BAB 3 ANALISA DESKRIPTIF KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak

BAB 3 ANALISA DESKRIPTIF KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT

3.1.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Secara bertahap sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak

telah

melakukan modernisasi sistem dan struktur organisasi, yang ditandai dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak modern yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional (KPP Paripurna), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pada tahun tersebut, dibentuk dua KPP Wajib Pajak Besar atau LTO (Large Tax Office) yang menangani 300 Wajib Pajak Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPh dan PPN/PPnBM. Kemudian pada tahun 2003 dibentuk KPP Khusus yang meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, Wajib Pajak Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Tahun 2004 dibentuk KPP Madya atau MTO (Medium Tax Office) yang menangani 200 Wajib Pajak Badan terbesar yang berada pada suatu kantor wilayah, dan dibentuk pula KPP Pratama atau STO (Small Tax Office) yang merupakan transformasi Kantor Pelayanan Pajak sebelumnya dan menangani Wajib Pajak dalam suatu wilayah tertentu. Sebagai pilot project dari KPP Pratama adalah 15 KPP yang berada di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat yang terdiri dari 11 KPP yang sebelumnya merupakan KPP Paripurna dan 4 KPP yang merupakan pemekaran dari KPP yang sudah ada yaitu KPP Pratama Gambir Empat, KPP Pratama Menteng Tiga, KPP Pratama Sawah Besar, dan KPP Pratama Tanah Abang Tiga. Pembentukan KPP modern merupakan bagian dari program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif meliputi perubahan struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, serta manajemen sumber daya manusia. Perbaikan empat bidang dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak terefleksi pada karakteristik kantor modern antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak, operasional kantor dengan sistem otomasi, penerapan sistem elektronik (e-system), seperti e32

Universitas Indonesia

Analisis efisiensi kantor..., Idham Ismail, FE UI, 2009

33

registration, e-filing, e-spt, dan e-payment, adanya account representative untuk pelayanan kepada Wajib Pajak, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh komite kode etik pegawai, dan sistem penggajian yang lebih baik. Dengan pembentukan KPP modern diharapkan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak sebagai ujung tombak pelayanan dan penerimaan pajak menjadi lebih berdaya guna. Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak adalah melaksanakan pelayanan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Sedang fungsi Kantor Pelayanan Pajak adalah memberikan pelayanan, bimbingan, koordinasi, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayahnya, pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan pajak, memberikan bimbingan dan koordinasi di bidang penyuluhan serta pelayanan masyarakat di bidang perpajakan, penyelesaian keberatan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian informasi perpajakan, registrasi dan evaluasi data Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak serta pengawasan terhadap aktifitas ekonomi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak. 3.2.

Deskripsi Geografis dan Kegiatan Ekonomi Kantor Pelayanan Pajak KPP yang merupakan instansi vertikal Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat,

terdiri dari 1 KPP Madya dan 15 KPP Pratama yang membawahi 8 kecamatan dan 45 kelurahan. KPP Madya Jakarta Pusat melayani Wajib Pajak Badan yang terdaftar di seluruh wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat dan merupakan pembayar pajak terbesar di Kanwil DJP Jakarta Pusat. Sedang KPP Pratama dibagi atas wilayah kelurahan/kecamatan sebagaimana ditampilkan Tabel 3.1.



34

Tabel 3.1 Cakupan Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat No. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

9. 10 11.

12. 13. 14. 15.

KPP Pratama Gambir Satu Gambir Dua Gambir Tiga Gambir Empat Sawah Besar Satu

Wilayah Pelayanan Kelurahan Gambir Kelurahan Cideng dan Petojo Selatan Kelurahan Petojo Utara dan Duri Pulo Kelurahan Kebon Kelapa Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Mangga Dua Selatan Sawah Besar Dua Kelurahan Pasar Baru, Kartini, dan Karang Anyar Menteng Satu Kelurahan Kebon Sirih Menteng Dua Kelurahan Menteng, Pegangsaan, dan Cikini Menteng Tiga Kelurahan Gondang Dia Tanah Abang Satu Kelurahan Karet Tengsin Tanah Abang Dua Kelurahan Kebon Melati, Petamburan, Kebon Kacang, dan Kampung Bali Tanah Abang Tiga Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir Senen Kecamatan Senen Kemayoran Kecamatan Kemayoran Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih dan Johar Baru

Luas 2,58 km2 2,40 km2 1,83 km2 0,78 km2 3,19 km2

2,97 km2

0,83 km2 4,24 km2

1,46 km2 1,53 km2 3,60 km2

4,17 km2 4,22 km2 7,25 km2 7,07 km2

Sumber : Jakarta Pusat dalam Angka 2007, BPS Jakarta Pusat

Aktifitas ekonomi yang merupakan cerminan potensi pajak di wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

dapat dilihat dari sentra perdagangan,

perkantoran, dan pemukiman mewah yang sebarannya relatif merata di seluruh wilayah tersebut. Pusat kegiatan ekonomi di Kotamadya Jakarta Pusat antara lain : Pasar Tanah Abang; Pasar Baru; ITC Roxy Mas; Plaza Indonesia; Plaza Atrium, PD Pasar Jaya Senen; Mega Glodok Kemayoran; Gedung Perkantoran di Jalan MH. Thamrin; Gedung Perkantoran di Jalan Abdul Muis dan Jalan Majapahit; Gedung Perkantoran di Jalan Medan Merdeka; dan Gedung Perkantoran di Jalan Kebon Sirih. 3.3.

Deskripsi Penerimaan Pajak dan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat merupakan salah satu kantor wilayah

yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak secara nasional. Universitas Indonesia


35

Kontribusi penerimaan pajak tiap kantor wilayah terhadap penerimaan nasional disajikan dalam tabel 3.2. Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Tiap Kantor Wilayah DJP Terhadap Penerimaan Pajak Nasional

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kantor Wilayah Nasional* WP Besar Jakarta Khusus Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jawa Barat II Jawa Barat I Jakarta Barat Jawa Timur I Banten Jakarta Timur Jakarta Utara Jawa Tengah I Jawa Timur II Jawa Timur III Jawa Tengah II D.I Yogyakarta** Lainnya*** Mean Standar Deviasi Minimum Maximum

2004 221,64 24,94% 25,55% 3,92% 3,63% 3,52% 2,84% 1,80% 3,97% 3,83% 3,05% 1,69% 2,72% 1,57% 2,70% 0,99% 0,00% 13,28% 13,85 40,12 0,28 221,64

2005 278,71 26,19% 29,51% 3,94% 3,47% 2,95% 2,61% 1,58% 3,56% 3,98% 1,92% 1,42% 2,26% 1,48% 2,31% 0,86% 0,00% 11,97% 17,42 51,09 0,31 278,71

2006 308,19 22,04% 33,20% 3,72% 3,91% 2,34% 2,87% 1,52% 3,83% 3,67% 1,43% 1,03% 2,15% 1,45% 2,37% 0,90% 0,00% 13,58% 19,26 56,58 0,39 308,19

2007 379,62 46,36% 12,18% 4,29% 3,98% 2,85% 1,91% 1,87% 1,87% 1,77% 1,73% 1,67% 1,27% 1,24% 1,18% 0,67% 0,36% 14,79% 22,85 67,49 1,36 351,52

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak DJP dan telah diolah kembali Keterangan : * Penerimaan Pajak Nasional dalam triliun rupiah ** Hasil Pemekaran dari Kantor Wilayah Jawa Tengah II *** Terdiri dari 15 Kantor Wilayah di luar Pulau Jawa

Pencapaian realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJP Jakarta pusat dibandingkan dengan target penerimaan dapat dilihat pada Gambar 3.1. Dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2008 realisasi penerimaan mengalami pertumbuhan rata-rata 23,7%, namun kenaikan ini tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2008.



36

Gambar 3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat ((dalam milyar rupiah) Penerimaan 25,000 Pajak

19,607.63 19,607.63

20,000 15,000

11,688.57 11,194.90

21,079.09

16,243.18 14,898.30 15,724.70 13,198.59

10,000 5,000

-

2005

2006 2006 Total Rencana

2007

2008

Total Realisasi

Catatan : tidak termasuk penerimaan dari PBB Sumber : Laporan Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2005-2008 dan diolah

Tahun

Realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat terdiri dari beberapa jenis pajak yang digolongkan dalam pajak langsung (Pajak Penghasilan) dan pajak tidak langsung (seperti PPN/PPnBM dan Bea Materai) sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Sumber Penerimaan Pajak Menurut Jenis Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat (dalam milyar rupiah) Penerimaan 25,000 Pajak

21,079.09 21,079.09

20,000

15,724.70 15,000

13,198.59 11,194.90

10,000

5,942.93 5,198.89

7,246.49 5,906.37

53.07

45.74

5,000

8,658.68 7,049.62

11,852.45 9,232.77

16.40

(6.13)

-

2005

2006 2006 Total Realisasi

PPh

2007

PPN/PPnBM

2008 Lainnya

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2005-2008 dan diolah



-

Tahun

37

Penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan diperoleh dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 26, PPh Final, PPh Migas, Fiskal Luar Negeri, dan PPh Lainnya, mengalami peningkatan rata-rata 26,1% dari tahun 2005 sampai 2008. Penerimaan Pajak dari PPN/PPnBM terdiri dari PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPnBM Dalam Negeri, PPnBM Impor, dan PPN/PPnBM lainnya, dengan peningkatan rata-rata 21,31% dalam kurun waktu tahun 2005-2008. Penerimaan Pajak Lainnya merupakan pendapatan atas pajak lainnya yang termasuk didalamnya Bea Materai, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Bunga Penagihan, BPP, dan Pemberian Imbalan Bunga (PIB), mengalami penurunan penerimaan rata-rata 71,78%. Penerimaan Pajak Lainnya pada tahun 2008 bernilai negatif, hal ini terjadi karena PIB yang dibayarkan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak) lebih besar daripada Penerimaan Pajak Lainnya dari pos yang lain (termasuk PIB yang diperoleh dari bunga angsuran pajak). Rincian peranan masing-masing jenis pajak terhadap total penerimaan pajak KPP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel 3.3. Dari hasil pemetaan sumber penerimaan pajak tersebut, KPP-KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dapat dikelompokkan berdasarkan sumber utama penerimaannya menjadi : (1) KPP dengan sumber penerimaan pajak yang berimbang dari berbagai jenis pajak yaitu KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Pratama Menteng Satu, KPP Pratama Menteng Tiga, KPP Pratama Tanah Abang Satu, dan KPP Pratama Tanah Abang Dua (2) KPP yang mengandalkan sumber penerimaan dari pajak tidak langsung yaitu KPP Pratama Gambir Dua, KPP Pratama Gambir Tiga, KPP Pratama Gambir Empat, KPP Pratama Sawah Besar Satu, KPP Pratama Cempaka Putih, dan KPP Pratama Kemayoran; (3) KPP yang sumber utama penerimaan pajaknya dari PPh 21 dan PPh Orang Pribadi yaitu KPP Pratama Gambir Satu, KPP Pratama Menteng Dua, KPP Pratama Sawah Besar Dua, KPP Pratama Tanah Abang Tiga, dan KPP Pratama Senen. Pengelompokan ini dapat digunakan untuk melihat kemungkinan pengembangan penerimaan pajak dari sumber jenis pajak yang lain dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh shock ekonomi terhadap penerimaan pajak KPP yang bersangkutan. KPP yang berada pada kelompok 1 berpeluang Universitas Indonesia


38

untuk melakukan penggalian dari berbagai jenis pajak yang lain disesuaikan dengan aktifitas ekonomi yang ada di wilayah kerjanya. Untuk KPP yang berada pada kelompok 2 dapat dikatakan bahwa dalam wilayah kerjanya aktifitas perdagangan/jual beli sangat besar karena penerimaan pajak tidak langsung (PPN dan PPnBM) menjadi sumber utama penerimaan KPP. Hal ini memberi peluang bagi penggalian potensi pajak yang lain terutama PPh Badan. Disamping itu, hal yang perlu digaris bawahi adalah penerimaan pajak KPP yang berada pada kelompok 2 relatif lebih sensitif terhadap gejala ekonomi seperti penurunan daya beli dan perubahan pola konsumsi. Untuk KPP yang berada pada kelompok 3, upaya penggalian sumber jenis pajak lain juga masih terbuka. Tabel 3.3 Sumber Penerimaan Pajak tiap KPP Menurut Jenis Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat (dalam persen) Nama KPP

Madya Jakarta Pusat Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 3 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 2 Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Senen Pratama Cempaka Putih Pratama Kemayoran

PPh 21

12,23 53,88 14,70 9,71 15,52 20,69 16,04 10,81 8,26 24,64 19,89 11,70 30,55 29,93 11,95 8,80

PPh OP 0,00 0,55 0,94 1,79 2,21 1,20 11,32 10,82 2,50 3,47 0,22 1,46 0,51 1,30 3,04 1,16

PPh PPh Badan Lainnya 28,44 19,36 8,82 16,11 6,95 15,81 9,08 21,89 11,47 16,58 13,87 21,94 5,90 25,16 29,32 20,87 7,38 18,01 4,93 20,23 8,32 21,50 27,77 23,34 13,75 17,84 8,69 13,03 6,36 14,42 8,83 16,44

PPN/ PPnBM 39,57 20,60 61,54 57,62 54,17 43,06 41,57 28,09 63,88 46,71 49,94 35,70 37,17 47,09 64,19 64,70

Pajak Lainnya 0,40 0,03 0,05 -0,09 0,05 -0,76 0,02 0,09 -0,03 0,02 0,14 0,04 0,19 -0,04 0,04 0,08

Keterangan : - PPh OP terdiri dari PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi - PPh Badan terdiri dari PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan - PPN/PPnBM terdiri dari PPN, PPnBM, dan PPN/PPnBM Lainnya - Pajak Lainnya terdiri dari PPh Pasal 22, PPh Pasal23, PPh Pasal26, PPh Final, PPh Migas, Fiskal Luar Negeri - Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari Bea Materai,Pajak Tidak Langsung Lainnya, Bunga Penagihan, BPP, dan Pengembalian Imbalan Bunga Sumber : Laporan Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2005-2008 dan telah diolah kembali Universitas Indonesia


39

Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat merupakan akumulasi pencapaian penerimaan pajak dari KPP yang berada dibawah rentang kendali Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Besarnya sumbangan masing-masing KPP terhadap penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4 Sumbangan Penerimaan Pajak tiap KPP terhadap Total Penerimaan Kanwil DJP Jakarta Pusat Nama KPP

Kanwil DJP Jkt Pusat *) Madya Jakarta Pusat Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 3 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 2 Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Senen Pratama Cempaka Putih Pratama Kemayoran Mean All KPP Mean Except Madya Standard Deviation Minimum Maximum

Persentase Sumbangan Penerimaan Pajak Pertumbuhan Penerimaan 2005 2006 2007 2008 11.194,89 13.198,59 15.724,69 21.079,09 23,70% 38,91% 32,82% 36,38% 56,60% 46,68% 8,12% 5,13% 4,00% 3,61% -3,90% 8,28% 9,85% 7,76% 5,13% 7,57% 3,43% 4,18% 4,20% 2,76% 17,25% 2,10% 4,13% 2,41% 1,21% 22,75% 3,40% 2,85% 3,48% 1,71% 3,32% 3,09% 3,65% 3,51% 2,17% 12,21% 1,10% 3,03% 3,13% 1,92% 76,32% 7,89% 6,08% 6,42% 4,26% 1,87% 1,28% 3,00% 2,65% 2,05% 61,98% 6,81% 5,95% 5,36% 2,98% -4,99% 2,38% 3,26% 3,86% 2,44% 29,23% 2,88% 6,50% 7,19% 5,05% 64,03% 2,95% 2,92% 3,54% 3,02% 25,16% 3,12% 2,31% 1,86% 1,60% -0,53% 4,25% 4,34% 4,23% 3,49% 15,71% 699,68 824,91 982,79 1,317,44 455,91 591,09 666,94 609,93 1.010,86 968,56 1.290,37 2.840,93 123,38 304,40 293,13 254,89 4.356,22 4.332,21 5.720,65 11.930,21

*) Penerimaan Pajak dalam milyar rupiah Sumber : Laporan Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tahun 2005-2008 dan diolah

Dari tabel di atas, kontribusi penerimaan pajak beberapa KPP Pratama terhadap total penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengalami penurunan, meskipun secara nominal jumlah realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 23,70% per tahun selama tahun 2005-2008. Salah satu penyebab menurunnya sumbangan penerimaan pajak KPP Pratama terutama tahun 2007 dan 2008 adalah adanya Universitas Indonesia


40

proses migrasi Wajib Pajak pembayar pajak besar yang sebelumnya terdaftar di KPP Pratama ke KPP Madya Jakarta Pusat. Perubahan komposisi Wajib Pajak selengkapnya disajikan pada tabel 3.5. Tabel 3.5 Wajib Pajak Terdaftar tiap KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat Nama KPP

Madya Jakarta Pusat Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 3 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 2 Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Senen Pratama Cempaka Putih Pratama Kemayoran Total Wajib Pajak

2005 200

5.482 13.984 11.565 6.045 4.330 9.835 4.327 13.247 11.769 4.040 13.957 9.840 17.568 18.466 20.506 165.161

Wajib Pajak Terdaftar 2006 2007 200 307

5.611 14.549 12.135 6.464 4.572 10.482 4.752 13.925 12.222 4.612 15.099 10.746 18.500 9.475 22.019 175.363

5.508 16.284 12.456 6.966 5.120 9.641 4.320 16.004 12.747 4.865 16.023 10.753 17.471 19.202 23.016 180.683

2008 1.008

6.016 17.548 8.247 9.823 5.049 12.603 5.551 16.738 13.581 6.370 18.868 11.698 26.379 25.040 29.968 214.487

Pertumbuhan Wajib Pajak

93,95% 3,25% 7,91% -8,74% 18,57% 5,40% 9,76% 9,74% 8,21% 4,90% 16,86% 10,69% 6,02% 16,91% 11,49% 14,04%

Mean All KPP Mean except Madya Standard Deviation Minimum Maximum

10.322,56 10.960,19 11.292,69 13.405,44 10.997,40 11.677,53 12.025,07 14.231,93 5.872,60 6.207,28 6.403,34 8.439,80 200 200 307 1.008 20.506 22.019 23.016 29.968 Sumber : Data Wajib Pajak Terdaftar dan Efektif Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Berdasarkan tabel di atas, pertambahan Wajib Pajak terdaftar masingmasing KPP umumnya mengalami kenaikan, namun jika dibandingkan dengan kontribusi penerimaan pajak KPP Pratama yang mengalami penurunan sebagimana dipaparkan pada Tabel 3.4, maka dapat dikatakan bahwa pertambahan jumlah Wajib Pajak tersebut tidak memberikan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan bagi KPP Pratama. Hasil ini dapat berarti : Pertama, Wajib Pajak baru yang terdaftar merupakan Wajib Pajak yang baru memulai usaha/pekerjaan sehingga penghasilan yang diperoleh dari usaha/pekerjaan tersebut masih kecil. Ini berdampak pada tidak bertambahnya potensi pajak secara signifikan. Kedua, Universitas Indonesia


41

KPP Pratama masih kurang optimal dalam menggali potensi pajak dari Wajib Pajak yang terdaftar di wil wilayahnya. ayahnya. Ini ditunjukkan dengan besarnya jumlah Wajib Pajak yang tidak efektif – Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya berupa menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak terutang – sebagaimana ditunjukkan gambar 3.3. Gambar 3.3 Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Non-Efektif

Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Wajib Pajak 250,000 200,000

WP Efektif

150,000 100,000

WP NE OP

50,000

WP NE Bdn

Jumlah WP Efektif

2005 129,712

2006 139,746

2007 118,167

2008 128,276

WP Non Efektif OP

15,320

15,328

33,591

47,049

WP Non Efektif Badan

20,129

20,289

28,925

39,162

Tahun

Sumber : Data Wajib Pajak Terdaftar dan Efektif Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Dari gambaran yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar meningkatkan jumlah Wajib Pajak efektif di satu sisi rata-rata sebesar 70,86% (WP Badan Efektif 46,54% dan WP Orang Pribadi

53,46%) per tahun selama tahun 22005 005-2008. Namun di sisi lain jumlah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya (non-efektif) juga mengalami peningkatan. Dari tahun 2005 sampai 2008, jumlah WP Non-Efektif masingmasing sebesar 21,46%; 20,31%; 34,60%; dan 40,19% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. Implikasinya adalah penerimaan pajak tidak optimal akibat terjadi potensial loss dan keadaan ini terjadi di semua KPP Pratama yang ada di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Universitas Indonesia


42

3.4.

Deskripsi Sumber Daya Kantor Pelayanan Sebagaimana perusahaan swasta, Kantor Pelayanan Pajak dalam

melakukan proses produksi untuk menghasilkan output (penerimaan pajak), menggunakan berbagai sumber daya yang merupakan faktor produksi seperti pegawai, peralatan dan inventaris kantor, gedung, teknologi dan sebagainya. Sumber daya manusia yang dimiliki KPP-KPP yang berada di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dipetakan dalam Tabel 3.6. Tabel 3.6 Jumlah Pegawai tiap KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak

2005

Madya Jakarta Pusat Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 3 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 2 Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Senen Pratama Cempaka Putih Pratama Kemayoran Total Mean Standard Deviation Minimum Maximum

73 79 125 114 82 100 119 91 96 113 123 115 111 117 98 107 1663 103,94 16,15 73 125

Jumlah Pegawai 2006 2007 84 79 90 84 117 115 101 99 82 95 104 96 107 100 101 98 101 105 103 100 108 105 115 96 99 99 106 110 106 105 107 109 1631 1595 101,94 99,69 9,65 9,09 82 79 117 115

2008

89 77 101 89 89 85 89 91 92 89 97 90 95 106 96 95 1470 91,88 6,63 77 106

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Laporan Triwulan IV Pegawai Kanwil DJP Jakarta Pusat

Pada gambaran sumber daya manusia di atas, jumlah pegawai yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat relatif sama, namun apabila dihubungkan dengan produktivitas tenaga kerja maka maknanya akan menjadi berbeda. Produktivitas tenaga kerja diukur dari Universitas Indonesia


43

kemampuan tenaga kerja itu untuk menghasilkan output, yaitu rata-rata kemampuan tiap pegawai KPP dalam mengumpulkan penerimaan pajak (Ability of Labor to Create Tax Revenue Ratio/LTR Ratio), secara matematis dapat ditulis :

(3.1)

LTR Ratio =

Hasil perhitungan rasio LTR ditampilkan pada tabel 3.7. Tabel 3.7 Rasio Kemampuan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak dalam Mengumpulkan Penerimaan Pajak No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Pratama Gambir 2 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Gambir 1 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Kemayoran Pratama Gambir 3 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Menteng 2 Pratama Senen Pratama Menteng 1 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Cempaka Putih Rata-rata KPP Rata-rata tanpa Madya

2005 59,67 7,42 9,20 11,51 2,91 6,20 4,45 3,36 2,31 2,91 2,82 3,81 2,87 1,36 1,27 3,57 7,85 4,40

2006 51,57 11,11 7,95 7,53 8,67 7,27 5,35 5,47 3,74 4,50 3,64 3,62 6,65 3,96 3,85 2,87 8,61 5,74

2007 72,41 10,62 9,62 7,49 11,43 8,03 6,11 6,67 6,32 5,52 5,07 5,70 3,99 5,02 4,17 2,79 10,68 6,57

2008 Rata-rata 134,05 79,43 10,71 9,96 9,76 9,13 9,88 9,10 11,21 8,55 6,49 7,00 7,75 5,91 6,55 5,51 5,72 4,52 5,13 4,52 6,00 4,38 4,23 4,34 2,86 4,09 4,44 3,69 4,85 3,53 3,51 3,19 14,57 10,43 6,61 5,83

Sumber : Telah diolah kembali

Hasil perhitungan rasio kemampuan pegawai dalam mengumpulkan penerimaan pajak bermakna (misalnya untuk KPP Madya Jakarta Pusat) setiap pegawai di KPP Madya Jakarta Pusat mampu mengumpulkan penerimaan pajak rata-rata sebesar Rp 79,43 milyar per tahun dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2008. Bandingkan dengan KPP Pratama Cempaka Putih dengan rata-rata rasio LTR sebesar 5,83 yang berarti bahwa setiap pegawai di KPP tersebut hanya mampu menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp5,83 milyar per tahun selama tahun 2005 sampai 2008. Jadi dengan jumlah pegawai yang berimbang di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP yang memberikan kontribusi yang besar bagi Universitas Indonesia


44

penerimaan pajak memiliki produktivitas pegawai yang tinggi. Produktivitas pegawai ini dapat dikaitkan dengan besarnya reward yang diterima. Selanjutnya, apabila data pegawai KPP dihubungkan dengan data jumlah Wajib Pajak (Tabel 3.5), maka dapat diketahui beban kerja tiap pegawai dalam melayani Wajib Pajak. Perhitungannya adalah jumlah Wajib Pajak terdaftar dibagi dengan jumlah pegawai (Tax Payer per Labor ratio/WPL), secara matematis dapat ditulis : WPL Ratio =

(3.2)

Hasil perhitungan rasio WPL ditampilkan pada tabel 3.8 Tabel 3.8 Rasio Beban Kerja Tiap Pegawai KPP No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran Pratama Cempaka Putih Pratama Senen Pratama Tanah Abang 2 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Gambir 2 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Gambir 3 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Menteng 2 Pratama Gambir 4 Pratama Gambir 1 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 3 Pratama Tanah Abang 1 Madya Jakarta Pusat Rata-rata KPP Rata-rata tanpa Madya

2005 191,64 188,43 150,15 121,37 137,99 111,87 104,15 101,45 88,65 82,65 73,72 69,39 43,30 47,55 32,85 2,74 96,74 103,01

2006 205,79 183,73 174,53 131,30 137,87 124,35 118,66 120,15 108,55 97,96 78,83 62,34 43,96 47,05 42,70 2,38 105,01 111,85

2007 211,16 182,88 158,83 166,91 152,42 141,60 127,47 125,82 108,62 96,41 73,33 65,57 53,33 44,08 46,33 3,89 109,91 116,98

2008 Rata-rata 315,45 231,01 260,83 203,97 248,86 183,09 209,64 157,30 181,93 152,55 173,74 137,89 152,60 125,72 92,66 110,02 123,14 107,24 141,61 104,66 110,37 84,06 78,13 68,86 59,40 50,00 61,00 49,92 65,67 46,89 11,33 5,08 142,90 113,64 151,67 120,88


Dengan jumlah Wajib Pajak yang sedikit, pegawai di KPP Madya Jakarta Pusat secara kuantitas memikul beban yang lebih rendah dibanding pegawai di KPP Pratama yang memiliki jumlah Wajib Pajak lebih dari 4.000 Wajib Pajak. Namun perlu diingat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya merupakan Wajib Pajak Besar se-Kanwil DJP Jakarta Pusat, dimana Wajib Pajak Besar Universitas Indonesia


45

umumnya memiliki keragaman dan kompleksitas dalam aktifitas usaha seperti jenis transaksi dan perlakuan akuntasi yang spesifik, sehingga dalam penanganannya pegawai dituntut lebih mumpuni dalam menyelami perilaku usaha Wajib Pajak tersebut. Ini berbeda dengan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama yang memiliki karakteristik usaha yang umumnya lebih sederhana. Membahas tentang perbedaan besarnya beban pelayanan tiap pegawai di Kantor Pelayanan Pajak, penekanannya seharusnya tidak hanya pada jumlah pegawai yang dimiliki tetapi juga menyangkut kualitas dari sumber daya tersebut (human capital) yang biasanya didasarkan pada tingkat pendidikan pegawai yang bersangkutan. Struktur pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat menurut tingkat pendidikan disajikan dalam tabel 3.9. Tabel 3.9 Rata-Rata Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Pegawai KPP Tahun 2005-2008 di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KPP Pratama Gambir 2 Pratama Senen Pratama Tanah Abang 1 Pratama Kemayoran Pratama Tanah Abang 2 Pratama Menteng 2 Pratama Cempaka Putih Pratama Sawah Besar 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Gambir 3 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 3 Pratama Gambir 4 Pratama Gambir 1 Madya Jakarta Pusat Rata-Rata

= SLTA 8,25 15,50 16,00 13,00 11,25 8,50 13,25 12,75 13,75 10,00 16,00 15,00 12,25 12,00 18,50 5,25 12,58

D-1 15,25 13,00 9,25 13,00 10,50 3,75 12,00 5,00 8,25 11,75 4,00 9,75 14,25 1,50 5,75 3,25 8,77

D-3 17,75 15,00 20,75 16,25 17,75 16,25 20,75 18,25 19,50 14,75 14,00 18,00 15,50 12,50 17,25 12,50 16,67

S-1 56,25 52,00 48,50 51,00 50,75 62,00 41,50 53,00 48,25 52,50 51,25 42,00 41,75 49,00 30,50 48,50 48,67

S-2 Pegawai 16,75 114,25 14,25 109,75 13,75 108,25 11,25 104,50 13,75 104,00 13,25 103,75 13,75 101,25 12,25 101,25 11,25 101,00 11,75 100,75 13,25 98,50 11,25 96,00 11,50 95,25 12,00 87,00 10,50 82,50 14,00 81,25 12,78 99,33

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Laporan Triwulan IV Pegawai Kanwil DJP Jakarta Pusat dan telah diolah kembali

Dari tabel 3.9, komposisi pegawai KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat hampir sama pada setiap level pendidikan dan didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana (S-1 dan S-2) dengan pesentase 48,67%. Untuk Universitas Indonesia


46

mengetahui rata-rata kemampuan pegawai pada tiap level pendidikan formal (SDM) dalam mengumpulkan pajak, digunakan rasio HCTR (Ability of Human Capital to Create Tax Revenue Ratio/HCTR Ratio). Secara matematis dapat ditulis :

x Total Tax Revenue

HCTR Ratio =

(3.3)

Hasil perhitungan rasio WPL ditampilkan pada tabel 3.10 Tabel 3.10 Rata-rata Rasio Kemampuan Tiap Level Pendidikan Pegawai KPP dalam Mengumpulkan Penerimaan Pajak KPP Madya Jakarta Pusat Pratama Gambir 2 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Gambir 1 Pratama Kemayoran Pratama Gambir 3 Pratama Senen Pratama Menteng 2 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 3 Pratama Gambir 4 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Cempaka Putih Rata-rata KPP Rata2 tanpa Madya

= SLTA 425,48 81,78 145,97

D-1 D-3 S-1 S-2 263,39 1,013,05 3,930,63 1,134,62 151,16 175,95 557,57 166,03 36,49 127,73 467,57 120,88

Rata-rata 1,353,43 226,50 179,73

114,94

68,96

163,00

403,33

94,04

168,86

111,60

64,52

144,73

338,28

95,90

151,00

166,83 76,21 54,05 67,41 37,62 49,17

51,85 76,21 63,51 56,54 16,60 45,89

155,56 95,26 79,73 65,24 71,91 77,58

275,04 298,97 283,77 226,15 274,37 221,82

94,69 65,95 63,51 61,97 58,64 60,10

148,79 122,52 108,91 95,46 91,83 90,91

64,97 45,60 48,78 43,68

42,23 53,05 6,10 17,13

77,96 57,70 50,81 62,52

181,90 155,42 199,17 181,56

48,72 42,81 48,78 41,96

83,16 70,92 70,73 69,37

42,02

38,06

65,81

131,61

43,61

64,22

98,51 76,71

65,73 52,55

155,28 98,10

507,95 279,77

140,14 73,84

193,52 116,19


Dari tabel 3.10 dapat dilihat bahwa pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan formal Sarjana Strata 1 secara relatif memiliki produktivitas paling tinggi dibanding pegawai dengan latar belakang pendidikan formal lainnya. Hal ini sesuai apabila dikaitkan dengan struktur jabatan di KPP, pegawai yang Universitas Indonesia


47

memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 umumnya mempunyai jabatan sebagai Account Representatif/AR atau Fungsional Pemeriksa/Penilai (persyaratan pendidikan minimal AR dan Fungsional Pemeriksa/Penilai adalah Diploma 3) yang merupakan garda terdepan KPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan mengumpulkan penerimaan pajak. Adapun struktur pegawai berdasarkan jabatan di KPP Pratama disajikan dalam tabel 3.11. Tabel 3.11 Struktur Pegawai KPP berdasarkan Jabatan selama tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak

Pelaksana

Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Cempaka Putih Pratama Gambir 3 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 2 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Senen Pratama Kemayoran Rata-rata

36 39 39 35 31 35 32 36 33 30 34 39 38 42 41 36

Account Representative 18 36 31 33 35 36 34 30 30 36 38 34 28 38 32 33

Fungsional Pemeriksa 12 14 14 12 12 14 13 12 10 12 10 13 13 15 11 12

Eselon*)

11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11

*) Terdiri dari jabatan kepala kantor, kepala seksi, dan kepala bagian Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Laporan Triwulan IV Pegawai Kanwil DJP Jakarta Pusat

Dalam rangka melaksanakan proses produksi, di samping sumber daya manusia, diperlukan pula sumber daya yang lain terutama kapital dan bahan baku (material) untuk menghasilkan output. Pada dimensi Kantor Pelayanan Pajak, kapital yang digunakan terutama berupa gedung dan peralatan/inventaris kantor seperti komputer serta biaya operasional (belanja pegawai dan belanja barang) yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan pelayanan Wajib



48

Pajak dan pengamanan penerimaan pajak. Deskripsi nilai aset tetap yang dikuasai Kantor Pelayanan Pajak dapat dilihat pada Tabel 3.12. Tabel 3.12 Nilai Aset Tetap Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (dalam juta rupiah) KPP

Madya Jakarta Pusat Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 3 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 2 Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Senen Pratama Cempaka Putih Pratama Kemayoran Mean SD Minimum Maximum

2005 4.839,39 10.165,51 4.116,52 9.842,11 2.849,89 3.816,45 4.212,85 3.451,86 6.951,26 4.977,12 5.897,83 3.436,96 1.323,81 3.939,86 3.418,90 4.192,01 4.839,52 2.372,22 1.323,81 10.165,51

Peralatan dan Mesin*) 2006 2007 4.894,98 5.154,22 8.668,02 8.938,98 4.518,92 4.972,28 10.138,61 10.738,54 4.879,85 6.019,78 4.526,42 4.937,52 4.728,24 4.970,78 4.052,86 4.504,07 6.951,26 7.975,50 7.651,41 7.893,63 8.237,23 8.365,77 5.375,51 6.216,49 3.674,54 5.768,68 4.201,22 7.928,08 3.823,86 7.083,88 5.133,81 5.627,15 5.716,05 6.693,46 1.972,52 1.785,35 3.674,54 4.504,07 10.138,61 10.738,54

2008 6.114,75 5.101,84 4.721,51 8.465,27 5.817,29 4.887,37 4.713,47 4.915,47 6.306,65 7.928,08 7.083,88 5.627,15 6.114,75 5.101,84 4.721,51 4.862,67 5.780,22 1.175,73 4.713,47 8.465,27

*) Nilai gedung kantor tidak dimasukkan karena beberapa KPP tidak memiliki gedung sendiri tetapi bergabung dengan KPP lain dalam satu gedung seperti KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dan Tiga, dimana hak pengelolaan gedung oleh KPP Pratama Gambir Tiga. Sumber : Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

Dari Tabel 3.12 perbedaan antara nilai minimum dan maksimun kepemilikan aset tetap Kantor Pelayanan Pajak cukup besar, ini disebabkan adanya pemekaran KPP Pratama yang sebelumnya berjumlah 11 KPP Paripurna (KPP sebelum modernisasi) menjadi 15 KPP Pratama pada tahun 2005. Sehingga KPP Pratama yang baru yaitu KPP Pratama Gambir Empat, KPP Pratama Menteng Tiga, KPP Pratama Sawah Besar Dua, dan KPP Pratama Tanah Abang Tiga dibanding KPP Pratama lainnya memiliki aset tetap yang lebih sedikit. Tahun 2008 dilakukan revaluasi dan penghapusan terhadap aset tetap yang Universitas Indonesia


49

dilakukan oleh pejabat penilai Departemen Keuangan, sehingga nilai aset tetap tahun 2008 cenderung lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Seperti halnya produktivitas tenaga kerja, investasi yang dilakukan dalam bentuk pembelian barang modal juga harus diukur produktivitasnya dalam menghasilkan output dalam proses produksi. Untuk mengetahui rata-rata kemampuan aset tetap/barang modal yang dikuasai KPP dalam menghasilkan penerimaan pajak digunakan rasio PCTR (Ability of Physical Capital to Create Tax Revenue Ratio). Secara matematis dapat ditulis : PCTR Ratio =

(3.4)

Hasil perhitungan rasio PCTR disajikan dalam tabel 3.13. Tabel 3.13 Rasio Kemampuan Aset Tetap Kantor Pelayanan Pajak dalam Menghasilkan Penerimaan Pajak No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Pratama Sawah Besar 1 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 1 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Kemayoran Pratama Tanah Abang 3 Pratama Senen Pratama Gambir 3 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 2 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Cempaka Putih Pratama Menteng 3 Pratama Gambir 4 Rata-rata KPP Rata-rata tanpa Madya

2005 900,16 255,97 91,22 187,86 153,16 139,24 93,82 249,48 93,18 133,59 90,61 20,56 45,10 88,74 29,29 23,93 153,74 103,97

2006 2007 2008 Rata-rata 885,03 1.109,90 1.951,05 1.211,53 169,75 204,59 154,41 196,18 265,51 237,84 152,74 186,83 161,58 164,43 95,94 152,45 112,95 187,25 133,49 146,72 136,28 115,36 130,85 130,43 104,17 143,32 168,90 127,56 71,69 66,61 80,27 117,01 63,69 128,02 103,56 97,11 37,09 109,97 70,49 87,78 98,71 51,44 96,71 84,37 97,81 83,84 88,24 72,61 56,24 76,12 104,75 70,55 82,84 47,15 47,61 66,59 88,25 81,70 47,69 61,73 120,65 42,39 41,69 57,16 159,97 167,83 224,59 176,53 111,63 105,02 109,49 107,53


Hasil perhitungan rasio PCTR menunjukkan bahwa aset tetap yang dikuasai KPP Madya Jakarta Pusat secara relatif lebih produktif dalam menghasilkan penerimaan pajak. Ini dapat dilihat dari rata-rata rasio PCTR KPP Madya Jakarta Pusat sebesar 1.211,53 yang dapat diinterpretasikan sebagai tiap Universitas Indonesia


50

Rp 1,- yang dialokasikan untuk pembelian aset tetap di KPP Madya Jakarta Pusat, mampu menghasilkan rata-rata Rp 1.211,53 dalam periode tahun 2005-2008 bagi penerimaan pajak. Produktivitas kapital yang dimiliki KPP Madya Jakarta Pusat sangat jauh di banding produktivitas KPP Pratama Gambir Dua yang menempati peringkat kedua sebesar 246,9 dan merupakan KPP Pratama yang kapitalnya paling produktif di antara seluruh KPP Pratama lainnya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Sebagaimana halnya instansi pelayanan publik lainnya, untuk membiayai operasionalisasi tugas dan fungsi KPP di atas, setiap tahun setiap KPP menerima anggaran dari APBN yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja pembayaran utang. Anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang merupakan anggaran rutin karena selalu ada setiap tahunnya, berbeda dengan belanja modal dan belanja pembayaran utang yang alokasinya disesuaikan kebutuhan KPP. Pada tabel 3.14 disajikan anggaran belanja operasional yang terdiri dari anggaran belanja pegawai dan belanja barang KPP. Pada Tabel 3.14, anggaran belanja operasional Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat relatif sama, ini dapat diartikan bahwa alokasi anggaran belanja tiap Kantor Pelayanan Pajak tidak didasarkan pada pertimbangan beban kerja dalam hal ini jumlah Wajib Pajak yang terdaftar atau target penerimaan pajak yang harus direalisasikan. Secara teoritis, Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki jumlah Wajib Pajak yang besar atau yang dibebani target penerimaan pajak yang tinggi, membutuhkan biaya operasional yang lebih besar untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang baik bagi Wajib Pajak atau membiayai aktifitas-aktifitas yang berkenaan dengan pengamanan target penerimaan pajak seperti upaya law enforcement sebagaimana digambarkan tabel 3.15.



51

Tabel 3.14 Anggaran Belanja Operasional KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (dalam juta rupiah) KPP

Madya Jakarta Pusat Pratama Gambir 1 Pratama Gambir 2 Pratama Gambir 3 Pratama Gambir 4 Pratama Menteng 1 Pratama Menteng 2 Pratama Menteng 3 Pratama Sawah Besar 1 Pratama Sawah Besar 2 Pratama Tanah Abang 1 Pratama Tanah Abang 2 Pratama Tanah Abang 3 Pratama Senen Pratama Cempaka Putih Pratama Kemayoran Mean Standard Deviation Minimum Maximum

2005**) 1.566,73 2.237,47 3.087,93 3.870,51 1.135,26 2.957,22 3.687,84 1.285,60 3.476,44 3.476,29 3.834,05 1.775,76 911,51 3.932,53 790,32 3.262,12 2.580,47 1.163,55 790,32 3.932,53

Belanja Operasional*) 2006 2007 2.169,91 3.242,72 2.810,10 3.206,13 3.155,45 4.471,97 3.406,03 4.092,83 2.931,71 4.861,48 3.169,77 3.651,29 3.012,14 3.616,38 2.866,61 3.741,74 4.647,04 3.904,46 2.964,50 3.922,74 3.376,25 3.844,56 3.113,09 4.069,24 2.767,31 3.578,49 3.466,04 4.506,78 3.136,48 4.218,96 3.323,35 4.358,18 3.144,74 3.955,50 509,46 457,22 2.169,91 3.206,13 4.647,04 4.861,48

2008 3.797,31 3.468,96 5.707,48 5.221,00 4.167,96 4.265,76 3.969,63 4.148,37 4.361,64 4.814,31 4.784,54 4.371,61 4.252,08 5.049,92 4.625,59 4.870,36 4.492,28 567,80 3.468,96 5.707,48

*) Belanja Operasional meliputi belanja pegawai dan belanja barang **) Berasal dari hasil proyeksi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Eselon I Melalui KPKN dari rata-rata alokasi belanja tahun 2006-2008, kecuali untuk KPP Pratama Tanah Abang 3 dan KPP Cempaka Putih yang nilainya sama dengan total realisasi anggaran. Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPKN dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Eselon I Melalui KPKN

Tabel 3.15 Deskripsi Statistik Law Enforcement KPP di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Mean SD Minimum Maximum

Pemeriksaan Pajak*) 2005 2006 2007 2008 69,88 169,44 219,38 184,31 85,50 58,33 61,98 47,95 11 86 133 101 297 343 379 277

Pencairan Tunggakan Pajak**) 2005 2006 2007 2008 28,39 41,43 80,06 65,28 32,56 64,81 153,02 134,21 4,76 7,55 7,23 5,63 143,97 278,23 631,87 556,43

*) jumlah pemeriksaan pajak per SP3 (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak) **) nilai realisasi dalam milyar rupiah Sumber : Laporan Pencairan Tunggakan Pajak dan Laporan Penyelesaian dan Tunggakan SP3 Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat



52

Upaya penegakan hukum (law enforcement) dapat berupa pemeriksaan pajak dan penagihan aktif. Tujuan utama pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (force compliance) dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pemeriksaan pajak diharapkan memberikan efek jera kepada Wajib Pajak “nakal” yang diperiksa dan memberikan pembelajaran (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lainnya untuk tidak menyalahi kewajiban pajaknya. Hasil pemeriksaan pajak pada akhirnya secara langsung dan tidak langsung akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak. Penagihan aktif merupakan upaya menagih hutang pajak dari Wajib Pajak yang kurang/tidak melunasi pajak terutangnya berdasarkan Surat Keputusan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penagihan aktif dapat berupa penerbitan Surat Paksa, penyitaan, sampai penyanderaan badan. Sebagaimana halnya dengan pemeriksaan pajak, penagihan aktif juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.



BAB 3 ANALISA DESKRIPTIF KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak

Recommend Documents