KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEKRETARIAT GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169
TELEPON (021) 3810162 PSWT. 4550; FAKSIMILE (021) 3847742; SITUS www.dikn.depkeu.qo.id
1 e jun mu
Nomor
S-3257KN.1/2Q14
Sifat
Segera 1 (satu) Berkas Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Sehubungan Dengan Ditetapkannya Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Lampiran Hal
Nomor SE-19/PB/2014 dan Nomor 1/SE/2014
1. Para Kepala Kantor Wilayah 2. Para Kepala KPKNL Di Lingkungan DJKN
Yth.
Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderai Kementerian Keuangan Nomor : S-1116/SJ/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Diinformasikan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Surat Edaran Bersama Nomor : SE-19/PB/2014 dan Nomor 1/SE/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2.
Dengan ditetapkannya Surat Edaran Bersama tersebut di atas, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dalam surat sebagaimana dimaksud pada poin pertama telah mengeluarkan petunjuk tentang pembayaran TKPKN bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana berikut: a. Pegawai yang mengalami perubahan batas usia pensiun dapat dibayarkan kembali TKPKN-nya apabila bersedia melanjutkan melaksanakan tugas sampai dengan batas usia pensiun baru sebagaimana ditetapkan dalam SEB tersebut dan surat keputusan pemberhentiannya belum ditetapkan. b. Apabila surat keputusan pemberhentian telah ditetapkan dan/atau Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) TKPKN pegawai tersebut telah diterbitkan, maka TKPKN-nya dapat dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentian dan/atau SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali. c. Apabila SKPP TKPKN yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait, TKPKN-nya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan Pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ditinjau kembali.
3.
Berkaitan dengan itu, bersama ini terlampir fotocopy surat edaran bersama dan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tersebut di atas untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembayaran TKPKN. Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan. Sekretaris Ditjen,
Dodi Iskandar
NIP 196001241981121002 Tembusan ;
1. 2. 3. 4.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kepala Bagian Keuangan Kepala Bagian Kepegawaian
A
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
GEDUNG DJUANDA ILT.IV, JL.DR.WAHID1N RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON 021-3449230 PSWT6166; FAKSIMILI 021-3844784; SITUS www.setjen.depkeu.go.id
S- ^^/SJ/2014
Nomor Sifat
Lampiran
WJuni 2014
SEGERA Satu berkas
Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Sehubungan Dengan Ditetapkannya
Hal
Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan
Kepala Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Nomor SE-19/PB/2014 dan Nomor 1/SE/2014 Yth.
1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Jendera!
1 s.d. 4 di lingkungan Kementerian Keuangan Jakarta
Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Bersama (SEB) Direktur
Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014
dan Nomor 1/SE/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Neqara
dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (terlampir), dengan ini disampaikan bahwa:
a
1 t S ' yang ™en9ala™ perubahan batas usia pensiun dapat dibayarkan kembali
TKPKN-nya apabila bersedia melanjutkan melaksanakan tugas sampai dengan batas usia pensiun baru sebagaimana ditetapkan dalam SEB tersebut dan surat keputusan pemberhentiannya belum ditetapkan;
2. Apabila surat keputusan pemberhentian telah ditetapkan dan/atau Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) TKPKN pegawai tersebut telah diterbitkan, maka TKPKN-nya dapat dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentian dan/atau SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali;
3. Apabila SKPP TKPKN yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait TKPKN2!?o ,apa,! dlbayarkan kembali setelah Surat Keputusan Pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ditinjau kembali.
y
y
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. a.n.
Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Perencanaan
;--^>Si
Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
dan Keuangan
SurriiysiiiK^ NJP"19^10706 198203 2001 k
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Yth. 1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat 2. Para ixKepala Kantor Wilayah i d„, «-,;;-"•"" "™j«i Direktorat wntsMuidi Jendera uenaera
Keroenc
•i. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Perbendaharaan Negara A
Para l^ars.= l~, I/"-.,*-- n-i_.. .
~
niRFKTi ip inK,r^D *, ™-r, SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor :SE- 19 /PB/2014 Nomor: 1/SE/2014
T,k.r,
A.
TENTANG
Umum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Neqara dan
Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2014 tentang PembeLntian Pegawai Negeri Sip lelTpZ'p^S^TT" Ba9i Pejabat FUn8Si0nal' periu -enya'mpaikanpe ulu 5S™.k ? L mna Kepe9awaian Pusat- Pa^a Kepala Kantor Wilayah Dtektorat n t S S r "r KePal! Kant°r P6iayanan P^^a^n Negara menge
pembanantS^ hrperaturan ^ 9ajiperundang-undangan Pe9awai Neseri Sipj| bertenaa» perubahan batas usia!!• pensiun dalam tersebut. B.
*U
Maksud dan Tujuan
ZTTsT^an-mUm P6jabat Pembina X^waian menindaklanjuti perubahan batas usia pensiunba§iPegawai Negeri Sipil dan bagi^alarn Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam melaksanakan pembayaran ga)i kepada Pegawai Neg sTpH
^oTlZL^T^r Tl'ndengan 99i ^H^ganUata" struktura, ^Z 'V Adnttnistraa (setara jabatan struktural eselon III ke esSn bawah) da dan
Jabatan Fungs,onaI sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AmfcrSU
SSTw y^!t Pem:rir Nomor 21 Tahun 2o14 tentan9 SS2 Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. Ruang Lingkup
1. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi-
9
P
3' SSTSITSS^srsiun dan pb— «b^ "•*- n^-i s,p» yang menduduki Jabatan Fungsional. Or -1 -
D.
Dasar
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipii Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2Q12 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).
5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30A/.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.28-6/99 tanggal 11 Maret 2014 perihal Penjelasan Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Masih Bersedia/Tidak Bersedia Lagi Melaksanakan Tugas.
7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C I 26-30/V 43-9/06 tanggal 16 April 2014 perihal Pelaksanaan Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. E.
Ketentuan Umum
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 'egawai ASN adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oieh pejabat pembina kepegawaiannya dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas: a.
Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi. 4.
Jabatan Administrasi terdiri atas:
a.
Jabatan Administrator;
b. Jabatan Pengawas; dan c.
Jabatan Pelaksana,
5. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan c.
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
6. PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu: a. 58 (lima puiuh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. 7. Penyetaraan jabatan PNS ditentukan:
a. Jabatan eselon la Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
b. Jabatan eselon la dan eselon lb setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; c. Jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; d. Jabatan eselon III setara dengan Jabatan Administrator;
e. Jabatan eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas; dan 2-
("W,
f. Jabatan eselon Vdan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana
^^ASS^fSSST Pe'akSanaan me^ai Jaba^'ASN da.am Za^Xn"atas usia pensiun dan pembayaran gaji ba9i PNS *"* ««-«**« 1 IeJhfUK9+mUiai S3at berlakunya Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 (15 Januari 2014) pithJ^t US'a -rPenS,Un Pejabat Pimpinan Tin99j (peiabat Pir"Pinan Tinggi Utama dSSrJSS' TT daneSelon p,ejabat!danPimpinan Tin99i Pratama™SeSSS 2nn« Iom 9 EJ StmWural ese,on "> adaian 60 (ena™ tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian puluh) tahun
2' E^HIJJS! kSpa? ^S y!ng menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada
(enam puluh) SS P "^ SSteiah Nab3t tersebut mencapai usia 60 3' (enam Krl^S!?^!!^"? n!8ndu*!W Jabatan puluh) tahun, berlaku ketentuan sebagai berikut:PimPjnan Tinggi belum berusia 60 a. apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan belum diterbitkan surat keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, maka terhadap PNS dimaksud berlaku
delapanHahunS!Un ^ d'ber'kan Pembayaran 9aJ' sampai dengan usia 58 (iima puiuh b.
apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya 58 (lima puluh deiapan) tahun atautebih, maka diberhentikan sebagai PNS dan dihentikan pembayaran gajinva terhitung mulai tanggal 1bulan berikutnya setelah pemberhentian dari jabatannyaapabila telah diberhentikan dari jabatannya dan keputusan pemberhentian dengan DrhLS,tftaLPNVe' fhKdKitItapkan karena menCaPai batasPNS usiaditetapkan P*™™ 56?lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya sebagai be laku
terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, maka :
1) apabila bersedia melanjutkan melaksanakan tugas, batas usia pensiunnya adalah 58 (hma puluh deiapan) tahun;
2) 25?? K-dak ber?6dif melaniutkan melaksanakan tugas, diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun d.
gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dapat dibayarkan samoai
dengan us.a 58 (iima puluh deiapan) tahun dengan ketentuan sebagai beS:
P
1) apabila Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS vana bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali I I .,2^- ,kePutusan Pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya
dicabut/ditinjau kembali;
y
2) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker terkait
Saai daPf d!^J52J. k^baii seteah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ ditinjau kembali.
e.
m3i!LPtNflnnneaM9aiTanK fT^setelah pada pemberhentiannya humf °angka 2> ^™^™ pembayarannya mulai tanggal 1buian benkutnya sebagai PNS.
4. Dalam hal terdapat PNS yang sebeiumnya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan
sebagai CSS?™ ^ b6baS ^ **" maM PePSiaPan PSnSiun' beriaku k*^
3' KS Si? S3at 1b!r?hirnya masa bebas tugas atau masa PersiaPa" Pensiun 5?S J PliUh d8iapan) tahun atau ,ebih' maka diberhentikan sebagai PNS Snih
3n perf?yaran Sajinya terhitung mulai tanggal 1bulan berikutnya setelah
berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun;
b' beS 5a8dnimfn^fnT "fSi™"* ^ atau masa persiaPan pensiun belum ptS LfJ 11 St^ delapan) tahun dan surat kePutusan pemberhentian sebagai PNS belum diterbitkan serta bersedia melaksanakan tugas kembali, maka berlaku
delapanrtahuennS1Un c.
dibayarkan 9aiinVa samPai mencapai usia 58 (lima puluh
apabila pada saat berakhirnya masa bebas tiigas atau masa persiapan pensiun belum
berusia 58 (hma puluh deiapan) tahun dan surat keputusan pemberhentian sebagTi
<% 3-
I
I PNS telah diterbitkan serta bersedia melaksanakan tugas kembali, maka berlaku batas usia pensiun 58 (lima puluh deiapan) tahun. Pembayaran gaji terhadap PNS tersebut adalah:
1) apabila Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dibayarkan kembali
setelah surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali;
2) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker
terkait, gajinya dibayarkan kembali setelah surat keputusan pemberhentiannya
d.
sebagai PNS dicabut/ ditinjau kembali. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak bersedia melaksanakan
tugas kembali, maka PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan berhenti
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. e.
Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia melaksanakan
tugas kembali, maka Surat Keputusan Pemberhentiannya tetap berlaku dan pembayaran gajinya dihentikan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian PNS yang bersangkutan.
5. Usui permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oieh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi PNS
yang berpangkat Pembina Tingkat Igolongan ruang IV/b ke bawah.
G. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrasi 1.
Terhitung mulai saat beriakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka batas usia pensiun Pejabat Administrasi (Jabatan Eselon 111, Jabatan Eselon IV, Jabatan Eselon Vdan Pelaksana) adalah 58 Tahun.
2.
PNS yang menduduki Jabatan Administrasi dan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS belum ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (iima puluh enam) tahun serta pemberhentiannya berlaku terhitung mulai akhir bulan
Januari 2014 dan bulan-bulan berikutnya, berlaku batas usia pensiun dan dibayarkan gajinya sampai mencapai usia 58 (lima puluh deiapan) tahun.
5.
Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak bersedia melanjutkan bertugas sampai dengan usia 58tahun, maka PNS yang bersangkutan menyampaikan usul permohonan berhenti kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat Igolongan ruang iV/b ke bawah. PNS yang menduduki Jabatan Administrasi dan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun serta pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir bulan Januari 2014 dan bulan-bulan berikutnya, maka pembayaran gajinya dihentikan. Terhadap PNS yang menduduki Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. apabila PNS yang bersangkutan bersedia melaksanakan tugas sampai usia 58 tahun, surat keputusan pemberhentian dan pensiunnya dicabut/ditinjau kembali. b. apabila PNS yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan tugas sampai usia 58 tahun maka surat keputusan pemberhentian dan pensiunnya tetap berlaku. c. Pembayaran kembali gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan: 1) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali. 4-
A.
2) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker
terkait,
gajinya
dapat dibayarkan
kembaii
setelah Surat Keputusan
pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ditinjau kembali.
H, Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
1. Batas usia pensiun PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yaitu: a. 58 (lima puluh deiapan) tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat Fungsional Keterampilan;
b.
60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya; 2)
Jabatan Fungsional Apoteker,
3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit
c.
pelayanan kesehatan negeri; 5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama; 6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner; 7) Jabatan Fungsional Penilik; 8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau 10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku: 1) Jabatan Fungsional Peneiiti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang peneiitian;
2)
Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Kiinis Utama dan Madya;
3) 4) 5) 6) 7) 8)
Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan
Fungsional Widyaiswara Utama; Fungsional Pengawas Radiasi Utama; Fungsional Perekayasa Utama; Fungsional Pustakawan Utama; Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.
d.
PNS yang pada tanggal 30 Januari 2014 sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun. e. PNS yang diangkat setelah tanggal 30 Januari 2014 dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia sebagaimana dimaksud pada huruf d, batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh deiapan) tahun. f. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional lain yang ditentukan Undang-Undang, batas usia pensiunnya sesuai ketentuan Undang-Undang berkenaan. 2. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang berdasarkan ketentuan perundangundangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 telah mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan Januari 2014 atau bulan-bulan berikutnya: a. apabila belum diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS, maka gajinya dibayarkan sampai dengan batas usia pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014;
b.
apabila belum diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS dan berdasarkan
c.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
2014
mendapatkan
perpanjangan batas usia pensiun namun tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka PNS dimaksud harus mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. apabila telah diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS serta tidak
dicabut/ditinjau kembali maka pembayaran gajinya dihentikan;
fU
d. apabila PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014, maka:
1) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait,
gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dan SKPP-nya dicabut/ditinjau kembali; 2) apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker
terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai PNS dicabut/ditinjau kembali.
e. Usui permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat Igolongan ruang IV/b ke bawah. Tata Cara Peninjauan Kembali Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS 1. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan daftar nominatif yang berisi nama
seiuruh PNS di lingkungan masing-masing yang menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar untuk meninjau kembali Keputusan/Pertimbangan Teknis pensiun yang telah ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Idan Lampiran II. 2. Penyampaian daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 3.
paling iambat 3 (tiga) bulan kalender sejak Surat Edaran Bersama ini ditetapkan. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mencabut/meninjau kembali Keputusan Pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
J. Tata Cara Pembayaran
1. Semua Surat Keputusan kepegawaian yang terkait dengan pelaksanaan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus direkam dalam Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat).
2. Pembayaran kembali gaji pegawai yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada bagian F angka 3 huruf d dan angka 4 huruf c, bagian G angka 5 huruf c, serta bagian H angka 2 huruf d, dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji induk satkerberkenaan (dalam daftar gaji yang sama), sedangkan gaji yang belum diterima pada bufan
sebelumnya karena dihentikan pembayarannya diajukan sekaligus melalui SPM gaji susulan yang diajukan secara terpisah.
3. Dalam pembayaran gaji bagi PNS yang sebelumnya telah diterbitkan surat keputusan pemberhentian dan telah diterbitkan SKPP, Kuasa Pengguna 'Anggaran harus memastikan bahwa tidak terdapat pembayaran ganda (gaji dan uang pensiun) kepada PNS yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran 111.
4. Untuk keperiuan pembayaran gaji sehubungan dengan perubahan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, KPPN agar mengunduh update aplikasi GPP pada alamat www.intra.perbendaharaan.go.id dan menyampaikan kepada satker mitra kerjanya.
5. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pembayaran kembali gaji PNS sehubungan dengan perubahan batas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang
nomor 5Tahun 2014 merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.
(\t
-6-
r
K. Penutup
1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran Bersama ini kepada satker di wilayah kerjanya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat agar memberitahukan kepada seluruh unit kerja masing-masing untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama ini.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal &! fife i KERAtABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
:a=«€) SUTRISNO
2014
^--';;'{..*-•. DIREKTUR JENDERAL '/•£->'
RERBENDAHARAAN,
V?-x ft MARWjlNTO HARJOWIRYONO $
Tembusan:
1. Menteri Keuangan
I
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian 4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
7-
]
I'A
I ••'• / •
NAMA
NOMOR
NIP RUANG
GOLONGAN
)
MENCAPAI BATAS USIA
blREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
NIP
(
PEJABAT PENGUSUL,
UNIT KERJA
YANG
KETERANGAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
\\?-.V Gy MARWMOTO MARW/WTO HAR.IOWIRYONO HARJOWIRYONO V*
JABATAN
HS&2QU
S6- 19 rPBilOU JJ tvf^l 2®A
TENTANG TINDAK LANJUT PERUBAHAN BATAS USIA PENSIUN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 201'- TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG
TANGGAL
DAFTAR NAMA PNS YANG BERSEDIA LAGI MELAKSANAKAN TUGAS DALAM GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH
f^PAM BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
CATATAN:
1
URUT
NO
INSTANSI
LAMPIRAN I SU^AT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
