerimaan negara atas hasil hutan secara optimal. Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk menjamin semua hasil hutan yang dimanfaatkan atau dipungut berdasar-kan izin/hak kelola sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk menjamin legalitas dan ketertiban pere-daran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi. Dalam rangka memperbaiki Tata Kelola Kehuta-nan pemerintah telah melakukan

perubahan kebijakan dalam Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dari Official Assessment secara manual menjadi Self Assessment secara elektronik melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan secara online (SI-PUHH). Self Assessment pada intinya adalah memberi tanggungjawab kepada pemegang izin secara mandiri untuk merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan membayar PNBP kepada negara pada kegiatan pemanfaatan hutan. Implementasi SIPUHH Berbasis Teknologi Informasi (Online) diberlakukan bagi seluruh stakeholder yang terkait langsung dan terikat dengan kegiatan penatausahaan, meliputi seluruh Instansi Kehutanan baik Pusat (Kementerian Kehutanan) maupun Daerah (Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Urusan Kehutanan) serta pelaku usaha di bidang Kehutanan (pemegang Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK dan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/IUIPHHK). Sistem Informasi yang dimaksud adalah program aplikasi komputer berbasis WebServer (Web Based) yang dioperasikan melalui sistem jaringan komputer baik lokal (local area network/LAN) maupun global (Internet) yang disusun dan dibangun mengacu pada sistem sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KptsII/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan. SIPUHH sebagai suatu sistem yang bersifat nasional dan melibatkan beberapa stakeholder’s kehutanan memerlukan suatu pengawasan untuk memastikan sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan transparan. Prinsip yang penting dalam perubahan paradigma penatausahaan hasil hutan yaitu mengu-rangi peran/unsur manusia dalam proses verifikasi/validasi dan digantikan dengan sistem elektronik berbasis teknologi informasi melalui pengembangan SI-PUHH Online , antara lain berupa:

ADVERTORIAL

1. Pengendalian prosedur dilakukan oleh sistem. 2. Pencatatan/dokumentasi berupa input, pengolahan, penyimpanan dan didistribusi data dilakukan oleh sistem. 3. Verifikasi kesesuaian data maupun validasi proses dilakukan oleh sistem. 4. Pengelolaan dan distribusi data kepada seluruh stakeholder dilakukan melalui sistem secara realtime. 5. Identitas kayu berupa ID barcode.

Menyikapi hal tersebut Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan hutan secara lestari. Untuk melaksanakan tugas sebagai PUHH, harus didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Termasuk pembinaan tentang berbagai ketentuan mengenai PUHH kayu, mengingat ketentuannya berkembang dinamis. Implementasi SI-PUHH Online ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya baik bagi pemerintah maupun unit usaha, Bagi dunia Usaha dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan penerbitan dokumen pengangkutan atau peredaran Hasil Hutan, memberikan kepastian hukum terhadap hasil hutan yang diproduksi karena dapat dibuktikan legalitasnya melalui sistem lacak balak atau Chain of Custody (CoC). Sistem Informasi SI-PUHH Online ini melibatkan semua pihak terkait, pelaku usaha di bidang kehutanan serta petugas instansi kehutanan dipusat maupun di daerah.

1. Beberapa tahapan/proses PUHH yang sebelumnya dilakukan secara official assessment dan diganti dengan mekanisme SI-PUHH Online antara lain : a. Prosedur pengesahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). b. Prosedur pengangkutan kayu bulat. c. Prosedur pemeriksaan penerimaan kayu bulat 2. Berdasarkan Peraturan Menteri LH dan Kehutanan nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 dan P.42/MenLHK-Setjen/2015 Penatausahaan Hasil Hutan yang sudah wajib menggunakan SIPUHH adalah seluruh pemegang izin industri primer untuk seluruh sortimen kayu yang pelaksanaannya dimulai dari pelaksanaan cruising (e-LHC) sampai dengan pelaporan dengan label barcode dimulai sejak pohon mulai berdiri (cruising). 3. Dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akurasi pembayaran PNBP, maka SI-PUHH Online terkoneksi dengan Sistem Informasi PNBP On-


line (SIMPONI), sebagai berikut: a. Berdasarkan LHC, SI-PUHH Online melakukan perhitungan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau PNT. b. Hasil perhitungan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau PNT dari SI-PUHH Online menjadi data input pada SIMPONI. c. Atas dasar input kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau PNT dari SI-PUHH Online, selanjutnya SIMPONI menerbitkan tagihan yang secara otomasis dikirim ke pemegang izin. d. Dalam hal pemegang izin telah melakukan pembayaran PSDH, DR dan/atau PNT, SIMPONI melakukan verifikasi dan hasilnya menjadi data input pada SI-PUHH Online. e. Atas dasar data dari SIMPONI, SI-PUHH Online memproses kayu pada LHP yang berasal dari LHC yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/ atau PNT ke dalam data persediaan. 4. Penerbitan Dokumen Angkutan : 1. Dokumen angkutan diterbitkan secara self assessment melalui SI-PUHH Online oleh GANISPHPL dalam bentuk Surat Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang berlaku untuk kayu bulat dan kayu olahan (gergajian, veneer dan serpih) 2. Pengadaan blanko dalam penerbitan dokumen angkutan sudah berbentuk dokumen elektronik yang disediakan oleh SIPUHH (e-SKSHHK) 3. Penerbitan dokumen angkutan melalui SIPUHH dalam bentuk paperless didistribusikan secara realtime oleh SIPUHH. 4. Atas dasar rencana pengangkutan yang dibuat, sistem melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kayu yang diangkut berasal dari LHP sah. 5. Atas dasar hasil verifikasi/validasi, sistem memberikan output berupa DKB sebagai dasar penerbitan SKSKB dan secara otomatis tercatat sebagai data pengurangan terhadap persediaan kayu bulat di pengirim. 6. Pemeriksaan penerimaan kayu di tempat tujuan dilaksanakan oleh : a. Pemeriksaan penerimaan kayu di tempat tujuan (industri primer/TPT-KB) dilakukan secara self assessment oleh GANISPHPL. b. GANISPHPL melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya diupload ke SI-PUHH Online.

c. Atas dasar hasil pemeriksaan GANISPHPL, sistem melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kayu yang diterima telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya. d. Atas dasar hasil verifikasi/validasi, sistem memberikan output berupa BAP dan DPKB serta secara otomatis memasukan data pengangkutan ke dalam persediaan di penerima. 7. Penerbitan Dokumen Angkutan Lanjutan melalui SIPUHH Online adalah sebagaimana berikut: a. Dokumen angkutan lanjutan dari TPT-KB/Industri primer diterbitkan secara self assessment oleh GANISPHPL yang ditugaskan sebagai penerbit FA-KB melalui SI-PUHH Online. b. Atas dasar rencana pengangkutan, sistem melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kayu yang diangkut berasal dari berasal dari dokumen angkutan sebelumnya yang sudah diverifikasi dan tercatat dalam data persediaan. c. Atas dasar hasil verifikasi/validasi, sistem memberikan output berupa DKB sebagai dasar penerbitan FA-KB dan secara otomatis tercatat sebagai data pengurangan terhadap persediaan kayu bulat di pengirim. 8. Pelaporan dilakukan berdasarkan yakni : a. Atas dasar seluruh data transaksi PUHH yang terekam dalam SI-PUHH Online, sistem secara otomatis membuat laporan berupa Laporan Produksi Kayu Bulat, Laporan Angkutan Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Kayu Bulat. b. Laporan PUHH didistribusikan ke masing-masing pengguna yaitu pemegang izin, KPH, Balai, Dinas Provinsi, dan Direktorat Jenderal dan dapat diakses secara realtime. c. Pemegang izin selain IUPHHK-HA menyampaikan data produksi dan pengangkutan hasil hutan kayu melalui SI-PUHH d. Pemegang izin industri primer/terpadu menyampaikan data produksi dan pengangkutan kayu olahan melalui SI-PUHH 9. Untuk mendukung terselenggaranya SI PUHH Online , Direktorat Jenderal membangun / mengembangkan sistem ser ta memfasilitasi dalam penyediaan sarana/prasarana dan SDM serta kelembagaan, meliputi : a. Pusat : Administrator dan Operator pada Direktorat Jendderal. b. Dinas Provinsi : Operator pada Dinas Provinsi c. KPH : Operator pada KPH. d. UPT Pusat di daerah : Operator pada Balai e. Pemegang izin : Operator pada IUPHHK/IPHHK/IPK/IPPKH/ISL 10. Pengawasan a. Monitoring dan pengendalian dilakukan oleh KPH, Balai, Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal melalui SI-PUHH Online. b. Dilakukan post audit berdasarkan data dan informasi awal yang diperoleh dari hasil monitoring dan pengendalian yang dilakukan melalui SI-PUHH Online sebagai sistem peringatan dini (early warning system). 11. Mekanisme SIPUHH Online mulai berlaku 1 Januari 2016 dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Banten berjumlah 157 perusahaan. Hal ini menyebabkan masih banyaknya di wilayah Provinsi Banten yang belum memahami Penatausahaan Hasil Hutan melalui aplikasi SIPUHH Online. Untuk itu masih diperlukan Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Iuran Kehutanan (Wasganis dan Ganis PHPL). (ADV)

13

PARLEMEN


Kesetiakawanan Sosial Secara Nasional Perlu Dibangkitkan

Kesetiakawanan sosial secara nasional perlu dibangkitkan kembali mengingat dinamika bangsa dan negara akhir-akhir ini semakin meningkat yang dikhawatirkan membuat kepedulian dengan sesama menurun. “Makin jauhnya nilai keadilan, konflik suku, antar ras dan agama, kesenjangan ekonomi serta berbagai masalah sosial lainnya menunjukan bahwa refleksi kesetiakawanan sosial kian menjadi isu nasional,” ungkap Sekda Banten Drs. H. Ranta Soeharta, M.M, pada acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Provinsi Banten, di Markas Group 1 Kopasus, Taktakan - Kota Serang, Rabu (07/12/2016). Pada kesempatan tersebut, Sekda mengatakan bahwa kesenjangan-kesenjangan tersebut telah mengikis rasa kesetiakawanan yang ada dan mengurangi semangat nasionalisme pada diri masyarakat Indonesia. “Untuk mengatasi masalah ini, maka rasa nasionalisme harus dikembalikan pada diri masyarakat dengan mengingatkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi jati diri bangsa,” ucap Sekda. Menurut Sekda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sangat konsen terhadap keberadaan data khususnya data kemiskinan dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemiskinan sebagai akar masalah dari timbulnya permasalahan

14

kesejahteraan sosial dan merupakan masalah yang menjadi tantangan kita bersama untuk segera ditanggulangi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Ino S Rawita menyebutkan, telah banyak program yang dilaksanakan Pemprov Banten sebagai wujud sinergitas keterpaduan program pusat dan daerah untuk bidang kesejahteraan sosial. “Jamsosratu yang merupakan replikasi program PKH Kemensos. Bansos dari APBD serta dari dunia usaha melalui forum Coorporate Sosial Responsibility (CSR)”, kata Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial Banten juga menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan peran potensi dan sumber kesejahteraan, khususnya TKSK, pendamping PKH, pendamping Jamsosratu dan lainnya,

Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran untuk TKSK sebesar Rp.1 juta perbulan serta dana operasional Rp. 1 juta pertahun. Untuk pen-damping Jamsosratu dialokasikan Rp. 1,5 juta perbulan dan operasional Rp. 2 juta pertahun. Pada tahun ini Pemprov melalui Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi kendaraan operasional roda dua kepada TKSK, “Kita sudah anggarkan juga untuk pendamping program lanjut usia, fakir miskin dan pendamping program orang disabilitas yaitu Rp. 500 ribu perbulan. Kita juga terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada karang taruna, Tagana, pekerja sosial masyarakat dan relawan sosial lainnya”, sebut Kepala Dinas Sosial. (Helmi)

PARLEMEN


Korem 064/MY Selenggarakan Pembinaan Generasi Muda KBT dan Masyarakat Korem 064/MY selenggarakan kegiatan pembinaan generasi muda KBT dan masyarakat bertempat di Gor Maulana Yusuf, Kamis (8/ 12).Dalam acara tersebut dihadiri olehKasi Ter Rem 064/MY, Letkol Czi Anang R dan Mayor Inf Sunardi (dari Ster Mabes TNI), Para Dan/ Kasatbalak Rem 064/MY, Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Jajaran Korem 064/MY, para generasi muda KBT dan perwakilan masyarakat se-wilayah Provinsi Banten. Dalam amanatnya Danrem 064/MY Kolonel Inf Wirana Prasetya Budi, S.E. yang dibacakan oleh Kasiter Rem 064/MY Letnan Kolonel Arh Syafa Susanto menyampaikan bahwa keluarga besar TNI dan generasi muda ada tugas dan tanggung jawab mulia yang menuntut kerelaan, kesungguhan dan dedikasi yang tinggi untuk turut serta memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa, karena hal itu merupakan modal utama dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah ini. “Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengabdian harus menjadi komitmen yang kuat di dalam hati sanubari setiap keluarga besar TNI dan generasi muda,” jelasnya. Menyikapi dinamika bangsa yang sedang berlangsung saat ini, menurut Letnan Kolonel Arh Syafa Susanto kita tidak boleh terombang ambing dan terseret keluar dari jati diri TNI yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau individu. “Keluarga besar TNI dan generasi muda harus tetap menjadi unsure pemersatu bagi seluruh komponen bangsa Indonesia,” tandasnya.

Ditambahkannya, keluarga besar TNI dan generasi muda agar terus berbenah diri agar tetap eksis dan mampu berperan aktif dalam semua aspek pembangunan bangsa kedepan. Sebagai narasumber pada pelaksanaan pembinaan tersebut Kabag Kesbangpol Provinsi

Banten , Dra. Adolpina Novelis Katemba memberikan materi tentang Wawasan Kebangsaan dan Kasi Intel Rem 064/MY, Letkol Arh Antonius Andre Wira K,S.AP memberikan materi tentang Pertahanan Negara. (Haris/Penrem 064/MY)

15

ADVERTORIAL Aktualisasi Keteladanan Nabi Muhammad Untuk Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Umat EDISI 13/I Minggu ke III Desember 2016

NABI Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang “dilantik” Allah SWT menjadi rasul-Nya untuk menjadi teladan terbaik (role model) bagi kehidupan manusia. Dalam memaknai maulid (hari kelahiran) beliau, yang terpenting bukan upacaranya karena itu hanya “bungkus” belaka, melainkan spirit dan substansi pencerahan moral, mental, dan spiritual beliau sebagai pemimpin teladan sepanjang masa. Memperingati maulid Nabi juga bukan untuk mengultuskan beliau, karena pengultusan itu dilarang, melainkan menumbuhkan rasa cinta kepadanya dalam rangka meneguhkan spirit dan komitmen spiritual. Dengan cinta Nabi, umat Islam memiliki apresiasi tinggi untuk selalu meneladani dan memperjuangkan visi dan misi profetiknya, yaitu membumikan Islam rahmatan lil rahmatan lil alamin (Islam sebagai rahmat bagi semesta raya). Agenda utama kenabiannya adalah meluruskan akidah masyarakatnya yang rusak dan memperbaiki akhlak kaumnya yang sudah biadab. Keteladanan profetik Nabi dapat ditelusuri dari sirah beliau (perjalanan hidup dan rekam jejaknya), sejak lahir hingga diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebagai pemimpin umat dan dunia, jejak rekam moral beliau sangat jelas. Demikian cuplikan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2016, digelar oleh Pemerintah Provinsi Banten, di Masjid Raya AlBantani, kawasan KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (9/12). dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan ratusan masyarakat Banten. Mengambil tema “Aktualisasi Teladan Rasulallah SAW dalam Menjaga keutuhan NKRI.” Acara yang tadinya akan dihadiri oleh PLT Gubernur Banten, Nata Irawan. Akan tetapi karena kesibukannya, acara tersebut diwakili oleh Asda II Setda Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati.

16

Dalam sambutannya Eneng Nurcahyati mengatakan, “Nabi Muhammad SAW merupakan contoh keteladanan untuk segala hal, untuk itu sangat tepat jika keteladanan Rasulullah diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan kualitas masyarakat. “Keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan ahlaknya, bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktifitas organisasi, pemerintahan, dan dalam aspek kehidupan lainnya,” papar Eneng. Menurut Eneng, perlunya mencontoh sekaligus menerapkan keteladanan yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar Provinsi Banten bisa menjadi Provinsi terbaik di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Selain itu, Provinsi Banten bisa menjadi Provinsi yang berkah, aman, dan penuh dengan kesejahteraan,” harapnya Mewakili Plt Gubernur Banten, Nata Irawan, Eneng mengapresiasi acara peringatan hari besar

Islam, karena selain sebagai ajang silaturahmi, dapat juga memperkaya khazanah ke-Islaman aparatur pemerintah dan masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Dengan kayanya khazanah ke-Islaman yang dimiliki oleh para aparatur negara dan masyarakat, cita-cita Banten untuk maju berlandaskan Iman dan Taqwa akan semakin mudah terwujud, demi kesejahteraan yang merata buat seluruh masyarakat Banten. Begitu juga memupuk persaudaraan sangat penting, agar dapat menjaga keutuhan NKRI, supaya tidak mudah terpecah belah oleh issu-issu yang merusak ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Beberapa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, menurutnya bukan hanya sekedar masalah yang menyangkut materi, tapi karena adanya permasalahan lainnya yang menyangkut keimanan, namun semua itu harus segera diatasi bersama, dengan cara meningkatkan iman dan taqwa sesuai dengan pedoman Nabi Muhammad SAW. Hal senada juga diungkapkan oleh K.H Zuhri Yaqub, (PWNU Jakarta). Beliau memberikan tausyia mengenai pentingnya menjaga persaudaraan seiman, seumat, sebangsa dan bernegara. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang abadi dari zaman ke zaman. “Nabi Muhammad SAW akan selalu ada dalam kehidupan setiap muslim, karena Allah sudah menyatakan, “buat kamu, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, contoh yang baik, bukan hanya untuk Kiai, Ulama atau Pemerintah, tapi semua orang bisa mengambil keteladanan Nabi Muhammad,” tuturnya. “Apa yang berlaku pada manusia biasa, berlaku juga pada Nabi. Sakit, terluka, dihina, semuanya dialami oleh Nabi. Orang munafik pun dihadapi oleh Nabi, namun dengan penuh ketenangan dan cerminan akhlak yang mulia, beliau bisa menyikapinya,” jelasnya. Menurut K.H. Zuhri, keteladanan Nabi Muhammad SAW, bisa menjadi pijakan untuk membangun Banten. Karena menurutnya, pijakan-pijakan tersebut sangat relevan dan tepat dilakukan oleh para pemangku kebijakan dan oleh seluruh elemen masyarakat di Provinsi Banten, sesuai dengan apa yang dicita-citakan para Pendiri Provinsi Banten, dan semua itu sudah diajarkan oleh Nabi. Beberapa pijakan tersebut diantaranya, quwwatul akidah, quwwatul ibadah, quwwatul ilmi, dan quwwatul ukhuwah. (ADV)

POLHUKAM


Pemkab Pandeglang Beri Sanksi Oknum Patok Ambulans Rp1 Juta

Pemkab Pandeglang melalui Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan (Pemkesra) Ida Novaida memastikan pihaknya akan memberikan sanksi kepada oknum yang mematok harga ambulans yang mencapai Rp1 juta di Puskesmas Cadasari yang dianggap terlalu besar oleh masyarakat. Menurut Ida, untuk biaya ambulans itu sudah ada peraturan daerah (Perda). Maka dari itu pihaknya akan menghitung terlebih dulu sebelum melakukan tindakan kepada pihak puskesmas Cadasari tersebut. Supaya ia juga mendapatkan kejelasan yang pasti dan terang benderang. “Untuk mamastikan biayanya mencapai Rp. 1 juta atau tidak, kami akan menghitung terlebih dulu yang disesuaikan Perda yang berlaku. Apakah memang angkanya mencapai segitu atau tidak, jika memang angkanya melebihi hitungan yang semestinya berarti itu tindakan oknum,” kata Ida saat ditemui Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (6/12). Menurutnya, hitung-hitunganya itu sangat jelas sudah ada didalam Perda. Ia juga menegaskan, jika memang biaya yang dipinta oleh pihak puskesmas Cadasari melebihi ketentuan yang berlaku, ia tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi. Karena kata dia, perbuatan itu sangat tidak baik. “Pasti ada sanksilah, nanti kami serahkan kepada pimpinannya (kepala puskesmas,red) karena dalam aturan kepegawaian itu berjenjang sanksisanksinya. Ya, memang seharusnya informasi Perda itu juga dipang-pang di papan informasi supaya masyarkat tahu. Kedepannya saya akan upayakan setiap puskesmas harus memangpangnya,” imbuhnya. Sementara, Pelaksana Jabatan (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ferry Hasanudin me-

ngatakan, awalnya pihaknya sudah menjadwalkan untuk menyantroni puskesmas Cadasari agar bisa memastikan kebenarannya. Akan tetapi hal itu tidak jadi dilakukan karena waktunya tidak terkejar. “Kami juga harus melakukan kroscek terlebih dulu kepada yang bersangkutan, karena biaya untuk ambulans itu ada Perdanya. Mungkin, jarak Cikeusik itu hampir 76 KM dari Pandeglang dan untuk kepastian jatuh biayanya berapa nanti kami

akan memastikan kepada yang bersangkutan,” imbuhnya. Katanya, jika memang pebiayaan yang dipinta itu tidak sesuai Perda yang berlaku, tindakan yang akan dilakukan Pemkab Pandeglang akan melakukan peneguran secara tegas. “Pasti kami akan melakukan teguran dan mengingatkan yang bersangkutan, akan tetapi kepastiannya kami akan melakukan kroscek kebenarannya dulu,” katanya.(Sunani)

17


POLHUKAM

Januari 2017, Menhub Budi Karya Pastikan Terminal di Banten Diambil Alih Pemerintah Pusat

Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi memastikan pengambilalihan Terminal Tipe A oleh pemerintah pusat. Hal itu ditegaskan Menhub saat melakukan tinjauan ke Pelabuhan Merak, Pada Hari Senin Kemarin. Dengan demikian terminal tipe A di Banten yang saat ini dikelola Pemda akan diambil alih pusat. “Efektif Januari tahun 2017, ya dipastikan berjalan,” ujar Budi Karya kepada wartawan. Kata dia, pengambilalihan terminal itu merupakan sebagai langkah perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Kata dia, pelayanan selama ini yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) masih minim. Sehingga agar lebih efektif diambil alih pemerintah pusat. “Di daerah kan layanan orang kita terbatas. Makanya kita ingin sekali mengembalihkan ke tingkat satu,” terangnya seraya enggan memberikan komentar lebih banyak. Diketahui pengambilalihan terminal tipe A tersebut merupakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait pengambilalihan terminal ini sebetulnya mendapatkan tentangan dari pemda. Seperti diutarakan Wakil Walikota Cilegon, Edi Ariyadi. Edi mengaku tak rela dengan pengambilalihan aset milik Pemkot Cilegon itu. Edi berharap kepada pemerintah pusat bisa mengganti investasi yang telah dikeluarkan pemerintah setempat. Apalagi TTM baru dilakukan renovasi. ”Ya kami sih berharap pemerintah pusat mengganti investasi kita puluhan miliar yang sudah keluar. Renovasi Terminal Merak juga kemarin berapa, lebih dari Rp27 miliar,” ujar Edi. Dikatakan Edi, dengan diambilalihnya TTM oleh pemerintah pusat, secara otomatis pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon berkurang. ”Terminal Merak itu setiap tahun bisa menyumbang PAD sekitar Rp2,1 miliar. Kalau diambil alih sama pusat pendapatan kita itu hilang. Makanya kita kurang rela. Apalagi banyak kebutuhan yang kita biayai,” papar Edi.

18

POLHUKAM


Kecamatan Kaduhejo Pelopor Desa Berbasis IT

Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang akan mengembangkan Desa berbasis IT dengan menindaklanjuti program dari Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial (STISIP) Banten Raya yang telah membuatkan website untuk seluruh desa di Kabupaten Pandeglang. “Hari ini kami menjalin Perjanjian Kerjasama dengan STISIP Banten Raya dalam rangka mengembangkan program website desa yang diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan singkat pengelolaan website kepada 10 aparatur desa yang ada di Kecamatan Kaduhejo,” kata Camat Kaduhejo, Meli Diah Rahmalia didampingi Sekretarisnya, Abdurrahman. Dijelaskan, dengan kerjasama tersebut, pihak STISIP Banten Raya akan melakukan pendampingan sekaligus melatih para operator di 10 Desa (Banjarsari, Bayumundu, Campaka, Sukamanah, Kadugemblo, Mandalasari, Palurahan, Ciputri, Saninten dan Sukasari) agar bisa mengelola website, sehingga dalam waktu dekat ini, media

informasi online tersebut bisa segera diluncurkan dan diakses oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua STISIP Banten Raya, H. Siswara menyatakan, pembuatan website untuk seluruh desa di Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Program ini kami terapkan kepada mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) pada tahun 2016. Pada waktu itu, ada 17 desa se-Pandeglang yang dijadikan tempat KKM dengan dengan fokus kegiatan yakni menyosialisasikan dan mengajarkan pengelolaan website kepada aparatur desa,” katanya. Salah satu desa yang menjadi tempat kegiatan KKM waktu itu, lanjut Siswara adalah Palurahan, Kecamatan Kaduhejo. “Rupanya, pasca KKM tersebut, Camat Kaduhejo langsung menindaklanjutinya dengan menjalin kerjasama untuk pengelolaan website untuk seluruh desa di Kaduhejo,” tandasnya.

Menyambut Baik Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi & Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pandeglang, Nandar Suptandar didampingi Kasi Informasi Publik, Chudari yang hadir pada acara tersebut menyambut baik adanya kerjasama antara Kecamatan Kaduhejo dengan STISIP Banten Raya dalam pengembangan website desa. “Kegiatan hari ini sejalan dengan semangat Pemkab Pandeglang dengan kepemimpinan saat ini yang menginginkan pengembangan bidang IT dalam upaya meningkatkan pelayanan serta kemajuan Pandeglang ke depan,” tandasnya. Sebelum acara penandatangan, dilakukan sosialisasi dan pelatihan singkat website desa yang dipandu oleh Bidang IT STISIP Banten Raya, Nurwarta Wiguna dan Chandra Wiguna kepada belasan aparat desa yang nantinya akan mendapatkan mandat sebagai operator/pengelola website.(Jan)

19

PARSENIBUD Sejarah Kelam Romusha di Kecamatan Bayah, Satu Nyawa Untuk Satu Bantalan Rel Kereta Api EDISI 13/I Minggu ke III Desember 2016

Banyak kenangan sejarah pahit yang dialami bangsa ini dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sejarah romusha di kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak adalah satu dari sekian banyak luka sejarah yang dialami bangsa ini. Kini, kenangan sejarah di pesisir pantai ujung Banten ini hanya tinggal tersisa berupa tonggak monumen dan rel kereta api yang terabaikan dan tak terawat. Kampung Pulau Manuk yang terletak di Desa Darmasari adalah satu dari beberapa lokasi di kecamatan Bayah yang menjadi saksi bisu aksi penindasan Jepang terhadap para romusha. Ditempat inilah, 73 tahun silam ribuan para romusha meregang nyawa akibat dibiarkan kelaparan dan terserang berbagai penyakit. Sayangnya, kuburan para romusha malah tidak ada lagi tanda-tandanya yang tersisa hanyalah tanah kosong di sela-sela semak dan sebagian sudah diisi bangunan. Kampung Pulo Manuk berada di kawasan pesisir pantai dengan luas sekira 80 hektare dan hanya berjarak sekira lima kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan Bayah. 73 tahun lalu, Pulo Manuk yang kini menjadi salah satu destinasi wisata Kabupaten Lebak ini hanyalah hutan dan semak-semak. Kala itu, tentara Jepang saja takut pergi ke Pulomanuk karena tempat itu menjadi sarang malaria, disentri, kudis, borok dan penyakit lainnya. Dalam satu hari ada sekira tiga hingga lima orang romusha yang mati akibat kelaparan dan terserang penyakit. Kehadiran romusha di kota yang kini sedang dibangun pabrik semen itu, diperkirakan datang sekira tahun 1942. Sebagian romusha itu didatangkan dari Jawa Tengah, seperti Purworejo Kutoharjo, Solo, Purwodadi, Semarang, Yogyakarta dan daerah di Jawa lainya. Para romusha ini tersebar di sejumlah tempat di kecamatan Bayah yakni di Kampung Pasir Kolecer, Cikadu, Kampung Sawah, Purwodadi dan Pulomanuk. Dari sejumlah tempat itu, camp yang paling banyak berada di Kampung Pulo Manuk jumlahnya mencapai puluhan ribu. Sejarah mencatat, setelah tahun 1942 Jepang mengalami kesulitan hubungan laut akibat kegiatan kapal selam sekutu. Kondisi ini, menimbulkan masalah bahan bakar bagi angkutan tranportasi Jepang yang saat itu mendudukui Jawa. Untuk mengatasi hal itu, pada tahun itu pula Jepang menggagas untuk memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar. Jepang mendapatkan sebuah laporan bahwa di wilayah Bayah memiliki kandungan batu bara mencapai 20-30 juta ton. Dari sinilah, Jepang mulai merancang pembangunan jalur kereta api untuk bisa mengekploitasi dan mengangkut hasil tambang batu bara. Sekira awal tahun 1943, Jepang memulai pembangunan jalur kereta api sepanjang 89 kilometer yang dimulai dari Saketi berakhir di Bayah. Bantalan kayu dan rel dikirim dari seluruh Jawa ke Saketi. Nah, untuk menyelesaikan pembangunan jalur, KA Jepang pun mulai merekrut romusha dari berbagai daerah di pulau Jawa. Puluhan ribu romusha pun mulai didatangkan oleh Jepang ke wilayah ini. Diperkirakan jumlah romusha yang didatangkan mencapai angka sekira 25-55 romusha. Masa kelam pun dimulai. Sejak dimulainya kerja paksa tidak kurang dari

20

500 romusha tewas setiap harinya. Pada sekira bulan Maret 1944 jalur telah siap, dan dibuka pada 1 April 1944 dengan lokomotif BB10.6 yang pertama melintasi jalur ini. Jalur dengan sepur tunggal ini berawal dari stasiun Saketi, Kabupaten Pandeglang melewati sembilan stasiun yaitu Cimangu, Kaduhauk, Jalusang, Pasung, Kerta, Gintung, Malingping, Cilangkahan, Sukahujan, Cihara, Bayah dan berakhir di stasiun Gunung Madur. Setiap harinya, maksimum 300 ton batu bara di bawa ke stasiun Saketi. Selain batu bara, ada pula kereta api penumpang, namun karena daerah ini saat itu berpenduduk jarang sebagian besar penumpang adalah pekerja kereta api atau pekerja tambang. Kehadiran para romusha ini tak hanya kerja paksa untuk membangun rel kereta api dari Saketi – Malingping, tetapi dipekerjakan sebagai romusha di perkebunan karet. Banyaknya para romusha yang ditempatkan di Pulo Manuk sebagian untuk dipekerjakan di perkebunan karet milik perusahaan Belanda yang diambil alih Jepang. Kini, kampung yang di huni sekira 100 kepala keluarga (KK) itu sudah banyak berdiri bangunan. Namun, pada tahun 1942, kampung tersebut hanya dijadikan camp oleh para romusha. Dalam satu camp yang terbuat dari batang kayu dan beratapkan rumbia ini diisi oleh sekira lima puluh romusha. Bahkan waktu itu, tak ada satupun penduduk setempat yang berani mendirikan tempat tinggal disana, karena memang dilarang oleh tentara Jepang. “Makanya, para pekerja di perkebunan karet kebanyakan orang Jawa. Karena memang dulunya para pekerjanya para romusha yang notabene berasal dari Jawa,” kata seorang warga kecamatan Bayah MS A Badjaji. MS A Badjaji (80) merupakan seorang saksi hidup sejarah keberadaan romusha di kecamatan Bayah. Badjadji menceritakan Bayah menjadi tempat berkumpul romusha dan pegawai pertambangan sejak Jepang mengeksploitasi tambang batu bara pada 1 April 1943. Pada awal penambangan, sekitar 20 ribu orang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Romusha mendapat

upah 0,40 gulden (40 sen) dan 250 gram beras setiap hari. Uang 40 sen hanya cukup buat membeli satu pisang.Dalam memoarnya, Badjaji mendapat cerita tentang asal-usul Saketi. Kata Saketi berasal dari bahasa Sunda, yang artinya 100 ribu. Konon, 100 ribu itu mengacu pada ramalan tentang banyaknya korban selama pembuatan jalur kereta Saketi-Bayah. Jadi, kalau jarak Saketi ke Bayah 90 kilometer, ada satu nyawa melayang dalam satu meter rel. “Kalau ingin tahu jumlah korban romusha yang tewas hitung saja berapa jumlah bantalan rel dari Saketi – Bayah,” beber Badjadji. Saat ini, lanjut dia, Kampung Pulo Manuk selain sudah di huni oleh penduduk local sebagian lahanya sudah dikapling-kapling dan kebanyakan lahan tersebut milik warga luar daerah. Saat ini, lanjut dia, saksi hidup sejarah romusha sudah tidak hanya tinggal tersisa bangunan monumental seperti tugu romusha, rel kereta api dan eks tambang batu bara. Sayangnya, bangunan sisa sejarah itu saat ini terancam punah karena terabaikan dan tak terawat. “Rel-rel kereta api, bangunan stasiun juga sudah pada hilang dan hancur. Kalau tidak salah hanya ada sumur tempat mencuci kereta saja yang tersisa,” ungkapnya. Sumur romusha, tempat para romusha mengambil air untuk minum yang terletak di lahan perkebunan, belakang SLTPN 1 Bayah, kini tertutup tanaman liar. Jenis sayuran yang dahulu dikonsumsi para romusha, seperti sayur bunga karang, sayur ganggang laut, dan lodeh empot, juga sudah sulit didapat di Pasar Bayah. Upacara peringatan romusha oleh masyarakat setempat, berupa atraksi atau karnaval, pun sudah lama tidak digelar. Menurut Badjaji, sudah puluhan tahun upacara peringatan romusha tidak digelar seiring dengan meninggalnya para bekas romusha. Andaikata semua itu masih terawat, niscaya akan menjadi obyek wisata sejarah, melengkapi wisata pantai yang membentang di pesisir Banten Selatan. Keindahan panorama pantai akan diperkaya oleh kedalaman perenungan batin atas perjalanan sejarah negeri ini.(***)

PARSENIBUD


Golok Ciomas Belum Dijadikan Daya Tarik Wisata

Mengikuti ritual Golok Ciomas merupakan hal yang menarik. Sayangnya, butuh pengorbanan karena jalan menuju pande golok Kampung Sibopong, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang rusak curam dan berbatu. Meski acara ritual Golok Ciomas merupaka acara tradisi yang terbilang langka dan punya daya tarik wisata, Pemerintah Daerah sayangnya tidak begitu peduli untuk mengelola. Hal tesebut diungkapkan Tokoh Masyarakat Pelestari Golok Ciomas, Muhaimin Soleh. “Iya kalau kita dengar Golok Ciomas kan orang dari manapun tau. Tapi pemerintah kelihatannya kurang begitu peduli dengan kegiatan tradisi semacam ini,” keluh Muhaimin Soleh, tokoh masyarakat Ciomas. Padahal, menurutnya selama ini ia kerap menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun di luar Banten yang meneliti Golok Ciomas. “Mahasiswa dari mana-mana yang meneliti golok Ciomas pasti datang ke rumah saya,” tukasnya. Namun demikian acara tahunan tersebut tidak pernah dilirik untuk kegiatan tahunan wisata di Kabupaten Serang. “Seperti malu begitu, padahal golok ini kan senjata yang menyimpan mentalitas pejuang Banten jaman dulu. Kalau Jawa Barat punya kujang, Aceh punya rencong, kita di Banten punya golok,” katanya.

Dani, warga DKI Jakarta salah satu pemilik golok Ciomas yang mengikuti ritual mengaku terpanggil untuk melestarikan tradisi nenek moyang. “Saya sengaja datang ke mari untuk melestarikan Golok Ciomas. Nggak lebih nggak kurang,” katanya. Pria yang sudah 10 tahun memiliki Golok Ciomas tersebut, melihak sesuatu yang unik dari Golok Ciomas. “Ada ciri khas tesendiri dari golok Ciomas. Syarat-syarat pembuatannya, dari bentuknya semua punya ciri khas yang tidak dimiliki golok lain,” tuturnya. Lain ladang lain ilalang. Begitulah ungkapan yang tepat untuk melihat beraneka ragam tradisi masyarakat di Banten. Tradisi yang terbilang unik juga telah berlangsung dari generasi ke genarasi masyarakat Ciomas, Kabupaten Serang. Tanggal 12 Rabiul Awal, selain menjadi agenda peringatan Maulid Nabi Muhammad juga merupakan waktu untuk melakukan ritual benda pusaka yang terkenal dengan sebutan “Golok Ciomas”. Maulid Nabi Muhammad Saw dan ritual Golok Ciomas kali ini yang berlangsung di tempat pande golok Sidik Santani, Kampung Sibopong, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Minggu (12/12/2016). Sebelum ritual golok berlangsung, pemangku adat Muhaimin Soleh memimpin marhaban. Senandung pujian atas Nabi Muhammad Saw. Sementara di ruangan tengah tidak kurang

dari 500 golok telah dijajarkan rapi siap untuk “dimandikan”. Wajan berisi bunga tujuh rupa dan Godam Sidenok. Pemilik golok mualai yang datang dari Serang, Tangerang, Cilegon, Jakarta, hingga Lampung, menunggu saat goloknya “dimandikan”. Gema marhaban memenuhi ruang tengah hungga dapur rumah pande golok. Ada juga masyarakat yang duduk bersila memenuhi teras rumah. Usai marhaban, pande golok Sidik Santani mulai mengeluarkan Godam Sidenok. Konon benda pusaka alat penempa golok tersebut merupakan pemberian Sultan Maulana Hasanudin kepada Ki Gede dan Nyi Gede, leluhur orang Ciomas. Pada ritual itu, wangi misik dan asap kemenyan menusuk hidung. Sidik Santani mengolesi si Denok dengan misik. Satu per satu golok dilepas dari sarungnya untuk digosok dengan si Denok. “Golok yang ditempa dengan si Denok seperti halnya manusia yang ditempa dengan pendidikan. Si Denok merupakan guru bagi golok. Maunusia yang tidak ditempa oleh guru dan orang tua tidak akan menjadi apa-apa,” kata Muhaimin Soleh mengumpamakan. Muhamin juga mengumpamakan seorang pemimpin yang tidak ditempa dengan baik, maka hasilnya tidak akan menjadi seorang pemimpin yang bijak. “Hubungan golok dan si Denok juga berarti harus menjalin silaturahmi dengan guru, agar hidup kita menjadi berkah,” tuturnya.

21

PARSENIBUD


Tangerang Direkatkan dengan Tarian Cukin

Mata Nani Mulyani menerawang. Ia himpun segala ingatan 10 tahun silam, ketika dia dan teman-teman seniman lainnya di Kabupaten Tangerang dilanda kegelisahan setelah “ditantang” menciptakan tarian yang merepresentasikan Kabupaten Tangerang yang multietnik. Tak hanya soal menciptakan tarian, Nani Mulyani dan seniman di Kabupaten Tangerang ingin meneguhkan keberagaman di Kabupaten Tangerang telah terawat sejak kota induk bagi wilayah di Tangerang ini terbentuk. “Awalnya, saya dan teman-teman seniman Kabupaten Tangerang difasilitasi oleh Disbud (Dinas Kebudayaan pada 2006) untuk membuat garapan tari yang mewakili Kabupaten Tangerang. Kemudian kami mengundang para pelaku seni lainnya di Kabupaten untuk mencari solusinya,” katanya. Menurut Nani, yang dimaksud dengan mewakili Kabupaten Tangerang ialah mewakili empat etnis besar yang ada di Kabupaten Tangerang sehingga menjadi khas dan berbeda dengan tarian lainnya. “Tarian ini mewakili empat etnis yang ada di Kabupaten Tangerang, yaitu Jawa, Sunda, Cina, dan Betawi. Gerakan-gerakan tarinya juga merupakan ungkapan dari empat etnis tersebut. Tidak hanya itu, iringan musik ini pun mewakili dari suasana empat etnis,” jelas Nani. Setelah melalui pergulatan pemikiran yang panjang dan melelahkan, pada 2006 lahirlah tarian cukin. Tarian ini kemudian disahkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar pada 17 Agustus 2016. Tarian cukin yang menjadi tarian khas

22

Kabupaten Tangerang ini awalnya terdiri dari lima penari putri dan satu penari putra. Seiring perkembangan dan permintaan pertunjukan, tarian ini bisa ditarikan tunggal, bahkan hingga 100 penari. Pada 2008, dalam bentuk sosialisasi, tarian ini dikenalkan di 17 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Tidak hanya di Kabupaten saja, tari cukin juga sudah sampai mancanegara. “Sudah sampai ke beberapa negara, Malasyia, Thailand, Beijing, dan Australia. Bahkan mahasiswi dari Australia pernah langsung belajar tari cukin sebanyak 12 orang,” tambahnya. Nani memaparkan, dirinya memiliki sanggar sejak tahun 1999 dan digunakan untuk latihan tari ini. Bahkan ia sering mengadakan pelatihan

untuk guru-guru seni se-Kabupaten Tangerang. Namun, sanggar yang berada di Jalan Raya Serpong, Gg. Warga, RT.002/02, No.25, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong miliknya ini kini sudah tidak aktif lagi. Jika ada permintaan untuk penampilan tarian, maka untuk pelatihannya akan dilakukan di rumahnya di kawasan Kabupaten Tangerang atau bahkan di tempat lain. Tari cukin selain menjadi ciri khas Kabupaten Tangerang, juga telah menjadi simbolisasi kebhinekaan NKRI. Saat ini tarian ini baru menjadi tarian khas dan masih memerlukan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk menjadi tarian tradisional. “Perlu waktu di atas 10 tahun (untuk menjadi tarian tradisional). Usia tariannya kurang lebih harus 20 tahun, baru bisa jadi tari tradisional,” tuturnya.

ADVERTORIAL


DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN BIDANG IRIGASI

Dinas SDAP Banten Tingkatkan Pekerjaan Saluran Irigasi Tahun 2016

Dalam rangka meningkatkan mutu Pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi tahun 2017, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Bidang Irigasi, mengadakan pekerjaan peningkatan saluran Irigasi, dengan melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan. Pertama adalah Tahapan pelaksanaan kegiatan/ proyek, yaitu proses pengadaan kegiatan Panitia Peneliti Kontrak membuat (MC 0% + 100%) atas dasar pekerjaan. Sedangkan Mutual Check nol (MC0%) dikenal dalam suatu pekerjaan proyek yaitu sebagai bentuk laporan bagi setiap jenis uraian pekerjaan proyek. Pada mutual check nol terdapat beberapa bagian yang perlu diketahui yaitu : jenis uraian pekerjaan, harga satuan dan volume pekerjaan, yang pada umumnya terdapat beberapa bagian yang akan dihitung seperti, mobilisasi, manajemen dan keselamatan, pengalaman lingkungan hidup, manajemen mutu

dan lain sebagainya. Hasil pekerjaan yang dikerjakan Pihak ke II (Pelaksana Kegiatan), sebelum Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pihak ke I melaksanakan pemeriksaan bersama (Kontraktor, Kon sultan, Pengawas dan pihak Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Bidang Irigasi di Lapangan. Adapun pemeriksaan meliputi : Pemeriksa Administrasi dan Kelengkapan laporan dari Pihak ke II, Pemeriksaan Fisik yaitu Pemeriksaan Volume, Kualitas dan Titik lokasi yang sudah disepakati yang dituangkan dalam Addendum Kontrak I dan II. Adendum adalah istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Dilihat dari arti katanya, addendum adalah lampiran, suplemen, tambahan. (John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, hal.11) Untuk itu ketentuan atau hal-hal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sama seperti kontrak yang telah dibuat.

Pengaturan ini umum disebut dengan addendum atau amandemen. Biasanya klausula yang mengatur tentang addendum dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok. Namun apabila hal tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian, addendum tetap dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya Panitia Peneliti kontrak melakukan pemeriksa lagi pada akhir pekerjaan tersebut, agar dapat menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak, baik Kontrak Addendum I dan II. Dilakukan nya Pemeriksaan yang berjenjang diharapkan tidak terdapat kekurangan Volume serta lokasi dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan addendum kontrak. Untuk lebih meyakinkan lagi hasil monitoring dan Pemeriksa bersama, dilaporkan kepihak I yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran. (ADV)

Harian Banten Buletin

Mencerdaskan Masyarakat

EDISI 13/Th.I/ Minggu ke III Desember 2016

e-mail: [email protected]

PWI Provinsi Banten Tampung Aspirasi Warga Baros

Tingkatkan Kerjasama dengan Pers, Biro Humas dan Protokol Gelar Dialog Akhir Tahun

RAPBD 2017 Pemprov Banten Disetujui

Recommend Documents