TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH TUGAS AKHIR Disusun sebagai Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma 3
Oleh FRANS AFRIANTO SILALAHI NIM 1105091019
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NEGERI MEDAN MEDAN 2014 iii
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kemurahan dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Tujuan pembuatan laporan tugas akhir ini adalah sebagai satu syarat menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Dalam menyusun tugas akhir ini, masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini. Dalam penyusun tugas akhir ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan baik dari dosen pemimbing maupun semua pihak yang terkait dalam penulisan ini.
Pada kesempatan ini penulis juga
mengucapkan terimakasih kepada: 1. M. Syahrudin, S.T., MT, selaku Direktur Politeknik Negeri Medan. 2. Nursiah Fitri, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. 3. Safaruddin, S.E., M.Si,
selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Niaga
Politeknik Negeri Medan. 4. Vivianti Novita, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. 5. Indra Siregar, S.E., Ak., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan pengarahan kepada penulis.
v 6. Jumjuma, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan pengarahan kepada penulis. 7. Seluruh Staf pengajar, fungsional jurusan, dan bagian administrasi program studi administrasi bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis. 8. Bapak Yohanes Jehadu, selaku Kepala Seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 9. Ibu Rosdiana,
selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk
memberikan pengarahan selama melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 10. Seluruh staf pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 11. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Papa (Alm), Mama tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, Abang, Kakak Ipar, Kakak serta Adik
penulis tercinta dan juga sanak saudara-saudara
penulis yang tersayang dimana selama ini sudah memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini. 12. Keponakan yang sangat aku cintai dan aku sayangi, Elisabeth Charisya Nauli Silalahi, Alvino Abdi Praja Silalahi dan Diego Silalahi. 13. Seluruh teman-teman yang ada di kelas AB-6A, Khususnya sahabat saya, Juantomy Munte, Maria Cynthia B, Mulyadi Sinaga, Putry A Depari, Torang Situngkir danYesica Yulistria yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka dan selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
vi Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan dari bahasa, isi, maupun penulisannya. Untuk itu diharapkan saran maupun kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.
Medan, Penulis
Juli 2014
FRANS A SILALAHI NIM 1105091019
ABSTRAK Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksankan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, ,meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Maka dengan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP pada KPP pratama medan petisah. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP pada KPP pratama medan petisah dan merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program diploma 3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini Adalah menggunakan metode lapangan dan metode kepustakaan. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Tugas Akhir ini menyimpulkan bahwa tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP pada KPP Pratam Medan Petisah sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permohonan diterima lengkap oleh petugas. Apabila tidak mendaftarkan nomor pokok wajib pajak dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Kata kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak
iv
v ABSTRACT
Staple the taxpayer number is the number given to the taxpayer as a means in the administration of taxation which was used as a self identifier or the identity of the taxpayer in carrying out the rights and abligations of the taxation. The taxpayer is a private person or body, including the payment of taxes, tax cuts, and tax collector has regulations. Taxable employers are employers who do the delivery of goods or taxable services deliverables are subject to tax under the value added tax act 1984, value added tax, not including the small entrepreneurs that the limit specified by decision of the minister of finance, except small entrepreneurs choose to be confirmed as a taxable entrepreneur. Then with blurb writers interested in discussing about the procedures for registration of tax id and confirmation PKP on KPP Pratama Medan Petisah. The purpose of this thesis is to study how the Ordinance Registration tax id and confirmation PKP on KPP Pratama Medan Petisah and is one of the terms in completing education diploma program in Business Admnistration 3 State Polytechnic of Medan. The data collection methods used in the preparation of this final project is used are primary data and secondary data. The data obtained were analyzed with descriptive analysis techniques. This thesis concludes that the procedures for registration of a tax id and confirmation PKP on KPP Pratama Medan Petisah is in compliance with the procedures applied by the Directorate General of Taxes, and the length of time needed to complete the application fully accepted by officer. If it does not register the number of principal taxpayers and taxable entrepreneur inaugural number then it will be subject to administrative and criminal sanctions. Keywords: The Number of Taxpayers, Entrepreneurs Taxable.
viii
vi DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR ................................................................................................ i ABSTRAK .............................................................................................................. iii ABSTRACT............................................................................................................ iv DAFTAR ISI ............................................................................................................ v BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul .............................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 3 1.3 Tujuan Penulisan ..................................................................................... 3 1.4 Manfaat Penulisan ................................................................................... 3 1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................. 4 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Pajak ..................................................................................... 7 2.2 Hukum Pajak ........................................................................................... 9 2.3 Fungsi Pajak........................................................................................... 10 2.4 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak ................................................... 10 2.5 Fungsi dan Manfaat Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak .......................12 2.6 Cara Untuk Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak ............................13 2.7 Tempat Pendaftaran Nomor Wajib Pajak ...............................................14
2.8 Syarat-Syarat untuk Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak .................15 2.9 Sanksi yang Berhubungan dengan Nomor Wajib Pajak .........................16 2.10 Pengertian Pengusaha Kena Pajak ....................................................18 2.11 Fungsi Nomor Pengukuhan .................................................................18 2.12 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak ..........................................................18 2.13 Tempat Pelaporan Kegiatan Usaha PKP .............................................21 2.14 Pencabutan Pengukuhan sebagai PKP ...............................................23 2.15 Jangka Waktu Pelaporan Pengukuhan PKP ........................................25 2.16 Sanksi Tidak Mendaftarkan sebagai PKP ............................................26 BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Metode Pengumpulan Data .................................................................... 29 3.2 Jenis Sumber Data ................................................................................. 31 3.3 Teknik Analisis Data ............................................................................... 31 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Medan Petisah ................................... 32 4.1.1 Sejarah Umum KPP Pratama Medan Petisah ............................. 32 4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah ...................... 36 4.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah ............. 36 4.1.4 Makna Logo Direktorat Jendral Pajak .......................................... 39 4.1.5 Mekanisme Kerja KPP Pratama Medan Petisah ......................... 40 4.2 Analisa Mengenai Tata Cara Penghapusan NPWP dan PKP pada KPP Pratama Medan Petisah ............................................. 41
v
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan ............................................................................................... 50 5.2 Saran ..................................................................................................... 53 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vi
vii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Dalam struktur penerimaan negara perpajakan masih merupakan primadona dan komponen terbesar dalam negeri untuk menopang pembiayaan operasional pembangunan. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 undang-undang tentang APBN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 November 2012 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang rincian Anggaran Pembelanjaan Pemerintah Negara Tahun 2013. Rincian APBN Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 itu terdiri atas: a. Rincian anggaran menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, sub program, kegiatan, jenis belanja dan sumber dana;
7
8 b. Rincian anggaran menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, pusat, daerah, dan kode kewenangan; dan c. Rincian anggaran organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, program, kegiatan, keluaran (output) dan prakiraan maju. Sebagaimana diberitakan sebelumnya APBN 2013 berkekuatan Rp 1,683,0 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1154,4 triliun dan transfer ke daerah untuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp 528,6 triliun.
Pemerintah menganggarkan pada 2013 penerimaan
perpajakan sebesar Rp 1193,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 332,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp 4,5 triliun. Sehingga seluruh penerimaan negara pada 2013 ditargetkan mencapai Rp 1525,2 triliun, atau defisit Rp 153,3 triliun (15% dari Product Domestic Bruto/PDB). Wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan Nasional tersebut melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa perwujudan dari pengabdian dan penentuan penetapan besarnya pajak terhutang dipercayakan kepada wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan
9 terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jendral Pajak dalam hal ini diharapkan juga terus melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak ditentukan oleh kemampuan aparat pajak didalam memberikan segala bentuk pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat (subjek pajak). Aparat pajak haruslah memberikan suatu pelayanan yang baik dan benar kepada subjek pajak yang akan mendaftarkan dirinya untuk menjadi wajib pajak, untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengaturan masalah NPWP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KE-27/PJ/1995 tanggal 23 maret 1995 tentang jangka waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bahwa Wajib Pajak dan/atau pengusaha kena pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Serta Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai (UUPPN) 1984 dan perubahannya terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor
10 Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak, karena seluruh proses pengadministrasian dokumen ataupun berkasberkas perpajakan pada umumnya memerlukan Nomor Wajib Pajak sebagai dasar kerjanya. Sebagai contoh dalam melakukan penyortiran, pengarsipan dokumen ataupun berkas-berkas perpajakan yang diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik.
Berdasarkan uraian
diatas tersebut menjadi latar belakang bagi penulis untuk mengangkat judul:“TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP di KPP MEDAN PETISAH ” 1.2
Rumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan yang timbul dalam penerapan judul
Tugas Akhir adalah: “Bagaimanakah Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?” 1.3
Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Tata Cara
Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
11 1.4
Manfaat Penulisan Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut: 1. Dapat
menambah
wawasan
bagi
penulis
mengenai
proses
Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara efektif dan efisien. 2. Secara akademis penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian dan sumber bacaan di lingkungan Politeknik Negeri Medan khususnya Jurusan Administrasi Niaga. 3. Secara praktik penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan sekaligus sebagai studi tambahan bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Medan Jurusan Administrasi Niaga. 4. Secara umum penulisan ini untuk menambah koleksi perpustakaan khususnya perpustakaan Politeknik Negeri Medan. 1.5
Sistematika Penulisan BAB 1 : PENDAHULUAN Adapun yang termasuk dalam bab ini adalah mengenai
Latar
Belakang Pemilihan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan. BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA Adapun yang termasuk dalam bab ini mengenai Pengertian Pajak, Hukum Pajak, Fungsi Pajak, Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak, Fungsi dan Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, Syarat-Syarat untuk memperoleh NPWP, Sanksi yang berhubungan dengan NPWP,
12 Tempat Pelaporan NPWP dan Kegiatan Usaha, Pengertian Pengusaha Kena Pajak, Tata Cara Pendaftaran Pengukuhan PKP, Fungsi Nomor Pengukuhan PKP, Kewajiban dan Hak PKP, Jangka Waktu Pelaporan NPWP dan Pengukuhan PKP, Sanksi Tidak Mendaftarkan sebagai PPKP. BAB 3 : METODE PENELITIAN Adapun yang termasuk dalam bab ini adalah mengenai Cara Pengumpulan Data, Jenis Sumber Data dan Teknik Analisis Data. BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN Adapun
yang
termasuk
dalam
bab
ini
adalah
mengenai
Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan Analisa mengenai Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP pada KPP Pratama Medan Petisah. BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN Adapun yang termasuk dalam bab ini adalah mengenai simpulan bab-bab terdahulu serta saran-saran terhadap penulisan Tugas Akhir.
