BAB II PROFIL DJKN (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Sumatera Utara

BAB II PROFIL DJKN (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Sumatera Utara

A. Sejarah Ringkas DJKN (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Sumatera Utara Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia panitia urusan piutang negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkanPanitia Urusan Piutang Negara(PUPN) yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres (keputusan presiden) tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN. Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara

7 Universitas Sumatera Utara

8

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN (Direktorat jenderal piutang dan lelang negara) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN (Kantor pelayanan piutang dan lelang negara) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian. Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN (Badan Milik Negara) mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang

Universitas Sumatera Utara

9

sebelumnya mendapat opini disclaimer (penolakan) dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), telah meraih opini wajar dengan pengecualian.

Pada

periode

pelaporan

2012,

sebanyak

50

dari

93

kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian. Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.

B. Visi dan Misi DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Sumatera Utara VISI Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. MISI 1.

Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

2.

Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

3.

Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah

Universitas Sumatera Utara

10

4.

Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

5.

Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

6.

Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat disimpulkan bahwa DJKN Kantor Wilayah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) mempunyaimemiliki tugas dan fungsi yang sangat disiplin dalam pengembangan karir dalam pekerjaan di dunia kerja dan juga sebagai kantor yang mengutamakan kejujuran dalam pengelolaan kekayaan negaraterus berupaya untuk menata, menertibkan, menjaga, serta mengelola aset-aset yang dimiliki negara yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, DJKN

juga

menyelenggarakan

fungsi

penyiapan

perumusan

kebijakan

departemen keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

Universitas Sumatera Utara

11

Tugas dan Fungsi DJKN(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara Tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara,dan lelang;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

c.

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

d.

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan

e.

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

C.

Jenis usaha atau kegiatan Kantor Wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)Sumatera

Utara mengadakan jenis kegiatan seperti asosialisasi, rapat koordinasi, DJKN goes to campus dan workshop capacity building kanwil DJKN sumatera utara. Rangkaian utama dari jenis kegiatan tersebut adalah peran, tugas dan fungsi DJKN yang terdiri dari pengelolaan kekayaan negara, pengetahuan penilaian, pengetahuan lelang serta profil umum kanwil DJKN sumut.

Universitas Sumatera Utara

12

Kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kakayaan Negara) melakukan kegiatan ini agar kegiatan yang sangat baik ini mampu mendekati dan mengenal di lingkungan kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kakayaan Negara) kepada masyarakat. Lalu lebih penting juga bagaimana DJKN

(Direktorat

Jenderal Kakayaan Negara) untuk terus meningkatkan peran dalam pengelolaan kekayaan negara dan mampu mengembangkan tugas dan fungsinya dengan baik.

D. Struktur Organisasi Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu organisasi terdapat hubungan formal dan informal. Hubungan formal merupakan bentuk hubungan yang disengaja, secara resmi (kedinasan). Sedangkan informal menyangkut hubungan manusia, diluar dinas bersifat tidak resmi. Kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kakayaan Negara), dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kakayaan Negara) dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Kakayaan Negara, di pandang perlu untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Kakayaan Negara dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang.

Universitas Sumatera Utara

13

KEPALA KANTORWILAYAH KEPALA KPKNL (Kekayaan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

KEPALA BAGIANUMUM

KASUBBAG KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG PKN (Pengelolaan Kekayaan Negara)

KASUBBAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG PENILAIAN

KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA

KASI KASI PKN I

KASUBBAG TU dan RT

PENILAIANI

KASI PIUTANG I

KASI PENILAIAN II

PELAKSANA

KASI PENILAIAN II

KASI PKN II

KEPALA BIDANG LELANG

KASI BIMBINGAN LELANG I

KASI BIMBINGAN LELANG II

KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL HUKUM DAN INFORMASI

KASI HUKUM

KASI INFORMASI

KASI PENILAIANII KASI PKN III

I

PELAKSANA

PELAKSANA

KASI PENILAIAN III

PELAKSANA

PELAKSANA

KASI KEPATUHAN INTERNAL

PELAKSANA

Sumber : Kantor Wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Sumatera Utara(2015)

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

14

E. Job Description Berikut adalah beberapa tugas, fungsi, dan tanggung jawab direksi masingmasing bagian kantor wilayahDJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Sumatera Utara. 1. Kepala Kantor a. Bertugas

melaksanakan

koordinasi

bimbingan

teknis,

pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian. c. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara. d. Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara. e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penangggung hutang atau penjamin hutang. f. Pemberian bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang. g. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Universitas Sumatera Utara

15

h. Pemberian

teknis

pemantauan,

evaluasi

dan

pelakasanaan

pelayanan informasi serta pelaksanaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang. i. Pembina terhadap penilai, usaha jasa lelang dan profesi penjabat lelang. j. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang. k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara. l. Pelaksanaan

administrasi

kantor

wilayahDJKN

(Direktorat

urusan

kepegawaian,

keuangan,

Jenderal Kekayaan Negara). 2. Bagian Umum Bertugas

melaksanakan

perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). a. Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. b. Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. c. Subbagian Tata usaha dan Rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara).

Universitas Sumatera Utara

16

Bagian umum terdiri dari atas: a) Subbagian kepegawaian b) Subbagian keuangan c) Subbagian tata usaha dan rumah tangga. 1. Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. 2. Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. 3. Subbagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan tugas tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah. 3. Bagian Pengelolaan Kekayaan Negara Bertugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan Pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembina, pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) di kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). a. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan

dan

pemeliharaan,

penghapusan,

pemindah tanganan, pembina, penatausahaan dan akuntansi,

Universitas Sumatera Utara

17

pengawasan, pengendalian, pemantauan barang milik negara/ kekayaan negara. b. Penyiapan

bahan

pelaksanaan

penggunaan,

pemanfaatan,

pengamanan, dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/ kekayaan negara. c. Penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan daftar barang milik negara/ kekayaan negara. d. Pengoordinasikan penataanusahaanbarang milik negara pada KPKNL (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang). Bidang pengelolaan kekayaan negara terdiri dari: a) Seksi pengelolaan kekayaan Negara I b) Seksi pengelolaan kekayaan Negara II c) Seksi pengelolaan kekayaan Negara III Seksi pengelolaan kekayaan negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan

pemeliharaan,

penghapusan,

pemindahtanganan,

penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/ kekayaan negara/ kekayaan negara lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal. 4.

Bidang Penilaian Bertugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data

Universitas Sumatera Utara

18

penilaian, pembina, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian. a. Penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian. b. Penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan basis data di bidang penilaian. c. Penyiapan bahan pembina, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai. d. Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian. Bidang penilaian terdiri atas: a) Seksi penilaian I b) Seksi penilaian II Seksi penilaian I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan

dan

pengelolaan

basis

data,

pembinaan,

pengawasan kegiatan di bidang penilaian lingkup I dan II sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal. 5. Bidang Piutang Negara Bertugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintahan

daerah, pertimbangan

dan penetapan atas

usul

restrukturisasi piutang negara.

Universitas Sumatera Utara

19

a. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara. b. Penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukrisasi piutang negara. c. Penyiapan bahan pertimbangan atas usul pencegahan berpergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara. d. Penyiapan bahan pertimbangan atas usul pemblokiran surat berharga

milik

penanggung/

penjamin

hutang

yang

di

perdagangkan di bursa efek. e. Penyiapan bahan pertimbangan atas usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur. f. Penyiapan bahan penetapan persetujuan/ penolakan keringanan hutang. g. Penyiapan bahan bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminanyang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan pelaksanaan vertisifikasi pengurusan piutang negara. Bidang Piutang Negara terdiri atas: a) Seksi Piutang Negara I b) Seksi Piutang Negara II Seksi piutang negara I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang

Universitas Sumatera Utara

20

negara, pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pertimbangan atas usul pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pertimbanganatas usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/ penjaminhutang yang diperdagangkan di bursa efek, pertimbangan atas usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan masalah debitur, penetapan persetujuan/ penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan hutang, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, verifikasi dan monitoring pengurusan piutang negara lingkup I dan II sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal. 6. Bidang Lelang Bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang. a. Penyiapan

bahan

bimbingan

teknis,

pemantauan,

evaluasi,

penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang. b. Penyiapan bahan pengawasan lelang. c. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang.

Universitas Sumatera Utara

21

d. Pelaksanaan pengelolaan data di bidang lelang. e. Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan profesi penjabat lelang dan jasa lelang. Bidang Lelang terdiri atas: a) Seksi Bimbingan Lelang I b) Seksi Bimbingan Lelang II Seksi bimbingan lelang I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi, dan pengembangan lelang, verifikasi, dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang, pengelolaan data di bidang lelang dan jasa lelang serta pelaksanaan pengawasan profesi penjabat lelang dan jasa lelang lingkup I dan II sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal. 7. Bidang kepatuhan Internal dan Hukum Informasi Bertugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, pengelolakinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dantindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum

(legal

opinion),

serta

perencanaan,

pengelolaan

dan

pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi

Universitas Sumatera Utara

22

dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian, informasi dan hubungan masyarakat. a.

Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja.

b.

Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelola risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor wilayahDJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara).

c.

Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomondasi perbaikan proses bisnisdi lingkungan kantor.

d.

Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum.

e.

Penyiapan

perencanaan,

pengelolaan

dan

pemeliharaan

perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. f.

Penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi.

g.

Penyiapan

bahan

penyajian

informasi

dan

hubungan

kemasyarakatan. Bidang kepatuhan internal, hukum, dan informasi terdiri atas: a) Seksi Kepatuhan Internal b) Seksi Hukum c) Seksi Informasi

Universitas Sumatera Utara

23

1.

Seksi

kepatuhan

internal

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 2.

Seksi hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapatan hukum (legal opinion), serta penyiapan bahan penyusunan

rencana

kerja,

rencana

strategik

laporan

akuntabilitas kinerja, dn laporan tahunan. 3.

Seksi informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan dan

infrastruktur

teknologi

informasi

dan

komunikasi,

pengawasan Implementasisistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan. 8. Bidang Bagian KPKNL (Kekayaan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KPKNL adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah danbertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Universitas Sumatera Utara

24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, KPKNL menyelenggarakan fungsi: a.

Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.

b.

Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.

c.

Registrasi penerima berkas, penetepan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/ penjamin hutang.

d.

Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/ atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/ atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.

e.

Pelaksanaan pelayanan penilaian.

f.

Pelaksanaan pelayanan lelang.

g.

Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

h.

Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusibarang jaminan.

i.

Pelaksanaanpemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.

j. Pelaksanaan bimbingan kepada penjabat lelang. k. Inventarisasi, pengamanan , dan pendayagunaan barang jaminan.

Universitas Sumatera Utara

25

l.

Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.

m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. n. Pelaksanaan administrasi KPKNL. KPKNL terdiri atas: a. Subbagian Umum b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara c. Seksi Pelayanan Penilaian d. Seksi Piutang Negara e. Seksi Pelayanan Lelang f. Seksi Hukum dan Informasi g. Seksi Kepatuhan Internal; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional 1.

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

2.

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara.

Universitas Sumatera Utara

26

3.

Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi idenfikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan data analisa data, penerapan metode penelitian, rekonsialisasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.

4.

Seksi

Piutang

Negara

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara dan/ atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang. Pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan

paksa

penyelesaian

atau

badan,

penyiapan

penghapusan

piutang

pertimbangan negara,

usul

pemblokiran surat berharga milik penanggung/ penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan

dan

pemeriksaan

barang

jaminan

milik

penanggung hutang. 5.

Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan, dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minute risalah lelang, penatausahaan hasil lelang dan penatausahaan bea lelang pegadaian.

Universitas Sumatera Utara

27

6.

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan

perkara,

pengelolaan

dan

pemeliharaan

perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi, dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pemabayaran piutang negara dan hasil lelang. 7.

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan

pengedalian

intern,

pengelolaan

risiko,

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 8.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. a.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. b.

Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh penjabat fungsional senior yang ditunjukkan oleh penjabat fungsional senior yang ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal.

Universitas Sumatera Utara

28

c.

Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

F. Kinerja Terkini Secara umum, pengelola kinerja di lingkungan kementerian keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilakukan dengan berpedoman dengan keputusan menteri keuangan. Pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) telah berjalan baik dengan berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan kinerja sesuai dengan tentang pengelolaan kinerja di lingkungan kementerian keuangan dan kepala direktorat jenderal tentang pentunjuk teknis pengelolaan kinerja yang rutin DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), yaitu proses monitoring dilaksanakan melalui rapat pimpinan kinerja kementerian keuangan. Kantor Wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)Sumatera Utara mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan pengelolaan kekayaan negara, DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang sangat disiplin dalam pengembangan karir dan pekerjaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Kantor Wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)Sumatera Utara bertujuan untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan

Universitas Sumatera Utara

29

kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja usaha terkini yang dijalankan Kantor Wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kantor Wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) telah mulai dengan mentradisikan kinerja luar biasa terhadap semua target yang telah ditetapkan pimpinan. Berbagai strategi dalam perencanaan yang matang, pelaksanaan yang optimal serta monitoring yang efektif dan didukung oleh jajaran pegawai Kantor Wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Salah satu tujuan pelaksanaan pengelolaan kinerja secara umum tahapan pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) sudah dilaksanakan mulai dari penetapan kontrak kinerja sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja. Seluruh tahapan pengelolaan kinerja tersebut telah diatur secara rinci dalam peraturan di bidang pengelolaan kinerja. Namun, sebagus-bagusnya peraturan tidak akan efektif pabila tidak ada komitmen dari pengelolaan kinerja pada masing-masing unit dan komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan seluruh tahapan tersebut. Untuk mewujudkan komitmen tersebut yang masih perlu ditingkatkan adalah peran aktif dari pengelolaan kinerja untuk meningkatkan komunikasi yang lebih efektif kepada pimpinan dan seluruh pegawai, dengan intensitas komunikasi. G. Rencana Kegiatan 1. Kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kakayaan Negara/ KPKNL ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)Melakukan rencana

Universitas Sumatera Utara

30

kegiatan Penambahan SDM, khususnya untuk jabatan fungsional teknis serta peningkatan kualitas SDM yang ada melalui diklat yang berkelanjutan. 2. Kantor

wilayah

DJKN

(Direktorat

Jenderal

Kakayaan

Negara

menyelenggarakan acara kegiatan asosialisasi, rapat koordinasi, DJKN goes to campus dan workshop capacity building kanwil DJKN sumatera utara. 3. DJKN(Direktorat

Jenderal

Kekayaan

Negara)

melakukan

kegiatanPeningkatan kualitas pelayanan dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada DJKN (Kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kakayaan Negara) atau KPKNL (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang). 4. Rencana pelaksanaan kegiatan Kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kakayaan Negara) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Universitas Sumatera Utara