BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. a. Sejarah singkat KPP Pratama Serpong

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat penelitian a. Sejarah singkat KPP Pratama Serpong KPP Pratama Serpong adalah salah satu dari beberapa kantor pelayanan pajak yang ada di lingkunga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten. KPP Pratama Serpong beralamat di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No.4 BSD Tangerang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menerapkan struktur organisasi baru guna mendukung dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan. Implementasi dari proses ini dilakukan dengan memodernisasi Kantor Wilayah DJP Banten dan mendirikan kantor pelayanan pajak modern dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. b. Tugas dan fungsi KPP Pratama Serpong adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Banten. Tugas Pokok KPP Pratama Serpong adalah

31

http://digilib.mercubuana.ac.id/

32

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan selain Perkotaan dan Pedesaan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Serpong mempunyai fungsi yaitu: 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak; 2) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak; 3) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya; 4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya; 5) Pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan; 6) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak; 7) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak; 8) Pengurangan sanksi pajak; 9) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan; dan 10) Pelaksanaan administrasi atau tata usaha lainnya.


33

c. Struktur organisasi KPP Pratama Serpong Struktur organisasi pada KPP Pratama Serpong dapat dilihat pada GAMBAR 4.1 berikut ini: GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA SERPONG

Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Serpong Organisasi KPP Pratama Serpong terdiri atas satu sub bagian, sembilan seksi, dan satu kelompok Jabatan Fungsional, yang mana setiap seksi terdiri atas Kepala Seksi dan Pelaksana dan untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri dari Kepala Seksi, Account Representative, dan Pelaksana. KPP Pratama Serpong dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Subbagian Umum. Tugas pokok dan fungsi masing-masing sturktur organisasi pada KPP Pratama Serpong adalah sebagai berikut :


34

1) Subbagian Umum Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak. 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja. 3) Seksi Pelayanan Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

pengadministrasian

dokumen

dan

berkas

perpajakan,

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. 4) Seksi Penagihan Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 5) Seksi Pemeriksaan


35

Mempunyai

tugas

melakukan

penyusunan

rencana

pemeriksaan,

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, dan penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV Mempunyai

tugas

melakukan

pengawasan

kepatuhan

kewajiban

perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil keberatan dan banding. Pada pelaksanaannya, wilayah kerja keempat seksi Pengawasan dan Konsultasi dibagi berdasarkan wilayah tempat Wajib Pajak. 8) Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-sundangan yang berlaku. Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya


36

yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Wilayah DJP Banten atau Kepala KPP Pratama Serpong. Daerah yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Serpong adalah sebagai berikut: TABEL 4.1 WILAYAH KERJA KPP PRATAMA SERPONG No 1

Kecamatan Serpong

2

Serpong Utara

3

Ciputat

Kelurahan Buaran Ciater Serpong Cilengang Rawa Buntu Lengkong Gudang Lengkong Wetan Rawa Mekar Jaya Lengkong Gudang Timur Jelupang Pondok Jagung Pakulonan Pakujaya Pakualam Lengkong karya Pondok Jagung Timur Cipayung Ciputat Sarua Sarua Indah Jombang Sawah Baru Sawah


37

TABEL 4.1 (Lanjutan) No 4

Kecamatan Ciputat Timur

Kelurahan

Pisangan Pondok Ranji Cempaka Putih Cireundeu Rempoa Rengas 5 Pamulang Kedaung Bambu Apus Pondok Cabe Ilir Pondok Cabe Udik Pamulang Timur Pamulang Barat Benda Bru Pondok Benda 6 Pondok Aren Perigi Perigi Baru Pondok kacang Barat Pondok Kacang Timur Pondok Pucung Pondok Aren Jurang Mangu Barat Jurang mangu Timur Pondok Karya Pondok Betung Pondok Jaya Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Serpong

2. Waktu penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2015 sampai dengan Agustus 2015, dengan mengajukan permintaan data sekunder ke KPP Pratama Serpong dan data diperoleh dari KPP Serpong pada tanggal 22 Agustus 2015.


38

B. Hasil Uji Statistik Deskriptif Uji deskriptif dilakukan pada data yang diterima dari KPP Pratama Serpong, yaitu PPh terutang Tahun Pajak 2012, yang dihitung berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang PPh dan PPh terutang Tahun Pajak 2014, yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 1. Statistif deskriptif PPh terutang Tahun Pajak 2012 Rata-rata

PPh

terutang

Tahun

Pajak

2012

adalah

sebesar

Rp41.847.754,51 (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma lima puluh satu rupiah). PPh terutang Tahun Pajak 2012 yang paling rendah adalah sebesar Rp0 (nol rupiah) yang berarti tidak terdapat kewajiban pembayaran pajak terutang akhir tahun yang melekat pada Wajib Pajak dan untuk PPh terutang Tahun Pajak 2012 yang paling tinggi adalah sebesar Rp2.608.854.410 (dua miliar enam ratus delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah). Standar deviasi PPh terutang Tahun Pajak 2012 adalah sebesar Rp248.983.779,2 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh rupiah) dengan jarak interquartil Rp23.147.219 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan nilai tengah median Rp7.678.396 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Penjelasan di atas dirangkum pada TABEL 4.2.


39

TABEL 4.2 ANALISIS DESKRIPTIF PPH TERUTANG TAHUN PAJAK 2012

Mean

Std. Error

41847754.51

23739671.878

95% Confidence

Lower Bound

-5203503.37

Interval for Mean

Upper Bound

88899012.39

5% Trimmed Mean Median

13996072.34 7678296.00 61992922294350

Variance TP2012

Statistic

528.000

Std. Deviation

248983779.179

Minimum

0

Maximum

2608854410

Range

2608854410

Interquartile Range

23147219

Skewness

10.242

.230

Kurtosis

106.442

.457

Sumber: Data diolah dengan SPSS

2. Statistik deskriptif PPh terutang Tahun Pajak 2014 Rata-rata PPh terutang Tahun 2014 adalah sebesar Rp59.748.527,34 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh empat rupiah). PPh terutang Tahun 2014 yang paling rendah adalah sebesar Rp36.934.362 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan untuk PPh terutang Tahun 2014 yang paling tinggi adalah sebesar Rp498.926.765 (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).


40

Standar deviasi PPh terutang Tahun 2014 adalah sebesar Rp46.581.143 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan jarak interquartil Rp16.550.247 (enam belas juta lima ratus lima puluh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan nilai tengah (median) sebesar Rp48.221.789.50 (empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh rupiah). Penjelasan di atas dirangkum pada TABEL 4.3. TABEL 4.3 ANALISIS DESKRIPTIF PPH TERUTANG TAHUN PAJAK 2014

Mean

Std. Error

59748527.34

4441337.765

95% Confidence

Lower Bound

50945940.28

Interval for Mean

Upper Bound

68551114.40

5% Trimmed Mean

53914778.25

Median

48221789.50 21698029252303

Variance TP2014

Statistic

43.200

Std. Deviation

46581143.451

Minimum

36934362

Maximum

498926765

Range

461992403

Interquartile Range

16550247

Skewness

7.933

.230

Kurtosis

73.692

.457

Sumber: Data diolah dengan SPSS C. Hasil Uji Normalitas Data Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normalitas distribusi dari data-data dalam penelitian. Uji normalitas data yang digunakan adalah uji nonparametrik Kolmogorov-Smirnov masing-masing data yaitu PPh terutang Tahun


41

Pajak 2012 dan PPh terutang Tahun 2014. Sampel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 110 Wajib Pajak Badan. Uji normalitas data berdasarkan tingkat signifikannya yaitu, jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima atau data berdistribusi normal dan jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak atau data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan output Kolmogorov-Smirnov Test pada TABEL 4.4 menunjukkan bahwa hasil uji distribusi data memiliki tingkat significance (2-tailed) lebih besar dari α yaitu 0,05, dimana significance untuk PPh Terutang Tahun Pajak 2012 sebesar 0,000 < 0,05. TABEL 4.4 UJI NORMALITAS DATA PPH TERUTANG TAHUN PAJAK 2012 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test TP2012 N

110 Mean

Normal Parametersa,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

41847754.51 248983779.179

Absolute

.433

Positive

.394

Negative

-.433

Kolmogorov-Smirnov Z

4.544

Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.


Berdasarkan output Kolmogorov-Smirnov Test pada TABEL 4.5 menunjukkan bahwa hasil uji distribusi data memiliki tingkat significance (2-tailed) lebih besar


42

dari α yaitu 0,05, dimana significance untuk PPh Terutang Tahun 2014 sebesar 0,000 < 0,05. TABEL 4.5 UJI NORMALITAS DATA PPH TERUTANG TAHUN PAJAK 2014 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test TP2014 N

110 Mean

Normal Parametersa,b

Std. Deviation

Most Extreme Differences

59748527.34 46581143.451

Absolute

.312

Positive

.282

Negative

-.312

Kolmogorov-Smirnov Z

3.274


.000

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.


Berdasarkan uji normalitas pada kedua PPh terutang Tahun Pajak yang menyimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal, maka uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode statistik nonparametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test. D. Hasil Uji Hipotesis Setelah dilakukan uji normalitas data, diketahui bahwa data-data dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Hal tersebut menyebabkan data akan diuji dengan metode statistik Uji Peringkat Wilcoxon Signed Ranks Test, uji statistik ini bertujuan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan yang


43

signifikan antara PPh terutang Tahun Pajak 2012 dan PPh terutang Tahun Pajak 2014. Dibandingkan dengan Tahun Pajak 2012, Tahun Pajak 2014 mempunyai nilai positif (lebih besar) yang jauh lebih banyak yaitu sebesar 99 sampel dibandingkan yang bernilai negatif (lebih kecil) sebanyak 11 sampel dan tidak ada yang nilainya sama diantara kedua Tahun Pajak tersebut. Pernyataan di atas dapat dilihat pada TABEL 4.6 di bawah ini. TABEL 4.6 UJI PERBANDINGAN DATA PPH TERUTANG TAHUN PAJAK 2012 DAN PPH TERUTANG TAHUN PAJAK 2014 Ranks N

TP2014 - TP2012

Mean Rank

Sum of Ranks

Negative Ranks

11a

53.82

592.00

Positive Ranks

99b

55.69

5513.00

Ties Total

0c 110

a. TP2014 < TP2012 b. TP2014 > TP2012 c. TP2014 = TP2012


Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai Z Tabel dengan Z hitung. Z hitung hasil pengolahan SPSS adalah sebesar -7.388 yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan Z tabel diperoleh dari melihat tabel dengan keterangan α = 5 %, maka luas kurva normal adalah 50 % - 5 % = 45 % atau 0,45. Dalam tabel Z, untuk luas 0,45 diperoleh angka Z Tabel sekitar ±2.214. Karena Z hitung yang diperoleh bertanda negatif (-) maka Z tabel yang dipakai adalah yang


44

bertanda negatif (-) sehingga Z output < Z tabel (-7.388<-2.214), berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang Tahun Pajak 2012 yang dihitung berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang PPh dan PPh terutang Tahun Pajak 2014 yang dihitung berdasarka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan cara melihat probabilitas hasil pengolahan SPSS yang dapat dilihat dari TABEL 4.7. Apabila probabilitas >0.05 maka Ho diterima dan apabila probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak. Dapat dilihat pada kolom Asymp.Sig (2-tailed) TABEL 4.7 bahwa nilai probabilitas adalah 0.000 yang berarti <0.05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak. Hal ini sejalan dengan pengujian hipotesis sebelumnya dengan cara membandingkan nilai Z Tabel dengan Z hitung yang menyimpulkan bahwa Ho ditolak. TABEL 4.7 UJI HIPOTESIS Test Statisticsa TP2014 - TP2012 Z

-7.338b


.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks.


E. Pembahasan Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ho ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara PPh terutang Tahun Pajak 2012 yang


45

dihitung berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang PPh dan PPh terutang Tahun Pajak 2014 yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1. PPh terutang pada Tahun Pajak 2014 dihitung berdasarkan peredaran usaha, sehingga Wajib Pajak tidak dapat dapat membebankan biaya atau dapat membuat penghasilan kena pajak menjadi kecil atau bahkan hingga nihil. 2. Secara individu terdapat pertumbuhan peredaran usaha pada Tahun Pajak 2014 yang signifikan dari Wajib Pajak badan terkait dibandingkan dengan Tahun Pajak 2012. 3. Wajib Pajak tidak dapat mengkompensasikan kerugian fiskal pada tahun sebelumnya sehingga tax planning yang telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya menjadi tidak bermanfaat pada Tahun Pajak 2014. Dibandingkan

dengan

hasil

penelitian

sebelumnya,

Ertha

(2014)

menyimpulkan bahwa dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah jumlah pajak yang disetor menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan peraturan lama (Undang-Undang PPh). Hasil penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Ertha berbeda, hal ini disebabkan jumlah objek penelitian yang dibandingkan berbeda, dalam penelitian ini jumlah yang dibandingkan adalah 110 (seratus sepuluh) Wajib Pajak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ertha adalah satu Wajib Pajak. Hal lain yang membedakan adalah dalam penelitian Ertha dasar penghitungan PPh baik yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh maupun Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Tahun Pajak 2013 sedangkan dalam penelitian ini data


46

yang digunakan adalah PPh terutang Tahun Pajak 2012 dan PPh terutang Tahun Pajak 2014. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Putu Gede Diatmika (2013) yang menyimpulkan bahwa adanya keberpihakan kebijakan PP 46/2013 terhadap pengusaha kecil dan menengah yang mempunyai profit margin 7% atau lebih, saat ini banyak pengusaha kecil dan menengah yang mempunyai profit margin yang sangat kecil dan tidak melebihi batas 7% tersebut, contohnya warung waralaba yang dapat ditemui di sepanjang jalan, apabila mereka dikenakan tarif pajak 1% dari peredaran bruto maka akan sangat memberatkan pengusaha tersebut karena beban pajak yang mereka pikul sangat besar bila dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh.


BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. a. Sejarah singkat KPP Pratama Serpong

Recommend Documents