FAQ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FAQ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

No. 1.

Pertanyaan Ada berapa jenis FP yang bisa dikeluarkan oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk oleh DJP dalam rangka VAT refund for tourist?

Jawaban

Tags

PKP Toko Retail dapat membuat 3 jenis FP sesuai dengan peruntukannya, yaitu : 1.Atas penyerahan BKP kepada OP pemegang paspor Luar Negeri, maka PKP Toko Retail membuat FP Khusus dengan Kode Transaksi 06 dan Nomor Urut mulai dari 00000001 yang harus memenuhi Pasal 13 ayat (5) UU PPN dengan ketentuan pengisian sesuai pasal 4 ayat (3) pmk-76/pmk.03/2010)

Pajak, FP, PKPN, Refund, Refund for tourist

2.Atas penyerahan BKP kepada pembeli yang bukan OP pemegang paspor Luar Negeri, PKP Toko Retail bisa membuat Faktur Pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri sesuai dengan ketentuan PER58/PJ/2010 dan SE-137/PJ/2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011) tentang bentuk dan ukuran formulir serta tata cara pengisian keterangan pada FP bagi PKP Pedagang Eceran (PKP PE) 3. Atas penyerahan BKP kepada pembeli yang bukan OP pemegang paspor Luar Negeri yang ingin mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian BKP dari PKP Toko Retail ini, PKP Toko Retail bisa membuat Faktur Pajak lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PER-13/PJ/2010 2.

Ada berapa jenis Surat Pemberitahuan?

Ada dua jenis Surat Pemberitahuan ,yaitu: 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

jenis Surat pemberitahuan, jenis surat, jenis

3.

Adakah jangka waktu untuk mengajukan keberatan PBB?

Ada, Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

keberatan PBB, jangka waktu,

4.

Adakah jangka waktu untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB?

Ada, jangka waktu untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan: • 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; • 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB; • 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB; • 3 (tiga bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau • 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tsb tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar

jangka waktu, permohonan pengurangan PBB,

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

kekuasaannya. 5.

Apa Dasar Penghitungan PBB?

Dasar Penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut: • Objek Pajak Perkebunan 40% • Objek Pajak Kehutanan 40% • Objek Pajak Pertambangan 40% • Objek Pajak Lainnya: 40% untuk yang NJOP nya Rp 1.000.000.000 atau lebih. Dan 20% untuk yang NJOP nya kurang dari Rp 1.000.000.000

dasar penghitungan, penghitungan PBB

6.

Apa perbedaan SPT Masa PPN 1111 DM dan SPT Masa PPN 1111? Dan sejak kapan penggunaan SPT Masa 1111 dan 1111 DM ini?

SPT Masa PPN 1111 digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal) sedangkan SPT Masa PPN 1111 DM digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Berlaku sejak SPT Masa PPN januari 2011

SPT, SPT Masa PPN 1111, 1111, SPT Masa PPN

7.

Apa saja fungsi Surat Pemberitahuan?

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; b. penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; c. harta dan kewajiban; dan/atau d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

fungsi, fungsi surat pemberitahuan

8.

Apa saja jenis keputusan keberatan? dan apa sanksi yang dapat dikenakan kepada WP terkait dengan keputusan

• Keputusan atas keberatan dapat berupa : 1. mengabulkan seluruhnya 2. mengabulkan sebagian (terhadap WP ini akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%

jenis keputusan keberatan, sanksi dengan keputusan

No.

Pertanyaan keberatan?

Jawaban dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan); 3. menolak (terhadap WP ini akan diikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan) ;atau 4. menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar (terhadap WP ini akan diikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan)

Tags keberatan

• Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak dikenakan. 9.

Apa saja jenis-jenis ketetapan pajak?

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Jenis, Jenis Ketetapan pajak, Ketetapan Pajak

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 10. Apa saja objek pajak yang tidak dikenakan PBB?

Objek Pajak yang: a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan oleh Menteri

PBB, Objek pajak PBB

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Keuangan.

11. Apa saja syarat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong?

• Surat penunjukan sebagai bendahara; dan • fotokopi KTP; • serta mengisi form permohonan pendaftaran untuk Bendahara

Syarat pendaftaran NPWP Bendahara

12. Apa saja syarat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Orang Pribadi?

Bagi Orang Pribadi Warga Negara Indonesia, yaitu Foto Kopi KTP dam mengisi Form Pendaftarn NPWP bagi Orang Pribadi. Bagi Orang Pribadi Warga Negara Asing, yaitu Fotokopi paspor mengisi form pendaftaran NPWP bagi Orang Pribadi

Syarat pendaftaran NPWP, NPWP, Syarat NPWP

13. Apa saja syarat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Badan?

Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri,yaitu: • Fotokopi akte pendirian, • Fotokopi KTP (WNI)/paspor (WNA) salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan; dan • Fotokopi NPWP salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan • serta mengisi form pendaftaran NPWP bagi WP Badan/ Joint Operation

syarat pendaftaran NPWP badan

Bagi Bentuk Usaha Tetap,yaitu: • Surat penunjukan dari kantor pusat untuk BUT; • Fotokopi KTP (WNI)/paspor (WNA) salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan; dan • Fotokopi NPWP salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan • serta mengisi form pendaftaran NPWP bagi WP Badan/ Joint Operation Bagi Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong,yaitu: • Perjanjian kerjasama/ akte pendirian sebagai JO; dan • NPWP dan KTP (WNI)/ paspor(WNA) pimpinan/penanggung jawab JO; • serta mengisi form pendaftaran NPWP bagi WP Badan/ Joint Operation 14. Apa saja syarat pengajuan gugatan?

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 ,yaitu: 1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. 2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat. 3. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

syarat, syarat pengajuan gugatan, gugatan

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat. 4. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. 5. Gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. 15. Apa saja syarat pengajuan keberatan?

• Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan surat keberatan. • Surat keberatan wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dan dilampirkan dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan; c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak atau untuk 1 (satu) pemotongan atau pemungutan pajak; d. melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan disertai fotokopi bukti pelunasannya (syarat ini berlaku untuk pengajuan keberatan atas SKPKB, SKPKBT yang berkaitan dengan SPT untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak 2008 dan seterusnya); e. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur); dan f. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP.

syarat pengajuan keberatan, keberatan, syarat

16. Apa sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak?

• Pembayaran atau penyetoran pajak untuk suatu masa pajak , yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

sanksi keterlambatan pembayaran pajak,

• Atas pembayaran atau penyetoran pajak untuk pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Tahunan, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 17. Apa sanksi keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)?

Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar • Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, • Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, • Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan , • Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

sanksi terlambat, pelaporan SPT

18. Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian?

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

sanksi, permohonan banding

19. Apa yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23?

Pemotongan PPh Pasal 23 tidak dilakukan atas: a.penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c); d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i; e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

yang dikecualikan, yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, PPh pasal 23

20. Apa yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22?

a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tidak terutang Pajak Penghasilan;

dikecualikan dari pemungutan PPh, pemungutan PPh

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai: 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas

No.

Pertanyaan

Jawaban di Indonesia; 2. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; 3. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 4. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 5. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; 6. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 7. barang pindahan; 8. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan; 10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; 11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); 14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran agama; 15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; 16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; 17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; 18. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau 19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyatanyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; e. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, berkenaan dengan: 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2. tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 3. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air 4. minum/PDAM dan benda-benda pos. f. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); g. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 21. Apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan?

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan

22. Apa yang dimaksud dengan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)?

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut: • untuk tahun pajak 1995 - 2000, sebesar Rp 8.000.000 untuk setiap wajib pajak; • untuk tahun pajak 2001 - 2011, setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap Wajib Pajak; • untuk tahun pajak 2012 dan seterusnya, ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 24.000.000 untuk setiap Wajib Pajak.

NJOPTKP, nilai jual,

23. Apa yang dimaksud dengan penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan? Batasannya apa?

Disebut berkesinambungan jika dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (pasal 1 angka 22 PER 31/PJ/2009). Dan disebut tidak berkesinambungan jika tidak memenuhi kategori berkesinambungan.

penghasilan, berkesinambun gan, batasan

24. Apa yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak?

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat

Surat Ketetapan Pajak, Pajak,

No.

Pertanyaan

25. Apa yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan apa fungsinya?

Jawaban

Tags

Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Ketetapan Pajak

• Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSP, Surat Setoran Pajak, Fungsi SSP

• Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 26. Apa yang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak (STP)?dan dalam hal apa STP dapat diterbitkan?

• Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

STP, Tagihan Pajak

• STP diterbitkan dalam hal: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: 1) identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau 2) identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 27. Apa yang menjadi Dasar Pengenaan PBB?

Dasar Pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Keuanagn dengan mendengar pertmbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

PBB, dasar pengenaan PBB

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar; b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; c. Nilai perolehan baru; d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti. 28. Apa yang menjadi Objek Pajak PPh?

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini; b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. laba usaha; d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada

Objek Pajak PPh, Objek pajak, PPh

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. premi asuransi; o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan s. surplus Bank Indonesia. 29. Apa yang menjadi objek PBB?

Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

PBB, Objek PBB, Objek

30. Apabila ada WP yang didalam usaha perdagangannya ada pengembalian barang, potongan tunai/diskon dan rabat, apakah termasuk didalam pengertian peredaran bruto?

Tidak, lihat Lampiran II PER 34/PJ/2010 halaman 8

pengembalian barang, peredaran bruto, potongan tunai

31. Apakah penandatanganan SPT (Tahunan PPh OP dan Badan maupun Masa) dapat dilakukan dengan tandatangan stempel?

Ya, UU KUP (UU 28 thn 2007, pasal 3 ayat (1b), dan Pasal 7 PMK 181/PMK.03/2007. Penandatanganan SPT dapat dilakukan dengan tanda tangan biasa, tanda tangan stempel; atau tanda tangan elektronik atau digital.

penghasilan, tanda tangan, stempel

32. Apakah Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan?

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pembetulan Surat Pemberitahuan

• Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. • Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. • Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. • Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 33. Apakah Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan PBB?

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan: a. Dalam hal WP merasa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai: - Luas Objek PBB; - Nilai jual objek pajak tidak sebagaimana mestinya. b. Perbedaan penafsiran Undang-Undang antara WP dan Pegawai Pajak.

keberatan PBB

34. Apakah Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB?

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak: a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu:

PBB, permohonan pengurangan PBB

Untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi: 1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; 2) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah; 3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; 4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau 5) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; Untuk Wajib Pajak badan meliputi: objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin. b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

sebab lain yang luar biasa. 35. Apakah WP yang sudah menyetorkan PPh Pasal 25 dan sudah mendapat validasi berupa NTPN harus melapor SPT Masa PPh Pasal 25?

Tidak. Apabila SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. (Pasal 4 ayat 1 Per. Dirjen Pajak Nomor 22/PJ./2008)

WP yang menyetorkan PPh, NTPN, validasi

36. Apakah yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak?

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

NPWP, NPWP adalah, Wajib Pajak, Nomor, Nomor Pokok, Pokok, Pajak

37. Apakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak?

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pengusaha Kena Pajak, Kena Pajak, Kena, Pajak

38. Bagaimana tata cara pengajuan permohon Banding?

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP 2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. 3. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

tata cara, tata cara pengajuan permohonan banding, permohonan banding

39. Bagaimana cara melakukan pembayaran atau penyetoran pajak?

Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

cara melakukan pembayaran pajak?

Cara pembayaran pajak ada beberapa cara ,yaitu: 1) Membayar pajak dengan menggunakan SSP melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi Bukti Penerimaan pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak jika melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi yaitu: • SSP lembar ke-1 dan ke-3 yang didalamnya sudah tertera NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank). • SSP baru dianggap sah jika sudah tercantum NTPN dan NTB (Pasal 2 ayat (5) PER 148/PJ/2007). Bukti Penerimaan pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak jika melakukan pembayaran melalui Kantor Pos Persepsi yaitu: • SSP lembar ke-1 dan ke-3 yang yang didalamnya sudah tertera NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTP (Nomor Transaksi Pos) (Pasal 2 ayat (5) PER 148/PJ/2007). 2) Membayar pajak melalui electronic banking

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

• Jika WP membayar melalui electronic banking, maka dokumen yang akan dilaporkan ke KPP sebagai bukti bahwa WP tersebut sudah melakukan pembayaran adalah BPN (Bukti Penerimaan Negara). BPN (Bukti Penerimaan Negara) ini dipersamakan sebagai SSP (Pasal 2 ayat (6) PER-148/PJ./2007 dan angka 5 SE39/PJ/2008). • Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen terbitan Bank Persepsi/Kantor Pos atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP. • BPN dari Internet Banking dapat diperlakukan seperti SSP, dan dapat dijadikan lampiran dalam SPT. 40. Bagaimana cara membetulkan Faktur Pajak yang nomornya tidak berurutan?

Untuk mengakomodasi kasus penomoran faktur pajak yang tidak berurutan telah ditegaskan cara penggantian faktur pajak nya di dalam PER 65/PJ/2010 dan SE-151/PJ/2010.

Cara membetulkan faktur pajak, faktur pajak

41. Bagaimana cara mendaftarkan objek PBB?

Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP atau KP2KP setempat.

Cara mendaftarkan objek PBB, PBB,

42. Bagaimana cara menghitung PBB?

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP(NJOPNJOPTKP) Jika NJKP = 40%, maka besarnya PBB =0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) Jika NJKP = 20%, maka besarnya PBB =0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)

cara menghitung PBB

43. Bagaimana cara pelaporan SPT Masa PPh pasal 25 bagi WP yang PPh pasal 25 nya NIHIL?

PPh Pasal 25 NIHIL, tetap harus melaporkan SPT PPh Masa menggunakan SSP lembar ketiga NIHIL. (Pasal 4 ayat (2) Per. Dirjen Pajak Nomor 22/PJ./2008)

sara pelaporan SPT PPH Pasal 25, nihil

44. Bagaimana ketentuan pengisian Surat Pemberitahuan?

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

ketentuan pengisian Surat pemberitahuan, pengisian surat pemberitahuan

45. Bagaimana penghitungan biaya jabatan bagi pegawai yang bekerja pada 2 atau lebih pemberi kerja?

(lihat Lampiran II PER 34/PJ/2010 halaman 10)

penghitungan biaya jabatan

Contoh : Amin memperoleh penghasilan bruto dari dua pemberi kerja yaitu dari PT. XX sebesar Rp25.000.000,00 setahun dan PT. YY sebesar Rp150.000.000,00 setahun. Biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu: - Dari PT. XX sebesar : 5% x Rp25.000.000,00 = Rp1.250.000,00

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Di bawah jumlah maksimal (Rp6.000.000,00) sehingga diperkenankan seluruhnya = Rp1.250.000,00 - Dari PT. YY sebesar : 5% x Rp150.000.000,00 = Rp7.500.000,00 Di atas jumlah maksimal (Rp6.000.000,00) sehingga biaya Jabatannya sebesar = Rp 6.000.000,00 +/+ Jumlah Biaya Jabatan Amin = Rp 7.250.000,00 46. Bagaimana tata cara pengajuan keberatan?

• Surat keberatan disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan atau ke KP2KP dalam wilayah KPP yang bersangkutan. • Surat keberatan yang tidak disampaikan ke KPP merupakan surat yang tidak disampaikan pada tempatnya dan tidak dipertimbangkan, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. • Tanggal bukti penerimaan Surat Keberatan adalah : 1. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat yang diberikan oleh KPP, dalam hal surat keberatan disampaikan secara langsung; 2. tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat keberatan disampaikan melalui pos; 3. tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat keberatan disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir;atau 4. tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, dalam hal surat keberatan disampaikan dengan e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) atau fasilitas eFiling yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

tata cara, pengajuan keberatan

47. Berapa besar biaya jabatan?

5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. (Pasal 1 (1) PMK 250/PMK.03/2008 atau Pasal 10 ayat (3) PER 31/PJ/2009

Besar biaya jabatan

48. Berapa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak: a. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan d. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP, besarnya PTKP

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

49. Berapa lama jangka waktu daluwarsa penagihan pajak?

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

lama, daluwarsa, kadaluwarsa, penagihan pajak

50. Berapa lama jangka waktu daluwarsa penetapan pajak?

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

alamat, jangka waktu, kadaluwarsa, daluwarsa, penetapan pajak

51. Berapa lama penyelesaian proses keberatan?

DJP harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal bukti penerimaan surat keberatan. Apabila jangka waktu 12 bulan tersebut telah terlampaui tetapi DJP tidak memberikan suatu keputusan, Surat Keputusan Keberatan harus diterbitkan dengan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

penyelesaian proses keberatan

52. Berapa tarif PBB?

Besarnya tariff PBB adalah 0,5%

tarif PBB

53. Berapa tarif PPh Pasal 22?

a. Atas impor: 1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor; 2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

tarif PPh,

b. Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian. c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut: 1. Bahan Bakar Minyak sebesar: a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina; b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU; 2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Pertambahan Nilai; 3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. d. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif: 1. penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai; 2. penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai; 3. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai; 4. penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai. e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. f. Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah: 1. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp. 20.000.000.000,00(dua puluh milyar rupiah); 2. kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 3. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luar bangunan lebih dari 500m2 (lima ratus meter persegi); 4. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); 5. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). 54. Berapa tarif PPh Pasal 23?

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

tarif PPh pasal 23

No.

Pertanyaan

Jawaban 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 3. royalti; dan 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e; b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu: a. Jasa penilai (appraisal); b. Jasa aktuaris; c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d. Jasa perancang (design); e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas; g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; i. Jasa penebangan hutan; j. Jasa pengolahan limbah; k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) l. Jasa perantara dan/atau keagenan; m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; n. Jasa kustodian/pemyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; p. Jasa mixing film; q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; t. Jasa maklon;

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

u. Jasa penyelidikan dan keamanan; v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; w. Jasa pengepakan; x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; y. Jasa pembasmian hama; z. Jasa kebersihan atau cleaning service; aa. Jasa catering atau tata boga. 55. Berapa tarif PPh Pasal 26?

1. 20% (dua puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa: a. dividen; b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e. hadiah dan penghargaan; f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau h. keuntungan karena pembebasan utang.

tarif PPh, Tarif PPh pasal 26, pasal 26

2. 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto berupa: a.penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia b. premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri 3. 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di Negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia 4. 20% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia 5. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara pihak pada persrtujuan, untuk Subjek Pajak Luar Negeri yang memenuhi ketentuan dalam PER62/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. 56. Berapa tarif PPh?

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

tarif PPh, tarif

No.

Pertanyaan

Jawaban sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 15% di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 5000.000.000,00 25% di atas Rp 500.000.000,00 30% b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), dan menjadi 25% (dua puluh lima persen) sejak tahun pajak 2010. Tambahan: Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) Contoh penghitungannya: • Contoh 1: Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pajak Penghasilan yang terutang: (50% x 28%) x Rp. 500.000.000,00 = Rp. 70.000.000,00 • Contoh 2: Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang: 1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: (Rp. 4.800.000.000,00 : Rp. 30.000.000.000,00) x Rp. 3.000.000.000,00 = Rp. 480.000.000,00 2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: Rp. 3.000.000.000,00 - Rp. 480.000.000,00 = Rp. 2.520.000.000,00 Pajak Penghasilan yang terutang: - (50% x 28%) x Rp. 480.000.000,00 = Rp. 67.200.000,00 - 28% x Rp. 2.520.000.000,00 = Rp. 705.600.000,00(+) Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp.

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

772.800.000,00 57. Dalam hal apa saja Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan?

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak hanya dapat mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak terhadap: 1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; 2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; 3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau 4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

gugatan

58. Dalam hal apa saja Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan?

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kecuali SKPKB berdasarkan Pasal 13A UU KUP ( Isi pasal 13A UU KUP ini adalah : Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB); b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

wajib pajak, mengajukan keberatan, keberatan

59. Dalam hal apa saja yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali?

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

permohonan, permohonan peninjauan, peninjauan

60. Dalam Pasal 3 PMK 70/PMK.03/2010 diberikan ketentuan mengenai batasan kegiatan Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai PPN sebesar 0%. Dan didalam Pasal 4 PMK 70/PMK.03/2010 diberikan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai PPN sebesar 0%. P

Hal ini ditegaskan dalam SE-49/PJ/2011 mengenai Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai bahwa ekspor Jasa kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) hanya berlaku untuk 3(tiga) jenis Jasa Kena Pajak, atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain ketiga jenis Jasa Kena Pajak tersebut ke luar Daerah Pabean, maka:

Pajak, PPN, Pasal, Jasa, Kena pajak

a. Apabila penyerahan Jasa Kena Pajaknya dilakukan di dalam Daerah Pabean,tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen)

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang syarat pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. b. Apabila Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean,atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai. 61. Dapatkah diterbitkan nota retur/nota pembatalan atas FP yang sebelumnya tidak memuat keterangan nama dan NPWP pembeli?

Tidak bisa, karena di PMK 65 Pasal 4 disebutkan bahwa: Nota retur paling sedikit harus mencantumkan: 1. nomor urut nota retur; 2. nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan; 3. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli; 4. nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual; 5. jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan; 6. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan; 7. tanggal pembuatan nota retur; dan 8. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur. Penegasan atas hal ini sudah tercantum dalam SE131/PJ/2010 bahwa nota retur atas pengembalian BKP atau nota pembatalan atas pembatalan JKP yang Faktur Pajak atas penyerahannya tidak mencantumkan identitas Pembeli atau Penerima Jasa,tidak dapat dipergunakan sebagai pengurang Pajak Keluaran bagi PKP Penjual atau Pemberi JKP.

Pajak, nota retur, nota pembatalan

62. Dapatkah PPh Pasal 29 diangsur atau ditunda pembayarannya? Dasar hukum?

Dapat, PPh Pasal 29 dapat diangsur atau ditunda pembayarannya paling lama 12 (dua belas) bulan (Pasal 9 ayat (4) UU KUP-UU No. 28 tahun 2007 dan permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan menggunakan formulir tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER-38/PJ/2008). Dan jika permohonan untuk mengangsur atau menunda itu disetujui, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. (Pasal 19 ayat (2) UU KUP-UU No.28 Tahun 2007-, contoh penghitungan dapat dilihat di bagian penjelasannya)

PPh pasal 29 diangsur, diangsur, Dasar hukum

63. Dapatkah seorang WP yang terdaftar di KPP A melaporkan SPT Tahunan nya di KPP yang berbeda dengan KPP tempatnya terdaftar?

Dapat, Petugas TPT dapat menerima SPT Tahunan dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP tsb (sesuai dengan SE-2/PJ/2011 bagian III angka 3).

WP terdaftar, SPT Tahunan, Wajib Pajak

Jawaban

Tags

64. Dapatkah WP menunda atau memperpanjang jangka waktu penyampaian/pelaporan SPT Tahunan nya? Jika dapat, bagaimana persyaratannya?

Dapat, WP dapat mengajukan untuk menunda atau memperpanjang jangka waktu penyampaian/pelaporan SPT Tahunannya (Pasal 3 ayat (4) UU KUP-UU No.28 Tahun 2007-) dengan cara mengajukan pemberitahuan dengan disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. (PER 21/PJ/2009)

WP menunda, menunda, memperpanjan g, jangka waktu pelaporan/peny ampaian SPT Tahunan, SPT Tahunan

65. Dimana alamat Kantor (Kanwil DJP Jabar I)? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Terusan Prof.Dr.Sutami No.2, Bandung 40151 Telp. (022) 2006520, 2004380 Fax. (022) 2009450

66. Dimana alamat kantor Direktur Jenderal Pajak? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung Utama Lantai 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 529.60791 Fax. (021) 520.3184

67. Dimana alamat kantor Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung B lantai 11 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Telp. (021) 5736194 Fax. (021) 5736176

68. Dimana alamat kantor Direktur Intelijen dan Penyidikan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 5262877 (021) 5251609 ext.51355

69. Dimana alamat kantor Direktur Keberatan dan Banding? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung B Lantai 10 Jl. Jend.Gatot Subroto No. 40-42 Telp. (021) 5262874 Fax. (021)

70. Dimana alamat kantor Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung ”SPC” lantai 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Telp. (021) 79181256

71. Dimana alamat kantor Direktur Pemeriksaan dan Penagihan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung “B” Lantai 13 Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 522.5135 Fax. (021) 573.6093

72. Dimana alamat kantor Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 5250208 (021) 5251609 ext.51658 Fax. (021) 5736093

73. Dimana alamat kantor Direktur Peraturan Perpajakan I? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung “B” Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 5225132 Fax. (021) 5732062

74. Dimana alamat kantor Direktur Peraturan Perpajakan II? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung “B” Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 5732064 Fax. (021) 5732064

No.

Pertanyaan

No.

Pertanyaan

Jawaban

75. Dimana alamat kantor Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 5225136 Fax. (021) 5262918

76. Dimana alamat kantor Direktur Teknologi Informasi Perpajakan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 5225129 Fax. (021) 5207204

77. Dimana alamat kantor Direktur Transformasi Proses Bisnis? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung ”SPC” lantai 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Telp. (021) 79194832

78. Dimana alamat kantor Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung ”SPC” lantai 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Telp. (021) 79181259

79. Dimana alamat kantor Kanwil DJP Riau & Kepulauan Riau? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 28201 Fax. (0761) 28202

80. Dimana alamat kantor Penasehat Dirjen Pajak? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Telp. (021) 5277233

81. Dimana alamat kantor Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung “B” Lantai 3 Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 525.0332 / 5262891 Fax. (021) 573.4794

82. Dimana alamat kantor Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Setditjen Pajak ? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung “A” Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 527.5068

83. Dimana alamat kantor Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung “A” Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 527.5067

84. Dimana alamat kantor Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, Setditjen Pajak ? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung “A” Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 527.5069

85. Dimana alamat kantor Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, Sesditjen Pajak? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung “A” Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42 Telp. (021) 527.5066

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

86. Dimana alamat Kanwil DJP Bali? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Kapten Tantular GKN II Denpasar 80235 Telp. (0361) 263893 Fax. (0361) 263895

87. Dimana alamat Kanwil DJP Banten, Serang? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Sudirman No.34 Serang 42118 Telp. (0254) 221075, 200603, Fax. (0254) 200744

88. Dimana alamat Kanwil DJP Bengkulu Lampung? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Wolter Monginsidi No.223 Bandarlampung 35401 Telp. (0721) 260535, 262573 Fax. (0721) 260536

89. Dimana alamat Kanwil DJP DI Yogyakarta? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Tentara Rakyat Mataram No.31 Yogyakarta Telp. (0274) 4333951 Fax. (0274) 4333954

90. Dimana alamat Kanwil DJP Jabar I ? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung 40261 Telp. (022) 4232195/ 4232148 Fax. (022) 4235042

91. Dimana alamat Kanwil DJP Jabar II ? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. A. Yani No.5 Bekasi 17113 Telp. (021) 88963315 Fax. (021) 88958778/ 8822563

92. Dimana alamat Kanwil DJP Jakarta Barat? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42 Telp. (021) 5734791/ 5736091 Fax. (021) 5736195

93. Dimana alamat Kanwil DJP Jakarta Khusus? dan berapa nomor telepon kantornya?

Graha Sucofindo Lt. 10-11 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta 12780 Telp. (021) 79188293, 79188294 Fax. (021) 79188290

94. Dimana alamat Kanwil DJP Jakarta Pusat? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42 Telp. (021) 52904840 Fax. (021) 55736066

95. Dimana alamat Kanwil DJP Jakarta Selatan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42 Telp. (021) 5732112/ 5250783 Fax. (021) 5256042

96. Dimana alamat Kanwil DJP Jakarta Timur? dan berapa nomor telepon kantornya?

Menara Selatan Gd. Menara Jamsostek Lt.3-4 Jakarta 12190 Telp. (021) 2525918 Fax. (021) 2526075

97. Dimana alamat Kanwil DJP Jakarta Utara? dan berapa nomor telepon kantornya?

Menara Jamsostek Tower B Lt.5-6 Jakarta 12190 Telp. (021) 2526791, 2526792, 2526947 Fax. (021) 2526793

98. Dimana alamat Kanwil DJP Jateng I Semarang? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Imam Bonjol No.1D Tromol Pos 523 Telp. (024) 3544065 Fax. (024) 3540416

99. Dimana alamat Kanwil DJP Jateng II, Surakarta? dan berapa nomor telepon kantornya?

Telp. (0271) 725350

100. Dimana alamat Kanwil DJP Jatim I , Surabaya? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Dinoyo No. 109 s.d. 111 KP 804 Surabaya 60265 Telp. (031) 8481125 Fax. (031) 8481125

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

101. Dimana alamat Kanwil DJP Jatim II , Sidoarjo? dan berapa nomor telepon kantornya?

Wisma SIER Lt. 5 dan 6 Jl. Rungkut Industri Raya Surabaya 60293 Telp. (031) 8478794, 8479749, 8419759 Fax. (031) 8478797

102. Dimana alamat Kanwil DJP Jatim III , Malang? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jaksa Agung Suprapto 91 Malang 65112 Telp. (0341) 367981/ 403464 Fax. (0341) 320070

103. Dimana alamat Kanwil DJP Kalbar, Pontianak? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. A. Yani No.3 Pontianak 78124 Telp. (0561) 712692 Fax (0561) 711144

104. Dimana alamat Kanwil DJP Kalselteng, Banjarmasin? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Ahmad Yani Km 6,7 Banjarmasin 701111 Telp. (0511) 3258989, 3354536 Fax. (0511) 3272768, 3354632

105. Dimana alamat Kanwil DJP Kaltim, Balikpapan? dan berapa nomor telepon kantornya?

JL. Jend. A. Yani No. 68-69 Balikpapan 76113 Telp. (0542) 424720 Fax. (0542) 421900

106. Dimana alamat Kanwil DJP NAD, Aceh? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Residen Danubroto No. 40 Lam Lagang Banda Aceh Telp. (0651) 4538833/ 4536977 Fax. (0651) 4538340

107. Dimana alamat Kanwil DJP Nusa Tenggara, Mataram ? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl Sriwijaya No. 182-B Mataram 83126 Telp. (0370) 64786 Fax. (0370) 647863

108. Dimana alamat Kanwil DJP Papua & Maluku, Jayapura? dan berapa nomor telepon kantornya?

GKN, Jl. Jend. A. Yani No.8 Lt.2 Jayapura 99111 Telp. (0967) 534435 Fax (0967) 535814

109. Dimana alamat Kanwil DJP Sulselbartra, Makassar? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Urip Sumohardjo GKN Makassar 90232 Telp. (0411) 456131 Fax. (0411) 456976

110. Dimana alamat Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, dan Maluku Utara, Menado? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. 17 Agustus No.17 Manado 95119 Telp. (0451) 462707/ 460325 Fax. (0451) 460682

111. Dimana alamat Kanwil DJP Sumbagut I, Medan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Diponegoro No. 30 A Medan 20152 Telp. (061) 4538833/ 4536977 Fax. (061) 4538340

112. Dimana alamat Kanwil DJP Sumbagut II , Pematang Siantar? dan berapa nomor telepon kantornya?

Telp. (0622) 4538833 Fax. (0622) 430800

113. Dimana alamat Kanwil DJP Sumbar & Jambi? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Mayjen Joesoef Singedekane No.46 KP 117 Jambi 36122 Telp. (0741) 7050168/ 63219 Fax. (0741) 22534/ 63346

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

114. Dimana alamat Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Kapten Rivai No. 4 (RD=0711352828) Palembang 30129 Telp. (0711) 312395 Fax. (0711) 313119

115. Dimana alamat Kanwil DJP WP Besar , Jakarta? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Medan Merdeka Timur 16 Gedung Humpuss Jakarta Pusat Telp. (021) 3518513 Fax. (021) 3520680

116. Dimana alamat Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan? dan berapa nomor telepon kantornya?

-

117. Dimana alamat Penasehat Dirjen Pajak ? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Telp. (021) 5277235 Telp. (021) 5277233

118. Dimana Wajib Pajak dapat membayar PBB?

Wp yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

dimana, tempat, membayar PBB, PBB

119. Dokumen apa saja yang perlu disertakan untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21?

1. Yang wajib dilaporkan pada masa pajak Juli 2009 (jika WP sudah terdaftar sebelum Juli 2009) dan masa pajak pertama penyampaian SPT Masa PPh psl 21 (Untuk WP yang terdaftar setelah Juli): a. SPT Induk 1721 (ada 2 halaman) b. 1721-II (Jika ada pegawai yg keluar atau masuk atau ada yg baru memiliki NPWP) c. 1721-T (Daftar Pegawai Tetap/ Penerima Pensiun Berkala) d. Daftar bukti potong PPh tidak final dan/atau final (jika ada)

dokumen, pelaporan SPT, Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

2. Yang wajib dilaporkan setiap bulan,kecuali desember (SPT masa PPh Psl 21 Januari-November): a. SPT Induk 1721 (ada 2 halaman) b. 1721-II (Jika ada pegawai yg keluar atau masuk atau ada yg baru memiliki NPWP) c. Daftar bukti potong PPh tidak final dan/atau final (jika ada) 3. Yang wajib dilaporkan pada bulan Desember: a. SPT Induk 1721 (ada 2 halaman) b. 1721-II (Jika ada pegawai yg keluar atau masuk atau ada yg baru memiliki NPWP) c. 1721-I (sebagai rekap dari penghasilan bruto dan PPh psl 21 yang diterima oleh pegawai tetap dan penerima pension berkala) d. Daftar bukti potong PPh tidak final dan/atau final (jika ada) e. Daftar biaya untuk wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (misalnya untuk WP cabang)

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Penting! Semua Bukti potong PPh Pasal 21 (baik bukti potong PPh Pasal 21 yang tidak final, final atau 1721-A1 dan 1721-A2) tidak perlu dilaporkan bersama SPT Masa PPh pasal 21, karena pada PER 32/PJ/2009 semua bukti potong tersebut hanya cukup dibuat 2 lembar, lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk pemotong pajak. Begitu juga dengan induk SPT Masa PPh 21 bagian bawah yang tidak mensyaratkan lampiran bukti potong, hanya diminta Daftar Bukti Pemotongan. 120. Jika Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka bagaimana cara pengisian SPT Tahunan 1770-I halaman 2 Bagian B nya?

Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri dan kolom (4) diisi dengan kata “lihat lampiran” sedangkan pada kolom (3) dan (5) diisi dengan jumlah sesuai penghitungan dalam lampiran tersebut. (Lampiran II Per 34/PJ/2010 halaman 8 Petunjuk Pengisian 1770

Cara membetulkan faktur pajak, Norma penghitungan Penghasilan Neto

121. Kapan batas waktu pembayaran pajak?

• Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Ketentuan batas waktu pembayaran pajak diatur lebih lanjut dalam PMK-184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-80/PMK.03/2010.

batas waktu, batas waktu pembayaran pajak

• Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. 122. Kapan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan?

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

batas waktu penyampaian, surat pemberitahuan

123. Kapan harus menggunakan PTKP Harian/ Bulanan/Tahunan?

1. PTKP Harian PTKP sehari dipergunakan untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp. 1.320.000,00 dan kurang dari Rp 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%. Istilah yang dipakai dalam PER 31/PJ./2009 dan PMK 252/PMK.03/2008 adalah PTKP sehari atau PTKP sebenarnya.

PTKP,

PTKP sehari adalah : Jumlah hari bekerja x (PTKP satu tahun/360)

No.

Pertanyaan

Jawaban Ket: PTKP satu tahun disesuaikan dgn status tanggungan WP. Jika TK/0 maka Rp 15.840.000. Untuk contoh perhitungan dapat dilihat pada Lampiran PER 31/PJ./2009 bagian III.1.2. Penting! Untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas jika penghasilannya dalam sehari tidak lebih dari Rp 150.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Batasan Rp 150.000 ini bukan disebut PTKP harian tetapi disebut dengan “bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21” atau jika melihat istilah yang dipakai oleh UU 36 tahun 2008 dalam pasal 21 ayat 4, jumlah Rp 150.000 itu disebut: “bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan”. 2. PTKP Bulanan Istilah yang dipakai dalam PER 31/PJ./2009 adalah PTKP per bulan atau PTKP yang dihitung secara bulanan. Didalam PER 57/PJ/2009 digunakan istilah PTKP per bulan. Sedangkan didalam PMK 252/PMK.03/2008 digunakan istilah PTKP sebulan. Dan pengertian PTKP perbulan adalah PTKP dibagi 12 (pasal 11 ayat 2 PER 31/PJ/2009). PTKP per bulan: 1. Rp 1.320.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi 2. Rp 110.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 3. Rp 110.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Penggunaan PTKP per bulan ini adalah untuk bukan pegawai. Dalam PER 57/PJ/2009 pasal 10 ayat 2 huruf c, disebutkan : “bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.” 3. PTKP Tahunan Istilah PTKP per tahun hanya muncul didalam PER 31/PJ/2009. Sedangkan didalam PMK 252/PMK.03/2008 dan PER 57/PJ/2009 biasanya hanya menyebut PTKP saja untuk perlakuan PTKP per tahun ini. PTKP per tahun ini adalah PTKP yang besarnya: 1. Rp 15.840.000 ntuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 2. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 3. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Penggunaan PTKP per tahun ini adalah untuk pemotongan PPh pasal 21 selain yang menggunakan PTKP sehari dan PTKP per bulan. 124. Kapan saat jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan PPh Badan?

Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak (akhir April tahun berikutnya untuk WP yang tahun pajaknya mengikuti tahun kalender). (Pasal 3 ayat (3) huruf c UU KUP- UU No.28 Tahun 2007

jatuh tempo pelaporan SPT PPh Badan

125. Kapan saat jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan PPh OP?

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak (akhir Maret tahun berikutnya untuk WP yang tahun pajaknya mengikuti tahun kalender). (Pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP -UU No.28 Tahun 2007

jatuh tempo pelaporan SPT

126. Kapan saat jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 29 yang tertera di SPT Tahunan PPh Badan?

Sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Badan (Pasal 9 UU KUP –UU No. 28 Tahun 2007

jatuh tempo pembayaran SPT PPh Badan, PPh Badan

127. Kapan saat jatuh tempo pembayaran PPh pasal 29 yang tertera di SPT Tahunan PPh OP?

Sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh OP (Pasal 9 UU KUP –UU No. 28 Tahun 2007

jatuh tempo, Penerimaan Pembayaran, pasal 29

128. Kapan saat terutang PPh Pasal 23?

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UndangUndang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan": a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 UndangUndang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UndangUndang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Kapan saat terutang PPh, terutang PPh pasal 23

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. 129. Kapan saat yang menentukan pajak terhutang?

Saat yang menentukan pajak terhutang adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

pajak terhutang

130. Kapan sebenarnya saat penyerahan BKP berwujud?

Di dalam SE-50/PJ/2011 memberikan penegasan pengertian saat penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud,yaitu: A. BKP Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa Barang Bergerak Penyerahannya terjadi saat: a) Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli b) Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang, untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang c) Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan, atau d) harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. B. BKP Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa Barang Tidak Bergerak Penyerahan terjadi pada saat : penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

Pengusaha Kena Pajak, Kena Pajak, Pengusaha

CONTOH 1 SAAT PENYERAHAN BARANG BERGERAK PT Aman menyerahkan Barang Kena Pajak secara langsung kepada Tuan Igna pada tanggal 15 Mei 2011. Atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak tersebut PT Aman menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 15 Mei 2011. CONTOH 2 SAAT PENYERAHAN BARANG BERGERAK PT Cantik di Jakarta menjual Barang Kena Pajak kepada PT Sentosa di Semarang dengan syarat pengiriman (term of delivery) franco gudang pembeli (fob destination). Barang dikeluarkan dari gudang PT Cantik dan dikirim ke gudang PT Sentosa pada tanggal 12 Agustus 2011 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi. Barang diterima oleh PT Sentosa pada tanggal 13 Agustus 2011. PT Cantik menerbitkan

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

faktur penjualan (invoice) pada tanggal 16 Agustus 2011. Atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut, PT Cantik wajib menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 13 Agustus 2011 atau paling lama tanggal 16 Agustus 2011. CONTOH 3 SAAT PENYERAHAN BARANG TIDAK BERGERAK Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2011. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2011. Faktur Pajak harus diterbitkan pada tanggal 1 September 2011. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. CONTOH 4 SAAT PENYERAHAN BARANG TIDAK BERGERAK Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata pada tanggal 1 Agustus 2011. Perjanjian jual beli ditandatangani tanggal 1 September 2011. Faktur Pajak harus diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2011. 131. Kapan sebenarnya saat penyerahan JKP?

Saat Penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai penegasan dalam SE-50/PJ/2011, yaitu : Penyerahan terjadi saat: 1. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; 2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak diketahui; atau 3. saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak. Khusus dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, sehubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak yang diselesaikan dalam suatu masa tertentu, misalnya penyerahan jasa pemborong bangunan, maka saat pembuatan faktur pajak nya pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Pajak, penyerahan, penyerahan JKP, JKP, Kapan

132. Pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan menyampaikan Surat Pemberitahuan diberikan kepada siapa?

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan tidak dilakukan terhadap: a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai

sanksi administrasi, denda keterlambatan

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia; d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 133. Penghasilan apa yang dikecualikan dari Objek Pajak PPh?

a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; b. warisan; c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

penghasilan, objek pajak, PPh, kecuali

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; j. dihapus; k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 134. Penghasilan apa yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan PPh final?

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan

Objek Pajak, Objek Pajak PPh, penghasilan

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 135. Peraturan mengenai PIBT dan pengeluaran barang impor untuk dipakai?

Peraturan Menteri Keuangan 144/PMK.04/2007

Peraturan PIBT, Peraturan Barang impor, peraturan, PIBT, Barang Impor

136. Peraturan terbaru mengenai efiling?

Peraturan mengenai e-filing diatur dalam Per-47 Tahun 2008 dan Se-82 tahun 2009 disana diatur bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dan/atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) tidak diwajibkan menyampaikan induk SPT dan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam bentuk kertas (hardcopy), sepanjang SSP tersebut telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan NTPN tersebut telah dicantumkan dalam SPT dimaksud. Jadi ketentuan dalam per-44 tahun 2010 bahwa Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan secara e-filing , induk SPT Masa PPN 1111 tidak disampaikan secara manual dalam bentuk formulir kertas (hard copy) telah sesuai dengan peraturan mengenai e-filing.

Peraturan, Peraturan efiling, e-filing

137. PKP wajib menggunakan e-spt dalam hal : 1) Melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/BKP Tidak Berwujud; 2) menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan

Perbedaan dari pelaporan menggunakan hard copy atau e-spt yaitu: 1. Hard copy atau data elektronik (e-spt) a. bagi PKP yang melaporkan tidak lebih dari 25 dokumen pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak b. bagi pemungut PPN 2. Data elektronik (e-spt) bagi PKP yang melaporkan lebih dari 25 dokumen pada salah satu Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak dalam hal ini jumlah dokumen lebih dari 25 adalah jumlah masing –masing

dokumen, jumlah

138. Salah satu saat FP harus dibuat adalah pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Apa saja contoh kasus untuk saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan?

Contohnya adalah pemborong bangunan,biasanya ini digunakan untuk proyek jangka panjang.

FP, Penerimaan Pembayaran

139. Sanksi apa yang dikenakan bagi Wajib Pajak Badan yang

Denda Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh OP (Pasal 7 ayat (1) UU KUP -UU No.28 Tahun 2007

sanksi terlambat

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sesuai batas waktu pelaporan/ batas waktu perpanjangan pelaporan? 140. Sanksi apa yang dikenakan bagi Wajib Pajak OP yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh OP sesuai batas waktu pelaporan/ batas waktu perpanjangan pelaporan?

Denda Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh OP (Pasal 7 ayat (1) UU KUP -UU No.28 Tahun 2007

sanksi terlambat, terlampabat menyampaikan SPT Tahunan, Sanksi

141. Secara umum apa yang dimaksud PPh Pasal 22?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: 1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; 3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

PPh, Pasal 22

142. Secara umum apa yang dimaksud PPh Pasal 23?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 23

143. Secara umum apa yang dimaksud PPh Pasal 26?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan / dipotong atas penghasilan yang besumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

PPh pasal 26

144. Siapa Nama Direktur Jenderal Pajak?

A. Fuad Rahmany

145. Siapa Nama Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan?

Amri Zaman

146. Siapa Nama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian?

Hartoyo

147. Siapa Nama Direktur Intelijen dan Penyidikan?

Agus Hudiyono

148. Siapa Nama Direktur Keberatan dan Banding?

Catur Rini Widosari Pj. Direktur Keberatan dan Banding

149. Siapa Nama Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur?

Bambang Trimuljanto

150. Siapa Nama Direktur Pemeriksaan dan Penagihan ?

Dadang Suwarna

151. Siapa Nama Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat?

Dedi Rudaedi

No.

Pertanyaan

Jawaban

152. Siapa Nama Direktur Peraturan Perpajakan I?

Awan Nurmawan Nuh

153. Siapa Nama Direktur Peraturan Perpajakan II?

Achmad Sjarifuddin Alsah Direktur Peraturan Perpajakan II

154. Siapa Nama Direktur Teknologi Informasi Perpajakan?

Yoyok Satiotomo Pj. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan

155. Siapa Nama Direktur Transformasi Proses Bisnis?

Wahyu Karya Tumakaka Pj. Direktur Transformasi Proses Bisnis

156. Siapa Nama Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi?

Harry Gumelar

157. Siapa Nama Kepala Kantor (Kanwil DJP Jabar I)?

Reny Ravaldini

158. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Bali, Denpasar?

Zulfikar Thahar

159. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Banten, Serang?

Muhammad Haniv

160. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung?

Rizal Admeidi

161. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP DI Yogyakarta?

Dicky Hertanto

162. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jabar I?

Adjat Djatnika

163. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jabar II?

Angin Prayitno Aji

164. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat?

Ichwan Fachrudin

165. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus?

Riza Noor Karim

166. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat?

Djonifar Abdul Fatah

167. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan?

Pandu Bastari

168. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur?

Hario Damar

169. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara?

Otto Endy Panjaitan

170. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jateng I Semarang?

Sakli Anggoro

171. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jateng II, Surakarta?

A. Bambang Is Sutopo

172. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jatim I , Surabaya?

Suharno

173. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jatim II , Sidoarjo?

Erwin Silitonga

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

174. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Jatim III , Malang?

Ken Dwijugiesteadi

175. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Kalbar, Pontianak?

Winarto Suhendro

176. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Banjarmasin?

Eddy Marlan

177. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Kaltim, Balikpapan?

Mohammad Isnaeni

178. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP NAD, Aceh?

Mukhtar

179. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Mataram ?

Pontas Pane

180. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Papua & Maluku, Jayapura?

Singal Sihombing Pj. Kanwil DJP Papua & Maluku, Jayapura

181. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Riau & Kepulauan Riau ?

Nirwan Tjipto

182. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Makassar?

Eling Budi Prayitno

183. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, dan Maluku Utara, Menado?

Bambang Basuki

184. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Sumbagut I, Medan ?

Estu Budiarto

185. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Sumbagut II , Pematang Siantar?

Harta Indra Tarigan

186. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Sumbar & Jambi?

Peni Harijanto Kanwil DJP Sumbar & Jambi

187. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung ?

Kismantoro Petrus

188. Siapa Nama Kepala Kanwil DJP WP Besar , Jakarta?

Sigit Priadi Pramudito

189. Siapa Nama Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ?

Muhamad Ismiransyah M. Zain

190. Siapa Nama Kepala Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan?

Euis Fatimah

191. Siapa Nama Penasehat Dirjen Pajak ?

Moch. Soebakir

192. Siapa Nama Penasehat Dirjen Pajak?

Nono Hanafi

193. Siapa Nama Penasehat Dirjen Pajak?

Djazoeli Sadhani

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

194. Siapa Nama Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak?

Herry Sumardjito

195. Siapa Nama Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Setditjen Pajak?

Arfan

196. Siapa Nama Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, Setditjen Pajak ?

Mekar Satria Utama

197. Siapa Nama Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, Sesditjen Pajak ?

Poltak John Liberty Hutagaol

198. Siapa pemotong PPh Pasal 23?

Pemotong PPh Pasal 23 : • badan pemerintah; • subjek pajak badan dalam negeri; • penyelenggara kegiatan; • bentuk usaha tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya • Wajib Pajak orang pribadi tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong PPh, PPh Pasal 23, Pasal 23

199. Siapa pemotong PPh Pasal 26?

Pemotong PPh Pasal 26: • badan pemerintah; • subjek pajak dalam negeri; • penyelenggara kegiatan; • bentuk usaha tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Pemotong PPh pasal 26, pasal 26

200. Siapa pemungut PPh Pasal 22?

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; c. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas; g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

pemungut PPh

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. h. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 201. Siapa yang berhak mendapatkan biaya jabatan?

Pegawai tetap (pasal 21 UU PPh), walaupun ia tidak dipotong PPh oleh pemberi kerjanya, tetapi jika WP OP tersebut termasuk dalam criteria Pegawai Tetap sesuai PER 31/PJ/2009, maka ia tetap berhak mengurangkan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto dan nantinya akan tercantum dalam SPT Tahunan PPh OP nya (ia harus menggunakan formulir 1770 untuk mengakomodasinya)

siapa yang berhak, Besar biaya jabatan, siapa

202. Siapa yang menjadi Subjek Pajak PPh?

Subjek Pajak meliputi: a. 1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. badan; dan c. bentuk usaha tetap.

subjek pajak. subjek pajak PPh, PPh, subjek Pph, Subjek

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah: a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri adalah: a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 203. Siapa yang menjadi subyek pajak PBB?

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek Pajak, PBB,

204. Siapa yang tidak termasuk Subjek Pajak PPh?

a. kantor perwakilan negara asing; b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orangorang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Subjek, PPh, tidak termasuk seubjek PPh, Subjek Pajak

205. Siapakah yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak?

Pengusaha yang apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600 juta (pasal 4 PMK-68/PMK.03/2010). Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600 juta.

Pengusaha, Pengusaha Kena pajak, Kena Pajak, Wajib

206. Siapakah yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak?

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif (sesuai ketentuan pasal 2 ayat 3 UU nomor 36 tahun 2008) dan objektif (menerima atau memperoleh penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008)

Siapa yang wajib, Wajib NPWP, wajib pajak, pajak

207. SPT Masa PPN 1111 DM terdiri dari berapa lembar?

1. Formulir 1111 DM, yaitu Induk SPT Masa PPN 2. Formulir 1111 A DM, yaitu Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan Faktur Pajak berikut ini: 1. Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual,yang diterbitkan;dan/atau 2. Nota Retur/Nota Pembatalan yang diterima 3. Formulir 1111 R DM, yaitu Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan

Pajak PPN, SPT, berapa lembar

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Pajak Masukan yang merupakan Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan daftar Nota Retur dan Nota Pembatalan yang diterbitkan 208. SPT Masa PPN 1111 terdiri dari apa saja?

1. Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111 2. Lampiran SPT Masa PPN 1111 yaitu : Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, JKP, Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak, Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor dan Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, Formulir 1111 B2 Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri, Formulir 1111 B3 Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas

PPN, SPT, SPT Masa

209. SPT Tahunan 1770SS digunakan untuk pelaporan bagi WP yang memenuhi kriteria seperti apa?

(Pasal 3 PER 34/PJ/2010) Digunakan oleh WP OP yang : (syarat ini bersifat kumulatif) 1. Mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi; 2. Jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000 setahun; dan 3. Memiliki formulir bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2

SPT Tahunan 1770SS

210. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik apakah harus mencantumkan NPWP dari yang memakai listrik tersebut, baru bisa dipersamakan dengan Faktur Pajak? dan apakah tiket yang dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri juga harus mencantumk

Berdasarkan PER-67/PJ/2010 yaitu perubahan atas PER-10/PJ./2010 mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yaitu:

Pajak, Faktur pajak, Faktur, Tanda pembayaran, tiket

211. Ukuran kertas yang harus digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan adalah? Dengan berat kertas berapa?

Ukuran kertasnya adalah F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram (Lampiran II halaman 3 PER 34/PJ/2010)

Dokumen tiket,tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill,yang dibuat /dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dan Bukti Tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik memenuhi persyaratan formal sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak jika paling sedikit memuat: a. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan; b. Jumlah satuan barang apabila ada; c. Dasar Pengenaan Pajak; dan d. Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. Jadi tidak harus mencantumkan NPWP dari pembeli BKP atau penerima JKP,kecuali agar bisa menjadi Pajak Masukan bagi penerima dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak harus mencantumkan keterangan tambahan berupa Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. ukuran kertas, berat kertas, kertas

No.

Pertanyaan

212. WP yang seperti apa yang berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto?

Jawaban (Pasal 14 ayat (2) UU 36 tahun 2008) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Tags Hak, Norma Perhitungan Penghasilan Neto, Penghasilan neto