BAB IV
PEMBAHASAN
IV.1
Penggunaan E-SPT Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga
Penggunaan Aplikasi E-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga secara resmi dapat digunakan pada tahun 2007. Wajib Pajak menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik dimana data-data pajak Wajib Pajak direkam dalam media penyimpanan seperti disket, compact disk (CD), atau flashdisk untuk selanjutnya diserahkan ke KPP.
Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tanggal 25 Febuari 2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan pengolahan SPT, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan pengolahan SPT dengan sistem drop box yang dikhususkan untuk SPT Tahunan PPh badan. Kegiatan drop box tersebut dilakukan di beberapa tempat, selain di KPP sendiri diantaranya Pasaraya Grande, Blok M Square, Pasar Santa, Pasar Mayestik, Blok M Plaza, PLN, PTIK, Departemen Kesehatan, RSPP, dan Walikota Jakarta Selatan.
Penerimaan dan pengolahan SPT yang terkumpul terdiri dari e-SPT dan SPT manual. Walaupun e-SPT bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, karena dengan menggunakan e-SPT Wajib Pajak membawa data-data pajak dalam bentuk CD, disket, atau flashdisk tanpa perlu
42
membawa berlembar-lembar kertas data-data yang akan dilaporkan, namun secara aktual KPP hanya menerima e-SPT dalam jumlah sedikit dibandingkan dengan SPT manual.
Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah Wajib Pajak dan berapa banyak jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dari tahun 2009 hingga 2011.
Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga Tahun 20092011
Tahun
WP Badan Terdaftar (seluruh WP)
WP Badan Efektif (seluruh WP)
WP aktif (PPN)
WP Pengguna e-SPT (PPN,PPh Badan)
2009
4.614
4.266
1.071
232, 1
2010
4.839
4.489
1.142
284, 1
2011
5.080
4.730
1.513
435, 4
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga
Dari tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa pengguna e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tergolong sedikit yakni hanya sekitar 25% Wajib Pajak dari jumlah total Wajib Pajak aktif. Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan untuk membayar pajak. Sedangkan Wajib Pajak aktif adalah Wajib Pajak yang aktif melaporkan dan membayar pajak. Sebagian besar Wajib Pajak pengguna e-SPT adalah untuk SPT Masa PPN.
Wajib Pajak aktif pada tabel diatas, merupakan jumlah Wajib pajak yang tergolong aktif melaporkan SPT. Namun, dari jumlah Wajib Pajak yang lapor tersebut ada sekitar 50% SPT yang dilaporkan dianggap tidak valid. Hal tersebut akan 43
mempengaruhi data yang akan dibahas pada sub bab berikutnya. Data berikutnya merupakan data Wajib Pajak yang melaporkan SPT yang sudah dianggap valid. Kategori Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan benar (valid) dan tepat waktu.
Pergantian tahun yang terjadi dari tahun 2009 hingga 2011 diikuti juga dengan perubahan peraturan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan kondisi yang semakin berkembang. Berikut ini merupakan pergantian peraturan Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaporan SPT Masa PPN secara eletronik (e-SPT) yang berlaku di tahun 2009 hingga 2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NOMOR PER-160/PJ/2006: a. Apabila
jumlah
dokumen
(faktur
pajak/dokumen
tertentu
yang
kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) yang dilaporkan dalam 1 (satu) Masa Pajak tidak lebih dari 30 (tiga puluh) dokumen pada setiap lampiran SPT, maka SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik. b. Apabila jumlah dokumen yang dilaporkan dalam 1 (satu) Masa Pajak lebih dari 30 (tiga puluh) dokumen pada salah satu lampiran SPT, maka SPT harus disampaikan dalam bentuk data elektronik. c. PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik (e-SPT), tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (manual). 44
1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NOMOR PER-44/PJ/2010: a. Apabila
jumlah
dokumen
(faktur
pajak/dokumen
tertentu
yang
kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) yang dilaporkan dalam 1 (satu) Masa Pajak tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen pada setiap lampiran SPT, maka SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik. b. Apabila jumlah dokumen yang dilaporkan dalam 1 (satu) Masa Pajak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen pada salah satu lampiran SPT, maka SPT harus disampaikan dalam bentuk data elektronik.
PER-160/PJ/2006 merupakan peraturan yang berlaku sejak tahun 2006 hingga 2010. Pada bulan Oktober 2010 adanya perubahan baru yakni PER-44/PJ/2010 yang mulai terealisasikan atau dilaksanakan di awal tahun 2011.
Peraturan tersebut diatas yang mengakibatkan jumlah pengguna e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga relatif sedikit. Sebagian besar Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga bukan merupakan Wajib Pajak besar yang menerbitkan banyak Faktur Pajak Standar.
Bagi PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak melebihi jumlah tertera/tidak memenuhi syarat wajib menggunakan e-SPT, sebenarnya PKP juga dapat menggunakan e-SPT. Namun untuk menggunakan e-SPT, Wajib Pajak harus menginstall aplikasi eSPT pada komputer mereka yang dapat di download melalui website www.pajak.go.id.
45
Sehingga Wajib Pajak yang kurang memiliki keahlian dalam menginstall program tersebut lebih memilih melaporkan SPT secara manual.
Mindset Wajib Pajak yang sebagian besar lebih memilih melaporkan SPT secara manual adalah :
1. Tidak adanya pemahaman tentang tata cara penggunaan e-SPT dan tidak adanya kewajiban untuk menggunakan e-SPT karena jumalah transaksi tidak banyak (transaki kurang dari 30 faktur pajak standar di tahun 2009 dan 2010, transaksi kurang dari 25 faktur pajak di tahun 2011). 2. Adanya resiko kesalahan sistem dalam input data, yang mengakibatkan data tersebut tidak lengkap terekam dalam CD, disket, atau flashdisk. 3. Transaksi pajak yang dilakukan relatif sedikit sehingga dirasakan melaporkan SPT secara manual lebih mudah. 4. Sudah terbiasa melaporkan SPT secara manual, dan belum dapat merasakan manfaat dengan menggunakan e-SPT karena jumlah transaksi relatif sedikit.
IV.2
Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009
Seiring berjalannya waktu serta semakin bertambahnya fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
46
Salah satu tujuan penggunaan e-SPT adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak. PKP dianggap dalam kategori patuh apabila SPT yang dilaporkan valid dan melakukan pelaporan SPT sebelum tanggal jatuh tempo. Data berikut ini merupakan data kepatuhan pelaporan PKP SPT Masa PPN tahun 2009 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
Tabel 4.2 Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2009 Secara Manual 2009
Jumlah PKP Lapor
Waktu Lapor Telat
% Waktu Lapor
tidak
telat
tidak
Januari
547
60
487
11%
89%
Febuari
554
59
495
11%
89%
Maret
550
49
501
9%
91%
April
556
42
514
8%
92%
Mei
538
37
501
7%
93%
Juni
122
47
75
39%
61%
Juli
166
64
102
39%
61%
Agustus
547
72
475
13%
87%
September
587
66
521
11%
89%
Oktober
633
58
575
9%
91%
November
563
60
503
11%
89%
Desember
581
61
520
10%
90%
Sumber: Data diolah
47
Tabel 4.3 Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2009 Secara E-SPT 2009
Jumlah PKP Lapor
Waktu Lapor Telat
% Waktu Lapor
tidak
telat
tidak
Januari
102
17
85
17%
83%
Febuari
105
17
88
16%
84%
Maret
103
17
86
17%
83%
April
105
19
86
18%
82%
Mei
107
14
93
13%
87%
Juni
46
15
31
33%
67%
Juli
47
25
22
53%
47%
Agustus
119
15
104
13%
87%
September
122
12
110
10%
90%
69
12
57
17%
83%
November
146
18
128
12%
88%
Desember
138
21
117
15%
85%
Oktober
Sumber: Data diolah
Dari tabel 4.2 dan 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah PKP dari bulan Januari hingga Desember mengalami penambahan dan pengurangan. Jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga selalu mengalami perubahan setiap bulannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap Petugas Pajak perubahan tersebut disebabkan oleh:
1.
Jumlah PKP yang lapor tergantung dengan transaksi PPN yang dilakukan. PKP tidak selalu melakukan transaksi PPN.
2.
PKP tidak melaporkan SPT Masa PPN.
3.
PKP dinyatakan sebagai PKP non efektif apabila PKP sudah tidak ada kegiatan usaha.
Untuk mempermudah analisis tingkat kepatuhan dari tabel diatas, grafik berikut akan menggabungkan data pada tabel 4.2 dan 4.3. Grafik berikut mengelompokkan 48
tingkat kepatuhan pelaporan yang patuh dan tidak patuh (terlambat lapor) baik secara elektronik (e-SPT) dan manual.
Grafik 4.1
Perbandingan Pengguna e-SPT dan Manual yang Patuh (tidak terlambat) Melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2009
49
Grafik 4.1
Perbandingan Pengguna e-SPT dan Manual yang Tidak Patuh (Terlambat) Melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2009
Dari grafik di atas, dapat dilihat tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN baik secara e-SPT maupun manual di tahun 2009. PKP yang menggunakan eSPT tingkat kepatuhannya lebih rendah dari PKP yang melaporkan SPT secara manual. Grafik menunjukkan pada bulan Januari, Febuari, Maret, April, Mei, Juli, Oktober, November, dan Desember tingkat kepatuhan pelaporan SPT secara manual lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna e-SPT.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap PKP pengguna e-SPT, keterlambatan pelaporan SPT terjadi karena kerumitan aplikasi e-SPT apabila terjadi human error berupa kesalahan dalam mengentri data yang memerlukan tenaga khusus untuk
50
membetulkan atau mengganti data yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi e-SPT sehingga cukup memakan waktu.
Pada bulan Juni dan Juli, tingkat keterlambatan PKP meninggkat tajam baik pengguna e-SPT maupun manual. Dikemukakan oleh Kepala Sub-Bag Umum KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, bahwa keterlambatan pelaporan tersebut disebabkan oleh perbaikan sistem input data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga bukan kesalahan dari PKP.
Berdasarkan analisis data pokok di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Bari Tiga, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN di tahun 2009 sebagian besar dilakukan oleh PKP lama. Persentase keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2009 yang dilakukan oleh PKP baru adalah 3% hingga 9% dari jumlah total PKP yang terlambat. Nilai ini menunjukkan bahwa kesadaran PKP merupakan faktor utama penentu tingkat kepatuhan pelaporan, mengingat sekitar 90% PKP yang terlambat merupakan PKP lama bukan PKP baru yang kemungkinan melakukan keterlambatan pelaporan pajak akibat kurangnya pemahaman.
Dari data kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara keseluruhan di tahun 2009 dari bulan Januari sampai dengan Desember tersebut, diperoleh total rata-rata tingkat kepatuhan PKP yang menggunakan e-SPT sebesar 81%, sedangkan PKP yang melapor SPT secara manual sebesar 85%. Berdasarkan hasil tersebut, e-SPT belum sesuai dengan tujuan DJP yakni meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak karena persentase kepatuhan pengguna e-SPT tidak lebih baik dari persentase kepatuhan pelaporan secara manual. 51
Analisis kepatuhan pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) dan manual untuk SPT Tahunan Badan tahun 2009 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dapat dilihat berdasarkan data berikut: Tabel 4.4 Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 2009
Jumlah WP Badan
Manual e-SPT
Waktu Lapor telat
% Waktu Lapor
tidak
telat
tidak
1365
236
1129
17%
83%
1
0
1
0%
100%
Sumber: Data diolah
Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga yang menggunakan e-SPT hanya ada satu orang dari 1366 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Badan tahun 2009. Kepatuhan mencapai 100% bagi pengguna e-SPT tidak dapat dijadikan tolak ukur karena total jumlah pengguna eSPT itu sendiri hanya ada 1 (satu) orang.
Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua seksi pelayanan, sedikitnya pengguna e-SPT untuk SPT Tahunan PPh Badan disebabkan tidak adanya kewajiban bagi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh menggunakan e-SPT. Bagi Wajib Pajak sendiri mereka lebih memilih melaporkan SPT Tahunan PPh secara manual karena dianggap lebih mudah dan efisien. Wajib Pajak tidak perlu men-download dan mempelajari aplikasi e-SPT. Selain itu, data-data SPT Tahunan PPh yang dicetak tidak banyak dan tidak rumit untuk diperiksa kembali secara manual.
52
Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk SPT Tahunan PPh Badan jumlah keterlambatan sebagian besar dilakukan oleh Wajib Pajak lama sebesar 90% dan sisanya sebesar 10% merupakan Wajib Pajak Baru.
IV.3
Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2010
Seiring bergantinya tahun, berdasarkan data pokok yang diperoleh, total jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga selalu mengalami penambahan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak baru. Wajib Pajak Baru tersebut, akan diarahkan dan diberi pemahaman. Pemahaman yang diberikan berupa pemberian brosur-brosur, buku petunjuk dan penjelasan mengenai tatacara perpajakan termasuk tanggal jatuh tempo pelaporan pajak. Diharapkan Wajib Pajak baru tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.
Di tahun 2010, diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak akan semakin membaik dari tahun sebelumnya. Data berikut ini merupakan data kepatuhan pelaporan PKP SPT Masa PPN tahun 2010 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
53
Tabel 4.5 Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2010 Secara Manual 2010
Jumlah PKP Lapor
Waktu Lapor telat
tidak
% Waktu Lapor telat
tidak
Januari
558
65
493
12%
88%
Febuari
548
56
492
10%
90%
Maret
553
69
484
12%
88%
April
547
49
498
9%
91%
Mei
540
47
493
9%
91%
Juni
550
46
504
8%
92%
Juli
545
64
481
12%
88%
Agustus
548
59
489
11%
89%
September
539
52
487
10%
90%
Oktober
534
46
488
9%
91%
November
530
46
484
9%
91%
Desember
535
34
501
6%
94%
Sumber: Data diolah
Tabel 4.6 Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2010 Secara E-SPT 2010
Jumlah PKP Lapor
Waktu Lapor telat
tidak
% Waktu Lapor telat
tidak
Januari
138
16
122
12%
88%
Febuari
139
19
120
14%
86%
Maret
144
16
128
11%
89%
April
146
20
126
14%
86%
Mei
149
18
131
12%
88%
Juni
159
19
140
12%
88%
Juli
154
23
131
15%
85%
Agustus
152
18
134
12%
88%
September
156
19
137
12%
88%
Oktober
157
17
140
11%
89%
November
153
21
132
14%
86%
Desember
163
14
149
9%
91%
Sumber: Seksi PDI
54
Dari tabel 4.5 dan 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah PKP dari bulan Januari hingga Desember mengalami penambahan dan pengurangan. Seperti di tahun sebelumnya, Jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun 2010 mengalami perubahan setiap bulannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap Petugas Pajak perubahan tersebut disebabkan oleh:
1.
Jumlah PKP yang lapor tergantung dengan transaksi PPN yang dilakukan. PKP tidak selalu melakukan transaksi PPN.
2.
PKP tidak melaporkan SPT Masa PPN.
3.
PKP dinyatakan sebagai PKP non efektif apabila PKP sudah tidak ada kegiatan usaha.
Untuk mempermudah analisis tingkat kepatuhan dari tabel diatas, grafik berikut akan menggabungkan data pada tabel 4.5 dan 4.6. Grafik berikut mengelompokkan tingkat kepatuhan pelaporan yang patuh dan tidak patuh (terlambat lapor) baik secara elektronik (e-SPT) dan manual.
55
Grafik 4.3 Perbandingan Pengguna e-SPT dan Manual yang Patuh (Tidak Terlambat) Melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2010
Grafik 4.4 Perbandingan Pengguna e-SPT dan Manual yang Tidak Patuh (Terlambat) Melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2010
56
Dari grafik di atas, dapat dilihat tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN baik secara e-SPT maupun manual di tahun 2010. PKP yang menggunakan eSPT tingkat kepatuhannya lebih rendah dari PKP yang melaporkan SPT secara manual. Grafik menunjukkan pada bulan Febuari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tingkat kepatuhan pelaporan SPT secara manual lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna e-SPT.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap PKP pengguna e-SPT, keterlambatan terjadi karena kerumitan aplikasi e-SPT yaitu apabila terjadi human error berupa kesalahan dalam mengentri data yang memerlukan tenaga khusus untuk membetulkan atau mengganti data yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi e-SPT sehingga cukup memakan waktu.
Berdasarkan analisis data pokok di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Bari Tiga, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN di tahun 2010 sebagian besar dilakukan oleh PKP lama. Hasil nilai rata-rata keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2010 yang dilakukan oleh PKP baru adalah 2% hingga 6%. Nilai ini menunjukkan bahwa kesadaran PKP merupakan faktor utama penentu tingkat kepatuhan pelaporan, mengingat sebesar 90% PKP yang terlambat merupakan PKP lama bukan PKP baru yang kemungkinan melakukan keterlambatan pelaporan pajak akibat kurangnya pemahaman.
Dari data kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara keseluruhan di tahun 2010 dari bulan Januari sampai dengan Desember tersebut, diperoleh total rata-rata tingkat kepatuhan PKP yang menggunakan e-SPT sebesar 88%, sedangkan PKP yang melapor 57
SPT secara manual sebesar 90%. Berdasarkan hasil tersebut, e-SPT belum sesuai dengan tujuan DJP yakni meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak karena persentase kepatuhan pengguna e-SPT tidak lebih baik dari persentase kepatuhan pelaporan secara manual.
Analisis kepatuhan pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) dan manual untuk SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dapat dilihat berdasarkan data berikut: Tabel 4.7 Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2010 2010
Jumlah WP Badan
Manual e-SPT
Waktu Lapor telat
% Waktu Lapor
Tidak
telat
tidak
927
145
782
16%
84%
1
0
1
0%
100%
Sumber: Data diolah
Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga yang menggunakan e-SPT hanya ada 1 (satu) orang dari 928 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010. Jumlah pengguna e-SPT Tahunan Badan di tahun 2010 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni hanya 1 (satu) orang dan merupakan Wajib Pajak badan yang sama dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil wawancara dari ketua seksi pelayanan KPP Pratama Jakarta Keboran Baru Tiga sedikitnya pengguna e-SPT untuk SPT Tahunan PPh Badan disebabkan tidak adanya kewajiban bagi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh menggunakan e-SPT. Bagi Wajib Pajak sendiri mereka lebih memilih melaporkan
58
SPT Tahunan secara manual karena dianggap lebih mudah dan efisien. Wajib Pajak tidak perlu men-download dan mempelajari aplikasi e-SPT. Selain itu, data-data SPT Tahunan PPh yang dicetak tidak banyak dan tidak rumit untuk diperiksa kembali secara manual.
Pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2009, disebabkan oleh:
1. Wajib Pajak Badan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan yang tidak valid yaitu SPT tidak lengkap dan atau SPT tidak benar (47%). 2. Wajib Pajak Badan tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan (22%). 3. Wajib Pajak badan pindah tempat usaha, sehingga pindah ke KPP lain (21%). 4. Wajib Pajak Badan dianggap non efektif, karena tidak melakukan kegiatan usaha lagi (6%). 5. Wajib Pajak Badan pindah ke tingkat madya (4%).
IV.4
Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011
Setiap tahun KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga terus berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Salah satu upaya yang selalu dilakukan Petugas Pajak adalah dengan menerbitkan Surat Teguran Pajak (STP) untuk Wajib Pajak yang tidak patuh (SPT tidak valid dan atau terlambat lapor) serta Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT-nya. STP diharapkan mampu menghimbau dan menginformasikan tanggal jatuh tempo penyampaian SPT kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak terkena sanksi kembali pada penyampaian SPT selanjutnya. 59
Di tahun 2011, diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak akan semakin membaik dari tahun sebelumnya. Data berikut ini merupakan data kepatuhan pelaporan PKP SPT Masa PPN tahun 2011 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Tabel 4.8 Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2011 Secara Manual 2011
Jumlah PKP Lapor
Waktu Lapor telat
tidak
% Waktu Lapor telat
tidak
Januari
494
55
439
11%
89%
Febuari
496
36
460
7%
93%
Maret
498
58
440
12%
88%
April
487
36
451
7%
93%
Mei
494
38
456
8%
92%
Juni
490
33
457
7%
93%
Juli
497
33
464
7%
93%
Agustus
485
29
456
6%
94%
September
484
31
453
6%
94%
Oktober
474
28
446
6%
94%
November
464
24
440
5%
95%
Desember
480
43
437
9%
91%
Sumber: Data diolah
60
Tabel 4.9 Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2011 Secara E-SPT 2011
Jumlah PKP Lapor
Waktu Lapor telat
tidak
% Waktu Lapor telat
tidak
Januari
199
25
174
13%
87%
Febuari
200
24
176
12%
88%
Maret
205
17
188
8%
92%
April
212
19
193
9%
91%
Mei
214
19
195
9%
91%
Juni
213
20
193
9%
91%
Juli
213
23
190
11%
89%
Agustus
214
20
194
9%
91%
September
218
12
206
6%
94%
Oktober
207
14
193
7%
93%
November
209
13
196
6%
94%
Desember
213
15
198
7%
93%
Sumber: Data diolah
Dari tabel 4.8 dan 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah PKP dari bulan Januari hingga Desember mengalami penambahan dan pengurangan. Perubahan jumlah PKP yang terjadi di tahun 2011 ini berdasarkan hasil wawancara terhadap Petugas Pajak disebabkan oleh hal yang sama seperti di tahun 2009 dan 2010, yaitu:
1.
Jumlah PKP yang lapor tergantung dengan transaksi PPN yang dilakukan. PKP tidak selalu melakukan transaksi PPN.
2.
PKP tidak melaporkan SPT Masa PPN.
3.
PKP dinyatakan sebagai PKP non efektif apabila PKP sudah tidak ada kegiatan usaha.
Untuk mempermudah analisis tingkat kepatuhan dari tabel diatas, grafik berikut akan menggabungkan data pada tabel 4.8 dan 4.9.
61
Grafik 4.5 Perbandingan Pengguna e-SPT dan Manual yang Patuh (Tidak Terlambat) Melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2011
Grafik 4.6 Perbandingan Pengguna e-SPT dan Manual yang Tidak Patuh (Terlambat) Melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2011
62
Dari grafik di atas, dapat dilihat tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN baik secara e-SPT maupun manual di tahun 2011. PKP yang menggunakan eSPT tingkat kepatuhannya lebih rendah dari PKP yang melaporkan SPT secara manual. Grafik menunjukkan pada bulan Januari, Febuari, April, Mei, Juni,
Juli, Agustus,
September, Oktober, dan November tingkat kepatuhan pelaporan SPT secara manual lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna e-SPT.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap PKP pengguna e-SPT, keterlambatan terjadi karena kerumitan aplikasi e-SPT apabila terjadi human error berupa kesalahan dalam mengentri data yang memerlukan tenaga khusus untuk membetulkan atau mengganti data yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi e-SPT.
Berdasarkan analisis data pokok di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Bari Tiga, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN di tahun 2011 sebagian besar dilakukan oleh PKP lama. Hasil nilai rata-rata keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2011 yang dilakukan oleh PKP baru adalah 2% hingga 8%. Nilai ini menunjukkan bahwa kesadaran PKP merupakan faktor utama penentu tingkat kepatuhan pelaporan, mengingat sebesar 90% PKP yang terlambat merupakan PKP lama bukan PKP baru yang kemungkinan melakukan keterlambatan pelaporan pajak akibat kurangnya pemahaman.
Dari data kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara keseluruhan di tahun 2011 dari bulan Januari sampai dengan Desember tersebut, diperoleh total rata-rata tingkat kepatuhan PKP yang menggunakan e-SPT sebesar 90%, sedangkan PKP yang melapor SPT secara manual sebesar 92%. Berdasarkan hasil tersebut, e-SPT belum sesuai dengan 63
tujuan DJP yakni meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak karena persentase kepatuhan pengguna e-SPT tidak lebih baik dari persentase kepatuhan pelaporan secara manual.
Analisis kepatuhan pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) dan manual untuk SPT Tahunan Badan tahun 2011 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dapat dilihat berdasarkan data berikut: Tabel 4.10 Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 2011
Jumlah WP Badan
Manual e-SPT
Waktu Lapor telat
% Waktu Lapor
tidak
telat
tidak
1115
120
995
11%
89%
4
1
3
25%
75%
Sumber: Seksi PDI
Dari tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga yang menggunakan e-SPT hanya ada 4 (empat) orang dari 1119 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Badan tahun 2011. Jumlah pengguna e-SPT Tahunan Badan di tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua seksi pelayanan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga sedikitnya pengguna e-SPT untuk SPT Tahunan Badan disebabkan tidak adanya kewajiban bagi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-SPT. Bagi Wajib Pajak sendiri mereka lebih memilih melaporkan SPT Tahunan secara manual karena dianggap lebih mudah dan efisien. Wajib Pajak tidak perlu men-download dan mempelajari aplikasi e-SPT. Selain itu, data-data SPT Tahunan yang dicetak tidak banyak dan tidak rumit untuk diperiksa kembali secara manual.
64
Pada tahun 2011 jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2010, disebabkan oleh:
1. Wajib Pajak Badan dinyatakan memenuhi syarat sebagai WP efektif (40%). 2. Peningkatan tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan (30%). 3. Munculnya Wajib Pajak Badan baru yang mendirikan usaha yang memenuhi syarat ketentuan peraturan yang berlaku (9%). 4. Wajib Pajak pindah usaha, sehingga pindah ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga (9%).
IV.5
Analisis Perkembangan Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009-2011
Semakin bertambahnya tahun, semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Pertambahan Jumlah Wajib Pajak ini, harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik serta kinerja Petugas Pajak yang lebih optimal untuk membuat Wajib Pajak memahami tatacara perpajakan secara baik dan benar.
Data berikut merupakan jumlah rata-rata per tahun Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna e-SPT dan manual dalam pelaporan SPT Masa PPN dari tahun 2009 sampai dengan 2011.
65
Tabel 4.11 Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN Secara E-SPT dan Manual Tahun 2009-2011 Bentuk Pelaporan
2009
2010
2011
Manual
495
544
487
e-SPT
101
151
210
Jumlah PKP Lapor
535
695
697
Sumber: Seksi PDI
Dari tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa total jumlah rata-rata PKP aktif di tahun 2009, 2010, dam 2011 selalu mengalami peningkatan. Data pada tabel 4.11 diatas merupakan Jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN baik yang lapor tepat waktu, maupun yang terlambat untuk SPT yang sudah dianggap valid (sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PKP pengguna e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga pada tabel di atas tidak lebih dari 30% dari total jumlah PKP yang lapor. Lebih lanjut prosedur pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) kurang dapat memberikan manfaat. PKP pengguna e-SPT tetap harus datang ke KPP dan mengantri untuk menyerahkan SPT induk dan media penyimpanan berupa CD, Flashdisk, atau disket dan selanjutnya menerima LPAD dan BPS dari pihak KPP. Selain itu pelaporan e-SPT secara e-filling juga harus membayar sejumlah uang kepada pihak ASP untuk memanfaatkan sarana pengiraman SPT secara online. Hal tersebut merupakan alasan PKP untuk tidak menggunakan e-SPT.
Di tahun 2011, terlihat penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah PKP manual dan peningkatan yang cukup signifikan terhadap PKP e-SPT. Salah satu penyebabnya adalah beberapa PKP yang melaporkan SPT secara manual mulai beralih
66
menggunakan e-SPT untuk mentaati peraturan PER-44/PJ/2010 yang mulai berlaku di tahun 2011 bahwa transaksi PPN lebih dari 25 (dua puluh lima) faktur pajak wajib menggunakan e-SPT. Berbeda dari tahun sebelumnya, berdasarkan PER-160/PJ/2006 kewajiban menggunakan e-SPT apabila transaksi PPN lebih dari 30 (tiga puluh) faktur pajak.
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga senantiasa berupaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada setiap tahunnya. PKP yang dianggap patuh adalah PKP yang menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu. Berikut merupakan data berupa tabel perkembangan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dengan membandingkan pelaporan secara manual dan secara elektronik (e-SPT). Tabel 4.12 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2009-2011 Bentuk Pelaporan
2009
2010
2011
Manual
82%
90%
92%
E-SPT
77%
86%
89%
Sumber : Data diolah
Tabel 4.13 Persentase PKP yang Tidak Patuh (Terlambat) Melaporkan SPT Masa PPN Tahun 20092011 Bentuk Pelaporan Manual E-SPT Sumber: Data diolah
2009 18% 23%
2010 10% 14%
2011 8% 11%
67
Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2009, 2010, dan 2011 baik secara manual ataupun secara elektronik (e-SPT) selalu mengalami peningkatan. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk senantiasa meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak sudah cukup berhasil.
Di tahun 2009, 2010, dan 2011 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara manual selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik (e-SPT). Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan e-SPT di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tidak sesuai dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT. Karena berdasarkan tabel 4.13 Wajib Pajak yang tepat waktu (patuh) melaporkan SPT Masa PPN tahun 2009-2011 merupakan Wajib Pajak yang melaporkan secara manual.
Untuk mempermudah pengamatan akan perkembangan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Bari Tiga dari tahun 2009 hingga 2011, disajikan data berupa grafik berikut.
68
Grafik 4.7 Perkembangan Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2009-2011
Grafik 4.8 Pelaporan SPT Masa PPN yang Tidak Patuh (Terlambat Lapor) Tahun 2009-2011
69
Berdasarkan grafik 4.7 dan 4.8 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2009 hingga 2011 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara manual selalu lebih baik dari pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik (e-SPT). Hal ini disebabkan pengguna e-SPT merasa kesulitan untuk melakukan pembetulan apabila terjadi salah input. Untuk itu penggunaan e-SPT memerlukan tenaga khusus untuk memasukan datadata yang dibutuhkan dalam aplikasi e-SPT. Selain itu, tidak semua komputer dan printer kompatibel dengan program e-SPT sehingga sering terjadi troble atau gagal dijalankan serta kemungkinan terjadinya sistem error pada saat loading.
Apabila PKP dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh dalam 3 tahun pajak secara berturut-turut, PKP tersebut akan menerima keuntungan yang diberikan oleh KPP. Keuntungan tersebut adalah apabila PKP mengalami Lebih Bayar (LB) PKP tersebut akan lebih diutamakan dalam pengembalian kelebihan pajak yang terutang tersebut dibandingkan dengan PKP yang lain.
Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi Wajib Pajak yang terlambat lapor atau tidak melaporkan SPT-nya. Bagi Wajib Pajak yang tidak patuh tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Berdasarkan data di tahun 2009, 2010, dan 2011 keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru sebagian besar dilakukan oleh Wajib Pajak lama. Keterlambatan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak baru di tahun 2009, 2010, dan 2011 tidak melebihi 10% dari total Wajib Pajak yang terlambat. Hal 70
tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak lama lebih rendah bila dibandingkan dengan Wajib Pajak baru.
Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak adalah setelah diadakan sensus pajak di awal tahun 2011, Petugas Pajak mendapati hanya sekitar 20% Wajib Pajak yang menempati alamat yang sesuai dengan alamat terdaftar. Hal tersebut yang membuat STP tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga keterlambatan pelaporan SPT terus diulangi oleh Wajib Pajak tersebut sedangkan Wajib Pajak tersebut melakukan pelaporan pajak melalui pos atau melalui drop box di KPP lain.
Data berikut merupakan jumlah Wajib Pajak Badan pengguna e-SPT dan manual dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dari tahun 2009 sampai dengan 2011.
Tabel 4.14 Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Secara E-SPT dan Manual Tahun 20092011 Bentuk Pelaporan Manual e-SPT Jumlah WP badan Lapor
2009
2010
2011
1365
927
1115
1
1
4
1366
928
1119
Sumber: Seksi PDI
Dari tabel 4.14 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh di tahun 2009, 2010, dam 2011 mengalami peningkatan dan penurunan yang penyebabnya telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya. Data pada tabel 4.14 diatas merupakan Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh 71
Badan baik yang lapor tepat waktu, maupun yang terlambat untuk SPT yang sudah dianggap valid (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
Dari tahun 2009 sampai 2011 perbandingan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara manual terhadap pengguna e-SPT sangat jauh. Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala seksi pelayanan KPP Pratama Jakarta kebayoran Baru Tiga, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna e-SPT adalah berupa himbauan untuk menggunakan
e-SPT
bagi
perusahaan-perusahaan
yang
memiliki
kemampuan
menggunakan e-SPT. Namun, karena tidak ada peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menggunakan e-SPT, Wajib Pajak lebih memilih melaporkan SPT Tahunan PPh Badan secara manual dengan alasan kemudahan.
Analisis kepatuhan pelaporan SPT secara elektronik (e-SPT) dan manual untuk SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dapat dilihat berdasarkan data berikut:
Tabel 4.15 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009-2011 Bentuk Pelaporan
2009
2010
2011
Manual
83%
84%
89%
E-SPT
100%
100%
75%
sumber: Data diolah
72
Tabel 4.16 Persentase Wajib Pajak yang Tidak Patuh (Terlambat) Melaporkan Tahunan Badan Tahun 2009-2011 Bentuk Pelaporan Manual E-SPT sumber: Data diolah
2009 17% 0%
2010 16% 0%
2011 11% 25%
Dari tabel diatas, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara manual dari tahun 2009 hingga 2011 selalu mengalami peningkatan. Berbeda dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan secara e-SPT, yang mengalami penurunan di tahun 2011. Jumlah pengguna e-SPT untuk pelaporan SPT Tahunan Badan sangat sedikit. Perbandingan jumlah pengguna e-SPT dengan manual di tahun 2009, 2010, dan 2011 adalah 1:1365; 1:927; dan 4:1115. Jumlah pengguna e-SPT yang sangat sedikit ini yang membuat perubahan persentase yang sangat signifikan terhadap peningkatan dan penurunan tingkat kepatuhan pengguna e-SPT tersebut.
Perubahan peningkatan dan penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan secara e-SPT dan manual ini digambarkan dalam bentuk grafik untuk mempermudah pengamatan.
73
Grafik 4.9 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009-2011
Grafik 4.10 Keterlambatan (Tidak Patuh) Pelaporan Tahunan Badan Tahun 2009-2011
74
Dari grafik 4.9 dan 4.10 dapat dilihat tingkat kepatuhan dan keterlambatan pelaporan SPT PPh Tahunan Badan secara manual dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalamai kenaikan dan penurunan yang relatif stabil dengan angka peningkatan kepatuhan di angka 83% hingga 89%. Berbeda dengan kenaikan dan penurunan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara e-SPT dari tahun 2009 sampai dengan 2010 yang perubahannya terlihat cukup tajam. Hal tersebut dikarenakan jumlah pengguna eSPT yang sangat sedikit sehingga sangat mempengaruhi persentase yang didapat dari pembagian jumlah Wajib Pajak Badan secara keseluruhan.
75
