KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER - 5/KN/2012 TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;

Mengingat

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 2. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Penatausahaan Barang Milik Negara;

tentang

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

tentang

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -2MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini, yang dimaksud dengan: 1.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.

Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut BMN idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Kementerian/Lembaga yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

3.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

4.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

5.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

6.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

8.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

9.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

10.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

11.

Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi masalah tertentu dalam pemerintahan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -312.

Lembaga adalah organisasi non kementerian lembaga dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

13.

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini merupakan pelaksana pengelolaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang.

14.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN, dan dalam hal ini merupakan pelaksana pengelolaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang.

15.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJPB.

16.

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, yang selanjutnya disebut Direktorat PKNSI, adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.

17.

Direktorat Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat BMN, adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang BMN.

18.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. BAB II KLARIFIKASI TERTULIS, INVESTIGASI, DAN PENELITIAN Bagian Kesatu Klarifikasi Tertulis Pasal 2

(1)

Direktorat BMN, Direktorat PKNSI, Kanwil DJKN, dan KPKNL dapat menerima dan/atau memperoleh informasi BMN yang terindikasi sebagai BMN idle dari berbagai sumber.

(2)

Sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengelola Barang, laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, hasil penertiban Barang Milik Negara, Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan, laporan rekapitulasi hasil inventarisasi dari Kementerian/Lembaga, laporan hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah, informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik, dan/atau laporan masyarakat.

(3)

Penerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneruskan semua informasi BMN yang terindikasi sebagai BMN idle melalui surat kepada KPKNL yang ruang lingkup wilayah kerjanya meliputi Satker dimana BMN yang terindikasi sebagai BMN idle berada.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -4Pasal 3 (1)

Kepala KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk menyiapkan konsep surat permintaan klarifikasi tertulis dan dokumen pendukung kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak informasi diterima untuk disampaikan kepada Kepala KPKNL.

(2)

Materi klarifikasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas dan keberadaan BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, Penggunaan, rencana Penggunaan dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terindikasi sebagai BMN idle, dan pelaksanaan pemanfaatan.

(3)

Rencana Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan dokumen berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Rencana Kebutuhan BMN, dan/atau surat persetujuan terkait dengan penyempurnaan organisasi.

(4)

Konsep surat permintaan klarifikasi tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagaimana diatur dalam Lampiran I Form IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan ditandatangani oleh Kepala KPKNL paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Pasal 4

(1)

Dalam hal jawaban klarifikasi tertulis dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyatakan bahwa terdapat rencana penggunaan atau rencana pemanfaatan, Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk melakukan pemantauan terhadap realisasi pelaksanaan perencanaan penggunaan atau pemanfaatan tersebut.

(2)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui cara: a. meminta laporan perkembangan realisasi pelaksanaan, perencanaan, termasuk dokumen terkait yang diperlukan; b. menugaskan staf untuk melakukan pemantauan secara langsung dalam bentuk peninjauan lapangan.

(3)

Permintaan laporan perkembangan realisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara semesteran.

(4)

Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara menyusun laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran I form IB dan form IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan menyampaikannya kepada Kepala KPKNL.

(5)

Laporan hasil pemantauan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan foto/gambar BMN dan Berita Acara Peninjauan Lapangan yang disusun sebagaimana diatur dalam Lampiran I form ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -5Bagian Kedua Investigasi Pasal 5 (1)

Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk melakukan investigasi terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan BMN yang terindikasi sebagai BMN idle apabila: a. masih memerlukan kejelasan atas materi jawaban klarifikasi tertulis, seperti ketidakwajaran terhadap rencana penggunaan dan/atau rencana pemanfaatan; b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menyampaikan jawaban klarifikasi tertulis sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan; atau c. terdapat temuan permasalahan dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)

Prosedur kerja pelaksanaan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. mengumpulkan dan mengklasifikasikan dokumen dan informasi terkait BMN yang terindikasi sebagai BMN idle; b. melakukan penelitian awal terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk persiapan peninjauan lapangan; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak lain; d. melakukan peninjauan lapangan guna mengumpulkan informasi dari instansi terkait, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan; dan e. menyusun laporan pelaksanaan investigasi.

(3)

Laporan Pelaksanaan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun sebagaimana diatur dalam Lampiran I Form IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dilampiri dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan, foto/gambar BMN, dan dokumen-dokumen pendukung dan disampaikan kepada Kepala KPKNL. Bagian Ketiga Penelitian Pasal 6

(1)

Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk melakukan penelitian terhadap jawaban klarifikasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2)

Prosedur kerja Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. melakukan analisis kesesuaian antara data yang diinformasikan dengan data yang tercatat pada Daftar Barang Pengelola/Pengguna; b. melakukan analisis kesesuaian antara tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan peruntukan BMN yang diindikasikan sebagai BMN idle; dan c. menyusun laporan hasil penelitian.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -6(3)

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran I Form IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan disampaikan kepada Kepala KPKNL. BAB III PENETAPAN DAN PENYERAHAN Bagian Kesatu Penetapan Pasal 7

(1)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BMN tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai BMN idle, Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk menyusun konsep Surat Pemberitahuan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Form IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Kepala KPKNL menandatangani Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pasal 8

(1)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BMN memenuhi kriteria sebagai BMN idle, maka Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk menyusun konsep Surat Keputusan Penetapan BMN tersebut sebagai BMN idle dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Form IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Kepala KPKNL menandatangani Surat Keputusan Penetapan BMN sebagai BMN idle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Bagian Kedua Penyerahan Pasal 9 BMN

idle

(1)

Kepala KPKNL menerima penyerahan Barang/Kuasa Pengguna Barang.

dari

Pengguna

(2)

Penyerahan BMN idle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima antara Kepala KPKNL dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disertai dengan: a. dokumen-dokumen yang berhubungan dengan BMN idle; b. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan mengenai tidak adanya permasalahan yang melekat pada BMN idle tersebut dan kesediaan Pengguna Barang untuk bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atas BMN idle selama berada dalam pengelolaannya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -7(3)

Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagaimana diatur dalam Lampiran II Form IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4)

Dalam hal diperlukan, Kepala KPKNL dapat menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk melakukan pengecekan administrasi dan pengecekan fisik atas BMN idle yang akan diserahkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima.

(5)

Dalam hal terdapat temuan dalam pengecekan administrasi dan pengecekan fisik atas BMN idle sebagaimana dimaksud pada ayat (4), temuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 10

(1)

Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara menyiapkan konsep laporan pelaksanaan serah terima BMN idle sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)

Kepala KPKNL menandatangani laporan pelaksanaan serah terima BMN idle dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kanwil DJKN dengan dilampiri copy Berita Acara Serah Terima BMN idle paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani. BAB IV PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 11

(1)

Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN idle setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima dan diterimanya fisik BMN idle.

(2)

Pengamanan dan pemeliharaan BMN idle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. pengamanan administrasi antara lain kegiatan inventarisasi, pembukuan, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan BMN idle; b. pengamanan fisik antara lain pemagaran dan pemasangan tanda batas, pemasangan tanda penguasaan, penjagaan keamanan; c. pengamanan hukum antara lain penanganan masalah hukum; dan d. pemeliharaan antara lain perawatan kebersihan gedung, halaman, pengecatan.

(3)

Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara melaporkan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN idle sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Nota Dinas kepada Kepala KPKNL.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -8BAB V TINDAK LANJUT ATAS PENYERAHAN BMN IDLE Pasal 12 Terhadap BMN idle yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Direktur Jenderal selaku Pengelola Barang melakukan: a. penetapan status penggunaan; b. pemanfaatan; c. pemindahtanganan; atau d. penghapusan. Pasal 13 Pengguna Barang mengajukan permohonan penggunaan BMN idle kepada Direktur Jenderal dengan menyertakan sekurang-kurangnya : a. alasan permohonan Penggunaan BMN idle; b. tujuan penggunaan; dan c. kebutuhan atas luas tanah dan/atau bangunan. Pasal 14 (1)

Direktur Jenderal menugaskan Direktur PKNSI untuk meneliti kelayakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2)

Direktur PKNSI melakukan penelitian kelayakan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, rencana kebutuhan BMN dan/atau rencana kebutuhan tahunan BMN dari Pengguna Barang, atau dokumen lain seperti rencana kerja dan/atau surat persetujuan terkait dengan penyempurnaan organisasi.

(3)

Dalam hal permohonan dapat disetujui, Direktur PKNSI membuat konsep surat persetujuan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan.

(4)

Dalam hal permohonan tidak disetujui, Direktur PKNSI membuat konsep surat penolakan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan.

(5)

Direktur Jenderal menandatangani surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disusun sebagaimana diatur dalam Lampiran III Form IIIA dan IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada KPKNL yang melaporkan. Pasal 15

(1)

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Kepala KPKNL menyerahkan BMN idle kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2)

Penyerahan BMN idle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana diatur dalam Lampiran III Form IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -9Pasal 16 (1)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk membuat konsep laporan pelaksanaan serah terima BMN idle.

(2)

Kepala KPKNL menandatangani laporan pelaksanaan serah terima BMN idle dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN dengan melampirkan copy Berita Acara Serah Terima paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Pasal 17

(1)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal menugaskan Direktur PKNSI untuk membuat konsep surat keputusan penghapusan.

(2)

Direktur PKNSI menyusun konsep surat keputusan penghapusan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan.

(3)

Direktur Jenderal menetapkan surat keputusan penghapusan dan salinannya disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN dan Kepala KPKNL untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN idle tersebut dari Daftar BMN idle.

(4)

Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana diatur dalam Lampiran III Form IIID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 18

Prosedur kerja Penetapan status Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN idle mengacu pada ketentuan peraturan perundanganundangan di bidang BMN. BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN Pasal 19 Prosedur kerja penatausahaan dan pelaporan BMN idle yang telah diserahterimakan kepada Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII SANKSI Pasal 20 (1)

Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang belum menyerahkan BMN idle terhitung sejak 14 (empat belas) hari kerja setelah surat keputusan penetapan BMN idle disampaikan, Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara menyusun konsep surat peringatan I kepada Kuasa Pengguna Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - 10 (2)

Kepala KPKNL menandatangani surat peringatan I dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang.

(3)

Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang belum menyerahkan BMN idle setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan I ditandatangani, Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara membuat konsep surat peringatan II.

(4)

Kepala KPKNL menandatangani surat peringatan II dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang.

(5)

Surat peringatan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat peringantan II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sebagaimana diatur dalam Lampiran IV form IVA dan IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 21

(1)

Dalam hal surat peringatan II tidak dilaksanakan, Kepala KPKNL menugaskan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara untuk menyusun konsep surat pengenaan sanksi berupa: a. rekomendasi kepada Kepala KPPN berupa pembekuan dana pemeliharaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan sebagai BMN idle b. keputusan penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2)

Kepala KPKNL menandatangani surat pengenaan sanksi dan menyampaikannya kepada KPPN dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(3)

Surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagaimana diatur dalam Lampiran IV form IVC dan IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 22

(1)

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi hapus apabila Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang telah menyerahkan BMN yang ditetapkan sebagai BMN idle kepada Kepala KPKNL.

(2)

Kepala KPKNL menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala KPPN bahwa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sudah tidak berlaku lagi. Pasal 23

Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pengguna Barang/Kuasa Penguna Barang belum menyerahkan BMN idle karena terdapat permasalahan hukum, maka terhadap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang belum dapat dikenakan sanksi sampai dengan permasalahan hukum diselesaikan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - 11 BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Dalam hal lokasi Satuan Kerja dan lokasi BMN yang terindikasi sebagai BMN idle tidak berada dalam satu wilayah kerja KPKNL, maka: a. kegiatan klarifikasi tertulis, investigasi, penelitian, penetapan BMN idle, pengenaan dan pencabutan sanksi dilakukan oleh KPKNL yang wilayah kerjanya satu lokasi dengan Satuan Kerja; b. kegiatan penyerahan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan BMN idle dilakukan oleh KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi lokasi BMN idle. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2012 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, ttd. HADIYANTO NIP 19621010 198703 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Plt. Kepala Bagian Umum Mas Agus Subakti NIP 197101051996031001

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER- 5/KN/2012 TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

FORM. IA SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI TERTULIS DAN DOKUMEN PENDUKUNG KOP .....(1) Nomor : S- ... /MK.6/WKN. .../KNL. .../... (2) Sifat : Segera Hal : Permintaan Klarifikasi Tertulis dan Dokumen Pendukung

Tanggal, Bulan, Tahun

Yth ........(3) Sehubungan dengan ……………..(4) bahwa BMN berupa …….(5) yang berlokasi di …….(6) yang berada dalam penguasaan Saudara, merupakan BMN yang terindikasi sebagai BMN idle. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga kepada Pengelola Barang. Terkait dengan hal tersebut, diminta Saudara menyampaikan kepada kami berupa: 1. Penjelasan terkait BMN berupa … (5) yang berada di … (6) yang terindikasi sebagai BMN idle, meliputi: a. Identitas BMN; b. Status Kepemilikan BMN; c. Status Penggunaan BMN; d. … (7). 2. Salinan/Copy dokumen pendukung atas BMN tersebut, meliputi: a. Dokumen Kepemilikan Tanah dan/atau IMB gedung/bangunan; b. Dokumen Penggunaan dan/atau Rencana Penggunaan; c. Dokumen Pemanfaatan (perjanjian dengan pihak ke-3); d. Kartu Identitas Barang (KIB); e. … (8). Penjelasan/jawaban tertulis beserta dokumen dimaksud, kiranya dapat kami terima paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terbitnya surat ini. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL ...,

Tembusan: 1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Menteri/Pimpinan……..; (9) 3. Inspektur Jenderal/Pengawas Internal……; (9) 4. Direktur BMN; 5. Direktur PKNSI; 6. Kepala Kanwil … (10)

.............................. NIP ................

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -2-

CARA PENGISIAN FORM. IA FORMAT SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI TERTULIS DAN DOKUMEN PENDUKUNG (1) (2) (3) (4)

Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. Diisi Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) dan alamat kantor. Diisi dengan sumber informasi BMN yang terindikasi sebagai BMN idle.

Jenis BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, misal: tanah atau bangunan. (6) Alamat / lokasi BMN berada. (7) Dapat ditambah permintaan penjelasan lain yang diperlukan. (8) Dapat ditambahkan salinan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. (9) Sesuai Pengguna Barang yang bersangkutan. (10) Kanwil DJKN yang membawahi KPKNL tersebut. (5)


FORM. IB LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SEMESTERAN

Kode KPKNL : .... Nama KPKNL : .... Kuasa Pengguna No Barang 1 2 (1)

(2)

Laporan Hasil Pemantauan Atas BMN Yang Terindikasi Sebagai BMN Idle Per ..... Uraian Barang 3 (3)

Surat Klarifikasi Tertulis Nomor Tgl 4 5 (4)

(5)

Surat Jawaban Klarifikasi Nomor Tgl 6 7 (6)

(7)

Progress Rencana Penggunaan/ Pemanfaatan 8 (8)

..............., ......................... Kepala

................................................. NIP .........................................

Keterangan 9 (9)


CARA PENGISIAN FORM. IB FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SEMESTERAN 1. Nomor Urut. 2. Diisi 17 digit Kode Lokasi KPB, Uraian Satker dan Alamat Satker. Misal: 075.01.0100.437931.000.KD Stasiun Meteorologi Kemayoran Jl. Angkasa Kemayoran No.8 Jakarta. 3. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang. Misal: 2010202002.001 Tanah Kosong yang sudah ada Peruntukannya 4. 5. 6. 7. 8.

Nomor Surat Klarifikasi tertulis. Tanggal Surat Klarifikasi tertulis. Nomor Surat Jawaban Atas Klarifikasi Tertulis. Tanggal Surat Jawaban atas Klarifikasi Tertulis. Diisi Progress pemantauan. Misal: - Telah Digunakan untuk .... - Diusulkan pada DIPA TA.201X - Surat usulan Pemanfaatan Nomor ... Tanggal ... - Surat Persetujuan Pemanfaatan Nomor ... Tanggal ... Bila belum ada progress menurut pemantauan yang pernah dilakukan cukup diungkap bahwa tidak ada progress. 9. Diisi informasi lainnya yang dianggap perlu.


FORM. IC LAPORAN HASIL PEMANTAUAN FISIK/LAPANGAN KOP …..(1) LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN FISIK ATAS BMN YANG TERINDIKASI SEBAGAI BMN IDLE PADA … (2) NOMOR LAP- ... /WKN. .../KNL. .../... (3) A. PENDAHULUAN 1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan a. b. c.

d. e. f.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga; Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ... Tahun ...... tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga; Surat Permintaan Klarifikasi tertulis …. (4); Surat Jawaban Klarifikasi dari ... (2) Nomor ....(5); Surat Tugas dari ... (6).

2. Latar Belakang Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan penggunaan BMN secara tepat, efektif dan optimal untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN masih dijumpai BMN khususnya tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan informasi/data yang berasal dari…....... (7) terdapat BMN yang terindikasi sebagai BMN idle pada .... (2) berupa ... (8) yang berlokasi di ... (9). Sebagai tindak lanjut atas surat klarifikasi ... (4) dan surat jawaban dari ... (2) Nomor ... (5), serta dari informasi yang diperoleh selama proses pemantauan terhadap BMN tersebut, menurut hemat kami, diperlukan pelaksanaan kegiatan pemantauan fisik BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle. 3. Maksud dan Tujuan a. Memperoleh gambaran fisik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pertanyaan dan permasalahan lain yang terkait dengan keberadaan, penggunaan, kondisi terkini atas BMN berupa ... (8) yang terindikasi sebagai BMN idle pada ... (2). b. Memperoleh pertimbangan yang benar sebagai dasar kebijakan yang perlu diambil dalam menindaklanjuti surat jawaban dari ... (2) Nomor ... (5) atas BMN berupa ... (8) yang terindikasi sebagai BMN idle pada ... (2).


B. HASIL PEMANTAUAN FISIK 1. Objek Pemantauan: a. Identitas Kuasa Pengguna Barang (KPB) 1) 2) 3)

Kode Lokasi Nama KPB Alamat

: ......................................................................................... (10) : ......................................................................................... (11) : ......................................................................................... ......................................................................................... (12) Telp: ........................... Faksimile: ............................. (12)

b. Identitas Barang Milik Negara Berupa Tanah : 1) 2) 3)

Kode Barang Nama Barang Lokasi

4) 5) 6) 7)

Peruntukan Jumlah Bangunan Luas Batas-batas

8)

Kondisi

: ............................................... NUP/No KIB:................ (13) : ........................................................................................... (14) : ......................................................................................... ........................................................................................... (15) : ........................................................................................... (16) : .............. Unit Bangunan (17) 2 : Tanah : ………… m (18) : Utara : ....................................................................... Timur : ....................................................................... Selatan : ....................................................................... Barat : ........................................................................ (19) : .......................................................................................... (20)

c. Identitas Barang Milik Negara Berupa Bangunan : 1) 2) 3)


4) 5)

Peruntukan Luas

6) 7)

Jumlah Lantai Kondisi

: ............................................... NUP/No KIB:....... /...... (21) : ........................................................................................... (22) : ........................................................................................... ........................................................................................... (23) : ........................................................................................... (24) : Bangunan : .................. m2 Dasar Bangunan : .......... m2 (25) : ........................ Lantai (26) : ........................................................................................... (27)

2. Pengungkapan Hasil Pemantauan a. Kondisi BMN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (28) b. Penggunaan .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (29) c. Informasi Publik .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (30)


C. PENUTUP ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. (31)

Dibuat di.........(32) Pada tanggal..... Petugas Pelaksana Pemantauan Lapangan (33) 1. .... 2. ....

3. ….


CARA PENGISIAN FORM. IC FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN FISIK ATAS BMN YANG TERINDIKASI SEBAGAI BMN IDLE

(1)

Disesuaikan dengan Kop surat masing-masing KPKNL.

(2)

Nama Satker dan Kementerian/Lembaga, misal: Stasiun Meteorologi Kemayoran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

(3) (4)

Nomor Laporan disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. Nomor, tanggal dan perihal surat klarifikasi tertulis yang dikirimkan KPKNL kepada Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang). Diisi Nomor, tanggal dan perihal surat, jika ada surat jawaban dari Kementerian/Lembaga c.q Satuan Kerja yang bersangkutan atas Surat Permintaan Klarifikasi tertulis yang dibuat

(5)

(6) (7) (8) (9) (10)

(11)

(12)

KPKNL. Nama KPKNL yang menugaskan pemantauan lapangan disertai Nomor dan Tanggal Surat Tugas dari Kepala KPKNL dimaksud. Sumber informasi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle. Jenis BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, misal: tanah atau bangunan. Lokasi/alamat BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle. Kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format : ....<Jenis Kewenangan> Contoh: 075.01.0100.123456.KD Nama Satker dengan format nama Kuasa Pengguna Barang, Kanwil (bila ada), Eselon I (jika dalam struktur organisasinya hanya terdiri dari satu unit Eselon I penyebutannya dapat ditiadakan), Kementerian/Lembaga. Contoh: Stasiun Meteorologi Kemayoran, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Alamat Lengkap satker yang menguasai BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN Idle, beserta nomor telepon dan faksimile.

B.1.b) Isian Tanah diperuntukan BMN idle berupa tanah, bilamana hanya bangunannya yang idle

(13)

(14)

(15)

maka formulir isian tanah dapat ditiadakan. Kode Barang berupa tanah sesuai PMK 29/PMK.06/2010 beserta Nomor Urut Pendaftaran

dan Nomor KIB menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN, Contoh: Kode Barang: 2010202002 NUP/KIB: 1/1. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, disebutkan BMN belum dicatat. Nama Jenis BMN sesuai PMK 29/PMK.06/2010, menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN, Contoh: Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, cukup disebutkan Tanah. Lokasi BMN secara detil meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota, Provinsi.


Peruntukan BMN berupa Tanah yang terindikasi BMN idle pada saat dilakukan pemantauan. Contoh: - Tanah Kosong; - Tanah Digunakan untuk Rumah/Hunian/Kebun Warga setempat; - Lapangan Sepakbola; - Berdiri bangunan/gedung/gudang kosong (tidak dipakai). (17) Diisi jumlah unit bangunan di atas tanah tersebut, bila ada bangunan dan bukan bangunan liar (illegal). (18) Diisi luas tanah seluruhnya. (19) Hanya untuk BMN berupa tanah diungkapkan batas tanah tersebut dengan sekitarnya. (20) Kondisi Tanah yang terindikasi sebagai BMN idle, yaitu: Baik, Rusak Ringan, dan/atau Rusak Berat. B.1.c) Isian Identitas BMN Berupa bangunan diisi bila BMN idle berupa Gedung/Bangunan, bilamana hanya tanahnya yang idle maka isian bangunan dapat ditiadakan. Apabila dalam satu hamparan tanah terdapat 2 atau lebih gedung/bangunan idle dapat ditambahkan isian bangunan lagi di Nomor d) atau c) jika tanah tidak idle dan seterusnya. (21) Kode Barang sesuai PMK 29/PMK.06/2010 beserta Nomor Urut Pendaftaran dan Nomor KIB menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, disebutkan BMN belum dicatat. (22) Nama Jenis BMN sesuai PMK 29/PMK.06/2010, menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN. (16)

Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, cukup disebutkan Gedung dan/atau Bangunan. (23)

(24) (25) (26) (27) (28)

(29)

(30)

Lokasi bangunan secara detil meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota, Provinsi. Bila BMN Idle dalam Form ini termasuk didalamnya Tanah, maka isian lokasi untuk identitas Bangunan dapat ditiadakan. Peruntukan BMN berupa bangunan yang terindikasi BMN idle pada saat dilakukan pemantauan. Diisi Luas Total Bangunan dan Luas Dasar Bangunan (luas tanah terpakai untuk bangunan). Diisi jumlah lantai pada bangunan tersebut. Kondisi Gedung dan/atau Bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle, yaitu: Baik, Rusak Ringan, dan/atau Rusak Berat. Diuraikan kondisi terkini atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle tersebut, meliputi: kondisi fisik BMN, perubahan-perubahan yang pernah dilakukan (yang terjadi sejak diperoleh), fasilitas yang melekat pada BMN tersebut dan gambaran fisik lainnya atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN Idle. Diuraikan keterangan mengenai penggunaan/pemanfaatan BMN Tanah dan/atau Bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle pada saat dilaksanakan pemantauan fisik, baik yang dilakukan oleh satkernya, atau pihak-pihak lain yang memanfaatkan, dengan atau tanpa izin. Apabila diperlukan, informasi dapat diperoleh dari masyarakat dengan melakukan koordinasi instansi terkait seperti Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, atau pihak lainnya disekitar lokasi BMN tersebut, kemudian diungkapkan informasi-informasi tersebut dengan jelas.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - 10 -

(31) (32) (33)

Kesimpulan dari kegiatan pemantauan fisik tersebut, yang dapat mendukung bahwa jawaban/klarifikasi dari Satker sesuai dengan kondisi fisik BMN tersebut. Lokasi KPKNL berada. Petugas pelaksana pemantauan fisik BMN.


FORM. ID BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN KOP …..(1) BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN ATAS BMN YANG TERINDIKASI SEBAGAI BMN IDLE PADA … (2) NOMOR BA- .../WKN. .../KNL. .../... (3) Pada hari ....tanggal ... bulan ... tahun ... (4), bertempat di .... (5), kami telah melakukan peninjauan fisik BMN dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, dengan hasil sebagai berikut : A. Data Tanah: 1. 2.

Nama Barang Lokasi

: :

3. 4. 5. 6.

Peruntukan Luas Jumlah Batas-batas

: : : :

......................................................................................... (6) ......................................................................................... ......................................................................................... (7) ......................................................................................... (8) Tanah : ………… m2 (9) .............. Unit Bangunan (10) Utara : ....................................................................... Timur : ....................................................................... Selatan : ....................................................................... Barat : ....................................................................... (11)

B. Data Bangunan

1) 2) 3) 4)

Nama Barang Peruntukan Lokasi Luas

5) Jumlah 6) Kondisi

: : : : : :

......................................................................................... (12) ......................................................................................... (13) ......................................................................................... (14) Bangunan : .................. m2 Dasar Bangunan : .......... m2 (15) ........................ Lantai (16) ......................................................................................... (17)

Berita Acara ini dibuat sebagai bagian dari kegiatan……….(18) atas tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN Idle. Hal-hal penting lainnya mengenai data dimaksud disajikan dalam………..(19). Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Peninjau … (20)

Tim Peninjau … (21)

1.

1.

..... NIP ....

2.

.....

NIP .... 2.

NIP .... 3.

..... NIP ....

..... ..... NIP ....

3.

..... NIP ....


CARA PENGISIAN FORM. ID FORMAT BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN ATAS BMN YANG TERINDIKASI SEBAGAI BMN IDLE

(1) (2)

(4)

Disesuaikan dengan Kop surat masing-masing KPKNL. Nama Satker dan Kementerian/Lembaga, misal: Stasiun Meteorologi Kemayoran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Nomor Berita Acara disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun pelaksanaan peninjauan fisik lapangan.

(5)

Kota Lokasi BMN dilakukan pemantauan.

(3)

Isian Data Tanah untuk BMN yang terindikasi idle berupa Tanah, bilamana tanahnya tidak idle maka isian Data Tanah dapat ditiadakan.

(6)

(7) (8)

(9) (10) (11)

Nama Jenis BMN sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010, menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN, misal: Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, cukup disebutkan Tanah. Lokasi tanah secara detil meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota, Provinsi. Peruntukan BMN berupa Tanah yang terindikasi BMN idle pada saat dilakukan peninjauan. Contoh: - Tanah Kosong; - Tanah Digunakan untuk Rumah/Hunian/Kebun Warga setempat; - Lapangan Sepakbola; - Berdiri bangunan/gedung/gudang kosong (tidak dipakai). Diisi Luas tanah seluruhnya. Diisi jumlah unit bangunan di atas tanah tersebut, bila terdapat bangunan idle di atasnya. Batas tanah tersebut dengan sekitarnya.

Isian Data Bangunan diperuntukkan BMN idle berupa Gedung/Bangunan, bilamana hanya tanahnya yang idle maka isian bangunan dapat ditiadakan. Apabila dalam satu hamparan tanah terdapat 2 atau lebih gedung/bangunan idle dapat ditambahkan isian bangunan lagi di Nomor C) atau B) jika tanah tidak idle dan seterusnya. (12) Nama Jenis BMN sesuai PMK 29/PMK.06/2010, menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK

(13) (14)

BMN. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, cukup disebutkan Gedung dan/atau Bangunan. Peruntukan BMN berupa bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle pada saat dilakukan pemantauan. Lokasi bangunan secara detil meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota, Provinsi. Apabila BMN Idle dalam Form ini termasuk didalamnya Tanah, maka isian lokasi untuk identitas Bangunan dapat ditiadakan.

(15) (16) (17)

Diisi Luas Total Bangunan dan Luas Dasar Bangunan (luas tanah terpakai untuk bangunan). Diisi jumlah lantai pada bangunan tersebut. Kondisi Gedung dan/atau Bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle, yaitu: Baik, Rusak Ringan, dan/atau Rusak Berat.


(18) (19) (20) (21)

Diisi dengan jenis kegiatan yang dilakukan apakah pemantauan lapangan atau investigasi. Diisi dengan jenis laporan yang dibuat yaitu Laporan Hasil Pemantauan Fisik atau Laporan hasil investigasi, disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Petugas yang melakukan peninjauan Lapangan dari KPKNL. Petugas yang melakukan peninjauan Lapangan dari Satker atau Kuasa Pengguna Barang.


FORM. IE LAPORAN PELAKSANAAN INVESTIGASI

KOP …..(1) LAPORAN PELAKSANAAN INVESTIGASI ATAS BMN YANG TERINDIKASI SEBAGAI BMN IDLE PADA … (2) NOMOR LAP- ... /WKN. .../KNL. .../... (3) A. PENDAHULUAN 1. Dasar Investigasi a.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga; c. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ... Tahun ...... tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga; d. Surat Permintaan Klarifikasi tertulis …. (4); e. Surat Jawaban Klarifikasi dari ... (2) Nomor ……..(5); f. Surat Tugas dari ... (6).

2. Latar Belakang Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan penggunaan BMN secara tepat, efektif, dan optimal untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN masih dijumpai BMN khususnya tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan informasi/data yang berasal dari…....... (7) terdapat BMN yang terindikasi sebagai BMN idle pada .... (2) berupa ... (8) yang berlokasi di ... (9). Sebagai tindak lanjut atas surat klarifikasi ... (4), menurut hemat kami, diperlukan pelaksanaan investigasi yang merupakan rangkaian dari tata cara penetapan dan pengelolaan BMN idle. 3. Maksud dan Tujuan a. Memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pertanyaan dan permasalahan lain yang terkait dengan keberadaan, penggunaan, dan kondisi terkini atas BMN berupa ... (8) yang terindikasi sebagai BMN idle pada ... (2). b. Memperoleh kejelasan dan kelengkapan informasi berdasarkan dokumen dan/atau salinannya atas BMN berupa ... (8) yang terindikasi sebagai BMN idle pada ... (2).


4. Ruang Lingkup a.

BMN berupa ... (8) pada ... (2) yang terindikasi sebagai BMN idle; dan

b.

Dokumen-dokumen terkait BMN berupa .... (8) pada ... (2) yang terindikasi sebagai BMN idle.

B. HASIL INVESTIGASI 1. Objek Investigasi: a. Identitas Kuasa Pengguna Barang (KPB) 1) 2) 3)

Kode Lokasi Nama KPB Alamat

: ......................................................................... (10) : ......................................................................... (11) : ......................................................................... ......................................................................... (12) Telp: ........................ Faksimile: ....................... (12)

b. Identitas Barang Milik Negara Berupa Tanah: 1) 2) 3)


4) 5) 6) 7) 8) 9)

Peruntukan Luas Jumlah Bangunan Status BMN Dokumen Kepemilikan Batas-batas

10)

Kondisi

: .............................................. NUP/No KIB:................ (13) : ......................................................................................... (14) : ......................................................................................... ......................................................................................... (15) : ......................................................................................... (16) (17) : Tanah : ………… m2 : .............. Unit Bangunan (18) : ......................................................................................... (19) : ......................................................................................... Atas nama : .................................................................... (20) : Utara : ....................................................................... Timur : ....................................................................... Selatan : ....................................................................... Barat : ....................................................................... (21) : ....................................................................................... (22)

c. Identitas Barang Milik Negara Berupa Bangunan: 1) 2) 3)


: : :

4) 5)

Peruntukan Luas

: :

6) 7) 8)

Jumlah Status BMN Izin Mendirikan Bangunan Kondisi

: : :

9)

:

............................................... NUP/No KIB:................ (23) ......................................................................................... (24) ......................................................................................... ......................................................................................... (25) ......................................................................................... (26) Bangunan : .................. m2 Dasar Bangunan : .......... m2 (27) ........................ Lantai (28) ......................................................................................... (29) Nomor ........................................................................... Atas nama .................................................................... Penerbit ………………………………………………. (30) ......................................................................................... (31)


2. Dokumen yang diteliti: a. ................................. b. ................................. c. ................................. d. ................................. (32) 3. Pengungkapan Hasil Investigasi a. Sejarah BMN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (33) b. Informasi Status Barang .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (34) c. Kondisi/Keadaannya Sekarang .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (35) d. Penggunaan dan Rencana Penggunaan .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (36) e. Informasi Publik .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. (37) C. PENUTUP 1. Kesimpulan ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ (38) 2. Rekomendasi Berdasarkan hasil investigasi diperoleh beberapa penjelasan yang memadai untuk digunakan dalam tahap penelitian …………………… (39)

Dibuat di.........(40) pada tanggal..... Petugas Investigasi (41) 1. .... 2. .... 3. … .


CARA PENGISIAN FORM. IE FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN INVESTIGASI ATAS BMN YANG TERINDIKASI SEBAGAI BMN IDLE

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11)

Disesuaikan dengan Kop surat masing-masing KPKNL. Nama Kuasa Pengguna Barang beserta Kementerian/Lembaga, misal: Stasiun Meteorologi Kemayoran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Nomor Laporan disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. Diisi nama KPKNL penerbit Surat Klarifikasi Tertulis beserta nomor, tanggal dan perihal surat. Diisi nomor, tanggal dan perihal surat, jika ada surat balasan dari Kementerian/Lembaga c.q. Satuan Kerja yang bersangkutan. Nama KPKNL yang menugaskan investigasi disertai nomor dan tanggal Surat Tugas dari Kepala KPKNL dimaksud. Sumber informasi adanya BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle. Jenis BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, misal: tanah atau bangunan. Lokasi/alamat BMN berupa tanah dan/atau bangunan berada. Kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format : ....<Jenis Kewenangan> Contoh: 075.01.0100.123456.KD Nama Satker dengan format nama Kuasa Pengguna Barang, Kanwil (bila ada), Eselon I

(jika dalam struktur organisasinya hanya terdiri dari satu unit Eselon I penyebutannya dapat ditiadakan), Kementerian/Lembaga. Contoh: Stasiun Meteorologi Kemayoran, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (12) Alamat Lengkap satker yang menguasai BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN Idle, beserta nomor telepon dan faksimile. B.1.b) Isian Identitas BMN Berupa Tanah diperuntukkan BMN idle berupa tanah, bilamana hanya bangunannya yang idle maka formulir isian tanah dapat ditiadakan. (13) Kode Barang sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010 beserta Nomor Urut Pendaftaran dan Nomor KIB menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN, Contoh: Kode Barang: 2010202002 NUP/KIB: 1/1. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, disebutkan BMN belum dicatat. (14)

(15)

Nama Jenis BMN sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010, menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN, contoh: Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, cukup disebutkan tanah atau bangunan . Lokasi BMN secara detil meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota, Provinsi.


(16)

(17) (18) (19)

(20) (21) (22)

Peruntukan BMN berupa tanah yang terindikasi BMN idle pada saat dilakukan peninjauan. Contoh: - Tanah Kosong; - Tanah Digunakan untuk Rumah/Hunian/Kebun Warga setempat; - Lapangan Sepakbola; - Berdiri bangunan/gedung/gudang kosong (tidak dipakai). Diisi luas tanah seluruhnya. Diisi jumlah unit bangunan di atas tanah tersebut. Status BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, dengan isian informasi sebagai berikut: a. Dikuasai; b. Tidak Dikuasai; c. Sebagian dikuasai. Dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan beserta atas nama pemiliknya. Hanya untuk BMN berupa tanah diungkapkan batas tanah tersebut dengan sekitarnya. Kondisi Tanah yang terindikasi sebagai BMN idle, yaitu: Baik, Rusak Ringan, dan/atau Rusak Berat.

B.1.c) Isian identitas BMN berupa bangunan diperuntukkan BMN idle berupa Gedung/Bangunan, bilamana hanya tanahnya yang idle maka isian bangunan dapat ditiadakan. Apabila dalam satu hamparan tanah terdapat 2 atau lebih gedung/bangunan idle dapat ditambahan isian bangunan lagi di Nomor d) atau c) jika tanah tidak idle dan seterusnya. (23) Kode Barang sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010 beserta Nomor Urut Pendaftaran dan

(24)

(25) (26) (27) (28) (29)

(30) (31) (32)

Nomor KIB menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, disebutkan BMN belum dicatat. Nama Jenis BMN sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010, menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, cukup disebutkan bangunan . Lokasi BMN secara detil meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota Peruntukan BMN berupa Bangunan yang terindikasi BMN idle pada saat dilakukan investigasi. Diisi Luas Bangunan Total (seluruhnya) dan Luas dasar bangunan, luas tanah yang dipakai untuk bangunan dimaksud. Diisi jumlah lantai pada bangunan tersebut. Status BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, dengan isian informasi sebagai berikut: a. Dikuasai; b. Tidak Dikuasai; c. Sebagian dikuasai. Diisi Nomor/tanggal, atas nama dan instansi penerbit IMB. Kondisi BMN berupa Bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle, yaitu: Baik, Rusak Ringan, dan/atau Rusak Berat. Disebutkan jenis-jenis dokumen yang diteliti dalam rangka pelaksanaan Investigasi data BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle. Dokumendokumen data BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, antara lain: a. Sertifikat tanah, disebutkan Kantor Pertanahan yang menerbitkan, nomor, tanggal, dan atas nama sertifikat tanah tersebut;


b. Bukti kepemilikan selain sertifikat, disebutkan instansi yang mengeluarkan, nomor, tanggal, dan peruntukan; c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Nasional, disebutkan Kantor Pertanahan penerbit, nomor, tanggal, dan perihal bila ada; d. Kartu Identitas Barang, disebutkan nomor registrasi BMN yang terdiri dari 20 (dua puluh) digit kode lokasi, tahun perolehan BMN dan kode barang beserta Nomor Urut Pendaftaran (NUP); e. Kontrak/perjanjian pemanfaatan, disebutkan nomor, tanggal kontrak; f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), disebutkan Pemda yang mengeluarkan izin, nomor, tanggal, dan peruntukkan; g. Putusan Pengadilan, disebutkan kantor pengadilan yang mengeluarkan keputusan, nomor, tanggal dan putusannya; h. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), disebutkan Pemda yang mengeluarkan, lokasi, peruntukan dan tahun RUTR; i.

Rencana Kebutuhan BMN, disebutkan Kementerian/Lembaga, Eselon I, Korwil (bila ada), satker yang mempunyai RKBMN, dan tahun diterbitkannya;

j.

Dokumen sumber informasi mengenai BMN yang terindikasi sebagai BMN idle;

k. Dokumen lainnya yang dapat mendukung proses investigasi/penelitian. (33)

(34)

Diuraikan sejarah perolehan BMN berupa tanah dan/atau bangunan termasuk cara perolehannya, sumber pembiayaan, rekanan (pihak ketiga) dan temuan lain mengenai perolehan BMN dimaksud. Jika tidak diperoleh informasi mengenai sejarah perolehan BMN tersebut, paragraf ini dapat ditiadakan. Diuraikan informasi status BMN berupa tanah dan/atau Bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle tersebut. Uraian dari status dijelaskan selengkap-lengkapnya terkait hal sebagai berikut: a. Dikuasai a.1. Tidak terdapat bangunan (untuk tanah), atau tidak ada penghuni (untuk bangunan). a.2. Terdapat bangunan pihak lain, disebutkan apakah pemilik bangunan masih satker dalam satu kementerian atau diluar kementerian/lembaga atau pihak ketiga (untuk BMN berupa tanah). Terdapat penghuni (untuk BMN berupa bangunan, serta disebutkan asal/identitas penghuni tersebut). b. Tidak Dikuasai b.1. Tidak terdapat bangunan (untuk tanah), atau tidak ada penghuni (untuk bangunan), serta diungkapkan informasi sengketanya. b.2 Terdapat bangunan pihak lain, disebutkan apakah satker dalam satu kementerian atau diluar kementerian/lembaga atau pihak ketiga (untuk BMN berupa tanah). Terdapat penghuni (untuk BMN berupa bangunan, serta disebutkan asal/identitas penghuni tersebut). Serta diungkapkan perihal sengketanya. c. Sebagian dikuasai c.1. Tidak terdapat bangunan (untuk tanah), atau tidak ada penghuni (untuk bangunan), serta diungkapkan informasi sengketanya. c.2 Terdapat bangunan pihak lain, disebutkan apakah satker dalam satu kementerian atau diluar kementerian/lembaga atau pihak ketiga (untuk BMN berupa tanah).


(35)

(36)

Terdapat penghuni (untuk BMN berupa bangunan, serta disebutkan asal/identitas penghuni tersebut). Serta diungkapkan perihal sengketanya. Uraian di atas dibuat sejelas dan selengkap mungkin. Jika perlu disertai informasi permasalahan sengketa baik yang sudah diajukan ke pengadilan maupun belum, dan perkembangannya sampai dengan pada pelaksanaan investigasi. Diuraikan kondisi terkini atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle tersebut, meliputi: kondisi fisik BMN, perubahan-perubahan yang pernah dilakukan (yang terjadi sejak diperoleh), fasilitas yang melekat padanya dan gambaran fisik lainnya atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN Idle. Diuraikan keterangan mengenai penggunaan/pemanfaatan BMN Tanah dan/atau Bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle pada saat dilaksanakan investigasi, baik yang dilakukan oleh satkernya, atau pihak-pihak lain yang memanfaatkan, dengan izin atau tidak. Kemudian juga diungkapkan rencana penggunaan atas BMN tersebut di masa yang akan datang (bila ada), dan implementasi dari rencana tersebut pada saat pelaksanaan investigasi atas BMN tersebut. Uraian tersebut di atas harus disertai data dan fakta yang mendukung adanya kegiatan penggunaan dan/atau rencana penggunaan BMN tersebut, serta dokumen pemanfaatan berupa rekomendasi pengelola barang dan surat keputusan (SK) dari Pengguna Barang bila BMN tersebut dimanfaatkan sesuai dengan peraturan.

(37)

(38) (39) (40) (41)

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak lainnya disekitar lokasi BMN tersebut, dan diungkapkan informasiinformasi terkait keberadaan BMN tersebut. Kesimpulan yang dapat mendukung bahwa hasil investigasi memadai untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan saat penelitian, dapat dijelaskan secara berbeda. Sebagai tindaklanjut hasil investigasi diperlukan atau tidaknya dilakukan tahap selanjutnya dari pelaksanaan penetapan BMN idle. Lokasi KPKNL berada. Petugas pelaksana investigasi.


FORM. IF LAPORAN HASIL PENELITIAN KOP (1)

LAPORAN HASIL PENELITIAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ... (2) PADA ... (3) YANG TERINDIKASI IDLE NOMOR LAP- .../WKN. .../KNL. .../.... (4) I.

PENDAHULUAN 1. Dasar Penelitian a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; b. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga; c. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ... Tahun ...... tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga; d. Surat Permintaan Klarifikasi tertulis …. (5); e. Surat Jawaban Klarifikasi dari ... (3) ……..(6); f. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Fisik Atas BMN yang Terindikasi Sebagai BMN Idle pada ...(3) Nomor ... (7); g. Laporan Pelaksanaan Investigasi Atas BMN Yang Terindikasi Sebagai BMN Idle pada .... (3) Nomor: ... (8); h. Surat Tugas dari ... (9). 2. Latar Belakang Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan penggunaan BMN secara tepat, efektif, dan optimal untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN masih dijumpai BMN khususnya tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan informasi/data yang berasal dari ... (10) terdapat BMN yang terindikasi sebagai BMN idle pada .... (3) berupa ... (2) yang berlokasi di ... (11). .......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... (12) Dari informasi yang dapat diperoleh, menurut hemat kami perlu dilaksanakan penelitian sebagai tahap terakhir sebelum proses penetapan status BMN idle.


3. Tujuan a. Memperoleh informasi, dan data yang lengkap, jelas, detail dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap keberadaan, penggunaan, rencana penggunaan/pemanfaatan dan kondisi terkini atas BMN berupa ... (2) yang terindikasi sebagai BMN idle pada ... (3). b. Memperoleh kejelasan dan kelengkapan informasi berdasarkan dokumen dan/atau salinannya atas BMN berupa ... (2) yang terindikasi sebagai BMN idle pada ... (3). c.

...... (13).

4. Manfaat a. Diperoleh informasi yang lengkap, jelas, detail dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap keberadaan, penggunaan, rencana penggunaan/pemanfaatan dan kondisi terkini atas BMN berupa ... (2) yang terindikasi sebagai BMN idle pada ... (3). b. Diperoleh informasi jelas dan lengkap berdasarkan dokumen dan/atau salinannya atas BMN berupa ... (2) yang terindikasi sebagai BMN idle pada ... (3). c.

Sebagai masukan sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat terkait keberadaan BMN berupa .... (2) yang terindikasi sebagai BMN idle.

d. .... (14) 5. Ruang Lingkup a. BMN berupa ... (2) pada ... (3) yang terindikasi sebagai BMN idle; dan b.

Dokumen-dokumen pendukung terkait BMN berupa .... (2) pada ... (3) yang terindikasi sebagai BMN idle.

II. OBJEK PENELITIAN 1. Identitas Kuasa Pengguna Barang a. Kode Lokasi Satker : ........................................................................................... (15) b. Nama Satker : ........................................................................................... ........................................................................................... (16) c. Alamat : ........................................................................................... Telp.: .............................. Faksimile : ………………. (17) d. Tugas dan fungsi : ........................................................................................... satker ........................................................................................... (18) e. Nama Pimpinan : ........................................................................................... (19) 2. Identitas BMN Berupa Tanah a. Kode Barang : ....................................... NUP/No.KIB: ....................... (20) b. Nama Barang : ........................................................................................... (21) c. Lokasi (detail) : Jalan ...................... No.... Kab./Kota ............................. Desa ................................. Provinsi ................................. Kec. .................................. (22) d. Peruntukan : ........................................................................................... (23) e. Luas : Tanah : ………….m2 bentuk ………..... ............................................................ (24) f. Jumlah : .................................................... Bangunan .................... (25) g. Status Barang : ........................................................................................... (26)


h.

Dokumen Kepemilikan

i.

Batas-batas

j.

Perolehan

k.

Nilai BMN

l.

Kondisi BMN

: .......................................................……………….…… (27a) Atas Nama : ................................................................. (27b) Nomor : .................... Tanggal : .................................. (27c) : Utara : ....................................................................... Timur : ....................................................................... Selatan : ....................................................................... Barat : ....................................................................... (28) : 1) Asal : .................................................. (29a) 2) Tahun : ............................................... (29b) 3) Nilai : ................................................. (29c) : 1) Nilai Pembukuan : Rp .................................... (30a) 2) Nilai Wajar (IP) : Rp .................................... (30b) 3) Nilai NJOP : Rp ................................... (30c) : .................................................................................... (31)

3. Identitas BMN Berupa Bangunan a. Kode Barang : ....................................... NUP/No.KIB: ..................... (32) b. Nama Barang : ...................................................................................... (33) c. Lokasi (detail) : Jalan ........................ No.... Kab./Kota ............................ Desa .................................. Provinsi …............................ Kec. ................................... (34) d. Peruntukan : ...................................................................................... (35) e. Luas : Bangunan : ................... m2 Dasar Bangunan : .......... m2 (36) f. Jumlah : ........................ Lantai (37) g. Status Barang : .................................................................................... (38) h. Ijin Mendirikan : .......................................................……………….…… (39a) Bangunan Atas Nama : ................................................................ (39b) Nomor : .................... Tanggal : .................................. (39c) i. Perolehan : 1) Asal : .................................................. (40a) 2) Tahun : ............................................... (40b) 3) Nilai : ................................................. (40c) j. Nilai BMN : 1) Nilai Pembukuan : Rp ...................................... (41a) 2) Nilai Wajar : Rp ..................................... (41b) 3) Nilai NJOP : Rp ...................................... (41c) k. Kondisi BMN : .................................................................................... (42)

III. ANALISIS DATA DAN DOKUMEN 1. Sumber Data dan Dokumen a. Dokumen-dokumen (berkas) perolehan BMN : 1) ...; 2) ...; 3) ... . (43) b. Dokumen Kepemilikan: 1) ...; 2) ... ; 3) ... . (44) c. Dokumen (berkas) pendukung lainnya : 1) ....; 2) ... ; 3) ... . (45)


2. Sejarah Perolehan BMN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (46) 3. Status Kepemilikan ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (47) 4. Penatausahaan Barang Milik Negara ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (48) 5. Analisa Penggunaan dan Rencana Penggunaan ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (49) IV. ANALISIS FISIK BARANG MILIK NEGARA (BMN) 1. Kondisi BMN ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ (50) 2. Pengamanan BMN dan Pemeliharaan ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ (51) 3. Penggunaan (Pemanfaatan) BMN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (52) 4. Informasi Publik (Keterangan Masyarakat) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (53) 5. Permasalahan-permasalahan BMN ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ (54) V. PENUTUP 1. Kesimpulan ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (55)


2. Tindak lanjut ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (56) Penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikemudian hari terdapat perbedaan data maka dapat dilakukan peninjauan ulang. Dibuat di......... (57) pada tanggal..... (58) Petugas Penelitian: 1. ... 2. ... 3. ... (59)

apabila


CARA PENGISIAN FORM. IF FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN BMN YANG TERINDIKASI SEBAGAI BMN IDLE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

Disesuaikan dengan Kop surat masing-masing KPKNL. Jenis BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, disebutkan menurut kelompok BMN berdasarkan PMK Nomor 29/PMK.06/2010. Nama Kuasa Pengguna Barang beserta Kementerian/Lembaga, misal: Kantor Stasiun Meteorologi Kemayoran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Nomor Laporan, disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. Surat Klarifikasi Tertulis dari KPKNL, diisi dari KPKNL yang mengeluarkan surat Klarifikasi Tertulis serta nomor, tanggal dan perihal suratnya. Bila ada Surat Jawaban Klarifikasi tertulis dari Satker, diisi nama Kuasa Pengguna Barang (KPB) yang memberikan Surat Jawaban atas Klarifikasi tertulis dari KPKNL setempat, serta nomor, tanggal dan perihal suratnya. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Fisik Atas BMN Yang Terindikasi Sebagai BMN Idle, jika sebelumnya telah dilakukan Pelaksanaan Pemantauan Fisik atas BMN tersebut. Laporan Pelaksanaan Investigasi Atas BMN Yang Terindikasi Sebagai BMN Idle, jika sebelumnya dilakukan Pelaksanaan Investigasi atas BMN tersebut. Surat Tugas, diisi KPKNL yang menugaskan dan nomor/tanggal surat tugasnya.

(10) Sumber informasi adanya BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle. (11) Lokasi/alamat BMN berupa tanah dan/atau bangunan berada. (12) Diuraikan mengenai latar belakang penelitian atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle, dengan merangkum hasil dari temuan-temuan terkait BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle. (13) Tujuan lainnya selain dua di atas, dari penelitian atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle (bila ada). (14) Manfaat lainnya selain tiga manfaat di atas, dari penelitian bagi yang berkepentingan atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle (bila ada). (15) Kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format : ....<Jenis Kewenangan> Contoh: 075.01.0100.123456.KD (16) Nama Satker dengan format Unit KPB, Kanwil (bila ada), Eselon I (Jika dalam struktur organisasinya hanya terdiri dari satu unit Eselon I penyebutannya dapat ditiadakan), Kementerian/Lembaga. Contoh: Stasiun Meteorologi Kemayoran, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (17) Alamat Lengkap satker yang menguasai BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN Idle, beserta nomor telepon dan faksimile. (18) Tugas dan fungsi satker dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dalam struktur organisasinya. (19) Nama penanggung jawab (pimpinan) pada satker tersebut.


II.2) Isian Identitas BMN Berupa Tanah diperuntukkan BMN idle berupa tanah, bilamana hanya

bangunannya yang idle maka formulir isian tanah dapat ditiadakan. (20) Kode Barang sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010 beserta Nomor Urut Pendaftaran dan Nomor KIB menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN, Contoh: Kode Barang: 2010202002 NUP/KIB: 1/1 Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, disebutkan BMN belum dicatat. (21) Nama Jenis BMN sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010, menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN, contoh: Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, cukup disebutkan jenis BMN tersebut sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010. (22) Lokasi BMN secara detail meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi. (23) Peruntukkan/pemakaian BMN berupa tanah yang terindikasi sebagai BMN idle pada saat dilakukan penelitian. (24) Diisi luas tanah seluruhnya dan luas tanah yang digunakan untuk bangunan. (25) Diisi jumlah unit bangunan di atas tanah tersebut. (26) Status BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, dengan isian informasi sebagai berikut: a. Dikuasai; b. Tidak Dikuasai; c. Sebagian dikuasai. (27) a. Status Kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, yaitu: 1) bersertifikat hak milik (SHM); 2) bersertifikat hak pakai (SHP); 3) bersertifikat hak guna bangunan (SHGB); 4) dokumen kepemilikan lain (sebutkan).

(28) (29)

(30)

(31)

b. Atas nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan di atas. c. Diisi nomor dan tanggal sertifikat/dokumen kepemilikan dimaksud. Batas-batas tanah tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Diisi fakta perolehan BMN tersebut, meliputi: a. Cara perolehan BMN tersebut; - Pembelian; - Hasil Sitaan; - Transfer masuk; - Hasil Tukar Menukar; - Hibah masuk; - BGS/BSG; - Rampasan; - Perolehan lainnya (sebutkan). b. Tahun perolehan barang; c. Nilai pada saat perolehan. Nilai BMN tersebut yang terdiri dari: a. Nilai pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN; b. Nilai Wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian; dan c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kondisi Tanah yang terindikasi sebagai BMN idle, yaitu: Baik, Rusak Ringan, dan/atau Rusak Berat.


II.C) Isian Identitas BMN berupa bangunan diperuntukkan BMN idle berupa Gedung/Bangunan, bilamana hanya tanahnya saja yang idle maka isian bangunan dapat ditiadakan. Apabila dalam satu hamparan tanah terdapat 2 (dua) atau lebih bangunan yang idle, maka dapat ditambahkan isian Identitas BMN Berupa Bangunan lagi di Nomor C) atau B) jika tanah tidak idle. (32) Kode Barang sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010 beserta Nomor Urut Pendaftaran dan

(33) (34)

(35) (36)

Nomor KIB menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, disebutkan BMN belum dicatat. Nama Jenis BMN sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010. Lokasi BMN secara detail meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi (jika BMN yang terindikasi idle dalam laporan ini termasuk didalamnya tanah, maka isian Identitas BMN Berupa Bangunan nomor (3) dapat ditiadakan). Peruntukan/pemakaian BMN berupa Bangunan yang terindikasi BMN idle pada saat ini. Diisi Luas Bangunan seluruhnya dan Luas Tanah yang digunakan untuk bangunan (Luas Dasar Bangunan).

(37) Diisi jumlah lantai bangunan tersebut. (38) Status BMN yang terindikasi sebagai BMN idle, dengan isian informasi sebagai berikut: a. Dikuasai; b. Tidak Dikuasai; c. Sebagian dikuasai. (39) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), disebutkan: a. Instansi Pemerintah Daerah yang mengeluarkan izin. b. Atas nama yang tercantum dalam dokumen IMB di atas. c. Diisi nomor dan tanggal dokumen IMB dimaksud. (40) Diisi fakta perolehan BMN tersebut, meliputi: a. Cara perolehan BMN tersebut: - Pembelian; - Hasil Sitaan; - Transfer masuk; - Hasil Tukar Menukar; - Hibah masuk; - BGS/BSG; - Rampasan; - Perolehan lainnya (sebutkan). b. Tahun perolehan barang; c. Nilai pada saat perolehan. (41) Nilai BMN tersebut yang terdiri dari: a. Nilai pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN; b. Nilai Wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian, atau Penilaian Ulang yang dilaksanakan setelah kegiatan IP ;dan c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (42) Kondisi BMN berupa bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle, yaitu: Baik, Rusak Ringan, dan/atau Rusak Berat. (43) Dokumen-dokumen (berkas) perolehan BMN yang didapatkan dan digunakan pada pelaksanaan penelitian, misal: a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), disebutkan Nomor, Tanggal dan instansi penerbit; b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), diisi Nomor dan Tahun DIPA; c. Rincian Aanggaran dan Belanja (RAB), disebut Nama RAB, Tahun dan Developer;


d. Berita Acara Serah Terima (BAST), disebut Nama BAST, Nomor, Tanggal dan Pihakpihak terkait; e. Kontrak, disebutkan Nomor, Tanggal, dan Pelaksana Pihak ketiga; f. Putusan Pengadilan, disebutkan kantor pengadilan yang mengeluarkan keputusan, nomor, tanggal dan putusannya; g. Kuitansi/Nota/Bukti Pembayaran, disebutkan Nomor, Tanggal dan Suplier; h. Dokumen Perolehan Lainnya, disebutkan jenis/nama, Nomor, Tanggal dan Peruntukkan. Bila dalam pelaksanaan penelitian tidak ditemukan dokumen perolehan satupun cukup diungkapkan bahwa, “dalam pelaksanaan penelitian tidak ditemukan dokumen perolehan BMN”. (44) Dokumen kepemilikan yang menjadi dasar penguasaan atas BMN tersebut, misal: a. Sertifikat, disebutkan jenis sertifikat, instansi penerbit, nomor, tanggal dan atas nama sertifikat tersebut; b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Nasional, disebutkan Kantor Pertanahan penerbit, nomor, tanggal, dan perihal bila ada; c. Akta Pelepasan Hak, disebutkan Nomor, Tanggal dan Pihak terkait dalam Akta Pelepasan Hak tersebut; d. Akta Jual Beli (AJB), disebutkan nomor, tangal, notaris, dan pihak-pihak terkait dalam Akta Jual Beli tersebut; e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), disebutkan jenis, instansi Pemda penerbit, nomor, dan tanggal; f. Surat Penetapan Status Barang Milik Negara dari Pengelola Barang, disebutkan instansi penerbit, nomor, tanggal dan perihal. g. Dokumen Kepemilikan lainnya, disebutkan nomor, tanggal dan instansi (pihak) penerbit. Bila dalam pelaksanaan penelitian tidak ditemukan dokumen kepemilikan satupun cukup diungkapkan bahwa, “dalam pelaksanaan penelitian tidak ditemukan dokumen kepemilikan BMN”. (45) Dokumen dan Berkas pendukung lainnya yang bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan penelitian BMN tersebut, misalnya: a. Kartu Identitas Barang, disebutkan nomor registrasi BMN tersebut dalam pembukuan SIMAK BMN; b. Surat Penetapan Status BMN, disebutkan instansi penerbit, nomor, tanggal dan perihalnya; c. Surat Izin Pemanfaatan, disebutkan instansi penerbit, nomor, tanggal surat dan perihal; d. Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian, disebutkan nomor, tanggal dan instansi penerbit Berita Acara Inventarisasi; e. DIPA yang menunjukkan adanya progress rencana penggunaan atas BMN tersebut, disebutkan instansi, nomor dan tahun DIPA; f. Kontrak/perjanjian pemanfaatan, disebutkan nomor, tanggal kontrak; g. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), disebutkan Pemda yang mengeluarkan, lokasi, peruntukan dan tahun RUTR; h. Rencana Kebutuhan BMN, disebutkan Kementerian/Lembaga, Eselon I, Koordinator Wilayah (bila ada), satker yang mempunyai RKBMN, dan tahun diterbitkannya; i. Dokumen pendukung lainnya, disebutkan jenis/nama berkas, nomor, tanggal dan penerbit/pihak terkait. Bila dalam pelaksanaan penelitian tidak ditemukan dokumen pendukung lainnya, maka point ini dapat ditiadakan. (46) Diuraikan sejarah perolehan BMN berupa tanah dan/atau bangunan termasuk cara perolehannya, sumber pembiayaan, rekanan (pihak ketiga) dan temuan lain mengenai perolehan BMN dimaksud. Jika tidak diperoleh informasi mengenai sejarah perolehan BMN tersebut, paragraf ini dapat ditiadakan.


(47) Diuraikan informasi status BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle tersebut. Uraian dari status dijelaskan selengkap-lengkapnya terkait hal sebagai berikut: a. Dikuasai a.1. Tidak terdapat bangunan (untuk tanah), atau tidak ada penghuni (untuk bangunan). a.2. Terdapat bangunan pihak lain, disebutkan apakah pemilik bangunan masih satker dalam satu kementerian atau diluar kementerian/lembaga atau pihak ketiga (untuk BMN berupa Tanah). Terdapat penghuni (untuk BMN berupa bangunan, serta disebutkan asal/identitas penghuni tersebut). b.

c.

Tidak Dikuasai b.1. Tidak terdapat bangunan (untuk tanah), atau tidak ada penghuni (untuk bangunan), serta diungkapkan informasi sengketanya. b.2 Terdapat bangunan pihak lain, disebutkan apakah satker dalam satu kementerian atau diluar kementerian/lembaga atau pihak ketiga (untuk BMN berupa Tanah). Terdapat penghuni (untuk BMN berupa bangunan, serta disebutkan asal/identitas penghuni tersebut). Serta diungkapkan perihal sengketanya. Sebagian dikuasai c.1. Tidak terdapat bangunan (untuk tanah), atau tidak ada penghuni (untuk

bangunan), serta diungkapkan informasi sengketanya. c.2 Terdapat bangunan pihak lain, disebutkan apakah satker dalam satu kementerian atau diluar kementerian/lembaga atau pihak ketiga (untuk BMN berupa tanah). Terdapat penghuni (untuk BMN berupa bangunan, serta disebutkan asal/identitas penghuni tersebut). Serta diungkapkan perihal sengketanya. Uraian di atas disertai informasi permasalahan sengketa baik yang sudah diajukan ke pengadilan maupun belum, dan perkembangannya sampai dengan pada pelaksanaan investigasi. (48) Diuraikan informasi mengenai status inventarisasinya, pembukuannya, pelaporan dan informasi lain yang diperoleh dari data pembukuannya. (49) Diuraikan keterangan mengenai penggunaan/pemanfaatan BMN tersebut pada saat dilaksanakan penelitian, baik yang dilakukan oleh satkernya, atau pihak-pihak lain yang memanfaatkan, dengan izin atau tidak. Serta diungkapkan rencana penggunaan atas BMN tersebut dimasa yang akan datang (bila ada), dan implementasi dari rencana tersebut pada saat pelaksanaan penelitian atas BMN tersebut. Uraian tersebut di atas harus disertai data dan fakta yang mendukung adanya kegiatan penggunaan dan/atau rencana penggunaan BMN tersebut, serta dokumen terkait, baik berupa rekomendasi Pengelola Barang dan surat keputusan (SK) dari Pengguna Barang, Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), dan dokumen terkait lainnya. (50) Diuraikan kondisi terkini atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle tersebut, meliputi: kondisi fisik BMN, perubahan-perubahan yang pernah dilakukan (yang terjadi sejak diperoleh), dan gambaran fisik lainnya atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi sebagai BMN idle.


(51) Diuraikan tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan BMN tersebut, misal: pemagaran, pemasangan papan nama, pemasangan patok dan usaha lainnya. Diungkap bila ada tindakan pengamanan dan pemeliharaan, bila tidak ada diungkapkan sebagaimana mestinya. (52) Diuraikan pemanfaatan fisik BMN tersebut secara nyata, pada saat dilakukan penelitian baik oleh satker, nonsatker dan/atau ketiga, misal: dimanfaatkan masyarakat untuk kebun, digunakan untuk bangunan toko (gudang) koperasi, dsb. Serta kesesuaian penggunaan BMN tersebut dengan tupoksi Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan. (53) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak lainnya di sekitar lokasi BMN tersebut, dan diungkapkan informasiinformasi terkait keberadaan BMN tersebut. (54) Diuraikan permasalahan-permasalahan terkait BMN tersebut baik yang bersangkutan dengan masalah hukum, maupun tidak, serta permasalahan lain yang dikarenakan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang mempertahankan BMN itu. (55) Kesimpulan atas hasil penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dapat dijadikan dasar kebijakan untuk menetapkan BMN tersebut sebagai BMN idle atau tidak. (56) Tindakan selanjutnya setelah adanya hasil penelitian, yang harus dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang atas BMN tersebut. (57) Lokasi KPKNL berada, dan tanggal disusun Laporan Penelitian. (58) Tanggal dibuat Laporan Penelitian. (59) Petugas pelaksana Penelitian.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, ttd. HADIYANTO NIP 19621010 198703 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Plt. Kepala Bagian Umum Mas Agus Subakti NIP 197101051996031001

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR: PER- 5 /KN/2012 TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

FORM. IIA SURAT PEMBERITAHUAN BAHWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BUKAN BMN IDLE KOP .....(1) Nomor : S- .../MK.6/WKN. .../KNL. .../... (2) Sifat : Segera Hal : Pemberitahuan Bahwa BMN Berupa ...(5) yang berlokasi di … (6) Tidak Idle


Yth. Kepala .... (3) ……………….. Sehubungan dengan … (4) bahwa BMN berupa … (5) yang berlokasi di …….(6) yang berada dalam penguasaan Saudara, merupakan BMN yang terindikasi sebagai BMN idle. Terkait dengan informasi tersebut kami telah melaksanakan proses identifikasi sebagai berikut: 1. Surat Klarifikasi Nomor ... Tanggal ....(7) 2. Investigasi dengan Laporan Pelaksanaan Investigasi Nomor..... (8); 3. Penelitian dengan Laporan Pelaksanaan Hasil Penelitian Nomor … (9); 4. .... (10) Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di atas, BMN berupa ... (5) pada ... (3) yang berlokasi di ... (6) bukan merupakan BMN Idle yang harus diserahkan kepada Pengelola Barang dan dapat digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Saudara. Untuk BMN dimaksud, agar dilaksanakan kegiatan Penatausahaan BMN sebagaimana aturan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL ..., .............................. NIP ................ Tembusan: 1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Menteri/Pimpinan……..; (11) 3. Inspektur Jenderal/Pengawas Internal……; (11) 4. Direktur BMN; 5. Direktur PKNSI; 6. Kepala Kanwil …. (12)


CARA PENGISIAN FORM. IIA FORMAT SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI TERTULIS DAN DOKUMEN PENDUKUNG (1) (2)

Disesuaikan dengan ketentuan naskah dinas di lingkungan DJKN. Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.

(3) (4)

Nama Satker (Kuasa Pengguna Barang) dan alamatnya. Diisi dengan sumber informasi yang menyatakan bahwa BMN dimaksud terindikasi sebagai BMN idle.

(5) (6) (7)

Jenis BMN yang dimaksud. Alamat / lokasi BMN berada. Diisi Nomor, tanggal dan Perihal Surat Klarifikasi Tertulis dari KPKNL.

(8) Diisi Nomor dan Judul Laporan Pelaksanaan Investigasi oleh Tim (bila ada). (9) Diisi Nomor dan Judul Laporan Penelitian. (10) Diisi Proses identifikasi yang lain baik melalui surat menyurat maupun cek fisik. (11) Kementerian/Lembaga instansi vertikal dari Kuasa Pengguna Barang tersebut. (12) Kanwil DJKN yang membawahi KPKNL penerbit surat.


FORM. IIB KEPUTUSAN PENETAPAN BMN IDLE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .../KM.6/WKN. .../KNL. .../... (1) TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ... (2) PADA …………….. (3) SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA IDLE

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengguna Barang perlu ditetapkan statusnya sebagai BMN idle;

b.

bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi menjadi BMN idle;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa ... (2) pada …(3) sebagai BMN Idle.

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

3.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga;


Memperhatikan

:

7.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor … tentang …. (4)

1.

Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang a.n. Menteri Keuangan Nomor ….. tanggal …….. hal …..(5)

2.

Surat Kementerian/Lembaga ….. Nomor….tanggal…. hal…(6)

3.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan Fisik BMN yang Terindikasi sebagai BMN Idle pada ... (3) Nomor ... Tanggal ... (7)

4.

Laporan Hasil Pelaksanaan Investigasi BMN yang terindikasi Sebagai BMN idle pada ... (3) Nomor ... Tanggal .... (8)

5.

Laporan Hasil Penelitian BMN Yang Terindikasi Sebagai BMN Idle Pada ... (3) Nomor ….. tanggal …….. hal …..(9) MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ... (2) PADA …….. (3) SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA IDLE.

PERTAMA

: Menetapkan Barang Milik Negara berupa ... (2) pada …..(3) sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Menteri Keuangan ini sebagai Barang Milik Negara idle.

KEDUA

: Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp. ………….,00 (…….rupiah). (10)

KETIGA

: … (11)

KEEMPAT

: Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan, pengendalian, pengamanan, pemeliharaan dan penyelesaian permasalahan hukum atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebelum dilaksanakannya serah terima.

KELIMA

: Setelah dilaksanakannya serah terima, Pengelola Barang melakukan pengawasan, pengendalian, pengamanan, pemeliharaan atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM

: Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA setelah dilakukannya serah terima, menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

KETUJUH

: Setelah Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang diterbitkan, maka keputusan penetapan status penggunaan BMN pada Pengguna Barang yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.


KEDELAPAN

: Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Pengelola Barang, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PMK Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

KESEMBILAN

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama ……….. (12); 3. Inspektorat Jenderal……………….(12); 4. Direktur BMN; 5. Direktur PKNSI; 6. Kepala Kanwil …….. .(13) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………. a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KPKNL ....., (14) (tanda tangan) ……………………………... NIP .................................... (15)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA -6LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .../KM.6/WKN. .../KNL. .../... (1) TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ... (2) PADA …………….. (3) SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA IDLE

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DITETAPKAN STATUSNYA SEBAGAI BMN IDLE PADA ... (1) No.

Kuasa Pengguna Barang

Jenis Barang Milik Negara

Lokasi

Tahun Perolehan

Luas (m2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Nilai Barang Milik Negara

Keterangan

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia Kepala KPKNL...., (14) ............................... NIP........................ (15)


CARA PENGISIAN FORM. IIB FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA IDLE (1)

Nomor Keputusan Menteri Keuangan diisi sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. (2) Jenis BMN yang akan ditetapkan statusnya menjadi BMN idle. (3) Nama Kuasa Pengguna Barang beserta Kementerian/Lembaga, misal: Kantor Stasiun Meteorologi Kemayoran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (4) Keputusan Menteri Keuangan tentang pelimpahan wewenang mengenai penetapan BMN idle kepada kepala kantor/Pejabat di lingkungan vertikal DJKN. (5) Surat Klarifikasi Tertulis, disebutkan Nama KPKNL Penerbit, Nomor, Tanggal dan Perihal. (6) Surat Jawaban Klarifikasi Tertulis dari Satker/Kementerian, disebutkan Nomor, Tanggal dan Perihal. (7) Laporan Pemantauan Fisik BMN (bila pernah dilakukan pemantauan fisik), disebutkan Nomor dan Tanggal Laporan. (8) Laporan Hasil Pelaksanaan Investigasi BMN Yang Terindikasi sebagai BMN Idle (bila pernah dilaksanakan investigasi), disebutkan Nomor, dan Tanggal Laporan. (9) Laporan Hasil Penelitian BMN Yang Terindikasi sebagai BMN Idle, disebutkan Nomor, dan Tanggal Laporan (10) Nilai BMN yang menjadi objek penetapan sebagai BMN idle sesuai dengan nilai yang tercatat di dalam SIMAK BMN/dokumen pengadaaan/dokumen perolehan lainnya yang sah. (11) a. Jika menurut hasil penelitian BMN idle tidak bermasalah, maka Diktum KETIGA diisi: “Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penyampaian keputusan penetapan ini, kemudian melakukan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.” b. Jika menurut hasil penelitian, BMN idle dimaksud masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan dulu oleh Pengguna Barang, maka ditambahkan 2 (dua) diktum yang berbunyi sebagai berikut:: Diktum KETIGA diisi: “Pengguna Barang harus segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan ….… terkait Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.” Diktum KEEMPAT diisi: “Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN Idle dimaksud kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keluarnya keputusan penyelesaian atas permasalahan tersebut di atas berlaku tetap.” (12) (13) (14) (15)

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Kantor Wilayah DJKN setempat. KPKNL yang menetapkan status BMN sebagai BMN idle. Nama Pejabat dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tersebut. (16) Nomor Urut. (17) Diisi 17 digit Kode Lokasi KPB, Uraian Satker dan Alamat Satker. Misal: 015.08.0100.123456.KP Kantor Stasiun Meteorologi Kemayoran, BMKG. Jl. Angkasa Kemayoran No.8


(18) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang. Misal: 2010202002.001 Tanah Kosong yang sudah ada Peruntukannya Dalam hal BMN tersebut belum dibukukan dalam SIMAK BMN, maka cukup diungkapkan Nama Barang Milik Negara tersebut sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010. (19) Lokasi Fisik BMN tersebut berada, sebutkan alamat lengkapnya. (20) Tahun Perolehan BMN tersebut. (21) Luas BMN, jika berupa tanah diisikan luas total tanah, jika BMN berupa bangunan diisi luas total bangunan. (22) Nilai BMN berdasarkan pada pembukuan (Nilai Buku). (23) Informasi lain yang perlu diungkap dalam lampiran surat penetapan status, misal: Kondisi Fisik BMN, status BMN,dll.


FORM. IIC

BERITA ACARA SERAH TERIMA BMN IDLE DARI PENGGUNA BARANG KE PENGELOLA BARANG KOP (1) BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA IDLE Nomor BAST ...../ …./ ….

Pada hari ini.............tanggal................bulan..............tahun dua ribu ........ (3), bertempat di ....... (4), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan Satuan Kerja

: : : :

……………………………………………………………… (5) ……………………………………………………………… (6) ……………………………………………………………… (7) ……………………………………………………………… (8)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (13) selaku Pengguna Barang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 2. Nama NIP Jabatan KPKNL

: : : :

……………………………………………………………… (9) ……………………………………………………………… (10) ……………………………………………………………… (11) ……………………………………………………………… (12)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor .../KM.6/WKN. .../KNL. .../... tentang .... (14). PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa ... (15) beserta dokumen kepemilikannya. Dengan rincian sebagai berikut: A.

TANAH 1. Uraian BMN 2. Lokasi

: :

3.

Batas-batas

:

4. 5.

Luas Nilai

: :

6.

Bukti Kepemilikan

:

.................................................................................................. (16) Jalan ..... No. ...... Kec. .... Desa .................... Kab./Kota ...... (17) Utara : ........................................................................ Timur : ........................................................................ Selatan : ........................................................................ Barat : ........................................................................ (18) .......................... m2 (19) a. Perolehan : Rp ....................... Thn ..... (20a) b. Pembukuan : Rp ....................... Thn ..... (20b) c. NJOP : Rp ....................... Thn ..... (20c) d. Wajar : Rp ....................... Thn ..... (20d) Nomor : .............................................................. (21a) Tanggal : .............................................................. (21b) Atas Nama : .............................................................. (21c)


B.

GEDUNG / BANGUNAN 1. Uraian BMN : .......................................................................................... (22) 2. Lokasi : Jalan ..... No. ...... Kec. .... Desa .................... Kab./Kota ....(23) 2 3. Luas : Total ............. m Dasar Bangunan ........ m2 (24) 4. Jumlah Lantai : ............................ Lantai (25) 5. Nilai : 1. Perolehan : Rp .................. Thn ... (26a) 2. Pembukuan : Rp .................. Thn ... (26b) 3. Wajar : Rp .................. Thn ... (26c) 6. Izin Mendirikan : Nomor : .................................................... (27a) Bangunan (IMB) Tanggal : .................................................... (27b) Atas Nama : .................................................... (27c) Penerbit : ................................................... (27d) 7. Fasilitas Gedung : 1. Lift .... Unit Kondisi .... Baik, .... RR, .... RB 2. Eskalator .... Unit Kondisi .... Baik, .... RR, .... RB 3. AC Sentral .... Unit Kondisi .... Baik, .... RR, .... RB 4. dst. .... Unit/Buah Kondisi .... Baik, .... RR, .... RB (28)

C.

Dokumen Pendukung 1. ...................................... 2. ......................................

(29)

D. Hal-hal lain yang perlu dijelaskan .......................................................................................................................................

(30)

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan data maka Berita Acara ini dapat dilakukan peninjauan ulang. PIHAK KEDUA a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL ...

………………………………… NIP …………………………… *) pilih salah satu

PIHAK PERTAMA a.n. Menteri/Kepala/Ketua *)… (31) Kepala ...

………………………………… NIP ……………………………


CARA PENGISIAN FORM. IIC FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BMN IDLE DARI PENGGUNA BARANG KEPADA PENGELOLA BARANG 1. Kop Surat disesuaikan tata naskah dan persuratan di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Nomor Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN Idle, disesuaikan dengan format yang berlaku. 3. Hari dan Tanggal dibuatnya BAST, misalnya: Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas. 4. 5. 6. 7. 8.

Tempat (kota) dibuat dan ditandatangani BAST. Nama Pejabat yang mewakili Pihak Pertama. NIP Pejabat yang mewakili Pihak Pertama. Jabatan Pejabat yang mewakili Pihak Pertama. Uraian Satuan kerja yang diwakili, lengkap dengan informasi nama Kementerian/Lembaga, contoh: Stasiun Meteorologi Kemayoran, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nama Pejabat yang mewakili Pihak Kedua. NIP Pejabat yang mewakili Pihak Kedua. Jabatan Pejabat yang mewakili Pihak Kedua. Nama KPKNL yang menerima BMN, yang mewakili Pihak Kedua. Nama uraian Kementerian/Lembaga yang diwakili. Diisi Keputusan Kementerian Keuangan tentang penetapan sebagai BMN Idle.

15. Jenis BMN yang diserahterimakan, misal: tanah, bangunan atau keduanya(tanah dan bangunan) A) Isian data Tanah, diperuntukkan bila BMN yang diserahterimakan berupa tanah, bilamana hanya 16.

17. 18. 19. 20.

bangunan yang diserahkan maka point (A) isian identitas tanah dapat ditiadakan. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang. Misal: 2010202002.001 Tanah Kosong yang sudah ada Peruntukannya Bila ternyata BMN tersebut belum dibukukan di SIMAK BMN, maka cukup diungkapkan Nama Barang Milik Negara tersebut sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010. Lokasi BMN secara detail meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi. Batas-batas Tanah dengan lingkungan sekitarnya. Diisi Luas tanah seluruhnya. Nilai Tanah tersebut, menurut: a. Harga Perolehan Tanah, nilai pada saat pengadaan/perolehan di Kuasa Pengguna Barang (KPB); b. Harga Pembukuan, nilai buku (terakhir/saldo) menurut pembukuan pada Kuasa Pengguna Barang (KPB) di aplikasi maupun manual; c. NJOP, Nilai Jual Objek Pajak (bila ada); d. Nilai Wajar, Nilai hasil penilaian (revaluasi) (bila ada).

21. Dokumen terakhir Bukti Kepemilikan Tanah, berupa: a. b. c. d.

Nomor surat kepemilikan; Tanggal penerbitan bukti kepemilikan; Atas Nama yang tercantum pada bukti kepemilikan; Uraian instansi penerbit bukti kepemilikan, misalnya: Kantor Pertanahan Negara Sragen.


B) Isian data Bangunan, diperuntukkan bila BMN yang diserahterimakan berupa bangunan, bilamana hanya tanah yang diserahkan maka point (B) isian identitas bangunan dapat ditiadakan. Apabila dalam satu BAST terdapat 2 atau lebih bangunan yang diserahterimakan, dapat ditambahkan isian bangunan lagi setelah isian data bangunan yang pertama yaitu di Nomor d) atau c) jika tanah tidak idle dan seterusnya. 22. Nama Jenis BMN sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010, menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN, misal: Bangunan Gudang Tertutup Permanen. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, cukup disebutkan Jenis BMN tersebut sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010. 23. Lokasi BMN secara detil meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi (jika BMN yang di BAST pada Form ini termasuk di dalamnya Tanah, maka info lokasi pada isian data bangunan dapat ditiadakan, karena sudah terisi sama pada saat isian tanah). 24. Luas Bangunan berupa Luas total bangunan dan luas dasar bangunan. 25. Jumlah lantai bangunan tersebut. 26. Nilai bangunan tersebut, menurut: a. Harga Perolehan bangunan, nilai pada saat pengadaan/perolehan pertama kali menjadi BMN; b. Harga Pembukuan, nilai buku (terakhir/saldo) menurut pembukuan pada Pengelola Barang di aplikasi maupun manual; c. Nilai Wajar, Nilai hasil penilaian (revaluasi) (bila pernah dilakukan revaluasi selama dalam pengelolaan KPKNL). 27. Dokumen terakhir Izin Mendirikan Bangunan, berupa: a. Nomor surat kepemilikan; b. Tanggal penerbitan bukti kepemilikan; c. Atas Nama yang tercantum pada bukti kepemilikan. d. Instansi pemerintah penerbit IMB. 28. Informasi fasilitas yang ada pada gedung tersebut beserta kondisinya, dirincikan fasilitas

pendukung bangunan yang melekat dan ikut diserahterimakan terkait gedung/bangunan tersebut. Apabila fasilitas yang ikut diserahkan lebih dari 5 (lima) buah dibuat lampiran terpisah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari BAST. 29. Jenis dokumen pendukung lainnya, selain dokumen kepemilikan yang terkait BMN tersebut yang ikut diserahterimakan bersama BMN. 30. Informasi lainnya yang perlu diungkapkan terkait BMN Idle tersebut, dalam hal terdapat temuan sebagai hasil pengecekan fisik dan pengecekan administrasi. 31. Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Plt. Kepala Bagian Umum Mas Agus Subakti NIP 197101051996031001

ttd. HADIYANTO NIP 19621010 198703 1 006

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER- 5 /KN/2012 TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

FORM. IIIA SURAT PERSETUJUAN PERMINTAAN BMN IDLE Lambang Garuda (1)

Nomor : S- .../KM.6/… (2) Sifat : Segera Hal : ………………(3) Yth .


Menteri/Kepala/Ketua *)… (4) Up. Sekretaris Utama/Jenderal *) ... (4)

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor.........(5), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. melalui Surat dimaksud, Saudara menyampaikan usulan permohonan penggunaan BMN idle berupa ..... (6) yang berlokasi di .... (7) untuk menunjang tugas dan fungsi .... (8); 2. kami telah melakukan penelitian kelayakan permohonan tersebut dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, .... (9); 3. sesuai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (2), kami menyetujui bahwa BMN idle berupa......(6) yang berlokasi di .......(7) digunakan oleh......(8) untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi. 4. berdasarkan hal tersebut pada angka 3, akan segera ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah terima BMN idle dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri/Pimpinan…….. (8) 3. Direktur BMN 4. Direktur PKNSI 5. Kepala Kanwil ………..(10) 6. Kepala KPKNL…………(11)

.............................. NIP .......................

Gedung…………………………..Jalan…………………….. Telepon (….)………….Faksimile (…)……..Situs www.djkn.depkeu.go.id

*) pilih salah satu


CARA PENGISIAN FORM. IIIA SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA IDLE 1. Disesuaikan dengan Kop surat garuda. 2. Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. 3. Diisi dengan hal surat (misalnya : Persetujuan Permohonan BMN Idle Berupa Tanah). 4. 5. 6. 7.

Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga. Diisi dengan nomor dan tanggal serta hal surat permohonan Pengguna Barang. Diisi dengan jenis BMN dimaksud, contoh: tanah, bangunan atau keduanya (tanah dan bangunan). Diisi dengan alamat / lokasi BMN berada.

8. Diisi sesuai Pengguna Barang yang bersangkutan. 9. Diisi dengan pedoman/dokumen lain yang dijadikan sebagai bahan penelitian (bila ada), misal: rencana kebutuhan BMN. 10. Diisi dengan Kanwil DJKN dimana BMN idle tersebut berada. 11. Diisi dengan nama KPKNL dimana BMN idle tersebut berada.


FORM. IIIB

SURAT PENOLAKAN PERMINTAAN BMN IDLE Lambang Garuda (1)

Nomor : S- ... /KM.6/… (2) Sifat : Segera Hal : …………….(3) Yth .


Menteri/Kepala/Ketua *)… (4) Up. Sekretaris Utama/Jenderal *) ... (4)

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor.........(5), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. melalui Surat dimaksud, Saudara menyampaikan usulan permohonan penggunaan BMN idle berupa ...........(6) yang berlokasi di .......(7) untuk menunjang tugas dan fungsi ......(8); 2. kami telah melakukan penelitian kelayakan permohonan tersebut dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, .... (9); 3. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (2), permintaan Saudara untuk menggunakan BMN idle berupa ... (6) yang berlokasi di ... (7) tidak dapat kami pernuhi dengan pertimbangan ......................(10). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, .............................. NIP ....................... Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri/Pimpinan…….. (8) 3. Direktur BMN 4. Direktur PKNSI

Gedung…………………………..Jalan…………………….. Telepon (….)………….Faksimile (…)……..Situs www.djkn.depkeu.go.id

*) pilih salah satu


CARA PENGISIAN FORM. IIIB SURAT PENOLAKAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA IDLE 1. 2. 3. 4.

Kop Garuda. Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. Diisi dengan perihal surat Diisi sesuai dengan nama Kementerian/Lembaga sesuai Pengguna Barang.

Diisi dengan nomor dan tanggal serta hal surat permohonan Pengguna Barang. Diisi dengan jenis BMN dimaksud. Diisi dengan alamat / lokasi BMN berada. Diisi sesuai Pengguna Barang yang bersangkutan. Diisi dengan pedoman/dokumen lain yang dijadikan sebagai bahan penelitian (bila ada), misal: rencana kebutuhan BMN. 10. Diisi dengan alasan yang mendasari tidak disetujuinya permintaan permohonan K/L tersebut. 5. 6. 7. 8. 9.


FORM. IIIC BERITA ACARA SERAH TERIMA BMN IDLE DARI PENGELOLA BARANG (KPKNL) KEPADA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG KOP (1) BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA IDLE DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG Nomor BAST ...../… / … (2)

Pada hari ini.............tanggal................bulan..............tahun dua ribu ............. (3), bertempat di ............ (4), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan KPKNL

: : : :

……………………………………………………………… (5) ……………………………………………………………… (6) ……………………………………………………………… (7) ……………………………………………………………… (8)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 2. Nama NIP Jabatan Satuan Kerja

: : : :

……………………………………………………………… (9) ……………………………………………………………… (10) ……………………………………………………………… (11) ……………………………………………………………… (12)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .... (13), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; Sebagai tindak lanjut atas surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor ....(14). PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa ... (15) beserta dokumen kepemilikannya. Dengan rincian sebagai berikut: A.

TANAH 1. Uraian BMN 2. Lokasi

: :

3.

Batas-batas

:

4. 5.

Luas Nilai

: :

6.

Bukti Kepemilikan

:

.................................................................................................. (16) Jalan ..... No. ...... Kec. .... Desa .................... Kab./Kota ...... (17) Utara : ........................................................................ Timur : ........................................................................ Selatan : ........................................................................ Barat : ........................................................................ (18) .......................... m2 (19) : Rp ....................... Thn ..... (20a) a. Perolehan : Rp ....................... Thn ..... (20b) b. Pembukuan : Rp ....................... Thn ..... (20c) c. NJOP : Rp ....................... Thn ..... (20d) d. Wajar Nomor : .............................................................. (21a) Tanggal : .............................................................. (21b) Atas Nama : .............................................................. (21c) Penerbit : ............................................................. (21d)


B.

C.

GEDUNG / BANGUNAN 1. Uraian BMN : .......................................................................................... 2. Lokasi : Jalan ..... No. ...... Kec. .... Desa .................... Kab./Kota .... 3. Luas : Total ............. m2 Dasar Bangunan ........ m2 4. Jumlah Lantai : ............................ Lantai 5. Nilai : a. Perolehan : Rp .................. Thn ... b. Pembukuan : Rp .................. Thn ... c. Wajar : Rp .................. Thn ... 6. Ijin Mendirikan : Nomor : .................................................... Bangunan (IMB) Tanggal : .................................................... Atas Nama : .................................................... Penerbit : ................................................... 7. Fasilitas Gedung : a. Lift .... Unit Kondisi .... Baik, .... RR, .... RB b. Eskalator .... Unit Kondisi .... Baik, .... RR, .... RB c. AC .... Unit Kondisi .... Baik, .... RR, .... RB d. dst. .... Unit/Buah Kondisi .... Baik, .... RR, .... RB

(22) (23) (24) (25) (26a) (26b) (26c) (27a) (27b) (27c) (27d)

(28)

Dokumen Pendukung Bersama BAST ini diserahkan pula dokumen-dokumen (berkas) pendukung terkait Barang Milik Negara (BMN) dimaksud, yaitu: 1. ...................................... 2. ...................................... (29)

D. Hal-hal lain yang perlu dijelaskan .......................................................................................................................................

(30)

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan data maka Berita Acara ini dapat dilakukan peninjauan ulang. PIHAK KEDUA a.n. Menteri/Kepala/Ketua *) … (31) Kepala Satker ...

………………………………… NIP …………………………… *) pilih salah satu

PIHAK PERTAMA a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL

………………………………… NIP ……………………………


CARA PENGISIAN FORM. IIIC BERITA ACARA SERAH TERIMA BMN IDLE DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG 1. Kop Surat disesuaikan tata naskah dan persuratan di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Nomor Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN Idle, disesuaikan dengan format yang berlaku pada instansi masing-masing. 3. Hari dan Tanggal dibuatnya BAST, misalnya: Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas. 4. Tempat (kota) dibuat dan ditandatangani BAST. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama Pejabat yang mewakili Pihak Pertama. NIP Pejabat yang mewakili Pihak Pertama. Jabatan Pejabat yang mewakili Pihak Pertama. Nama KPKNL yang menyerahkan BMN, yang mewakili Pihak Pertama. Nama Pejabat yang mewakili Pihak Kedua. NIP Pejabat yang mewakili Pihak Kedua. Jabatan Pejabat yang mewakili Pihak Kedua Uraian Satuan kerja yang diwakili, lengkap dengan informasi nama Kementerian/Lembaga, misal: Stasiun Meteorologi Kemayoran, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

13. Nama uraian Kementerian/Lembaga yang diwakili. 14. Diisi dengan nomor, tanggal dan hal surat persetujuan Menteri Keuangan. 15. Jenis BMN yang diserahterimakan, misal: Tanah, Bangunan atau keduanya (Tanah dan Bangunan) A) Isian data Tanah, diperuntukkan bila BMN yang diserahterimakan berupa tanah, bilamana hanya bangunan yang diserahkan maka point (A) isian identitas tanah dapat ditiadakan. 16. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang. Misal: 2010202002.001 Tanah Kosong yang sudah ada Peruntukannya Bila ternyata BMN tersebut belum dibukukan di SIMAK BMN, maka cukup diungkapkan Nama Barang Milik Negara tersebut sesuai dengan PMKNomor 29/PMK.06/2010. 17. Lokasi BMN secara detail meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi. 18. Batas-batas tanah dengan lingkungan sekitarnya. 19. Diisi Luas tanah seluruhnya. 20. Nilai Tanah tersebut, menurut: a. Harga Perolehan Tanah, nilai pada saat pengadaan/perolehan di Kuasa Pengguna Barang (KPB); b. Harga Pembukuan, nilai buku (terakhir/saldo) menurut pembukuan pada Kuasa Pengguna Barang (KPB) di aplikasi maupun manual; c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (bila ada); d. Nilai Wajar, Nilai hasil penilaian (revaluasi) (bila ada). 21. Dokumen terakhir Bukti Kepemilikan Tanah, berupa: a. b. c. d.

Nomor surat kepemilikan; Tanggal penerbitan bukti kepemilikan; Atas Nama yang tercantum pada bukti kepemilikan; Uraian instansi penerbit bukti kepemilikan, misalnya: Kantor Pertanahan Negara Sragen.


B) Isian data Bangunan, diperuntukkan bila BMN yang diserahterimakan berupa bangunan, bilamana hanya tanah yang diserahkan maka point (B) isian identitas bangunan dapat ditiadakan. 22. Nama Jenis BMN sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010, menurut pembukuan di Aplikasi SIMAK BMN, misal: Bangunan Gudang Tertutup Permanen. Bila ternyata tidak tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, cukup disebutkan Jenis BMN tersebut 23.

24. 25. 26.

27.

sesuai PMK Nomor 29/PMK.06/2010. Lokasi BMN secara detail meliputi Nama/Nomor Jalan, Desa, Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi (jika BMN yang di BAST pada Form ini termasuk di dalamnya Tanah, maka info lokasi pada isian data bangunan dapat ditiadakan, karena sudah terisi sama pada saat isian tanah). Luas Bangunan berupa Luas total bangunan dan luas dasar bangunan. Jumlah lantai bangunan tersebut. Nilai bangunan tersebut, menurut: a. Harga Perolehan bangunan, nilai pada saat pengadaan/perolehan pertama kali menjadi BMN; b. Harga Pembukuan, nilai buku (terakhir/saldo) menurut pembukuan pada Pengelola Barang di aplikasi maupun manual; c. Nilai Wajar, Nilai hasil penilaian (revaluasi) (bila pernah dilakukan revaluasi selama dalam pengelolaan KPKNL). Dokumen terakhir Izin Mendirikan Bangunan, berupa: a. Nomor surat kepemilikan; b. Tanggal penerbitan bukti kepemilikan; c. Atas Nama yang tercantum pada bukti kepemilikan. d. Instansi pemerintah penerbit IMB.

28. Informasi fasilitas yang ada pada gedung tersebut beserta kondisinya, dirincikan fasilitas

pendukung bangunan yang melekat dan ikut diserahterimakan terkait gedung/bangunan tersebut. Apabila fasilitas yang ikut diserahkan lebih dari 5 (lima) buah dibuatkan lampiran terpisah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari BAST. 29. Jenis dokumen pendukung lainnya, selain dokumen kepemilikan yang terkait BMN tersebut yang ikut diserahterimakan bersama BMN. 30. Informasi lainnya yang perlu diungkapkan terkait BMN Idle tersebut, dalam hal terdapat temuan sebagai hasil pengecekan fisik dan pengecekan administrasi. 31. Kementerian/lembaga selaku Pengguna Barang yang menerima BMN.


FORM. IIID KEPUTUSAN PENGHAPUSAN BMN IDLE PADA PENGELOLA BARANG (LAMBANG GARUDA(1))

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .../KM.6/.... (2) TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA IDLE BERUPA … (3) DI … (4) PADA PENGELOLA BARANG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

a. bahwa Barang Milik Negara (BMN) Idle berupa … (3) yang berlokasi di … (5), telah diserahkan kepada ... (6) untuk digunakan menyelenggarakan tugas dan fungsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .../KM.6/…(2) tentang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Idle Berupa … (3) di …(4) Pada Pengelola Barang;

Mengingat

:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;

Memperhatikan

:

a. Surat Persetujuan Penggunaan BMN Idle Nomor ..................(7); b. Berita Acara Serah Terima Nomor…………………(8);


MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA IDLE BERUPA … (3) DI … (4) PADA PENGELOLA BARANG

PERTAMA

:

Menghapuskan Barang Milik Negara Idle dengan nilai buku sebesar … (9) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Menteri Keuangan ini dari Daftar Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle.

KEDUA

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menteri Keuangan; Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; Direktur BMN; Direkturt PKNSI; Kepala Kanwil……..(10); Kepala KPKNL……….(11). Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal …………. a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, (tanda tangan) …………………………….. NIP ....................................(12)


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .../KM.6/.... (2) TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA IDLE BERUPA … (3) DI … (4) PADA PENGELOLA BARANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA IDLE YANG DIHAPUSKAN PADA …. (11) No.

Jenis Barang Milik Negara

Lokasi

Tahun Perolehan

Luas

Nilai

(m2)

Barang Milik Negara

1

2

3

4

5

6

7

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Keterangan

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ...................................... NIP........................ (12)


CARA PENGISIAN FORM. IIID KEPUTUSAN PENGHAPUSAN BMN IDLE PADA PENGELOLA BARANG (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Diisi dengan lambang Garuda. Nomor Keputusan Menteri Keuangan diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. Jenis BMN yang akan dihapuskan, misal: tanah, bangunan atau keduanya (tanah dan bangunan). Lokasi/Kota tempat BMN idle berada. Lokasi detil tempat BMN idle berada, diisi lengkap termasuk nama jalan, nomor/km-nya. Diisi Pengguna Barang yang menerima BMN idle. Diisi dengan surat persetujuan penggunaan BMN idle. Nomor Berita Acara Serah Terima BMN idle. Nilai BMN yang dihapuskan, sesuai dengan nilai di pembukuan pada KPKNL yang bersangkutan . Diisi dengan angka dan huruf. Kanwil DJKN yang membawahi KPKNL yang mencatat BMN idle dimaksud. KPKNL yang menatausahakan BMN idle. Pejabat yang menandatangani KMK dimaksud. Nomor Urut. Diisi Kode Barang, No aset di pembukuan Pengelola Barang, Uraian Barang. Misal: 2010202002.001 Tanah Kosong yang sudah ada Peruntukannya Lokasi Fisik BMN tersebut berada, sebutkan alamat lengkapnya. Tahun Perolehan BMN tersebut. Luas BMN, Jika berupa tanah diisikan luas total tanah, jika berupa bangunan diisi luas total bangunan. Nilai Barang Milik Negara berdasarkan posisi terakhir pada pembukuan (Nilai Buku). Informasi lain yang perlu diungkap dalam lampiran surat penetapan status, misal: Kondisi Fisik BMN, status BMN,dll.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, ttd. HADIYANTO NIP 19621010 198703 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Plt. Kepala Bagian Umum

Mas Agus Subakti NIP 197101051996031001

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER-5 /KN/2012 TENTANG PROSEDUR KERJA DAN BENTUK SURAT DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

FORM. IVA

SURAT PERINGATAN I KOP .....(1)

Nomor : S- ... /KM.6/WKN. .../KNL. .../... (2) Sifat : Segera Hal : Surat Peringatan Pengenaan Sanksi


Yth . Kepala .... (3) Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan ........(4) dan.........(5), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Saudara harus menyerahkan BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN idle berupa........(6) pada lokasi......(7) kepada Pengelola Barang paling lambat tanggal .......(8). 2. Apabila sampai dengan tanggal tersebut, Saudara belum menyerahkan BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka berdasarkan kententuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, Saudara selaku Kuasa Pengguna Barang dapat dikenakan sanksi berupa: a. Pembekuan dana pemeliharan atas BMN berupa.........(6) lokasi .....(7) yang telah ditetapkan sebagai BMN idle; b. Penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN. 3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dilakukan serah terima BMN tersebut. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL ..., .............................. NIP ................ Tembusan: 1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Menteri/Pimpinan……..; (9) 3. Inspektur Jenderal/Pengawas Internal……; (9) 4. Direktur BMN; 5. Direktur PKNSI; 6. Kepala Kanwil ………..


CARA PENGISIAN FORM. IVA FORMAT SURAT PERINGATAN I

1. Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas persuratan di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. 3. Diisi nama Kuasa Pengguna Barang. 4. Diisi dengan nomor, tanggal dan hal Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan status BMN idle. 5. Diisi dengan nomor, tanggal dan hal surat pemberitahuan secara tertulis keputusan penetapan menjadi BMN idle. 6. Diisi dengan Deskripsi singkat dari BMN dimaksud. 7. Diisi dengan alamat / lokasi BMN berada. 8. Diisi dengan tanggal terhitung 1 bulan sejak tanggal surat penyampaian Keputusan BMN idle. 9. Diisi sesuai Pengguna Barang yang bersangkutan.


FORM. IVB

SURAT PERINGATAN II KOP .....(1)

Nomor : S- ... /KM.6/WKN. .../KNL. .../... (2) Sifat : Segera Hal : Surat Peringatan Pengenaan Sanksi


Yth . Kepala .... (3) Sehubungan dengan Surat Peringatan I yang telah kami sampaikan kepada Saudara Nomor: .........(4)tanggal...........(4)hal..........(4), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Saudara harus menyerahkan BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN idle berupa........(5) pada lokasi..........(6) kepada Pengelola Barang paling lambat tanggal .........(7). 2. Apabila sampai dengan tanggal tersebut, Saudara belum menyerahkan BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka berdasarkan kententuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, Saudara selaku Kuasa Pengguna Barang dapat dikenakan sanksi berupa: a. Pembekuan dana pemeliharan atas BMN berupa.........(5) lokasi .........(6) yang telah ditetapkan sebagai BMN idle; b. Penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN. 3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dilakukan serah terima BMN tersebut. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL ..., .............................. NIP ................ Tembusan: 1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Menteri/Pimpinan……...; (8) 3. Inspektur Jenderal/Pengawas Internal………;(8) 4. Direktur BMN; 5. Direktur PKNSI; 6. Kepala Kanwil ………..


CARA PENGISIAN FORM. IVB FORMAT SURAT PERINGATAN II

1. Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas persuratan di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. 3. Diisi nama Kuasa Pengguna Barang. 4. Diisi dengan nomor, tanggal dan hal Surat Peringatan I. 5. Diisi dengan Deskripsi singkat dari BMN dimaksud. 6. Diisi dengan alamat / lokasi BMN berada. 7. Diisi dengan tanggal yang terhitung 1 bulan sejak tanggal surat penyampaian Keputusan BMN idle. 8. Diisi sesuai Pengguna Barang yang bersangkutan.


FORM. IVC

SURAT KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .../KM.6/... (1) TENTANG PENETAPAN PENGENAAN SANKSI PADA …… (2) DIKARENAKAN BELUM MENYERAHKAN BMN IDLE PADA PENGELOLA BARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

:

bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN Idle kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat penyampaian keputusan BMN Idle. bahwa Pengelola Barang dapat mengenakan sanksi kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang belum menyerahkan BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN Idle kepada Pengelola Barang sampai batas waktu yang telah ditentukan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pengenaan Sanksi pada … (2) Dikarenakan Belum Menyerahkan BMN Idle Kepada Pengelola Barang

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

3.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga;


Memperhatikan

:

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... (3);

1.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa ... pada ... sebagai Barang Milik Negara Idle; (4) Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pengenaan Sanksi; (5)

2.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENGENAAN SANKSI PADA ... (2) DIKARENAKAN BELUM MENYERAHKAN BARANG MILIK NEGARA IDLE KEPADA PENGELOLA BARANG.

PERTAMA

: Menetapkan ... (2) dikenakan sanksi administrasi berupa: a. Pembekuan dana pemeliharan atas BMN berupa.........(6) lokasi .....(7) yang telah ditetapkan sebagai BMN idle; b. Penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN. dikarenakan belum menyerahkan BMN yang ditetapkan sebagai BMN Idle berupa ... (6) berlokasi di ... (7) kepada Pengelola Barang.

KEDUA

: Sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dilakukan serah terima BMN tersebut.

KETIGA

: Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, kemudian melakukan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.

KEEMPAT

: Setelah Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang di terbitkan, maka keputusan penetapan pengenaan sanksi ini pada Kuasa Pengguna Barang dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Penetapan pengenaan sanksi pada … (2) menjadi pedoman bagi KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN untuk menunda penyelesaian atas usualan pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna Barang tersebut.


KEENAM

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama ……….. (8); 3. Inspektorat Jenderal……………….(8); 4. Direktur BMN; 5. Direktur PKNSI; 6. Kepala Kanwil ……..(9); 7. Kepala KPPN … (10) Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal …………. a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KPKNL.............., (11) (tanda tangan) ………………………………. NIP .......................................(12)


CARA PENGISIAN FORM. IVC FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGENAAN SANKSI (1)

Nomor Keputusan Menteri Keuangan diisi sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. (2) Nama Kuasa Pengguna Barang beserta Kementerian/Lembaga, misal: Kantor Stasiun Meteorologi Kemayoran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. (3) Keputusan Menteri Keuangan tentang pelimpahan wewenang kepada Kepala KPKNL untuk menerbitkan KMK mengenai penetapan pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang belum menyerahkan BMN Idle setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan (bila ada). (4) Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan BMN sebagai BMN Idle. (5) Surat Peringatan Penetapan Pengenaan Sanksi dari Kepala KPKNL. (6) Jenis BMN yang ditetapkan statusnya sebagai BMN Idle, misal: tanah, bangunan atau keduanya (tanah dan bangunan). (7) Lokasi BMN yang ditetapkan statusnya sebagai BMN Idle. (8) Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (9) Kantor Wilayah DJKN setempat. (10) KPPN yang akan melakukan eksekusi atas pelaksanaan sanksi tersebut. (11) KPKNL yang menerbitkan KMK penetapan pengenaan sanksi. (12) Pejabat penandatangan KMK, diisi nama dan NIP.


FORM. IVD

SURAT REKOMENDASI PENGENAAN SANKSI KOP .....(1)

Nomor : S- ... /KM.6/WKN. .../KNL. .../... (2) Tanggal, Bulan, Tahun Sifat : Segera Hal : Rekomendasi Pengenaan Sanksi Pembekuan Dana Pemeliharaan Yth . Kepala KPPN.....(3) Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan ........(4), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, Pengelola Barang telah menetapkan pengenaan sanksi kepada .........(5) melalui Keputusan Menteri Keuangan........(4); 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain berupa pembekuan dana pemeliharaan atas BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN idle berupa..... (6) yang berada di lokasi.....(7); 3. Terkait dengan angka 1, kami mengharapkan kiranya Saudara dapat mengenakan sanksi kepada ........(5) berupa pembekuan dana pemeliharaan atas BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN idle berupa ..... (6) yang berada di lokasi............(7) terhitung sejak tanggal.......(8). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL ..., .............................. NIP ................ Tembusan: 1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 2. Menteri/Pimpinan……..; (9) 3. Inspektur Jenderal/Pengawas Internal……; (9) 4. Direktur BMN; 5. Direktur PKNSI.


CARA PENGISIAN FORM.IVD FORMAT SURAT REKOMENDASI PENGENAAN SANKSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Disesuaikan dengan Kop surat masing-masing KPKNL. Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN. Diisi dengan nama KPPN yang membawahi Satker yang dikenakan sanksi dimaksud. Diisi dengan nomor, tanggal dan hal Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan pengenaan sanksi pada satuan kerja yang belum menyerahkan BMN Idle. Diisi dengan nama satker yang dikenakan sanksi. Diisi dengan jenis BMN idle dimaksud. Diisi dengan alamat/lokasi BMN berada. Diisi dengan tanggal pengenaan sanksi. Diisi sesuai Pengguna Barang yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, ttd. HADIYANTO NIP 19621010 198703 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara u.b. Plt. Kepala Bagian Umum

Mas Agus Subakti NIP 197101051996031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Recommend Documents