Pengaruh Efektivitas Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari Oleh : Laode Turisno Daud Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara Abstract This study aims to determine the effectiveness of the Self Assessment System Effect on acceptance of Value Added Tax (VAT) on the Tax Office Service Kendari.The data used in this study is quantitative data and qualitative data, the data source used is primary data that is the source of data obtained directly from the taxpayer that is in the Southeast, especially in Kendari and secondary data is already available VAT from the Tax Office Service Kendari documentation. The data obtained were processed using simple linear regression analysis is to look for how much influence the effectiveness of the Self Assessment System on acceptance of Value Added Tax (VAT) on the Tax Office Service Kendari. The results showed that the effectiveness of the Self Assessment System has a significant influence on the acceptance of Value Added Tax (VAT) on the Tax Office Service Kendari. Contributions variables Effectiveness Self Assessment System on acceptance of Value Added Tax (VAT) 0.323 or 32.3%, while the remaining 67.7% is the influence of other variables in the model are not included in this study. Internal control system variables obtained t-count of 4,260 is greater than t-table value of 1.684 with a t-sig at 0.010. obtained t-sig smaller than =0,05 so the null hypothesis is rejected, which means Effectiveness Self Assessment System has a significant influence on the acceptance of Value Added Tax. That is, if the Self Assessment System Effectiveness run properly can increase the acceptance of Value Added Tax. Keywords: Effectiveness Self Assessment System, Value Added Tax. I.
PENDAHULUAN Hakekatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan Indonesia seutuhnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan tersebut diperlukan dana yang memadai. Perlu dana yang besar agar hakekat dari pembangunan tersebut dapat tercapai guna membiayai pembangunan tersebut. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai karena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hanya dipungut, dibayar atau disetor ke kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak. Sistem pemungutan pajak yang bersifat Self Assessment System berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak
Jurnal Akuntansi (JAk)
70
Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak. Penerapan Self Assessment System memungkinan wajib pajak melaporkan utang Pajak Pertambahan Nilai tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak PPN baik yang kurang bayar maupun yang lebih bayar, sehingga ada beberapa tagihan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pembayaran pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari yang merupakan tempat pelaporan besaran utang Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak khususnya pelaporan utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan uraian diatas rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Apakah Efektivitas Self Assessment System berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 Ekonomi di Universitas Haluoleo sekaligus menambah menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perpajakan; (2) Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihakpihak yang berwenang khususnya dalam menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem yang diterapkan pada pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai; (3) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama. II. KAJIAN TEORI 1. Efektivitas Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan pusat pertanggung jawaban, semakin besar kontribusi output terhadap tujuan maka semakin efektif suatu unit tersebut. Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dimana suatu perusahaan juga dikatakan telah beroprasi secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas didefinisikan oleh R.A Supriyono (2000:33) dalam bukunya yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen yang dimaksud dengan Efektivitas yaitu : Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tertentu maka dapat dikatakan semakin efektif unit tersebut. .
Jurnal Akuntansi (JAk)
71
2. Self Assessment System Self Assessment System merupakan salah satu sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Self Assessment System didefinisikan oleh Djuanda dan Lubis (2006:107) dalam bukunya yang berjudul Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa: Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Self Assessment System dikatakan efektif apabila wajib pajak sepenuhnya mampu untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri (Siti Kurnia Rahayu, 2009:101). Pemerintah dalam hal ini (fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan. Indikator Self Assessment System menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2011:17) yaitu : (1) Menghitung, (2) Membayar, (3) Melaporkan. 3. Pengertian Pajak Menurut UU. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2008:1) menyebutkan bahwa Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak didefinisikan oleh Rachmat Soemitro (2002:1) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa definisi pajak yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 4.
Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan UU no. 42 tahun 2009 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai
Jurnal Akuntansi (JAk)
72
tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang. Pajak Pertambahan Nilai didefinisikan oleh Andriani (2001:25) dalam bukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa definisi Pajak Pertambahan Nilai yaitu: Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu penambahan nilai barang dan jasa dengan dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai didefinisikan oleh Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006: 1) dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa definisi Pajak Pertambahan Nilai yaitu: Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai a. Berdasarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Menurut Mardiasmo (2008:278), pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengertian pengusaha kena pajak menurut Mardiasmo (2008:278) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. b. Pengusaha Kecil Pengertian pengusaha kecil menurut Mardiasmo (2008:278) adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000. 6. Objek Pajak Pertambahan Nilai a. Dalam Barang Kena Pajak (BKP) Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Mardiasmo (2008:274). Barang berwujud adalah aktiva tetap, seperti: kendaraan, mesin, termasuk berupa persediaan bahan baku, barang jadi, sedangkan Barang Kena Pajak tidak berwujud diantaranya adalah franchise, lisensi, merk dagang, Hak Paten, Hak Cipta dan berbagai hak lainnya. b. Jasa Kena Pajak (JKP) Menurut Mardiasmo (2008:275), jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk
Jurnal Akuntansi (JAk)
73
dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. 7. Kerangka Pikir Salah Efektivitas secara garis besar dapat dirumuskan sebagi derajat keberhasilan suatu organisasi dimana terlihat sampai sejauh mana suatu organisasi dinyatakan berhasil dalam mencapai apa yang telah menjadi tujuannya. Self Assessment System, dikatakan efektif apabila wajib pajak sepenuhnya mampu untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai didapat dari suatu barang yang dikonsumsi berupa barang dan dan jasa dalam suatu daerah yang di kenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.pengenaan pajak pertambahan nilai sangat di pengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai. Dari uraian di atas, kita akan melihat apakah terdapat pengaruh efektivitas Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Terlihat dari belum berjalan dengan baik Self Assessment System. Hal inilah yang kemudian akan dikaji selanjutnya untuk melihat pengaruh secara parsial. Berdasarkan uraian di atas maka penulis membuat kerangka pemikiran yang menunjukan pengaruh antara fektivitas Self Assessment System terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Kendari :
Menghitung Membayar Melaporkan
Efektivitas Self Assessment System
H1
PPN
III. METODE PENELITIAN Objek penelitian ini adalah Efektivitas Self Assessment System dan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer merupakan didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) dan data sekunder merupakan data PPN yang sudah tersedia atau merupakan dokumentasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain (1) metode analisis deskriptif suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta
Jurnal Akuntansi (JAk)
74
dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan Efektivitas Self Assessment System dan PPN. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas atas masalah yang diteliti; (2) Metode analisis dalam penelitian ini mengunakan regresi sederhana. Dengan mengunakan variabel Efektivitas Self Assessment System sebagai variabel independen dan variabel penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai variabel dependen. Analisis regresi dalam penelitian ini di lakukan dengan program SPSS (Statistical Program For Sosial Science). Rumus yang digunakan pada persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Y = a + bX + e Keterangan: Y : penerimaan pajak pertambahan Nilai a : konstanta b : koefisien regresi X : Efektivitas Self Assessment System e : standar error Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain (a) Efektivitas Self Assessment System yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Efektivitas pembayaran utang pajak oleh wajib pajak dengan wewenang penuh untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak harus di bayarkan; (b) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu penambahan nilai barang dan jasa dengan dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian a. Deskripsi Variabel Penelitian Efektivitas Self Assessment System merupakan hubungan antara keluaran suatu sistem Pemungutan Pajak oleh Kantor Peleyanan Pajak Pratama dengan sasaran yang harus dicapai semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian pemungutan Pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak tertentu maka dapat dikatakan semakin efektif. Variabel ini terdiri dari 12 item pernyataan dengan 3 indikator. Masing-masing 5 pernyataan untuk indikator pertama, 4 pernyataan untuk indikator kedua, 3 pernyataan untuk indikator ketiga dan 1 pertanyaan untuk variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pelaporan utang pajak antara Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 13.000.000.000,00. b. Uji Validitas dan Reabilitas Berdasarkan Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu instrumen mengukur konsep yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode statistik Product Moment Pearson. Bila dari hasil pengujian lebih besar dari 0,30 (r > 0,30) instrumen dikatakan valid. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Setelah melakukan pengujian
Jurnal Akuntansi (JAk)
75
menunjukkan hasil bahwa semua instrumen telah memenuhi syarat (valid). Uji reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reabilitas instrumen akan diuji dengan menggunakan Koefisien Alpha Cronbach. Kuesioner dikatakan reliabel apabila r Cronbach Alpha > 0,60. Berdasarkan hasil uji reabilitas yang telah dilakukan, maka seluruh item telah memenuhi syarat (reliabel). Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas secara rinci dapat dilihat pada lampiran, sedangkan rekapitulasi hasil ujinya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Indikator Variabel
Item Pernyataan X1.1.1 X1.1.2
Koef. Korelasi 0,692 0,685
Ket. Valid Valid
Cronbach's Alpha 0,816
X1.1.3 0,608 Valid Menghitung X1.1.4 0,750 Valid (X1.1) X1.1.5 0,707 Valid X1.2.1 0,651 Valid X1.2.2 0,721 Valid Membayar X1.2.3 0,470 Valid (X1.2) X1.2.4 0,708 Valid X1.3.1 0,625 Valid Melaporkan X1.3.2 0,741 Valid (X1.3) X1.3.3 0,636 Valid Sumber: data primer diolah tahun (2014) c.
0,716
0,688
Ket.
Reliabel
Reliabel Reliabel
Bobot Faktor Uji analisis faktor merupakan uji yang digunakan untuk melihat faktor mana dari indikator-indikator yang ada pada sebuah variabel yang dominan mempengaruhi terbentuknya variabel tersebut. Berdasarkan hasil uji factor analysis dengan mengikut sertakan uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) terhadap indikator-indikator dari variabel. Adapun hasil analisis faktor seperti Tabel berikut:
Hasil Uji Analisis Faktor pada Variabel Efektivitas Self Assessment system KMO No Indikator Nilai Sig MSA 1 Menghitung Utang PPN 2. Membayar Utang PPN 3. Melaporkan Utang PPN Sumber: data primer diolah tahun (2014)
Jurnal Akuntansi (JAk)
0,932 0,905 0,857
0,709
0,000
76
Hasil uji analisis faktor diketahui bahwa ketiga indikator tersebut adalah sangat signifikan membentuk variabel Efektivitas Self Assessment System dengan nilai 0,000 artinya sangat berarti keseluruhan indikator terhadap variabel Efektivitas Self Assessment System, jika dilihat dari uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) diperoleh nilai 0,709 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan ketiga indikator dari variabel Efektivitas Self Assessment System. Adapun analisis faktor paling dominan membentuk Efektivitas Self Assessment System adalah indikator membayar utang PPN (X1.1) dengan loading factor sebesar 0,932. Hal ini mencerminkan bahwa dengan meningkatkan Efektivitas Self Assessment System dan mengutamakan membayar utang PPN, maka akan meningkatkan penerimaan PPN. d. Deskripsi Analisis Regresi Linear Sederhana Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Self Assessment System terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan hasil regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 20.0 diperoleh koefisien sebagai berikut: Koefisien Regresi Linear Sederhana Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients B (Constant)
1
ESAS
9,829E017 ,569
Std. Error
Standardized Coefficients
Sig.
Beta
,132 ,133
T
,000 1,000 ,569
4,260
,000
Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:
Nilai konstanta sebesar mempunyai arti bahwa apabila Efektivitas Self Assessment System memiliki nilai konstan atau sama dengan nol atau dengan kata lain tidak ada Efektivitas Self Assessment System maka Pajak Pertambahan Nilai akan sebesar Koefisien regresi untuk variabel Efektivitas Self Assessment System adalah 0,569 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Efektivitas Self Assessment System dan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga apabila terjadi peningkatan Efektivitas Self Assessment System sebesar 1 satuan maka Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat sebesar 0,569 satuan. e.
Uji Hipotesis Pengujian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, karena menggunakan regresi linear sederhana maka variabel yang di uji hanya
Jurnal Akuntansi (JAk)
77
satu yaitu menguji pengaruh Efektivitas Self Assessment System terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Uji parsial dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel, di mana =0,05. Apabila thitung lebih kecil dari pada ttabel maka H0 diterima. Sebaliknya, apabila thitung lebih besar dari pada ttabel maka H0 di tolak. Berdasarkan hasil koefisien regresi yang terdapat dalam lampiran pada tabel 4.8 (Koefisien Regresi Sederhana), variabel Efektivitas Self Assessment System diperoleh thitung 4,260. Nilai thitung 4,260 lebih besar dari nilai ttabel (ttabel = 1.684) dengan t-sig sebesar 0,010. t-sig yang diperoleh lebih kecil dari =0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya Efektivitas Self Assessment System secara signifikan mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai. Artinya, apabila Efektivitas Self Assessment System berjalan dengan baik dapat meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai. f.
Uji Determinasi (Uji R2) Koefisien determinasi (R2) mengukur proporsi keragaman variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Semakin dekat nilai dengan angka 1 maka semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variabel tak bebasnya. Berikut adalah hasil pengujian adjusted R2 : Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model
R
1
,559a
R Square ,323
Adjusted R Square ,305
Std. Error of the Estimate ,83340868
DurbinWatson 1,495
Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,323 atau 32,3%. Hal ini berarti variabel Efektivitas Self Assessment System mampu menjelaskan variasi Pajak Pertambahan Nilai sebesar 32,3% dan sisanya sebesar 67,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Besaran nilai R2 tersebut menunjukkan bahwa besarnya proporsi keragaman dari variabel Pajak Pertambahan Nilai yang bisa dijelaskan oleh Efektivitas Self Assessment System belum begitu baik. 2. Pembahasan Pembahasan penelitian ini menjelaskan mengenai variabel bebas sistem Efektivitas Self Assessment System yang mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan sampel sebanyak 40 responden. Hasil dari penelitian ini diolah berdasarkan model regresi linear sederhana yang dilakukan dengan menunjukkan bahwa Efektivitas Self Assessment System yang mencakup menghitung, membayar dan melaporkan mempunyai hubungan positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Self Assessment System merupakan salah satu diantara berbagai cara yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Efektivitas Self Assessment System meliputi tiga indikator yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa sasaran Efektivitas Self Assessment System dikatakan efektif apabila ketiga indikator tersebut berjalan dengan baik. Jika Efektivitas Self
Jurnal Akuntansi (JAk)
78
Assessment System telah berjalan dengan baik maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari akan mengalami peningkatan. Namun berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari (2014) kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan Self Assessment System hanya sebesar 36% dari keseluruhan Wajib Pajak yang ada, untuk itu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari harus lebih meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar besaran hutang pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian deskripsi responden menunjukkan bahwa Efektivitas Self Assessment System menurut tanggapan responden sudah baik. Hal ini terlihat dari nilai persepsi rerata responden sebesar 4,09 atau sebesar 81,89% (baik). Secara keseluruhan persepsi responden terhadap variabel Efektivitas Self Assessment System terlihat mengalami persentase yang tidak jauh berbeda untuk tiap indikatornya dimana persentase paling tinggi yaitu indikator melaporkan utang PPN (X1.3) dengan rata-rata skor 4,21 atau sebesar 84,17%, indikator menghitung utang PPN (X1.1) dengan rata-rata skor 4,18 atau sebesar 83,50%, indikator membayar utang PPN (X1.2) dengan rata-rata skor 3,90 atau sebesar 78,00%. Hasil pengujian koefisien determinasi (R2) menunjukkan sebesar 0,323 atau 32,3%. Hal ini berarti variabel Efektivitas Self Assessment System mampu menjelaskan variasi Pajak Pertambahan Nilai sebesar 32,3% dan sisanya sebesar 67,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Besaran nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya proporsi keragaman dari variabel Pajak Pertambahan Nilai yang bisa dijelaskan oleh Efektivitas Self Assessment System belum begitu baik. Efektivitas Self Assessment System mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan koefisien regresi untuk variabel Efektivitas Self Assessment System adalah 0,569 dapat di artikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel Efektivitas Self Assessment System dan penerimaan pajak pertambahan nilai, apabila terjadi peningkatan Efektivitas Self Assessment System sebesar 1 satuan maka pajak pertambahan nilai akan meningkat sebesar 0,569 artinya apabila Efektivitas Self Assessment System telah efektif dan berjalan dengan baik maka jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami peningkatan. V. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas Self Assessment System berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jika Efektivitas Self Assessment System berjalan dengan baik maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Adapun saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian yang telah di lakukan ini, antara lain sebagai berikut : (1) Saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari diharapkan dapat meningkatkan perannya khususnya sebagai pengelola dana pajak serta melakukan sosialisasi yang lebih baik dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak; (2) Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan melihat atau menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap
Jurnal Akuntansi (JAk)
79
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai untuk melengkapi penelitian yang berhubungan dengan Self Assessment System terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan penambahan variabel kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dimasukkan oleh peniliti selanjutnya. DAFTAR PUSTAKA Andriani. 2001. Dalam Bukunya Yang Berjudul Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Menyatakan Bahwa Definisi Pajak Pertambahan Nilai. Gramedia. Jakarta. Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2006. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Gramedia. Jakarta. Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi. CV Andi Offset. Yogyakarta. R.A Supriyono. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen, Buku 1 Ed.1. BPFE. Yogyakarta. Rachmat Soemitro. 2002. Asas dan Dasar Perpajakan. Eresco. Bandung. Siti Kurnia Rahayu. 2009. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu. Bandung. UU No.42 Tahun 2009. Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi ke 10, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Jurnal Akuntansi (JAk)
80