BAB IV PEMBAHASAN IV.I
Realisasi Tunggakan Pajak yang lunas Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang Dari tahun ke tahun, target realisasi tunggakan pajak yang lunas di setiap kantor pajak biasanya mengalami perubahan , khususnya yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang. Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang melakukan pencairan Piutang Pajak untuk memberikan pemasukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang. Tabel dibawah ini merupakan Tunggakan dan realisasi tunggakan Pajak yang terutang yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dari Tahun 2008 sampai dengan 2010. Table 4.1 Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak yang Lunas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang No Tahun Jumlah Tunggakan (Rp) Tunggakan Lunas (Rp) 1 2008 8.459.239.234 2.038.341.000 2 2009 6.332.129.450 1.305.240.554 3 2010 3.574.238.456 536.144.637 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah realisasi piutang untuk tahun 2008 hingga 2010 mengalami penurunan dalam jumlah penerimaan, besarnya tunggakan pada tahun 2008 sebesar Rp. 8.459.239.234,- dan telah 52
direalisasi sebesar Rp. 2.038.341.000,- sedangkan di tahun 2009 dan 2010 masing terealisasi sebesar Rp 1.305.240.554,- dan Rp 536.144.637,- dengan jumlah tunggakan Rp. 6.332.129.450,- dan Rp. 3.574.238.456 . Hal ini terjadi di karenakan banyaknya wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tetapi wajib pajak tersebut tidak memiliki kesadaran dalam melaksanakan tangung jawabnya seperti melunasi utang pajaknya, hal itu yang menyebabkan semakin menurunya penerimaan piutang yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang. IV.2
Proses Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padeglang Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi Tindakan Kegiatan Pengaihan pajak terutang yang tidak dapat di lunasi oleh wajib pajak/penanggung pajak setelah melewati tempo pembayaran. Pajak terutang yang di maksud adalah pajak yang harus di bayar termasuk sanksi administrasi. Tindakan Penagihan Pajak meliputi penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Penyitaan, Pelelangan dan Penyandraan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dana Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, di sebutkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran yaitu 7 hari setelah jatuh tempo. Dari Pasal 18 Undang-Undang KUP Ayat 1 Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak
53
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus di bayar bertambah. Setelah Surat Sita di terbitkan , maka selanjutnya di ikuti dengan Surat Paksa yang di lakukan lewat dari 21 hari setelah Surat Teguran di terbitkan jika Wajib Pajak belum melunasi hutang pajaknya. Surat Paksa mempunyai periode waktu selama 2 hari, jika selama 2 hari tersebut Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya maka Pejabat Pajak yang berwenang berhak menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), apabila utang pajak dan atau biaya Penagihan Pajak tidak di lunasi setelah dilaksanakanya penyitaan yaitu 14 hari, maka Pejabat yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Hak untuk melakukan Penagihan Pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya Penagihan Pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. IV.3
Penerbitan Surat Teguran Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang di terbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya. Surat Teguran, Surat Peringatan
54
atau surat lain yang sejenis di terbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, adapun jangka waktu Penerbitan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis adalah 7 (tujuh) hari, sejak jatuh tempo atas Surat Tagihan atau Surat Keputusan Pajak. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang di peroleh dari sistem, Juru Sita pajak mencetak konsep Surat Teguran penagihan dan meneruskannya kepada kepala seksi penagihan. Surat Teguran penagihan tersebut di cetak minimal rangkap 2 (dua) , yang selanjutnya lembar pertama diberikan untuk wajib pajak dan lembar kedua untuk arsip kantor pelayanan pajak. Kepala seksi penagihan pajak meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran pengihan dan meneruskannya kepada kepala kantor pelayanan pajak, tetapi jika dalam hal ini kepala seksi penagihan pajak tidak menyetujui maka Juru Sita pajak harus memperbaiki dahulu dokumen tersebut sampai disetujui oleh kepala seksi penagihan pajak dan di tanda tangani oleh kepala kantor pelayanan pajak. Setelah semua proses tersebut diatas, Surat Teguran penagihan paksa dikembalikan kepada kepala seksi penagihan pajak untuk di tata usahakan dan di kirimkan ke wajib pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak untuk mencatat surat teguran pada kartu pengawasan tunggakan pajak. Kemudian Surat Teguran di arsipkan dandi sampaikan kepada sub bagian umum untuk dikirim kepada wajib pajak Berikut di bawah ini data jumlah Surat Teguran dan jumlah tunggakan yang belum di bayar setelah Surat Teguran di terbitkan dari tahun 2008,2009,
55
dan 2010
yang di peroleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pandeglang. Tabel 4.2 Jumlah Surat Teguran dan jumlah tunggakan pada Surat Teguran No
Tahun
Jumlah Surat Jumlah utang pajak Teguran (Rp) 1 2008 453 lembar 4,465,436,000 2 2009 474 lembar 3.240.223.018 3 2010 299 lembar 1.694.287.612 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang
Jumlah utang pajak terealisasi (Rp) 3.774.418.900 1.102.445.678 886.402.850
Dari hasil penelitian atas Surat Teguran di seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang selama tahun 2008 menunjukkan sebanyak 453 lembar jumlah Surat Teguran dengan jumlah utang pajak sebanyak Rp 4,465,436,000,- dan telah terealisasi sebanyak Rp. 3.774.418.900,- jumlah tersebut berasal dari laporan tunggakan pajak per Triwulan, dalam hal ini dapat dilihat dalam lampiran L4. Dan pada tahun anggaran 2009 surat teguran menunjukkan sebanyak 474 lembar dengan nilai utang pajaknya Rp 3.240.223.018,- dan telah terealisasi sebanyak Rp. 1.102.445.678 di tahun 2009 terjadi peningkatan Surat Terguran tetapi terjadi penurunan di nilai utang pajaknya ini di sebabkan karena bertambahnya badan hukum yang terbit 2009 contohnya SSP, SKP, SKPKB, dan SKPBT, dan di setiap wajib pajak dan badan mempunyai jumlah tunggakan pajak yang berbeda-beda Di tahun 2010 jumlah Surat Teguran menunjukkan sebanyak 299 Lembar dengan nilai utang pajak sebesar Rp 1.694.287.612,- dan telah terealisasi sebanyak Rp. 886.402.850,- dari data di atas terjadi penurunan kembali jumlah Surat Teguran 56
dan nilai utang pajak yang menurun juga dari tahun sebelumnya. Adanya penurunan jumlah Surat Teguran dari 2009 ke 2010, menurut sumber ternyata dari perbandingan antara buku register Surat Teguran dengan Sub menu Surat Teguran dalam Sistem Informasi Perpajakan terlihat adanya beberapa wajib pajak yang menurut Sistem Informasi Perpajakan harussudah bisa di terbitkan Surat Teguran tapi belum di terbitkan Surat Tegurannya. Menurut pelaksanaan penagihan pajak adanya kesalahan dalam data yang tersaji di SIDJP ( Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) terdapat beberapa Surat Tagihan Pajak yang nomornya sama karena kerusakan aplikasi SIDJP. IV.4
Penerbitan Surat Paksa Surat Paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa di terbitkan 21(dua puluh satu) hari setelah di terbitkannya Surat Teguran jika Wajib Pajak/Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya. Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan. Jika jumlah utang pajaknya dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan
57
Keberatan, Putusan Banding tidak di lunasi oleh Wajib Pajak maka kantor pajak dapat menerbitkan Surat Paksa. Proses penagihan penerbitan Surat Paksa dimulai berdasarkan data Surat Teguran yang sudah lewat waktu dari sistem. Dalam hal ini Juru Sita pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan berita acara pemberitahuan Surat Paksa serta meneruskannya kepada kepala sesksi penagihan, kepala seksi penagihan pajak meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan berita acara serta meneruskannya kepada kepala kantor pelayanan pajak, yang selanjutnya menyetujui dan menandatangani Surat Paksa yang seterusnya disampaikan kembali kepada Juru Sita pajak dan Juru Sita pajak melanjutkannya kepada wajib pajak. Juru Sita Pajak membuat sekaligus menandatangani laporan pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan di sampaikan kepada kepala seksi penagihan pajak yang kemudian di teliti oleh kepala seksi penagihan pajak tersebut dan di tanda tanganinya. Kemudian laporan pelaksanaan Surat Paksa tersebut (LPSP) di serahkan kembali kepada Juru Sita Pajak untuk di tata usahakan. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa tersebut di tata usahakan dengan cara di catat pada kartu pengawasan dan di arsipkan. Juru sita pajak kemudian melanjutkan Surat Paksa tersebut kepada penanggung pajak dan menuangkan pelaksanaan penyampaian Surat Paksa tersebut dalam laporan pelaksanaan penagihan Surat Paksa. Dalam laporan pelaksanaan Surat Paksa tercantum tanggal pelaksanaan Surat Paksa, Objek Sita dan taksiran harga serta kepada siapa Surat Paksa tersebut disampaikan. Laporan tersebut juga di lampiri dengan Surat Paksa yang
58
telah di tanda tangani oleh wajib pajak sebagai bukti bahwa Surat Paksa telah di sampaikan. Berikut di bawah merupakan data Surat Paksa yang terbitkan setelah adanya Surat Teguran dari tahun 2008, 2009 dan 2010 serta jumlah utang pajaknya. Tabel 4.3 Jumlah Surat Paksa dan Jumlah Tunggakan pada Surat Paksa Jumlah Jumlah utang Jumlah utang pajak Surat Paksa pajak(Rp) terealisasi (Rp) 1 2008 162 4.132.898.000 2.387.641.233 2 2009 197 2.476.258.000 988.368.781 3 2010 97 544.757.041 645.321.214 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang
No
Tahun
Dari penelitian di atas yang di dapat dari sumber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, khususnya di seksi penagihan pajak selama tahun 2008 menunjukkan bahhwa telah di terbitkan Surat Paksa sebanyak 162 lembar dengan jumlah utang pajaknya Rp 4.132.898.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.387.641.233,- di tahun 2009 menunjukan bahwa telah di terbitakan Surat Paksa sebanyak 197 lembar dengan nilai utang pajaknnya Rp 2.476.258.000,dan telah terealisasi sebesar Rp. 988.368.781,- Adanya kenaikan di tahun 2009 dari tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya wajib pajak di tahun 2008 yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga di tahun 2009 mengalami kenaikan pada jumlah Surat Paksa dan jumlah utang pajaknya dari tahun sebelumnya.
59
Di tahun 2010 seperti yang dapat kita lihat dari tabel di atas terjadi penurunan dalam Jumlah Surat Paksa sebanyak 97 lembar dengan nilai utang pajaknya sebesar Rp 544.757.041,- dan telah terealisasi sebesar Rp 645.321.214,-. Di tahun ini terjadi penurunan dalam jumlah Surat Paksa dari tahun sebelumnya, berdasarkan wawancara dengan Juru Sita Pajak di Seksi Penagihan diketahui mengapa adanya penurunan dikarenakan belum diterbitkannya Surat Paksa atas Wajib Pajak. Hal itu dapat terjadi karena petugas Juru Sita Seksi Penagihan Pajak menyatakan bahwa jumlah pajak atas Wajib Pajak masih terlampau kecil untuk diterbitkannnya Surat Paksa, sehingga tidak ekonomis
untuk
diterbitkannya Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut baru akan diterbitkan jika hutang pajak atas nama Wajib Pajak tersebut akan daluarsa. Hutang pajak yang dimaksud adalah hutang dengan jumlah sampai dengan Rp 500.000,-. Rincian data jumlah Surat Paksa per triwulannya dari tahun 2008, 2009, 2010 dapat dilihat dari lampiran L5 IV.5
Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna di jadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan adalah 2x24 jam atau 2 hari setelah di terbitkannya Surat Paksa. Jika Penanggung Pajak atau Wajib Pajak
belum melunasi utang pajaknya maka Pejabat
menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
60
Juru Sita pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya ( SSP/ STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan keputusan pembetulan/ keputusan keberatan putusan banding/ keputusan pengurangan atau pembatalan ketatapan pajak/ keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi penagihan pajak. Selanjutnya Kepala Seksi penagihan pajak meneliti dan memaraf konsep SPMP yang kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Apabila kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP maka SPMP tersebut akan di teruskan kembali kepada kepala seksi penagihan pajak SPMP yang di terima oleh Juru Sita yang telah di setujui dan pada prakteknya penyitaan itu dilakukan oleh Juru Sita dengan di saksikan oleh dua orang dewasa, penduduk Indonesia, dan di kenal oleh Juru Sita pajak dan dapat dipercaya. Setelah Juru Sita pajak melakukan Penyitaan maka Juru Sita pajak tersebut segera membuat berita acara harga pasar yang wajar, nama alamat dan tindakan para saksi serta gagalnya penyitaan. Penelitian terhadap berita acara sita yang dibuat oleh Juru Sita pajak menunjukkan bahwa penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak terlebih dahulu, kemudian jika berdasarkan taksiran Juru Sita pajak menunjukkan bahwa Penyitaan tersebut tidak memenuhi utang pajak dan biaya-biaya penagihan ajak, maka Penyitaan di teruskan kepada barang-barang tidak bergerak. Biasanya kendala utama yang dihadapi oleh Juru Sita pajak dalam hal melakukan proses penyitaan adalah di temukannya alamat
61
Wajib Pajak/Penanggung Pajak, alamat tidak di kenal atau Wajib Pajak pindah tanpa melakukan pemberithauan kepada KPP atau kelurahan setempat. Tabel 4.4 Jumlah SPMP dan Jumlah Tunggakan SPMP No
Tahun
Jumlah SPMP
Jumlah Jumlah Tunggakan Tunggakan (Rp) terealisasi (Rp) 1 2008 17 226.010.000 187.654.320 2 2009 7 54.410.900 35.210.150 3 2010 6 52.853.000 45.178.315 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang Menurut data yang di dapat dari Seksi Penagihan pajak Surat Perintah
Melakukan Penyitaan pajak selama tahun 2008 sampai menunjukkan telah di terbitkannya SPMP sebanyak 17 lembar dengan nilai tunggakan sebesar Rp 226.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 187.654.320,-. Di tahun 2009 sampai menunjukkan telah di terbitkan SPMP adalah sebanyak 7 lembar dengan nilai tunggakan sebesar Rp 54.410.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 35.210.150. Di tahun 2010 sampai menunjukkan telah di terbitkannya SPMP adalah sebanyak 6 lembar dengan nilai tunggakan sebesar Rp 52.853.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 45.178.315,- Dengan ini dapat disimpulkan data SPMP dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami penurunan, hal ini di karenakan kesadaran wajib pajak untuk membayar utang pajaknya semakin meningkat. Adapun tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Juru Sita pajak bedasarkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) yang di terbitkan oleh
62
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, tanpa adanya SPMP penyitaan ini tidak dapat dilakukan. Juru Sita pajak melakukan tindakan penyitaan sematamata untuk memperoleh jaminan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan membayar penagihannya, apabila semua kewajibannya telah dilaksanakan oleh wajib pajak maka barang-barang tersebut dapat segera di kembalikan. Setelah SPMP terbit, Juru Sita pajak harus segera melakukan tindakan penyitaan kepada wajib pajak. Dan sering kali kendala utama yang sering di hadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang yang selama ini terjadi dalam proses penyitaan adalah setelah di telusuri ternyata alamat pajak tidak di kenal, tidak ada atau pindah domisili tanpa melakukan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau aparat setempat. Hal ini dapat dilihat dari Laporan per Triwulan dalam lampiran L6 bahwa hanya sedikit SPMP yang bisa di sampaikan langsung kepada Wajib Pajak. Dari pengamatan penulis sedikitnya SPMP yang bisa di sampaikan secara langsung kepada wajib pajak di karenakan hal-hal pada saat dilakukan penetapan pajak sebagai hasil pemeriksaan SPT masa atau SPT tahunan data alamat yang di cantum sudah tidak valid dimana wajib pajak sudah tidak ada lagi atau tidak di kenal atau pindah alamat tanpa pemberitahuan, untuk mengatasi hal ini perlu di buat sebuah aturan tentang surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan setempat dimana untuk mendapatkan surat keterangan domisili yang baru wajib pajak harus melampirkan surat keterangan pindah domisili dari kelurahan yang lama dengan cara ini kelurahan yang lama akan memiliki data kemana wajib pajak pindah alamat. 63
Selain itu sedikitnya SPMP yang disampaikan secara langsung kepada wajib pajak dapat juga di karenakan dimana tindakan penagihan pajak tidak segera dilakukan meskipun surat keputusan pajak telah lama di terbitkan dalam situasi seperti itu dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang berniat untuk tidak membayar pajaknya, untuk pindah alamat atau domisili tanpa memberitahukan kepindahannya kepada Kantor Pelayanan Pajak atau kelurahan setempat, dan untuk mengatasinya, seharusnya tindakan penagihan pajak dilakukan secara konsisten dan memperhatikan jadwal waktunya dan dilakukan secara terus menerus kepada wajib pajak. IV.6
Pengumuman Lelang Pengumuman Lelang dilakukan segera oleh Pejabat apabila utang pajak dan biaya Penagihan yang masih harus dibayar atau utang pajak yang belum di lunasi oleh Penanggung Pajak/Wajib Pajak setelah lewat dari 14 hari setelah tanggal pelaksanaan Penyitaan. Apabila utang pajak dan atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjual secara lelang. Dalam hal penjualan yang di kecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak di tambah 1% dari hasil penjualan. Uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan
64
penyertaan modal pada perusahaan lain yang disita digunakan untuk membayar biaya Penagihan pajak dan utang pajak. Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang di ajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dilain pihak lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak. Dan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Penelesaian Sengketa Pajak atau Objek Sita musnah pelaksanaan lelang tidak dapat dilaksanakan. Hasil lelang digunakan lebih dahulu untuk membayar biaya pengihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak, jika lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak pelaksanaan lelang dihentikan meskipun barang yang di lelang masih ada. Selanjutnya sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang akan di kembalikan kepada wajib pajak setelah pelaksanaan lelang. Adapun pejabat yang lalai melaksanakan pelelangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Setelah lelang selesai hak wajib pajak atas barangnya berpindah kepada pembeli, dan pembeli di berikan risalah lelang sebagai bukti otentik untuk pendaftaran dan pengalihan hak. Tindakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak atas barang-barang milik wajib pajak yang disita adalah cara yang ampuh, setelah berbagai upaya penagihan pajak dilakukan tetapi wajib pajak mangkir dan tidak melunasi utang pajaknya. Jika semua itu terjadi maka pelelanganpun dapat segera dilakukan walaupun pelelangan sebenarnya bukanlah tujuan akhir
65
tindakan penagihan pajak karena pelelangan hanyalah merupakan salah satu sarana dari tujuan akhir tindakan penagihan pajak yaitu pembayaran utang pajak oleh wajib pajak dan KPP harus yakin bahwa prosedur penagihan pajak tersebut sudah benar dan berkas tindakan penagihan pajak juga sudah lengkap mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai hasil dari pemeriksaan sampai penyitaan aset wajib pajak. Sebenarnya dalam jeda waktu antara tanggal pengumuman lelang sampai dengan dilakukannya tindakan pelelangan atas aset-asetnya, wajib pajak masih diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang masih mempunyai keinginan untuk memilik kembali aset-asetnya yang telah disita. Untuk lelang penulis hanya dapat mendeskripsikan tata cara pelaksanaan lelang, dalam hal ini penulis tidak dapat menganalisis pelaksanaan lelang, di karenakan tidak pernah adanya kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang. IV.7
Evaluasi dari Penagihan Pajak Pada pengolahan dam pemrosesan penulis yang dilakukan di Kantor Palayanan Pajak Pratama Pandeglang yang mengacu pada data yang di dapat dari seksi penagihan di KPP dari tahun 2008, 2009, 2010 didapatkan bahwa dalam sistim informasi perpajakan khususnya untuk Surat Teguran terlihat adanya beberapa wajib pajak yang menurut SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal 66
Pajak) sudah bisa diterbitkan tetapi belum di terbitkan Surat Tegurannya, dan hal ini dikarenakan adanya Sistem Informasi yang salah dalam penyampaian STP wajib pajak. Dan untuk Surat Paksa berdasarkan perbandingan antara data dengan sub bagian menu Surat Paksa dalam SIDJP masih terlihat adanya wajib pajak yang menurut Sistem Informasi Perpajakansudah bisa di terbitkan Surat Paksa tetapi belum di terbitkan Surat Paksanya yang seharusnya Surat Paksa dapat segera di terbitkan apabila Pajak Terutang belum dilunasi oleh Wajib Pajak, yang berdasarkan wawancara dengan Juru Sita bahwa diketahui belum di terbitkannya Surat Paksa terjadi karena batas minimal utang pajak yag tidak ekonomis untuk menerbitkan Surat Paksa dan jika Juru Sita Pajak merasa sudah cukup jika Surat Paksa yang diterbitkan sudah memnuhi standar minimal yang telah di tetapkan. Sedikitnya Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak sering terjadi di Kantor Pelayanan Pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pandeglang dikarenakan pada saat dilakukan penetapan pajak sebagai hasil pemeriksaan SPT masa atau SPT tahunan data alamat wajib pajak yang tecantum sudah tidak valid, dimana Wajib Pajak sudah tidak lagi atau tidak di kenal atau pindah alamat tanpa pemberitahuan. Dan dapat terjadi juga berlarutnya tindakan penagihan pajak dimana tindakan penagihan pajak tidak segera dilakukan meskipun keputusan pajak telah lama diterbitkan, hal ini dapat memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang berniat untuk tidak membayar pajak untuk pindah alamat atau domisili tanpa pemberitahuan kepindahannya kepada Kantor Pelayanan Pajak atau aparat setempat. 67
Untuk evaluasi pelaksanan Lelanng tidak dapat kami simpulkan dikarenakan tidak pernah terjadi kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Pratama Pandeglang. IV.8
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaa penagihan Pajak IV.8.1 Penetapan Pajak yang tidak tepat waktu Masalah penetapan pajak yang tidak tepat waktu dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum bahwa dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajaknya berakhir, bagian tahun pajak DJP dalam mengeluarkan SKP. Sedangkan situasi Wajib Pajak masih jauh berada dalam situasi 5 tahun lalu. Wajib Pajak rutin sedang mengalami kemunduran , jatuh pailit atau meninggal dunia. Bila pemeriksaan menghasilkan pajak yang cukup besar kemungkinan wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran atau tidak mungkin melunasinya. Jika terjadi maka tindakan penagihan pajak yang di lakukan Juru Sita tidak akan tuntas kepada pelunasan hutang pajak oleh Wajib Pajak. Sebenarnya semua dapat diatasi dengan cara mempercepat waktu pemeriksaan yang artinya jarak antara pelaksanaan pemeriksaan dengan tahun pajak jangan sampai
terlalu
jauh.
Dengan
melakukan
pemeriksaan
dan
sekaligus
mengeluarkan SKP yang sedekat mungkin dengan tahun pajak yang diperiksa, besar kemungkina wajib pajak untuk mengatasi tambahan hutang pajak yang timbul dari SKP yang masih ada. Solusi ini bukan tanpa masalah karena kendala lain yang menghalang adalah keterbatasaan waktu dan tenaga para pemeriksa 68
pajak yang tidak mencukupi jika seluruh Wajib Pajak diperiksa berdekatan dengan tahun pajaknya. IV.8.2 Wajib Pajak Tidak Ditemukan Lagi Kendala yang seperti ini yang sering menyulitkan dan merepotkan dalam tindakan dan penagihan Juru Sita Pajak. Data fakta yang terjadi selama ini adalah ketika Wajib Pajak sudah tidak dikenal lagi atau berpindah tempat atau alamat tanpa diketahui alamat yang baru. Fakta seperti ini yang oleh Juru Sita Pajak tidak bisa dilakukan akibatnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun akan membengkak.
IV.8.3 Tidak Ditemukannya Objek Sita Objek Sita tidak dapat ditemukan terkait dengan penetapan pajak yang tidak tepat waktu serta tindakan penagihan pajak yang berlarut – larut. Peneteapan pajak yang dilakukan ketika kondisi ekonomi sedang turun, bangkrut atau pailit. Padahal jika potensi ini digarap dengan serius, kontribusi tindakan penagihan pajak dapat membantu negara dalam membiayai pembangunan. IV.8.4 Wajib Pajak Tidak Memahami Peraturan Perpajakan Seharusnya Wajib Pajak telah sadar untuk melakukan seluruh kewajiban perpajakanya dengan baik dan benar sejak diterapkannya self assessment system. Namum faktanya kesadaran tersebut masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat 69
setiap kali diadakan nya pemeriksaan terhadap SPT tahunan maupun massa yang seringkali ditemukan adanya kesalahan pajak baik yang disengaja maupun tidak dan akhirnya berakibat dikeluarkannya ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah. Hal itu sering membuat Wajib Pajak mengeluh dan berkelit bahwa mereka tidak memahami peraturan pajak yang berlaku termasuk mengacuhkan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak. IV.9
Upaya – Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi SelamaProses Penagihan Pajak Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diatas antara lain mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat awam agar dapat memperlancar penyelesaian dalam pengisian formulir – formulir dan Surat Penyetoran dan Pelaporan. Disamping itu pengadaan sarana dan prasarana untuk penagihan pajak diwujudkan guna memperlancar pencairan tunggakan pajak. Selain itu melakukan penyisiran, penelitian dan penyelidikan keberadaan Wajib Pajak melalui kelurahan atau pejabat wilayah setempat dimana Wajib Pajak berdomisili. Dapat juga mengeluarkan biaya tambahan untuk memohon bantuan pada instansi berwajib lainya atau mengadakan petunjuk pelaksanaan yang mengatur mengenai pencairan tunggakan pajak. Dan yang terakhir upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan peningkatan pegawai agar produktifitas kerja lebih meningkat
70
