ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK SEBAGAI POTENSI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA Elsa Aldia Pulga Jl. Kampung Irian 1, Gg. 12, Nomor 14 0813 7901 3188
[email protected] Fany Inasius, SE., MM., MBA., BKP
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur pelaksaan ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan nya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang membahas permasalahan dengan mengumpulkan data, menganalisis dan ditutup dengan simpulan dan saran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diterapkan secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar serta peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan pada periode 2012-2014. Namun demikian penulis masih menemukan hal-hal yang diperlukan perbaikan yaitu kelemahan terhadap informasi dan komunikasi yang diperoleh dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, yaitu kurangnya kerjasama dengan lembaga maupun instansi terkait baik pemerintah maupun non-pemerintah serta pelaksaan ekstensifikasi perlu difokuskan lagi terhadap objek pajak yang potensial saat ini seperti transaksi e-commerce. Kata Kunci: Ekstensifikasi Wajib Pajak, Potensi Penerimaan Pajak
ABSTRACT This study aims to determine whether extending the implementation procedures on STO Jakarta Menteng Three are in accordance with the applicable regulations and any obstacles encountered in its implementation. The method used is descriptive qualitative discuss problems with collecting data,
analyzing and closed with conclusions and suggestions. These results indicate that the implementation of the extension of the taxpayer is in compliance with applicable regulations and implemented effectively and efficiently. This is evident from the increase in the number of registered taxpayers and increasing the amount of income tax revenue in 2012-2014. However, the authors still find things that needed repair that weakness to information and communication gained in the implementation of the extension of the taxpayer, namely the lack of cooperation with institutions and other related institutions both governmental and non-governmental as well as extending the implementation needs to be focused more on the potential tax object today such as e-commerce transactions Keywords: Tax Payer Extending, Tax Revenue Potential
PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan di Negara Indonesia. Namun pada kenyataannya target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan karena keterlambatan ekonomi global dan juga masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Ketergantungan penerimaan pajak terhadap perusahaan besar dan perusahaan menengah juga menjadi kelemahan dalam struktur penerimaan pajak. Dampaknya adalah ketika terjadi krisis ekonomi global, mau tidak mau akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, jumlah transaksi online atau yang lebih dikenal dengan e-commerce-pun semakin meningkat. Lembaga riset Mark Plus Insight (2013) menyatakan Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Pada tahun 2013 pengguna internet di Indonesia mencapai 74,57 juta pengguna. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 30% dari total populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar ecommerce yang potensial. Lembaga riset pemasaran e-Marketer menyatakan bahwa pertumbuhan bisnis e-commerce di Indonesia pada 2013 diperkirakan mencapai 71% dengan nilai transaksi ecommerce diperkirakan sebesar USD 1,8 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Popularitas media social dan penetrasi telepon seluler menjadi alat akses internet yang member dampak pada transaksi e-commerce yang nantinya akan semakin melonjak di tahun-tahun berikutnya. Salah satu perusahaan konsultan manajemen global terkemuka, Boston Consulting Group, memprediksi di 2015 nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai USD10 miliar atau sekitar Rp100 triliun, dan memprediksi ledakan e-commerce akan terjadi di tahun 2020. Dengan demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak. Dimana ekstensifikasi wajib pajak itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ini penting untuk dilakukan mengingat sistem pemungutan pajak penghasilan menggunakan self assessment system dimana wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung,
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga tanggung jawab terbesar ada di wajib pajak itu sendiri. Hal ini terkadang disalahgunakan untuk melakukan penghambatan dalam pemungutan pajak. Salah satunya adalahtax evasion,yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan seperti tidak membayar pajak atau membayar pajakdengan jumlah yang lebih kecil dari jumlah pajak terutang sebenarnya. Oleh karena itu dikeluarkan SE-62/PJ/2013 yang dirilis bulan Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-commerce yang diharapkan bisa menjadi penegasan bahwa ketentuan perpajakan itu sama mulai dari mendaftar, menghitung, membayar, melapor, itu juga berlaku bagi pelaku e-commerce.Sehingga dapat meminimalisirsubjek pajak yang seharusnya sudah menjadi wajib pajak, tapi belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya yaitu belum membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada kesempatan ini penulis ingin menjelaskan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta MentengTiga sebagai potensi penerimaan pajak yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK SEBAGAI POTENSI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA”
METODE PENELITIAN Jenis dan sumber data Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui informan atau narasumber yang tepat. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan yang terkait dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu rekam, seperti handphone. Sedangkan data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data, sehingga penulis tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data sekunder bisa diperoleh dengan lebih cepat dan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, di internet, dan data dari KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 1.
Gambaran umum KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga.
2.
Tugas dan fungsi kantor.
3.
Struktur organisasi dan tanggung jawab unit kegiatan kantor
4.
Data jumlah WP hasil ekstensifikasi, penerimaan pajak, dll.
5.
Buku teks, artikel serta literatur perpajakan.
Metode Pengumpulan Data Didalam metodologi ini, diperlukan data-data atau bahan materi yang dibutuhkan utntuk keperluan penelitian ini. Adapun teknik dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 1.
Studi Pustaka Melakukan pencarian terhadap buku-buku yang berhubungan dengan penelitian,karya-karya ilmiah maupun jurnal dan artikel, baik yang terdapat di perpustakaan maupun yang terdapat di internet. Data-data yang berasal dari buku-buku dan internet yang dijadikan referensi dalam penyususnan skripsi ini antara lain yangberkaitan dengan pengenalan ilmu perpajakan, aspekaspek perpajakan sertabeberapa hal yang berkaitan dengan perdagangan online atau e-commerce.
2.
Studi Lapangan Melakukan praktek ke lapangan secara langsung, yaitu untuk memperoleh penjelasan-penjelasan maupun informasi untuk berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Praktek-praktek yang dilakukan di dalam studi lapangan, diantaranya adalah: a.
Observasi Pada metode pengamatan (observasi) ini dilakukan di KPP Pratama JakartaMenteng Tiga yaitu peninjauan dan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.
b.
Wawancara Wawancara dilakukan dengan cara mewancarai secara langsung pihak-pihak terkait, yang berguna untuk mendapatkan informasi maupun data-data yang dibutuhkan, yaitu wawancara terhadap pihak seksi ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
HASIL DAN BAHASAN Upaya Penambahan Wajib Pajak Baru Berdasarkan data dan penelitian yang dilakukan penulis, diketahui secara umum penambahan Wajib Pajak baru terjadi karena dua hal, yaitu: 1.
Kesadaran para Wajib Pajak sendiri Penambahan Wajib Pajak baru terjadi karena para Wajib Pajak datang sendiri ke KPP Pratama Jakarta, Menteng Tiga untuk membuat NPWP.Pada umumnya para Wajib Pajak tersebut membuat NPWP karena membutuhkannya, terutama terkait melakukan pinjaman ke bank.
2.
Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran NPWP bagi Wajib Pajak potensial di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Bila dilihat secara umum pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan peningkatan target penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga.
Cara dan Prosedur Pelaksanaan Ekstensifikasi 1.
Mendatangi lokasi Wajib Pajak
2.
Melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah
3.
Mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak
Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Peningkatan jumlah Wajib Pajak baru di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dapat dikatakan selalu meningkat setiap tahunnya.Tetapi peningkatan jumlah Wajib Pajak baru ini tidak menjamin semua Wajib Pajak yang sudah terdaftar tersebut adalah Wajib Pajak aktif dan patuh dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.Dalam pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak pihak KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga pun mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut ada yang berupa kendala internal dan ada pula yang berasal dari eksternal. Kendala internal merupakan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang berasal dari dalam KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Kendala internal yang terjadi antara lain: 1.
Kurangnya Sumber Daya Manusia Terkait SDM, petugas pajak yang kompeten masih kurang secara kuantitas dan kualitas (kurang banyak jumlahnya dan kurang berkualitas). Dalam melakukan canvassing ke pusatpusat perbelanjaan untuk menjaring Wajib Pajak baru, hal ini akan memakan waktu yang sangat lama dan kurang efektif. Sebaiknya pihak KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan saja. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi, beliau tidak menyebutkan bahwa KPP Pratama Jakarta Menteng Tigamelakukan kerja sama dengan pengelola pusatpusat perbelanjaan yang termasuk dalam wilayah kerja dari KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga.
2.
Tidak Membuat Kunci Data dan Memanfaatkan Data Mikro Kunci Data merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menentukan mana daerah atau bidang usaha yang memiliki potensi pajak terbesar. Data mikro yang dapat digunakan dalam kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak ini dapat berasal dari media massa baik media cetak maupun media elektronik. Misalnya saja data-data dari Koran, surat kabar, majalah, televisi, radio, bahkan internet, yang dapat memberikan informasi mengenai Wajib Pajak Potensial. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, pihak KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tidak memanfaatkan data mikro ini. Hal ini terlihat dari laporan kegiatan Ekstensifikasi dimana disana terdapat kolom/ tabel untuk laporan pengisian data mikro, tetapi semua laporan itu kosong tidak diisi oleh petugas.
3.
Penyimpanan Data Masih Manual Beberapa data di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga masih diolah dan disimpan secara manual di dalam folder-folder. Seharusnya data atau laporan hasil kegiatan tersebut di buat back-up –an nya di dalam komputer. Hal ini agar lebih memudahkan pengguna jika suatu saat membutuhkan data yang diperlukan. Jika penyimpanan data masih manual akan menyebabkan data tercecer dan terselip. Hal ini terlihat dari masih minimalnya peralatan dan
perlengkapan kerja yang berbasis online sehingga pelaksanaan kerja terkesan lambat. 4.
Kurang Efektifnya Pelaksanaan e-registration Pelaksanaan e-registration (e-NPWP) ini terkadang menyulitkan petugas pembuat NPWP, karena beberapa formulir calon Wajib Pajak atau data dari hasil e-registration (e-NPWP), bukan tercatat sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Misalkan dari hasil e-registration tersebut, keluar nama KPP domisili Wajib Pajak yang ternyata bukan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Hal ini membuat petugas, harus mensortir dan memisahkan formulir yang bukan ditujukan untuk KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga lalu menyerahkannya kepada KPP domisili yang dimaksud.Karena pihak KPP domisililah yang berwenang untuk mengaktifkan NPWP calon Wajib Pajak tersebut. Pihak KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga hanya bisa menerbitkan atau mencetak kartu NPWP yang sudah diaktifkan oleh KPP domisili (Jika Wajib Pajak tidak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga).
Kendala eksternal merupakan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang berasal dari luar KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Kendala eksternal yang terjadi antara lain: 1.
Data Tidak Diberikan Dalam melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak diperlukan data statistik orang pribadi yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi terkadang ada miskoordinasi antara instansi terkait dengan pihak KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sehingga data-data yang dibutuhkan sering tidak tersedia.Hal ini dapat dimaklumi oleh pihak KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga karena mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa suatu pihak menyerahkan datanya, sekalipun untuk keperluan pendataan subjek atau objek pajak sebagai dasar pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.
2.
Data yang Diterima Tidak akurat Banyak data calon Wajib Pajak yang alamatnya tidak jelas.Misalnya dalam KTP-nya tidak ada alamat atau nomor rumahnya. Sehingga banyak sekali surat himbauan yang seharusnya sampai ke alamat calon Wajib Pajak tetapi malah dikembalikan ke KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga oleh pihak PT. Pos Indonesia, karena ketidakjelasan alamat tersebut.
3.
Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak lain yang potensial Dalam penelitian ini pihak yang cukup potensial untuk diajak bekerja sama adalah pengelola pasar dan Pusat perbelanjaan atau Pertokoan, Ketua Asosiasi Pedagang, perbankan, perusahaan asuransi, dll.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dijabarkan di bab 4 sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan PER-35/PJ/2013 dan dipertegas di SE-51/PJ/2013.
2.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kendala internal, yaitu terkait kuantitas dan kualitas SDM (kurang banyak jumlahnya dan kurang berkualitas), serta masih minimalnya peralatan dan perlengkapan kerja yang berbasis online, sehingga pelaksanaan kerja terkesan lambat. Sedangkan kendala eksternal, yaitu kurangnya perolehan data dari lingkungan lembaga yang terkait perpajakan, seperti imigrasi, perbankan dan lembaga-lembaga lainnya, sehingga data tidak optimal.
3.
Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dapat dikatakan efektif, dimana hal ini ditunjukkan dari peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan selama periode 2012-2014. Penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2012 sebanyak 20 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 0,64%, pada tahun 2013 sebanyak 94 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 2,94%, dan pada tahun 2014 sebanyak 158 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 4,63%. Penambahan Wajib Pajak Badan baru untuk periode 2012 sebanyak 215 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 6,94%, pada tahun 2013 sebanyak 158 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 4,85%, dan pada tahun 2014 sebanyak 189 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 5,48%.
4.
Adapun dampak pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak terutama PPh Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga selama tahun 20122014 cukup signifikan, walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan untuk penerimaan pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan dari realisasi penerimaan pajak tahun 2013 secara keseluruhan sebesar Rp798.492.786.455 yang terdiri dari penerimaan pajak terhutang Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp40.446.673.357 (turun sebesar 20,48% dari realisasi tahun 2012) dan penerimaan pajak terhutang Wajib Pajak Badan sebesar Rp758.046.113.098 (meningkat sebesar 38,35% dari realisasi tahun 2012). Sementara itu realisasi penerimaan pajak tahun 2014 secara keseluruhan sebesar Rp1.097.300.468.677 yang terdiri dari penerimaan pajak terhutang Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp53.250.782.302 (meningkat sebesar 31,66% dari realisasi tahun 2013) dan penerimaan pajak terhutang Wajib Pajak Badan sebesar Rp1.044.049.686.375 (meningkat sebesar 37,73% dari realisasi tahun 2013). Presentase perhitungan realisasi penerimaan pajak tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 20,48% dan Wajib Pajak Badan sebesar 38,35%. Pada tahun 2014, terlihat dampak dari Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi sebesar 31,66% dan Wajib Pajak Badan sebesar 37,73%.
5.2 Saran Berdasarkan uraian hasil analisis dalam skripsi ini, adapun saran yang dapat diajukan penulis, yaitu: 1.
KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga harus mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapainya selama ini, serta meningkatkan lagi pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajaknya, terutama pada Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suatu aplikasi atau program, khusus untuk pengawasan transaksi e-commerce yang dilaksanakan Wajib Pajak, baik itu transaksi dengan menggunakan perusahaan perantara perdagangan, maupun dengan transaksi melalui perbankan dan kartu kredit.
2.
Meningkatkan kompetensi SDM KPP Jakarta Menteng Tiga secara bertahap dengan menyertakan dalam pendidikan dan pelatihan khusus di lingkungan perpajakan sebagaimana yang sering dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan lainnya yaitu meningkatkan pengetahuan dan wawasan karyawan dengan meningkatkan taraf pendidikan petugas pajak kedalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti S1 dan S2, serta meningkatkan kompetensi petugas pajak dalam pendidikan dan pelatihan kemampuan khusus pada kursus-kursus tertentu yang terkait kedalam keahlian petugas pajak dalam bekerja.
3.
Melakukan peningkatan kualitas pengawasan dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti perbankan, bea cukai dan lembaga swasta yang terkait pada pelayanan umum masyarakat dilingkungan kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk memperoleh kelengkapan data para masyarakat selaku Wajib Pajak.
4.
Meningkatkan pelaksanaan Ekstensifikasi melalui penyesuaian data dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta dilingkungan kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga seperti perbankan maupun instansi lain yang bergerak dibidang teknologi informasi dengan melakukan peningkatan syarat pelayanan, yaitu mencantumkan NPWP WajibPajak di setiap transaksi jual beli barang/jasa.
REFERENSI Adrianti, Wella. (2013). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tanjungpinang. E-Journal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjung Pinang, Volume 1, Nomor 1. (http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Wella-Adrianti090462201378.pdf) Pemerintah RI. (2010). Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah RI. (2013). Surat Edaran SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Huenink, Douglas. (2013). Eliminating The E-Commerce Sales Tax Advantage In The United States By Following In The Footsteps Of The European Union. Wisconsin International Law
Journal, Volume 31, Nomor (http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2014/01/Huenink_final_v2.pdf)
1..
Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Pemerintah RI. (2014). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pemerintah RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pemerintah RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pemerintah RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia Pemerintah RI. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia Low, Mary. (2014). The Challenges to taxing e-commerce: A Comparative Analysis for the Pacific. Journal of Accounting Waikato Management School, Volume 1, Nomor 2. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta : Andi Yogyakarta. Purbo, Onno W dan Aang Arif W. (2001). Mengenal E-commerce. Jakarta: Elexmedia Computindo. Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Sukmawati, Widdyah. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan. E-Journal Perpajakan Universitas Brawijaya, Volume 1, Nomor 1. (http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/viewFile/38/32) Sumarsan, Thomas. (2010). Perpajakan Indonesia: Pedoman yang Lengkap Berdasarkan Undangundang Terbaru. Yogyakarta : Graha Ilmu. Vergina. (2013). Pengaruh Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. E-Journal STIE MDP, Volume 1, Nomor 1. (http://eprints.mdp.ac.id/709/1/JURNAL%202009210052_VERGINA.pdf) Waluyo, Drs. Didik Budi. (2010). Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan Indonesia. Jakarta: DBW Tax Center.
RIWAYAT PENULIS
Full Name
: Elsa aldia Pulga
Place / Date of Birth
: Bandar Lampung, 24 October 1993
Elementary School
: SD AL-AZHAR 1, Bandar Lampung ( 1999-2005)
Junior High School
: SMPN 04, Bandar Lampung ( 2005-2008 )
Senior High School
: SMA IMMANUEL, Bandar Lampung (2008-2011 )
University
: Binus University (2011-Now )
