BAB II KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)

BAB II KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)

A. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) A.1. Sejarah dan Perkembangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah suatu Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pembentukan DJKN tidak lepas dari tugas dan peran PUPN dalam mengurus dan menyelesaikan piutang negara serta permasalahan piutang negara yang semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sejarah pembentukan lembaga ini diawali dengan dibentuknya Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976. Dalam Keputusan Presiden Tersebut untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengurusan, bentuk, susunan organisasi dan tata kerja Panitia Pengurusan Piutang Negara diperkokoh dan ditambah dengan

pembentukan

Badan

Urusan

Piutang

Negara

(BUPN) 6.

Dalam

perkembangannya piutang negara yang macet yang harus ditangani oleh BUPN semakin lama semakin meningkat serta permasalahan piutang negara juga semakin kompleks. Tanpa diimbangi dengan perkembangan organisasi dalam mengurus

6

S. Mantayborbir, SH., MH., Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Penerbit Pustaka Bangsa, Medan 2002, Hal 30.

20 Universitas Sumatera Utara

piutang negara, sangat dirasakan belum memadai sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam pengurusan dan penyelesaian piutang negara serta untuk lebih mempermudah BUPN dalam menjalankan eksekusi lelang.karena pada umumnya terhadap Penanggung Hutang yang “nakal”, BUPN dalam menyelesaikan piutang negara macet dilakukan melalui pelelangan barang jaminan piutang negara dan atau harta kekayaan lainnya dari Penanggung Hutang ataupun Penjamin Hutang 7. Bila sebelumnya Kantor lelang Negara (KLN) berada dibawah Direktorat Jenderal pajak Departemen Keuangan maka dengan dirubahnya keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976 yang mengatur Kedudukan, Tugas, Organisasi dan Tata Kerja BUPN ditinjau kembali dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1999, Kantor Lelang Negara (KLN) berada dibawah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Berdasarkan Keputusan Presiden Tersebut lembaga BUPN lebih disempurnakan lagi menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang mempunyai IX Kantor Wilayah di seluruh Indonesia dengan kantor operasional Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN). Dalam perkembangan selanjutnya, BUPLN yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 tahun 1991 mempunyai KP3N dan KLN sebagai kantor operasional kembali disempurnakan kelembagaannya. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Keuangan jo. Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di 7

S. Mantayborbir, SH., MH., dkk, Pengurusan Piutang Negara Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktik), Penerbit Pustaka Bangsa, Medan 2001.


Lingkungan

Departemen

Keuangan

jo.

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.

2/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sebagai kantor operasional dalam pelaksanaan pengurusan dan penyelesaian piutang negara. KP2LN merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor lelang Negara (KLN) yang sebelumnya adalah terpisah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berlainan. Penggabungan kedua kantor tersebut sudah tentu merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh DJPLN untuk dapat lebih meningkatkan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab disamping untuk lebih mempercepat proses administrasi penyelesaian piutang negara yang macet melalui lelang eksekusi barang jaminan piutang negara dan atau harta kekayaan lainnya dari Penanggung Hutang. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 94 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan jo. tanggal 11 Juli 2008, kelembagaan DJPLN kembali disempurnakan menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Yang mana dalam Pasal 1018 PMK tersebut disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku. Dan KP2LN yang disempurnakan kelembagaannya menjadi


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah sebagai instansi vertikal DJKN yang berada dibawah pertanggung jawaban langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL merupakan kantor operasional dalam pelayanan kekayaan negara dan lelang.

A.2. Visi dan Misi DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai visi “Menjadi Pengelola kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang Bertanggung Jawab untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”. Sedangkan Misi DJKN adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;

2. Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan database serta penyajian jumlah dan nilai eksisting kekayaan negara;

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian;

4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;

5. Mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat.


A.3. Tugas dan Fungsi DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku 8. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.

penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

2.

pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang;

3.

penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

4.

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

5.

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

B. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01/2008 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Terdiri Dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 8

S. Mantayborbir, SH., MH., Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Jakarta 2004, Hal 35.


2. Direktorat Barang Milik Negara I; 3. Direktorat Barang Milik Negara II; 4. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain; 5. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara; 6. Direktorat Piutang Negara; 7. Direktorat Lelang; 8. Direktorat Hukum dan Informasi.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, serta pembinaan dan pemberi dukungan administratif kepada semua unsur di Direktorat Jenderal. 2.

Direktorat Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan,

akuntansi,

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian, pemantauan barang milik negara pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 3. Direktorat Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik


negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal, serta pengawasan, penatausahaan, dan penyusunan daftar kekayaan negara yang dipisahkan. 4. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan daftar kekayaan negara lain-lain berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 5. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian kekayaan negara, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 6. Direktorat Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, perencanaan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) serta inventarisasi piutang Kementerian Negara/Lembaga yang belum diserahkan kepada PUPN, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, termasuk pelaksanaan tugas PUPN. 7. Direktorat Lelang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan pembinaan perencanaan lelang, pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan kinerja di bidang lelang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


8.

Direktorat Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan rumusan peraturan perundangan berikut petunjuk pelaksanaan peraturan perundangan, pemberian bantuan hukum penanganan dan penyiapan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



C. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) C.1. Sejarah dan Perkembangan

Panitia Urusan piutang Negara (PUPN) yang dibentuk berdasarkan Undangundang No. 49 Prp. Tahun 1960 adalah kelanjutan dari panitia Penyelesaian Piutang Negara. Pemerintah mulai menangani piutang negara secara serius pada tahun 1958 saat negara dalam keadaan bahaya dengan diterbitkannya Maklumat Bersama antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat dengan Jaksa Agung Nomor: MKL/Peperpu/01/1958 tanggal 04 Januari 1958 yang antara lain memberikan maklumat kepada semua Penanggung Hutang kepada negara agar segera menyelesaikan semua kewajibannya dan apabila tidak mau melaksanakan maklumat tersebut akan dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan Penanggung Hutang kepada negara tersebut 9.

Dibentuknya P3N yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan piutang negara tanpa melalui jalur pengadilan tersebut mempunyai hasil yang dapat dirasakan sangat membantu negara dalam mengamankan keuangan negara. Dengan beralihnya keadaan negara dari situasi keadaan bahaya ke dalam keadaan perang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 79 Tahun 1957, keputusan KSAD Nomor: Kpts/PM/0851957 kemudian diganti dengan Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor: Kpts/Peperpu/0241/195810.

9

S. Mantayborbir, SH., MH., dkk, loc.cit.

10

S. Mantayborbir, SH., MH., op.cit., Hal 31.


Menjelang akhir tahun 1960 Penguasa Perang Pusat mengadakan rapat di Cipayung pada tanggal 25 dan 26 Oktober 1960 untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas P3N. Yang diundang dalam rapat tersebut adalah para penguasa Perang Daerah, para wakil instansi-instansi pemerintah/badan-badan negara seperti Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Bank Indonesia, BNI, dan Dewan Pengawas Keuangan 11.

Dalam rapat tersebut disampaikan tawaran kepada wakil-wakil departemen bahwa karena keadaan negara akan kembali pada tertib sipil, maka eksistensi P3N ditawarkan kepada para peserta apakah akan dilanjutkan atau dibubarkan. Dalam rapat tersebut para peserta mempunyai kesatuan pendapat bahwa P3n perlu diteruskan, perlu landasan hukum baru tugas dan kewenangan diperluas. Dalam rapat tersebut berhasil dibuat rancangan Perpu tentang PUPN untuk kemudian dilanjutkan kepada pemerintah. Pemerintah merasa urgensi penagihan piutang negara secara singkat dan efektif, khususnya terhadap para Penanggung Hutang yang “nakal” dan tindakannya terang-terangan merugikan negara, perlu terus dilanjutkan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa P3N, dengan kewenangan khusus yang dimilikinya tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Hir dan RBg, dirasa cukup berhasil melaksanakan tugasnya untuk melakukan penagihan terhadap para Penanggung Hutang yang “nakal” tersebut. Berdasarkan pertimbangan itu maka keberadaan sebuah panitia seperti P3N perlu tetap dipertahankan dan dilanjutkan dengan membentuk PUPN berdasarkab Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tanggal 14

11

Ibid.


Desember 1960 (yang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 telah dijadikan Undang-undang No, 49 Prp./1960)12.

Dalam perkembangannya PUPN yang diatur dalam Undang-undang No. 49 Tahun 1960 dilengkapi dengan peraturan-peraturan lainnya untuk lebih memberikan kemudahan bagi PUPN dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu Keputusan presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan piutang Negara.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, PUPN dibentuk oleh Presiden (ketika itu sebagai Menteri Pertama) dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

PUPN adalah lembaga interdepartemental yang keanggotaannya berasal dari berbagai instansi (departemen) yang terkait dan berkompeten dalam upaya penyelamatan keuangan negara yang terdiri dari pejabat-pejabat di lingkungan sipil dan militer. Hal ini memang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia ini 13.

Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 menyebutkan bahwa dimasukkannya unsur-unsur militer dalam PUPN dimaksudkan untuk 12

Abdoel Bahar, loc.cit.

13

S. Mantayborbir, SH., MH., Aneka Hukum Perjanjian Sekitar Pengurusan Piutang Negara, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Jakarta 2004, Hal 163.


pengamanan dan kelancaran pelaksanaan peraturan ini dan mengingat efek psikologisnya. Dari uraian penjelasan ini dapat kita cermati bahwa pemerintah memang sangat menaruh perhatian terhadap usaha penyelamatan keuangan negara dan karena itu dipandang perlu adanya suatu tekanan psikologis kepada Penanggung Hutang yang “nakal” sehingga bersungguh–sungguh untuk menyelesaikan hutangnya.

Dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dalam Pasal 3 disebutkan PUPN terdiri dari PUPN Pusat dan PUPN cabang. PUPN pusat berkedudukan di Ibukota Negara dan PUPN cabang berkedudukan di Ibukota Provinsi, kecuali ditentukan lain oleh menteri keuangan. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa anggota PUPN baik di tingkat pusat maupun cabang berasal dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, pejabat-pejabat di lingkungan militer (TNI dan Polri) dari pejabat-pejabat pemerintah lainnya bila dianggap perlu 14. Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyebutkan susunan keanggotaan sebagai berikut : 1. Susunan Keanggotaan PUPN Pusat : a. Wakil dari Departemen Keuangan sebagai anggota; b. Wakil dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota; c. Wakil dari Kejaksaan Agung sebagai anggota.

14

S. Mantayborbir, SH., MH., op.cit., Hal 35.


Wakil dari Departemen Keuangan yang dimaksud di atas adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengurusan Piutang Negara, Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi pengurusan Piutang Negara, dan Kepala Biro Hukum. Sedangkan wakil dari Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud di atas adalah dijabat oleh Direktur II Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse dan Kriminal. Dan wakil dari Kejaksaan Agung yang dimaksud di atas adalah dijabat oleh Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Ketua dan Sekretaris PUPN Pusat masing-masing dijabat oleh Direktur Jenderal dan Direktur. 2. Susunan Keanggotaan PUPN Cabang, terdiri dari : a. Wakil dari Departemen Keuangan sebagai anggota; b. Wakil dari Kepolisian Daerah sebagai anggota; c. Wakil dari Kejaksaan Tinggi sebagai anggota; d. Wakil dari Pemerintah Daerah sebagai anggota.

Wakil dari Departemen Keuangan yang dimaksud di atas adalah Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan yang menangani pengurusan Piutang Negara. Wakil dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud di atas adalah masing – masing 1 (satu) orang yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Gubernur atau pejabat yang berwenang kepada Menteri Keuangan. Ketua dan Sekretaris PUPN Cabang dijabat oleh wakil dari Departemen Keuangan.


Ditingkat pusat keanggotaan PUPN Pusat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan

Menteri

Keuangan 15.

Dan

ditingkat

cabang

pengangkatan

dan

pemberhentian keanggotaan PUPN Cabang ditetapkan oleh Ketua PUPN Pusat atas nama Menteri Keuangan 16.

C.2. Tugas dan Wewenang PUPN Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, disebutkan bahwa PUPN mempunyai tugas sebagai berikut 17 : 1. Mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksud dalam Pasal 8 peraturan ini; 2. Piutang negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya; 3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang negara tersebut harus diurus. 4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang / kredit-kredit yang telah dikeluarkan

oleh

Negara/Badan-badan

negara

apakah

kredit

benar-benar

dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan ini kepada 15

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002, Pasal 13 ayat (1); Op.cit., Pasal 14 ayat (1). 17 S. Mantayborbir, SH., MH., loc.cit. 16


bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa PUPN dengan keputusan Menteri Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dapat ditugaskan untuk bertindak selaku likuidatur dari suatu Badan Negara yang telah dilikuidir. Sedangkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 disebutkan bahwa PUPN mempunyai tugas sebagai berikut : a. Membahas pengurusan piutang negara, yakni hutang kepada negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi pemerintah/Badan-badan usaha negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara, baik di pusat maupun di daerah; b. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi Pemerintah/ Badan-badan usaha negara baik di pusat maupun di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara diberikan kewenangan untuk : a. Menerima / menolak / mengembalikan Pengurusan Piutang Negara; b. Membuat Pernyataan Bersama; c. Menetapkan jumlah piutang negara; d. Mengeluarkan Surat Paksa; e. Mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan;


f. Meminta Sita Persamaan; g. Mengeluarkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan; h. Mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; i. Menetapkan / menolak penjualan barang jaminan; j. Menetapkan nilai limit lelang dan nilai pelepasan diluar lelang; k. Mengeluarkan pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas/selesai; l. Mengeluarkan Surat Penetapan Piutang untuk sementara belum dapat ditagih; m. Menyetujui/menolak penarikan kembali piutang negara; n. Mengeluarkan Surat Perintah Badan Paksa; o. Menetapkan kembali piutang untuk sementara belum dapat ditagih menjadi piutang aktif.

Pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan PUPN sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

D. Hubungan DJKN dengan PUPN

Sampai sekarang masih banyak pihak yang belum mengetahui secara lengkap dan benar mengenai lembaga PUPN dan DJKN. Belum dipahaminya Undang-undang, peraturan, dan muatan hukum yang terkandung dalam lembaga tersebut serta keterkaitannya dengan sistem hukum yang sudah ada menimbulkan dampak adanya persepsi yang tidak tepat dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan. Banyak pihak yang belum mengetahui secara benar bagaimana sebenarnya hubungan antara


PUPN dan DJKN itu sendiri baik ditinjau dari sudut kelembagaannya, ruang lingkup tugas maupun kewenangannya 18.

PUPN Mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan UndangUndang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Pelaksanaan produk hukum (putusan) wewenang PUPN dilakukan oleh DJKN yang mempunyai kantor operasional yang dikoordinasi Kantor Wilayah.

Selain daripada itu, hubungan antara PUPN dan DJKN dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Wilayah Kerja PUPN adalah meliputi wilayah kerja DJKN; 2. Kantor Tempat PUPN berada sama dengan kator DJKN; 3. Direktur Jenderal DJKN karena jabatannya adalah Ketua PUPN Pusat; 4. Sekretaris DJKN karena jabatannya adalah Sekretaris PUPN Pusat; 5. Anggaran PUPN dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan piutang negara berasal dari anggaran yang dibebankan kepada anggaran DJKN; 6. Pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan PUPN diselenggarakan oleh DJKN; 7. DJKN mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang piutang negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan tugas PUPN maupun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18

S. Mantayborbir, SH., MH., op.cit., Hal 34


8. Jurusita Piutang Negara yang melaukan penyampaian Surat Paksa, penyitaan terhadap barang jaminan, dan/atau harta kekayaan Penanggung Hutang, seluruhnya merupakan pegawai pada DJKN.

E. Tinjauan Terhadap KPKNL Medan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mana Kepala Kantor KPKNL adalah jabatan struktural eselon III.a.

Selengkapnya susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah sebagai berikut ini:



KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.

inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;

b.

registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

c.

registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;

d.

penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu, dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;

e.

pelaksanaan pelayanan penilaian;

f.

pelaksanaan pelayanan lelang;

g.

penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; i.

pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;

j.

pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;

k.

inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;


l.

pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; n.

pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pelaksanaan pengurusan dan penyelesaian piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL Medan mengacu pada Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal kekayaan Negara dan Surat Keputusan Menteri Keuangan lainnya sebagai petunjuk pelaksanaan serta Surat Keputusan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai petunjuk teknis.

Piutang negara yang telah macet, pada tingkat pertama diselesaikan oleh penyerah piutang. Penyerah piutang harus lebih dahulu melakukan peringatan kepada Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang agar segera menyelesaikan hutangnya. Dengan demikian sebelum piutang negara yang telah macet tersebut diserahkan penyelesaiannya kepada PUPN melalui KPKNL, terlebih dahulu Penyerah Piutang harus melakukan upaya penyelesaian intern kepada Penanggung Hutang. Apabila upaya tersebut tidak berhasil maka Penyerah Piutang wajib menyerahkan penyelesaian piutang negara macet tersebut kepada PUPN melalui KPKNL. KPKNL dalam


menerima suatu penyerahan piutang negara akan melakukan penelitian tahap pertama pada Sub Bagian Umum. Kemudian sub bagian umum melimpahkan kepada Seksi Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut. Setelah diteliti kelengkapan data dan ternyata memenuhi persyaratan penyerahan piutang negara maka akan dibuat Surat Pernyataan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Selanjutnya KPKNL melakukan panggilan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk datang dan menghadap ke KPKNL guna diminta pertanggungjawabannya dalam penyelesaian hutangnya tersebut. Bila debitur tidak datang, maka dibuat panggilan terakhir. Bila debitur datang menghadap dan diwawancarai kemudian dibuat Pernyatan Bersama (PB) dan/atau kalau Penanggung Hutang datang menghadap dan diwawancarai namun tidak mau menandatangani PB, karena satu dan lain hal Penanggung Hutang Menghilang maka dibuat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Setelah itu dikeluarkan Surat Paksa (SP) dan disampaikan kepada Penanggung Hutang oleh Jurusita yang ada pada KPKNL, bila Penanggung Hutang tetap tidak menyelesaikan hutangnya maka SP akan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyitaan apabila jumlah hutang yang diserahkan oleh Penyerah Piutang mempunyai barang jaminan (agunan hutang). Selanjutnya penyitaan barang jaminan akan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) dilanjutkan dengan pelelangan barang jaminan piutang negara tersebut yang sebelumnya harus terlebih dahulu diumumkan melalui selebaran dan/atau melalui surat kabar harian 19.

19

S. Mantayborbir, SH., dkk, MH., Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan 2002.


Pada dasarnya KPKNL akan tetap memproses penyelesaian piutang negara yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan syarat piutang negara yang diserahkan tersebut adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.


BAB II KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)

Recommend Documents