TINJAUAN PROSEDUR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TINJAUAN PROSEDUR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR

TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh: Yuni Mariana NIM F3408087

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2011 i


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jalan ini memang berat. Hambatan dan onak menghampar. Hingga kau akan lelah, lemah, ataupun menderita. Adukan semua keluh kesah dalam sujudmu. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al Baqoroh: 286)

Orang berhasil adalah orang yang memenuhi pikirannya dengan orientasi keberhasilan. Orang gagal adalah orang yang menjejali pikirannya dengan orientasi kegagalan dan ketidakberdayaan. (Satria Hadi Lubis)

Kita lahir dengan dua mata di depan. Karenanya tidak harus melihat ke belakang. Tapi lihat apa yang terjadi di depan kita, masa depan kita. Berjuang tak kenal henti. (Budi Hartono)

Penulis persembahkan kepada: Ø Bapak dan Ibu yang tercinta Ø Kangmas dan Adikku yang tersayang Ø Teman – temanku Ø Almamaterku commit to user iv


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas berkat-Nya penulis diberi kemampuan dan kemudahan untuk dapat menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul TINJAUAN PROSEDUR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB

PAJAK

DI

KANTOR

PELAYANAN

PAJAK

PRATAMA

KARANGANYAR dengan lancar dan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Diploma 3 Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Kesuksesan dan keberhasilan bukan hanya berasal dari kerja keras semata, melainkan kekuatan dan dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapab terima kasih kepada: 1. Bapak Sri Suranta, S.E, MSi, Ak., BKP. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ibu Lulus Kurniasih, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang telah meluangkan waktu beliau dan membimbing penulis. 3. Bapak Syuhirman selaku Kepala Bagian Fungsional Pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar serta segenap staff yang telah memberikan ijin dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. 5. Bapak dan ibuku yang telah mendidikku, tiada pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah kalian berikan selama ini, doa, cinta dan kasih commit to user v


digilib.uns.ac.id

sayang serta ridha dari kalian yang dapat menjadi bekal dalam menjalankan hidup ini. 6. Adikku, Rista Dwiyana yang selalu mendukung dan menghiburku serta menjadi pemicu selama ini. 7. Arif Wahyu Nogroho yang tercinta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, kepercayaan serta kasih sayangnya yang tulus. 8. Teman-teman kost three ana 2, Nia, Remo, Mbah Uti dan Mak.e terima kasih atas segala dorongan dan masukannya saat penulis mengalami kesulitan. 9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 Diploma III Perpajakan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang banyak memberikan bantuan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa laporan yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna. Dalam penyusunannya masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga belum dapat memenuhi keinginan pembaca. Oleh karena itu, sebelumnya penulis meminta maaf kepada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan sebagian atau seluruh isi dari Laporan Tugas Akhir ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semuan pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Mei 2011

Penulis

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….

i

ABSTRACT ...................................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………………..

iii

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………..

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................

v

KATA PENGANTAR ...................................................................................

vi

DAFTAR ISI .................................................................................................

viii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………. . x DAFTAR GAMBAR .................................................................................... . xi DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. . xii BAB I.

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Perusahaan …………………………………… 1 B. Latar Belakang Masalah ………………………………………….. 17 commit to user C. Perumusan Masalah …………………………………………......... 20 vii


digilib.uns.ac.id

D. Tujuan Penelitian ………………………………………………… 20 E. Manfaat Penelitian ……………………………………………….. 20 II.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka …………………………………………………. 22 B. Analisis Data dan Pembahasan …………………………………... 35

III.

TEMUAN A. Kelebihan ………………………………………………………… 46 B. Kelemahan ……………………………………………………….. 47

IV.

PENUTUP A. Simpulan …………………………………………………………. 48 B. Rekomendasi …………………………………………………….. 49

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL I.1

Halaman Wilayah Administrasi KPP Pratama Karanganyar ………………..

II.1 Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penghapusan NPWP………………..

commit to user ix

3 43


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Halaman

I.1

Denah Lokasi KPP Pratama Karanganyar ……………………..

2

I.2

Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar ……………….

9

II.1

Flow Chart Penyelesaian Penghapusan NPWP ………………..

40

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1.

Surat Pernyataan Pembuatan Tugas Akhir

2.

Surat Permohonan Magang

3.

Surat Konfirmasi Magang

4.

Surat Penyelesaian Magang

5.

Memo Pengumpulan Laporan Magang

6.

Lembar Penilaian Magang

7.

Presensi Harian dalam Pelaksanaan KMM

8.

Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa

9.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-03/PJ.04/2007 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 11. Daftar penjagaan Penyelesaian SP2 Seksi pemeriksaan 12. Lembar Pengawasan Arus Dokumen 13. Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 14. Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar commit to user xi


digilib.uns.ac.id

15. Berita Acara Penghapusan NPWP 16. Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor PEM : 01002597/528/nov/2010 17. Salinan KTP Wuryanti 18. Surat Permohonan Pencabutan NPWP yang Ganda 19. Salinan NPWP Wuryanti

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

TINJAUAN PROSEDUR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR

Yuni Mariana F3408087

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam penghapusan NPWP dan untuk mengetahui realita proses penghapusan NPWP bagi semua Wajib Pajak yang dilakukan oleh fiskus. Langkah yang diambil penulis adalah dengan membandingkan antara dasar hukum, observasi, wawancara dengan beberapa pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dan juga menganalisis Prosedur Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persyaratan dalam penghapusan NPWP untuk semua Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan harus adanya surat keterangan penyebab penghapusan NPWP dan prosedur penghapusan NPWP dimulai dari Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan melalui Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan berkas ke Seksi Pemeriksaan untuk diperiksa setelah diketahui hasilnya, Pelaksana Seksi Pelayanan mengajukan Nota Dinas Konfirmasi Utang Pajak dan diserahkan ke Seksi Penagihan. Wajib Pajak harus melunasi utang pajak terlebih dahulu. Kemudian Kepala Seksi Pelayanan membuat Surat Penghapusan atau Penolakan Penghapusan NPWP. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengajukan beberapa saran yaitu apabila Wajib Pajak tidak segera melengkapi persyaratan, KPP sebaiknya membuat jangka waktu kelengkapan data Wajib Pajak sehingga proses dapat cepat terselesaikan serta perlu adanya sosialisasi kepada fiskus mengenai prosedur penghapusan NPWP agar fiskus lebih memahami proses penghapusan. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan fiskus dapat berkurang.

Kata kunci : Syarat Penghapusan NPWP, Prosedur Penghapusan NPWP commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

ELIMINATION THE NUMBER OF REVIEW PROCEDURES TAX PAYERS IN SERVICE TAX OFFICE PRATAMA KARANGANYAR

Yuni Mariana F3408087

The purpose of this study was to determine the conditions that must be fulfilled Tax Payers for the elimination of tax NPWP and to know the reality of the removal process NPWP for all tax payers by tax authorities. Steps taken by the author are to compare between the basic law, observation, interviews with several employees of the Tax Office Pratama Karanganyar and also analyze the Elimination Procedure Tax Payer Identification Number. The conclusion of this research is the requirement for the elimination of tax NPWP for all individual Tax Payers and the Board shall cause the elimination of a certificate and NPWP removal procedure starts from the Tax Payers files the petition filed by Officer Place Integrated Services Executive Services Section and then submit the file to the Section of Examination for reviewed after the outcome is known, Managing Services Section Department filed a Memorandum Confirmation Tax Debt and submitted to the Billing Section. Tax Payers must pay tax debts first. Then the head of service section to make Deletion or Removal of Rejection Letters NPWP. Based on these researches the author proposes some suggestions that if the Tax Payers did not immediately complete the requirements, the KPP should be a period of time Tax Payers bunch completeness so that the process can be quickly resolved and the need for socialization to tax authorities on procedures for removal of NPWP for tax authorities better understand the process of elimination. Therefore, mistake made by the tax authorities can be reduced.

Keywords : NPWP Requirement Elimination, NPWP Removal Procedure

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah berdirinya KPP Pratama Karanganyar KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta yang

berdasar

pada

Peraturan

Menteri

Keuangan

nomor:

55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Karanganyar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa bagian Tengah II. Pada awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar menggunakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta. Awal bulan Januari dipindahkan ke ex Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) Surakarta. Kode wilayah untuk KPP Pratama Karanganyar sebelumnya 526, dan kode wilayah untuk KPP Surakarta sekarang menjadi 528. Misalnya, nomor: 01.139.922.1-526.000 yang semula kode wilayah KPP Surakarta berhubung berada di wilayah Karanganyar otomatis NPWP menjadi nomor: 01.139.922.1-528.000. Pada akhir bulan Desember 2007 KPP Pratama Karanganyar pindah dari ex Karikpa Surakarta ke gedung Megaria Jalan Raya Palur commit to user

1


digilib.uns.ac.id

karena banjir bandang sungai Bengawan Solo yang mengakibatkan sebagian besar dokumen hanyut terbawa air banjir. Maka dari itu, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam melakukan segala aktifitas, kini KPP Pratama Karanganyar telah menjadi lembaga perpajakan yang independen. 2. Tempat kedudukan KPP Pratama Karanganyar Berhubung peranannya dalam memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat, KPP Pratama Karanganyar memiliki tempat yang strategis sehingga mudah ditemukan. Lokasi KPP Pratama Karanganyar berada di Jalan K. H. Samanhudi No. 7 Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar.

Gambar I.1 Denah Lokasi KPP Pratama Karanganyar commit to user

2


digilib.uns.ac.id

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar Tabel I.1 Wilayah Administrasi KPP Pratama Karanganyar Jumlah Wajib Pajak Luas OP Wilayah

BADAN

BENDAHARA

Wilayah Sampai

Sampai

(ha)

2010 2009

Sampai 2010

2009

2010 2009

Kabupaten I

77.378

36.791

10.039

2.266

360

1.034

46

94.155

37.122

9.728

1.901

286

1.376

145

171.533

73.913

19.767

4.167

646

2.400

191

Karanganyar

Kabupaten II Sragen

JUMLAH

(Sumber: Seksi Waskon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar)

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sampai tahun 2009 di KPP Pratama Karanganyar, dengan perincian 73.913 Wajib Pajak orang pribadi, 4167 badan dan 2.400 bendahara. Jumlah Wajib Pajak baru yang mendaftar di tahun 2010 untuk orang pribadi sebanyak 19.767, badan 646 dan 191 bendahara. Target penerimaan KPP Pratama Karanganyar pada tahun

2010

sebesar Rp 480.856.275.041,00 sedangkan

realisasi

penerimaan pajak tahun 2010 sebesar Rp 367.755.458.210,00. Jadi, realisasi penerimaaan tidak mencapai target dengan tingkat realisasi commit to user adalah 76,5%. 3


digilib.uns.ac.id

4. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Karanganyar a. KPP Pratama Karanganyar mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam mencapai sasaran strategis peningkatan kualitas kepada Wajib Pajak dengan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur; 2) Memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakannya; 3) Meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pusat; 4) Memberikaan pembinaan kepada Wajib Pajak dengan melakukan berbagai upaya, antara lain memberikan penyuluhan pengetahuan tentang perpajakan melalui media massa maupun penerangan secara langsung. b. Fungsi didirikannya KPP Pratama karanganyar antara lain: 1) Pengumpulan

dan

pengolahan

data,

penyajian

informasi

perpajakan, pengamat potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak; 2) Penatausahaan

piutang

dagang,

penerimaan,

penagihan,

penyelesaian keberatan, banding dan penyelesaian restitusi sanksi perpajakan; 3) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL); commit to user

4


digilib.uns.ac.id

4) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas-berkas Wajib Pajak; 5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan; 6) Pengurusan penertiban dan pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP); 7) Penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak; 8) Pengurusan pelaksanaan dan administrasi Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak. 5. Visi dan Misi Direktorat Jederal Pajak a. Visi Dirjen Pajak Menjadi

insitusi

pemerintah

yang

menyelenggarakan

sistem

administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dengan bercirikan: 1) Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh; 2) Aparat yang berintegritas tinggi dan profesional; 3) Memiliki kinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan negara maju; 4) Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan internasional; 5) Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam pemungutan pajak. commit to user

5


digilib.uns.ac.id

b. Misi Dirjen Pajak Menghimpun

penerimaan

pajak

berdasarkan

undang-undang

perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dengan batasanbatasan sebagai berikut: 1) Pajak mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN; 2) Tingkat tax ratio, coverage ratio dan compliance ratio yang tinggi; 3) Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion; 4) Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan politik; 5) Cost of collection rendah. Nilai acuan yang dipakai dalam menjalankan nilai Dirjen Pajak adalah: 1) Profesionalisme adalah nilai yang memiliki kompetensi di bidang profesi, menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai kompetensi, kewenangan serta norma-norma profesi, etika dan sosial; 2) Integritas adalah nilai yang menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;

commit to user

6


digilib.uns.ac.id

3) Teamwork adalah nilai yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain serta membangun jejaring untuk menunjang tugas dan pekerjaan; 4) Inovasi adalah nilai yang memiliki pemikiran yang bersifat terobosan atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif dengan memperhatikan norma yang ada. 6. Wewenang Direktorat Jenderal Pajak Beberapa wewenang yang dimiliki oleh Dirjen Pajak adalah: a. Memberikan bukti penerimaan pendaftaran Wajib Pajak dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak; b. Menerbitkan izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; c. Mengeluarkan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; d. Mengeluarkan SPT hasil penelitian atau pemeriksaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; e. Menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan menerbitkannya secara jabatan; f. Memberikan dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan; g. Menerbitkan keputusan penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP. commit to user

7


digilib.uns.ac.id

7. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar Struktur

organisasi

di

Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama

Karanganyar terdiri atas Kepala Kantor, Bendaharawan, Subbag Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Penagihan, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pemeriksaan, Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, Kantor Pelayanan penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) wilayah Sragen dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Total jumlah pegawai per 17 Maret 2011 adalah 92 pegawai dengan rician 1 pegawai Kepala Kantor (eselon III), 8 pegawai Kepala Seksi (eselon IV), 1 pegawai Kepala KP2KP Sragen, 22 Account Representative, 3 pegawai pemeriksa, 2 pegawai jurusita pajak dan 55 pegawai pelaksana. Dari 55 pegawai pelaksana tersebut 13 pegawai Sub Bagian Umum, 10 pegawai di seksi Pelayanan, 9 pegawai di seksi PDI, 4 pegawai di seksi Penagihan (jurusita tidak termasuk), 6 pegawai di seksi Ekstensifikasi dan 3 pegawai di seksi Pemeriksaan. Setelah modernisasi perpajakan, struktur organisasi yang terdapat pada KPP Pratama Karanganyar sebagaimana yang terdapat pada KPP Pratama lainnya adalah:

commit to user

8

Gambar I.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar

KEPALA KANTOR

Joko Martono

KASUB BAGIAN UMUM

Iswadono

SEKSI PELAYANAN

KP2KP SRAGEN

Tri Suharno

FG Sri Suratno

SEKSI PDI

R. Cahya K.H (PJS)

FUNGSIONAL PEMERIKSA

SEKSI PEMERIKSAAN

SEKSI PENAGIHAN

Syuhirman

Busro Haryono

Puji Harsiwi

SEKSI EKSTENSIFIKASI

SEKSI WASKON I

SEKSI WASKON II

SEKSI WASKON III

Arif Gunawan

Trisno Hariyanto

H. Dony Setia

R. Cahya K.H.

( sumber: Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar )

9


digilib.uns.ac.id

8. Deskripsi Jabatan Berikut ini merupakan deskripsi jabatan di KPP Pratama Karanganyar: a. Kepala Kantor Kepala kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Sub Bagian Umum 1) Penerimaan, pemrosesan, penatausahaan dokumen masuk KPP. 2) Penyampaian dokumen di KPP. 3) Penyusunan RKAKL laporan berkala KPP, laporan tahunan, laporan/ daftar realisasi anggaran. 4) Penerimaan inventaris dari rekaan/pihak lain. 5) Penutupan buku kas umum, dan lain-lain. c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI. 2) Penatausahaan alat keterangan. 3) Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. 4) Pembentukan dan pemanfaatan bank data. 5) Penatausahaan penerimaan PBB Non-Elektronik. commit to user 6) Pembuatan Laporan PBB/BPHTB.

10


digilib.uns.ac.id

7) Penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB. d. Seksi Pelayanan 1) Penatausahaan surat, dokumen dan laporan WP kepada TPT. 2) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. 3) Perubahan identitas WP. 4) Pemindahan WP dan PKP lama dan KPP baru. 5) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa. 6) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. 7) Penerbitan Surat Teguran untuk SPT Masa PPN. 8) Penerbitan Surat Teguran untuk SPT Tahunan PPh. 9) Penelitian hasil keluaran SPPT/STTS/DHKP/DHR. 10) Permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP. 11) Peminjaman atau pengiriman berkas. 12) Permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US Dollar. 13) Pemberitahuan penggunaan Norma Perhitungan. 14) Penertiban SKP. 15) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP. 16) Penyisihan anak berkas WP yang masa/tahun pajaknya lebih dari 10 tahun (kadaluwarsa). commit to user

11


digilib.uns.ac.id

e. Seksi Pemeriksaan 1) Penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar. 2) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPh BM). 3) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) utuk selain WP patuh. 4) Penyelesaian usulan pemeriksaan. 5) Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan. 6) Pengamatan oleh KPP. 7) Pemeriksaan kantor dan lapangan. 8) Penatausahaan laporan pemeriksaan dan nota hitung. f. Seksi Ekstensifikasi 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen

masuk di seksi

ekstensifikasi. 2) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan. 3) Penerbitan himbauan ber-NPWP. 4) Pencarian data potensi perpajakan. 5) Pelaksanaan penilaian individual objek PBB. 6) Pembuatan DBKB. 7) Pembentukan atau penyempurnaan ZNT/NIR. to user 8) Pemeliharaan data commit objek dan subjek PBB.

12


digilib.uns.ac.id

9) Penyelesaian mutasi sebagian dan atau seluruhnya objek dan subjek PBB. 10) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP. 11) Penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP. 12) Penerbitan daftar nominatif usulan SP3 SPL ekstensifikasi. g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) terdiri dari tiga bagian, yaitu: Waskon I, Waskon II dan Waskon III. Setiap Waskon membawahi beberapa kecamatan, antara lain: 1) Seksi Waskon I membawahi 14 kecamatan, antara lain: a) Kecamatan Karanganyar; b) Kecamatan Karangpandan; c) Kecamatan Kebak Kramat; d) Kecamatan Tangen; e) Kecamatan Tasikmadu; f)

Kecamatan Gemolong;

g) Kecamatan Sambung Macan; h) Kecamatan Mojogedang; i)

Kecamatan Sidoharjo;

j)

Kecamatan Mondokan;

k) Kecamatan Sumber Lawang; l)

Kecamatan Tanon;

m) Kecamatan Kalijambe; commit to user

13


digilib.uns.ac.id

n) Kecamatan Masaran. 2) Seksi Waskon II membawahi 9 kecamatan, antara lain: a) Kecamatan Jaten; b) Kecamatan Sragen; c) Kecamatan Gondang; d) Kecamatan Jatipuro; e) Kecamatan Jenar; f) Kecamatan Tawangmangu; g) Kecamatan Sukodono; h) Kecamatan Kedawung; i) Kecamatan Matesih. 3) Seksi Waskon III membawahi 13 kecamatan, antara lain: a) Kecamatan Colomadu; b) Kecamatan Gondangrejo; c) Kecamatan Ngargoyoso; d) Kecamatan Kerjo; e) Kecamatan Jatiyoso; f) Kecamatan Jumantono; g) Kecamatan Plupuh; h) Kecamatan Sambirejo; i) Kecamatan Ngrampal; j) Kecamatan Karang Malang; k) Kecamatan Jumapolo; commit to user

14


digilib.uns.ac.id

l) Kecamatan Miri; m) Kecamatan Gesi. Tugas-tugas seksi Waskon, yaitu: a) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen

masuk di seksi

pengawasan dan konsultasi; b) Penerbitan SPMKP, SPMIB, SKBKBN/SKBKBT/STB, SKP PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan SPT; c) Penerbitan SPMKP/SPMIB pengganti karena kadaluwarsa; d) Penerbitan SPMKP/SPMIB yang rusak atau salah (yang sudah atau belum diterbitkan); e) Penyelesaian permohonan WP; f) Pembuatan SPMKP/SPMIB yang hilang; g) Penyelesaian pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT secara jabatan; h) Penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain; i) Pelaksanaan putusan gugatan atau banding; j) Penyelesaian perhitungan lebih bayar; k) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB; l) Pemberian bimbingan kepada WP; m) Menjawab surat

yang berkaitan dengan konsultasi teknis

perpajakan bagi WP; n) Layanan permintaan perubahan metode penilaian persediaan; o) Penetapan WP patuh; p) Pemutakhiran profil WP; commit to user

15


digilib.uns.ac.id

q) Pelaksanaan Ekualisasi; r) Pengusulan PKP Fiktif; s) Penatausahaan SK pembetulan dari seksi pengawasan dan konsultasi; t) Penatausahaan SKK/PB/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi; u) Penyusunan estimasi penerimaan pajak ber-NPWP; v) Pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material WP. h. Seksi Penagihan 1) Membuat surat teguran dan surat paksa. 2) Menerbitkan surat sita. 3) Membuat laporan surat paksa. 4) Membuat berita acara pelaksanaan sita. 5) Melaksanakan lelang. 6) Menerima dan menatausahaan daftar pengantar SPT/SKP/PBk dari seksi pelayanan dan kemudian merekamnya. 7) Menatausahakan surat masuk dan surat keluar. 8) Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak. 9) Mencetak surat teguran. 10) Melakukan validasi tunggakan awal Wajib Pajak. 11) Menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/ SKP ketetapan pajak. commit to user

16


digilib.uns.ac.id

12) Pengarsipan berkas tunggakan Wajib Pajak. 13) Membuat laporan bulanan, triwulan, laporan usulan penghapusan dan laporan perkembangan tunggakan pajak. i. Seksi Fungsional 1) Menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP). 2) Melakukan pemeriksaan. 3) Melakukan penilaian terhadap objek pajak di lapangan. j. KP2KP Sragen KP2KP (Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan) bertempat di Sragen. KP2KP mempunyai tugas antara lain: 1) Penyuluhan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat; 2) Pelayanan konsultasi di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah Di era globalisasi saat ini harus diakui telah membawa pengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Khususnya di Indonesia banyak didirikan perusahaan-perusahaan dan banyak pula didirikan home industry untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah juga dapat mengimbangi commit to user

17


digilib.uns.ac.id

perkembangan ini dengan membuat peraturan-peraturan baru yang dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Indonesia. Kebijakan

pemerintah

melalui

Direktorat

Jenderal

Pajak

menciptakan sistem perpajakan agar tingkat penerimaan pajak meningkat sehingga semua warga Indonesia diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Wajib Pajak yang pendapatannya di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perusahan juga diharuskan memiliki NPWP serta diwajibkan untuk lapor dan setor pajak dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini yaitu sistem self assessment. Berdasarkan sistem tersebut, maka Wajib Pajak diberi kesempatan dan kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar. Sistem ini dianut sejak terjadi reformasi di bidang perpajakan. Sejak reformasi tersebut Indonesia mulai menganut asas Self Assessment System sebagai pengganti dari Official Assessment System. Banyak perusahaan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, salah satunya digunakan untuk mendapatkan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Namun saat dikeluarkan keputusan bahwa perusahaan tersebut ditutup, merupakan sesuatu yang wajar dalam dunia bisnis. Hal ini dapat disebabkan karena keinginan pemilik maupun berdasarkan putusan banding. Tindakan tersebut akan berdampak terhadap hak dan kewajiban perusahaan di bidang perpajakan. Implikasi dari commit to user

18


digilib.uns.ac.id

penutupan usaha tersebut berkaitan dengan masalah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pada kenyataannya, tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan peduli dalam menyelesaikan urusan perpajakannya sampai selesai. Biasanya banyak perusahaan yang ditinggalkan begitu saja tanpa adanya likuidasi atau penyelesaian kewajiban perpajakannya karena perusahaan tersebut sudah tidak mempunyai tanda-tanda untuk hidup. Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak juga dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, misalnya bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan kembali ke negara asalnya dan bagi wanita yang sudah menikah namun tidak dengan pemisahan harta kepada suaminya serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggal dunia. Pada kenyataannya, proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu masalah dalam penyelesaian perpajakan yang tidak dapat diselesaikan dengan pasti dan memerlukan waktu yang bertahuntahun lamanya yang seharusnya dapat terselesaikan oleh fiskus dalam jangka waktu 6 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus melalui karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN PROSEDUR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR”. commit to user

19


digilib.uns.ac.id

C. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Dengan melihat latar belakang yang telah dijelaskan di atas makan penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah persyaratan dalam penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selain dikarenakan Wajib Pajak ganda di KPP Pratama Karanganyar? 2. Bagaimanakah proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain dikarenakan Wajib Pajak ganda di KPP Pratama Karanganyar?

D. Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah yang diambil penulis, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam penghapusan NPWP; 2. Untuk mengetahui realita proses penghapusan NPWP bagi semua Wajib Pajak yang dilakukan oleh fiskus.

E. Manfaat Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat, antara lain sebagai berikut. commit to user

20


digilib.uns.ac.id

1. Bagi KPP Pratama Karanganyar Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP Pratama Karanganyar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penghapusan NPWP. 2. Bagi Pemerintah Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait serta sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai penghapusan NPWP. 3. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Lainnya Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya prosedur penghapusan NPWP dan sebagai referensi pembuatan Tugas Akhir, khususnya mahasiswa perpajakan degan pokok bahasan yang berkaitan. 4. Bagi Masyarakat Umum Sebagai sumber informasi kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak yang ingin menghapuskan NPWPnya untuk bahan dasar dan acuan proses penghapusan NPWP dalam penyelesaian kewajiban perpajakan.

commit to user

21


digilib.uns.ac.id

BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang lansung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Suandy Erly, 2008: 10). Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Brotodihardjo R. Santoso, 1991: 2) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah commit to user

22


digilib.uns.ac.id

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. 2. Fungsi Pajak Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeting (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend atau pengatur (Resmi Siti, 2007). a. Fungsi Budgeting (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgeting, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyakbanyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain. b. Fungsi Regulerend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah sebagai berikut. commit to user

23


digilib.uns.ac.id

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara. 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). 5) Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

commit to user

24


digilib.uns.ac.id

3. Pengelompokan Pajak Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. a. Menurut Golongan 1) Pajak Langsung Pajak

langsung

yaitu

pajak

yang

bebannya

harus

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh). 2) Pajak Tidak Langsung Pajak Tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Menurut Sifat 1) Pajak Subjektif Pajak

subjektif

yaitu

pajak

yang

pengenaannya

memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh) yang pengenaan PPh untuk orang pribadi memerhatikan status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan commit to user

25


digilib.uns.ac.id

lainnya sehingga dengan keadaan Wajib Pajak tersebut digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. 2) Pajak Objektif Pajak

Objektif

yaitu

pajak

yang

pengenaannya

memerhatikan objeknya tanpa memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). c. Menurut Lembaga Pemungut 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (pajak pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sebagai contoh PPh, PPN, PBB, PPnBM dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 2) Pajak Daerah Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, commit to user

26


digilib.uns.ac.id

serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Pemukaan. Pajak

Kabupaten/Kota

meliputi

Pajak

Hotel,

Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Gailan Golongan C dan Pajak Parkir. 4. Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; 2) Wajib Pajak bersifat pasif; 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

commit to user

27


digilib.uns.ac.id

Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri yang terutang; 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. c. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak; 2) Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundangundangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya; 3) Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak a. Kewajiban Wajib Pajak 1) Kewajiban Mendaftarkan Diri Sesuai dengan sistem self assessment, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor commit to user

28


digilib.uns.ac.id

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 2) Kewajiban Pembayaran, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, akan dilakukan penagihan pajak. 3) Kewajiban dalam Hal Diperiksa Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya,

Direktur

Jenderal

Pajak

dapat

melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan

dilakukan

dalam

rangka

menjalankan

fungsi

pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 4) Kewajiban Memberi Data Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan commit to user

29


digilib.uns.ac.id

perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan atau kekayaan yang bersangkutan serta laporan keuangan atau kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. b. Hak Wajib Pajak 1) Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam hal pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu dua belas bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. 2) Hak dalam Hal Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak meminta Surat Perintah Pemeriksaan, mendapatkan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan dan meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT. 3) Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka diterbitkan surat ketetapan pajak yang mengakibatkan pajak terutang menjadi commit to user

30


digilib.uns.ac.id

kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut, apabila belum puas maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 4) Hak-Hak Wajib Pajak Lainnya: a) Hak atas kerahasiaan bagi Wajib Pajak; b) Hak atas penundaan pembayaran; c) Hak untuk pengangsuran pembayaran; d) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan; e) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25; f) Hak untuk pengurangan PBB; g) Hak untuk pembebasan pajak. 6. Pengertian dan Manfaat NPWP NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP terdiri atas 15 digit dengan pembagian 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya Kode Administrasi Perpajakan. Format tersebut adalah sebagai berikut: XX. XXX. XXX. X. XXX. XXX. commit to user

31


digilib.uns.ac.id

Setiap Wajib Pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak. Apabila Wajib Pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri namun memerlukan NPWP, dapat mendaftarkan diri dan akan diberikan NPWP untuk badan (misalnya PT) yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP karena apabila rugi dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya. Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak dapat menjalankan hakhak dengan semestinya. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh wajib pajak yang mempunyai NPWP yaitu sebagai berikut: a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak; b. Wajib pajak dipotong pajak atas pekerjaan atau kegiatan dengan memiliki NPWP, maka Wajib Pajak dapat menghitung kembali dan apabila terdapat kelebihan pembayaran dapat direstitusikan; c. Dapat terhindar dari tarif PPh pasal 21 lebih tinggi 20% dan tarif PPh pasal 23 lebih tinggi 100%; d. Wajib Pajak dapat menjalankan transaksi yang mensyaratkan kepemilikan NPWP, misalnya pengajuan kredit, penjualan tanah, menjadi konsultan pajak dan sebagainya; e. Jika terjadi kekeliruan atau penetapan sepihak, Wajib Pajak dapat menggunakan hak mengajukan keberatan, banding, pembatalan ketetapan, pengurangan sanksi, dan sebagainya; f. Berhak mendapatkan pelayanan dari petugas pajak, baik bersifat informatif maupun teknis. commit to user

32


digilib.uns.ac.id

7. Cara Memperoleh NPWP Ada dua cara untuk memperoleh NPWP yaitu sebagai berikut: a. Mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Pajak untuk memperoleh NPWP dengan menempuh prosedur sebagai berikut: 1) Wajib pajak mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha tanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha; 2) Apabila jumlah penghasilannya telah melebihi PTKP dalam waktu setahun, pendaftaran paling lambat akhir bulan berikutnya. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas pendaftaran paling lambat satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan; 3) Wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP ke Kantor pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Pajak (KP2KP). Pengisian dilakukan dengan menyiapkan dokumendokumen sesuai dengan Wajib Pajak atara lain: a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya berupa fotokopi KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga.

commit to user

33


digilib.uns.ac.id

b) Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain: (1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan; (2) Fotokopi KTP Pengurus; (3) Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari Lurah. 4) Jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah permohonan diterima lengkap dan kepada Wajib Pajak diberikan surat keterangan terdaftar (SKT) dan kartu NPWP. b. Pendaftaran NPWP melalui media elektronik (electronic registration) Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Wajib Pajak cukup memasukan datadata pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. Langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet sebagai berikut: 1) Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di internet dengan alamat www.pajak.go.id; 2) Selanjutnya memilih menu e-reg (electronic registration); 3) Pilih menu “buat account baru” dan isi kolom yang diminta; 4) Kemudian akan masuk ke menu “Formulir Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki;

commit to user

34


digilib.uns.ac.id

5) Kemudian akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak orang Pribadi sebagai bukti sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 6) Menandatangani formulir registrasi, kemudian kirimkan atau sampaikan bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke KPP seperti yang tertera pada SKT sementara tersebut. Kemudian menerima kartu NPWP dan SKT asli.

B. Analisis Data dan Pembahasan Sama halnya dengan siklus kehidupan, NPWP juga memiliki siklus yang sama sesuai dengan ciri khas manusia. Jika awalnya seseorang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, maka ia berhak mengajukan penghapusan apabila kondisi tertentu terpenuhi sebagai dasar dihapuskannya NPWP. Seringkali karena ketidakmengertian Wajib Pajak, penyelesaian urusan pajak menjadi lama. 1. Persyaratan dalam Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Selain Dikarenakan Wajib Pajak Ganda di KPP Pratama Karanganyar Permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangcommit to user

35


digilib.uns.ac.id

undangan. Persyaratan subjektif adalah persyaratan dengan ketentuan mengenai subjek pajak baik Orang Pribadi maupun badan bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). a. Menurut SE-03/PJ.04/2007 Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: 1) Wajib pajak Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; 3) Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak; 4) Karyawan yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu yang penghasilannya di bawah PTKP; 5) Bendahara pemerintah atau bendahara proyek yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi ditunjuk menjadi bendahara; 6) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; commit to user

36


digilib.uns.ac.id

7) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi; 8) Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administrasi pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. b. Persyaratan yang harus dibawa saat mengajukan permohonan NPWP oleh Wajib Pajak: 1) Fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang bagi Wajib Pajak yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; 2) Adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil bagi wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; 3) Apabila sudah selesai warisan yang dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan yang telah terbagi oleh para waris untuk warisan dalam kedudukannya sebagai subjek pajak; 4) Adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang bagi Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi; 5) Adanya permohonan Wajib Pajak yang dilampirkan dokumen yang mendukung bahwa Badan Usaha Tetap (BUT) tidak commit to user

37


digilib.uns.ac.id

memenuhi syarat untuk dapat digolongkan sebagai WP bagi BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT; 6) Wajib Pajak yang memiliki NPWP ganda disyaratkan adanya NPWP lama, fotokopi KTP dan NPWP baru. c.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, dikarenakan: 1) Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; 2) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan secara jabatan, apabila

berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan ternyata telah memiliki NPWP. Penghapusan tersebut dilakukan terhadap NPWP yang diterbitkan secara jabatan. Dalam penghapusan NPWP inilah diperlukan pemeriksaan terlebih dahulu melalui pemeriksaan untuk tujuan lain. Setelah melakukan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka 6 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan commit to user

38


digilib.uns.ac.id

12 bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. Apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan, maka permohonan penghapusan NPWP dianggap disetujui, dan Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lambat satu bulan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan.

commit to user

39


digilib.uns.ac.id

2. Proses Penghapusan NPWP Selain Dikarenakan Wajib Pajak Ganda di KPP Pratama Karanganyar

Gambar II.1 Flow Chart Penyelesaian Penghapusan NPWP commit to user

40


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan Gambar II.1 dapat diketahui prosedur kerja penghapusan NPWP adalah sebagai berikut: a) Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan penghapusan NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta persyaratannya. b) Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Apabila berkas penghapusan NPWP belum lengkap, maka Wajib Pajak wajib melengkapinya. Apabila berkas sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan menerbitkan BPS (Bukti Penerimaan Surat) dan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan

dengan

berkas

penghapusan

NPWP

kemudian

diserahkan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. c) Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan LPAD dan berkas permohonan ke Seksi Pemeriksaan. d) Seksi Pemeriksaan melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan SOP

Pemeriksaan

kemudian

mengeluarkan

Laporan

Hasil

Pemeriksaan (LHP) dan diserahkan ke Pelaksana Seksi Pelayanan. e) Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan hasil pemeriksaan:

commit to user

41


digilib.uns.ac.id

(1) Wajib Pajak memenuhi syarat untuk dihapus. Apabila dapat memenuhi syarat untuk dihapuskan maka Seksi Pelayanan membuat Nota Dinas konfirmasi utang pajak. Kemudian diberikan ke Seksi Penagihan untuk mengonfirmasi sesuai dengan SOP Tata Cara Menjawab Konfirmasi Data Tunggakan Pajak dan diserahkan kembali ke Pelaksana Seksi Pelayanan. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Nota Dinas Jawaban Konfirmasi Utang Pajak, sehingga dapat diketahui utang pajak dan Wajib Pajak harus melunasi terlebih dahulu. Setelah dilunasi Pelaksana Seksi Pelayanan membuat Konsep Surat Penghapusan NPWP dan diberikan ke Kepala Seksi Pelayanan untuk meneliti dan menandatangani kemudian mengeluarkan Surat Penghapusan NPWP. (2) Wajib Pajak tidak memenuhi syarat untuk dihapuskan. Apabila tidak memenuhi syarat untuk dihapuskan NPWP maka Seksi

Pelayanan

membuat

Konsep

Surat

Penolakan

Penghapusan NPWP kemudian diberikan ke Kepala Seksi Pelayanan untuk meneliti dan menandatangani kemudian mengeluarkan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. f)

Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Penghapusan NPWP atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP kemudian dikembalikan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. commit to user

42


digilib.uns.ac.id

g) Pelaksana

Seksi

Pelayanan

menerima

dokumen

untuk

menatausahakan dengan mencatat nomor Surat Penghapusan NPWP yang telah diberikan secara sistem ke dalam buku register, memberi stempel

kantor,

memisahkan

dokumen

untuk

arsip

dan

menyampaikan dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak. h) Pelaksana

Seksi

Pelayanan

mengarsipkan

dan

menyerahkan

dokumen kepada Wajib Pajak sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. i)

Wajib Pajak menerima Surat Penghapusan atau Surat Penolakan NPWP.

j)

Proses selesai.

Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWP di KPP Pratama Karanganyar adalah sebangai berikut: Tabel II.1 Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penghapusan NPWP 2009

2010

Jenis Jumlah

Penyelesaian

Pemeriksaan

Jumlah

Penyelesaian

Mengajukan

Pemeriksaan

105

63

Sisa Mengajukan

Pemeriksaan

34

34

Sisa

Pemeriksaan 0

42

Tujuan Lain

(Sumber: Bagian Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar ) Dari Tabel II.1 diketahui bahwa penghapusan NPWP pada tahun 2009 hanya 34 Wajib Pajak dan dapat diselesaikan semuanya sehingga tidak ada yang tersisa dalam penyelesaian pemeriksaan. Namun, untuk commit to user

43


digilib.uns.ac.id

tahun 2010 jumlah Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWP sebanyak 105 dan dapat terselesaikan hanya 63 Wajib Pajak sehingga tersisa tunggakan pemeriksaan sebanyak 42 Wajib Pajak. Alasan terjadi tunggakan pemeriksaan untuk tahun 2010 sebanyak 42 Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak mengajukan penghapusan pada akhir tahun, misalnya bulan Oktober sehingga Fiskus baru mulai memproses pada akhir tahun sehingga sampai bulan Desember 2010 belum terselesaikan maka sisa tersebut dimasukkan dalam tunggakan pemeriksaan tahun 2011. Apabila sisa tunggakan pemeriksaan itu belum terselesaikan tahun 2011 dan melebihi jangka waktu penghapusan NPWP, maka permohonan penghapusan NPWP dianggap disetujui. Jumlah Wajib Pajak tersebut mengajukan penghapusan NPWP dikarenakan meninggal, pergi ke luar negeri selama-lamanya, perusahaannya bubar dan lain sebagainya kecuali dikarenakan mempunyai NPWP ganda. Pada KPP Pratama Karanganyar jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dikarenakan mempunyai NPWP ganda sejak berdirinya KPP pada bulan Oktober 2007 hingga 29 Maret 2011 sebanyak 626 Wajib Pajak. Untuk penghapusan NPWP dikarenakan ganda proses penghapusannya tidak terlalu rumit seperti penghapusan NPWP dikarenakan yang lainnya karena NPWP ganda tidak mengalami pemeriksaan hanya ditangani oleh Seksi Waskon untuk meneliti benarkah Wajib Pajak tersebut mempunyai NPWP ganda. Account Representative (AR) yang bekerja di Seksi Waskon mengecek commit to user

44


data-data

digilib.uns.ac.id

Wajib

Pajak

yang

mengajukan

penghapusan

NPWP

dikarenakan ganda. Apabila AR menyetujui permohonan tersebut, maka Seksi Waskon mengeluarkan Nota Dinas kemudian diberikan kepada bagian Pelayanan untuk mencetak Surat Penghapusan NPWP dan diberikan kepada Wajib Pajak.

commit to user

45


digilib.uns.ac.id

BAB III TEMUAN

A. Kelebihan 1. Pelaksana Seksi Pelayanan dalam Proses Penghapusan NPWP tahun 2008 tidak membuat Nota Dinas Konfirmasi Utang Pajak dan Nota Dinas Jawaban Konfirmasi Utang Pajak sehingga tidak melalui Seksi Penagihan. Sedangkan Proses Penghapusan NPWP tahun 2010, Pelaksana Seksi Pelayanan diwajibkan membuat Nota Dinas Konfirmasi Utang Pajak dan Nota Dinas Jawaban Utang Pajak. 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar meningkatkan kinerja untuk menyelesaikan

penghapusan

Nomor

Pokok

Wajib

Pajak

dalam

menjalankan prosedur yang telah ditetapkan, misalnya pada bagian seksi fungsional pemeriksa dibentuknya susunan Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari tiga fiskus yaitu Supervisor, Ketua Tim dan Anggota Tim agar memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan. 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melakukan peningkatan efektivitas kehumasan dengan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak saat menyelesaikan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan cepat sebelum jangka waktu ditetapkan. commit to user

46


digilib.uns.ac.id

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melakukan penyuluhan kepada lapisan masyarakat sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak dalam menyelesaikan urusan perpajakan hingga selesai.

B. Kelemahan 1. Wajib Pajak sulit ditemukan dalam pemeriksaan lapangan, misalnya saat mencari ahli waris serta mencari alamat Wajib Pajak sulit ditemukan sehingga dapat menyulitkan fiskus dalam melakukan pemeriksaan Wajib Pajak. 2. Terdapat beberapa Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang tidak segera melengkapi persyaratan penghapusan nomor pokok wajib pajak sehingga dalam penyelesaian penghapusan tersebut menjadi tertunda dan fiskus untuk melakukan pemeriksaan harus menunggu Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut. 3. Fiskus terkadang mengalami kesalahan kerja dalam menyelesaikan penghapusan NPWP yang sesuai prosedur, yakni masih menggunakan prosedur lama. Perubahan prosedur tersebut adalah Prosedur Penghapusan NPWP tahun 2008, penyerahan berkas permohonan penghapusan NPWP ke Seksi Pemeriksaan tidak melalui Pelaksana Seksi pelayanan tetapi langsung dari Petugas TPT ke Seksi Pemeriksaan. Sedangkan Prosedur penghapusan NPWP tahun 2010, penyerahan berkas melalui Pelaksana Seksi Pelayanan.

commit to user

47


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar mengenai prosedur penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penghapusan NPWP untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia wajib adanya fotokopi akte atau laporan kematian, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta adanya surat nikah dari catatan sipil, warisan yang belum terbagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh ahli waris, Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan, BUT yang kehilangan statusnya disyaratkan melampiri dokumen bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai Wajib Pajak dan Wajib Pajak dikarenakan memiliki NPWP ganda diwajibkan melampiri NPWP lama, fotokopi KTP serta NPWP baru. 2. Prosedur penghapusan NPWP di KPP Pratama Karanganyar semua Wajib Pajak mengajukan berkas penghapusan NPWP beserta formulir pendaftaran, petugas TPT menerima semua berkas dari Wajib Pajak kemudian menelitinya, petugas TPT mencetak BPS yang diserahkan commit to user

48


digilib.uns.ac.id

kepada Wajib Pajak dan LPAD yang digabungkan dengan berkas penghapusan NPWP kemudian diberikan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses, Seksi Pelayanan merekam LHP berdasarkan hasil pemeriksaan untuk Wajib Pajak memenuhi syarat maka Seksi Pelayanan membuat nota dinas tunggakan pajak ke Seksi Penagihan dan Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak tersebut kemudian Kepala Seksi Pelayanan mencetak Surat Penghapusan NPWP yang ditanda tangani, pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen tersebut untuk mencatat nomor Surat Penghapusan NPWP ke dalam buku register serta memberi stempel kantor, Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan Surat Penghapusan NPWP kepada Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi syarat maka Kepala Seksi Pelayanan mencetak Surat Penolakan Penghapusan NPWP.

B. Rekomendasi Berdasarkan hasil pengamatan yang menjelaskan tentang kendala dan masalah yang dihadapi Wajib Pajak maupun Fiskus, maka penulis memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Saat fiskus mengalami kesulitan dalam menemukan alamat Wajib Pajak yang diperiksa sebaiknya dalam pencarian alamat Wajib Pajak, Tim Pemeriksa yang beranggotakan 3 orang melakukan pencarian dengan berpisah-pisah, tidak bersama. Apabila saat mengalami kesulitan dalam commit to user

49


digilib.uns.ac.id

mencari ahli waris yang disebabkan Wajib Pajak meninggal dunia fiskus langsung mencari keterangan ke RT dan RW daerah setempat. 2. Apabila Wajib Pajak tidak segera melengkapi persyaratan, KPP sebaiknya membuat jangka waktu kelengkapan data Wajib Pajak sehingga dalam penyelesaian penghapusan dapat cepat terselesaikan. Jika Wajib Pajak tidak melengkapi dalam batas waktu tertentu, maka pelaksanaan penghapusan NPWP tidak akan dilaksanakan. 3. Perlu adanya sosialisasi kepada fiskus mengenai prosedur penghapusan NPWP sehingga fiskus lebih memahami proses penghapusan. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan oleh fiskus dapat berkurang.

commit to user

50

TINJAUAN PROSEDUR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR

Recommend Documents