BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN
A. Hasil Pengamatan Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar selama magang satu bulan mulai tanggal 21 Januari 2016 sampai 23 Februari 2016 di KPP Pratama Karanganyar tentang pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak dan data-data yang diperoleh berupa dokumen terkait dengan pokok bahasan serta hasil wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar Dalam bahasan ini akan diuraikan tata cara pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. KPP hanya menerapkan sistem manual, yaitu wajib pajak melakukan permohonan pemindahan langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Wajib pajak mendatangi TPT untuk mengisi formulir pemindahan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pelaksana seksi pelayanan: “Sebenarnya dalam peraturan DJP terdapat dua tata cara pemindahan yaitu online dan manual. Namun di KPP Karanganyar ini penerapan pemindahan wajib pajak secara manual.” (Hasil wawancara, 22 Maret 2016). Wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan diharuskan melengkapi dokumen persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Karanganyar. Dalam pelaksanaan pemindahan wajib pajak, terdapat proses yang cukup panjang mulai dari pemeriksaan data wajib pajak untuk verifikasi, baru kemudian dikeluarkan keputusan wajib pajak dapat dipindah atau tidak dapat dipindah. Seperti dalam prosedur di bawah ini:
32
33
Gambar 4.1 : Alur Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak di KPP Lama
Wajib pajak mengisi formulir pemindahan dan dokumen yang disyaratkan
Petugas pendaftaran KPP lama meneliti kelengkapan formulir dan persyaratan
Merekam dan mencetak LPAD serta BPS
SOP Tata cara Verifikasi
LHP
Permohonan dikabulkan mencetak konsep surat pindah dan surat pencabutan SKT atau surat pencabutan pengukuhan PKP
Pelaksana seksi pelayanan menatausahakan dokumen untuk arsip dan menyampaikan dokumen surat pindah, surat pencabutan SKT, dan/atau surat pencabutan pengukuhan PKP serta surat tidak dapat dipindah pada wajib pajak
Permohonan ditolak mencetak surat tidak dapat pindah
Kepala seksi pelayanan meneliti dan menandatangani surat pindah, surat pencabutan SKT, dan/atau surat pencabutan pengukuhan PKP serta tidak dapat dipindah
SOP Tata Cara penyampaian dokumen di KPP
Sumber : Seksi Pelayanan KPP
Tembusan surat pindah, surat pencabutan SKT dan/atau surat pencabutan pengukuhan PKP dan tata cara pemindahan wajib pajakKaranganyar pada KPP baru Pratama
Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar
34
Gambar diatas adalah alur tata cara pelayanan pemindahan wajib pajak di KPP lama atau dalam pembahasan ini adalah KPP Pratama Karanganyar. Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan pelaksana seksi pelayanan yang menyatakan: “Prosedur kerja dalam pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar berpedoman dan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013”. (Hasil wawancara, 24 Februari 2016) Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan prosedur kerja dalam pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar sebagai berikut: 1) Wajib pajak yang mengajukan pemindahan mendatangi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Karanganyar untuk mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada petugas pendaftaran Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Karanganyar. Adapun dokumen yang harus dibawa oleh wajib pajak adalah berupa: a) Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa). b) Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusaha Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya. c) Wajib Pajak Badan Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.
35
Untuk wajib pajak WNI juga diharuskan membawa fotokopi KTP, sedangkan bagi WNA fotokopi paspor/KITAS/KITAB. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari pelaksana seksi pelayanan yang menyatakan: “Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain dari instansi yang berwenang.” (Hasil wawancara, 24 Februari 2016) Bagi wajib pajak yang belum paham dengan persyaratan yang diperlukan maupun dalam pengisian formulir dapat bertanya langsung kepada petugas pendaftaran. 2) Proses
selanjutnya,
permohonan
dan
petugas
pendaftaran
menerima
formulir
dokumen
persyaratan
kemudian
meneliti
kelengkapan persyaratan wajib pajak. a) Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada wajib pajak untuk melengkapinya. b) Dalam
hal
berkas
permohonan
sudah
lengkap,
petugas
pendaftaran merekam data wajib pajak dari formulir melalui aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS). BPS diserahkan kepada wajib pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan. Selain meneliti kelengkapan berkas wajib pajak dan mencetak dokumen LPAD dan BPS, petugas pendaftaran juga memberikan layanan informasi serta menjawab berbagai pertanyaan dari wajib pajak, karena masih ada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam pengisian formulir. 3) Berkas permohonan selanjutnya diserahkan kepada seksi pemeriksaan untuk diproses melalui tata cara verifikasi apakah wajib pajak masih memiliki tunggakan pajak atau tidak. Verifikasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan Bukti Penerimaan Surat (BPS).
36
4) Setelah dilakukan verifikasi oleh seksi pemeriksaan maka akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kemudian LHP diserahkan kepada pelaksana seksi pelayanan untuk diterbitkan surat pindah atau surat tidak dapat pindah. 5) Setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari seksi pemeriksaan, pelaksana seksi pelayanan mencetak surat: a) Permohonan pindah ditolak Pelaksana seksi pelayanan mencetak konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Pindah karena sedang dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan. b) Permohonan pindah diterima Apabila setelah dilakukan proses verifikasi dan permohonan pindah diterima, maka pelaksana seksi pelayanan mencetak konsep Surat Pindah, dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. 6) Proses selanjutnya, setelah menerima surat pindah maupun surat tidak dapat dipindah, Kepala Seksi Pelayanan menandatangani surat tersebut kemudian menyerahkan kembali kepada pelaksana seksi pelayanan. 7) Setelah menerima dokumen dari Kepala Seksi Pelayanan, pelaksana seksi pelayanan memberi nomor, memberi stempel KPP, memisahkan dokumen untuk arsip dan memisahkan dokumen yang akan disampaikan kepada wajib pajak dan tembusannya dikirimkan ke KPP baru. 8) Proses selesai. Proses selanjutnya akan dilakukan pada SOP pemindahan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama baru. 9) Setelah dokumen dan kelengkapannya telah diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang baru, maka pelaksana seksi pelayanan
37
menerima faksimile Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama baru. 10) Proses selanjutnya, pelaksana seksi pelayanan mencetak Surat Pencabutan
Surat
Keterangan
Terdaftar
(SKT)
kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk dibubuhkan tandatangan. 11) Setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan, pelaksana seksi pelayanan menerima dokumen tersebut kemudian memberi nomor, memberi stempel KPP, memisahkan dokumen untuk arsip dan yang akan disampaikan kepada wajib pajak. 12) Pelaksana seksi pelayanan mengarsipkan dokumen dan menyerahkan dokumen ke Subbag Umum untuk dikirimkan kepada wajib pajak. Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) juga akan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak yang baru melalui Subbag Umum KPP Pratama Karanganyar. 13) Proses pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar selesai. Dalam permohonan pemindahan wajib pajak, khusus untuk wajib pajak orang pribadi dapat mengajukan permohonan pemindahan melalui KPP baru. KPP baru mengirimkan berkas permohonan wajib pajak ke KPP lama paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima. KPP Pratama Karanganyar yang telah menerima Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi wajib pajak badan, KPP Pratama Karanganyar mengirim berkas wajib pajak disertai lampiran mengenai data-data yang dianggap perlu kepada KPP Pratama baru yang meliputi:
38
a) Jumlah tunggakan yang masih harus ditagih. b) Tindakan penagihan yang telah dilakukan atas tunggakan pajak. c) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan wajib pajak yang belum diselesaikan. Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara dengan narasumber, dalam
memberikan
pelayanan
KPP
Pratama
Karanganyar
juga
menerapkan beberapa asas pelayanan diantaranya: a. Asas Kesamaan Hak Dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak, KPP Pratama tidak memandang status sosial, status ekonomi, gender, ras, maupun agama. Artinya, setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar dan mengajukan permohonan pemindahan berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari petugas. b. Asas Keprofesionalan Pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak merupakan petugas yang sudah ahli dan berkompeten di bidangnya. Petugas TPT, pelaksana seksi pelayanan, dan seksi pemeriksaan bekerja sesuai dengan SOP Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013. Sesuai dengan pernyataan pelaksana seksi pelayanan: “Semua pegawai di KPP Pratama Karanganyar bekerja dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per20/PJ/2013.” (Hasil wawancara, 24 Februari 2016) c. Asas Keterbukaan atau Transparansi Dalam pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak, masih ada wajib pajak yang kebingungan pada saat
pengisian formulir
permohonan maupun syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan permohonan pemindahan. Selain itu ada pertanyaan
39
yang ditanyakan oleh wajib pajak tentang berapa lama waktu pemindahan. Petugas TPT menjawab berbagai pertanyaan dengan detail sampai wajib pajak paham. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan pelaksana seksi pelayanan yang menyatakan: “Pada saat pelaksanaan pemindahan masih ada wajib pajak yang bingung dalam pengisian formulir. Biasanya ada pertanyaan dari wajib pajak tentang persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dan waktu pemindahannya. Disini peran petugas pelayanan adalah melayani berbagai pertanyaan wajib pajak.” (Hasil wawancara, 24 Februari 2016) Selain itu, untuk meminimalisir kebingungan wajib pajak, KPP Pratama Karanganyar
juga
menempatkan
Petugas
Satuan
Pengamanan
(SATPAM) dan seorang petugas lain di bagian pintu masuk KPP untuk memberikan informasi kepada wajib pajak baik itu mengenai pemindahan wajib pajak maupun hal-hal perpajakan lainnya seperti pendaftaran dan penghapusan NPWP. Hal tersebut menjadi bukti bahwa dalam memberikan pelayanan KPP Pratama menerapkan asas keterbukaan yang memberikan informasi dengan benar kepada wajib pajak tanpa adanya diskriminatif. d. Asas Ketepatan Waktu Waktu pelaksanaan pemindahan wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per20/PJ/2013 (dalam hal ini dimaksudkan adalah waktu pelaksanaan verifikasi data wajib pajak). Untuk keseluruhan pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar memang tidak ditentukan batas waktunya. Dikarenakan adanya pemeriksaan verifikasi data wajib pajak dan penyelesaiannya tergantung dari kerjasama pihak KPP Karanganyar yang terkait. Selain itu KPP Pratama baru juga berperan dalam pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar selaku pihak yang menerbitkan Surat Keterangan
40
Terdaftar dan NPWP untuk dapat diproses lebih lanjut oleh KPP Pratama Karanganyar. e. Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan KPP Pratama memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan pemindahan. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan langsung datang saja ke KPP Pratama Karanganyar untuk mengisi formulir pemindahan dan membawa persyaratan yang diperlukan, yaitu surat keterangan tempat tinggal yang baru dari Lurah atau Kepala Desa beserta fotokopi KTP atau paspor khusus WNA. Apabila dokumen persyaratan sudah lengkap proses pemindahan dapat langsung dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh pelaksana seksi pelayanan: “Prosedur yang dilakukan wajib pajak dalam pelayanan pemindahan ini cukup mudah, jadi wajib pajak datang ke KPP untuk mengisi formulir dan membawa dokumen yang disyaratkan seperti surat keterangan tempat tinggal baru dan KTP tentunya, setelah itu akan langsung diproses oleh petugas. Wajib pajak tinggal menunggu berkas pemberitahuan yang akan dikirim oleh KPP.” (Hasil wawancara, 24 Februari 2016) Dalam pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar terdapat suatu hambatan yaitu, masih adanya tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan. Terdapat wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajak sampai batas waktu yang ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh pelaksana seksi pelayanan: “Hambatan dalam pemindahan ya ada wajib pajak yang melakukan pemindahan namun masih memiliki tunggakan dan tidak membayar.” (Hasil wawancara, 24 Februari 2016) Dengan masih adanya tunggakan tersebut tentunya akan menghambat proses pemindahan wajib pajak, apalagi tunggakan pajak yang masih ditanggung oleh wajib pajak nominalnya cukup besar.
41
Selain masalah tunggakan, yang menjadi hambatan lain yaitu Server Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak mengalami gangguan sinyal internet. Hal ini disebabkan karena Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) berhubungan dengan Kantor Pusat. Jadi apabila Kantor Pusat mengalami gangguan, maka sistem seluruh KPP Pratama juga akan mengalami gangguan dan bila sedang eror menyebabkan respon yang diterima lambat. Untuk mengatasi hambatan dalam pemindahan wajib pajak, KPP Pratama Karanganyar memiliki solusi yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait. Untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan, dan setelah dilakukan verifikasi oleh seksi pemeriksaan terbukti wajib pajak masih memiliki tunggakan pajak, maka akan diberitahukan kepada wajib pajak
bahwa
pemindahannya
ditolak
dengan
diterbitkan
Surat
Pemberitahuan Tidak Dapat Pindah dan diminta segera melunasi tunggakannya terlebih dahulu. Jika wajib pajak tidak membayar tunggakan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, apabila tunggakannya besar maka akan diserahkan kepada seksi penagihan untuk dilakukan tindakan penagihan. Namun apabila tunggakan pajak kecil, dari seksi pemeriksaan akan meloloskan dan memberikan izin kepada seksi pelayanan untuk menerbitkan Surat Pindah dengan ketentuan proses penagihan tunggakan pajak tersebut akan dilanjutkan oleh KPP Pratama yang baru. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan pelaksana seksi pelayanan yang menyatakan: “Solusinya untuk wajib pajak yang tidak mau membayar tunggakan sampai batas waktu, jika tunggakan besar akan diserahkan ke seksi penagihan. Jika tunggakan kecil akan diloloskan dan dilanjutkan penagihan oleh KPP baru.” (Hasil wawancara, 24 Februari 2016) Sedangkan solusi untuk mengatasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang eror, pelaksana seksi pelayanan menyerahkan kepada petugas bagian IT untuk diperbaiki. Apabila bagian IT tidak bisa menangani, maka akan menghubungi Kantor Pusat dan bila diperlukan
42
pelaksana seksi pelayanan akan melakukan pekerjaan secara manual akibat dari kendala komputer yang tidak berjalan. 2. Data Wajib Pajak Pindah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar Berikut ini data yang penulis peroleh dari seksi pelayanan berupa data wajib pajak orang pribadi pindah dari KPP Pratama Karanganyar ke KPP Pratama lainnya pada tahun 2013, 2014, dan 2015.
Tabel 4.1 : Data Wajib Pajak Orang Pribadi Pindah di KPP Pratama Karanganyar TAHUN KPP PRATAMA LAMA
Karanganyar
KPP PRATAMA BARU
Surakarta
2013 18 WP
2014 20 WP
2015 23 WP
Sukoharjo
11 WP
12 WP
11 WP
Blora
2 WP
1 WP
1 WP
Semarang Candisari
3 WP
3 WP
2 WP
Boyolali
5 WP
5 WP
5 WP
Klaten
4 WP
1 WP
2 WP
Kudus
1 WP
Pati
1 WP
Jepara
1 WP
Semarang Gayamsari
1 WP
Salatiga
4 WP
Purwokerto
2 WP
2 WP 3 WP
2 WP
1 WP
1 WP
Cilacap
1 WP
Kebumen
2 WP
Pekalongan
2 WP
1 WP
Semarang Barat
2 WP
4 WP
Semarang Timur
1 WP
2 WP
43
Temanggung
1 WP
2 WP
Semarang Selatan
1 WP
KPP lainnya (meliputi
42 WP
19 WP
93 WP
97 WP
75 WP
125 WP
daerah Luar Jawa Tengah) JUMLAH
Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar
Tabel diatas merupakan data wajib pajak pindah KPP Pratama Karanganyar ke KPP Pratama lainnya dalam lingkup wilayah Jawa Tengah. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi pindah dari KPP Pratama Karanganyar ke KPP Pratama lainnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 wajib pajak orang pribadi pindah berjumlah 97 orang. Pada tahun 2014 mengalami penurunan pemindahan wajib pajak orang pribadi menjadi 75 orang. Sedangkan pada tahun 2015 wajib pajak pindah kembali meningkat menjadi 125 orang. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak ada wajib pajak badan yang melakukan pemindahan.
B. Pembahasan Dalam bagian ini penulis akan membahas secara lebih mendalam hasil pengamatan penulis selama magang, mengenai pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar. Pada dasarnya pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak yang diterapkan di KPP Pratama Karanganyar sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pusat, yaitu mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013. Selain itu pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Karanganyar juga menerapkan beberapa asas pelayanan yang ditetapkan
44
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar menerapkan sistem manual yaitu wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dengan mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama
Karanganyar.
Secara
keseluruhan
pelayanan
administrasi
pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar tidak ada jangka waktu pemindahannya. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pelayanan administrasi pemindahan cukup banyak, diantaranya petugas pendaftaran, pelaksana seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, KPP Pratama baru, dan tentunya wajib pajak. Sehingga penyelesaian pemindahan tergantung pada kerjasama diantara pihak-pihak tersebut. Dalam melakukan pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak, KPP Pratama Karanganyar mengutamakan kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan cukup melengkapi persyaratan yang diperlukan dan mengisi formulir saja. Selanjutnya proses pemindahan seperti pengiriman berkas ke KPP Pratama baru dilakukan oleh KPP Pratama Karanganyar sendiri melalui Subbag Umum. Wajib pajak hanya tinggal menunggu pemberitahuan dokumen Surat Pindah dan Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari seksi pelayanan KPP Pratama Karanganyar. Pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar telah valid apabila wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar telah menerima Surat Pindah dan Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk wajib pajak orang pribadi atau Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak badan, dan kode angka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tiga digit 528 yang merupakan kode KPP Pratama Karanganyar berganti menjadi kode KPP Pratama yang baru.
45
Dalam melakukan pengamatan dan wawancara dengan narasumber, penulis menemukan dua hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak, yaitu masih adanya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak mau membayar, serta Server Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang digunakan untuk perekaman data terkadang mengalami gangguan. Namun dalam hambatan tersebut KPP Pratama Karanganyar sudah memiliki solusi tersendiri untuk mengatasinya.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yaitu sebagai berikut: 1. Pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak dilakukan secara manual. Wajib pajak melakukan permohonan pemindahan tertulis dengan mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Karanganyar dan pelayanan administrasi pemindahan sudah sesuai dengan SOP Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per20/PJ/2013. 2. Pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar tidak dibatasi waktu penyelesaiannya dikarenakan selain adanya pemeriksaan untuk verifikasi data wajib pajak orang pribadi atau badan, pelaksanaan pemindahannya tergantung dari kerjasama berbagai pihak terkait seperti seksi pemeriksaan yang melakukan verifikasi dan pelaksana seksi pelayanan. Termasuk juga koordinasi dari KPP Pratama Karanganyar dengan KPP Pratama tujuan wajib pajak pindah dengan diterbitkannya Surat Pindah dan Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar. 3. Hambatan yang terjadi dalam pelayanan administrasi pemindahan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar adalah adanya wajib pajak yang mengajukan pemindahan namun masih memiliki tunggakan pajak dan tidak mau membayar. Selain itu, server Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) mengalami gangguan sinyal dan menyebabkan pekerjaan menjadi terkendala.
46
47
Solusi untuk mengatasi masalah wajib pajak yang tidak membayar tunggakan, apabila tunggakan pajak nominalnya besar akan diserahkan ke seksi penagihan untuk dilakukan penagihan, apabila tunggakan kecil akan diloloskan dan penagihan diserahkan ke KPP Pratama baru. Sedangkan untuk masalah Server Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang eror akan dilakukan koordinasi ke bagian IT dan Kantor Pusat.
B. Saran Berdasarkan pengamatan penulis selama magang satu bulan di KPP Pratama Karanganyar, penulis memberikan saran kepada pihak KPP Pratama Karanganyar berupa: 1. Meningkatkan kapasitas pegawai Meningkatkan kapasitas pegawai di KPP Pratama Karanganyar misalnya bisa dilakukan dengan adanya Perencanaan Sumber Daya Manusia yaitu memperkirakan secara lebih sistematis kebutuhankebutuhan SDM di masa yang akan datang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 2. Konsistensi dalam hal pelayanan harus dijaga Untuk menjaga reputasi di KPP Pratama Karanganyar agar tetap dipandang positif oleh masyarakat salah satunya dengan menjaga konsistensi pelayanan di kantor tersebut. Dalam hal ini bisa ditunjukkan dengan ketepatan waktu dalam penyelesaian suatu pelayanan. Jangan sampai masyarakat atau wajib pajak kecewa karena tidak tepatnya penyelesaian proses pelayanan yang diberikan dengan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu untuk menjaga konsistensi pelayanan, dari KPP bisa memperbaiki proses dengan cara meningkatkan kualitas tindakan, sebab tindakan merupakan proses dalam menghasilkan suatu pelayanan.
48
DAFTAR PUSTAKA
Kusdarini, Eny . 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Yogyakarta: UNY Press Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: Andi Offset Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga Prastowo, Yustinus. 2009. Panduan Lengkap Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses Purnawan, H., dan Angriani, E. 2008. UU Perpajakan 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Erlangga Ratminto dan Winarsih, A.S. 2006. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Resmi, Siti. 2011. Perpajakan. Jakarta selatan: Salemba Empat Sinambela, L.P., Rochadi, S., Ghazali, R., Muksin, A., Setiabudi, S., Bima, D., dan Syaifudin. 2014. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara Sutopo, H. B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press Zandjani, T.C.A. 1992. Perpajakan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
49
Internet: Abdussamad, Yuriko. Sistem Pelayanan Administrasi. Diperoleh pada 1 Maret 2016, dari http://www.repository.ung.ac.id Alfred, O.E.A. 2008. Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Suatu Kajian Teoritis). Diperoleh pada 18 April 2016, dari http://www.allforpublic.com _ . Standar Operating Procedure Direktorat Jenderal Pajak. Diperoleh pada 28 Februari 2016, dari http://www.ortx.org Peraturan Perundang-Undangan: Keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
