BAB II DESKRIPSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN

BAB II DESKRIPSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN 2.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan sebelumnya bernama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2003. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan merupakan salah satu unit kantor di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan dan pada saat reformasi birokrasi Departemen Keuangan ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Modern

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

PMK-

132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan adalah seluruh wilayah kotamadya Jakarta Selatan dan mengawasi Wajib Pajak yang pada tahun 2015 berjumlah 1.198 Wajib Pajak. 2.2. Visi 2.2.1. Visi Kementerian Keuangan Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 ditetapkan visi Kementerian Keuangan yaitu: “Kami akan menjadi penggerak 16 http://digilib.mercubuana.ac.id/

17

utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”. Penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan

menggerakkan

dan

mengarahkan

perekonomian

negara

menyongsong masa depan. 2.2.2. Visi Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan Berdasarkan visi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan visi yang juga menjadi visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan yaitu menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

2.3. Misi 2.3.1. Misi Kementerian Keuangan Adapun misi Kementerian Keuangan sebagai berikut: 1) Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 2) Menerapkan kebijakan fiskal yang pruden; 3) Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4) Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;

http://digilib.mercubuana.ac.id/

18

5) Menarik dan mempertahankan talenta terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. 2.3.2. Misi Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 1) mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; 2) pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; 3) aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; 4) kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

2.4. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan adalah optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan.

2.5. Nilai-Nilai Organisasi Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi: 1) Integritas


19

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidahkaidah perilaku utama integritas sebagai berikut: a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. 2) Profesionalisme Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidahkaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut: a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; b. Bekerja dengan hati. 3) Sinergi Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.


20

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidahkaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut: a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. 4) Pelayanan Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku

kepentingan

dan

dilaksanakan

dengan

sepenuh

hati,

transparan, cepat, akurat, dan aman. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidahkaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut: a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap. 5) Kesempurnaan Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidahkaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut: a. Melakukan perbaikan terus menerus; b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.


21

2.6. Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan Di bawah ini adalah gambar susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Susunan Organisasi KPP Madya Jakarta Selatan Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan (2015)

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan terdiri atas: 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 3) Seksi Pelayanan; 4) Seksi Penagihan; 5) Seksi Pemeriksaan; 6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;


22

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan 10) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.7. Tugas dan Fungsi 2.7.1. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1)

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan

Kepuasan

Kerja,

pemantauan

pengendalian

intern,

pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 2)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan


23

dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta pengelolaan kinerja organisasi. 3)

Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan

penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. 4)

Seksi Penagihan Seksi

Penagihan

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 5)

Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, administrasi

penyaluran pemeriksaan

Surat

Perintah

perpajakan

Pemeriksaan lainnya,

serta

Pajak,

dan

pelaksanaan

pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. 6)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan

proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan


24

ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. 7)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan

Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai

tugas

melakukan

pengawasan

kepatuhan

kewajiban

perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. 8)

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.7.2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya menyelenggarakan fungsi: 1) pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan; 2) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 3) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 4) penyuluhan perpajakan; 5) pelayanan perpajakan;


25

6) pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak; 7) penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 8) pelaksanaan pemeriksaan pajak; 9) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 10) pelaksanaan konsultasi perpajakan; 11) pembetulan ketetapan pajak; dan 12) pelaksanaan administrasi kantor. 2.8. Lingkup Bidang Usaha Sebagai salah satu kantor modern, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajaknya, antara lain dengan menyediakan: 1) Account Representative (AR) AR berfungsi sebagai Liason Officer (LO) yang menghubungkan Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan.Wajib Pajak dapat menghubungi AR secara cepat dan mudah melalui media komunikasi seperti telepon, handphone, faksimile dan e-mail. Apabila Wajib Pajak membutuhkan

konsultasi

dan/atau

edukasi

perpajakan,

AR

dapat

memberikannya baik di Kantor Pelayanan Pajak maupun diundang ke tempat Wajib Pajak. 2) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) TPT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan Wajib Pajak berupa loket yang berjumlah 4 loket, nomor antrian, help desk, kotak saran, air minum,


26

televisi serta berbagai informasi perpajakan baik dalam bentuk cetak seperti brosur dan leaflet maupun dalam bentuk audio visual berupa VCD pepajakan. 3) Kemudahan Lainnya Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk eSPT dimana Wajib Pajak dapat mengimport data SPT dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke e-SPT. Hal ini membuat pekerjaan pelaporan pajak menjadi lebih efisien.

2.9. Sumber Daya Pegawai yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan adalah pegawai yang memiliki kualifikasi yang baik serta dibekali dengan kemampuan perpajakan dan manajerial yang memadai dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan rincian sebagai berikut: 1) Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat disampaikan sesuai dengan Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan No Jabatan Jumlah 1. Kepala Kantor 1 Orang 2. Kepala Subbag dan Kepala Seksi 9 Orang 3. Account Representative 30 Orang 4. Fungsional Pemeriksa Pajak 39 Orang 5. Pelaksana 35 Orang Jumlah Pegawai 114 Orang Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan (2015)


27

2) Komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat disampaikan sesuai dengan Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan No Golongan Jumlah 1. IV 8 Orang 2. III 85 Orang 3. II 21 Orang Jumlah Pegawai 114 Orang Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan (2015)

3) Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat disampaikan sesuai dengan Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kompisisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah 1. S2 26 Orang 2. S1 / D IV 63 Orang 3. D3 17 Orang 4. D1 7 Orang 5. SMA 1 Orang Jumlah 114 Orang Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan (2015)

4) Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat disampaikan sesuai dengan Tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1. Pria 90 Orang 2. Wanita 24 Orang Jumlah 114 Orang Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan (2015)


28

2.10. Tantangan Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, tantangan utama yang dihadapi DJP adalah menggali potensi Wajib Pajak dengan kapasitas pegawai yang terbatas demi mencapai kelancaran proses kerja dan target penerimaan yang telah ditetapkan agar berjalan lancar dan maksimal. Melihat besarnya jumlah penduduk baik yang bergerak di bidang formal maupun informal dalam perekonomian, menarik untuk melihat bagaimana peran pelaku ekonomi informal dalam membayar pajak. Dapat dikatakan bahwa 99% dari lebih kurang 20 juta wajib pajak bergerak di bidang informal. Namun demikian, porsi kontribusi penerimaan pajak dari ekonomi informal relative kecil mengingat sebagian besar penerimaan pajak didominasi dari wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Berdasarkan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak dari pelaku informal sebenarnya masih tinggi. Rendahnya kepatuhan pajak dari para pelaku ekonomi informal terkait dengan pelaku ekonomi informal didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga. Berdasarkan pengamatan, kebanyakan pelaku ekonomi informal dari kelompok ini kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Ketidakpedulian timbul, salah satunya, karena ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lebih banyak karena kebutuhan lain, seperti pengurusan perijinan dan urusan perbankan bukan karena kesadaran bahwa mereka harus ber-NPWP.


29

Pelaku ekonomi informal umumnya orang pribadi swa-usaha (self employment). Jenis pelaku usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibadingkan dengan karyawan, dimana atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong pajak pada saat dibayarkan (withholding). Orang pribadi swa-usaha akan melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya dalam SPT. Namun, masih awamnya pelaku ekonomi informal mengenai perpajakan menjadikan mereka masuk dalam kelompok tidak patuh. Selain itu, tidak adanya data lain yang ada di kantor pajak sebagai penguji penghasilan yang dilampirkan akan memberikan Karir pada wajib pajak swa-usaha untuk melaporkan penghasilan secara teratur. Masih rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku ekonomi informal, sementara mereka mendominasi peran dalam perekonomian menimbulkan efek pada rasa keadilan. Pelaku ekonomi informal yang tidak terdaftar dalam administrasi pajak, misalnya, akan menjual barang yang sama dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang terdaftar. Pelaku usaha yang terdaftar harus memungut PPN yang menambah harga jual ke pihak konsumen,

sementara

pelaku

usaha

yang

tidak

terdaftar

tidak

harus

melakukannya, untuk barang yang sama. Di pihak lain, pelaku usaha yang terdaftar harus menyisihkan penghasilan yang diperoleh untuk membayar PPh terutang, sementara pelaku usaha yang tidak terdaftar dapat menikmati seluruh penghasilan yang diperolehnya. Dalam periode 2006-2014, kondisi ekspor dan impor mengalami pertumbuhan volume dan nilai masing-masing 7% dan 14%. Dengan kondisi


30

pertumbuhan volume perdagangan internasional dan diiringi dengan semakin meningkatnya investasi multinasional di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak masih sangat rentan terhadap ancaman transfer pricing. Salah satu bentuk transfer pricing yang sering terjadi adalah ketika dua perusahaan secara sengaja melakukan distorsi harga dimana perdagangan di antara keduanya dicatat dengan tujuan meminimalkan hutang pajak. Hal ini menyebabkan pajak yang bayarkan oleh Wajib Pajak menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Tantangan lain yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam konteks administrasi perpajakan adalah tax avoidance. Dalam teori ekonomi, setiap orang secara rasional akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi masingmasing, dengan kondisi yang lain dianggap sama (ceteris paribus). Implikasi terhadap perpajakan, Wajib Pajak secara rasional akan berusaha mengurangi hutang pajak dengan memanfaatkan keterbatasan hukum perpajakan yang berlaku. Meminimalkan pembayaran pajak dalam koridor hukum merupakan perilaku yang rasional untuk setiap Wajib Pajak. Tax evasion merupakan tantangan lain yang lebih berat. Keterbatasan individu dan organisasi dalam mengumpulkan dan memproses semua informasi yang tersedia merupakan kenyataan yang dikenal sebagai bounded-rationality. Kondisi tersebut pada gilirannya menciptakan asimetri informasi antar pihak, sehingga mendorong terjadinya perilaku oportunistis yang bisa mengakibatkan kerugian pada pihak tertentu, sementara pihak lain menikmati keuntungan ekstra. Implikasi terhadap perpajakan, perilaku oportunistis tersebut dapat menimbulkan potensi kolusi antara Wajib Pajak, petugas pajak, dan konsultan pajak. Perilaku


31

oportunistis menjadi tidak terkendali apabila tidak ada disiplin institusi yang ketat dalam mengamati perilaku tersebut secara transparan. Kerahasiaan data perbankan Wajib Pajak juga menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan data ini hanya dapat dibuka dalam hal pemeriksaan, penagihan, dan atau penyidikan, serta memerlukan prosedur yang cukup kompleks, sehingga dapat memakan waktu yang lama. Terdapat fungsi pengawasan dalam rangka penggalian potensi yang tidak diakomodir untuk mengakses data perbankan Wajib Pajak seperti yang dapat dilakukan oleh otoritas perpajakan di negara lain pada umumnya. Hal ini tercermin dengan masih banyaknya potensi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tergali. Secara internal, peraturan-peraturan terkait Pegawai Negeri Sipil dan instansi pemerintahan lain yang berlaku umum, anggaran, dan struktur organisasi yang berlaku membelenggu fleksibilitas Direktorat Jenderal Pajak dalam hal otoritas anggaran, SDM, dan struktur organisasi untuk menghadapi perubahan zaman serta tantangan yang muncul. Target penerimaan pajak yang bertambah tidak diimbangi dengan pendelegasian wewenang sesuai dengan rekomendasi Organisation for Economic and Co-operation and Development (OECD) mengakibatkan organisasi menjadi “over heating”.

2.11. Proses Bisnis di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan Proses bisnis secara umum yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan terdiri atas 9 bagian, yaitu: 1) Pendaftaran


32

a. Pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, b. Perubahan identitas Wajib Pajak, c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, d. Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, e. Perubahan identitas Pengusaha Kena Pajak. 2)

Pembayaran a. Pelaporan penerimaan, b. Pemantauan penerimaan, c. Pengembalian kelebihan pembayaran, d. Pemindahbukuan.

3) Pelaporan a. Penerimaan Surat Pemberitahuan, b. Pengolahan Surat Pemberitahuan. 4) Pelayanan a. Permohonan pelayanan, b. Legalisasi produk hukum, c. Konsultasi. 5) Pengawasan Kepatuhan a. Mapping, b. Profiling, c. Pemanfaatan data profil. 6) Pemeriksaan a. Pembuatan daftar nominatif,


33

b. Penyelesaian usulan pemeriksaan, c. Pembuatan perintah pemeriksaan, d. Persiapan pemeriksaan, e. Pelaksanaan pemeriksaan, f.

Review,

g. Pemberitahuan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, h. Pelaporan pemeriksaan pajak dan pengembalian dokumen, i.

Penghentian pemeriksaan.

7) Penagihan a. Penagihan seketika sekaligus, b. Penerbitan surat teguran, c. Penerbitan surat paksa, d. Penyitaan, e. Penyanderaan, f. Lelang, g. Pencegahan, h. Penghapusan piutang pajak, i. Penatausahaan piutang pajak, j. Pengelolaan pengurangan piutang pajak, k. Surat Tagihan Pajak atas bunga penagihan. 8) Keberatan Banding a. Penerimaan permohonan/secara jabatan, b. Proses pembetulan,


34

c. Keberatan, d. Pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, e. Pengurangan/pembatalan Ketetapan Pajak, f. Pengurangan/pembatalan Surat Tagihan Pajak, g. Pembatalan hasil pemeriksaan, h. Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, i. Gugatan, j. Sidang Banding, k. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak, l. Evaluasi Putusan Peninjauan Kembali, m. Evaluasi hasil pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan. 9) Pengamatan dan Penyidikan a. Pengelolaan IDLP, b. Intelijen (Pengamatan dalam rangka IDLP), c. Pemeriksaan Bukti Permulaan, d. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan.


BAB II DESKRIPSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN

Recommend Documents