Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura. (Foto: Irianto Wapai)

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Visi Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Misi 1.

Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

2.

Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

3.

Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah

4.

Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

5.

Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

6.

Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18

Salam Redaksi

RedaksiMedia Kekayaan Negara Penanggung Jawab Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Redaktur Direktur Lelang DJKN

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Bunyi

Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut tentu tidak asing di telinga kita. Salah satu

Kepala Bagian Kepegawaian

core bussiness DJKN yang terkait erat dengan amanat pasal 33 tersebut adalah

Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara II

pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama

Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I

(KKKS) dan Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-Lain I

(PKP2B).

Kepala Subdirektorat Bina Lelang II Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan

Pada kolom utama, kolom PNKNL, serta wawancara utama, kami banyak mengulik

Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum

tantangan yang dihadapi DJKN sebagai unit pengelola BMN eks KKKS dan PKP2B

Kepala Subbagian Publikasi I, Biro KLI

lengkap dengan beberapa strategi yang telah disiapkan. Tidak hanya itu, pada

Penyunting

kolom testimoni, kami juga menggali pendapat dan harapan dari Kepala PPBMN

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi

kementerian ESDM dan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas sebagai

Kepala Seksi Komunikasi Publik

stakeholder DJKN.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kepala Subbagian Manajemen Kinerja dan Mutasi Kepegawaian Kepala Seksi Barang Milik Negara IIIB

Sebuah bahasan menarik kami sajikan pada kolom kesekretariatan. Kebijakan mutasi pegawai. Sebagai sebuah organisasi, DJKN tentu membutuhkan dukungan

Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IB

pegawai yang kompeten, berkualitas, serta memiliki etos kerja tinggi. Salah satu

Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II

hal yang dapat menjadi sumber motivasi pegawai, adalah pola mutasi yang baik.

Desain Grafis dan Fotografer

Temukan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan mutasi pegawai DJKN di

Bend Abidin Sentosa

halaman 38.

Johan Wahyu Utomo Qori Kharismawan Sekretariat Melliana Andriani Susanto Niko Prastiya

Melalui Media Kekayaan Negara, kami senantiasa berupaya untuk menghadirkan berbagai pemicu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Pada kolom inovasi ada dua program yang kami ulas antara lain Lantera KN yang digagas oleh Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri, serta AKSIO yang digagas oleh KPKNL Banda Aceh. Selain itu kami juga mengadirkan profil Kanwil DJKN Kalbar

Alamat redaksi:

dan KPKNL Bogor, dua kantor yang memiliki wilayah kerja strategis. Simak kunci

Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 12 Utara

sukses kedua kantor ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada kolom

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

profil kantor.

Jakarta Pusat 10710

Telepon: 021 345 8015 Email: [email protected] Website: www.djkn.kemenkeu.go.id/mediakn

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang sesuai dengan moto majalah ini “Menuju Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang” dan tulisan dengan tema lainnya. Tulisan menggunakan huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 4 halaman ukuran A4 dan dikirimkan ke [email protected]

Bagi insan DJKN, bulan November tentu merupakan saat yang penuh kegembiraan dan suka cita. Tepat pada 1 November 2014, DJKN menginjak usia 8 tahun. Momen ini sungguh tepat untuk sejenak melihat capaian-capaian yang telah diraih, kemudian menyiapkan diri untuk menyambut tantangan selanjutnya. Pembaca budiman, kontribusi Anda melalui kajian, tulisan maupun bidikan kamera senantiasa kami nanti. Begitu pula dengan kritik dan saran Anda yang dapat mendorong kami untuk memberikan yang terbaik. Semoga edisi kali ini membawa banyak manfaat. Dirgahayu DJKN ke-8!

Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 3

// SAMBUTAN PIMPINAN

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Hadiyanto Assalamu’alaikum Warahmatullahi

Terlebih lagi, atas karunia kekuatan, sehingga

1 unit berkonsentrasi pada pengelolaan

Wabarakaatuh.

DJKN telah melangkah di tahun ke-8.

kekayaan negara, yang di dalamnya terdapat

Sewindu usia DJKN, saat yang tepat untuk

fungsi penatausahaan dan pengelolaan

Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-

berkontemplasi, tidak sekedar tahun yang

Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara

saudara yang berbahagia, khususnya

rutin kita peringati.

lainnya, kekayaan negara dipisahkan, serta

keluarga besar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

pengelolaan piutang negara dan lelang. Sebagai salah satu pengemban amanat Pasal 33 UUD 1945, DJKN dibentuk di

Menapak tilas perjalanan DJKN dalam

Marilah kita memanjatkan puji syukur ke

penghujung tahun 2006, dari sebuah

mengemban tugas yang tidak sederhana

hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena

cita-cita perubahan atas cara pemerintah

ini, berbagai milestone penting telah kita

atas limpahan rahmat-Nya semata, kita

mengelola kekayaan negara. Cikal bakal

lalui. Pada tataran strategis, Program nasional

senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran

DJKN dibentuk melalui penyatuan berbagai

penertiban BMN di pertengahan tahun 2007

melaksanakan aktivitas dan berkarya.

unit. Hari ini, kita menyaksikan DJKN adalah

merupakan langkah awal tertib administasi


SAMBUTAN PIMPINAN \\ upaya mewujudkan tertib hukum dan

lelang yang modern. Selalu ada ruang untuk

tertib fisik pengelolaan BMN dan kekayaan

perbaikan dan penyempurnaan untuk

negara lainnya. Kita berfokus pada

menjamin proses bisnis yang efektif namun

optimalisasi dan utilisasi aset, agar memberi

tetap prudent; e-Auction berupa lelang email

manfaat tertinggi dan terbaik. Statistik

dan lelang internet ini merupakan wujud

mencatat terdapat lebih dari 4.700 jumlah

nyata, yang mampu membentuk harga

penyelesaian permohonan pengelolaan

optimal.

BMN di tahun 2013 (total kumulatif permohonan selama 7 tahun (2007-2013)

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

sebanyak 12.181 permohonan) baik berupa penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,

Saya ingin menyerukan kepada kita semua,

maupun pemindahtanganan BMN. Kini di

agar menggunakan momentum peringatan

tahun ke-8, kita mulai menerapkan strategi

sewindu DJKN ini sebagai momen untuk

manajemen aset dengan menekankan

melakukan kontemplasi dan introspeksi

perencanaan aset, optimalisasi portofolio

diri akan hal-hal yang telah kita lakukan

aset, dan digitalisasi aset.

selama 8 tahun ke belakang. Semata-mata untuk me-recharge kembali semangat

Saudara-Saudara sekalian yang berbahagia.

dan harapan yang telah dibangun pada

Upaya terbaik juga dilakukan oleh DJKN

saat DJKN dibentuk. Sebagai bagian dari

untuk melaksanakan fungsi pengawasan

Kementerian Keuangan yang saat ini

terhadap kekayaan negara dipisahkan.

sedang bertransformasi, kita wajib menjaga

Setelah mengawal tertib administrasi

harapan tersebut, dengan berjiwa adaptif

melalui penyelesaian berbagai agenda

terhadap perubahan yang diperlukan dalam

restrukturisasi/revitalisasi, dan privatisasi

mencapai cita-cita membangun negeri.

BUMN, sebagai guardian BUMN, kita sudah memasuki tahap penguatan tata kelola dan

Sebagai bagian dari kapal besar Kabinet

perencanaan KND melalui terwujudnya

Kerja, saya mengajak setiap insan DJKN

sistem deteksi dini kinerja BUMN (Early

untuk mendukung pemerintahan baru

Warning System Kinerja BUMN) dan sistem

dengan cara memperbaharui tekad dan

perencanaan investasi.

komitmen kita, tetap bekerja sepenuh hati dengan penuh antusiasme, namun

Di bidang piutang negara, kita dengan

tingkatkan cara kerja yang lebih cerdas dan

penuh kesungguhan menggalakkan upaya

inovatif dengan tetap mengedepankan

intensifikasi dan ekstensifikasi piutang

prudensialitas. Buka tangan dan hati untuk

negara, pembinaan terhadap pengelolaan

bersinergi antar kolega maupun antar

pada seluruh Pengguna Barang. Upaya

piutang di Kementerian/Lembaga, serta

lembaga.

masif ini telah mengoreksi secara signifikan

menyempurnakan tata kelola melalui

penatausahaan aset, dari nilai kelolaan

penguatan aspek legal berupa RUU

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa

BMN yang tercatat hanya sebesar Rp 440.62

Pengurusan Piutang Negara/Piutang

memberikan kekuatan bagi kita semua

triliun di tahun 2007 menjadi lebih dari Rp

Daerah.

untuk mewujudkan DJKN yang lebih baik,

2.233 triliun di tahun 2014.

lebih profesional, dan lebih amanah. Demikian pula halnya dengan fungsi lelang,

Langkah awal tertib administrasi ini

dari waktu ke waktu, secara kontinyu kita

telah memberi kontribusi nyata bagi

terus menyempurnakan sistem, pengaturan,

perbaikan opini Laporan Keuangan

dan penguatan kapasitas SDM. Pada

Kementerian/ Lembaga dan Laporan

kesempatan yang baik ini, dengan bangga,

Keuangan Pemerintah Pusat. Langkah

kita luncurkan e-auction kepada masyarakat,

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi

kedua yang telah kita tempuh adalah

sebagai wujud penyempurnaan pelayanan

wabarakaatuh.

Dirgahayu DJKN!


// DAFTAR ISI

Media Kekayaan Negara

KONTEN

3 Salam Redaksi 4 Sambutan Pimpinan 8 Resensi Wisata 10 Galeri DJKN 14 Kabar Daerah 16 Snapshoot

18

Kolom Utama: Tantangan Penguatan Peran DJKN dalam Eksistensi Pemanfaatan BMN KKKS 22 Wawancara Utama: Direktur PNKNL: Peran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain 29 Kegiatan Penertiban Aset PKP2B: Menuju Pelaporan dan Pengelolaan BMN PKP2B yang Transparan dan Akuntabel 32 Infografis KKKS dan PKP2B


34

BMN Award: Ajang Bergengsi Kinerja Pengelolaan BMN 36 Pelaksanaan Lelang Email pada KPKNL: Efisiensi dan Optimalisasi 38 Kebijakan Mutasi Pegawai

Testimonial Stakeholders: 42 Langkah PPBMN Menuju Era Baru Pengelolaan BMN 44 Best Practice: Optimalisasi Pengelolaan Aset 46

Profil Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat 50 Profil KPKNL Bogor

54

Puncak Acara Sewindu DJKN Genap 8 Tahun: Komitmen Menjadi Asset Manager yang Professional dan Akuntabel

56

Potret Nike Upaya Penyelamatan Uang Negara: Peran DJKN dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

58

Inovasi DJKN

56

Info Kesehatan: Saya Bangga Mendonorkan Darah

62

Bang Kaen

KANAN


// RESENSI WISATA

Bali Barat

Membuka Tabir Keindahan Karang Sewu, GIlimanuk

Bali, pulau yang menyimpan berjuta

Pelabuhan Gilimanuk

pesona alam dan sejarah serta menjadi

Pelabuhan Gilimanuk merupakan pintu

tujuan pariwisata favorit di Indonesia.

utama lalu lintas barang dan jasa yang

Keindahan alam Pulau Bali terkenal di

masuk dan keluar pulau Bali. Pelabuhan

TNBB dibentuk untuk memberikan

kalangan pecinta wisata. Banyak wisatawan

Gilimanuk merupakan pelabuhan

perlindungan bagi kelangsungan dan

lokal/mancanegara rela merogoh kocek

penyeberangan yang dikelola BUMN PT.

keberadaan satwa endemic. Curik Bali atau

menikmati keindahan alam Pulau Bali.

ASDP Indonesia Ferry (Persero). Selain

Leucopsar rothschildi merupakan salah satu

Disamping budaya yang unik dan religious,

sebagai pelabuhan laut, area laut di daerah

fauna endemic yang hanya terdapat di Pulau

Bali juga memiliki bentang alam yang

Gilimanuk juga dapat digunakan sebagai

Bali. Burung langka ini menarik perhatian

indah dan eksotik. Pantai Kuta dengan

tempat memancing ikan bagi wisatawan

dunia internasional, karena populasinya

pasir putihnya yang halus serta sunset

yang mempunyai hobby memancing. Tidak

semakin lama semakin berkurang bahkan

yang mempesona. Kintamani dengan

terlalu jauh, kita juga dapat merasakan

mulai terancam punah.

kesejukannya dan keindahan Gunung Batur

wisata bawah laut, diving hingga outbond

serta masih banyak lagi daerah wisata yang

hutan mangrove dapat kita kunjungi ke

Selain Curik Bali, masih terdapat sekitar 160

terkenal.

Teluk Gilimanuk.

jenis burung (aves) yang dilindungi undang-

potensi wisata yang terdapat di sekitar taman nasional tersebut.

undang, dikarenakan kelangkaannya di Kali ini, kita akan melihat wisata alam Bali

Taman Nasional Bali Barat

habitat asli, sepeti paok biru (pitta guajana),

Barat yang berada dalam wilayah kerja

TNBB yang dikelola Balai Taman Nasional

cekakak (halcyon), rangkong (bucheros

KPKNL Singaraja. Bali Barat yang merupakan

Bali Barat (TNBB) merupakan salah satu

rhinoceros). Terdapat juga 7 jenis mamalia

perbatasan antara kabupaten Jembrana dan

Satker yang berjarak sekitar 130 km dari

besar seperti kera abu, menjangan, babi

Kabupaten Buleleng, menyimpan beribu

Kota Denpasar. Pada akhir Tahun 2013

hutan, kijang, kancil, serta berbagai macam

macam keindahan alam dan hayati yang

KPKNL Singaraja mengadakan Capacity

jenis reptilian seperti ular piton, biawak,

tersembunyi, yang belum banyak dikenal

Bulilding Penilaian Sumber Daya Alam

serta penyu.

oleh wisatawan. Beberapa objek wisata

Hutan. Sembari penilaian, Tim KPKNL

yang ada di wilayah ini di antaranya:

Singaraja tidak ketinggalan juga menggali


RESENSI WISATA \\

Ayam Betutu

Terasering

Taman Nasional Bali Barat

Permandian Air Panas Banyuwedang

Menjangan karena di pulau kecil ini hidup

kuliner, diantaranya adalah “Ayam Betutu

Permandian Air Panas Banyuwedang

sekelompok menjangan/kijang yang hidup

Men Tempeh “ dan “Ayam Betutu Bu Lina”.

terletak di kawasan Taman Nasional

secara liar.

Selain itu terdapat masakan khas Ikan yang

Bali Barat berjarak sekitar 60 km dari

diracik dengan rempah-rempah Bali dan

KPKNL Singaraja. Permandian air panas

Pulau ini juga terkenal dengan ekosistem

madu asli dari hutan yang dikenal dengan

Banyuwedang merupakan permandian air

dasar lautnya yang alami dan eksotis,

Ikan Bakar Madu, salah satunya adalah Ikan

panas yang mengandung belerang yang

dengan terumbu karang yang masih

Bakar Madu “Pak Haji“. Masih banyak lagi

dapat menyembuhkan beberapa macam

terjaga, menjadikan pulau ini sebagai

daya tarik kuliner di daerah Gilimanuk ini.

penyakit tulang dan kulit. Permandian air

surganya para penyelam (diver). Selain turis,

panas Banyuwedang unik, karena letaknya

masyarakat Hindu juga hampir setiap hari

Selain tempat wisata tersebut di atas masih

di pinggir laut yang seolah-olah air laut

membanjiri pulau ini untuk bersembahyang,

banyak lagi tempat wisata yang dapat

dapat berubah menjadi kolam air tawar

karena terdapat 8 Pura di pulau ini untuk

dinikmati di daerah Bali Barat ini. Diharapkan

raksasa yang panas dengan suhu berkisar

dapat dijadikan tempat ibadah sekaligus

dengan pariwisata yang ada dan telah

40º Celcius. Kawasan ini di kelilingi oleh

menikmati wisata religi. Salah satunya

dikelola oleh Pemerintah Daerah Jembrana

hutan bakau yang dapat menahan abrasi

adalah Pura Segara Giri Dharma Kencana.

akan meningkatkan laju kunjungan wisata

pantai.

Pura ini merupakan salah satu pura yang

ke daerah Bali bagian barat. Dengan

memiliki sejarah yang sangat kuat bagi

semakin dikembangkannya potensi wisata

Pulau Menjangan

perjalanan seorang pendeta suci yang

yang ada, diharapkan dapat memajukan

Pulau Menjangan merupakan salah satu

bernama Dang Hyang Siddhimantra ke Bali.

perekonomian masyarakat, yang nantinya

pulau kecil yang tidak berpenghuni dan

akan berimbas pada kemajuan daerah serta

masih menjadi bagian dari Pulau Bali.

Wisata Kuliner

peningkatan pendapatan Jembrana melalui

Terletak 10 km dari lepas Barat Laut Bali,

Selain keindahan alam dan faunanya, Bali

penjualan tiket dan retribusi.

pulau kecil ini masuk dalam kawasan TNBB.

Bagian Barat juga memiliki aneka kuliner

Apabila ditempuh melalui Denpasar ke

yang khas dan dapat menggoda selera,

Teks: Leonard Simanjuntak

penyebrangan menuju Pulau Menjangan

seperti sajian Ayam Betutu Khas Gilimanuk

Foto: Leonard Simanjuntak dan Gita Adi

dengan waktu sekitar 4 jam. Pulau kecil

yang terkenal memiliki cita rasa pedasnya,

Perdana

berpasir putih ini diberikan nama Pulau

yang siap menggoyang lidah para pecinta


Galeri DJKN

2

Juni SOSIALISASI PP NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D PP 27/2014 Sederhanakan Birokrasi Pengelolaan BMN Jakarta – Kementerian Keuangan cq DJKN mengadakan Sosialisasi PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D serta Peraturan Pelaksanaannya (02/06). Kegiatan yang diikuti 88 K/L bertujuan untuk menyamakan persepsi baik Pengguna Barang maupun Pengelola Barang mengenai pokok-pokok pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara. (Yudi/Okka/humas)

15

Agustus FGD PENGAMANAN ASET NEGARA DENGAN MINIMAL DOKUMENTASI Memaksimalkan Pengamanan BMN Jakarta – Urai Benang Kusut permasalahan aset, Direktorat Hukum dan Humas menggelar FGD yang mengambil tema “Pengamanan Aset Negara Dengan Minimal Dokumentasi” dengan menghadirkan narasumber Tintin Surtini, S.H., M.H (15/08). Pengamanan BMN harus dilakukan secara maksimal, walaupun bukti yang dimiliki minimal. Fakta di lapangan menunjukkan, walaupun BMN dalam kondisi free dan clear, namun masih ada pihak lain yang mengintervensinya melalui jalur hukum. (Johan Wahyu) 10 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18

Galeri DJKN

8

Oktober DJKN GOES TO CAMPUS UNAIR Peran Mahasiswa Menjaga Kekayaan Negara Surabaya - Potensi kekayaan negara yang dimiliki Indonesia sangat besar. Pengelolaan kekayaan negara ini membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak salah satunya adalah insan akademik. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Dr. Hadiyanto dalam kuliah umum DJKN Goes to Campus Universitas Airlangga di depan 500 mahasiswa pada tanggal 8 Oktober 2014 di Aula Fadjar Notonegoro Universitas Airlangga, Surabaya. Dirjen berharap dengan adanya kegiatan semacam ini, mahasiswa dapat mendapat wawasan seputar kekayaan negara, berperan aktif, dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat bersama.

14

Oktober ANUGERAH PENGHARGAAN BALAI LELANG DAN PEJABAT LELANG KELAS II TERBAIK 2013 Optimalisasi Balai Lelang dan PL II Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan penghargaan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II berprestasi 2013 (14/10). Dalam sambutannya Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyampaikan Kebijakan Lelang bagi Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II terus akan diperbaiki, mengingat perkembangan lelang dan profesi lelang dari waktu ke waktu terus meningkat baik dari jumlah, volume, frekuensi. Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 11

Galeri DJKN

16

Oktober RAKOR BMN 2014 PP Nomor 27 Tahun 2014 Akomodir Dinamika Pengelolaan BMN/D Bandung – Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2016 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D, mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, kewenangan pengguna dan pengelola serta harmonisasi dengan peraturan terkait. Hal ini ditegaskan oleh Direktur BMN Chalimah Pujiastuti saat memberikan materi dalam Rakor BMN yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Usai rakor, para peserta juga mengikuti capacity building melalui mini outbond.

13

Oktober KERJA SAMA DJKN DAN JPPH MALAYSIA DI BIDANG PENILAIAN DJKN Ikuti Tailor Made Experience Sharing Programme on Land Acquisition and NAPIC Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengirimkan delegasi untuk mengikuti Tailor Made Experience Sharing Programme on Land Acquisition and National Property Information Center (NAPIC) pada 13-18 Oktober 2014 di Institut Penilaian Negara (INSPEN) Malaysia. Delegasi DJKN berkesempatan memperoleh pengetahuan mengenai praktik penilaian dalam rangka land acquisition dengan mengunjungi kantor JPPH Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, JPPH Wilayah Selangor, dan Land Office Wilayah Selangor. 12 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18

Galeri DJKN

23

Oktober RAPAT KERJA TERBATAS TIM PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA Jadilah Tipe Pemburu Dalam Tuntaskan Aset Batam – Rapat Kerja Terbatas Tim Pusat dan TAD Penyelesaian ABMA/C seluruh Indonesia dibuka oleh Ketua Tim Pusat sekaligus Direktur PKNSI Encep Sudarwan (23/10). Encep juga menyampaikan progres penyelesaian ABMA/C oleh Tim Pusat berdasarkan usulan/ rekomendasi penyelesaian ABMA/C dari TAD sampai dengan Triwulan III telah berhasil menyelesaikan 270 aset dimana 254 tuntas free and clean dan 16 selesai sebagian. Kegiatan tersebut mengagendakan pembahasan penguatan peran tim, identifikasi pending matter usulan penyelesaian, pemetaan permasalahan/hambatan, serta inventarisasi aset yang dikuasai/dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan upaya optimal penyelesaiannya.

1

November FAMILY GATHERING PERINGATAN HARI OEANG KE-68 Jangan Pernah Kehilangan Komitmen Jakarta - “Jangan sekali kali kehilangan komitmen untuk terus menerus memperbaiki bangsa dan negara ini”, pesan Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro dalam sambutannya pada Family Gathering Peringatan Hari Oeang Ke-68, Sabtu 1 November 2014. Kegiatan diawali penanaman bibit pohon Menteri Keuangan, dengan gerak jalan sehat. Tema peringatan hari oeang kali ini adalah “Dengan Semangat Baru Kita Selaraskan Gerak Kerja Kemenkeu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 13

// KABAR DAERAH

MOU Sertifikasi BMN Kantor Wilayah DJKN Sumatra Utara

Kanwil DJKN Banten Serahkan 1511 BKPN PT BRI

20 Mei - Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara Hady Purnomo dan Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara Adi Darmawan menandatangani MoU penyelesaian sertifikasi BMN untuk mempercepat program nasional sertifikasi.

Masyarakat Jember Antusias Ikuti Lelang Non Eksekusi Sukarela Barang Bergerak PTPN XII 21 Mei - Masyarakat Jember antusias mengikuti lelang non eksekusi sukarela barang bergerak milik PTPN XII (Persero) dilihat dengan penuhnya ruang aula KPKNL Jember yang hanya berkapasitas 200 orang.

4 Juni - Kanwil DJKN Banten melakukan serah terima BKPN dan rapat koordinasi dengan Bank BRI Kanwil Jakarta III.

Sosialisasi Rekonsiliasi BMN KPKNL Palangkaraya

Penetapan Status Tanah BMN dari KKKS KPKNL Dumai

KANWIL DJKN Balinusra Galakan Program Penanaman Mangrove

11 Juni - Kepala KPKNL Palangka Raya C. Chrisnan Soegiherprajoko mengapresiasi peran para petugas BMN sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengelolaan BMN dan meminta satuan kerja mengoptimalkan BMN yang dimilikinya.

12 Juni - Penetapan status tanah BMN KKKS PT Chevron Pacifik Indonesia dilaksanakan setelah peninjauan lapangan tanah BMN.

13 Juni - Dalam mendukung program DJKN Hijau, Kanwil DJKN Balinusra bekerja sama dengan UPT Hutan Raya (UPT Tahura) Ngurah Rai mengadakan penanaman pohon bakau (mangrove) di Kawasan Konservasi Mangrove Denpasar.

Kupas Habis Problematika Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Balikpapan Lelang Club

KPKNL Madiun Berikan Penghargaan kepada Mitra dan Satker Terbaik

Serah Terima BMN Idle Kepada KPKNL Kendari

24 Mei - KPKNL Balikpapan menggelar forum diskusi pengguna jasa lelang dalam komunitas Balikpapan Lelang Club.


Kepala KPKNL Madiun R.B. Sigit Budi Prabowo menyerahan piagam penghargaan kepada satuan kerja yang paling cepat dalam menyampaikan dan melaksanakan rekonsiliasi data BMN semester II dan tahunan TA 2013.

BPS Kendari melakukan serah terima BMN idle kepada KPKNL Kendari . Kepala KPKNL Kendari Moh.Arif Rochman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, karena telah mempunyai inisiatif untuk melaporkan BMN idle, dan semoga dapat dicontoh oleh satuan kerja yang lain di Kota Kendari.

KABAR DAERAH \\

KPKNL Purwokerto Laksanakan Pemusnahan Dan Penghapusan Arsip

Kanwil DJKN Sumsel, Jambi san Babel Goes to Campus

Sosialisasi Lelang Email dan Implementasi MCM-MVA

14 Agustus - KPKNL Purwokerto melaksanakan pemusnahan dan penghapusan terhadap 468 bundel arsip.

14 Agustus - Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel melaksanakan kegiatan Goes to Campus FE Universitas Sriwijaya Palembang.

28 Agustus - Lelang Email, Aman Yes Yes! Teriakan yel–yel tersebut memberikan semangat peserta Sosialisasi Lelang Email dan Implementasi Mandiri Cash Management – Mandiri Virtual Account (MCM – MVA) di Samarinda.

Rakerda Kanwil DJKN Papua dan Maluku

Pemusnahan BMN Penindakan Kanwil DJBC Banten

Sinergi Kanwil DJKN RSK, BPN dan Polda Riau

Rakerda yang berlangsung pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2014 ini merekomendasikan 9 (sembilan) butir-butir kesepakatan yang berhasil dirumuskan untuk ditindaklanjuti pihak-pihak terkait.

4 September - Kanwil DJBC Banten, mengadakan pemusnahan BMN hasil penindakan selama Tahun 2010-2013.

25 September - Bertempat di ruang pertemuan Kapolda Riau Dolly Bambang Hermawan, Kepala Kanwil DJKN RSK Lukman Effendi dan dan Kepala Kanwil BPN Prov. Riau Armansyah melaksanakan rapat terkait dengan percepatan proses sertifikasi BMN.

Pemusnahan BMN Retain Sample pada KPKNL Kendari

Penyerahan Sertifikat Tanah Jalan Nasional Maluku Utara

BMN Dan Pejabat Lelang Awards Pacu Semangat Satker dan Pejabat Lelang

26 September - BPOM Kendari dan KPKNL Kendari melaksanakan pemusnahan 4.253 sampel Retain Sampel. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan BMN Kategori Berbahaya dan Beracun. Pemusnahan BMN berupa retain sampel sebanyak 4.253 sampel.

2 Oktober - Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Mahmudsyah dan Kepala KPKNL Ternate Saiful Hadi menghadiri Rapat Koordinasi Pembuatan Sertipikat Tanah Jalan Nasional.

30 September - Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu memberikan penghargaan kepada satuan kerja dan Pejabat Lelang berprestasi.


SnapShoot

Foto Pemenang Lomba Fotografi Sewindu DJKN Juara I Pengamanan Aset Hingga Lereng Gunung Anjasmara Beta Embriyono Adna Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Apple iPhone 5; 4.1 mm; 1/235 sec; f/2.4; ISO 50

Juara II Profesionalisme Penilai, Teliti, dan Objektif Juara III

Muh. Irsyad Tattaqun

Aset SDA Harus Kita Kelola untuk Kemakmuran Bangsa

KPKNL Dumai

Ahid Iwanudin Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku NIKON D7100; 105 mm, 1/160 sec; f/10; ISO 320 16 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18

NIKON D60 30.0 mm 1/160 sec f/4.8 ISO 200

SnapShoot

Foto Pilihan Redaktur Komunitas Fotografi DJKN facebook.com/groups/kf.djkn/

Menyusui Andi Al Hakim KPKNL Serpong Canon EOS 40D 47.0 mm 1/64 sec f/10 ISO 100

Ngopor Sekeluarga Dedy Widia Hananto Subdit PDLO, Direktorat PKNSI

Mudik dengan Nyaman M. Waliyul A.N. Ritonga - KPKNL Banda Aceh

SONY DSLR-A550 30.0 mm 1/80 sec f/2.8 ISO 800

Apple iPhone 4 3.9 mm 1/15 sec; f/2.8; ISO 200 Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 17

// KOLOM UTAMA

Tantangan Penguatan Peran DJKN dalam Eksistensi Pemanfaatan BMN KKKS

Ilustrasi Aset KKKS

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas)

Dengan persetujuan pemanfaatan (dalam

Yang harus diperhatikan, bahwa tidak serta-

merupakan industri yang bisa dibilang

bentuk sewa) yang dikeluarkannya, DJKN

merta BMN KKKS yang masih under capacity

umurnya setua republik ini, bahkan lebih.

telah berperan mengintegrasikan industri

dapat disewa oleh pihak ketiga. Ada

Bisa dibayangkan betapa banyaknya

hulu dengan industri hilir migas.

persyaratan yang harus dipenuhi agar BMN

aset (baik tanah maupun non-tanah)

tersebut dapat disewakan/dioptimalkan

yang sudah terakumulasi dalam kegiatan

Pengertian Pemanfaatan

pemanfaatannya, yaitu optimalisasi manfaat

produksi dan distribusi hulu migas. Aset

Dalam pengelolaan BMN, istilah

tersebut tidak boleh mengganggu dan

tersebut (misalnya tanah, fasilitas produksi,

pemanfaatan identik dengan optimalisasi.

harus mendukung kegiatan hulu migas.

dan fasilitas distribusi) dipergunakan oleh

Pemanfaatan BMN merujuk pada kegiatan-

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

kegiatan pendayagunaan/optimalisasi BMN

Dalam rancangan regulasi yang sedang

dalam kegiatan sehari-hari. Sesuai dengan

yang memang belum maksimal. Kondisi

disusun oleh DJKN, persyaratan tersebut

ketentuan peraturan perundang-undangan,

obyektif yang mendahului pemanfaatan,

akan diperluas. Dalam hal ini, penyewaan

aset tersebut merupakan Barang Milik

adanya BMN yang masih mempunyai idle

BMN KKKS oleh pihak ketiga dapat

Negara (BMN KKKS) dan DJKN (cq Direktorat

capacity, yaitu belum semua kapasitas

dibenarkan sepanjang sewa-menyewa

PNKNL) diberi amanat untuk mengelola aset

dari BMN tersebut termanfaatkan (under

tersebut dapat mendukung ketahanan

tersebut.

capacity). Sisa kapasitas yang belum

energi nasional. Sudah barang tentu,

termanfaatkan tersebut dapat disewa oleh

mengingat statusnya, pemanfaatan BMN

Tulisan ini dimaksudkan untuk

pihak ketiga. Sebagai imbalannya, negara

KKKS oleh pihak ketiga juga harus mengikuti

menggambarkan peran strategis DJKN

selaku pemilik barang akan memperoleh

kaidah-kaidah di bidang penyewaan BMN

dalam pengelolaan KKKS. Secara lebih

pembayaran sewa.

pada umumnya sesuai dengan ketentuan

khusus, tulisan ini akan memaparkan peran DJKN dalam pemanfaatan BMN KKKS.


peraturan perundang-undangan.

KOLOM UTAMA \\ Praktik Pemanfaatan Exsisting (on process) Hingga saat ini DJKN telah menyetujui dua pemanfaatan BMN KKKS oleh pihak ketiga (dalam bentuk sewa), yaitu pelaku industri hilir migas. Yang pertama, pemanfaatan right of way (ROW) Exxon Mobile dan Medco oleh PT. Pertamina Gas (Pertagas) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam – Sumatera Utara. ROW merupakan bidang tanah memanjang (dhi memanjang dari Arun s.d. Belawan) yang digunakan oleh KKKS untuk menanam pipa minyak/gas. ROW Exxon Mobile dan Medco yang

Ilustrasi Aset KKKS

melintang di kedua provinsi tersebut di atas belum digunakan seluruhnya. Di samping pipa-pipa Exxon dan Medco masih ada

15 km dari garis pantai), PT NR memerlukan

Ketiga, DJKN juga tengah memproses izin

tanah kosong (yang juga merupakan BMN)

pipa penyalur.

pemanfaatan Bandara Conoco Phillips oleh

yang belum digunakan. Pada saat yang

Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten

bersamaan, Pertagas sedang merealisasikan

Kebetulan kapasitas pipa PHE ONWJ

Kepulauan Anambas. Berbeda dengan

Proyek Revitalisasi Terminal LNG Arun

belum dipergunakan seluruhnya. Ini

pemanfaatan dan rencana pemanfaatan

(receiving and regasification terminal) yang

tentunya menjadi kabar baik bagi PT NR.

lainnya, pemanfaatan BMN KKKS oleh

diintegrasikan dengan pipanisasi dari Arun

Daripada dia membangun jaringan pipa

Perusda tidak berkaitan dengan pelaku

ke Sumatera Utara.

sendiri dengan biaya yang besar, akan

industri hilir. Namun demikian, signifikansi

lebih menguntungkan jika dia menyewa

dari pemanfaatan ini tidak dapat

Akan lebih mudah dan menguntungkan

sebagian kapasitas pipa PHE ONWJ. Gayung

diremehkan. Secara politis, Kabupaten

bagi Pertagas (yang merupakan anak

bersambut, DJKN menyetujui pemanfaatan

Kepulauan Anambas beserta Perusahaan

perusahaan PT Pertamina) untuk menyewa

pipa tersebut. Pemanfaatan pipa PHE ONWJ

Daerahnya adalah pendukung kegiatan

sebagian ROW tersebut, daripada

oleh PT NR telah berjalan sejak 23 Agustus

industri hulu migas di wilayah tersebut.

seandainya Pertagas harus membeli ROW

2013 dan akan berakhir 31 Januari 2017.

baru. Alhasil, dengan persetujuan DJKN,

Pemerintah daerah dan Perusda yang

Pertagas menyewa ROW tersebut untuk

Rencana Pemanfaatan

dibentuk bisa menjadi semacam gate-keeper

periode 5 tahun ke depan dimulai tanggal 1

Di samping kedua pemanfaatan tersebut,

bagi keberadaan industri migas. Dengan

Maret 2014.

saat ini DJKN tengah memproses tiga

demikian, memfasilitasi kepentingan

permohonan pemanfaatan BMN KKKS.

pemerintah daerah dalam hal ini juga akan

Sebelumnya, DJKN juga telah menyetujui

Pertama, saat ini tengah diproses izin

mendukung (dalam arti luas) kegiatan hulu

pemanfaatan pipa Pertamina Hulu Energy

pemanfaatan pipa minyak Joint Operating

migas. Di samping itu, nantinya perusda

– Onshore Nort West Java (PHE ONWJ) oleh

Body Pertamina -Petrochina East Java (JOB

juga harus ikut membayar biaya operating

PT Nusantara Regas (NR). Pemanfaatan

P-PEJ) oleh PT Pertamina. Kedua, saat ini

and maintenance Bandara Matak. Ini

pipa ini tidak dapat dilepaskan dari usaha

juga tengah diproses izin pemanfaatan ROW

tentunya akan meringankan beban KKKS

menstabilkan pasokan listrik untuk wilayah

Mobile Cepu Limited oleh PT Tri Wahana

terkait dengan pengeluaran untuk biaya

DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui,

Universal. Kedua rencana pemanfaatan

operating and maintenance tersebut.

PT NR adalah salah satu pemasok gas

tersebut pada dasarnya serupa dengan

untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN

pemanfaatan yang digambarkan

Peran Strategis DJKN

di Tanjung Priok. Untuk menyalurkan

sebelumnya baik dari segi perhitungan

DJKN memiliki peran sentral dalam proses

gas miliknya dari Floating Storage and

biaya sewa, obyek sewa, dan obyek sewa.

pemanfaatan sebagaimana digambarkan di

Regasification Unit (FSRU) di Teluk Jakarta (±

atas. DJKN adalah aktor yang berwenang


// KOLOM UTAMA memberikan izin atas setiap pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga. Sudah barang tentu DJKN tidak bekerja sendirian. Peran SKK Migas juga besar di sini. Sebelum DJKN memberikan persetujuan, SKK Migas harus terlebih dahulu melakukan kajian bahwa proses pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tidak mengganggu kegiatan lifting. Namun, kita harus mulai menyadari bahwa peran sentral kita tidak hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Ada peran penting lainnya yang secara tidak langsung juga dimainkan oleh DJKN seiring dengan perannya sebagai pengelola barang. Uraian di bawah ini akan menggambarkan hal itu. 1. Menyatukan Kepentingan Industri Hulu dan Hilir Migas Sebagaimana dapat dilihat pada paparan di atas, BMN KKKS sedang dan akan dimanfaatkan oleh PT Pertamina, PT Nusantara Regas, PT Pertamina Gas, dan PT Tri Wahana Universal. Mereka adalah para pelaku bisnis hilir migas. Industri hulu dan hilir migas merupakan dua kegiatan yang berbeda. Industri hulu bergerak di bidang eksplorasi dan produksi migas. Mereka

2. Mendukung Investasi Daerah

lainnya tidak memungkinkan. Ada efek-efek

mencari dan mengekstrak migas dari perut

Pada salah satu contoh di atas, DJKN juga

positif lainnya yang berpotensi ditimbulkan

bumi Indonesia. Sementara industri hilir

sedang memproses izin pemanfaatan

oleh pemanfaatan ini. Transportasi yang

mengolah dan mendistribusikan migas

Bandara Conoco Phillips di Kabupaten

lancar berarti aliran modal/investasi yang

tersebut ke masyarakat.

Kepulauan Anambas. Pemanfaatan tersebut

lancar pula. Riset-riset menunjukan bahwa

mendukung penyediaan transportasi

modal akan mengalir ke lokasi yang mudah

bagi masyarakat setempat. Sebagaimana

dijangkau.

dimaklumi, pada setiap bulan di awal dan Pemanfaatan BMN KKKS telah menyatukan

akhir tahun, bulan Oktober, November,

Pemanfaatan Bandara Matak oleh

kedua industri tersebut dalam cara yang

Desember, Januari dan Februari, transportasi

Perusda akan mempermudah akses

lebih efisien. Pada satu sisi, industri hulu

masyarakat setempat dengan dunia luar

untuk menjangkau Kabupatan Kepulauan

migas memerlukan pembeli. Pada sisi lain

terputus sehubungan dengan besarnya

Anambas. Ini juga berarti, pada gilirannya,

si pembeli, yaitu industri hilir, memerlukan

ombak. Transportasi laut dianggap terlalu

akan mempermudah investasi masuk

fasilitas distribusi yang lebih murah. Dua

berbahaya, satu-satunya jalan melalui udara.

kabupaten tersebut. Pemanfaatan Bandara

kepentingan hulu dan hilir disatukan oleh

Matak juga akan membantu meciptakan

pemanfaatan BMN KKKS. Dengan kata

Di sinilah arti pentingnya pemanfaatan

lapangan pekerjaan baru. Sebut saja

lain, dengan memberikan persetujuan

Bandara Matak oleh Perusda. Secara

misalnya terkait ticketing dan kegiatan

sewa BMN KKKS, DJKN telah membantu

harfiah pemanfaatan ini memungkinkan

ekonomi informal yang menyertainya.

memfasilitasi kepentingan baik industri hulu

masyarakat setempat terhubung dengan

Belum lagi, jika nantinya sektor pariwisata

maupun industri hilir.

dengan dunia luar, ketika alat transportasi

bisa lebih dikembangkan.


KOLOM UTAMA \\ tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek luas yang meliputi misalnya aspek ekonomi, sosial, dan politis. Rencana ke Depan Dari paparan di atas, pemanfaatan BMN KKKS oleh pihak di luar kegiatan hulu migas membawa banyak dampak positif. Di samping menambah pemasukan negara berupa PNBP, pemanfaatan tersebut juga dapat berdampak positif bagi ketahanan energi nasional dan perekonomian yang lebih luas. Tidak sulit untuk menggeneralisasi argumen sebagaimana dipaparkan di atas terhadap pemanfaatan BMN selain BMN KKKS. Intinya, pemanfaatan BMN memiliki peran potensial yang jauh melampaui peran ekonomi (yaitu, pemasukan ke kas negara). Isunya sekarang, bagaimana mengekstensifkan pemanfaatan tersebut? Bagaimana aset KKKS yang juga masih under capacity bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga? Ini menjadi tantangan bagi DJKN. Untuk menjawab tantangan Ilustrasi Aset KKKS

tersebut, langkah-langkah awal telah diambil oleh DJKN (dh. Direktorat PNKNL).

3. Peran yang Lebih Luas

khususnya yang baru dibentuk tentu

Yang diperlukan adalah pemetaan potensi

Pada akhirnya, kita dapat mengatakan

memerlukan investasi untuk pembangunan

pemanfaatan secara menyeluruh baik

pemanfaatan BMN KKKS oleh pihak ketiga

ekonomi. Keberadaan Perusda yang

untuk aset tanah maupun non tanah.

dapat menimbulkan economic multiplier

mengoperasikan penerbangan komersial

Saat ini DJKN tengah memetakan potensi

effects yang positif. Gas yang disalurkan

merupakan salah satu bentuk investasi

optimalisasi pemanfaatan BMN KKKS non

melalui pipa Exxon Mobile dan Medco tidak

tersebut. Diharapkan nantinya sektor-sektor

tanah berupa fasilitas produksi dan distribusi

hanya disalurkan untuk pembangkit listrik

yang menyangga sistem transportasi udara

(pipa). Dari pemetaan ini diharapkan dapat

di Belawan (as such, aliran listrik yang stabil

tersebut juga dapat tumbuh.

teridentifikasi BMN yang masih berpotensi

juga berkorelasi positif dengan keadaan

untuk dioptimalkan pemanfaatannya.

perekonomian), tetapi juga disalurkan ke

Di samping itu, dengan pemanfaatan

Masalahnya banyak BMN KKKS yang

beberapa industri di Sumatera Utara. Pada

BMN sebagaimana diuraikan di atas,

spesifik/unik dan hanya dapat dipergunakan

gilirannya, hal ini positif bagi bergeraknya

baik langsung maupun tidak, DJKN telah

oleh industri yang berkaitan langsung

roda perekonomian di Sumatera Utara.

membantu menciptakan ketahanan

dengannya. Ini berarti pasarnya terbatas.

energi nasional. Dalam hal ini, misalnya

Pendek kata diperlukan lebih banyak usaha

Sementara itu, paparan terkait dengan

memfasilitasi pengadaan saluran distribusi

untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan

pemanfaatan Bandara Matak juga berefek

migas. Sebagai penutup, kita dapat

BMN KKKS.

dengan pembangunan daerah, baik

mengatakan bahwa pemanfaatan BMN

langsung maupun tidak langsung. Tidak

KKKS oleh pihak ketiga ternyata tidak hanya

dapat disangkal, kabupaten-kabupaten

berkaitan dengan penerimaan negara,

Teks: Tim Subdit KNL I


// WAWANCARA UTAMA

Peran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain

Indonesia memiliki natural resources

dengan Badan Internasional dalam berbagai

Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/ 2011,

endowment yang banyak, namun masalah

bidang. Kerja sama tersebut antara lain

menciptakan paradigma baru dalam

apakah pengelolaan resources khususnya

berupa kerja sama teknik regional, kerja

hal pengurusan piutang negara. Untuk

minyak dan gas ini sudah baik ataukah

sama teknik bilateral, maupun kerja sama

tetap optimal dalam pencapaian target

belum? Sebagaimana diketahui sesuai

teknik multilateral. Tidak dapat dipungkiri,

penerimaan negara, DJKN ke depannya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35

bahwa dalam kerjasama tersebut akan

akan lebih memfokuskan diri terhadap

Tahun 2004 dinyatakan seluruh barang dan

menghasilkan aset-aset baik berupa aset

pengelolaan dan pengurusan piutang

peralatan yang secara langsung digunakan

tetap maupun bergerak yang digunakan

K/L. Sebagai perumus kebijakan di bidang

dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli

sebagai pendukung operasional kerja sama

piutang negara, Direktorat Piutang Negara

kontraktor menjadi milik/kekayaan negara,

tersebut. Konsekuensi yang harus dihadapi

dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL)

sehingga masuk ke dalam katagori Barang

terkait aset tersebut, adalah pengelolaan

berupaya agar tidak terjadi temuan

Milik (vide PP No. 27 Tahun 2014).

asetnya harus dilakukan secara tertib dan

dalam audit BPK terkait piutang K/L serta

akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi

menciptakan tertib pencatatan dari segi

tata kelola yang baik (good governance).

LKPP, agar piutang K/L dicatat sesuai tingkat

Selama ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa Kementerian/ Lembaga (K/L) yang melakukan kerja sama 22 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18

ketertagihannya. Di samping itu, adanya putusan Mahkamah

WAWANCARA UTAMA \\

Direktur PNKNL, Soepomo

Selain mendorong K/L untuk mengelola

melaksanakan kebijakan dan standardisasi

dilaporkan nilai wajarnya dalam LKBUN/

piutang yang mereka miliki sesuai dengan

teknis di bidang piutang negara dan

LKPP. Kementerian Keuangan cq DJKN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

kekayaan negara lain-lain.

selalu menekankan proses pengadaan

tentang Perbendaharaan Negara, DJKN juga turut serta memastikan agar K/L tersebut melaksanakan pengelolaan piutangnya yang optimal. Beberapa peran strategis

1

dan penganggaran aset lebih prudent dan

Bagaimana peran DJKN dalam

efisien. Selain itu, DJKN juga mendorong

pemanfaatan BMN KKKS?

pemanfaatan BMN KKKS oleh pihak ketiga dapat dilakukan sepanjang menunjang

DJKN adalah mewujudkan tata kelola

Sebagaimana pesan Direktur Jenderal

kegiatan hulu migas yang diharapkan dapat

penatausahaan dan pelaporan piutang

Kekayaan Negara Hadiyanto yang

menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak

dalam rangka menjaga opini laporan

menegaskan Aset KKKS yang berasal dari

(PNBP). Bahkan sampai dengan saat ini DJKN

keuangan (aktor penting LKPP).

cost recovery harus mendapatkan perhatian

telah menerbitkan 4 (empat) persetujuan

lebih baik dari KKKS sendiri maupun dari

pemanfaatan BMN aset KKKS dan tengah

Sebagaimana diketahui, Direktorat Piutang

pemerintah. Peran strategis DJKN dalam

menggodok rencana pemanfaatan yang

Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain

pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS

segera direalisasikan.

mempunyai tugas merumuskan serta

diawali dengan penertiban BMN KKKS untuk


// WAWANCARA UTAMA

2

Bagaimana peran DJKN dalam integrasi industri hulu dan industri

hilir migas?

3

Bagaimana upaya DJKN dalam

Riau. Hal ini memperlihatkan peran nyata

pemanfaatan BMN aset KKKS?

DJKN dalam pemanfaatan aset KKKS yang memberikan dampak peningkatan

Langkah awal yang dilakukan, melakukan

PNBP dan ketahanan energi nasional bagi

Kementerian Keuangan cq. DJKN bersama

pemetaan potensi pemanfaatan baik

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SKK Migas terus mendorong integrasi

untuk aset tanah maupun non tanah. Jenis

kepentingan industri hulu dan industri

BMN KKKS non tanah yang sementara

hilir migas. Di satu sisi pelaku industri hulu

ini paling potensial untuk dioptimalisasi

dapat men-share operation and maintenance

pemanfaatannya terutama yang berupa

cost atas fasilitas yang dipakai dengan

fasilitas produksi dan distribusi (pipa).

Barang rampasan juga merupakan BMN

pelaku industri hilir. Di sisi lain pelaku

Dari pemetaan ini diharapkan dapat

yang berasal dari perolehan lainnya yang

industri hilir bisa lebih efisien dalam belanja

teridentifikasi jumlah, jenis dan lokasi

sah, dalam hal ini adalah barang yang

modal, karena biaya sewa aset lebih kecil

BMN pada KKKS yang berpotensi untuk

berasal dari putusan pengadilan yang

daripada membangun sendiri fasilitas yang

dioptimalkan pemanfaatannya baik oleh

berkekuatan hukum tetap, sesuai PP No.

dibutuhkan. Keseluruhannya berdampak

pelaku hulu migas atau pihak ketiga lainnya.

27 Tahun 2014. Dengan demikian, Menteri

positif bagi penerimaan negara, karena adanya pengenaan sewa pada pelaku industri hilir dan adanya cost sharing hulu

4

5

Bagaimana pengelolaan BMN rampasan negara?

Keuangan berperan sebagai pengelola

Apa dampak pemanfaatan BMN

barang yang secara fungsional dilaksanakan

aset KKKS dalam penerimaan

oleh DJKN sebagaimana Peraturan Menteri

negara dan ketahanan energi nasional

Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.06/2011

industri hulu. Melalui pemanfaatan BMN

Beberapa upaya ekstensifikasi pemanfaatan

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

aset KKKS telah terjadi mutual simbiosis

BMN KKKS oleh pihak ketiga yang saat ini

Yang Berasal Dari Barang Rampasan dan

dalam bentuk kerja sama yang sifatnya

telah dilakukan berupa pemanfaatan Right

Barang Gratifikasi sebagai peraturan teknis

sinergis.

Of Way (ROW), jaringan pipa dan fasilitas

terkait dengan tetap mengindahkan

produksi, serta pemanfaatan fasilitas

ketentuan hukum acara pidana dan

Bandara KKKS COPI (Conoco Phillips) yang

ketentuan peraturan di bidang pengelolaan

terletak di Matak, Kepulauan Anambas,

BMN.

dan hilir mengurangi cost recovery dari


WAWANCARA UTAMA \\

6

Bagaimana peran DJKN dalam

dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk

pelaporan barang rampasan negara yang

pengelolaan barang rampasan

dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan

menghimpun laporan barang rampasan

ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa.

negara yang berasal dari Kejaksaan Agung

negara?

Apalagi penjualan barang rampasan

dan KPK sebagai bahan penyusunan

Sebenarnya peran DJKN dimulai sejak

negara dilakukan dengan cara lelang

neraca pemerintah pusat, dan penyusunan

penyitaan aset oleh penyidik, dimana

melalui KPKNL, sehingga tidak memerlukan

database barang rampasan untuk

penilai DJKN dapat melakukan penilaian

persetujuan Menteri/Presiden/DPR. Selain

monitoring pengelolaan barang rampasan

untuk memberikan indikasi nilai atas

penjualan, atas Barang Rampasan Negara

dan optimalisasi penyelesaian barang

barang yang disita, apabila diminta oleh

dapat ditetapkan status penggunaannya

rampasan.

penyidik (vide PMK Nomor 02/PMK.06/2014

oleh Menteri Keuangan cq. DJKN atas usul

tentang Penilai Internal Di Lingkungan

Kejaksaan/KPK, atau dihibahkan kepada

DJKN). Indikasi nilai aset yang disita penting

Pemerintah Daerah (untuk TUSI Pemda), dan

dalam rangka penuntutan suatu tindak

dapat dimusnahkan

pidana, terutama tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Begitu pula saat penyidikan maupun penuntutan, barang

sebagaimana diketahui pelaksanaan lelang merupakan tugas DJKN. Belum lagi peran DJKN atas penjualan

PKP2B

Kegiatan penertiban aset PKP2B menuju

7

Bagaimana perkembangan

pelaporan dan pengelolaan BMN PKP2B


yang transparan dan akuntabel, bagaimana

negara

pengelolaan BMN yang perolehannya berdasarkan pada perjanjian Kerjasama/

yang telah disita dapat dijual lelang dan hasilnya digunakan sebagai barang bukti,

9

Bagaimana pengelolaan BMN aset

(lihat tabel di samping)

8

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Program penertiban BMN

Bagaimana akuntabilitas

yang berasal dari aset PKP2B digulirkan sejak


Semester II Tahun 2013 oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan

rampasan negara sebagaimana Pasal

DJKN menyusun suatu sistim aplikasi

Sumber Daya Mineral (ESDM). Beberapa

273 KUHAP, Jaksa menguasakan benda

berupa Modul Kekayaan Negara

penertiban BMN yang telah dilaksanakan

tersebut kepada Kantor Lelang Negara

Lain-lain yang berfungsi mendukung

oleh DJKN diantaranya PT. Arutmin


// WAWANCARA UTAMA Indonesia, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Kaltim

tersebut merupakan tantangan besar,

BUMN/BUMD dan badan usaha yang

Prima Coal, PT. Adaro Indonesia, PT. Tanito

sehingga ke depan dituntut untuk lebih

modalnya sebagian/seluruhnya dimiliki

Harum, PT. Multi Harapan Utama, dan PT.

baik. Semua pihak dituntut me-review

oleh BUMN/D sebagaimana PMK 168/

Berau Coal yang akan dilaporkan ke dalam

kebijakan-kebijakan di bidang pengurusan

PMK.06/2013, dengan langkah-langkah

LKBUN/LKPP tahun 2014. Sebagai bentuk

piutang negara, menyiapkan mitigasi risiko

a. inventarisasi dan verifikasi jumlah BKPN,

pengendalian atas kegiatan ini, Kantor Pusat

dan mitigasi pencapaian pelaksanaan

nilai piutang pada setiap BKPN, dan data

DJKN dan Kementerian ESDM melaksanakan

penugasan pengurusan piutang negara,

terkait lainnya;

kegiatan monitoring dan evaluasi atas

meningkatkan fungsi pembinaan oleh

penertiban BMN kontraktor PKP2B akhir

Kantor Pusat DJKN, dalam hal ini Direktorat

tahun ini.

PNKNL.

b. inventarisasi dan verifikasi data dokumen barang jaminan; c. rekonsiliasi data dengan Penyerah Piutang sesuai data yang diperoleh dari

10

11

Di satu sisi pengembalian BKPN BUMN/D

Kebijakan zero outstanding yang harus

Hutang, bahwa pengurusan piutang

memang menjadikan beban tugas

diselesaikan pada tahun 2014 mendorong

akan dikembalikan kepada Penyerah

pengurusan piutang negara menjadi jauh

Dit. PNKNL melakukan berbagai terobosan

Piutang.

berkurang, namun di sisi lain pencapaian

misalnya rapat koordinasi yang lebih

target Piutang Negara Dapat Diselesaikan

intensif dengan penyerah piutang, capacity

Khusus piutang yang penyerahannya

(PNDS) dan Biaya Administrasi Pengurusan

building, monitoring dan evaluasi berkala.

berasal dari BUMN/BUMD atau badan-

Piutang Negara (Biad PPN) menjadi

Tahun ini ternyata hampir 90 % program

badan usaha yang dimiliki BUMN/BUMD

beban berat, mengingat besaran target

ini telah berhasil dilaksanakan oleh seluruh

yang menyalurkan dana dari instansi

yang ditentukan lebih tinggi dari tahun

unit vertikal DJKN. Apalagi akselerasi zero

pemerintah melalui pola channeling dan

sebelumnya sementara potensi BKPN

outstanding dilakukan simultan antara

risk sharing, tetap diurus PUPN sesuai

yang diurus semakin kecil. Apalagi dalam

optimalisasi tahap pengurusan BKPN dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

berbagai kesempatan, Menteri Keuangan

menurunkan outstanding piutang negara.

Selanjutnya KPKNL akan menindaklanjuti

Bagaimana gambaran pengurusan piutang negara?

selalu memberikan arahan bahwa

Bagaimana kebijakan DJKN

kegiatan sebagaimana dimaksud pada

terkait zero outstanding 2014

huruf a dan huruf b; dan d. memberitahukan kepada Penanggung

dengan pencabutan pemblokiran atas

12

pengurusan piutang negara harus lebih cepat dengan tingkat recovery yang lebih

Bagaimana mekanisme

barang jaminan yang tercantum dalam

pengembalian berkas kasus

lampiran Berita Acara Serah Terima

piutang negara

tinggi.

Pengembalian BKPN dalam hal barang jaminan telah diblokir, dan kegiatan lain

Jika melihat angka perolehan yang

Tata cara pengembalian pengurusan

yang diperlukan Kantor Pelayanan sebagai

relatif rendah dari total outstanding, hal

piutang yang berasal dari penyerahan

tindak lanjut dari pengembalian BKPN.

Tabel Realisasi Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara atas Berkas Outstanding per Juli 2010 Tahun 2010 s.d. 2014 Tahun 2010*)

Penyelesaian BKPN Pengembalian

Penarikan

Lunas

PSBDT

Jumlah

174

415

1.748

484

2.821

2011

11.524

1.099

4.114

4.404

21.141

2012

15.602

1.549

5.026

4.752

26.929

2013

4.018

1.032

3.343

4.226

12.619

2014**)

110.099

306

1.282

1.712

113.399

JUMLAH

141.417

4.401

15.513

15.578

176.909

Catatan *) Juli-Des 2010 **) Jan-September 2014


WAWANCARA UTAMA \\ Tabel Outstanding BerkasKasusPiutang Negara Posisi Juli 2010 dan September 2014 No

Jenis Berkas

Posisi Juli 2010 BKPN

1.

BUMN/BUMD

2.

Instansi Pemerintah dan Lembaga (Pusat dan Daerah) JUMLAH

Nilai (Rp)

Poisisi September 2014 BKPN

Nilai (Rp)

138.659

21.573.623.790.000,00

10.720

6.532.899.474.704,00

20.045

40.867.595.490.000,00

31.221

43.681.089.430.467,00

158.704

62.441.229.280.000,00

41.921

50.213.988.905.191,00

13

14

Dalam hal penyerah piutang tidak

RUU PPNPD sampai dengan saat ini telah

kooperatif tidak bersedia melakukan

masuk dalam salah satu prolegnas tahun

Data penyelesaian BKPN outstanding per

rekonsiliasi data atau tidak menandatangi

2014, dengan kajian Piutang BUMN/D

Juli 2010 dengan jumlah 158.704 dari tahun

BAST pengembalian BKPN, sesuai PMK

diurus sesuai RUU PPNPD (sesuai pendapat

2010 s.d.tahun 2014 adalah sebagaimana

Nomor: 168/PMK.06/2013 Kantor Pelayanan

anggota Panja RUU PPNPD dari Komisi

tabel di samping.

mengembalikan BKPN kepada Penyerah

XI DPRD). Hal ini sejalan dengan putusan

Piutang dengan mengirimkan surat

Mahkamah Konsitusi Nomor 48/PUU-

pengantar pengembalian BKPN. Dit. PNKNL

XI/2013 dalam perkara Pengujian UU Nomor

hanya melakukan update data jumlah

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

BKPN yang akan dikembalikan sesuai

terhadap UUD RI Tahun 1945 dan Nomor

Perkembangan pengembalian piutang

SE-7/KN/2012, sementara semua tahapan

62/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian

BUMN/BUMD, piutang BUMN/BUMD

pengurusan piutang sampai ada ketentuan

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

diproyeksikan akan habis di akhir tahun

lebih lanjut. Selanjutnya, semua pihak

Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun

2014. Sementara untuk piutang instansi

diharapkan sinergi untuk mempercepat

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

pemerintah pusat, pemerintah daerah

kegiatan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi

terhadap UUD RI Tahun 1945. Apabila RUU

dan lembaga negara per September 2014

jumlah dan nilai piutang negara serta

PPNPD tidak selesai dibahas oleh DPR RI

sebanyak 31.221 BKPN dengan nilai Rp

dokumen barang jaminan, perekaman dan

pada tahun ini, maka akan di-carryover

43.681.089.430.467,00. Peningkatan BKPN

validasi BKPN dalam aplikasi SIMPLe, dan

dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015.

instansi pemerintah pada Juli 2014, karena

Bagaimana jika penyerah piutang tidak kooperatif dalam

pengembalian BKPN

Bagaimana perkembangan RUU

dengan upaya pelunasan oleh debitor,

pengurusan piutang negara

penarikan pengurusan oleh kreditor dalam

(RUU PPNPD)?

rangka restrukturisasi, pengembalian pengurusan, maupun PSBDT.

pencarian atas BKPN yang tidak ditemukan. Data dikirimkan KPKNL kepada Kanwil DJKN dan dilanjutkan ke Kantor Pusat

15

16

Bagaimana posisi outstanding pengurusan piutang negara?

penyerahan baru dari piutang Kementerian

Bagaimana roadmap akselerasi

Kehutanan, piutang kelolaan eks. Badan

penyelesaian pengurusan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),

piutang negara?

piutang Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perindustrian,

DJKN. Selanjutnya, data tersebut di-cross check dengan Berita Acara Rekonsiliasi

Menurunnya outstanding BKPN yang diurus

Rumah Sakit Badan Layanan Umum

yang dikirimkan oleh KPKNL dan data BKPN

oleh PUPN dalam periode 2010 s.d. 2014

di bawah Kementerian Kesehatan, dll.

yang ada pada aplikasi SIMPLe. Apabila

secara signifikan dipengaruhi oleh dua

Selengkapnya pada tabel di atas.

masih terdapat data yang belum sesuai,

hal utama, yaitu program pengembalian

maka petugas Dit. PNKNL akan melakukan

pengurusan piutang negara yang berasal

konfirmasi kepada Kanwil atau KPKNL yang

dari BUMN/BUMD dan program percepatan

bersangkutan melalui telepon atau surat

penyelesaian pengurusan piutang negara

elektronik. Selanjutnya dilakukan evaluasi

dimulai dari Juli 2010. Program percepatan

Monitoring dan evaluasi PNDS serta Biad

terhadap data yang ada, apakah sudah

penyelesaian PPN tersebut ditujukan untuk

Pengurusan Piutang Negara dilakukan

memenuhi ketentuan yang berlaku dan

mempercepat penyelesaian saldo piutang

secara periodik dalam jangka waktu tiap

sesuai dengan target yang ditetapkan.

yang aktif diurus PUPN per Juli 2010, baik

triwulan oleh Dit. PNKNL, dengan

17

Bagaimana monitoring dan evaluasi PNDS dan Biad PPN?


// WAWANCARA UTAMA telah dilakukan pembahasan bersama DJP dan DJBC untuk memahami pandangan dari tiap-tiap eselon I berkaitan dengan penagihan piutang negara nonpajak pada DJKN dan penagihan piutang pajak pada DJP dan DJBC. Dari hasil pembahasan antara DJKN-DJP-DJBC terlihat, bahwa belum terdapat titik temu yang tepat untuk melakukan upaya penagihan piutang pajak dan piutang nonpajak pada satu eselon I. Namun, tantangan ini akan diupayakan diselesaikan, agar dapat menghasilkan suatu kajian penagihan piutang negara yang komprehensif dan memberikan hasil yang optimal.

20

Harapan Bapak untuk DJKN di usia sewindu?

Harapan DJKN menjadi organisasi yang besar dan SDM yang handal serta Direktorat PNKNL tetap eksis di bidang pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. “Walaupun pencapaian hasil piutang negara sudah sunset, namun potensi piutang negara masih sangat besar, bahkan selama ini baru 3% yang diserahkan DJKN” ungkapnya. Pada akhir wawancara, Soepomo, atas membandingkan antara realisasi dengan

Perdirjen Nomor 6/KN/2012, namun dalam

nama keluarga besar DJKN, mengucapkan

target setiap triwulan yang dicapai oleh

prakteknya, sebagian KPKNL terbentur oleh

Selamat Hari Oeang Republik Indonesia,

Kanwil DJKN. Data yang digunakan untuk

kendala terbatasnya dana untuk melakukan

semoga semakin memberikan semangat

melakukan monitoring dan evaluasi

pemeriksaan dan kurangnya SDM/tenaga

baru untuk menselaraskan Gerak Kerja

PNDS Biad adalah data yang dihimpun

pemeriksa.

Kementerian Keuangan dan kesejahteraan

berdasarkan upload laporan yang telah dibuat sesuai ketentuan KEP-157/KN/2013 yang tersaji dalam SSO. Data tersebut kemudian di-crosscheck dengan data yang

19

rakyat yang berkeadilan. Selain itu, dalam

Bagaimana semangat Bapak

rangka Sewindu DJKN, pria yang humoris

dalam menghadapi Perubahan

ini menegaskan pentingnya semangat

dalam Transformasi Kelembagaan?

dihimpun oleh Manajer Kinerja.

transformasi kelembagaan menuju digitalisasi pengelolaan kekayaan negara

Dit. PNKNL terus mendorong dan

yang modern. “Selamat Hari Jadi DJKN,

Bagaimana pemeriksaan dalam

mendukung Transformasi Kelembagaan

Jayalah DJKN” ungkapnya mengakhiri sesi

rangka pengurusan piutang

Kemenkeu 2014–2025, khususnya program

wawancara Tim Media Kekayaan Negara

18

negara?

Sub Tim Piutang Negara, mengenai penagihan piutang negara (baik piutang

KPKNL telah berusaha melaksanakan

pajak maupun piutang nonpajak) dalam

pemeriksaan dalam rangka penyelesaian

satu eselon I. Target penyelesaian kajian

pengurusan piutang negara sesuai

ini adalah di akhir tahun 2015. Saat ini


Teks Dwinanto/Dwi Rini Suprihatin Foto Niko Prasetiya.

KOLOM PNKNL \\

Ilustrasi pertambangan batu bara.

Kegiatan Penertiban Aset PKP2B

Menuju Pelaporan dan Pengelolaan BMN PKP2B yang Transparan dan Akuntabel Kemajuan dalam akuntansi dan pelaporan

lain (PNKNL) dan Direktorat Pengelolaan

Hal krusial yang harus disusun terlebih

keuangan pemerintah ditandai antara

Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan

lain dengan meluasnya cakupan

(PKNSI) DJKN. Dalam praktiknya, masih

penertiban adalah Juknis Penertiban BMN

entitas pelaporan, meluasnya penyajian

terdapat satu komponen aset lagi yang

yang berasal dari PKP2B. Melalui Peraturan

komponen-komponen laporan keuangan

belum secara sempurna terlaporkan dalam

Dirjen Kekayaan Negata Nomor 5/KN/2013

dan meningkatnya nilai nominal yang tersaji

LKBUN/LKPP. Aset tersebut adalah BMN

tanggal 15 November 2014 tentang

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

yang berasal dari Perjanjian Kerja sama/

Juknis Penertiban BMN yang berasal dari

(LKPP). Sejalan dengan semangat kemajuan

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

PKP2B dalam rangka Penyusunan Laporan

ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(PKP2B) yang dalam hal ini merupakan

Keuangan Bendahara Umum Negara

(DJKN) selaku unit pengelola kekayaan

BMN yang perolehannya berdasarkan pada

Transaksi Khusus, dituangkan hal-hal yang

negara terus mendukung dan melakukan

perjanjian.

mengatur kegiatan penertiban seperti

penyempurnaan dan peningkatan kualitas

latar belakang, ruang lingkup, tujuan serta

penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

Persiapan Kegiatan Penertiban

prosedur inventarisasi dan penilaian. Output

dalam rangka pelaporan yang tertib,

Terdapat proses cukup panjang dalam

dari kegiatan penertiban yaitu Laporan Hasil

akuntabel dan transparan atas BMN dalam

rangka menyajikan nilai aset PKP2B di

Penertiban selanjutnya akan menjadi dasar

Laporan Keuangan Bendahara Umum

LKBUN/LKPP yang memenuhi prinsip-

pencatatan dalam laporan BMN Pengelola

Negara (LKBUN/LKPP).

prinsip akuntansi yang telah ditetapkan.

Barang maupun dalam LKBUN/LKPP.

Mengingat belum terdapat laporan Perluasan komponen laporan keuangan dan

BMN PKP2B yang baku, terlebih dahulu

Selain juknis penertiban tersebut, peraturan

meningkatnya nilai nominal yang disajikan

dibutuhkan kegiatan penertiban

lain yang dibutuhkan dalam rangka

dalam LKPP, salah satunya disumbangkan

(inventarisasi dan penilaian) guna

pelaporan BMN PKP2B di LKBUN/LKPP

dari penyajian akun Aset Lainnya pada

memastikan terlebih dahulu jumlah, jenis,

adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

neraca LKPP yang selama ini, diantaranya

dan nilai wajar BMN yang berasal dari

tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan

menampung akun aset Kontraktor Kontrak

PKP2B. Sejumlah persiapan harus dilakukan

Aset Berupa BMN yang Berasal dari PKP2B,

Kerja Sama (KKKS) dan aset eks Badan

sebelum dilakukan penertiban tersebut,

yang saat ini tengah diajukan penetapannya

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

seperti penyusunan perangkat peraturan,

kepada Menteri Keuangan oleh Direktorat

yang berada dalam pengelolaan Direktorat

pengumpulan data awal, dan mobilisasi

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-

sumber daya keuangan maupun manusia.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.


// KOLOM PNKNL BMN yang berasal dari PKP2B merupakan

BMN/BMD pada Peraturan Pemerintah

asetnya secara tegas dinyatakan dalam

bagian dari aset-aset yang berada

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

perjanjian sebagai BMN dan menjadi target

dalam pengelolaan Menteri Keuangan

Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan

kegiatan penertiban BMN sebagai berikut:

selaku Pengelola Barang dan masuk

bahwa Barang Milik Negara/Daerah

1.

PT. Adaro Indonesia

dalam kategori transaksi khusus. Terkait

meliputi barang yang dibeli atau diperoleh

2.

PT. Arutmin Indonesia

pengakuntansiannya, mengingat latar

atas beban Anggaran Pendapatan dan

3.

PT. Kideco Jaya Agung

belakang perolehan dan karakter aset yang

Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dan

4.

PT. Kaltim Prima Coal

berasal dari sektor pertambangan, entitas

barang yang berasal dari perolehan lainnya

5.

PT. Tanito Harum

akuntansi dan entitas pelaporan untuk

yang sah.

6.

PT. Berau Coal

7.

PT. Multi HarapanUtama

8.

PT. Kendilo Coal Indonesia

BMN yang berasal dari PKP2B bersifat lintas kementerian sebagai berikut:

BMN yang berasal dari PKP2B dapat

1) UAKPA-BUNTK Pengelola BMN

dikategorikan sebagai BMN dalam kaitannya

yang berasal dari kontraktor PKP2B,

dengan perolehan lainnya yang sah yaitu

Hal penting terkait obyek penertiban adalah

dilaksanakan oleh unit eselon 2 pada

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan

pembatasan ruang lingkup penertiban

Kementerian Energi dan Sumber Daya

dari suatu perjanjian/kontrak. Kontrak kerja

yaitu penertiban hanya dilakukan terhadap

Mineral (ESDM) yang menangani

sama generasi pertama sesuai Keputusan

BMN PKP2B yang diperoleh sampai dengan

Pengelolaan BMN yang berasal dari

Presiden Nomor 49 Tahun 1981 menyatakan

tanggal 31 Desember 2010. Untuk BMN

kontraktor PKP2B (Ditjen Minerba

bahwa seluruh barang dan peralatan

yang diperoleh di atas 31 Desember 2010

KESDM).

yang diperoleh kontraktor dalam rangka

akan dicatat dalam LKPP berdasarkan nilai

2) UAKKPA-BUNTK Pengelola BMN yang

kegiatan pengusahaan pertambangan

perolehan BMN sesuai PMK yang mengatur

berasal pertambangan, dilaksanakan

batubara menjadi milik Perusahaan Negara

tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan

oleh unit kerja pada Sekretariat Jenderal

Batubara, “contractor shall purchase or lease

BMN Yang Berasal dari PKP2B.

Kementerian ESDM (PPBMN Setjen

all materials, supplies and property, plant and

KESDM).

equipment required to be purchased or leased

Pelaksanaan Kegiatan Penertiban

pursuant to the work program. Contractor

a.

unit akuntansi yang melaksanakan

shall finance the cost of purchasing materials,

Penertiban

penggabungan atas laporan keuangan

supplies, plant and equipment and such

penilaian) BMN PKP2B pada PT Adaro

yang berasal dari UAKPA-BUNTK dan

equipment shall become the property of

Indonesia merupakan pilot project yang

atau UAKKPA yang berada dalam

Batubara when landed at the Indonesian port

dilaksanakan di tahun 2013.

lingkup tugasnya.

of import or purchased locally”.

menggunakan data awal berupa laporan

3) UAP-BUN TK DJKN merupakan

PT Adaro Indonesia berupa

inventarisasi

dan

Kegiatan IP

aset PT Adaro Indonesia per 31 Desember Di samping hal tersebut di atas, keseluruhan

Selain itu, berdasarkan Keppres Nomor

2012 yang terdiri dari 735 item dengan nilai

BMN PKP2B tersebut dalam praktik

76 Tahun 1996 tentang Ketentuan

perolehan USD 61,871,079.48 (merupakan

pengelolaannya berada dalam pemeliharan

Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan

perolehan aset s.d. 31 Desember 2010).

dan pengamanan kontraktor PKP2B yang

Pertambangan selanjutnya mengubah

Lokasi penertiban BMN terletak di beberapa

bersangkutan. Mempertimbangkan kondisi-

status aset yang digunakan dalam kegiatan

site PT Adaro Indonesia yang berada di

kondisi ini, koordinasi intensif dan sinergi

operasional penambangan oleh kontraktor,

Banjarmasin, Dahai/Paringin, Kelanis, Paiton,

dengan para pemangku kepentingan,

khususnya generasi pertama, yaitu beralih

dan Tutupan.

baik dengan kontraktor PKP2B maupun

kepemilikannya dari Perusahaan Negara

dengan Kementerian ESDM (dalam hal ini

Tambang Batubara kepada Pemerintah

Dalam pilot project ini, kegiatan inventarisasi

Ditjen. Minerba dan PPBMN Setjen KESDM)

Indonesia. Pengaturannya diatur dalam

dilakukan oleh unsur KESDM dan BPKP

merupakan kunci utama kesuksesan

Pasal 9 yang berbunyi: “segala hak

, sedangkan penilaian diselesaikan oleh

pelaksanaan penertiban BMN maupun

dan kewajiban Perusahaan Perseroan

petugas Kanwil DJKN Kalimantan Selatan

kegiatan penatausahaan aset PKP2B

(Persero) PT Tambang Batubara Bukit

dan Tengah. Dari kegiatan penertiban

selanjutnya.

Asam berdasarkan perjanjian kerja sama

diperoleh hasil bahwa aset PKP2B PT Adaro

sebagaimana dimaksud ayat (1), beralih

Indonesia yang memenuhi kriteria untuk

Obyek Penertiban

kepada Pemerintah”. Dengan demikian,

disajikan di neraca LKBUN/LKPP 2013 adalah

Terkait obyek penertiban aset PKP2B, definisi

terdapat delapan kontraktor PKP2B yang

sebanyak 172 item dengan total nilai wajar


KOLOM PNKNL \\ Rp 688.260.190.000,00 dan nilai perolehan USD 53,496,624.

dapat melakukan pelaporan sesuai format

Terhadap aset senilai

yang dibutuhkan.

USD 4,608,483 disajikan dalam Catatan

d.

atas

Laporan

Keuangan,

PT. Kaltim Prima Coal (PT KPC)

dikarenakan

Aset kontraktor PKP2B PT Kaltim Prima Coal

Kendala lain yang sempat dihadapi adalah

tidak memenuhi kriteria disajikan dalam

berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur.

alokasi dana yang semula direncanakan

neraca (antara lain karena dalam proses

Berdasarkan data awal aset per 30 Juni 2014,

berada pada anggaran PPBMN dan Setjen

penghapusan, rusak berat).

atas perolehan aset s.d. 31 Desember 2010,

KESDM. Mengingat PPBMN, Setjen KESDM

terdiri dari 3.947 item dengan nilai perolehan

ternyata tidak menganggarkan kegiatan

Meskipun program penertiban BMN PKP2B

USD 1.637.629.216. Laporan Hasil Penertiban

penertiban tersebut di tahun 2014, Direktorat

tahun 2013 secara berkelanjutan akan

BMN PKP2B di PT Kaltim Prima Coal

PNKNL di pertengahan tahun melakukan

diselesaikan di tahun 2014, tidak urung hal

menunjukkan BMN yang memenuhi kriteria

revisi anggaran guna penyelesaian kegiatan

ini menjadi rekomendasi dalam pemeriksaan

untuk disajikan di neraca LKBUN/LKPP 2013

penertiban BMN yang berasal dari PKP2B.

BPK atas LKPP 2013. Rekomendasi ini

adalah sebanyak 1.707 item dengan total

sekaligus

nilai wajar Rp 7.693.596.959.000,00 dan nilai

Dalam praktik penertiban di lapangan,

perolehan USD 1,051,227,577.

hambatan yang paling sering dihadapi

menjadi

pendorong

segera

diselesaikannya target penertiban aset pada tujuh kontraktor PKP2B lainnya di tahun

tim penertiban adalah pihak kontraktor e.

2014. b. PT. Arutmin Indonesia (PT AI)

PT. Tanito Harum, PT. Berau Coal,

PKP2B belum dapat mengidentifikasikan

PT. Multi Harapan Utama dan PT. Kendilo

keseluruhan lokasi BMN dengan tepat.

Coal Indonesia

Hal ini terjadi, karena adanya perubahan

BMN kontraktor PKP2B PT AI terletak di

PKP2B

dijadwalkan

petugas yang menangani aset dan umur

sejumlah

Senakin,

kegiatan penertiban pada Oktober 2014

aset yang telah lama. Hal lain yang terjadi

Satui, Batulicin dan North Pulau Laut Coal

dan PT Multi Harapan Utama dan PT Berau

ialah perubahan teknis pelaksanaan IP di

Terminal (NPLCT). Data awal aset per 31

Coal telah menyatakan siap menerima

lapangan, sehingga alokasi waktu IP awal

Desember 2013 untuk perolehan aset s.d.

Tim

pada

yang direncanakan semula ternyata tidak

31 Desember 2010, terdiri dari 3.109 item

akhir bulan Oktober s.d. November 2014.

mencukupi pada saat pelaksanaan. Bagi

dengan nilai perolehan USD 320,631,036.

Adapun

merupakan

BMN yang belum dapat ditemukan pada

Laporan Hasil Penertiban BMN PKP2B di PT AI

satu-satunya kontraktor PKP2B yang telah

saat penertiban, maka kontraktor PKP2B

menunjukkan BMN yang memenuhi kriteria

terminasi dan telah menyampaikan usulan

berkewajiban

untuk disajikan di neraca LKBUN/LKPP 2013

penghapusan atas aset-asetnya. Atas hal

pemetaan dan identifikasi lokasi BMN

adalah sebanyak 791 item dengan total

ini akan dilakukan verifikasi kembali untuk

dimaksud. Selanjutnya setelah dilakukan

nilai wajar Rp 2.081.733.485.518 dan nilai

memastikan keseluruhan aset PT Kendilo

pemetaan kembali atas BMN yang belum

perolehan USD 191,221,889.

Coal telah diusulkan untuk dihapuskan

ditemukan, dilaksanakan penertiban lanjutan

atau masih terdapat sisa aset yang perlu

seperti yang telah dilaksanakan pada PKP2B

diserahterimakan kepada negara.

PT KJA, PT Adaro dan PT Arutmin Indonesia.

berlokasi di Batu Kajang, Kabupaten Paser,

Kendala dalam Kegiatan Penertiban

Penutup

Kalimantan Timur. Berdasarkan data awal aset

Meskipun dalam juknis penertiban BMN

Meskipun

per 31 Desember 2013, atas perolehan aset

telah disepakati bahwa data awal BMN

Direktorat PNKNL bertekad untuk melakukan

s.d. 31 Desember 2010, terdiri dari 1.974 item

untuk kegiatan penertiban BMN PKP2B

penyelesaian

penertiban

dengan nilai perolehan USD 400,067,516.84.

disampaikan

tahun 2014.

Harapannya adalah dengan

Laporan Hasil Penertiban BMN PKP2B di PT

kepada PPBMN KESDM melalui Ditjen

tertibnya penatausahaan BMN PKP2B, maka

KJA menunjukkan BMN yang memenuhi

Minerba KESDM, dalam pelaksanaannya

proses pengelolaan selanjutnya seperti

kriteria untuk disajikan di neraca LKBUN/

terdapat sedikit terkendala dengan belum

pemindahtanganan

LKPP 2013 adalah sebanyak 844 item dengan

terstandarisasinya bentuk laporan aset antar

dapat

total nilai wajar Rp 2.899.911.189.000,00 dan

kontraktor PKP2B. Meskipun telah terdapat

baiknya. Semoga.

nilai perolehan USD 282,407,077.71.

format baku yang dimintakan, namun tidak

c.

lokasi

yaitu

Asam,

PT. Kideco Jaya Agung (PT KJA)

PT

Tanito

Inventarisasi PT.

Harum

dan

Kendilo

Penilaian Coal

untuk

tetap

melakukan

Aset kontraktor PKP2B PT KJA sebagian besar

oleh

kontraktor

PKP2B

urung terdapat kontraktor PKP2B yang tidak

masih

terdapat

atau

teroptimalisasi

kekurangan,

IP

PKP2B

di

pemanfaatan

dengan

sebaik-

Teks: Dwi Rini Suprihatin


INFOGRAFIS


INFOGRAFIS


// KOLOM BMN

Para penerima penghargaan bersama Menteri Keuangan dan Dirjen KN

BMN Award

Ajang Bergengsi Kinerja Pengelolaan BMN Belakangan ini, permasalahan pencatatan

Tahun 2014 ini, Kegiatan Refleksi dan

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib

maupun penggunaan aset tetap

Apresiasi Pengelolaan BMN pada 24

Basri pada sambutannya menyampaikan

Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

September 2014 lalu dihadiri Menteri

apresiasi dan refleksi Pengelolaan BMN telah

menjadi sorotan. Opini Badan Pemeriksa

Keuangan Chatib Basri, Direktur Jenderal

berhasil mendorong K/L, agar lebih baik

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Kekayaan Negara (Dirjen KN) Hadiyanto,

dalam mengelola BMN yang berada dalam

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

jajaran Eselon I dan II Kementerian

penguasaannya. Hal ini terlihat dari jumlah

Pusat (LKPP) merupakan salah satu bentuk

Keuangan serta perwakilan dari seluruh K/L

Laporan Keuangan K/L yang memperoleh

pertanggungjawaban pemerintah atas

hadir dalam acara penghargaan di Jakarta.

opini WTP dari BPK pada setiap tahun

pelaksanaan tugas setiap tahunnya.

semakin meningkat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Penghargaan terdiri dari kategori tetap dan

sebagai Pengelola Barang, terus berupaya

pilihan. Kategori tetap meliputi utilisasi

Selanjutnya, Menkeu menyebutkan,

meningkatkan kesadaran seluruh K/L selaku

BMN dan Kepatuhan Pelaporan. Kategori

bahwa negara memiliki BMN yang

Pengguna Barang.

pilihan terdiri dari pelaksanaan sertifikasi

sangat bervariasi. Lebih lanjut Chatib

BMN, continuous improvement dan peer

menjelaskan, agar seluruh aset negara

DJKN sejak tahun 2012 melakukan upaya

collaboration. Terdapat penghargaan baru

tersebut dicatat dalam sebuah buku besar

pembinaan dan peningkatan kesadaran

yang diberikan kepada K/L yang dapat

yang menggambarkan keseluruhan nilai

para K/L melalui kegiatan refleksi

meraih penghargaan selama tiga tahun

aset negara. “Sebuah buku mengenai

dan apresiasi pengelolaan BMN yang

berturut-turut. “ Kepada tiga K/L akan

neraca kekayaan negara yang mencakup

diselenggarakan setiap tahun. Kegiatan

diberikan penghargaan khusus berupa

tidak hanya helikopter, tank atau istana

ini merupakan pemberikan penghargaan/

“Banda Tadya Abiwada” yang berarti

negara, tetapi juga aset dari kekayaan alam

apresiasi kepada K/L atas peningkatan

penghargaan kekayaan yang tertib”, ujar

negara. Nilai asetnya akan besar sekali, dan

kinerja pengelolaan BMN setiap K/L yang

Hadiyanto. Dirjen KN dalam kesempatan

kalau digunakan sebagai leverage, maka

berprestasi. Selain itu, kegiatan ini bertujuan

tersebut juga berterima kasih kepada

kebutuhan kita mengenai pembiayaan

untuk menimbulkan semangat kompetensi

K/L yang terus meningkatkan kinerja

pembangunan tidak akan menjadi terlalu

positif dari seluruh K/L dalam pengelolaan

pengelolaan BMN.

sulit”, jelas Chatib.

BMN.


KOLOM BMN \\

Penyerahan penghargaan.

Menteri Keuangan

Menkeu juga memberikan apresiasi kepada

Dalam setiap kategori DJKN memilih 3 K/L

C. Pelaksanaan Sertipikasi BMN

kegiatan inventarisasi BMN yang merupakan

dengan peringkat terbaik dari masing-

1) Kelompok I diberikan kepada

tugas awal DJKN saat dibentuk. Proses

masing kelompok. Adapun penerima

Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

identifikasi BMN sebelumnya praktis seperti

penghargaan/apresiasi pada kegiatan

Lembaga Sandi Negara dan Badan

hutan rimba, banyak yang tidak tercatat

apresiasi dan refleksi pengelolaan BMN

Nasional Penanggulangan Bencana

dan tidak memiliki prosedur yang jelas

Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

dalam proses penggunaannya. “Dalam

2) Kelompok II diberikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan

delapan tahun progres yang kita buat

A. Utilisasi BMN

Kependudukan dan Keluarga Berencana

sangat signifikan. Saya kira ini bukan hanya

1) Kelompok I diberikan kepada

Nasional dan Arsip Nasional Republik

keberhasilan dari kementerian keuangan

Lembaga Ketahanan Nasional, Badan

(DJKN – red) tetapi juga keberhasilan dari

Standardisasi Nasional, dan Badan

Bapak dan Ibu (K/L – red) semua”, pungkas Chatib.

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. 2) Kelompok II diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup,

Menkeu menekankan pentingnya

Kementerian Pemberdayaan

pelaksanaan pengelolaan BMN yang

Perempuan dan Perlindungan Anak dan

berdasarkan 3T, tertib fisik, administrasi, dan

Kementerian Sekretariat Negara.

hukum “Saya kira tiga hal ini merefleksikan

3) Kelompok III diberikan kepada Badan

mengenai bagaimana pengelolaan BMN ini

Narkotika Nasional, Badan Pusat Statistik

harus dilakukan”, tutur Chatib. Pelaksanaan

dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan

3T memang memerlukan upaya yang besar,

Geofisika.

tetapi hal ini harus menjadi parameter standar pengelolaan BMN.

Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan D. Continuous improvement awards diberikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. E. Peer Collaboration awards diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

B. Kepatuhan Pelaporan BMN

dan Badan Pengawasan Keuangan dan

1) Kelompok I diberikan kepada Komisi

Pembangunan.

Kemenkeu memberi penghargaan kepada

Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen

34 K/L yang telah berprestasi dalam kinerja

Negara dan Kementerian Koordinator

pengelolan BMN. Kemenkeu - DJKN

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

membagi 86 K/L menjadi 3 kelompok

Indonesia 3) Kelompok III diberikan kepada

2) Kelompok II diberikan kepada

F. Banda Tadya Abiwada diberikan kepada Badan Pusat Statistik (utama), Kementerian Keuangan (madya) dan

sebagai berikut:

Badan Pengawasan Keuangan dan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan

1. Kelompok I terdiri atas 35 K/L dengan

Pembangunan, Lembaga Ilmu

Geofisika (pratama).

jumlah satker tidak lebih dari 10 unit; 2. Kelompok II, terdiri dari 26 K/L dengan jumlah satker 10 -100 unit; dan 3. Kelompok III, terdiri dari 26 K/L dengan jumlah satker lebih dari 100 unit.

Pengetahuan Indonesia, dan Badan Kepegawaian Negara.

Teks Niko Prasetya | Foto Paundra

3) Kelompok III diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Badan Pusat Statistik


// KOLOM LELANG

Pelaksanaan Lelang Email pada KPKNL

Efisiensi dan Optimalisasi Modernisasi lelang merupakan momentum

mengetahui angka penawaran masing-

realtime. Penawaran lelang disampaikan

untuk mewujudkan peningkatan kualitas

masing peserta lelang sampai closing time

melalui aplikasi dan bersifat terbuka, dimana

pelayanan lelang yang lebih baik. Adanya

terlewati dan pejabat lelang mengesahkan/

peserta lelang mengetahui daftar penawaran

varian baru dalam melakukan penawaran

menetapkan

Guna

lelang secara realtime. Penawaran lelang

lelang, yaitu pelaksanaan lelang tanpa

membuka

terbentuknya

dapat diajukan berkali-kali sampai closing time

dihadiri peserta lelang, memberikan peluang

harga jual lelang yang optimal, lelang email

berakhir. Penawaran lelang bersifat terbuka

terbentuknya harga jual lelang yang lebih

memberikan kesempatan bagi para peserta

dan realtime inilah yang membedakan lelang

optimal dibanding lelang konvensional.

lelang untuk mengajukan penawaran lelang

internet dengan lelang email.

Lelang tanpa kehadiran peserta lelang dapat

berkali-kali (multiple-bidding) sampai closing

dilaksanakan melalui lelang email, lelang

time berakhir.

pemenang kesempatan

lelang.

internet, maupun lelang tromol pos.

Lelang email dapat dilaksanakan untuk seluruh jenis lelang. Berdasarkan data sampai

Pada lelang internet, para peserta lelang

dengan 19 November 2014, lelang email

lelang

berkumpul di suatu tempat untuk saling

telah dilaksanakan oleh 33 KPKNL di seluruh

internet, karena penawaran lelang bersifat

mengajukan penawaran lelang, dengan

Indonesia dengan potensi tren kenaikan

tertutup, sehingga antar peserta lelang,

menggunakan jalur komunikasi internet,

harga jual yang optimal. Misalnya mobil sedan

bahkan pejabat lelang sekalipun, tidak saling

penawaran lelang dapat diketahui secara

Honda City-Z KPKNL Bandung (23/06/2014)

Lelang

email

berbeda

dengan


KOLOM LELANG \\

Suasana lelang internet dan email

Internet

banking

terjual 125% dari nilai limit, aset kelolaan eks

Fitur

PT PPA pada KPKNL Sidoarjo (29/09/2014)

Bendahara Penerimaan KPKNL melakukan

mudah

terjual Rp50,3 miliar dari harga limit Rp40,3

pengecekan

jaminan

dimanapun peserta lelang berada), cepat

miliar, alat berat eks Pertamina pada KPKNL

realtime dan pengembalian uang jaminan

(penyetoran/pengembalian uang jaminan

Bontang (5/11/2014) salah satunya terjual

lelang. Sedangkan Fitur nomor VA untuk

dan penawaran lelang yang diterima petugas

Rp571juta dari harga limit Rp28 juta. Ilustrasi

menertibkan dan memudahkan penyetoran

KPKNL penyelenggara), efisien (saat yang

inilah yang menggambarkan kekuatan lelang

uang jaminan lelang.

bersamaan tanpa harus hadir di lokasi lelang

setoran

memudahkan uang

email dalam mendorong terjadinya potensi optimalisasi harga jual lelang.

Beberapa keunggulan lelang email yaitu (dapat

diikuti

kapanpun

dan

dan pilihan waktu), aman (pembeli lelang Independensi dan kebebasan peserta lelang

tetap memperoleh kutipan risalah lelang),

dalam

optimal (terbukti potensi tren kenaikan harga

mengajukan

penawaran

lelang

Secara umum, setiap pelaksanaan lelang

tidak sepenuhnya terpenuhi pada lelang

mensyaratkan adanya uang jaminan lelang.

konvensional. Semangat untuk menciptakan

Oleh karena itu, KPKNL membuka rekening

terpenuhinya asumsi lelang diwujudkan

Berdasarkan

penampungan lelang. Dalam menggunakan

pengaturan bahwa lelang dapat dilaksanakan

meyakini bahwa lelang email terbukti

rekening penampungan lelang tersebut,

tanpa kehadiran peserta lelang. Lelang email

memiliki keunggulan dengan berbagai

berdasarkan data per Juli 2014, terdapat

dan lelang internet merupakan terobosan,

keunggulan: mudah, cepat, efisien, aman,

33 KPKNL yang bermitra dengan PT BRI

agar asumsi lelang tersebut dapat terpenuhi.

dan optimal. Fakta menunjukkan adanya

(Persero), 25 KPKNL bermitra dengan PT BNI

Adanya tindakan kooperasi atau bahkan

potensi terciptanya efisiensi pada berbagai

(Persero), dan 12 KPKNL bermitra dengan PT

intimidasi antar peserta lelang, diminimalisasi

pihak, optimalisasi harga lelang, ketertiban

Bank Mandiri (Persero).

melalui penghilangan kontak fisik antar

pelaksanaan lelang, dan pada akhirnya

diatas nilai limit) uraian

di

atas,

peserta lelang, sehingga peserta lelang

meningkatkan

Lelang email dan internet pada KPKNL

memiliki keleluasaan dan independensi

seluruh pengguna jasa lelang.

membutuhkan layanan internet banking

untuk

dan

nomor

Virtual Account (VA) dari

perbankan yang menjadi mitra KPKNL.

mengikuti

dan

kualitas

penulis

pelayanan

bagi

mengajukan

penawaran lelang sesuai budget contraints

Teks: Agus Yulianto, M.A., MSE.

masing-masing.


// KOLOM KESEKRETARIATAN

Kebijakan Mutasi Pegawai Mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu unit kerja ke unit kerja yang lain, atau dari satu jabatan ke jabatan lain, yang dilakukan secara horizontal (jabatan yang sama), vertikal (promosi), atau diagonal (perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional) dengan memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundangundangan dan kebutuhan organisasi. Kebijakan ini merupakan keharusan dari keberlangsungan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit Eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki unit vertikal di seluruh provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memungkinkan adanya

Kebijakan mutasi pada awal tahun 2014

adil dan transparan. Pola Mutasi yang

kebijakan mutasi pada unit vertikal sesuai

menimbulkan kehebohan bagi pegawai,

diinginkan pegawai DJKN saat ini adalah

kebutuhan organisasi.

padahal mutasi pelaksana DJKN telah terjadi

mutasi dengan kepastian jangka waktu dan

beberapa kali, namun waktunya belum

dapat ditempatkan pada homebase atau

Tentunya kebijakan mutasi perlu diketahui

teratur. Apalagi sejak tahun 2010 belum

daerah asal, meskipun terkadang homebase

secara utuh, sekiranya perlu diketahui

ada mutasi pelaksana dengan jumlah yang

juga bukan meliputi daerah asal pegawai

hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan

signifikan. Dalam tabel berikut dijabarkan

tersebut, melainkan tempat yang dirasa

kebijakan mutasi. Hal-hal yang menjadi

Surat Keputusan terkait mutasi pegawai

aman, tenang dan nyaman saat bekerja dan

pertimbangan dalam melakukan kebijakan

pada periode 2007 s.d. 2014 yang memuat

dekat dengan keluarga.

mutasi terhadap pegawai di antaranya:

jumlah pegawai yang dipindahkan, namun

1. Upaya penataan pegawai dalam rangka

tidak termasuk pegawai yang pindah

Dalam pengambilan kebijakan mutasi

pembinaan dan pengembangan sesuai

atas permintaan sendiri, Surat Keputusan

dengan mempertimbangkan homebase

Keputusan Menteri Keuangan Nomor

Nomenklatur, dan Penempatan CPNS. Pada

pegawai, terlebih dahulu kita harus

130/KMK.01/2013 (deepening and

SK Mutasi Tahun 2014 terdapat 88 pegawai

mengetahui bagaimana struktur dari

broadening),

yang unit kerjanya dipindahkan keluar

pegawai DJKN seluruh Indonesia

Pulau Jawa dan terdapat 90 pegawai yang

berdasarkan kategori homebase-nya.

dipindahkan unit kerjanya ke Pulau Jawa.

Apabila melihat data pegawai berdasarkan

2. Sebagai penerapan sistem pengendalian internal melalui rotasi

homebase (data sewaktu-waktu dapat

pegawai berdasarkan lamanya masa kerja di unit atau kota terakhir, 3. Upaya pemenuhan kebutuhan

Bagi sebagian pegawai, pola mutasi

berubah tergantung dari data homebase

pegawai memang belum dapat

pada SIMPEG DJKN.

organisasi sesuai kebutuhan kompetensi

sepenuhnya mengakomodir seluruh

yang berbeda dari masing-masing unit,

keinginan dan harapan semua pihak. Hal

Berdasarkan grafik tersebut, zona homebase

ini disebabkan, kebijakan yang ada belum

yang meliputi Jawa Tengah dan DIY

melalui pola mutasi yang rutin, periodik,

memiliki pola yang transparan. Bagian

merupakan wilayah homebase menempati

dan berkelanjutan untuk menjamin

Kepegawaian DJKN selalu berupaya

urutan pertama dengan pegawai terbanyak

kepastian bekerja,

membangun sistem dan pola mutasi yang

dari struktur pegawai DJKN, lalu zona

paling mungkin diterima oleh banyak

Sumatera di urutan kedua dan daerah Bogor

pihak, agar terwujud pola mutasi yang

Depok Serpong Tangerang Bekasi di urutan

4. Untuk meningkatan motivasi pegawai

5. Penyegaran suasana dan lingkungan kerja.


KOLOM KESEKRETARIATAN \\ ketiga, terbukti bahwa daerah Jawa masih

pegawai secara riil sesuai dengan beban

ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian

mendominasi daerah asal dari struktur

kerja organisasi dan program mutasi

pegawai yang berasal dari Bodesertabek,

pegawai di lingkungan DJKN. Berbeda

pegawai dari unit yang berkelebihan ke unit

Jawa Tengah dan DIY, dan Jawa Timur yang

halnya dengan sebagian wilayah Timur,

yang kekurangan serta program promosi

dapat bekerja di wilayah tersebut, dan

masih sedikit pegawai yang berasal dari

pegawai. Dari analisis beban kerja itulah,

sebagian lain harus sementara bekerja di

wilayah tersebut.

kita dapat membandingkan seberapa besar

luar ketiga wilayah dimaksud.

kebutuhan pegawai pada seluruh kantor di Memang dalam melakukan mutasi tetap

DJKN.

mempertimbangkan homebase pegawai,

Hal inilah yang menyebabkan daerah Bodesertabek, Jawa Tengah dan DIY, dan

namun mengapa banyak pegawai yang

Dari data yang kami dapat dari Bagian

Jawa Timur selalu penuh untuk tempat

tidak berada di homebase. Kebijakan

Organisasi dan Kepatuhan Internal

tujuan mutasi. Selain itu, perbedaan

mutasi pegawai yang dibuat saat ini tidak

Sekretariat Direktorat Jenderal, pada tahun

mencolok juga digambarkan pada wilayah

semata-mata hanya mempertimbangkan

2013, pelaksanaan ABK dilakukan dengan

Jakarta, yang jumlah kebutuhan pegawai

homebase dari pegawai, namun tetap

menghitung populasi pada semua unit di

jauh lebih besar, dibandingkan pegawai

menyesuaikan kebutuhan pegawai.

lingkungan DJKN, meliputi 8 unit eselon II

yang berasal dari Jakarta (kekurangan

Penghitungan kebutuhan pegawai

Kantor Pusat, 17 Kantor Wilayah (Kanwil) dan

pegawai) sehingga pegawai yang daerah

mengacu pada pengukuran beban kerja.

70 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

asalnya berada di Jakarta bisa bekerja

Pengukuran beban kerja Kementerian

Lelang (KPKNL). Wilayah Jakarta menjadi

pada homebasenya. Begitu pula daerah

Keuangan dilakukan berdasarkan Peraturan

wilayah terbanyak yang membutuhkan

asal lainnya yang mengalami kekurangan

Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006

pegawai, hal ini sebanding dengan

pegawai. Perbandingan jumlah pegawai

tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis

banyaknya kantor yang berada di Jakarta

dari homebasenya, jumlah pegawai

Beban Kerja (Work Load Analysis) di

yang terdiri dari 8 unit eselon II, 1 Kantor

ideal menurut kebutuhan kantor dan

Lingkungan Departemen Keuangan.

Wilayah dan 5 KPKNL, diikuti dengan zona

selisih diantara keduanya dapat dilihat

Sumatera dan wilayah lainnya.

sebagaimana grafik berikut:

teknik manajemen yang dilakukan secara

Grafik di atas menggambarkan pada daerah

Dari grafik ini, terlihat berapa banyak selisih

sistematis untuk memperoleh informasi

asal Bodesertabek, Jawa Tengah dan DIY,

pegawai antara jumlah pegawai dengan

mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi

dan Jawa Timur jumlah pegawai yang

homebasenya dan jumlah ideal sesuai

kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

berasal dari homebasenya jauh lebih besar

kebutuhan kantor serta dapat dilihat apakah

Hasil analisis beban kerja juga dipergunakan

dibandingkan dengan jumlah pegawai

daerah tersebut kelebihan atau kekurangan

untuk menyusun rencana kebutuhan

yang dibutuhkan (kelebihan pegawai). Hal

pegawai. Terdapat kelebihan pegawai terjadi

Analisis beban kerja (ABK) adalah suatu


// KOLOM KESEKRETARIATAN

pada wilayah Jawa Tengah, Bodesertabek

Dalam rangka reformasi birokrasi, DJKN

dapat memberikan kejelasan bagi

dan Jawa Timur, dan wilayah lain terjadi

tengah mempersiapkan Peraturan Direktur

perjalanan karir pegawai dan membawa

kekurangan pegawai. Ketidakseimbangan

Jenderal Kekayaan Negara tentang Pola

kesejahteraan.

tersebut yang menyebabkan banyak

Mutasi Pelaksana. Dalam perdirjen tersebut,

pegawai tidak dapat mengisi unit kerja

Bagian Kepegawaian mengusulkan

Mutasi juga terkait erat dengan peningkatan

sesuai homebase, dan kebijakan mutasi ini

pengaturan diantaranya terkait pola mutasi,

kinerja pegawai. Kedepannya, penilaian

tidak bisa memuaskan banyak pihak. Semua

faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi

kinerja pegawai menjadi salah satu penentu

data terkait homebase berasal dari update

(seperti: masa kerja, hukuman disiplin,

pegawai yang layak diberikan kesempatan

terakhir SIMPEG, sehingga para pegawai

formasi kebutuhan, aspirasi pegawai,

untuk berada di homebase atau local area-

diharuskan selalu aktif memperbarui data

dan kebutuhan organisasi), jangka waktu

nya sebagai reward dari prestasi kerjanya.

pribadi terutama homebasenya, agar data

penempatan, penjadwalan mutasi, dan

Upaya perbaikan ini semoga mendapat

yang diolah dan dijadikan pertimbangan

fasilitas mutasi, agar tercipta konsistensi

dukungan semua pihak.

untuk membuat kebijakan mutasi menjadi

dan kepastian bagi para pegawai yang

valid.

mengalami mutasi. Mutasi ini diharapkan


Teks: Dwi Wahyudi

KANAN


// TESTIMONI

Kepala PPBMN Agus Salim

Langkah PPBMN Menuju Era Baru Pengelolaan BMN Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di

kelancaran kegiatan usaha hulu migas

Di era digital ini tentu pelaksanaan proses

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber

yang selaras dengan peningkatan mutu

bisnis yang terkomputerisasi menjadi

Daya Mineral (ESDM) tidak lepas dari peran

pengelolaan BMN.

sebuah kebutuhan di segala bidang, tidak

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

terkecuali pengelolaan BMN KKKS. Oleh

(PPBMN). PPBMN merupakan sebuah unit

Salah satu tolak ukur pertama pengelolaan

karena itu PPBMN menyambut baik wacana

kerja eselon II di bawah Sekretariat Jenderal

BMN adalah penatausahaan yang tertib dan

pembangunan sistem informasi yang

Kementerian ESDM. Bermula dari keinginan

akuntabel. Terkait hal ini, Agus mengakui

terintegrasi antara Kementerian Keuangan

untuk mengelola aset di lingkungan

bahwa proses penatausahaan BMN KKKS

dengan SKK Migas. Agus menuturkan,

Kementerian ESDM secara transparan,

saat ini belum sepenuhnya akurat dan

bahwa PPBMN pernah membuat suatu

akuntabel, dan akurat, PPBMN dibentuk

akuntabel dilaksanakan. Ini terjadi karena

sistem penatausahaan BMN KKKS. Namun,

pada 10 Oktober 2010.

proses penyusunan laporan BMN KKKS

sistem tersebut belum dapat digunakan,

masih dilakukan secara manual sehingga

karena data yang tersedia tidak memiliki

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

human error dalam proses pengerjaannya

format dan perlakuan yang sama dalam

(PMK) Nomor 248/PMK.05/2012 tentang

kerap terjadi.

proses penyusutannya sehingga sistem

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus,

sulit membaca secara benar.

PPBMN merupakan Unit Akuntansi Kuasa

PPBMN hanya melakukan pencatatan

Pengelola Anggaran Bendahara Umum

atas laporan yang diberikan oleh SKK

Berkaca pada pengalaman tersebut, Agus

Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK)

Migas, sehingga PPBMN tidak mengetahui

mengusulkan, agar DJKN dan SKK Migas

untuk pengelolaan BMN yang berasal dari

keadaan sebenarnya dari aset tersebut

menyamakan pendapat terlebih dahulu

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Saat

sehingga masih terjadi asymetric information

atas format dan perlakuan penyusutan aset

diwawancarai oleh Tim Media Kekayaan

dalam penatausahaan BMN KKKS. Namun

antara aset di bawah tahun 2010 dengan

Negara, Kepala PPBMN Agus Salim blak-

demikian, proses perbaikan terus menerus

aset di atas tahun 2010. Hal ini penting,

blakan berbicara mengenai pengelolaan

dilakukan dengan saksama.

mengingat aset di bawah tahun 2010 harus

BMN KKKS dan harapan-harapannya untuk


melalui proses inventarisasi dan penilaian

TESTIMONI \\ program pemerintah

Selanjutnya, terkait pengaturan

terkait dengan

kewenangan instansi dalam pengelolaan

pengurangan cost

aset KKKS pada revisi PMK, Agus juga

recovery.

berharap SKK Migas merupakan bagian atau masuk dalam koridor Kementerian ESDM,

Salah satu isu

sesuai dengan landasan hukum keberadaan

dalam pengelolaan

SKK Migas saat ini sebagaimana diatur

aset KKKS, adalah

dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 09

minimnya

Tahun 2013 tentang Tata Kerja Satuan Kerja

ketersediaan

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

anggaran pada

Minyak dan Gas Bumi.

Pengelola untuk (IP), berbeda dengan aset di atas tahun 2010

pemeliharaan dan pengamanan untuk

Di samping itu, revisi PMK tersebut tentunya

dapat langsung dicatat dalam neraca.

aset KKKS yang telah diserahkan kepada

harus dapat mengakomodasi kekurangan-

Pemerintah. Menyikapi hal ini, Agus

kekurangan yang selama ini masih ada, di

Di tahun 2014 ini, pengelolaan BMN

menekankan pentingnya penjadwalan,

antaranya ketentuan sanksi KKKS yang

memasuki era baru yang ditandai

perencanaan, dan pelaporan aset KKKS

lalai akan kewajibannya, dan pedoman

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

yang akan diserahkan kepada Pemerintah.

teknis untuk pelaksanaan pengamanan

(PP) Nomor 27 Tahun 2014. Salah satu

Hal ini dimaksudkan, agar kebutuhan

dan pemeliharaan aset KKKS yang telah

semangat yang diusung oleh PP tersebut,

anggaran untuk pengamanan dan

diserahterimakan kepada pemerintah.

adalah penyederhanaan birokrasi

pemeliharaan dapat diproyeksikan.

pada siklus pengelolaan BMN. Proses

Alternatif lain yang ditawarkan Agus

Beberapa hal yang menurut Agus juga perlu

pemindahtanganan/pemusnahan/

adalah memaksimalkan penggunaan

menjadi perhatian semua pihak adalah:

penghapusan BMN kini lebih mudah dan

aset KKKS yang akan diserahkan kepada

1. Laporan data BMN KKKS, agar dilakukan

cepat. Hal ini dirasakan manfaatnya oleh

pemerintah untuk dialihkan kepada KKKS

secara berkala kepada Kementerian

PPBMN. Misalnya pada pemindahtanganan

lainnya yang memerlukan, sehingga dapat

BMN melalui penjualan lelang, setelah

meminimalkan anggaran yang perlu

terbitnya PP 27 tahun 2014, SK

disediakan pemerintah untuk aktifitas

Penghapusan BMN diterbitkan setelah

pengamanan dan pemeliharaan.

selesainya pemindahtanganan BMN

ESDM c.q. PPBMN. 2. Kegiatan monitoring dan evaluasi aset KKKS perlu ditingkatkan lagi. 3. Adanya peraturan/pedoman yang mengatur wewenang secara spesifik

(penjualan lelang), sehingga administrasi

Ketika dimintai pendapat mengenai rencana

pada instansi yang mengurusi BMN

pengelolaan BMN lebih cepat dan tertib.

revisi PMK Nomor 135/PMK.06/2009 jo PMK

KKKS, seperti Pusat Pengelolaan BMN

165/PMK.06/2010, Agus berharap materi

ESDM dan SKK Migas, agar tidak terjadi

Selain birokrasi yang lebih sederhana, PP

revisi PMK dimaksud tidak rigid dalam

tumpang tindih dalam pekerjaan.

Nomor 27 Tahun 2014 juga mendukung

mengatur pengelolaan aset industri hulu

pengembangan manajemen aset

migas, dengan pertimbangan bahwa fokus

Menutup sesi wawancara, Agus menyatakan

negara yang erat hubungannya dengan

utama KKKS adalah kegiatan eksplorasi dan/

bahwa pengelolaan aset KKS memang

optimalisasi pemanfaatan BMN. Bagi SKK

atau produksi migas. Apabila dimungkinkan,

harus lebih transparan, akurat, dan

Migas selaku Pembina KKKS, optimalisasi

BMN KKKS yang memiliki kekhususan dan

akuntabel. Namun, dalam tataran praktis,

pemanfaatan aset KKKS juga merupakan

berbeda serta masih digunakan dalam

peraturan pengelolaan aset KKKS harus

salah satu hal yang menjadi perhatian.

kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi,

mengakomodasi dan menjaga kelancaran

Optimalisasi pemanfaatan aset KKKS,

maka kewenangan pengelolaannya tetap

kegiatan usaha hulu migas, khususnya

sebagaimana diatur oleh SKK Migas, antara

dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan

yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan

lain dilakukan melalui transfer material/

SKK Migas.

aset KKKS. Agus juga berharap peraturan

asets antar KKKS, dan sebagainya. Menurut

pengelolaan aset KKKS tetap dalam koridor

Agus, potensi optimalisasi pemanfaatan

mendukung iklim investasi industri hulu

BMN di subsektor migas masih dapat

migas di Indonesia.

ditingkatkan kembali seiring dengan


// TESTIMONI

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas M.I. Dzikrullah

Best Practice: Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagaimana diketahui dalam pengawasan

Aset Eks. (KKKS) berdasarkan perjanjian/

memiliki pedoman pengelolaan aset di

dan pengelolaan aset negara, pemerintah

Product Sharing Contract (PSC) merupakan

industri hulu migas yang disebut Pedoman

dalam hal ini DJKN berupaya membuat

BMN pada Menteri Keuangan/Pengelola

Tata Kerja (PTK).

sistem pengawasan dan pengelolaan aset

Barang yang dalam hal ini pelaksana

negara yang efektif, dengan membuat

fungsionalnya adalah Direktorat Jenderal

Secara keseluruhan SKK Migas berharap

kebijakan-kebijakan terkait pengaturan

Kekayaan Negara (DJKN). Meskipun

dari proses perencanaan, pengadaan,

proses bisnis. Guna menghindari pembelian

demikian, dalam praktik riil, Satuan

pencatatan dan pelaporan, penggunaan/

aset yang berlebih khususnya untuk

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha

pemanfaatan dan penghapusan dan/

material persediaan, sebagian besar

Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

atau pelepasan tetap mengedepankan

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah

merupakan unit kerja yang diberikan

akuntabilitas. Pengawasan aset proses

menerapkan best practice berupa sistem

kewenangan dalam teknis pengelolaan

perencanaan sampai dengan penghapusan,

konsinyasi (consignment) dalam pengadaan

aset langsung, seperti proses pengadaan,

sudah seyogyanya diperlukan kolaborasi

barang.

pencatatan dan pelaporan, penggunaan/

dan sinergi antara DJKN, Pusat Pengelolaan

pemanfaatan dan penghapusan dan/atau

BMN pada Kementerian Energi dan Sumber

pelepasan.

Daya Mineral, dan SKK Migas.

yang diperoleh atas pelaksanaan kontrak/

Dahulu sebelum SKK Migas dibentuk,

Pedoman-pedoman siklus pengelolaan

perjanjian. Sesuai dengan tema besar Media

awalnya bernama BPKA (Badan Pembinaan

BMN telah dilaksanakan berlandaskan

Kekayaan Negara kali ini yang mengangkat

Pengusahaan Kontraktor Asing) BPPKA

ketentuan maupun peraturan yang

tema mengenai Kekayaan Negara Lain-Lain,

sebagai kepanjangan tangan pemerintah

berlaku serta penerapan best practice, guna

tim Media Kekayaan Negara berkesempatan

untuk mengawasi dan mengatur kegiatan

optimalisasi pengelolan Aset. SKK Migas

untuk mewawancarai Deputi Pengendalian

hulu migas. Secara prinsip pengelolaan

selaku perwakilan pemerintah sebagai

Dukungan Bisnis SKK Migas M.I. Dzikrullah.

aset KKKS yang dilakukan oleh SKK Migas

pengguna barang selalu berupaya untuk

mengacu pada ketentuan perundangan

mengoptimalkan dan menjaga governance

yang sudah ada. Selain itu, SKK Migas juga

pengelolaan aset di kegiatan hulu Migas.

Aset KKKS sebagai salah satu BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah


TESTIMONI \\ Misalnya dalam hal pengelolaan,

dan maintenance, ditambah lagi negara

Penurunan trend pembelian/perolehan aset

pemanfaatan, pemindahtanganan,

mendapatkan keuntungan dari biaya sewa

KKKS yang digantikan dengan opsi sewa

penghapusan aset salah satunya, kami

sebagai penambah PNBP.

seperti yang saat ini mulai dijadikan pilihan.

tetap mengacu pada UU Nomor 22 Tahun

Apalagi saat ini perlu kajian komprehensif

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP

Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga harus

terkait keekonomian dalam pengambilan

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

selektif, agar tidak menggangu iklim

keputusan membeli atau menyewa. Upaya-

Barang Milik Negara/Daerah, PP Nomor

investasi hulu migas dan salah satu program

upaya yang telah dilakukan oleh Kontraktor

35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha

pemerintah mendukung ketahanan

KKKS berkaitan hal tersebut antara lain

Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan

energi. Ke depan, terdapat potensi besar

penyewaan mobil/alat-alat berat, peralatan


pemanfaatan aset hulu migas oleh pihak

kantor, shorebase.

tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari

ketiga, mengingat seiring banyaknya

KKKS J.o 165/PMK.06/2010. Jadi secara riil

lapangan yang sudah mature, terdapat

Guna menghindari pembelian aset

SKK Migas tetap tunduk dan patuh terhadap

excess capacity dari aset di industri hulu

yang berlebih khususnya untuk material

ketentuan yang diterbitkan oleh Pengelola

migas yang bisa dimanfaatkan pihak ketiga.

persediaan, sebagian besar Kontraktor KKS telah menerapkan best practice berupa

Barang. Saat ini SKK Migas sudah menerapkan

sistem konsinyasi (consignment), misalnya

Aset KKKS berupa tanah merupakan salah

infrastruktur pelaporan secara online

terhadap bahan peledak, pelumas, dan

satu aset strategis dan dalam ketentuan

bagi aset-aset yang dipergunakan oleh

spare part alat-alat berat. Selain itu, dengan

terkait BMN diregulasi secara rinci, namun

Kontraktor KKS, seperti SIPM merupakan

mempertimbangkan kegiatan operasi

dalam proses pengadaannya masih

sistem informasi untuk material persediaan,

Kontraktor KKS yang memiliki karakter

kurang mendapatkan perhatian terkait

sedangkan untuk HBM dan Tanah

yang dinamis dan kompleks, perlu diatur

dokumentasi kepemilikan. Hal tersebut

menggunakan SINAS dan SINTA. SINAS

kebijakan secara umum.

mengingat dalam Undang-Undang

berlaku hanya untuk kepentingan cost

Nomor 2 Tahun 2012 telah disebutkan,

recovery KKKS produksi, baik aset KKKS tahap

Salah satu semangat pengelolaan BMN

bahwa pihak yang bertanggung jawab

Eksploitasi sampai aset KKKS pada tahap

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27

pada tahap pelaksanaan pengadaan

Eksplorasi, karena tidak ada perbedaan satu

Tahun 2014, diantaranya penyederhanaan

tanah untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas

sama lainnya.

birokrasi. Proses birokrasi yang ada saat ini,

untuk kepentingan umum adalah Badan

menurut saya masih terdapat ruang untuk

Pertanahan Nasional (BPN). “SKK Migas

Perlu kita pahami bersama pula bahwa

penyederhanaan, namun tetap menjunjung

sedang mengarah ke sana dan kami

sistem pelaporan aset oleh KKKS adalah

azas compliance terhadap peratutan yang

memerlukan dukungan berbagai pihak agar

identik dengan mekanisme self assesment

berlaku, sehingga terjadi percepatan

rencana ini dapat terealisasi dengan baik”

di perpajakan, KKKS melaporkan hal-hal

proses yang berdampak terciptanya

Ujar Dzikrullah.

yang menjadi kewajibannya melalui media

efisiensi di kegiatan pengelolaan aset

sistem informasi yang telah disediakan.

hulu migas terutama dalam hal proses

Pada prinsipnya SKK Migas mendukung

”Mekanisme ini yang menurut hemat

pemindahtanganan dan penghapusan

optimalisasi pengelolaan aset melalui

saya yang efektif dalam pelaksanaannya”,

BMN.

pemanfaatan dengan pihak ketiga,

tambah Dzikrullah. SKK Migas melakukan

khususnya yang berdampak pada

mekanisme pengendalian atas pembelian/

Terakhir, harapan saya dalam pengelolaan

ketahanan energi nasional atau terciptanya

perolehan dengan selalu mengedepankan

aset di masa depan, agar lebih efektif

kesejahteraan masyarakat luas, selama hal

transparansi dan akuntabilitas dalam hal

dan efisien serta akuntabel dalam

tersebut tidak mengganggu kegiatan utama

pengelolaan aset.

pelaksanananya, SKK Migas tidak dapat

hulu migas dan terdapat excess capacity dari

berperan sendiri, sehingga perlu adanya

aset yang ada. Pemanfaatan bersama ini

Menurut hemat saya, peran setiap fungsi/

sinergi dan kolaborasi dari pemangku

dapat memberikan manfaat bukan hanya

instansi terkait dalam pengelolaan aset

kepentingan (stakeholders) yang memiliki

bagi pihak ketiga, namun dari sisi SKK Migas

pasca terminasi dapat lebih ditingkatkan,

prinsip-prinsip yang sama dan tetap

dapat mengurangi beban biaya cost recovery

sehingga pengelolaan dimaksud dapat

menunjang kelancaran kegiatan hulu migas.

terhadap KKKS melalui sharing biaya operasi

lebih akuntabel serta efektif dan efisien.


// PROFIL KANTOR

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

Measurable and Continuous Improvement Dalam mencapai suatu tujuan organisasi,

sampai dengan tahun 2014, KPKNL Sanggau

kepemimpinan Anugrah, Kanwil DJKN

perencanaan harus disusun sedetail

belum beroperasi dan akan direalisasikan

Kalbar dengan wilayah kerja yang mencapai

mungkin dan bersifat riil, konkrit, serta

setelah mempertimbangkan urgensi

satu setengah kali luas Pulau Jawa, dan

mudah dilaksanakan. Hal ini diperlukan

kebutuhan kantor dan evaluasi atas potensi

hanya didukung 2 (dua) kantor pelayanan,

untuk perencanaan dengan target yang

dan beban kerja yang ada.

pada tahun 2013 telah berhasil mencapai

straight dan measurable. Target pencapaian

target yang telah ditetapkan oleh kantor

yang sama membutuhkan sumber

Kanwil DJKN Kalbar yang sebelumnya

pusat. Hal ini terbukti dari Capaian Nilai

daya manusia yang handal dan mampu

bernama Kanwil DJKN XI Pontianak

Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN

melakukan perbaikan berkelanjutan

berkedudukan di Jalan Letjend Sutoyo

Kalbar Tahun 2013 pada dasarnya sangat

(continous improvment).

Nomor 122 Pontianak sejak Desember 2011.

bagus dengan indikasi tercapainya 25

Bangunan Kanwil terdiri dari tiga tingkat

IKU yang semuanya menunjukkan warna

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

dengan luas 2.276 m2, berdiri di atas tanah

hijau, sehingga mencapai target yang telah

170/PMK.01/2012 tentang Organisasi

seluas 2.333m2. Komposisi sumber daya

ditetapkan. Bahkan beberapa IKU melebihi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

manusia yang dimiliki oleh Kanwil Kalbar

target yang telah ditetapkan (di atas 100%),

Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN

terdiri dari 49 orang dengan berbagai latar

misal IKU jumlah PNDS dalam satuan rupiah

Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki wilayah

belakang pendidikan.

(217,47 %) dan jumlah bea lelang (222,50%).

yaitu KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang,

Kanwil DJKN Kalbar dipimpin oleh Anugrah

Tim Media Kekayaan Negara berksemepatan

dan KPKNL Sanggau. Namun demikian,

Komara sejak tahun 2012. Selama masa

mewawancarai Kepala Kanwil DJKN Kalbar

kerja mencakup 3 (tiga) Kantor pelayanan,


PROFIL KANTOR \\ Selain pembinaan secara formal, Anugrah juga menyampaikan bahwa pembinaan secara informal perlu dilakukan. “Dalam rangka meningkatkan sinergi, perlu adanya rasa kebersamaan dan rasa memiliki, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab”, ujar pria yang memiliki hobi memancing ini. Dengan adanya rasa tanggung jawab, setiap pegawai akan dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan seluruh potensi yang dimiliki. Terkait pengembangan potensi pegawai, Anugrah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai di lingkungan untuk mengetahui lebih jauh strategi,

oleh masing-masing Kepala Bidang/Kepala

Kanwil DJKN Kalbar untuk dapat

capaian, kegiatan, dan berbagai hal yang

Bagian melalui coffee morning.

meningkatkan kompetensi diri baik melalui

menjadikan Kanwil DJKN Kalbar terbaik dalam pencapaian NKO.

program-program pengembangan sumber Semangat kebersamaan yang digulirkan

daya manusia yang diselenggarakan kantor

oleh Anugrah tentunya memberi dampak

pusat DJKN dalam bentuk workshop, diklat,

Lokasi yang berbatasan langsung dengan

positif kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN

maupun bea siswa, ataupun dengan

negara tetangga inilah yang menuntut

Kalbar. “Kami bagi tugas habis hingga ke

pengembangan diri melalui upaya

kehadiran pemerintah sebagai representasi

bawah, sehingga semua unsur pada kanwil

pendidikan secara mandiri (non beasiswa).

kedaulatan negara atas teritorialnya. DJKN

memiliki kontribusi masing-masing”, tambah

Hal ini tentunya sejalan dengan semangat

sebagai kuasa dari pemerintah dalam

Anugrah. Dengan demikian tentunya

kesempurnaan pada Nilai-Nilai Kementerian

hal pengelola Barang Milik Negara yang

akan semakin memupuk semangat setiap

Keuangan. “Saya menekankan, apapun

memegang amanat konstitusi Pasal 33

pegawai untuk memberikan kontribusi

yang terjadi, kami harus bisa mengikuti

Undang-Undang Dasar 1945, melalui Kantor

pencapaian target.

kegiatan pengembangan pegawai yang

Wilayah DJKN Kalbar hadir di Provinsi

dilaksanakan”, pungkas Anugrah.

Kalbar sejak diterbitkannya Peraturan

Berbatasan langsung dengan Negeri Bagian


Serawak Malaysia di sebelah Utara, Laut

Pembagian tugas yang jelas, selain

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Jawa di sebelah Selatan, Laut Natuna, Selat

menimbulkan lahirnya tanggung jawab,

Vertikal DJKN.

Karimata, dan Semenanjung Malaysia di

juga menimbulkan semangat dari setiap

sebelah barat, dan Provinsi Kalimantan

pelaksana untuk bekerja secara sukarela

Ketika ditanya mengenai rahasia dibalik

Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah

tanpa perlu merasa diawasi oleh atasan.

kesuksesannya, Pria yang dikenal humoris

di sebelah Timur, menjadikan Provinsi

“Semua orang mengetahui tugasnya

ini menyampaikan bahwa kunci dari

Kalbar memegang peranan strategis bagi

masing-masing sesuai bidang kerjanya,

pencapaian yang diraih selama ini adalah

perekonomian dan kedaulatan Negara

kalau pun saya sedang berhalangan, para

melalui pembinaan secara periodik oleh

Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam

pegawai tetap dapat menjalankan tugasnya

masing-masing bidang pada Kanwil

pada akhir Oktober 2014 lalu, melalui radar

dengan baik,” imbuhnya.

sesuai tugas dan fungsi kepada kantor

Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional

pelayanan. Selain pembinaan kepada

I pada posisi di Pontianak utara, yang

Ketika ditanya mengenai Transformasi

kantor pelayanan, Anugrah menyampaikan

melacak kehadiran pesawat asing yang tidak

Kelembagaan yang saat ini sedang

bahwa pembinaan internal bagi pegawai

mengantongi izin terbang di wilayah udara

digulirkan oleh Kantor Pusat DJKN,

Kanwil Kalbar tidak kalah pentingnya dalam

Republik Indonesia, berhasil dipaksa turun

Anugrah menyampaikan, tema sewindu

mendukung pencapaian target. Pembinaan

oleh Pesawat Sukhoi milik TNI AU di Bandara

DJKN “Dengan Semangat Transformasi

secara internal rutin dilaksanakan dengan

Supadio Pontianak.

Kelembagaan, DJKN Menuju Modernisasi

dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil

Pengelolaan Kekayaan Negara” sejalan

dan pada beberapa kesempatan dilakukan

dengan semangat yang dibangun oleh


// PROFIL KANTOR DJKN dalam transformasi kelembagaan

menjalin komunikasi

yaitu melalui penguatan kelembagaan

intensif, agar tidak terjadi

dengan melakukan perbaikan dan

kegiatan tumpang tindih

peningkatan berkelanjutan (continuous

yang dilakukan Kanwil

improvement) dengan memanfaatkan

DJKN maupun KPKNL.

kemajuan teknologi khususnya

“Kami berupaya sharing

teknologi informasi untuk mendukung

kegiatan ke KPKNL, agar

pengembangan pengelolaan kekayaan

kegiatan yang dilakukan

negara. Untuk mewujudkan harapan

Kanwil dan KPKNL tidak

tersebut harus diikuti dengan peningkatan

berulang, misalnya kegiatan

kualitas SDM, sehingga mordernisasi yang

penggalian potensi lelang”,

dicanangkan dapat diikuti dan dilaksanakan

ujar Anugrah.

oleh setiap pegawai. Ketika ditanya mengenai Tentunya suatu keniscayaan bahwa

pengembangan kantor

peningkatan modernisasi dalam

sebagaimana disebutkan

Pengelolaan Kekayaan Negara juga harus

dalam PMK 170, Anugrah

setiap kesempatan sosialisasi peraturan

diikuti dengan peningkatan kualitas dan

menyampaikan bahwa untuk kondisi saat

teknis yang dilaksanakan oleh bidang teknis.

kemampuan SDM. Untuk menuju kearah

ini, Kanwil Kalbar masih cukup mumpuni

Bahkan pada 11 Oktober 2014 lalu, Kanwil

yang demikian tersebut, Kanwil DJKN

untuk melakukan pelayanan dengan

DJKN Kalbar telah menggelar kegiatan

Kalbar terus berupaya untuk meningkatkan

didukung dua Kantor Pelayanan, “idealnya

DJKN Goes to Campus Institut Pemerintahan

kualitas SDM. Peningkatan SDM tersebut

memang sesuai (PMK 170 Tahun 2012.red),

Dalam Negarai Kalbar. Hal ini tentunya perlu

dilakukan antara lain melalui pengiriman

namun mengingat memerlukan persiapan

mendapat apresiasi positif atas inisiatif

pegawai untuk mengikuti diklat-diklat

pendanaan yang cukup besar, kami sudah

yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN Kalbar

dan melakukan sharing knowledge kepada

mengusulkan ke Kantor Pusat, agar sedikit

yang telah mendukung program DJKN goes

seluruh pegawai atas diklat yang telah

penyesuaian terkait peralihan sebagian

public. Bahkan dalam waktu dekat Kanwil

diikuti, serta memberikan kesempatan para

wilayah kerja KPKNL Sanggau, yang selama

DJKN Kalbar tengah mengagendakan

pegawai untuk melanjutkan pendidikan

ini seluruhnya ditangani KPKNL Pontianak,

kembali untuk mengadakan kegiatan

formal di jenjang yang lebih tinggi.

menjadi sebagian ditangani oleh KPKNL

serupa di Politeknik Negeri Pontianak.

Singakawang”, tambah Anugrah. Kemajuan teknologi mempermudah

Ketika ditanyakan mengenai permasalahan

terjadinya proses pendistribusian informasi,

Pada tingkatan yang lebih luas, dalam hal

yang dihadapi dalam hal koordinasi

dengan demikian Anugerah mengarahkan

ini perwakilan Kementerian Keuangan

maupun komunikasi dengan stakeholders

agar bidang Kepatuhan Internal dan

untuk Wilayah Provinsi Kalbar, Kanwil DJKN

internal maupun ekseteranl, Anugrah

Hukum Informasi untuk proaktif mengamati

Kalbar berupaya aktif untuk berkontribusi

menyampaikan, bahwa tidak mengalami

perkembangan yang terjadi melalui portal

pada setiap kegiatan yang diselenggarakan,

permasalahan dalam hal koordinasi maupun

DJKN, agar selanjutnya dapat disosialisasikan

bahkan pada tahun 2013 lalu, Kanwil DJKN

komunikasi. “Saya kira selama komunikasi

kepada seluruh jajaran kanwil. Saya

Kalbar mendapat amanah untuk menjadi

yang kita jalin cukup lancar, baik antara

bersyukur, kemampuan SDM pada kanwil

koordinator panitia setempat untuk

internal (sesama perwakilan Kementerian

DJKN Kalbar memiliki potensi yang merata

penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai

Keuangan. Red) maupun eksternal”, ungkap

dan dapat diandalkan. Hal ini dapat terlihat

Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian

Anugrah. Bahkan Anugrah menyampaikan

melalui komposisi usia pelaksana yang

Keuangan.

bahwa tingkat kepatuhan satuan kerja

mayoritas pada usia produktif, sehingga

dalam melakukan rekonsiliasi baik

dapat dipacu untuk menyesuaikan ritme

Terkait fungsi kehumasan dalam rangka

dengan adanya kerja sama ini. Dengan

kerja untuk mencapai target.

pengenalan tugas dan fungsi DJKN kepada

kerja sama ini, setiap satker yang tidak

stakeholders, Kanwil DJKN Kalbar secara

melakukan rekonsiliasi dengan baik, Kanwil

Terkait koordinasi dengan kantor pelayanan

rutin memperkenalkan tugas dan fungsi

Perbendaharaan akan memberikan sanksi

yang ada di bawahnya, Anugerah

DJKN kepada seluruh stakeholders dalam

kepada satuan kerja tersebut terkait proses


PROFIL KANTOR \\

surat perintah pencairan dana. “Kita menjalin

birokrasi di Kementerian Keuangan.

kerja sama dengan Kanwil Direktorat

Pria yang baru saja kembali dari tanah suci ini mengungkapkan bahwa bencana alam

Jenderal Perbendaharaan di Kalimantan

Implementasi reformasi mental pada

gempa bumi di Jogjakarta pada tahun 2007

Tengah, jadi kepatuhan mereka (satker.red)

Kanwil DJKN Kalbar dilaksanakan dengan

adalah kejadian paling membekas selama

cukup baik, meskipun terdapat beberapa

memastikan, bahwa setiap penyelesaian

Ia mengabdi sebagai pelayan masyarakat.

satker yang berhalangan berkaitan dengan

tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai

Saat itu Anugrah menjabat sebagai Pj.

kendala geogfrafis”, tambah Anugrah.

dengan SOP dan juga peraturan yang

Kepala KP2LN Type A Yogyakarta. Selain

berlaku .

itu ketika ditanya mengenai tempat yang

Revolusi Mental menjadi slogan atau

paling berkesan ketika bertugas, Anugerah

semangat yang dicanangkan oleh

Selain dari pada itu, penerapan Nilai-Nilai

mengungkapkan bahwa wilayah Sumatera

pemerintah baru untuk merubah budaya

Kementerian Keuangan dan Budaya Kerja

Utara khususnya Medan, merupakan tempat

kerja pada seluruh pemerintahan. Menurut

Kementerian Keuangan menjadi dasar

paling berkesan bagi Anugrah. ”Medan

pendapat Anugrah, program reformasi

dalam pelayanan kepada stakeholders,

memiliki karakteristik masyarakat yang

mental pada dasarnya sudah dilakukan

melalui pemasangan banner atau stiker anti

sangat unik, sehingga menghadirkan banyak

di lingkungan Kementerian Keuangan,

korupsi di lingkungan kanwil DJKN Kalbar.

tantangan bagi saya”, ujar Anugrah.

sejak dicanangkannya program Reformasi

Memasang Kotak Aduan Masyarakat untuk

Birokrasi. Jajaran kementerian Keuangan

memberikan akses kepada msayarakat,

Mengakhiri perbincangan, ketika ditanya

di dalam melaksanakan tugasnya sudah

apabila ada keluhan yang disampaikan

mengenai pesan terhadap seluruh jajaran

dipagari dengan core value berupa Nilai-

terkait dengan pelayanan yang diberikan

pegawai DJKN, Anugerah mengajak agar

Nilai Kementerian Keuangan, antara lain:

oleh Jajaran Kanwil DJKN Kalbar .

seluruh pegawai, agar lebih giat bekerja

integritas yang berbicara terkait kejujuran,

sesuai dengan semangat pemerintahan

ketulusan, kepercayaan dan tidak melakukan

Mengabdi sejak tahun 1983, tentunya

baru meskipun Ia menyadari bahwa

hal-hal tercela. Dengan demikian,

menjadikan Anugrah memiliki banyak

saat ini pun seluruh pegawai DJKN

reformasi mental yang dicanangkan oleh

pengalaman menarik yang dapat digali.

telah memberikan yang terbaik dan

pemerintahan baru sangat sejalan dengan

Ketika Tim Humas menanyakan mengenai

meningkatkan kemampuan agar DJKN lebih

semangat yang dibangun dalam reformasi

kejadian paling berkesan selama bertugas,

eksis.


// PROFIL KANTOR

KPKNL Bogor

Menggapai Sukses melalui Kerja Keras di Awal Buitenzorg, demikian Bogor dikenal

Sebagai salah satu kota penyangga

menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan

pada masa kolonial, yang berarti tanpa

Jakarta, roda perekonomian Bogor juga

Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor pada

kecemasan atau aman tenteram.

menggeliat dengan cepat. Melihat hal

2006, seiring berdirinya Direktorat

Sebutan yang cocok disematkan,

tersebut, Badan Urusan Piutang dan

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

melihat nyamannya suasana Bogor

Lelang Negara (BUPLN) mendirikan

dengan banyaknya pohon yang

Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang

Reformasi birokrasi yang dicanangkan

menjulang dan rindang. Namun, Bogor

Negara (KP3N) dan Kantor Lelang

oleh Kementerian Keuangan mendorong

lebih dikenal dengan sebutan Kota

Negara (KLN) Bogor pada 1991 untuk

KPKNL Bogor melakukan pembenahan

Hujan, karena intensitas hujan yang

memberikan pelayanan kepada

baik infrastruktur, proses bisnis maupun

tinggi. Di samping itu, Bogor juga telah

stakeholders. Kedua kantor tersebut

sumber daya manusia. Gedung

lama dikenal sebagai pusat pendidikan

bergabung menjadi Kantor Pelayanan

peninggalan jaman kolonial yang

dan penelitian pertanian nasional. Di

Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)

digunakan sebagai gedung kantor

sinilah berbagai lembaga dan balai

Bogor, seiring berubahnya BUPLN

disulap menjadi lebih nyaman untuk

penelitian pertanian dan biologi berdiri

menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan

berkarya. Mutu pelayanan ditingkatkan

sejak abad ke-19.

Lelang Negara (DJPLN), yang akhirnya

dengan menyusun role yang ringkas


PROFIL KANTOR \\

dan mudah dimengerti serta didukung

menjadi KPKNL terbaik di Kanwil DJKN

melakukan pemetaan opportunity-nya,

oleh teknologi yang mumpuni. Kualitas

Jawa Barat pada 2013.

KPKNL Bogor sudah selangkah lebih

sumber daya manusia ditingkatkan

maju, karena sudah bergerak mengejar

melalui transfer knowledge dan berbagai

Cakupan wilayah kerja KPKNL Bogor

kegiatan capacity building.

yang luas meliputi Kota Bogor,

target.

Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur,

Pontensi lelang, utilisasi Barang Milik

Hasilnya, Kantor yang beralamat di jalan

Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi

Negara dan pengurusan piutang negara

Veteran Nomor 45 Bogor ini menjadi

dan Kota Administratif Depok menjadi

langsung dieksekusi dengan cepat di

juara pertama di Kantor Wilayah (Kanwil)

modal utama dalam pencapaian target.

awal tahun. Hasilnya, target pokok dan

DJKN Jawa Barat pada 2013 dalam

Dengan memetakan opportunity

bea lelang serta utilisasi BMN 2014 telah

hal pencapaian target. Nilai Kinerja

tersebut dan disertai manajemen

melampaui lebih 100% di bulan Juni.

Organisasi (NKO) KPKNL Bogor 2013

SDM yang baik dan jitu menjadi kunci

Pokok lelang telah mencapai 185,21%,

mencapai 116,68% . Dengan kata lain,

keberhasilan KPKNL Bogor.

bea lelang telah tercapai 295,45% dan

hampir seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai melebihi 100%, termasuk

utilisasi BMN tercapai 143,9%. Agar Strategi Pencapaian Target

IKU Pelayanan yang berkualitas yang tercapai 114,02%.

kualitas kerja KPKNL Bogor tetap terjaga, KPKNL Bogor meminta penambahan

Pencapaian target 2013 merupakan

target ke Kanwil DJKN Jawa Barat.

hasil kerja keras semua pegawai. Tim Media Kekayaan Negara

Dodo Sukandar menuturkan kunci

Dengan melakukan start awal yang

berkesempatan mewawancarai Kepala

keberhasilan tersebut adalah bekerja

bagus, pencapaian target di semester I

KPKNL Bogor Dodo Sukandar untuk

keras di awal tahun. “Start awal yang

akan besar. Imbasnya, pencapaian target

mengetahui strategi, kegiatan, capaian

bagus, modal kita mencapai target,”

pada semester II KPKNL bogor tidak lagi

dan hal lain yang mengantarkan mereka

ujarnya. Di saat kantor lain masih

bergantung ke stakeholders, sehingga


// PROFIL KANTOR

kendali ada di tangan sendiri. Selain

mau men-transfer

itu, sembari mengejar target tambahan

pengetahuan yang

yang belum tercapai, KPKNL Bogor dapat

dimiliki, mampu

menatap tahun depan lebih awal.

membimbing langsung saat

Sinergi dan komunikasi dengan

pelaksanaan

stakeholders penting dijalin erat,

pekerjaan dan

demikian disampaikan Dodo Sukandar.

mendorong untuk

Pria yang hobi baseball ini melakukan

terus belajar

hal tersebut melalui peran aktif KPKNL

sampai menguasai.

Bogor dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti peringatan

sebagai langkah maju peningkatan Transformasi Kelembagaan

Hari Oeang, kerja bakti membersihkan Kebun Raya Bogor dan sebagainya.

pelayanan di bidang lelang. Bahkan beberapa pemohon lelang secara

Saat disinggung mengenai Transformasi

khusus meminta pelaksanaan lelang

Kelembagaan, Dodo Sukandar

dengan cara tersebut. Menurut Dodo,

SDM adalah modal yang penting dalam

menyatakan KPKNL Bogor terus

modernisasi tersebut bagus, namun

pencapaian target. Melihat kualitas 40

mempersiapkan diri menyambut era

masih memerlukan perbaikan-perbaikan

pegawai KPKNL Bogor yang didominasi

tersebut dengan berbagai perbaikan

baik dari segi prosedur, sistem maupun

oleh perempuan, Dodo Sukandar

dengan menitikberatkan pada

infrastruktur terutama kualitas kecepatan

mempunyai strategi khusus, yaitu

modernisasi proses bisnis dan pelayanan

internet. Dodo juga mengusulkan, agar

pegawai yang mampu dan mempunyai

yang diberikan.

permohonan lelang dapat dilakukan

skill yang mumpuni harus mau dan

secara online, sehingga membantu

mampu “menggendong” pegawai lain

KPKNL Bogor mendukung pelaksanaan

mempermudah administrasi lelang dan

yang kurang. “Menggendong” dalam arti

lelang email dan lelang internet

pengecekan kelengkapan berkas.


PROFIL KANTOR \\

Modernisasi pelayanan lelang diperlukan

ruang kerja pegawai. Hal ini dirasa

pemerintahan yang baik dibutuhkan

KPKNL Bogor, karena potensi lelangnya

efektif untuk menjaring hambatan dan

pula pembangunan mental yang bagus.

sangat tinggi. Hal ini terlihat dari

kendala yang dihadapi real time dan

Untuk itu, kepada pegawai KPKNL Bogor

frekuensi lelang yang dilaksanakan

dapat langsung memberikan solusi.

selalu ditanamkan untuk bekerja dengan

pada 2013 mencapai 1.574 kali. Melihat

Selain itu, Ia juga mendorong pegawai

hati dan berfalsafah bekerja itu adalah

hal tersebut, KPKNL Bogor membuat

untuk selalu bekerja dengan baik,

ibadah. Dalam artian bekerja tidak hanya

pengaturan waktu permohonan lelang

karena dengan cara itu pegawai tanpa

semata-mata mengejar materi, namun

dan penyampaian penetapan waktu

disadari telah melaksanakan Nilai-Nilai

juga mencari pahala.

lelang. Dengan hal tersebut, standar

Kementerian Keuangan. Dalam artian

operasional prosedur (SOP) tetap

yang luas, bekerja dengan baik berarti

Harapan tinggi disematkan KPKNL Bogor

terjaga. Bahkan hari jumat ditetapkan

bekerja penuh profesionalisme, telah

kepada DJKN yang telah berusia 8 tahun.

sebagai hari penyelesaian administrasi

bersinergi dan memberikan pelayanan

Kerja keras dibutuhkan dalam rangka

lelang dari pelaksanaan lelang

yang terbaik, sehingga kesemuanya itu

mencapai visi DJKN menjadi pengelola

sebelumnya, mengingat KPKNL Bogor

menuju kesempurnaan.

kekayaan negara yang profesional

melaksanakan lelang lebih dari 5 kali dalam sehari.

dan akuntabel untuk sebesar-besar Memberikan contoh terlebih dahulu

kemakmuran rakyat.

merupakan cara Kepala KPKNL Bogor Untuk meningkatkan kualitas pelayanan

menyambut reformasi mental yang

kepada stakeholders, mantan Kepala

dicanangkan oleh Presiden Joko

KPKNL Cirebon ini terus melakukan

Widodo. Menurutnya, untuk dapat

pengawasan dan pengendalian. Salah

memberikan yang terbaik untuk

satu caranya dengan “blusukan” ke

Indonesia, selain membangun sistem


// REPORTASE

Puncak Acara Sewindu DJKN Genap 8 Tahun

Komitmen Menjadi Asset Manager yang Professional dan Akuntabel Jakarta – DJKN Keren! Keren! (DJKN! Keren!

Kemeriahan diawali dengan senam pagi

Acara dilanjutkan dengan pengumuman

Keren!), DJKN Beken! Beken! (DJKN Beken!

bersama yang diikuti oleh Direktur Jenderal

dan penyerahan piala pemenang rangkaian

Beken!), Yang lain pada migrain (Yang lain

Kekayaan Negara Hadiyanto beserta jajaran

perlombaan semarak HUT Sewindu DJKN di

pada migrain), Ngiri sama DJKN! (Ngiri sama

para pimpinan eselon II. Lomba joget balon

antaranya lomba menulis, fotografi, paduan

DJKN!)

berpasangan, pecah balon, dan pindah

suara, lomba kebersihan ruangan, tenis

sarung menjadi puncak kemeriahan acara

meja, bulu tangkis, dan bola voli. Selain itu,

Terdengar sorak sorai penuh semangat

yang dimulai tepat pada pukul 06.00 WIB.

untuk pertama kalinya DJKN mengadakan

menggema dari dalam komplek Kantor

Gelak tawa dan antusiasme menghiasi

lomba pegawai teladan untuk pegawai se-

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan

wajah seluruh peserta dan penonton lomba.

Indonesia.

(7/11). Pegawai dari lingkungan Kantor

Di akhir perlombaan, Dirjen Kekayaan

Refleksi Sewindu DJKN

Pusat DJKN, Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kanwil

Negara berpesan, agar selalu dapat menjaga

Menjelang sore, rangkaian Puncak acara

DJKN Banten dan Kanwil DJKN Jawa Barat

kekompakan dan senantiasa bekerja sama

HUT DJKN diisi diskusi Refleksi Sewindu

ramai memenuhi pelataran parkir pendopo

dalam bekerja. “Di dalam perlombaan saja

DJKN. Diawali dengan flash back oleh

Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk merayakan

saja kita bisa bekerja sama, apalagi dalam

moderator mengenai peningkatan nilai

Hari Ulang Tahun DJKN ke 8.

hal pekerjaan,” tutur Hadiyanto.

aset tetap dari tahun 2007 yang bernilai

Negara (DJKN) DKI Jakarta pada Jumat,


REPORTASE \\ 440 Triliun, hingga saat ini mencapai

Selain diskusi, DJKN me-launching Aplikasi

kekayaan negara yang profesional dan

2.233 triliun, peserta diskusi diajak untuk

Lelang Email dan Aplikasi Lelang Internet

akuntabel, mengamankan aset negara,

membedah satu-persatu permasalahan dari

sebagai sarana pelaksanaan lelang yang

agar memberikan kemanfaatan sebesar

kemajemukan tusi yang dimilki DJKN.

transparan dan akuntabel. Direktur Lelang

besarnya untuk kemakmuran rakyat dan

menyampaikan perkembangan teknologi

generasi masa depan Indonesia, mengawal

Mulai pengelolaan Barang Milik Negara,

sebagai salah satu penggerak modernisasi

dan mewujudkan program transformasi

current issue terkait SDM yang dikaitkan

lelang merupakan latar belakang dibuatnya

kelembagaan DJKN memegang teguh

dengan UU ASN, pentingnya Teknologi dan

aplikasi ini.

nilai nilai integritas, profesionalisme,

informasi, kehumasan dan hukum, penilaian,

sinergi, pelayanan dan kesempurnaan

lelang, hingga tantangan ke depan untuk

Direktur Jenderal beserta jajaran eselon II

serta mengalokasikan waktu dan sumber

mensukseskan transformasi kelembagaan.

DJKN juga mengucapkan komitmen untuk

daya yang dibutuhkan untuk memberikan

menyatukan langkah, semangat, dan tekad

pelayanan terbaik kepada stakeholders.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang

dengan membubuhkan harapan serta

menyempatkan diri ikut bergabung di

tandatangannya pada banner yang tersedia

tengah diskusi bersama peserta lainnya.

untuk mewujudkan DJKN sebagai pengelola

Teks: Bend Abidin Sentosa


fleksi Potongan Reai il Nilai-N Kementerian Keuangan

Upaya Penyelamatan Uang Negara

Peran DJKN dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di era globalisasi dan informasi yang

TPPU sebagai suatu kejahatan mempunyai

tentang Pencegahan dan Pemberantasan

semakin maju seperti saat ini yang

ciri khusus, yaitu bukan merupakan

Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan

ditandai dengan berkembangannya Ilmu

kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan

diaturnya pencegahan tersebut dalam

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di

ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk

undang-undang tidak hanya untuk menjaga

berbagai bidang. Perkembangan tersebut

pencucian uang sebagai kejahatan

stabilitas ekonomi, tetapi juga menjaga

tidak hanya terjadi pada hal-hal yang

yang bersifat follow up crime (kejahatan

sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,

bersifat positif saja, tetapi juga diiringi

lanjutan), sedangkan kejahatan utamanya

antara lain terkait dengan jabatan Pegawai

dengan perkembangan jenis dan tindak

adalah menghasilkan uang secara tidak

Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai

kejahatan yang semakin canggih dan

sah yang kemudian dilakukan proses

pelayan masyarakat. Undang-Undang

kompleks, salah satunya adalah Tindak

pencucian, agar terlihat bersih dan terhindar

Nomor 8 Tahun 2010 juga diharapkan

Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mendengar

dari tuntutan hukum. Tujuan pelaku

dapat menghindarkan konflik kepentingan

istilah TPPU mengingatkan kita akan

melakukan pencucian uang adalah untuk

dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian

pemberitaan media massa mengenai Kasus

menyembunyikan atau menyamarkan

Uang orang lain. Agar pencegahan terhadap

Korupsi Simulator SIM dan TPPU di tahun

agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat

Tindak Pidana TPPU ini dapat berlangsung

2013. Kasus ini sempat menarik perhatian

digunakan.

efektif, peran serta aktif dari berbagai pihak

masyarakat secara luas dan terasa lebih

sangat dibutuhkan. Pihak-pihak yang terkait

menarik, karena adanya keterlibatan istri-istri

Untuk mencegah Tindak Pidana tersebut

langsung yaitu para aparat penegak hukum

cantik Djoko Susilo dalam tindak pidana

pemerintah bersama DPR telah membuat

(KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan

pencucian uang tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

dll) dan pihak yang berperan sebagai unit


fleksi Potongan Reai il Nilai-N Kementerian Keuangan

pendukung (supporting units) seperti Pusat

rampasan termasuk yang berasal dari TPPU.

sitaan yang berasal dari Tindak Kejahatan

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Diharapkan dengan adanya database ini,

TPPU.

(PPATK), BI, DJP, DJKN dll, serta masyarakat

akan dicapai pengelolaan barang rampasan

secara umum yang diharapkan dapat

yang berasal dari TPPU yang profesional

Penilaian barang rampasan TPPU yang

bersinergi dalam pencegahan TPPU ini.

akuntabel, transparan, adil, dan untuk

dilakukan oleh Penilai DJKN dilakukan

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

secara professional dan prudent dengan

Peran aktif DJKN dalam Pemberantasan

mempertimbangkan risiko-risiko dalam

Tindak Pidana Pencucian Uang dapat

Peran aktif lainnya dari DJKN adalah berupa

memperoleh kewajaran nilai barang

kita lihat antara lain, pertama dalam

penyelenggaraan lelang melalui pejabat

rampasan, sehingga dapat tercapai hasil

pengelolaan barang rampasan negara hasil

lelang KPKNL, sebagaimana Peraturan

yang optimal guna kepentingan negara

dari tindak kejahatan TPPU. Berdasarkan


tanpa mengesampingkan kepentingan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

masyarakat.

Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang

jo. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang

Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara

mengatur tentang tata cara pelaksanaan

Dari uraian di atas terlihat peran DJKN

Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan

lelang atas Lelang Eksekusi Barang

dalam pencegahan dan pemberantasan

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Rampasan, termasuk di dalamnya Barang

TPPU ini mempunyai posisi yang penting

pada poin 3 disebutkan bahwa “Dalam

Rampasan yang berasal dari Tindak

dan strategis, ada 4 hal setidaknya, yaitu

hal Hakim memutus bahwa harta kekayaan

Kejahatan TPPU dan Lelang Eksekusi

optimalisasi peningkatkan Penerimaan

yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan

Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP termasuk di

Negara Bukan Pajak (PNBP), penyelamatan

sebagai aset negara, maka dalam amar

dalamnya benda Sitaan yang berasal dari

uang negara dari hasil TPPU jika TPPU

putusan berkenaan dengan harta kekayaan

Tindak Kejahatan TPPU.

tersebut berasal dari Tindak Pidana Korupsi,

tersebut, harus dinyatakan dirampas untuk

Kepabeanan, Cukai, Perpajakan, (Pasal 2

negara.” Ketika harta kekayaan tersebut telah

Melalui pelaksanaan lelang terhadap barang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010),

dinyatakan dirampas untuk negara, di sinilah

rampasan dari kejahatan TPPU, negara

optimalisasi pengelolaan barang rampasan

peran DJKN mulai muncul. Berdasarkan

memperoleh PNBP yang berasal dari hasil

yang berasal dari TPPU tersebut, serta upaya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/

bersih pelaksanaan lelang serta bea lelang

law enforcement yang membuat jera para

PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN

yang disetorkan ke kas negara sebagai

pelaku kejahatan TPPU.

yang berasal dari Barang Rampasan

bagian penerimaan PNBP.

Negara dan Barang Gratifikasi, memberikan

Melihat peran DJKN yang cukup strategis

kewenangan pengelolaan barang rampasan

Selain itu, DJKN juga mempunyai peran

terkait pencegahan dan pemberantasan

yang berasal dari TPPU dengan bentuk-

dalam penilaian barang rampasan yang

Tindak Pidana Pencucian Uang ini, maka

bentuk pengelolaan berupa; penetapan

berasal dari TPPU. Peraturan Menteri

ke depan peluang dan tantangan akan

status penggunaan, pemanfaatan,

Keuangan Nomor 02/PMK.6/2014 tentang

semakin besar.Oleh karena itu, diperlukan

pemindahtanganan, dan penghapusan

Penilai Internal di Lingkungan Direktorat

upaya peningkatan kompetensi SDM dan

berdasarkan usulan kejaksaan/KPK.

Jenderal Kekayaan Negara yang memberi

sumber daya pendukung sehingga visi

Pengelolaan ini dilakukan secara tertib

wewenang kepada penilai DJKN untuk

DJKN sebagai pengelola kekayaan negara

administrasi, akuntabel, dan diharapkan

melakukan penilaian dalam rangka

yang profesional dan akuntabel untuk

mampu meningkatkan kesejahteraan

Pengelolaan Barang Milik Negara termasuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat

rakyat serta tetap menjunjung tinggi

yang berasal dari Barang Rampasan Tindak

terwujud dengan baik.

good governance. Selain bentuk-bentuk

Kejahatan TPPU serta Pengelolaan Aset

pengelolaan di atas, DJKN bersama KPK

sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik

dan Kejaksaan RI telah memulai langkah

Indonesia dan Komisi Pemberantasan

awal pembentukan database barang

Korupsi yang di dalamnya termasuk benda

Teks: Heru Gunawan


// INOVASI

Lantera KN

Layanan Terpadu Kekayaan Negara Perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal

Program Lantera KN melahirkan berbagai

aktivitas/fungsi yang cukup beragam yang

Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) menjadi

bentuk kegiatan yang dikemas sedemikian

menjembatani Kanwil DJKN dan KPKNL

Direktorat

rupa

Jenderal

Kekayaan

Negara

mengedepankan

dengan masyarakat. Pada mobil dinas yang

reformasi

pencapaian tugas dan fungsi yang telah

dijadikan icon Lantera KN dituliskan jargon

keuangan. DJKN yang kurang populer di

disepakati pada setiap kontrak kinerja. Pada

“cintai aset negara.” (CAN).

tengah masyarakat terlihat nyata pada saat

Program Lantera KN terjadi keterpaduan

percakapan tentang institusi ini.

kerja layanan, baik dibidang pengelolaan

Jargon ini merupakan pengembangan

kekayaan negara, penilaian, pengurusan

dari Jargon “Ayo Benahi Aset Negara”, yang

piutang negara ataupun pelayanan Lelang.

sudah dikenal oleh stakeholder DJKN. Jargon

(DJKN),

membawa

implikasi

Berawal dari kondisi tersebut, Kanwil DJKN Riau,

Sumbar,

dan

Kepri

dengan

tetap

menginisiasi

yang baru ini dimunculkan berdampingan

salah satu program inisiatif strategis yang

Metode

KN

dengan jargon yang lama, dengan harapan

diharapkan dapat berperan penting dalam

beragam, mulai dari pelayanan langsung,

setelah pembenahan aset yang dilakukan

menjawab tantangan kegiatan hubungan

pendampingan, sosialisasi ataupun Focus

secara masif, diharapkan memunculkan

masyarakat. Salah satu program inisiatif

Group

sikap peduli terhadap kekayaan negara.

strategis yang diharapkan dapat berperan

layanan ini memberikan tingkat efektifitas

penting, adalah program Layanan Terpadu

dan efesiensi yang tinggi dalam pelaksanaan

Semoga salah satu inisiatif strategis ini makin

Kekayaan Negara atau Lantera KN.

tugas. Pada sisi kehumasan, Lantera KN

mendekatkan DJKN pada stakeholders dan

di lingkungan Kanwil DJKN Riau, Sumbar,

masyarakat dalam sewindu keberadaannya.

pada

Discussion

kegiatan

(FGD).

Lantera

Keterpaduan

dan Kepri saat ini merupakan kumpulan


INOVASI \\

AKSIO

Layanan Aduan Kritik Saran Informasi Online Pada awal tahun 2013, KPKNL Banda Aceh

mekanisme ini, tidak dilakukan pencatatan

harapkan masyarakat dapat menyampaikan

telah meluncurkan satu layanan baru

identitas apapun dari pelapor, sehingga

informasi-informasi

dalam bidang pelayanan dan partisipasi

kerahasiaan terjamin.

kualitas layanan kami secara bertanggung

masyarakat. Layanan tersebut diberi nama

terkait

proses

dan

jawab dan bertujuan sama yaitu perbaikan

AKSIO, Aduan Kritik Saran Informasi Online.

Karena tanpa adanya informasi masyarakat

Filosofi AKSIO sendiri diambil dari kata

sebagai langkah awal dari pembuktian,

Aksioma yang dalam bahasa Yunani berarti

upaya penyempurnaan dalam hal ini

Kemungkinan adanya informasi anonim

pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya

kesempurnaan

dapat

yang bersifat menjatuhkan nama baik

tanpa perlu adanya bukti, dan dalam istilah

dilakukan dengan maksimal. Kepala KPKNL

seseorang, analisa laporan yang disampaikan

matematika dapat diartikan sebagai suatu

Banda Aceh, Rofii Edy Purnomo berharap

tetap mengedepankan prasangka baik.

titik awal dari sistem logika.

layanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-

Mekanisme proses laporan yang masuk

baiknya oleh stakeholder dan masyarakat

dirancang untuk menyaring mana informasi

umum.

yang valid dan layak untuk ditindak lanjuti,

Cukup dengan memindai kode QR dengan

pelayanan

tidak

smartphone, stakeholder dan masyarakat

kualitas layanan KPKNL Banda Aceh.

dan mana yang merupakan “bluffing”. “Prinsip

dapat mengakses layanan aduan, kritik, dan

Dalam hal ini KPKNL Banda Aceh fokus pada

innocence until proven guilty tetap dipegang

saran serta informasi-informasi lain secara

apa materi isi atau informasinya, bukan

selalu, dan semata-mata langkah untuk

online dan real-time. Keunggulan dari

pada siapa yang melaporkan. Namun kami

perbaikan layanan.


// INFO KESEHATAN

Saya Bangga Mendonorkan Darah Manusia mana yang tidak butuh darah?

darah di banyak rumah sakit di seluruh

kita dalam aksi donor darah kita akan

Semua manusia membutuhkan darah

Indonesia. Bank darah bertanggung jawab

bermanfaat untuk membantu saudara-

untuk kelangsungan hidupnya. Darah

atas tersedianya darah untuk transfusi yang

saudara kita yang membutuhkan darah ... ?

berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen

aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang

yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh.

cukup.

Tubuh manusia memproduksi sel darah

Apa yang dapat kita lakukan? Dewasa ini, gerakan donor darah sebagai bagian

sepanjang hidupnya. Oleh karena itu,

Bagaimana PMI mendapatkan stok darah?

lifestyle marak dikampanyekan. Sekarang

donor darah yang kita lakukan bermanfaat

Pasokan darah yang mencukupi hanya

donor darah tidak ribet seperti dulu. Sudah

bagi orang dalam kondisi tertentu.

bisa diperoleh dari adanya para pendonor

banyak mobil layanan donor darah sebagai

darah sukarela yang mendonorkan

sarana transportasi untuk mendukung

Dari mana kita mendapatkan darah saat

darahnya secara teratur. Idealnya, selama

pelayanan donor darah keliling. Banyak

membutuhkan? Fasilitas pelayanan donor

satu tahun Indonesia memiliki stok

juga kegiatan-kegiatan yang mengusung

darah, dan pendistribusian darah dilakukan

sebanyak 2% jumlah penduduk, yaitu 4,9

tema donor darah, misalnya Donor Darah

oleh Unit Transfusi Darah (UTD), misalnya

juta kantong darah. Sayangnya dari jumlah

ORI 2014 dalam rangka Peringatan Hari

UTD milik Palang Merah Indonesia (PMI).

itu, PMI hanya mampu memenuhi sekitar 3

Oeang Ke-68.

Selain UTD, PMI juga mengelola bank

juta kantong per tahun. Nah, keikutsertaan


INFO KESEHATAN \\ Aksi yang mengusung tema “Saya Bangga Mendonorkan Darah” tersebut diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 20 sampai dengan 31 Oktober 2014. Tidak kurang dari 7.213 kantong darah terkumpul pada kegiatan Donor Darah ORI di seluruh Indonesia dengan didukung oleh sebelas unit donor darah PMI. Diharapkan kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang menarik bagi seluruh insan Kementerian Keuangan untuk berpartisipasi dan menyelenggarakan secara rutin secara terus menerus. Kamu mau donor darah ? Sebelum donor, kita harus tahu dulu apa saja syarat-syarat untuk menjadi pendonor? simak yang berikut ini yaa.... 1.

Umur 17 – 60 tahun (pada usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat ijin tertulis dari orangtua. Sampai usia tahun donor masih dapat menyumbangkan darahnya dengan jarak penyumbangan 3 bulan atas

kolesterol jahat. Ketika melakukan

Dampaknya, penyesuaian tersebut

pertimbangan dokter).

donor darah, berarti kadar kolesterol

akan turut berpengaruh pada proses

2.

Berat badan minimum 45 kg

3.

Temperatur tubuh : 36,6 – 37,5o C

4.

5. 6. 7.

dalam tubuhmu ikut turun. 2.

Mengurangi risiko penyakit jantung

pemulihan luka. 5.

Mengurangi risiko kanker, ketika

(oral)

dan stroke, pendonor rutin dapat

perempuan secara alami melakukan

Tekanan darah baik ,yaitu: Sistole =

menurunkan risiko terhadap penyakit

penyeimbangan zat besi ketika

110 – 160 mm Hg. Diastole = 70 – 100

jantung dan stroke, karena salah

menstruasi, para laki-laki bisa

mm Hg

satu manfaat donor darah adalah

memanfaatkan ajang donor darah

Denyut nadi; Teratur 50 – 100 kali/

memungkinkan terjadinya pergantian

untuk melakukannya. Risiko kanker

menit

sel darah baru. Hal tersebut juga

akan berkurang seiring dengan

Hemoglobin; wanita minimal 12 gr %

berdampak pada badan yang terasa

berkurangnya zat besi dalam darah,

sedangkan pria minimal = 12,5 gr %

lebih sehat.

terutama risiko kanker hati, paru-paru,

Tekanan darah terkontrol, volume

dan usus besar.

Jumlah penyumbangan pertahun

3.

paling banyak 5 kali, dengan jarak

darah akan lebih seimbang ketika

penyumbangan sekurang-kurangnya

darah didonorkan. Hal ini bisa

Selain itu, tentu saja, manfaat donor darah

3 bulan.

mencegah terjadinya darah tinggi,

yang tidak kalah penting, untuk membantu

sekaligus mencegah penyakit jantung.

orang yang membutuhkan, sebagai wujud

Mempercepat proses penyembuhan

kepedulian sosial. Nah, menarik sekali bukan

mendapat segudang manfaat. apa saja

luka, tubuh akan menyesuaikan diri

manfaat menjadi pendonor darah ? Tunggu

manfaatnya?

terhadap berkurangnya sel darah

apa lagi? Ayo donor darah sekarang!

1.

Menurunkan kolesterol, darah dalam

merah ketika melakukan donor darah.

tubuh mengandung dua macam

Penyesuaian tubuh seperti ini pula

Teks: Melliana

kolesterol, yakni kolesterol baik dan

yang terjadi ketika tubuh terluka.

Foto: Johan Wahyu Utomo

Dengan mendonorkan darah, kamu

4.


Bang Kaen Hari Ulang Tahun DJKN Cerita: Dwinanto | Ilustrasi: Didit



KIRI


Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Recommend Documents