BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Data Penelitian a. Sejarah Umum KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Satu secara resmi berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/ 2001, tanggal 23 Juli 2001 tentang Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Tanah Abang Satu di pecah berdasarkan Keputusan Menteri di atas, menjadi KPP Jakarta Tanah Abang Satu dan KPP Jakarta Tanah Abang Dua. Pemecahan ini dilakukan bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak serta penggalian potensi dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sistem perpajakan. Dalam
rangka
pelaksanaan
“Good
Governance”,
“Clean
Governance” dan “Pelayanan Prima” kepada masyarakat, khususnya wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan berbagai cara, sistem dan mekanisme yang ada, dengan pemanfaatan teknologi informasi terkini dan refungsionalisasi organisasi dan Sumber Daya Manusia. Hal ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan (tax reform) yang masih terus dilaksanakan. Aplikasinya melalui modernisasi administrasi perpajakan sebagai penggerak roda organisasi yang dikenal dengan sebutan “Sistim 43
Administrasi Moderen”. Moderenisasi dilakukan menyangkut institusi / lembaga, teknologi informasi, sistim informasi, sarana dan prasarana, maupun sumber daya manusia. Sebagai Implementasinya, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO), Kantor Pelayanan Pajak Madya (Medium Taxpayers Office, MTO), dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Small Taxpayers Office, STO). Dengan dasar itulah maka KPP Jakarta Tanah Abang Satu pun pada tanggal 30 juni 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.0172004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu ini juga merubah sistem dan struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Perubahan Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan 2010 untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal pajak adalah dengan melaksanakan reformasi perpajakan komprehensif yang salah satu programnya adalah Moderenisasi Administrasi
Perpajakan
yang
berusaha
memberdayakan
spirit
pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak yang berorientasi kepada
kepuasan wajib pajak (customer’s satisfaction). Hal ini berkaitan erat dengan perubahan paradigma lama yaitu sebagai institusi yang berorientasi pada upaya mengumpulkan penerimaan pajak sebanyak mungkin menjasi institusi yang melayani para wajib pajak sebaik mungkin, sehingga mereka rela membayar pajak sebagaimana mestinya. Sebagai perwujudan KPP moderen 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah mengawalinya dengan peresmian KPP WP Besar / LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sebagai prototype kantor moderen pertama, kemudian pembentukan KPP Madya / MTO di Kanwil Jakarta I pada tahun 2004 dan diikuti pembentukan KPP Madya / MTO lainnya di beberapa Kanwil tertentu pada tahun 2006, diharapkan pada tahun 2008 seluruh KPP di Indonesia sudah menjadi KPP Pratama / STO. Kunci
dari
keberhasilan
moderenisasi
sistem
administrasi
perpajakan yang terpenting adalah sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dari moderenisasi perpajakan selain untuk mencapai tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang tinggi, juga mencapai tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Indikator pengukuran tingkat kepuasan wajib pajak nantinya akan dilakukan oleh pihak independent dengan standar IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kantor pajak dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.
b. Gambaran Wilayah Kerja Secara administrasi, wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu adalah Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan batas-batas geografis adalah sebagai berikut: a. Batas Utara
: Kelurahan Kebun Melati
b. Batas Selatan
: Kelurahan Karet Kuningan
c. Batas Barat
: Kelurahan Bendungan Hilir
d. Batas Timur
: Kelurahan Setiabudi
Adapun data jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel sbb: Tabel 4.1 JUMLAH PENDUDUK No
Kelurahan
Luas(Ha)
1
Karet Tengsin
153.43
Jumlah Penduduk KK 16.049
3.885
Sumber: KPP Pratama Tanah Abang Satu
Dari sisi luas penggunaan lahan, wilayah kelurahan karet tengsin dapat dikategorikan menjadi 3 zone, dimana zona pemukiman mempunyai proporsi terbesar (45%). Dari sisi potensi fiskal terdapat pada zona perkantoran, apartemen, dan hotel (40%) yang terletak di sepanjang jalan Sudirman dan Jalan Mas Mansyur, yang juga merupakan Central Bussines Distric (CBD) untuk wilayah Kelurahan
Karet Tengsin. Sedangkan 15% sisanya merupakan fasilitas umum dan TPU Karet Bivak. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut: Proporsi Penggunaan Lahan di Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Tabel 4.2 PROPORSI PENGGUNAAN LAHAN KPP PRATAMA TANAH ABANG SATU Penggunaan lahan Perumahan Perkantoran, apartemen, dan hotel TPU Karet Bivak dan fasilitas umum
Karet Tengsin 45% 40% 15%
Sumber: KPP Pratama Tanah Abang Satu
c. Potensi Perpajakan Pada dasarnya potensi perpajakan di wilayah Karet Tengsin terletak di kawasan Central Bussines Distric (CBD) yang merupakan domisili sebagaian besar Wajib Pajak potensial. Kawasan CBD tersebut terletak di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Mas Mansyur yang meliputi gedung perkantoran, apartemen, dan hotel dengan rincian sebagai berikut: 1) Gedung perkantoran: BNI (Wisma BNI, BNI 46, Kota BNI), Arthaloka, Wisma Kyoei Prince, Prince Centre, Toyota Astra, Nugra Santana, Mid Plaza, Menara DaVinci, Wisma Dharmala, Wisma Dinners, Standard Chartered, dan Menara Batavia. 2) Hotel dan apartemen: Hotel Shangri-la, Hotel Sahid, Hotel Le Meridien,
Hotel
Intercontinental,
Apartemen
Pavilliun,
Apartemen DaVinci,
Apartemen Sahid,
dan Apartemen
Batavia.
d. Wajib Pajak Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1) Orang Pribadi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Prtama Jakarta Tanah Abang Satu merupakan penduduk yang berdomisili pada Kelurahan Karet Tengsin. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sampai saat ini sebanyak 7436. 2) Badan Wajib Pajak Badan pada KPP Prtama Jakareta Tanah Abang Satu sebagian besar menempati kawasan perkantoran sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari sungai Krukut sampai Dukuh Atas, dan sepanjang Jalan KH. Mas Mansyur mulai dari Karet Bivak sampai Jalan Jenderal Sudirman. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sampai saat ini sebanyak 5043. 3) Bendaharawan Wajib Pajak Bendaharawan pada KPP Prtama Jakareta Tanah Abang
Satu
merupakan
Bendaharawan
dari
satuan
kerja
Pemerintahan yang ada di Kelurahan Karet Tengsin. Saat ini terdaftar sebanyak 21 Wajib Pajak Bendaharawan dan yang efektif 21 Bendaharawan.
Secara lengkap jumlah dan jenis wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tanah Abang Satu adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 JUMLAH DAN JENIS WAJIB PAJAK Jenis 2011 2010 Bendahara 21 21 OP 7.436 7.436 Badan 5.043 4.597 Jumlah 12.500 12.054 Sumber: KPP Pratama Tanah Abang Satu
2009 21 6.323 4.181 10.525
2008 20 4.453 3.391 7.864
2007 18 1.843 3.005 4.866
1. Tinjauan secara struktur organisasi. Sama halnya dengan KPP Pratama lainnya, KPP Pratama Tanah Abang Satu terdiri dari: a.
Sub bagian Umum, bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), bertugas antara lain melakukan
pengumpulan,
pencarian,
dan
pengolahan
data;
penyajian informasi perpajakan; pelayanan dukungan teknis komputer; dan pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling. c. Seksi Pelayanan, bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, serta melayani registrasi Wajib Pajak.
d. Seksi Penagihan, bertugas seperti menyusun rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan, dan menerbitkan serta menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak di wilayah kerjanya, dan penilaian Objek Pajak dalam rangka ekstensifikasi. Dalam seksi ini terdapat pegawai pelaksana dan pejabat fungsional penilai PBB. f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s/d IV, bertugas mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, menyusun profil Wajib Pajak, menganalisa kinerja Wajib Pajak, dan merekonsiliasi data Wajib Pajak. Wilayah kerja KPP Pratama dibagi menjadi empat bagian
berdasarkan
Konsultasi
ini.
masing-masing
Seksi
ini
terdiri
Seksi dari
Pengawasan beberapa
dan
Account
Representative (AR) yang menangani sejumlah Wajib Pajak di wilayahnya. g. Fungsional Pemeriksaan Pajak, bertugas melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dicurigai telah melalaikan kewajiban perpajakannya. Untuk mengetahui anggota dari masing-masing seksi di atas, pada KPP Pratama Tanah Abang Satu, dapat dilihat pada diagram struktur organisasinya di halaman berikut (Lihat Gambar IV-1)
Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI Kepala Kantor Sumaryanti
Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa
Seksi PDI Syafril Rasyid
Sub Bagian Umum Yutanti Agustin
Seksi Penagihan T. Tirmizi
Seksi Pelayanan Jhonny Wilson Purba
Seksi Pemeriksaan Asyhadi Munir
Seksi Ekstensifikasi Amir Basuki S
Seksi Waskon II A.Muhammad
Seksi Waskon I Rospita
Seksi Waskon IV Nur’Aeni
Seksi Waskon III Emilda Mardikaningsih
Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Tanah Abang Satu
B. Metode Analisis Data 1. Analisa Deskriptif Exploratif
Analisis Deskriptif Exploratif
ini bertujuan untuk memberikan sedikit
definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis data NPWP WP Badan PPh 25/29 memberikan gambaran dari tahun 2008 jumlah WP terdaftar sebesar 3.391 jiwa dan WP efektif sebesar 1.849 jiwa, tahun 2009 jumlah WP terdaftar sebesar 4.181 jiwa dan WP efektif sebesar 2.793, tahun 2010 jumlah WP terdaftar sebesar 4.597 jiwa dan WP
efektif sebesar 3.210 jiwa, tahun 2011 jumlah WP terdaftar sebesar 5.043. dan WP efektif sebesar 3.484 jiwa, dan tahun 2012 jumlah WP terdaftar 5480 jiwa dan WP efektif sebesar 4.866 jiwa. Dari keterangan data NPWP tersebut bisa dilihat pada tahun 2008-2012 jumlah WP terdaftar dan WP efektif mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya kesadaran dari WP untuk memiliki NPWP agar bisa membayar pajak dengan patuh. Namun, jika dilihat dari angka yang menunjukkan total WP terdaftar lebih besar dari WP efektif, karena data jumlah NPWP WP terdaftar menujukkan bahwa belum tentu keseluruhan WP itu membayar pajak, sedangkan untuk jumlah WP efektif menunjukan WP Badan patuh untuk membayar pajak. Hasil analisis berikutnya terkait dengan SPT Tahunan PPh 25/29 WP Badan, jenis SPT disini terkait dengan Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil. Dilihat dari tahun 2008-2012, SPT Tahunan PPh 25/29 WP Badan, ditahun 2008 total Kurang Bayar sebesar 368, Lebih Bayar sebesar 83, Nihil sebesar 932, total persentase untuk tahun 2008 sebesar 74,79%. Tahun 2009 total Kurang Bayar sebesar 323, Lebih Bayar sebesar 86, Nihil sebesar 820, total persentase untuk tahun 2009 sebesar 44,00%. Tahun 2010 total Kurang Bayar sebesar 409, Lebih Bayar sebesar 82, Nihil sebesar 966, total persentase untuk tahun 2010 sebesar 45,38%. Tahun 2011 total Kurang Bayar sebesar 408, Lebih Bayar sebesar 89, Nihil sebesar 1095, total persentase untuk tahun 2011 sebesar 45,69%. Tahun 2012 total Kurang Bayar sebesar 467, Lebih Bayar sebesar 54, Nihil sebesar 1215, total persentase untuk tahun 2012 sebesar 35,68%.
Persentase total Penerimaan Pajak PPh 25/29 WP Badan dari tahun 20082012, mengalami perubahan. Pada tahun 2008, total persentase penerimaan pajak WP Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sebesar 20,86924933%, tahun 2009 sebesar 13,0214971, tahun 2010 sebesar 16,61715034%, tahun 2011 sebesar 19,37600223%, tahun 2012 sebesar 11,50770547%. 2. Analisa Deskriptif Kualitatif Analisa Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk mempelajari dan menguji apakah keetentutan-tententuan yang berlaku di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sudah melaksanakan dengan baik oleh WP Badan dengan menerapkan Self Assessment System dalam menyampaikan pajaknya. Berdasarkan apa yang telah peneliti kemukakan pada pembahasan persentase penerimaan pajak untuk WP Badan, adapun data yang peneliti berhasil kumpulkan tersebut dapat di ikhtisarkan menjadi: a. Data total penerimaan pajak WP Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang penulis ambil, menunjukan dari tahun 2008-2012, tahun 2008 Penerimaan WP Badan terlihat lebih tinggi sebesar 20,86924933%, dan terendah ada di posisi tahun 2012 sebesar 11,507705547%. Hal ini membuat kesadaran dan kepatuhan WP Badan semakin menurun. b. Pelaksanaan Self Assesment System, diketahui dari SPT yang di laporkan memberikan gambaran dari tahun 2008-2012 total SPT Nihil
lebih banyak, disusul total SPT Kurang Bayar, kemudian total SPT Lebih Bayar tidak terlalu banyak. 3. Analisa Deskriptif Kuantitatif Analisa Deskriptif Kuantitatif menunjukkan hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan angka-angka. Analisa ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan penerimaan pajak dengan cara memperoleh data-data terkait NPWP, SPT dan Penerimaan Pajak. a. Grafik Deskriptif Data yang digunakan untuk penelitian ini, digunakan sebuah tabel kemudian dilengkapi dengan grafik untuk mempermudah untuk penyajian datanya. Berikut ini merupakan tabel dan grafik keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini : Tabel 4.4 Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2008-2012
Jenis Wajib Pajak Badan
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Wajib Pajak Terdaftar 3.391 4.181 4.597 5.043 5.480
Wajib Pajak Efektif 1.849 2.793 3.210 3.484 4.866
Sumber: KPP Pratama Tanah Abang Satu
Dari tabel tersebut diatas bahwa pada tahun 2008-2012 jumlah NPWP Terdafatar dan Efektif di KPP Pramata Jakarta Tanah Abang Satu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini dikarenakan dari pihak KPP Pratama
Jakarta Tanah Abang Satu setiap tahunnya mengadakan sosialisasi kepada WP. Guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar pajak. Kemudian adanya kesadaran WP untuk memiliki NPWP, membuat WP lebih aktif lagi sesuai dengan diterapkannya self assessment system.
DATA NPWP Wajib Pajak Terdaftar
4,181 3,391
2,793
4,597 3,21
Wajib Pajak Efektif 5,043
5,48 4,866
3,484
1,849
2008
2009
2010
2011
2012
Gambar 4.2 Grafik Data NPWP Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2008-2012
Dari gambar di atas bisa disimpulkan bahwa WP Badan mempunyai rasa tanggung jawab akan pentingnya memiliki NPWP, seperti data NPWP terdaftar dan efektif di KKP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu tahun 2008-2012, mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dicontohkan untuk tahun 2008 perbandingan total NPWP terdaftar dan efektif sebesar 18%, kemudian untuk tahun tertinggi 2012 perbandingan total NPWP terdaftar dan efektif berkurang
persentasenya sebesar 11%. Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2012 perbandingan
antara
WP
terdaftar
dan
efektif
tidak
terlalu
jauh,
memungkinkan bahwa WP terdaftar, aktif dalam membayar pajak. Kemudian dapat membuat penerimaan pajak semakin bertambah setiap tahunnya. Adanya penguatan untuk penyuluhan yang dilakukan DJP kepada WP dalam melaksanakan kegiatan self assessment system, seperti mempermudah WP
untuk
menyampaikan
formulir
NPWP
melalui
pos
atau
bisa
menyampaikan langsung ke bagian pelayanan.
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 WP Badan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2008-2012
Tahun
Target (a)
Realisasi (b)
% (b : a)
Total Realisasi Penerimaan Pajak (c)
2008 2009 2010 2011 2012
40.370.845.160 43.378.930.042 100.455.778.336 142.092.572.548 131.475.006.601
122.053.508.602 84.580.529.101 117.216.616.274 205.159.291.537 190.389.693.432
302,330823 194,980672 116,684792 144,384247 144,810560
584.848.581.125 649.545.351.398 705.395.413.141 1.058.831.894.621 1.654.453.999.377
% Total Penerimaan PPh Pasal 25/29 (b : c) 20,86924933 13,0214971 16,61715034 19,37600223 11,50770547
Sumber: KPP Pratama Tanah Abang Satu
Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 penerimaan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sebesar 122.053.508.602 kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 84.580.529.101, pada tahun berikutnya 2010 mengalami kenaikan sebesar 117.216.616.274 namun kenaikan ini tidak lebih besar dibadingkan penerimaan di tahun 2008, pada
tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 205.159.291.537 dan pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 190.389.693.432. Adanya dinamika yang terjadi pada penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Satu dikarenakan penerimaan pajak penghasilan setiap tahunnya menurun. Hal tersebut membuat DJP memfokuskan penerimaan pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, DJP berupaya untuk mencari jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan pajak WP Badan, karena untuk penerimaan pajak WPOP, DJP telah membuat peraturan baru dengan meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
% Total Penerimaan PPh Pasal 25/29 2008
2009
2010
20%
2011
2012
19% 16% 13%
11%
Gambar 4.3 Grafik Data Persentase Total Penerimaan PPh Padal 25/29 Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2008-2012
Besaran persentase yang dapat dilihat pada grafik diatas, total penerimaan pajak WP Badan
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu tahun 2008
mendapati persentase sebesar 20%, dari total keseluruhan penerimaan pajak sebesar 584.848.581.125. sedangkan terendah ada pada tahun 2012, persentase yang didapatkan hanya 11% dari total keseluruhan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan dibeberapa KPP untuk penerimaan pajak lebih fokus kepada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibandingkan pada Pajak Penghasilan (PPh). Sama halnya jika dilihat dari penerimaan pajak keseluruhan, untuk persentase penerimaan pajak WP Badan mengalami dinamika disetiap tahunnya. KPP Pratama Tanah Abang Jakarta Satu telah mengupayakan penerimaan pajak WP Badan didaerah tersebut, agar para WP Badan lebih patuh lagi dalam membayar pajak. Mulai dari mengadakan penyuluhan, jemput bola dan pendekatan lainnya.
Tabel 4.6 Laporan Penyampaian SPT Tahunan PPh 25/26 Wajib Pajak Badan Tahun 2008-2009
Jenis SPT
Tahun
Kurang Bayar (1)
PPh Badan Pasal 25/29
2008 2009 2010 2011 2012
368 86 409 408 467
SPT TAHUNAN PPh DISAMPAIKAN Jumlah Lebih Nihil Bayar (3) (1+2+3) (2) (4)
Sumber: KPP Pratama Tanah Abang Satu
% (4 : jumlah WP Badan Efektif)
83
932
1.383
74.79%
323
820
1.229
44.00%
82
966
1.457
45.38%
89
1.095
1.592
45.69%
54
1.215
1.736
35.68%
Persentase yang dapat dilihat dari tabel diatas, untuk SPT Tahunan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yang disampaikan pada tahun 2008 sebesar 74,79%, kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 44,00%. Pada tahun berikutnya 2010 mengalami kenaikan sebesar 45,38%, tahun 2011 naik sebesar 45,69% walaupun kenaikannya tidak jauh dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2012 kembali menurun sebesar 35,68%. SPT Tahunan yang disampaikan WP Badan menunjukan tingkat kesadaran WP dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar. Namun, jika dilihat dari persentase yang didapatkan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT sangatlah kurang, karena sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah WP Efektif Badan yang terdaftar.
1400 1200 1000 800
kurang bayar
600
lebih bayar
400
NIhil
200 0 2008
2009
2010
2011
2012
Gambar 4.4 Grafik Data SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2008-2012
Data Grafik diatas menujukan posisi tingkatan SPT Tahunan yang telah dilaporkan mengalami siklus dinamis sama seperti hasil peneimaan pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, dimana untuk SPT Kurang Bayar total terendah ada di tahun 2009 sebesar 86 dan tertinggi ada pada tahun 2012 sebesar 467 SPT Kurang Bayar yang dilaporkan. Kemudian, untuk SPT Lebih Bayar untuk yang sudah dilaporkan , terendah ada di tahun 2012 sebesar 54 dan tertinggi tahun 2009 sebesar 323 SPT. Selanjutnya, SPT Nihil yang sudah terlaporkan, untuk total terendah ada di tahun 2009 sebesar 820 dan tertinggi tahun 2012 sebesar 1.215 SPT. Bedanya tingkatan SPT Tahunan yang disampaikan, membuat asumsi yang berbeda pula dalam penerapan self assessment system pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Persentase yang didapatkan SPT Nihil lebih besar dibandingkan SPT Kurang Bayar dan SPT Lebih Bayar. SPT Kurang Bayar menunjukkan bahwa WP salah dalam melaporkan perhitungan pajak yang dibayar. terkait dengan setoran pajak yang pembayarannya kurang, WP harus membayar kekurangan tersebut beserta denda sesuai dengan jatuh tempo kekurangan. Kemudian SPT Lebih Bayar condong kepada adanya setoran pajak yang pembayarannya lebih dari yang ditentukan. hal ini menunjukkan bahwa pihak KPP harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh DJP untuk WP dalam penundaan pelaporan SPT karena bebarapa WP masih bingung dengan penerapan self assessment system, seperti cara melaporkan dan menghitung pajak. Jika ada
kekeliruan dalam pengisian SPT WP wajib melakukan pembetulan dalam jangka waktu dua tahuan sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, dengan adanya syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan.
% SPT Tahunan PPh Badan 2008
2009
2010
2011
2012
74,79%
44,00%
45,38%
45,69% 35,68%
Gambar 4.5 Grafik Data Total Persentase SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2008-2012
Total SPT Tahunan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Nihil sudah digambarkan pada grafik gambar 4.3, selanjutnya untuk Persentase Total SPT Tahunan PPh Badan dapat dilihat pada grafik diatas. Adanya siklus dinamika dialami juga pada total persentase SPT Tahunan PPh Badan. Persentase tertinggi pada tahun 2008 sebesar 74,79%, pada tahun tersebut SPT yang disampaikan WP Badan pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, sangat
luar biasa karena persentase yang didapatkan kurang lebih adanya pencapaian target. Namun, untuk tahun selanjutnya justru merosot sangat jauh hanya 44,00% tahun 2009. Di ikuti pula untuk tahun berikutnya kenaikannya pun hanya sekian persen tidak bisa mencapai target yang ditentukan. Sampai pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali, hanya sebesar 35,68% SPT Tahunan PPh Badan yang terlapor.
b. Tax Ratio KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Menurut asumsi peneliti tax rasio dihitung berdasarkan data total Penerimaan Pajak yang telah didapatkan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
Tabel 4.7 Data Analisa Dengan Rumus Tax Rasio
Tahun
Total Realisasi Penerimaan Pajak (a)
% Total Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 (b)
Total Tax Rasio ( b : a x 100% )
2008 2009 2010 2011 2012
584.848.581.125 649.545.351.398 705.395.413.141 1.058.831.894.621 1.654.453.999.377
20,86924933 13,0214971 16,61715034 19,37600223 11,50770547
35% 20% 23% 20,5% 19%
Dari tabel data analisa dengan rumus Tax Rasio, peneliti membuat gambaran rumusan sebagai berikut :
PPh Badan Tahun X x 100% =
Rasio PPh Badan
Penerimaan Pajak Tahun X
Dari perhitungan diatas dapat diketahui persentase penerimaan tertinggi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu terlihat pada tahun 2008, total realisasi sebesar 584.848.581.125, total penerimaan pajak WP Badan sebesar 20,86924933%, total tax rasionya sebesar 35%.
Dari data tersebut,
menguatkan peneliti dalam melakukan analisa, bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu mengalami penurunan setiap tahunnya. Adanya targetan yang di tentukan DJP kepada KPP membuat realisasi yang didapatkan tidak semakin bertambah untuk penerimaan pajak. Solusi yang dipakai oleh KPP untuk menaikkan penerimaan pajak terfokus hanya di PPN untuk tahun-tahun sekarang ini. Hal ini menunjukan penerimaan pajak penghasilan WP Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu tidak mencapai target yang lebih besar disetiap tahunnya.
Total Tax Rasio ( b : a x 100% ) 2008
2009
2010
2011
2012
35%
23% 20%
20,5%
19%
Gambar 4.6 Grafik Data Total Persentase Tax Rasio Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2008-2012
Gambar 4.7 di atas menujukan bahwa adanya Tax Rasio untuk mengetahui perbandingan besaran jumlah penerimaan pajak WP Badan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu untuk menilai kepatuhan pembayaran pajak. Tahun tertinggi sebesar 35% pada tahun 2008, kemudian untuk tahun berikutnya malah terjadi penurunan hingga 15%. Kenaikan terjadi ditahun 2010 yang hanya naik 3%, dan tidak membuat perubahan yang begitu luar biasa untuk penerimaan pajak di KPP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan WP Badan untuk setiap tahunnya berkurang. Harus ada ketegasan lagi oleh pihak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu kepada WP, agar penerimaan pajak makin bertambah dan WP juga harus lebih patuh kembali.
C.
Pembahasan Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa penerapan Self Assessment
System terhadap Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, mengalami penurunan atau kenaikan. Data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain, total NPWP, SPT dan Penerimaan Pajak. Dari hasil analisa yang penulis peroleh hasilnya sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 WP Badan pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, dapat dilihat
dari jumalh NPWP dari Tahun 2008-2012 mengalami
peningkatan 2008 WP terdaftar sebesar 3.391 dan WP efektif sebesar 1.849. Sedangkan tahun 2012 WP terdaftar sebesar 5.480 dan WP efektif sebesar 4.866. 2.
Pelaksanaan Self Assessment System dapat dilihat juga dari data SPT yang penulis peroleh di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pada tahun 2008 Persentase SPT Tahunan WP Badan yang disampaikan sebesar 74.79% dilihat dari besarnya persentase yang disampaikan, menyimpulkan bahwa WP patuh untuk membayar pajak.
3.
Pelaksanaan Self Assessment System di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dapat dilihat juga dari total penerimaan pajak bahwa dari tahun ke tahun mengalami dinamika.
Penelitian ini walapun tidak memiliki cara analisa yang sama dengan penelitian Lidya (2009), tetapi memiliki variabel dan unsur yang sama yaitu
kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri, menghitung dan menyetorkan kewajiban perpajakannya ataupun yang diwakilinya. Lidya menyatakan variabel Nomor Pokok Wajin Pajak yang terdaftar (NPWP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan. Sedangkan variabel Jumlah Surat Setoran Pajak PPh 25 (SSP) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini mirip dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa total NPWP yang terdaftar jauh lebih besar dibandingkan NPWP efektif. Menurut Harahap (2004 : 31), “sikap mental yang berupa kepatuhan itu sulit sekali diwujudkan dalam kadar 100 persen, dalam arti Wajib Pajak itu mampu
secara
tulus
ikhlas
dan
sadar
sepenuhnya
melaksanakan
kewajibannya”. Di negara maju sekarang ini dengan sistem adminstrasi yang sudah sangat tertib dan penegakan hukum yang relatif dapat dikatakan konsisten, Self Assessment Sytem tidak otomatis menyebabkan orang mau membayar pajak dengan jujur. Bila keadaan memungkinkan, banyak diantara mereka yang berusahaan menghindari dan menyelundupkan pajak. Apa yang telah disampaikan oleh Harahap tersebut terbukti dalam penelitian ini, bahwa tanpa adanya pengawasan yang ketat dari fiskus dalam pelaksanaan Self Assessment System. Hal ini akan menyebabkan masalah bagi penerimaan pajak, dan dalam penelitian ini penerimaan PPh akan menurun dengan adanya penambahan NPWP. Harahap (2004 : 31) juga menyatakan, “bahwa diterapkannya sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan
kewajiban adalah langkah yang berani dan penuh tantangan.” Tantangan ini bisa kontraproduktif terhadap upaya peningkatan penerimaan sektor pajak.
