BAB 4 PEMBAHASAN. 4.1 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Untuk memaksimalkan pajak, negara melakukan sosialisasi pajak kepada

masyarakat terutama kepada Wajib Pajak dalam membayar pajak agar dapat membantu pembangunan. Dalam membayar pajak Seksi Penagihan bertugas memproses atau penatausahaan jenis pajak yang masuk ke KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun setiap tahun nya. Seksi Penagihan pada (KPP) Pratama Jakarta Kemoyaran juga dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan kantor KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Dan Seksi Pengolahan data dan Informasi juga memiliki tugas yaitu tata cara pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI serta rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak. PDI juga mencatat realisasi penerimaan pajak di KPP Kemayoran untuk setiap tahun nya dengan jenis – jenis pajak baik Orang pribadi maupun badan dalam membayar PPh dan PPN. Dan pada KPP Kemayoran tersebut juga membuat\ rencana Penerimaan Pajak pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Berikut adalah target atau rencana yang ingin dicapai oleh KPP Kemayoran dan

jumlah realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2010, 2011, 2012 terhadap PPh dan PPN .

55

Tabel 4.1 Target Penerimaan Pajak KPP Kemayoran Tahun

Rencana Penerimaan Pajak

2010

996.832.499.436

2011

1.303.029.097.136

2012

1.244.618.567.830

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kemayoran Seksi PDI Dari tabel diatas merupakan rencana atau target yang di buat oleh KPP untuk penerimaan pajak dalam tahun 2010 sampai dengan 2012. Berikut data yang didapat untuk Wajib Pajak yang membayar pajak PPh dan PPN dari Wajib Pajak Badan maupun OP. Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Kemayoran JENIS PAJAK TAHUN PAJAK

PPh

PPN

2010

Rp 405.535.943.887,00

Rp 588.449.216.020,00

2011

Rp 439.145.634.893,00

Rp 740.937.763.472,00

2012

Rp 508.131.038.821,00

Rp 801.447.345.514,00

Sumber : seksi pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Jakarta Kemayoran

56

Gambar 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Kemayoran

Rp900,000,000,000.00 Rp800,000,000,000.00 Rp700,000,000,000.00 Rp600,000,000,000.00 Rp500,000,000,000.00

Series1

Rp400,000,000,000.00

PPh

Rp300,000,000,000.00

PPN

Rp200,000,000,000.00 Rp100,000,000,000.00 Rp0.00 2010

2011

2012

Dari data diatas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran dari Wajib Pajak ialah PPh dan PPN berdasarkan UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 dan penerapan PPN dalam undang – undang Nomor. 42 tahun 2009. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran tahun 2010 untuk penerimaan PPh mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2012. Untuk jenis pajak PPh mengalami kenaikan sebesar 8,2% untuk tahun 2011. Sedangkan untuk penerimaan PPN terjadi kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan realisasi yang cukup baik dan persentase sebesar 25% pada tahun 2011, maka membuat atau menggambarkan

57

bahwa Wajib Pajak mengerti atas fungsi pajak itu sendiri dan mulai melakukan kewajibannya. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2012 untuk penerimaan PPh mengalami peningkatan sebesar 15% dari Rp. 439.145.634.893,00 menjadi Rp 508.131.038.821. Penerimaan PPN mengalami peningkatan sebesar 8,1% untuk tahun 2012 dari Rp 740.937.763.472,00 menjadi Rp 801.447.342.514. Jumlah persentase untuk PPh pada tahun 2010 sampai dengan 2011 jumlah nya lebih tinggi dari penerimaan PPh untuk tahun yang selanjut nya. Namun untuk jumlah realisasi penerimaan pajak PPN untuk tahun 2010 ke 2011 lebih besar dibanding persentase PPN pada tahun 2012. Hal ini mungkin terjadi karena sudah banyak Wajib Pajak yang melaporkan ke KPP Pratama Kemayoran dan sudah memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban nya dalam membayar pajak. 4.1.1 Wajib Pajak Terdaftar Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kemayoran pada tahun 2010, 2011, 2012 juga terus meningkat setiap tahun nya untuk melakukan kewajiban yaitu melaporkan SPT, pembayaran pajak , serta pemungut pajak tertentu. Jenis Wajib Pajak yang terdaftar ialah Wajib Pajak Badan dan juga Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor di KPP Kemayoran tersebut yang telah mempunyai NPWP atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan memiliki penghasilan. Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas mengenai tatacara penataan surat dan laporan Wajib Pajak pada tempat pelayanan terpadu. Juga Seksi PDI ikut mengawasi data atau Wajib Pajak yang terdaftar tiap tahun nya. 58

Berikut data yang di dapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran yang berkaitan dengan jumlah Wajib Pajak badan dan orang pribadi serta total dari keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar TAHUN PAJAK JENIS WP

2010

2011

2012

BADAN

11.157

11.897

12.695

OP

63.556

68.156

72.329

TOTAL

73.734

79.073

84.044

Sumber : seksi pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Jakarta Kemayoran

59

Gambar 4.2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Sumber : seksi pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Jakarta Kemayoran

Jumlah wajib pajak di KPP Kemayoran yang terus meningkat. Untuk tahun 2010 Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kemayoran sebanyak 11.157 dan pada tahun 2011 Wajib Pajak Badan mengalami kenaikan sebesar 6,6% dari tahun sebelum nya menjadi 11.897 dan tahun 2012 meningkat lagi 6,7% yaitu sebesar 798 wajib Pajak badan, sehingga pada akhir nya Wajib Pajak Badan yang terdaftar di tahun 2012 adalah 12.695 untuk Badan. Wajib Pajak Orang pribadi pada tahun 2010 adalah 63.556 dan mengalami peningkatan menjadi 68.156 untuk tahun

2011 dengan

persentase sebesar 7,2% ,untuk tahun 2012 Wajib Pajak Orang Pribadi juga mengalami kenaikan 6,1% menjadi 72.329 untuk Wajib Pajak OP yang terdaftar. Total dari keseluruhan dari jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk tahun 2010 sebanyak 74.713 60

untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, 2011 menjadi 79.073 atau naik 7,1% dari tahun sebelumnya untuk total Badan dan Orang pribadi , sehingga pada tahun 2012 baik Badan maupun OP yang terdaftar di KPP Pratama Kemayoran adalah 85.024 wajib pajak. KPP Pratama Jakarta Kemayoran tiap tahun nya meningkat atau terdaftar nya Wajib Pajak baru yang mendaftar menjadi WP di KPP tersebut menggambarkan bahwa masyarakat mengerti tentang pajak sehingga mendaftarkan diri menjadi WP dan mempunyai NPWP. 4.2 Wajib Pajak Efektif yang melaporkan SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran Sebagai warga indonesia yang patuh akan pajak, maka harus melakukan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP untuk melaporkan dan menyampaiakan SPT Tahunan baik Badan maupun OP. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE – 89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya sedangkan , Wajib Pajak Non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. wajib pajak non efektif adalah sebagai berikut :

61

a) Selama dua tahun berturut- turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban

perpajakan

baik

berupa

pembayaran

pajak

maupun

penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan. b) Wajib pajak yang sudah meninggal dunia atau bubar tetapi belum ada keterangan : 1) Wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulias secara resmi dari ahli warisnya ( keterangan atau akte kematian belum dilampirkan) 2) Wajib pajak badan telah bubar tetapi belum ada akte pembubaran dari instansi yang berwenang atau belum ada penyelesaian likuidasi ( bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman ) c) Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya,walaupun sudah dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang ditunjuk untuk itu. d) Wajib pajak secara nyata tidak menunjukan kegiatan usahanya. Pengertian Surat pemberitahuan yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Pasal 1 ayat 11 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007. SPT Tahunan merupakan SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan dan terdiri dari dua jenis yaitu SPT Tahunan PPh WP Badan, dan SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP sebesar Rp 100.000 dan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp 1000.000 , disarankan untuk melaporkan sebelum 62

jatuh tempo. SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT Tahunan Pasal 21 (Formulir 1721) disampaikan oleh Pemotong PPh Pasal 21 paling lambat 31 Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak pribadi yang melaporkan menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS dapat melaporkan SPT-nya secara online melalui aplikasi e-filing yang dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Pajak Seksi Pengolahan data dan informasi menerima dan mengolah SPT tahunan PPh wajib pajak , melakukan pengecekan SPT serta menerbitkan SPT. Seksi Pemeriksaan melakukan penyelesaian SPT Tahunan pajak penghasilan yang lebih bayar.Seksi Pelayanan bertugas untuk penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa, penyelesaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT , penerbitan surat teguran penyampaian SPT Tahunan PPh. Dan Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas pemproses dokumen masuk dan penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT). Berikut data wajib pajak efektif yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Kemoyaran pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, jenis Wajib Pajak yang menyampaikan yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan .

63

Tabel 4.4 Wajib Pajak Efektif yang Menyampaikan SPT Tahunan TAHUN PAJAK JENIS WP BADAN

2010

2011

2012

2.374

2.802

2.142*

OP

19.108

23.048

5.878*

TOTAL

21.309

25.877

6.366*

Sumber : seksi pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Jakarta Kemayoran *Tahun 2012 masih dalam tahap pengadministrasian , data yang didapat untuk tahun 2012 hanya data perkiraan sementara dari KPP Pratama Kemayoran

Gambar 4.3 Wajib Pajak Efektif yang Menyampaikan SPT Tahunan

Sumber : seksi pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Jakarta Kemayoran

64

Dari data di atas Wajib pajak efektif yang menyampaikan SPT Tahunan baik Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih sedikit dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pada tahun 2010 Wajib Pajak Badan yang efektif sebanyak 11.157 tapi untuk jumlah yang menyampaikan SPT Tahunan nya lebih sedikit dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut, Wajib Pajak badan yaitu 2.374 untuk yang menyampaikan SPT Tahunan nya. Pada tahun 2011 jumlah yang menyampaikan SPT Tahunan untuk badan menjadi 2.802, walaupun mengalami kenaikan tetapi masih saja jumlah yang menyampaikan SPT Tahunan tersebut tidak sesuai dengan data Wajib Pajak yang terdaftar atau efektif. Dan untuk wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahun 2010 dari 63.556 wajib pajak yang terdaftar hanya 19.108 Wajib Pajak OP yang menyampaikan SPT nya dan sebanyak 23.048 dari 68.156 untuk tahun 2011 Wajib pajak yang juga menyampaikan SPT. Dari tahun 2010 sampai dengan 2011 baik orang pribadi maupun badan terus mengalami kenaikan , tetapi masih saja tidak mencapai dari jumlah wajib pajak yang seharusnya. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP ini hanya sebagian wajib pajak badan maupun orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan atau melaporkan SPT nya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran tersebut. Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2012 di KPP Kemayoran ialah 12.695 untuk Badan dan 72.329 untuk OP, SPT Tahunan 2012 Wajib Pajak yang tercatat dalam menyampaikan SPT sebanyak 2.142 untuk Wajib Pajak Badan dan 5.878 untuk Wajib Pajak OP. Tetapi untuk Wajib Pajak Orang pribadi masih merupakan angka sementara dari KPP tersebut karena saat ini masih dalam proses pengadministrasian perkiraan sementara berapa jumlah wajib pajak efektif yang menyampaikan SPT Tahunan. 65

Tabel 4.5 Data Wajib Pajak Badan Non Efektif di KPP Kemayoran Tahun Pajak Jenis Pajak

2010

2011

2012

Badan

8783

9095

10553

Untuk wajib pajak Non Efektif pada KPP Kemayoran ini dikatakan tidak efektif apabila dalam dua (2) tahun berturut – turut tidak melakukan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan. Atau Wajib Pajak tersebut telah meninggal dunia maupun Wajib Pajak sudah tidak ditemukan lagi alamatnya dan tidak memiliki penghasilan. Perlakuan Perpajakan dari fiskus bagi Wajib Pajak Non Efektif ialah menindak lanjuti wajib pajak tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah masih berstatus efektif atau berstatus NE / dihapus dari administari perpajakan. Petugas pajak melakukan penelitian dan pengamatan terhadapa wajib pajak tersebut, dengan melakukan pemeriksaan. Jika petugas pajak melakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak tersebut masih efektif atau berpotensi dalam membayar pajak , tapi tidak melakukan kewajibannya dalam melaporkan SPT maka dilakukan penagihan terhadap wajib pajak tersebut. 66

Tetapi jika petugas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak tersebut telah meninggal dunia ataupun mengalami kebangkrutan dan tidak menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan juga tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya. Maka Wajib Pajak tersebut berstatus Non Efektif (NE) dan dihapus dari administrasi perpajakan. Berikut ini adalah data tambahan dari seksi pelayanan yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Efektif yang Kurang bayar , Lebih bayar, Nihil dan persentase kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran untuk tahun pajak 2010, 2011 dan 2012. Tabel 4.6 Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Kemayoran untuk Tahun Pajak 2010, 2011 dan 2012 WP Tahun

Badan terdaftar

SPT Tahunan Kurang

Lebih

bayar

bayar

Nihil

Jumlah

Persentase Kepatuhan

2010

11.157

1.160

45

1.169

2.374

21%

2011

11.897

1.345

25

1.432

2.802

24%

2012

12.695

1.065

20

1.057

2.142

17%

Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Kemayoran

67

Pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran tercatat 11.157 Wajib Pajak Badan yang untuk tahun 2010 dengan jumlah 2.374 yang menyampaikan SPT Tahunan. Jumlah Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan jauh lebih banyak dibandingkan yang menyampaikan SPT yaitu 1 : 3,7. Untuk tahun 2011 Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan jumlahnya lebih dari 3kali lipat dari jumlah Wajib Pajak yang sudah menyampaikan SPT. Dan tahun 2012 untuk jumlah yang menyampaikan SPT Tahunan Badan masih dalam tahap pengadministrasian Seksi PDI di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Dari jumlah yang melaporkan SPT terdapat pelaporan yang kurang bayar, lebih bayar serta nihil. Kecil nya persentase penyampaian SPT yang ada di KPP Pratama Jakarta Kemayoran dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban dengan cara melaporkan SPT masih kecil atau kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Jika Wajib Pajak tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diatur oleh undang – undang salah satu nya tidak melaporkan atau menyampaikan SPT maka pihak petugas pajak dapat menerbitkan STP ( Surat Tagihan Pajak ) berdasarkan Pasal 1 ayat 20 UU Ketentuan Umum Perpajakan No 16 Tahun 2009. Pengertian STP itu sendiri adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Wajib pajak yang telat menyampaikan atau melaporkan SPT maka petugas pajak dapat mengelurakan STP untuk melakukan tagihan pajak dengan menyertakan sanksi administrasi didalamnya. Petugas pajak dapat mengeluarkan STP sejak jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan atau batas akhir pelaporan. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UU Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2009 Surat Tagihan Pajak harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Penerbitan STP setiap tiga bulan bagi 68

Wajib Pajak Kecil dan setiap bulan untuk Wajib Pajak Besar. STP juga dapat dikeluarkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, terdapat salah tulis atau salah hitung, dan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Petugas Pajak mengeluarkan STP untuk membuat Wajib Pajak melaporkan SPT tepat waktu sehingga dapat meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan menghindari sanksi yang dikeluarkan dalam telatnya pelaporan. Berikut Jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak terdaftar Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Tabel 4.7 Jumlah Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Terhadap Wajib Pajak Badan Terdaftar Yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan pada KPP Kemayoran Tahun Pajak

Jenis SPT

Jumlah STP yang diterbitkan

2010

PPh Badan

218

2011

PPh Badan

160

2012

PPh Badan

638

Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Kemayoran

69

Surat Tagihan Pajak diterbitkan oleh KPP digunakan untuk penerapan sanksi administrasi yang merupakan salah satu tindak lanjut dari pengawasan penyampaian SPT Tahunan agar tingkat kepatuhan tidak menjadi rendah. Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa penerbitan STP kepada Wajib Pajak Badan tidak terlalu tinggi untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT nya ke Kantor Pajak mungkin saja mengalami ketidaktahuan tentang perpajakan tersebut atau mempunyai kendala – kendala tersendiri kenapa tidak melaporkan SPT nya tersebut. Seharusnya jika Wajib Pajak tersebut sudah mempunyai NPWP serta mempunyai usaha atau berpenghasilan maka harus melakukan pengisian dan pelaporan SPT baik Orang Pribadi maupun Badan, sebagaimana mana dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku tentang tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Menjadi Wajib Pajak yang patuh agar dapat meningkatkan pemasukan untuk negara dengan cara membayar pajak. Menjadi Wajib Pajak yang bertanggung jawab. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran juga harus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar melakukan penyampaian SPT tepat pada waktu nya agar tidak mendapat Surat Tagihan Pajak beserta sanksi administrasi yang ditetapkan. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT, petugas pajak pasti mengalami kendala – kendala yang menyebabkan Wajib Pajak nya tidak patuh dan mencari upaya yang dapat membuat atau meningkatkan kepatuhan tersebut. Dari Tabel 4.5 tentang jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dari tahun 2010 ,2011 dan 2012 dan dibandingkan dengan Tabel 4.6 tentang jumlah STP 70

yang diterbitkan. Tiap tahun Wajib Pajak Badan masih jauh kurang diterbitkan yaitu tersaji dalam tabel berikut : Tabel 4.8 Perbandingan antara SPT dan STP yang diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan PPh tahun 2010, 2011 dan 2012

Jumlah WP yang Badan menyampai Tahun terdaftar kan SPT 2010 11157 2374 2011 11897 2802 2012 12695 2142

Jumlah yang belum menyampai kan SPT 8783 9095 10553

persentase perbandingan Jumlah STP jumlah STP yang yang diterbitakn dan Jumlah STP SPT yang belum yang kurang diterbitkan diterbitkan disampaikan 218 8565 2.48% 160 8935 1.76% 638 9915 6.05%

Sumber: data olahan Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 20 bahwa jika Wajib Pajak tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak dan tidak menyampaikan SPT maka petugas pajak dapat menerbitkan STP. Hal ini disebabkan petugas pajak menganggap Wajib Pajak nya tidak aktif dan tidak diketahui alamatnya serta petugas kurang cermat meneliti SPT yang masuk. Akibat nya tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi rendah

dan penerimaan STP menjadi

berkurang. Berdasarkan tabel 4.7 persentase perbandingan STP yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah SPT yang belum disampaikan pada Tahun 2010 sebesar 2.48% , 2011 sebesar 1.76% dan untuk tahun 2012 sebesar 6.05% . Penyebab kecil nya jumlah STP yang diterbitkan karena kendala – kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kemayoran. 71

4.3 Kendala – kendala yang dihadapi Dalam Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran Petugas pajak biasanya mempunyai kendala tersendiri dalam menghadapi Wajib Pajak nya untuk melakukan kewajiban perpajakan dan taat dalam pelaksanaan serta tata cara perpajakan yang ada di Indonesia maupun yang sesuai dan berlaku dalam Undang – undang perpajakan. Permasalahan yang timbul dalam penyampain SPT Tahunan PPh Badan dalam menghadapi Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan nya biasa nya juga bersumber dari Wajib Pajak nya sendiri dan bisa juga bersumber dari petugas pajak nya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dari data wawancara yang diperoleh dari petugas pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran ada beberapa kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan antara lain adalah : 1. Dari pihak Wajib Pajak nya sendiri takut akan kata pajak yang berarti mengeluarkan biaya atau akan menambah biaya lain – lain untuk keperluan kantor pajak. Jadi kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT menjadi rendah , karena Wajib Pajak itu sendiri menganggap pajak sebagai beban bagi mereka. Dan juga takut akan mempengaruhi pendapatan penghasilan yang didapat. Terlebih lagi banyak kasus tentang pajak yang ada di media masa yang menggambarkan betapa buruk nya sistem perpajakan di Indonesia , banyak nya koruptor tentang pajak. Media terlalu banyak memberikan gambaran yang memberikan nilai negatif tentang pajak itu sendiri sehingga membuat Wajib Pajak menyimpulkan sendiri arti dan maksud dari pajak tersebut. 72

2. Wajib Pajak itu sendiri belum paham tentang arti pajak yang sebenarnya. Banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti penting nya pajak untuk pembangunan dan membiayai keperluan negara. Sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui kapan harus melaporkan SPT dan kegunaan serta fungsi dari pelaporan atau penyampaian tersebut. 3. Banyak Wajib Pajak Badan yang mendirikan usaha tetapi sudah tidak aktif lagi. Sehingga Wajib Pajak yang terdaftar cenderung lebih sedikit yang melaporkan SPT Tahunan nya , di karena kan usaha yang mereka punya sudah tidak digunakan atau tidak berpenghasilan. 4. Kendala yang dihadapi dalam tingkat kepatuhan ialah macam – macam jenis Wajib Pajak itu sendiri. Contoh nya jika Wajib Pajak itu bekerja sebagai Pegawai biasa nya, mereka akan paham tentang kegunaan membayar pajak sehingga mereka melaporkan SPT Tahunan nya dan menyampaikan SPT nya tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelum jatuh tempo sehingga tidak mendapat sanksi dari petugas pajak. Dan yang membuka usaha sendiri dari usaha kecil biasa nya kurang paham dengan pengisian SPT, maka mereka perlu bantuan dari petugas pajak untuk menjelaskankan fungsi pajak dan cara pengisian serta penyampaian SPT sebelum jatuh tempo dengan baik. 5. Wajib Pajak yang tidak memberikan respon terhadap SPT yang diterbitkan. Dikarenakan Wajib Pajak tidak mengetahui tujuan dari penyampaian SPT tersebut dan manfaat dari penyamaian SPT. Dapat dilakukan pemeriksaan jika Wajib Pajak yang disampaikan tentang pelaporan SPT tapi tidak merespon atau 73

tidak juga melakukan pelaporan , maka petugas pajak dapat mengeluarkan surat teguran dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Wajib Pajak nya. 6. Sistem yang mengalami eror dalam penyampaian SPT. Jika penyampaian SPT dilakukakan dengan menggunakan pos, maka petugas pajak perlu memeriksa kelengkapan dari SPT tersebut. 7. Jumlah Wajib Pajak yang terlalu banyak tetapi petugas pajak nya terbatas sehingga mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan penyampaian SPT. Memerlukan petugas tambahan atau tim yang bertugas dalam pengawasan dan penyampaian SPT Wajib Pajak. 4.4

Upaya–upaya

yang

dilakukan

Dalam

Menangani

Kendala

untuk

Meningkatkan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran Pemecahan kendala – kendala yang dihadapi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Kepatuhan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kemayoran agar Wajib Pajak nya tidak telat melaporkan SPT atau patuh melakukan penyampaian SPT, maka petugas Pajak melakukan beberapa upaya yang diterapkan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak nya agar tingkat kepatuhan di KPP menjadi lebih baik lagi. Upaya yang dilakukan oleh petugas pajak antara lain adalah : 1. Membuat himbauan agar Wajib Pajak tepat waktu dalam melakukan Penyampaian SPT dengan memberi surat pemberitahuan tentang jangka 74

waktu penyampaian SPT Tahunan. Menyampaikan surat bila ada pemberitahuan peraturan baru tentang cara penyampaian SPT; 2. Mengirimkan dan menerbitkan surat teguran serta himbauan dan penerapan sanksi administrasi dalam bentuk STP untuk Wajib Pajak yang belum mengumpulkan SPT dalam tahun pajak ; 3. Jika Wajib Pajak sudah menerima surat pemberitahuan tapi , Wajib Pajak tersebut tidak merespon dengan baik maka petugas pajak mendatangi Wajib Pajak nya atau memanggil Wajib Pajak nya untuk segera melaporkan SPT sebelum batas akhir pelaporan. Petugas pajak juga dapat memeriksa kenapa tidak ada respon dari surat yang di kirim kan tersebut. Biasanya Wajib Pajak tidak merespon dikarenakan usah yang mereka miliki sudah tidak aktif atau tidak mempunyai penghasilan , sehingga Wajib Pajak tersebut mengabaikan Surat Pemberitahuan tersebut. 4. Petugas pajak mengadakan penyuluhan tentang fungsi pajak , cara penyampaian dan pengisian SPT. Serta menjelaskan maksud pajak bukan hanya dari sisi negatif nya saja tetapi kegunaan serta fungsi dan tujuan yang akan dicapai jika taat dalam membayar pajak. Agar Wajib Pajak bisa mengerti dengan baik manfaat dari pajak itu sendiri. Petugas pajak juga mengadakan penyuluhan bagi Wajib Pajak yang baru mendapat kan NPWP tentang cara pengisian SPT dan pelaporan; 5. Sarana media seharus nya memberikan contoh pajak bukan hanya dari sisi negatif yang sering terjadi. Media sebagai sarana yang dapat dipercaya 75

masyarakat harus memberikan atau menampilkan pajak dari sisi positif nya juga sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat tentang arti pajak dengan cara perlahan – lahan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak : 6. Kurang nya media dan fasilitas yang digunakan dalam mengadakan penyuluhan. Serta memperbaiki sarana yang dimiliki oleh kantor pajak atau menambah sarana yang bisa digunakan sebagai penyampaian SPT dengan cara meningkatkan pelayanan di KPP agar menjadi lebih baik lagi; 7. Menerapakan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak atau telat dalam melaporkan SPT Tahunan nya dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP) yang merupakan alat pembinaan bagi Wajib Pajak karena dengan menerbitkan STP jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Melalui penerapan sanksi administrasi diharapakan agar pelanggaran yang di lakukan Wajib Pajak tidak terulang lagi , mengingat sanksi yang dikenaka;. 8. Memberikan dorongan kepada Wajib Pajak untuk sadar dan peduli dalam melakukan kewajiban nya dengan cara membuat undangan untuk Wajib Pajak nya tentang penyuluhan perpajakan agar Wajib Pajak datang dan mengerti tentang pajak. 4.5 Sanksi Administrasi yang diterapkan Bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran Jika Wajib Pajak dengan sengaja atau tidak sengaja lupa menyampaikan SPT Tahunan nya atau terlambat dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh petugas 76

pajak , maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan penerbitan STP , berikut denda administrasi untuk Wajib Pajak yang tidak patuh : a. Untuk SPT Tahunan 1. SPT Tahunan PPh Badan dikena kan sanksi sebesar Rp 1 juta 2. SPT Tahunan PPh Orang pribadi dikenakan sanksi sebesar Rp 100 ribu Jika Wajib Pajak badan mempunyai usaha yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetapi tidak menanggapi surat pemberitahuan tentang penyampaian SPT maka petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan pada usaha yang dilakukan nya. Agar petugas pajak mempunyai jawaban kenapa Wajib Pajak nya tidak mau menyampaikan SPT atau telat lapor sesudah jatuh tempo. Pengaruh sanksi yang diberi kan petugas pajak ternyata tidak memberikan efek jera kepada Wajib Pajak nya. Wajib Pajak yang telat melakukan penyampaian SPT maka petugas memberikan surat himbauan untuk melakukan penyampaian SPT, baru Wajib Pajak melakukan kewajibanya. Dan untuk penyampaian SPT Tahunan berikut nya, banyak juga Wajib Pajak yang telat dalam melakukan pelaporan SPT walaupun sudah pernah menerima sanksi dari petugas pajak nya, di KPP Kemayoran untuk Wajib Pajak badan masih banyak yang diberikan sanksi karena telat lapor. Dikarenakan kurang nya petugas yang melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak , sehingga Wajib Pajak tersebut telat dalam melakukan penyampaian. Ini yang membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Surat yang digunakan dalam

77

melakukan penyampaian SPT adalah SPT 1771 dan jika telat lapor maupun bayar maka diterbitkan nya STP sehingga Wajib Pajak membayar denda dari keterlambatan nya itu. 4.6 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran Pada Pasal 3 ayat (3b) Undang – Undang KUP memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak badan dengan kriteria tertentu, yaitu : 1. Modal Wajib Pajak 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; 2. Menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam tahun pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta) Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan nya, dari pihak petugas pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya dalam menyampaikan SPT. Menyediakan form pengisian SPT yang memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian. Menyediakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperlukan oleh Wajib Pajak. Fasilitas yang digunakan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran sudah relatif baik dan bagus. Wajib Pajak dapat penyampaian SPT Tahunan nya melalui pelayanan umum atau lewat sistem yang ada di kantor pajak yang digunakan untuk meningkat kan kepatuhan Wajib Pajak yang beroperasi pada jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB. 78

Sistem administrasi yang digunakan pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan Sistem Informasi DJP (SI DJP). Yang aplikasi nya digunakan untuk mengetahui detail pelaporan Wajib Pajak yang terdaftar. Tingkat kepatuhan juga dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tetapi hanya sedikit atau jauh berbeda dari yang menyampaikan SPT Tahunannya mempengaruhi tingkat kepatuhan. 4.7 Optimalisasi Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam mengoptimal kan kepatuhan Wajib Pajak, petugas KPP Pratama Jakarta menerapkan sistem AR ( account Representatvie). Dimana setiap Wajib Pajak mempunyai AR nya sendiri yang bertugas mengawasi pelaporan SPT Tahunan pada Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT nya. Dalam menyampaikan SPT Tahunan Badan jatuh tempo dari penyampaian tersebut paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Setiap AR mempunyai beberapa Wajib Pajak yang akan diawasi dalam semua kegiatan pelaporan SPT sehingga tepat pada waktunya. AR memegang beberapa Wajib Pajak tergantung dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kemayoran untuk mengawasi kepatuha, membimbing Wajib Pajak agar mengetahui fungsi dan manfaat dari penyampaian SPT. Agar Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dalam melakukan penyampaian SPT sehingga tingkat kepatuhan terhadap SPT dalam mengalami peningkatan yang baik. AR juga berugas menyusun profil Wajib Pajak yang dipegang atau di awasi nya. Tugas dari AR itu sendiri di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK/01/2006. 79

Untuk mengoptimalisasikan kualitas pelayanan pada Wajib Pajak maka disetiap Kantor Pelayanan Pajak dengan menetapkan tempat layanan terpadu sesuai dengan Keputusan Nomor Kep 27/Pj./2003 tentang Tempat Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak tanpa harus mendatangi masing – masing seksi. Agar dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Wajib Pajak dalam penyampaian SPT menggunakan sistem Self Assessment System yang berarti petugas pajak memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. Dengan tetap diawasi oleh setiap AR yang mendapat tanggung jawab untuk membimbing Wajib Pajak agar patuh terhadap pembayaran pajak. Untuk prosedur cara penyampaian SPT Tahunan Badan pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran mengikuti ketetapan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 yang mengatur bagaimana cara wajib pajak (WP) menyampaikan SPT Tahunan. Baik penyampaian secara langsung ke KPP melalui layanan terpadu dapat juga melalui pos dengan bukti pengiriman tetapi pihak petugas pajak tetap memeriksa kelengkapan SPT yang disampaikan lewat pos. Dengan meningkatkan pelayanan di KPP agar memudahkan petugas pajak dalam melakukan kegiatan pajak, mengadakan penyuluhan, membuat surat undangan untuk Wajib Pajak serta memberi Surat Pemberitahuan. Wajib Pajak juga harus meningkatkan kesadaran untuk mulai melaporkan SPT sebelum jatuh tempo agar terjadi nya peningkatan kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Petugas pajak dan Wajib Pajak harus bekerja sama 80

agar tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Badan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran dapat terealisasi dengan baik. Untuk meningkatkan kepatuhan serta kesadaran dalam menyampaikan SPT Tahunan nya, Wajib Pajak harus banyak dibimbing serta diawasi oleh AR nya.

81