FAQ DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG NEGARA
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
1.
Apa dasar hukum dipercepatnya pelunasan Obligasi Lama?
Pada tanggal 28 November 1978, ditebritkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 466a/KMK.011/1978 tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesi 1950, 6% Obligasi berhadiah 1959,3.5% Obligasi Konsolidasi 1959 dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964.
KMK 466a/KMK.011 /1978, obligasi 1950, obligasi 1959, obligasi 1964
2.
Apa dasar hukum penerbitan Obligasi Negara Ritel?
1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 2.Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana beserta perubahannya.
UU 24 Tahun 2002, PMK 126/PMK.07/2 010, obligasi ritel
3.
Apa dasar hukum penerbitan Surat Utang Negara?
Surat Utang Negara (SUN) dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 memberi kepastian bahwa: •Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu; •Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUNyang jatuh tempo; •Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPRdan dikonsultasikan •terlebih dahulu dengan Bank Indonesia; •Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang; •Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau
UU 24 Tahun 2002, SUN, Surat Utang Negara, KMK 66/KMK.01/20 03, PMK 126/PMK.07/2 010, Lelang Surat Utang Negara, Pembelian Kembali Surat Utang Negara, PMK 217/PMK.08/2 008, PMK 170/PMK.08/2 009, PBI,
Selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, berbagai peraturan pelaksanaan pun telah diterbitkan untuk mendukung pengelolaan SUN,antara lain: •Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.Ol/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen untuk melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana. •Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
•Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2009. •Peraturan-peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang meliputi Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai agen lelang, registrasi, kliring, setelmen SUNdan central register. 4.
Apa manfaat dan keuntungan berinvestasi pada ORI?
•Aman dan terjamin karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh Undang-undang. •Memberikan keuntungan yang menarik karena kupon yang lebih tinggi dari suku bungan bank (dipasar perdana) dan adanya potensi capital gain dipasar sekunder. •Prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan. •Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder sesuai dengan harga pasar. •Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam Pembangunan Nasional. •Pembayaran kupon dan pokok dilakukan tepat waktu dan secara online ke dalam rekening tabungan investor.
capital gain
5.
Apa manfaat penerbitan Surat Utang Negara?
Sebagai Instrumen Fiskal : Penerbitan SUN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal; Sebagai Instrumen Investasi : Menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolio guna memperkecil risiko investasi. Selain itu, investor SUN memiliki potential capital gain dalam transaksi perdangan di pasar sekunder SUN tersebut. Potential capital gain ialah potensi keuntungan akibat lebih besarnya harga jual obligasi dibandingkan harga belinya; Sebagai Instrumen Pasar Keuangan : Surat Utang Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (benchmark) bagi penentuan nilai insturmen keuangan lainnya.
SUN, instrumen fiskal, instrumen investasi, instrumen pasar keuangan
6.
Apa risiko berinvestasi pada
Pada prinsipnya investasi pada ORI adalah investasi yang ebbas tyerhadap risiko gagal bayar yaitu
ORI
No.
Pertanyaan
Jawaban
ORI?
kegagalan Pemerintah untuk membayar kupon dan pokok kepada Investor.
Tags
Namun pada transaksi di Pasar Sekunder dimungkinkan adanya risiko pasar berupa capital loss akibat harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga beli, dimana risiko tersebut dapat dihindari dengan tidak menjual obligasi negara yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo. 7.
Apa saja jenis dan bentuk Surat Utang Negara?
Secara umum jenis SUN dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN),yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa negara SPNlebih dikenal dengan sebutan T-Bills atau Treasury Bills. 2. Obligasi Negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Obligasi Negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau enam bulan sekali). Sementara ON tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.
Bills, Obligasi, Fixed Rate Bonds
Berdasarkan tingkat kuponnya IB dapat dibedakan menjadi (1) Obligasi Berbunga Tetap, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap periodenya (atau Fixed rate Bonds) dan (2) Obligasi Berbunga Mengambang, yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang (atau Variable Rate Bonds) yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat SPN 3 bulan. Obligasi Negara juga dapat dibedakan berdasarkan denomasi mata uangnya (Rupiah ataupun Valuta Asing). Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk warkat (scropless). Surat Utang Negara yang saat ini beredar, diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat. Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan. 8.
Apa saja utang yang dikelola oleh Pemerintah Pusat Indonesia?
Utang yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan cq Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang adalah: a.Surat Berharga Negara: -Surat Utang Negara terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara (ORI, penjualan Obligasi
utang,
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
Negara secar~ lelang di pasar perdana, penerbitan SUN dalam Valas di Pasar Perdana Internasional (Global Bonds); -Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara terdiri dari Sukuk Negara Ritel, Sukuk Dana Haji Indonesia, penjualan SBSNsecara lelang di pasar perdana, SBSNdalam valas di pasar internasional (belum dilakukanp; b.Pinjaman Luar Negeri -Pinjaman Program, Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan Policy Matrix pada program tertentu misalnya pada bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, Iingkungan hidup dan infrastruktur -Pinjaman Kegiatan (Pinjaman proyek) Untuk pembiayaan kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) seperti proyek infrastruktur diberbagai sektor dan proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengadaan alutsista/alutpolri dan lainlain; c.Pinjaman Dalam Negeri -Berasal dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah -Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum, dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan a.3% Obligasi Republik Indonesia 1950 b.6% Obligasi Berhadiah 1959 c.3.5% Obligasi Konsolidasi 1959 d.6% Obligasi Pembangunan 1964
Obligasi Lama
10. Apa sajakah persyaratan jika ingin berinvestasi pada ORI?
•Individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). •Investasi minimum Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kelipatan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). •Mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum dan rekening surat berharga di salah satu subregistry.
ORI
11. Apa tujuan penerbitan ORI?
Tujuan penerbitan ORI adalah untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor.
ORI
12. Apa tujuan penerbitan Surat Utang Negara?
Tujuan dari penerbitan SUN ialah untuk: (1) membiayai defisit APBN, (2) menutup kekurangan kas jangka pendek, dan (3) mengelola portofolio utang
SUN, Surat Utang Negara,
9.
Apa saja yang termasuk ke dalam kategori Obligasi Lama?
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan SUN setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, Pemerintah berkewajiban membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo. Dana untuk pembayaran bunga dan pokok SUN disediakan di dalam APBN. 13. Apa tujuan pengadaan utang?
a. Menutup defisit APBN; b. Menutup kekurangan kas jangka pendek (cash mismatch); c. Membiayai investasi sektor public; d. Mengelola portofolio utang pemerintah; e. Membiayai pengeluaran pembiayaan;
pengadaan utang
14. Apa yang dimaksud dengan debt sustainability?
Debt sustainability diartikan sebagai kemampuan Pemerintah untuk membayar kewajiban kewajiban utangnya secara tepat waktu dan berkesinambungan tanpa mengorbankan belanja pada pos-pos lainnya
debt sustainability
15. Apa yang dimaksud dengan Kredit Ekspor?
Pinjaman Kredit Ekspor (KE) pada dasarnya merupakan pinjaman yang bersifat komersial digunakan untuk pengadaan barang modal yang belum bisa dipasok dari dalam negeri. Pada umumnya pinjaman yang berasal dari Kredit Eksport dimanfaatkan untuk pembiayaan pengadaan barang untuk TNI dan POLRI, yang sumber pembiayaannya tidak bisa diperoleh dari pinjaman multilateral dan bilateral. Selain itu beberapa BUMN juga memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini misalnya PT PLN.
kredit ekspor
16. Apa yang dimaksud dengan tied loan?
Secara umum, tied loan adalah fasilitas pinjaman yang disediakan lender tertentu yang mempersyaratkan penggunaannya untuk membiayai barangjjasa yang ditentukan oleh lender (biasanya berasal dari negara lender).
tied loan
Fasilitas tersebut hanya digunakan jika diperlukan untuk memenuhi adanya kebutuhan riil yang diusulkan oleh KementerianjLembaga. Dengan demikian keputusan untuk diambil atau tidaknya suatu pinjaman yang bersifat tied dilakukan sejak saat keputusan apakah kegiatan yang diusulkan terse but tersedia pemberi pinjamannya. Dalam beberapa kasus pinjaman yang bersifat tied memiliki terms and conditions yang lebih lunak. Dengan demikian, apabila hendak mengurangi
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
pinjaman yang bersifat tied dapat muncul konsekuensi antara •Iain (1) kegiatan yang diusulkanjdikehendaki untuk diadakan tidak dapat dilaksanakan dengan dibiayai pinjaman, karena tidak ada pemberi pinjamannya, sehingga perlu dicari sumber alternatif, atau (2) pinjaman yang dilakukan harus bersifat komersial dengan terms and conditions yang lebih mahal, atau (3) dalam hal pinjaman tersebut merupakan fasilitas kredit, maka tidak bisa dimanfaatkan. 17. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir beban utang?
beba utang Departemen Keuangan c.q. DJPU: a. Senantiasa berusaha meningkatkan usaha negosiasi terms and conditions pinjaman untuk menekanjmengurangi biaya-biaya terkait penarikan pinjaman komersial. b.Memperhatikan kondisi pasar keuangan untuk menentukan waktu penerbitan SBN yang optimal sehingga dapat menurunkan yield penerbitan SBN dan melakukan pemilihan instrument SBNyang akan diterbitkan. c.Melakukan pengelolaan portofolio utang yang optimal sehingga menurunkan tingkat risiko dan biaya utang. d.Menyusun berbagai skenario analysis guna mengakomodasi perkiraan fluktuasi dan pergerakan nilai tukar dan yieldjtingkat bunga dalam perhitungan pembayaran bunga utang. e.Meningkat koordinasi dengan pihak terkait dalam penerapan readiness criteria dan penyusunan proyeksi penarikan pinjaman proyek. f.Mendorong DepartemenjLembaga untuk mengoptimalkan penggunaan pinjaman secara efektif yang didukung pemanfaatan pemberi pinjaman sesuai dengan expertise dan spesialisasinya. Dengan fokus kegiatan yangsesuai dengan spesialisasinya, pemberi pinjaman menurunkan kebutuhan untuk tambahan biaya pendampingan dan supervise kegiatan yang pada akhirnya akan ditransmisikan ke biaya pinjaman. Selain itu pemberi pinjaman juga dapat dipastikan telah memiliki pengalaman untuk mengerjakan sebuah kegiatan tertentu sehingga kemampuan menganalisa pada saat perencanaan lebih terjamin kualitasnya dan kemungkinan gagal dalam pelaksanaan relative kedl. Dua hal ini akanmengurangi beban biaya baik bagi pemberi pinjaman (overhead cost) maupun bagi Pemerintah (cost of capital). g.Dalam rangka penyiapan infrastruktur untuk mendukung transparansi harga dan mekanisme price recovery, menyiapkan theoretical yield curve serta
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
penyediaan kuotasi -harga bagi peserta lelang SBSN sebagai referensi bagi investor, sehingga diharapkan ekspektasi yield dari investor akan semakin rasional. h.Melakukan pengurangan utang melalui pembelian kembali sebelum jatuh tempo (buyback) dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan yang ada. i.Melakukan restrukturisasi utang melalui skema debt switching dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan yang ada. 18. Apa yang terjadi semenjak pengumuman pelunasan obligasi tersbeut?
Sejak diumumkannya rencana pelunasan obligasi dimaksud dalam KMK 466a/1978, sejumlah besar masyarakat pemegang obligasi, telah mengajukan permintaan pelunasan, memperoleh pembayaran dan menyerahkan asli obligasi dimaksud kepada pemerintah melalui kantor-kantor Kas Negara yang ditunjuk berdasarkan PENG-10/1979. Selanjutnya terhadap asli obligasi-obligasi tersebut telah dilakukan pemusnahan tahap pertama di PN kertas Padalarang pada tanggal 19-23 November 1985, dan tahap berikutnya pada tanggal 27-30 November 1985.
pelunasan obligasi, KMK 466a/KMK.011 /1978,
19. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan utang luar negeri, apakah pemerintah Indonesia dapat meminta moratorium utang?
Terdapat kesepahaman antara pemberi pinjaman dan Pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi melalui penyusunan klausul pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman. Dalam hal terjadi indikasi korupsi dan apabila terbukti adanya penyelewengan/korupsi dalam pelaksanaan pinjaman, maka dana pinjaman yang telah ditarik tersebut akan dianggap in-eligible. Dalam hal ini pihak lender akan menolak untuk melakukan pencairan dana pinjaman dimaksud atau dana yang telah ditarik tersebut harus dikembalikan kepada lender.
penyimpangan utang
Dengan demikian, kasus korupsi danjatau penyelewengan dana pinjaman tidak dapat dijadikan trigger untuk melakukan moratorium utang. Bahkan sebaliknya, adanya kasus korupsi dalam pelaksanaan pinjaman dapat mengakibatkan: •pengembalian utang yang terlanjur ditarik meskipun belum jatuh tempo; •pembatalan komitmen utang yang belum ditarik; •Tidak tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah: (1) meningkatkan awareness pelaksana proyek dengan pinjaman luar negeri akan tanggungjawab sebagai pengelola (2) melakukan pengawasan secara ketat dengan mekanisme check and balance terhadap
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri untuk menghindari terjadinya penyelewenganj korupsi. 20. Apakah 'ada rencana ke depan bagi pemerintah untuk mengurangi jumlah utang yang ada?
Rencana itu selalu ada, tetapi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pembiayaan APBN. Utang masih diperlukan karena pendapatan negara masih belum dapat memenuhi belanja negara dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kondisi anggaran surplus, utang dapat dilakukan secara terbatas misalnya untuk pengelolaan portofolio, sedangkan dalam kondisi resesi utang diperlukan sebagai salah satu sumber pembiayaan berbagai macam program stimulus perekonomian untuk mendorong perekonomian agar segera pulih.
utang
21. Apakah dampak penghapusan utang Pemerintah?
Penghapusan utang Pemerintah yang dilakukan secara sepihak dapat memicu timbulnya gagal bayar pada utang-utang Pemerintah yang lain dan lazim disebut sebagai cross default. Hal ini dapat mendorong melonjaknya premi risiko obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara yang pada akhirnya akan membengkakkan beban utang Pemerintah dan meningkatkan risiko fiskal bahkan kondisi lebih buruknya dapat berakibat pada tidak lakunya obligasi negara yang diterbitkan pemerintah di pasar keuangan.
penghapusan hutang,
22. Apakah hutang-hutang lama dapat dihapuskan?
Dapat sepanjang ada perjanjian antara pemberi utang dengan yang mengutang dalam hal ini Pemerintah. Pemerintah dapat mengajukan kepada lender untuk penghapusan utang tertentu. Kondisi yang tidak diperbolehkan adalah penghapusan utang secara sepihak yang dapat memicu kondisi cross default.
penghapusan hutang, cross default,
Cross default adalah sebuah kondisi dimana Pemerintah gagaI memenuhi kewajiban utangnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan menyebabkan utang-utang lainnya turut dianggap sebagai gagal bayar. Apabila hal ini terjadi berpotensi untuk meningkatkan beban pembayaran kewajiban utang Pemerintah dan menutup akses pembiayaan Pemerintah. 23. Apakah justifikasi legal yang dimiliki pemerintah dalam mengadakan pinjaman atau menerbitkan Surat Berharga Negara?
UU tentang APBN, UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, PP 54 Tahun
pinjaman surat berharga
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah, PP10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Untuk lebih jelasnya peraturan dan ketentuan yang lebih detail dapat merujuk link www.dmo,or.id bagian Peraturan dan Ketentuan. 24. Apakah Moratorium utang itu?
•Moratorium adalah Penundaan Pembayaran Utang/Pinjaman Luar Negeri. Moratorium tidak berarti menghapuskan kewajiban atas utang yang telah disepakati •Forum yang memfasilitasi moratorium Pinjaman Luar Negeri Bilateral yang ada saat ini adalah Forum Paris Club. •Syarat suatu negara untuk bisa mendapat moratorium utang dari negara-negara anggota Paris Club harus terlebih dahulu mendapat rekomendasijmengikuti program IMF. •Moratorium dapat dianggap sebagai event of Default (GagaI Bayar) yang dapat memicu Cross Default untuk semua Pinjaman.
moratorium utang
25. Apakah Obligasi Negara Ritel itu?
Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agem Penjual, dengan volume minimum yang telah ditentukan.
obligasi ritel
26. Apakah pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah sudah lebih Prudent apabila dibandingkan dengan krisis keuangan sebelum 1998?
Rasio utang terhadap PDB telah terjadi penurunan yang cukup besar dari sekitar 57 persen pada akhir tahun 1998 menjadi 26 persen pada akhir tahun 2010. Rasio tersebut mengindikasikan bahwa jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah setiap tahun telah dilakukan secara hati-hati, terencana, dan tepat sasaran sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional telah mendorong peningkatan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar dibanding peningkatan utang itu sendiri. Indonesia adalah termasuk negara yang berhasil mengurangi rasio utang terhadap PDBsecara signifikan.
CRC, prudent
Hal lain yang juga bisa sebagai indikator bahwa pengelolaan fiskal dan utang Indonesia yang semakin baik adalah ditunjukkan melalui perbaikan credit rating Indonesia. Selain membaiknya rating, CRC (Country Risk Classification) dari DECD juga mengalami perbaikan. Peningkatan credit rating dan perbaikan CRC menunjukkan risiko Indonesia telah menurun,
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
sehingga biaya utang menjadi lebih rendah. 27. Apakah Surat Utang Negara itu?
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
SUN, Surat Utang Negara
28. Apakah terdapat pembatasan bagi Pemerintah untuk berutang?
Pemerintah memiliki pembatasan dalam melakukan penarikan dan penerbitan utang setiap tahunnya. Hal tersebut tercantum di dalam UU Keuangan Negara Penjelasan Pasal 12 ayat 3 dimana defisit dibatasi maksimal sebesar 3% setiap tahunnya dan batas utang maksimum yang diperkenankan adalah 60%. Selain UU Keuangan Negara, batasan Pemerintah untuk berutang setiap tahunnya juga terdapat dalam UU APBN yang menyebutkan secara jelas jumlah nominal utang yang dapat ditarik atau diterbitkan oleh Pemerintah.
utang
29. Apakah tujuan dibentuknya Dealer Utama?
Sistem Dealer Utama atau Primary Dealer System ini dibentuk dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan aktivitas atau likuiditas perdagangan Surat Utang Negara baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. Di pasar perdana, Dealer Utama dapat membantu Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, yaitu tiap-tiap Dealer Utama wajib menyampaikan penawaran pembelian dan diharapkan dapat memenangkan lelang secara berkala sekurangkurangnya 2% dari target indikatif lelang atau dari total nominal SUN yang dimenangkan apabila dalam pelaksanaan lelang ternyata total yang dimenangkan lebih kedl daripada target indikatif. Di pasar sekunder, Dealer Utama diharapkan dapat menjadi periggerak pasar atau market makers dengan mewajibkan mereka memberikan kuotasi harga baik harga jual maupun beli (two-way price quotation) secara berkala setiap hari kerja. Tiap-tiap Dealer Utama juga diwajibkan secara berkala melaksanakan transaksi perdagangan SUN sekurang-kurangnya 2% dari transaksi perdagangan baik jual maupun beli.
PMK 108/PMK.08/ 2007
Ketentuan mengenai Sistem Dealer Utama secara rind, termasuk kriteria penunjukan sebagai Dealer Utama, Kewajiban, Hak dan Evaluasi Dealer Utama dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/ 2007 beserta PMK perubahannya.
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
30. Apakah utang tersebut tidak memberatkan?
Utang dalam jumlah tertentu tidak akan memberatkan sepanjang dikelola dengan baik. Pengelolaan utang terse but dapat dilakukan antara lain dengan dengan perumusan struktur portofolio utang yang optimal, pengurangan utang melalui pembelian kembali sebelum jatuh tempo (buyback), restrukturisasi utang melalui skema debt switching dan lain-lain. Pemanfaatan utang dalam pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan berdampak positif dengan meningkatnya penerimaan APBN dari pajak dan pendapatan lain-lain.
utang
31. Apakah yang dimaksud Dealer Utama?
Dealer Utama atau Primary Dealers adalah lembaga keuangan (bank umum dan perusahaan efek) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah dengan imbalan/ hak (rights) tertentu.
dealer utama, primary dealers
32. Bagaimana dampak fluktuasi nilai tukar terhadap rasio utang?
Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang cenderung menguat mempunyai dampak positif antara lain dengan berkurangnya beban pembayaran utang pemerintah dan juga menurunkan rasio utang pemerintah khususnya utang dalam mata asing.
rasio utang
Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang cenderung melemah dapat menyebabkan beban pembayaran utang pemerintah meningkat dan juga meningkatkan rasio utang pemerintah khususnya utang dalam mata uang asing. Untuk mengatasi fluktuasi ini pemerintah secara gradual menurunkan porsi utang dalam mata uang asing dan memprioritaskan utang yang bersumber dari dalam negeri. 33. Bagaimana dampak krisis keuangan terhadap utang Pemerintah?
utang Krisis keuangan pada periode tahun 2007-2008 pemerintah meruntuhkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan di berbagai negara tidak terkecuali di negara maju. Negara berkembang atau lazim disebut sebagai emerging markets terkena imbas yang cukup besar dilihat dari premi risiko terhadap obligasi yang diterbitkan negara-negara tersebut. Meningkatnya premi risiko ini selanjutnya berdampak pada yield obligasi Pemerintah yang diminta investor menjadi lebih tinggi yang pada akhirnya akan berdampak pada pembayaran beban bunga utang yang dibayar
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
Pemerintah. 34. Bagaimana ilustrasi perhitungan Perhitungan hasil investasi pada ORI dapat hasil investasi pada ORI? diilustrasikan sebagai berikut.
ORI
Investor A membeli ORI di Pasar Perdana sebesar Rp10.000.000,- dengan kupon 7,95% dan tidak dijual sampai jatuh tempo, maka hasil yang diperoleh adalah : Kupon = 7/95 % x Rp10.000.000 x 1/12 = Rp66.250,- setiap bulan s.d jatuh tempo. Pokok pada saat jatuh tempo Rp10.000.000,-. Investor B membeli ORI di Pasar Perdana sebesar Rp10.000.000,- dengan kupon 7,95% dan dijual di Pasar Sekunqer dengan harga 105%, maka hasil yang diperoleh adalah : Kupon = 7,95 % x Rp10.000.000 x 1/12 = Rp66.250- setiap bulan s.d saat dijual. Capital Gain = Rp10.000.000 x (105-100)% = Rp500.000,Pokok yang diterima saat dijual Rp10.500.000 yang berasal dari Pokok ORI sebesar Rp10.000.000 + Capital Gain. Investor C membeli ORI di Pasar Perdana sebesar Rp10.000.000,- dengan kupon 7,95% dan dijual di Pasar Sekunder dengan harga 95%, maka hasil yang diperoleh adalah : Kupon = 7/95 % x RplO.000.000 x 1/12 = Rp66.250/- setiap bulan s.d saat dijual Capital Loss = Rp10.000.000,- x (95%-100%) = - Rp500.000,Pokok yang diterima saat dijual Rp9.500.000 yang berasal dari Pokok ORI sebesar Rp10.000.000 -Capital Loss. (perhitungan di atas belum memperhitungkan pembayaran pajak atas kupon dan capital gain serta biaya transaksi di Pasar Sekunder). 35. Bagaimana kebijakan terhadap permintaan pelunasan Obligasi Lama yang diajukan setelah batas akhir pelunasan (setelah tahun 1983)?
Kebijakan pemerintah terhadap permintaan pelunasan Obligasi Lama setelah tahun 1983 adalah bahwa tuntutan atas klaim pembayaran Pinjaman Nasional 1946, Obligasi 1950, Obligasi Berhadiah 1959, Obligasi Konsolidasi 1959, dan Obligasi 1964, tetap tidak dapat dipenuhi mengingat sudah kadaluarsa berdasarkan pertauran didalam KMK 466a/1978.
KMK 466a/KMK.011 /1978, pelunasan obligasi,
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
36. Bagaimana ketentuan pelunasan tersebut Obligasi Lama?
Terkait dengan pelunasan tersebut, KMK 466a/1978 mengatur ketentuan dan syarat, antara lain sebagai berikut: a.Melunasi secara sekaligus Obligasi Lama (Pasal 2); b.Khusus untuk Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964 dilunasi sebesar Nominal dikalikan 816 (delapan ratus enam belas) (Pasal 3); c.Ketentuan pembayaran bunga menurut Pasal 5 adalah: •Untuk 3% Obligasi RI 1950, bunga dibayar untuk kupon nomor 24 s.d.nomor 28 (kupon tahun 1974 s.d. 1978); •Untuk 6% Obligasi Berhadiah 1959, bunga dibayar untuk kupon nomor 15 s.d. nomor 19; •Untuk 3,5% Obligasi Konsolidasi 1959, bunga dibayar untuk kupon nomor 15 s.d. nomor 19; •Untuk Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964, bunga dibayar untuk kupon ke-1 ditambah hasil dari perhitungan [(12x6)/100] x Nominal. d.Surat-surat obligasi yang telah lewat 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya pelunasan sekaligus namun tidak diuangkan, menjadi kadaluarsa (Pasal 6). Sehingga, batas akhir untuk dapat diuangkannya Obligasi Lama adalah tahun 1983.
KMK 466a/KMK.011 /1978, obligasi lama, obligasi 1950, obligasi 1959,
37. Bagaimana komitmen dan prosedur pemerintah dalam pembayaran kembali utang luar negeri?
Pemerintah selalu menjaga komitmen untuk membayar utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan lender dan untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemerintah dimata stakeholders. Adapun proses pembayaran kembali dilakukan melalui tahapan seperti registrasi pinjaman, entry data term and condition, termasuk amortization schedule, proses verifikasi tagihan, check and balance yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran serta proses rekonsiliasi pembayaran dengan Bank Indonesia.
amortization, utang luar negeri
38. Bagaimana mekanisme pembayaran kupon dan pokok ORI tersebut?
Pemerintah melalui Bank Indonesia mentransfer dana tunai sebesar jumlah pembayaran kupon dan/atau pokok ORI ke subregistry.
ORI
Selanjutnya sub-registry mentransfer dana tunai ke rekening tabungan Investor pada tanggal jatuh tempo pembayaran kupon dan/atau pokok ORI. Pihak yang tercatat sebagai pemegang ORI pada subregistry 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran kupon dan atau pokok ORI berhak atas
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
kupon dan/atau pokok ORI. 39. Bagaimana penatausahaan Surat Utang Negara dilakukan?
Sampai saat ini SUN diterbitkan tanpa warkat (scripless securities). Pencatatan kepemilikan dilakukan secara elektronik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
penatausahaan SUN
Dalam melaksanakan tugas-tuigasnya sebagai central registry tersebut, BI telah membuat sistem setelmen surat berharga yang disingkat dengan BI-SSSS yaitu Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System. Sistem ini merupakan sistem yang emnatausahakan pencatatan dan penyelesaian transaksi SUN secara menyeluruh. Bank Indonesia sebagai central registry bertanggung jawab untuk menyimpan catatan kepemilikan SUN, pembayaran kupon dan pokok yang jatuh tempo, serta menatausahakan perpindahan hak kepemilikan obligasi. Untuk mempermudah penatausahaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menunjuk 15 (lima belas) sub registry yaitu: Bank Central Asia – Subregistry, Bank Danamon – Custodial Services, Bank Internasional Indonesia – Agent Sub Registry, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Rakyat Indonesia, Bank Permata, Citibank NA – Client Account, Deutsche Bank AG, HSBC – Securities Services, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Standart Chartered – Custodial Service, Bank Panin – custodian, Bank Mega - Custodial Services. Sistem pencatatan kepemilikan dengan pembagian menjadi central registry dan sub-registry ini dikenal dengan istilah two-tier system. 40. Bagaimana pengawasan Pemerintah terhadap utang swasta? Bagaimana sikap pemerintah kalau terjadi default?
Pihak swasta sebagai korporat yang terpisah dari pemerintah, pada pinsipnya diberikan kebebasan dalam melakukan pinjaman langsung luar negeri. Namun demikian sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, untuk menjaga pengelolaan cadangan dan lalulintas devisa Indonesia, maka untuk setiap pinjaman yang dilakukan, pihak swasta diberikan kewajibanuntuk
utang swasta
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
melaporkan pinjamannya tersebut kepada Bank Indonesia. Dalam beberapa kasus, untuk terutama untuk BUMN, dalam rangka kehati-hatian, untuk setiap pinjaman luar negeri yang dilakukan perlu mendapat persetujuan oleh Pemerintah c.q. Tim Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial luar Negeri (yang diketuai Menko Perekonomian) dalam rangka mengamankan neraca pembayaran internasional Indonesia dan agar beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri tetap dalam batas kemampuan ekonomi Indonesia. Dalam hal terjadi default, seluruh kewajiban yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab swasta dan pemerintah dilarang melakukan penjaminan atas pinjaman swasta dimaksud. Penerapan PBI sebagaimana disebut diatas, dilakukan dalam rangka kehati-hatian dan untuk menjaga agar dapar dilakukan monitoring dan menjadi mekanjisme early warning atas exposure perekonomian Indonesia terhadap kewajiban pada pihak asingjluar negeri. 41. Bagaimana prosedur berinvestasi pada ORI?
Investasi di Pasar Perdana •Membuka rekening tabungan di salah satu bank umum dan rekening surat berharga di salah satu subregistry. •Mengisi formulir pemesanan dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). •Menyetor dana tunai ke rekening khusus Agen Penjual dan menyampaikan bukti setor dana kepada Agen Penjual sesuai dengan jumlah pemesanan. •Memperoleh hasil penjatahan Pemerintah dari Agen Penjual sesuai ketentuan yang berlaku. •Menerima bukti kepemilikan surat berharga dari Agen penjual. •Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya dimenangkan. --Investasi di Pasar Sekunder •Pembelian ORI yang dilakukan dengan mekanisme bursa harus melalui Perusahaan Efek. •Pembelian ORI yang dilakukan dengan mekanisme nonbursa (over-the-counter) dapat melalui Perusahaan Efek atau Bank Umum.
ORI
42. Bagaimana prosedur dan mekanisme lelang SBN?
Lelang penerbitan SUN dilakukan menggunakan sistem lelang di Bank Indonesia. Yang dapat mengikuti lelang SUN adalah Dealer Utama sebagai peserta
lelang SBN
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
lelang, BI dan LPS. Dealer Utama yang telah ditunjuk saat ini berjumlah 18 dealer utama yang terdiri dari 14 bank dan 4 perusahaan sekuritas. Namun demikian, investor lainnya diperbolehkan membeli SUN. Lelang penerbitan SUN dilakukan secara teratur, sesuai kalender penerbitan yang telah diumumkan setiap awal tahun. Lelang berlangsung selama 2 jam, yaitu sejak pukul 10.00 sampai dengan 12.00WIB, dimana dealer utama menyampaikan rincian pemesanan mereka. Skema Pengadaan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Proyek: (skema, refer DJPU).Dalam perencanaan proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri, Bappenas menyusun beberapa dokumen yaitu: 1)Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah. 2)Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (ORPLN-JM) adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan. 3)Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (ORPPLN) adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan. 4)Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam ORPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Skema Penerbitan dan Pembavaran SBN: (skema, refer DJPU). 43. Bagaimana proses pembiayaan proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri?
Proyek yang direncanakan dibiayai pinjaman luar negeri pada umumnya bersifat multiyears yang memerlukan persiapan relatif lama sejak perencanaan yang dilakukan oleh KementrianjLembaga, pengusulannya ke Bappenas, pencarian lenderjpemberi pinjaman, negosiasi pinjaman hingga penandatanganan pinjaman. proyek yang diusulkan untuk dibiayai dengan pinjaman luar negeri dipilih oleh Pemerintah secara selektif dalam rangka lebih menjamin kualitas/kelayakan proyek sesuai dengan prioritas pemerintah. Dari sisi lender akan melakukan kajian kelayakan
pinjaman luar negeri,
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
pembiayaan atas proyek-proyek yang diusulkan sesuai dengan kebijakan persyaratan pemberian pinjaman. 44. Bagaimana tindak lanjut atas terbitnya KMK 466a/1978 tersebut?
KMK 466a/1978 tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Pengumuman Menkeu Nomor: PENG-10/MK.011/1979 tanggal 5 Maret 1979 (“PENG10/1979”), yang mengumumkan pelunasan sekaligus obligasi-obligasi tersebut pada KMK 466a/1978 ditempat-tempat yang ditunjuk, dan pemberitahuannya diberbagai media massa.
KMK 466a/KMK.011 /1978,
45. Bagaimana utang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi?
Utang sebagai komponen pembiayaan Pemerintah digunakan untuk membiayai program Pemerintah diantaranya untuk pembangunan infrastruktur yang tidak menguntungkan, sehingga pihak swasta enggan untuk masuk tetapi infrastruktur ini menghasilkan dampak ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya berakibat pada peningkatan penerimaan APBN. Dari sini dapat terlihat bahwa utang memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
utang,
46. Bagaimana peran rating dalam pengelolaan utang negara?
Pengukuran rating suatu negara didasarkan pada probabilitas suatu negara mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban utangnya. Semakin tinggi probabilitas kegagalan suatu negara dalam memenuhi pembayaran kewajiban utangnya akan berdampak pada rendahnya rating suatu negara. Semakin rendah rating suatu negara maka semakin besar premi risiko yang diminta oleh investor terhadap obligasi yang diterbitkan oleh negara tersebut, selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan yield dan menambah beban Pemerintah dalam menerbitkan utang.
pengelolaan utang negara
47. Berapa jumlah utang Indonesia sampai dengan Juli 2011?
Total utang pemerintah pusat adalah US $ 203,77 miliar atau Rp1.733,64 triliun. (data per Juli 2011). Untuk lebih jelasnya data lebih detail dapat merujuk link www.dmo.or.id bagian Statistik
utang indonesia 2011
48. Berapa jumlah utang yang dianggap memenuhi persyaratan sehat secara fiskal?
Secara umum batasan utang yang dianggap aman diukur berdasarkan rasionya terhadap PDB suatu negara. Batasan utang dianggap aman adalah apabila rasionya terhadap PDB sekitar 60%. Untuk saat ini Pemerintah Indonesia melalui kebijakan fiskal yang prudent telah berhasil menurunkan rasio utang menjadi di bawah 30%, sebaliknya di negara-negara maju rata-rata rasio utang telah melebihi 60% yang berpotensi membahayakan posisi fiskal dan menurunkan kepercayaan investor terhadap
utang sehat
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
perekonomian suatu negara. 49. Berapa total Nominal Obligasi 1950 yang diterbitkan?
Berdasarkan UU 13/1950, Pemeirntah melalui Mekeu menerbitkan Obligasi 1950 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
UU 13/1950, obligasi 1950
50. Berapakah nilai yang dibayarkan untuk pemegang Obligasi 1950 tersebut?
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Keppres nomer 116 Tahun 1967, nilai yang dibayarkan untuk Obligasi 1950 adalah Rp. 1.000 uang lama (sebelum berlakunya Keppres) dinilai sama dengan Rp. 100 uang baru (setelah berlakunya Keppres)
Keppres 32 Tahun 1967, Keppres 116 Tahun 1967, obligasi 1950,
51. Biaya apa saja yang terdapat dalam pinjaman selain bunga?
Dalam perjanjian pinjaman terdapat beberapa biaya selain bunga antara lain commitment fee dan front end fee. Beban biaya atas komitmen yang belum digunakan biasanya timbul dalam bentuk commitment fee. Commitment fee dimaksud pada dasarnya merupakan biaya atas komitmen Lender untuk penyediaan dana selama periode tertentu (selama masa penarikan pinjaman/availability period) sehingga bagi Lender dana tersebut menjadi tidak produktif. Oleh karena itu, commitment fee dihitung secara persentase terhadap jumlah dana pinjaman yang belum ditarik/digunakan (undisbursed). Namun demikian, tidak seluruh Lender mengenakan commitment fee atas pinjaman yang diberikan. Besar kecilnya jumlah beban biaya commitment fee dipengaruhi oleh kecepatan penarikan pinjaman yang biasanya selalu dikaitkan dengan kemajuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, semakin cepat kegiatan diselesaikan semakin cepat penarikan dana pinjaman dan semakin kecil risiko bertambahnyabiaya commitment fee yang harus dibayar.
bunga pinjaman
Berbeda dengan commitment fee yang dikenakan atas besaran dana yang belum digunakan, pengenaan front end fee dilakukan hanya satu kali di awal setelah penandatanganan perjanjian pinjaman dilakukan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah berupaya melakukan pembahasan dengan lender baik multilateral maupun bilateral dalam upaya pengurangan atau penurunan biaya-biaya terse but. 52. Dalam mengahadapi adanya penarikan mendadak dari investor asing, apa yang akan pemerintah lakukan?
Pemerintah akan melakukan Bond Stabilization Framework (BSF) yaitu langkah-Iangkah (strategi) yang dipersiapkan dalam mengantisipasi dampak negatif large and sudden capital reversals. BSF terdiri dari
penarikan mendadak
No.
Pertanyaan
Jawaban program jangka pendek dan program jangka menengah. Program jangka pendek adalah menyiapkan mekanisme pembelian SBN yang melibatkan beberapa alternatif sumber pembiayaan pembelian SBN. Pertama, pembelian SBN oleh DJPUdari dana yang telah dianggarkan di APBN. Pada dasarnya, pembelian SBN oleh DJPU telah dapat dilaksanak~n sewaktu waktu baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tidak normal dengan metode lelang maupun melalui transaksi langsung (direct transaction). Kedua, pembelian SBN oleh BUMN terkait. Berkaitan dengan skema ini, pada tanggal 30 Desember 2010, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan dengan Menteri Negara BUMN tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Pasar Surat Berharga Negara (SBN). Dengan Nota Kesepahaman tersebut, stabilisasi pasar SBN dapat dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan maupun BUMN di bidang keuangan. Ketiga, pembelian SBN menggunakan dana dari kas Pemerintah (government cash balance). Sumber,dana berasal dari: 1. surplus tahun anggaran berjalan (idle cash) yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 2. Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. Dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Strategi ini pada dasarnya dilaksanakan sebagai antisipasi apabila pembelian SBN melalui strategi tersebut di atas relatif belum dapat meredam volatilitas di pasar SBN, dan cenderung membutuhkan dukungan dana yang relatif lebih besar. Mekanisme penggunaan dana SAL akan dibahas lebih lanjut bersama dengan DPR berkaitan dengan dimuatnya klausul dalam UU APBN/P, yang memungkinkan Pemerintah menggunakan dana SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN apabila terjadi gejolak di pasar. Untuk program jangka menengah, saat ini tengah dikaji pembelian SBN dengan menggunakan Bond Stabilization Fund. Kajian meliputi mekanisme pembentukan BSF, pengelolaannya, maupun penggunaannya. Dengan tersedianya B5F, yaitu suatu dana yang dikelola secara terpisah dari Kas Umum
Tags
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
Negara yang digunakan untuk stabilisasi pasar SBN, akan meningkatkan keyakinan kepada investor terhadap komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar SBN. 53. Dalam penerbitan surat utang dengan adanya bunga yang tinggi,apakah itu berarti memberikan keuntungan bagi para investor asing?
Penetapan tingkat bungajkupon SBN secara umum didasarkan pada tingkat bunga pasarjyield yang berlaku pada saat SBNjenis fixed rote tersebut pertama kali diterbitkan (new series).
surat utang
Tingkat bunga pasar/yield lebih banyak dipengaruhi oleh: i.ekspektasi tingkat inflasi, ii.Permintaan dan penawaran (termasuk dampak capital inflow), iii.bentuk yield curve (ekspektasi tingkat bunga), dan iv.Faktor eksternal (global news and events). Tingkat bunga pasar/yield selalu berubah setiap waktu mengikuti dinamika terkini, sementara tingkat bunga/kupon SBN untuk serifixed rote tidak akan berubah sampai jatuh tempo. Dengan demikian dapat dipahami bahwa SBNyang saat ini beredar memiliki tingkat bungajkupon yang bervariasi, mengingat diterbitkan pertama kali pada waktu yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan tingkat bunga pasar/yield saat itu. Pada dasarnya kepemilikan investor atas SBN tentu diikuti dengan manfaatj keuntungan yang diperoleh melalui investasi tersebut yang meliputi pendapatan bunga SBN dan potensi capital gain. Khusus untuk investor asing, selain keuntungan dalam bentuk pendapatan bunga SBN dan potensi capital gain juga terdapat potensi keuntungan dari penguatan nilai tukar Rupiah.
54. Dalam penerbitan surat utang lebih banyak memiliki bunga yang tinggi dan jangka waktu yang pendek, sedangkan untuk pinjaman lebih banyak dengan bunga rendah dan jangka waktu yang panjang. Mengapa lebih mengarahkan
Pemerintah memiliki berbagai instrumen utang yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhannya. Oari berbagai instrumen yang tersedia, memiliki karakteristik masing-masing, dimana tidak seluruhnya merupakan substitusi yang sempurna. Mengingat berbagai kebutuhan untuk utang dan adanya karakteristk yang berbeda-beda terse but maka pemerintah perlu melakukan utang dengan kombinasi instrumen sesuai peruntukan dan ketersediaannya. Pada dasarnya penerbitan utang baik dalam bentuk
penerbitan surat utang, bunga tinggi, jangka pendek
No.
Pertanyaan
Jawaban
kepada penerbitan surat utang bukan
Surat Berharga Negara maupun pinjaman mengacu pada strategi pengelolaan utang yang telah ditetapkan. Dalam strategi dimaksud, telah mempertimbangkan struktur portofolio yang paling optimal yang mencakup aspek jenis utang, tenor utang, dan mata uang. Pinjaman umumnya memiliki jangka waktu yang panjang namun dilakukan dalam mata uang asing dan dengan pembayaran secara cicilan (amortized) setelah grace period tertentu. Dalam beberapa hal, dari sisi terms and conditions, Pinjaman dapat berupa pinjaman concessional dengan biaya murah maupun pinjaman komersial dengan biaya yang tinggi. Masingmasing instrumen tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan baik dilihat dari sisi harga (biaya utang), penggunaan, maupun ketersediaannya. Pinjaman yang tersedia, pada umumnya digunakan untuk pembiayaan proyekjkegiatan. Pinjaman, pada umumnya tidak dapat digunakan untuk pembiayaan defisit (tunai) APBN namun earmarked pada satu kegiatan. SBN pada sampai dengan saat ini dilakukan untuk membiayai defisit tunai APBN. Penerbitan diutamakan dalam mata uang rupiah dan dengan pembayaran pokok secara keseluruhan pada saat jatuh tempo (bullet payment). Pinjaman yang memiliki tingkat bunga lebih rendah dari SBN umumnya berupa pinjaman lunak dari negara-negara donor, maupun lembaga supranasional seperti World Bank, lOB, AOB, dan JBIC. Seiring dengan meningkatnya kelas Indonesia menjadi middle income countries dan semakin terbukanya akses pembiayaan melalui pasar keuangan non pinjaman, dan Indonesia sudah tidak eligible atau sudah semakin terbatas untuk mengakses pinjaman lunak. Selain itu, masingmasing negara donor/lembaga supranasional memiliki batas maksimum pinjaman yang dapat diberikan kepada masing-masing negara debitor (country limit). Mengingat kebutuhan pembiayaan APBN yang relatif besar baik untuk pembiayaan kegiatan/proyek maupun untuk menutup defisit tunai APBN, maka kebutuhan pembiayaan tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai alternatif instrumen yang tersedia. Kecenderungan meningkatkan kebutuhan
Tags
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
pembiayaan tunai APBN telah membawa konsekuensi pada pemerintah lebih banyak menerbitkan surat berharga, mengingat pinjaman lunak jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pinjaman tunai untuk menutup defisit APBN. Selain itu, sound practice di banyak negara di dunia, bahwa semakin maju perekonomian suatu negara, pembiayaan fiskal dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara. Di samping lebih kompetitif dan lebih transparan, penerbitan surat berharga negara juga dibutuhkan untuk perkembangan pasar keuangan di suatu negara. 55. Dalam siklus pengadaan pinjaman luar negeri, pengadaan pinjaman didasarkan adanya kebutuhan Kementerian Lembaga. Apakah tidak ada kriteria2 tertentu, misalnya adanya sisa anggaran Kementerian/Lembaga apakah tidak bisa digunakan untuk mengurangi utang?
mengurangi Dalam mekanisme APBN yang ada, dapat dijelaskan utang bahwa salah satu sumber pembiayaan defisit adalah pembiayaan non-utang yang di dalamnya terdiri antara lain saldo anggaran lebih (SAL). Terjadinya SAL salah satu penyebabnya adalah belanja Kementerian/Lembaga yang tidak terealisasi. SAL yang timbul dari belanja Kementerian/Lembaga yang tidak terealisasi tersebut untuk setiap penggunaannya tidak bisa serta merta digunakan untuk mengurangi utang di luar skedul pembayaran yang disepakati, namun harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan melalui mekanisme pembahasan APBN di DPR. Dalam pelaksanaannya, dana SAL dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN oleh Pemerintah dengan terlebih dahulu melalui persetujuan DPR. Dalam hal terdapat SAL pada tahun tertentu, maka sebagian dana dimaksud dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk melakukan percepatan pelunasan utang, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari DPR.
56. Dapatkah Pemerintah membiayai APBN tanpa mengandalkan utang?
Pada saat ini Pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal penerimaan sementara kebutuhan belanja APBN setiap tahunnya terus bertambah yang berakibat pada terjadinya defisit anggaran setiap tahunnya. Sumber pembiayaan defisit Pemerintah tersebut pada saat ini bersumber dari utang maupun non-utang seperti penerimaan dari perbankan dalam negeri dan non perbankan dalam negeri , meskipun demikian keterbatasan sumber pembiayaan nonutang memiliki konsekuensi Pemerintah menggunakan utang untuk membiayai defisit.
utang
No.
Pertanyaan
Jawaban
57. Dimana alamat kantor Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS)?
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt. 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta-Indonesia 10710 Telp. (021) 3864778 , 3449230 ext. 5647 Fax. (021) 3843712
58. Dimana alamat kantor Direktur Jenderal Pengelolaan Utang? dan berapa nomor telepon kantornya?
Gedung A.A. Maramis II (d/h. Gedung Utama) lt. 3 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Telp. (021) 3500841 (021) 344.9230 ext. 2301,2302 Fax. (021) 3846635
59. Dimana alamat kantor Direktur Pembiayaan Syariah?
Gedung AA Maramis II Lt. 6, Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta-Indonesia 10710 Telp. 3449230 ext. 2601, 2602 Fax. (021) 3846516
60. Dimana alamat kantor Direktur Pinjaman dan Hibah?
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt. 3, Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta-Indonesia 10710 Telp. (021) 3458289 Fax. (021) 3812859
61. Dimana alamat kantor Direktur Strategi dan Portofolio Utang (SPU)?
Gedung AA Maramis II Lt. 3 Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Telp. (021) 3810175 Fax. (021) 3846516
62. Dimana alamat kantor Direktur Surat Utang Negara (SUN)?
Gedung AA Maramis II Lt. 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No 4 Jakarta-Indonesia 10710 Telp. (021) 3810175 Fax. (021) 3846516
63. Dimana alamat kantor Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang?
Gedung AA Maramis II Lt. 4, Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta-Indonesia 10710 Telp. (021) 3500841, 3449230 ext. 2401 Fax. (021) 3846635
64. Faktor-faktor apa saja selain PDB yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam pengelolaan utang?
Dalam membiayai defisit APBN melalui utang, Pemerintah berpedoman pada tujuan pengelolaan utang, yaitu meminimalkan biaya utang dalam jangka panjang pada tingkat risiko yang terkendali. Selain itu, Pemerintah juga berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, bahwa rasio utang terhadap PDB
Tags
pengelolaan utang
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
dibatasi tidak melebihi 60 persen dari PDB. Keberhasilan pengelolaan utang tidak hanya diukur dari rasio utang terhadap PDB saja, tetapi juga berbagai indikator risiko dan biaya yang dihadapi. Dari sisi risiko utang menunjukkan indikasi yang masih terkendali, yang dapat dilihat dari indikator-indikator risiko diantaranya risiko perubahan tingkat bunga dan risiko perubahan nilai tukar. Dilihat dari sisi beban utang juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, antara lain terlihat dari penurunan rasio pembayaran bunga terhadap belanja negara atau terhadap pendapatan negara. 65. Kepada negara / lembaga mana saja Indonesia berhutang?
1.Pinjaman a.Bilateral seperti Jepang, Perancis, dan Jerman b.Multilateral seperti ADB, Bank Dunia, dan lOB c.Komersial seperti lembaga keuangan swasta d.Lembaga Kredit Ekspor (ECA) 2.SBN pada investor yang terdiri dari a.Bank; b. Dana pensiun; c. Reksadana; d. Korporasi; e. Asuransi; f. Masyarakat
lembaga berhutang
66. llIustrasi mengenai mekanisme debt swap dalam APBN?
Debt Swap merupakan salah satu bentuk pengurangan utang melalui pertukaran utang dengan ekuitas atau dana untuk pembiayaan suatu proyek atau program pembangunan. Umumnya dilakukan secara bilateral dengan prioritas pada development loan (concessional) bukan commercial loan. Adanya debt swap ini memberikan mutual benefit bagi kedua belah pihak, dimana kreditur di satu sisi akan memperoleh goodwill dan publikasi politis dari swap yang diberikan sedangkan Indonesia sebagai peminjam akan mengurangi beban debt service, dan mendukung program pembangunan. Sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia telah menandatangani beberapa debt swap agreement antara lain dalam bentuk Debt to Education, Debt to Health, Debt to Nature, don Debt to Development dengan beberapa negara yaitu Jerman, Italia, Amerika Serikat dan Australia.
swap
67. Media masa apa saja yang memuat pemberitahuan pelunasan obligasi-obligasi tersebut?
a.Warta Berita Kantor Berita Antara tanggal 6 Maret 1979; b.Harian Merdeka tanggal 7 dan 17 Maret 1979; c.Harian Kompas tanggal 7 maret dan 19 Desember 1979; d.Harian Suara Karya tanggal 14, 20, 21 dan 26 Maret 1979
obligasi
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
68. Mengapa diperlukan utang?
Mengingat keterbatasan pendapatan pemerintah yang belum dapat memenuhi belanja negara maka untuk memenuhi kebutuhan prioritas, kekurangan pembiayaan terse but salah satunya dipenuhi dari sumber utang.
utang
69. Mengapajumlah nominal utang Pemerintah terus bertambah?
Jumlah nominal utang Pemerintah terus bertambah disebabkan oleh kebijakan defisit anggaran Pemerintah setiap tahunnya yang dibiayai melalui utang. Nominal utang Pemerintah yang terus bertambah juga disebabkan oleh berfluktuasinya nilai tukar Pemerintah mengingat utang Pemerintah terdiri dari berbagai macam mata uang yang nilainya berfluktuasi mengikuti perkembangan ekonomi global di pasar uang.
nominal hutang
70. Risiko apa yang dapat terjadi dengan adanya kepemilikan asing atas Obligasi Negara di Indonesia?
Dalam hal terjadi krisis di pasar keuangan dalam negeri, investor asing akan cenderung mudah melepas kepemilikannya yang akan berujung pada jatuhnya harga obligasi di pasar sekunder dan mendorong yield naik. Naiknya yield obligasi pemerintah berpotensi memberatkan keuangan negara karena obligasi yang akan diterbitkan pemerintah harus dijual dengan harga lebih murah jadi diskon.
kepemilikan asing
71. Secara implementasi, kalau negara akan mengambil posisi utang dalam pembiayaan APBN, bagaimana cara menentukan komposisi persentase jumlah pinjaman dan penerbitan SBN? Bagaimana menentukan komposisi mata uang valas dan rupiah untuk penerbitan SBN? Juga me
Penentuan besaran komposisi pinjaman dan SBN bersifat fleksibel.
Penerbitan SBN, tenor
Kebutuhan pembiayaan dari pinjaman dalam APBN biasa direncanakan sejak beberapa tahun sebelumnya, yang dimulai dari rencana kegiatan yang diusulkan oleh KementerianjLembaga. Jumlah yang bisa dilakukan selain karena kebutuhan tersebut juga didasarkan pada prioritaskegiatan dan ketersediaan dari pemberi pinjaman. Untuk utang dalam bentuk penerbitan surat berharga besarannya ditentukan oleh kebutuhan pembiayaan defisit APBN dan dengan mempertimbangkan kapasitas penerbitan dan risiko utang yang dapat dikendalikan. Dalam keputusan terkait rencana komposisi valas rupiah, sudah barang tentu pemerintah akan terlebih dahulu melakukan assessment dan memperhatikan kapasitas pasar domestik untuk dapat mengabsorbsi penerbitan pemerintah pada biaya dan risiko yang dapat diterima, dan menghindari terjadinya crowding out effect di pasar domestik mengingat banyak korporasi yang juga memerlukan
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
pendanaan melalui penerbitan surat berharga di pasar domestik. Setelah kapasitas domestik dioptimalkan, dalam hal kebutuhan belum dapat terpenuhi seluruhnya mana pemerintah akan menerbitkan di pasar internasional. Khusus terkait penerbitan SBN dapat dijelaskan sebagai berikut: •Penerbitan SBN valas dilakukan dalam jumlah yang terukur dan sebagai pelengkap untuk membuat benchmark, menghindari crowding out pasar SBN domestik, dan membiayai kewajiban valas. •Penerbitan SBN diupayakan bertenor panjang untuk mengurangi risiko refinancing. Penerbitan SBN bertenor pendek dapat dilakukan untuk menutup cash mismatch atau pada saat kondisi pasar keuangan memburuk, namun dengan tetap memperhatikan batasan risiko utang. 72. Siapa yang mengelola Surat Utang Negara?
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2002, pengelolaan SUN diselenggarakan oleh Menteri Keungan. Pengelolaan SUN sendiri telah dilakukan sejak tahun 2000 dengan dibentuknya tim Debt Management Unit (DMU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 101/KMK.017/2000. Selanjutnya pada tahun 2001, melalui KMK nomor 2/KMK.01/2001, tim DMU berubah menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON). Dan berubah lagi menjadi Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara (DPSUN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 302/KMK.01/2004. Seiring dengan proses reorganisasi di tubuh kementerian Keuanagn, pada tahun 2006 orginasasi ini berkembang menjadi setingkat eselon I berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dengan nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Tugas DJPU yang terkait dengan pengelolaan SUN ialah menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SUN yang meliputi perencanaan struktur portofolio yang optimal; pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian kembali dan penukaran; pengelolaan risiko portofolio SUN; pengembangan infrastruktur dan institusi pasar SUN; dan publikasi informasi tentang pengelolaan SUN berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.
Cost of Borrowings, SUN, UU 24 Tahun 2002, SMU, KMK 101/KMK.017/ 2000, KMK 137f/KMK.01/2 011, PMON, DPSUN, KMK 302/KMK.01/2 004, KMK 466/KMK.01/2 006, KMK 184/PMK.01/2 010, tugas DJPU
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
Strategi jangka pendek dan menengah pengelolaan SUN saat ini ialah: menurunkan refinancing risk terutama pada jangka pendek, memperpanjang ratrata jangka waktu jatuh tempo (average maturity) SUN, menyeimbangkan struktur jatuh tempo portofolio SUN sehingga selaras dengan perkembangan anggaran negara dan daya serap pasar, serta mengembangkan dan meningkatkan likuiditas pasar sekunder SUN, sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan biaya pinjaman (cost of borrowings). 73. Terkait dengan Surat Berharga Negara terdapat dua jenis yang dikeluarkan Pemerintah yaitu FR dan VR. Manakah yang menjadi prioritas pemerintah?
74. Untuk apa saja uang yang berasal dari utang dialokasikan?
Terkait beban fiskal, proyeksi beban bunga SBN berjenis FR lebih mudah untuk dihitung dibandingkan VR. Karena untuk obligasi berjenis VR harus mengasumsikan besaran tingkat bunga yang menjadi acuan, seperti tingkat bunga SPN 3 bulan.
FR dan VR
Sejauh ini Pemerintah selalu memprioritaskan penerbitan SBN berjenis FR mengingat: (1) untuk mengurangi risiko tingkat bunga, dan (2) SBN berjenis FR lebih likuid dan digunakan sebagai benchmark. Porsi SBN berjenis VR terus menunjukkan porsi yang menurun relatif terhadap total utang. Porsi SBN berjenis VR dibandingkan keseluruhan SBN menunjukkan porsi yang menurun. Varian obligasi berjenis FRsaat ini meliputi: (1) seri-seri FRatau IFR (Islamic Fixed Rate) reguler dalam mata uang Rupiah, (2) obligasi Negara riteljsukuk ritel, (3) SBN berdenominasi USOdan JPV, dan (4) Zero Coupon Paper yang terdiri dari Zero Coupon bonds (ZC series) yang bertenor diatas 1 tahun dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang bertenor sampai dengan 1 tahun. Sementara obligasi berjenis VR hanya terdiri dari seri-seri VR reguler dalam mata uang Rupiah. Utang digunakan antara lain untuk membiayai defisit anggaran, membiayai pembangunan infrastruktur diberbagai sektor dan proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengadaan alutsistajalutpolri, membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum, kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan, melakukan pengelolaan portofolio utang, sebagai benchmark bagi surat utang yang diterbitkan oleh swasta dalam negeri, dan mengembangkan pasar keuangan di dalam negeri.
utang
No.
Pertanyaan
75. Utang Indonesia dalam mata uang apa saja?
Jawaban
Tags
Mata uang yang utama diantaranya Rupiah, USD, JPY,EUR,SDR dan AUD
utang indonesia
