HANDBOOK
2017
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | Direktorat BMN i
Sambutan Direktur Barang Milik Negara Kami memberikan apresiasi kepada Tim Penyusun dan seluruh pihak yang terlibat atas upaya dan semangatnya mengkaji, merumuskan, dan menyusun Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai media bagi seluruh stakeholders untuk secara komprehensif meningkatkan pemahamannya akan substansi Perencanaan Kebutuhan BMN sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, contoh bagaimana menerapkan prinsip Value for Money dalam mewujudkan tata kelola yang baik, dan acuan penyelesaian masalah baik yang memerlukan diskresi maupun yang memerlukan penyamaan persepsi atas ketentuan perundang-undangan di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN sehingga pengambilan keputusan dalam penyusunan dan penelaahan RKBMN dapat dipertanggungjawabkan. Pengkajian dan perumusan amanat Perencanaan Kebutuhan BMN yang disusun dalam format handbook untuk pertama kalinya ini kami nilai sebagai terobosan yang memang diperlukan dimana dalam semangat integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran, akuntabilitas dan reliability Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dan
ii
Hasil Penelaahan RKBMN adalah sangat penting. Pemahaman dan kesepahaman yang tinggi antar stakeholders Perencanaan Kebutuhan BMN seyogyanya akan meningkatkan akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan BMN khususnya dan pengelolaan BMN pada umumnya yang pada muaranya berkontribusi bagi efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi alokasi APBN khususnya belanja modal pengadaan dan belanja pemeliharaan BMN. Dalam cita-cita bersama mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan BMN sebagai salah satu sumber daya publik, kami tidak menutup diri atas segala masukan guna penerapan reformasi pengelolaan aset publik yang berkelanjutan. Jakarta,
Juni 2017
Chalimah Pujihastuti
iii
Testimoni
Apa Kata Stakeholders?
iv
“Bagaimana Perencanaan Kebutuhan BMN atas pemeliharaan dan pengadaan pada K/L Saudara?? Sudahkah KL Saudara merencanakan kebutuhan BMN sesuai standar yang berlaku??” Perencanaan BMN yang efektif, tepat sasaran dengan memperhitungkan waktu akan menguntungkan K/L Saudara sendiri. Handbook ini membantu unit pada K/L memahami alur proses penyusunan RKBMN, petunjuk penyelesaian kasus-kasus BMN spesifik pada unit K/L berlandaskan peraturan tentang BMN. Kami berpendapat RKBMN memberi hawa positif mengenai tata pengelolaan kekayaan negara yang bersumber dari APBN secara efisien dan transparan.” (Parlaungan Simatupang, Kepala Pusat Pengelolaan BMN, Kementerian ESDM) “Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN” ini sangat membantu para penentu kebijakan di Kementerian/Lembaga dalam menetapkan kebijakan BMN yang mengacu pada Renstra dan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) serta mempertimbangkan keberadaan BMN saat ini, kebutuhan, manfaat, dan pemeliharaan BMN agar lebih efektif, efisien, dan optimal.” (Setyo Budi Hartono, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Kesehatan) “Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN sangat dibutuhkan untuk membantu K/L dalam menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan BMN sehingga dapat
efektif dan efisien.”
(Dendang Hermansyah, Kepala Biro Umum, BATAN)
v
“Saya sangat mengapresiasi Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN ini sebagai pegangan bagi seluruh satuan kerja/stakeholders terutama dalam penyusunan RKBMN yang efektif dan akuntabel. RKBMN merupakan satu hal yang penting untuk mewujudkan penganggaran yang optimal, untuk itu akurasi data BMN yang handal sangat dibutuhkan. Kami juga berharap agar aplikasi SIMAN sebagai tools dalam penyusunan RKBMN semakin aplikatif.” (Saifurrahman, Kabag Perencanaan BMN, Setjen Kementerian Keuangan) “Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN luar biasa, sangat membantu akuntabilitas Keuangan Negara karena kita bisa mengawal penggunaan anggaran yang lebih terencana dengan output dan outcome yang lebih terukur secara makin baik dengan deregulasi optimalisasi pengelolaan BMN untuk mendukung pembangunan nasional.” (Andi Hartono, Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Kementerian Perhubungan) “Kami sangat apresiasi dengan Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN ini, karena bermanfaat bagi K/L dalam meningkatkan pemahaman akan substansi Perencanaan Kebutuhan BMN, baik dalam kegiatan sosialisasi internal K/L tentang Perencanaan Kebutuhan BMN maupun dalam penyusunan RKBMN dan penelaahan RKBMN. Diharapkan DJKN dapat menerbitkan handbooks lainnya, sebagai salah satu media dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN.” (Isman Sufijanto, Kabag Perlengkapan, Lemsaneg)
vi
“Dengan disusunnya handbook ini, diharapkan terwujud keseragaman pemahaman Perencanaan Kebutuhan BMN sehingga pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN menjadi efektif dan efisien dimana penganggaran kebutuhan BMN disusun dengan telah mempertimbangkan optimalisasi existing BMN dan tugas dan fungsi K/L sehingga belanja modal menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ke depannya terus diharapkan penyempurnaan manajemen aset negara secara keseluruhan termasuk database BMN yang akurat guna Laporan Keuangan yang semakin reliable.” (Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja) “Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN” menggambarkan Perencanaan Kebutuhan BMN yang lebih terintegrasi mulai dari merencanakan kebutuhan pemeliharaan BMN yang sudah ada, pengadaan BMN tahun berjalan, dan usulan kebutuhan BMN 2 tahun ke depan. Sehingga sangat bermanfaat bagi praktisi Pengelola BMN di seluruh Kementerian dan Lembaga.” (Isti Ratnaningsih, Kabag Pengelolaan BMN, Kementerian Kesehatan)
vii
“Ijinkan saya menyampaikan apresiasi atas penyusunan Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN. Saya harap dengan media handbook ini, pemahaman stakeholder atas pengelolaan BMN yang komprehensif dapat lebih optimal, mengingat substansi yang dicakup sangat memadai tidak hanya dari aspek legal standing, tp juga isu fundamental lainnya seperti perbaikan paradigma pengelolaan BMN, siklus, dan lainnya. Dengan meningkatnya pemahaman stakeholders (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan) diharapkan pengelolaan BMN dapat lebih optimal, sehingga value for money dari setiap rupiah yang dibelanjakan Pemerintah untuk pengelolaan BMN dapat menghasilkan output dan outcome yang diharapkan.” (Adinugroho Dwiutomo, Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II, DJA, Kementerian Keuangan) “Handbook membantu kami selaku pengguna data RKBMN dalam memahami filosofi dibalik data yang disajikan dalam Hasil Penelaahan RKBMN.” (Taruna Dwidjaja Adi, Kasubdit Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan, DJA, Kementerian Keuangan)
viii
“Integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran akan sangat bermanfaat dalam perencanaan penganggaran belanja modal dan pemeliharaan BMN setiap tahunnya. Integrasi ini menjadi penting dalam perhitungan angka dasar (baseline) maupun kebutuhan baru. Handbook ini memudahkan dalam proses penyelesaian RKA-K/L dengan menggunakan Hasil Penelaahan RKBMN sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan pagu anggaran. Kami juga berharap sinergi database BMN DJA dan DJKN semakin ditingkatkan dalam rangka mendukung upaya APBN yang akuntabel, bertanggungjawab, efektif, dan efisien.” (Erawati, Kasubdit Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan, DJA, Kementerian Keuangan)
ix
“Perencanana Kebutuhan BMN adalah kegiatan inti yang sangat penting dan strategis dalam kerangka kerja siklus pengelolaan BMN. Dalam implementasinya, good governance dalam tahapan perencanaan kebutuhan BMN sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas penganggaran yang baik diseluruh K/L. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Direktorat BMN DJKN yang tetap bersinergi untuk menjaga good governance dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan berkaitan dengan Perencanaan Kebutuhan BMN. Handbook ini menjadi alternatif solusi yang efektif untuk menyamakan persepsi APIP-K/L, Pengguna BMN di lingkungan K/L, dan Penelaah RKBMN di tingkat pengelola BMN DJKN, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap handbook ini dapat menjadi guidance bagi para stakeholder untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam Perencanaan Kebutuhan BMN.” (Inspektorat IV, Itjen Kementerian Keuangan)
x
“Keputusan Pengadaan BMN akan berdampak besar terhadap kebutuhan anggaran K/L apalagi dengan keterbatasan anggaran belanja modal sehingga diperlukan perencanaan kebutuhan BMN (RKBMN). Sejak 2002, Kementerian Keuangan melakukan penataan organisasi meliputi pemisahan/penggabungan yang berdampak pada kebutuhan tanah dan/atau gedung kantor/rumah negara dan di sisi lain, existing BMN yang terindikasi idle. Salah satu fungsi RKBMN adalah optimalisasi existing BMN dan kesesuaian kebutuhan BMN dengan SBSK. Hasil Penelaahan RKBMN (t-2) dapat berdampak pada pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN yang selanjutnya akan dipergunakan dalam penyusunan RKA-K/L (t-1). Keterlibatan auditor APIP-K/L dalam RKBMN adalah untuk melaksanakan reviu RKBMN sebagaimana amanat PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. Peran auditor APIP-K/L sangat strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas RKBMN dan memastikan adanya kesinambungan dengan RKA- K/L. Auditor APIP-K/L diharapkan memahami perencanaan penganggaran dan perencanaan BMN. Untuk itu, handbook ini diharapkan menjadi referensi bagi auditor APIP-K/L dalam meningkatkan pemahaman akan substansi Perencanaan Kebutuhan BMN. Kami menyarankan auditor yang ditugaskan untuk mereviu RKBMN adalah sama dengan yang ditugaskan untuk mereviu RKA-K/L.” (Heru Susanto, Auditor Madya,Inspektorat VI, Itjen Kementerian Keuangan)
xi
“The handbook seeks to strengthen the decision making process relating to government assets, through better analysis of asset plans for the central government of Indonesia. I am pleased it will consider the principles of efficient, effective, economical, and ethical in evaluating asset proposals to improve the management of government assets. I wish all the success with the handbook, and thank the Directorate General of State Asset Management for their cooperation with the Australian Department of Finance under the Government Partnership Fund program.” (Anita Haider, GPF Finance Senior Adviser)
xii
“Handbook adalah jenis buku rujukan yang berisi ikhtisar pokok bahasan atas subjek tertentu yang digunakan untuk petunjuk dalam penerapan praktiknya. Dengan diterbitkannya Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN ini tentunya akan lebih memudahkan stakeholders dalam menerapkan amanat Perencanaan Kebutuhan BMN, terlebih mengingat Perencanaan Kebutuhan BMN relatif masih dalam tahap awal pelaksanaannya. Saya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman pada Direktorat BMN, DJKN untuk mewujudkan handbook ini. Untuk ke depannya agar tetap siap menerima masukan, kritik, dan saran dalam rangka penyempurnaan handbook seiring dengan penyempurnaan bisnis proses Perencanaan Kebutuhan BMN yang berkelanjutan ke arah tata kelola yang semakin baik. (Surya Hadi, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara) “Selama ini terdapat beberapa K/L yang masih kesulitan dalam merumuskan usulan RKBMN. Handbook ini sangat membantu pimpinan K/L/satker dalam mengambil keputusan terbaik terkait dengan usulan RKBMN dimaksud. Selain itu, handbook ini sangat berguna untuk pimpinan (Kepala KPKNL, Kepala Kanwil DJKN, dan Direktur) sebagai sumber dari semua data yang disajikan dan sebagai acuan informasi dan identifikasi terkait RKBMN.” (Asep Suryadi, Kepala KPKNL Sidoarjo)
xiii
“Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terbentuknya Handbook Perencanaan kebutuhan BMN ini. Saya menyambut gembira bahwa sesuai dengan tujuan penyusunan handbook ini yaitu dalam rangka meningkatkan keseragaman pemahaman akan substansi dan urgensi kebutuhan BMN, penerbitan buku ini merupakan langkah yang tepat. Prinsip dasar dalam pengadaan BMN adalah kesesuaian antara program , kegiatan, dan output yang dihasilkan dengan Renstra K/L. Prinsip tersebut tentunya pada tatanan implementasinya tidak boleh salah. Untuk mewujudkan tujuan tadi diperlukan buku tuntunan (guidance) yang baik dan lengkap sehingga Pengguna Barang tidak selalu bertanya dan meminta konfirmasi atau
pendapat atas suatu persoalan yang sama yang berulang-ulang ditanyakan. Menurut hemat saya, inilah sisi positif buku ini yang tidak hanya menyajikan resume dari peraturan-peraturan yang terkait RKBMN, namun juga dilengkapi FAQ dan penjelasannya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari handbook ini.” (Acep Irawan, Kasubdit Perencanaan Pengembangan Sistem Aplikasi , DJKN, Kementerian Keuangan)
xiv
“Handbook yang sangat bermanfaat, mudah-mudahan dapat menjembatani antara peraturan yang ada dan kebutuhan praktek di lapangan. Kehadiran handbook diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada saat pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKBMN, sehingga dapat meminimalisir perbedaan interpretasi peraturan di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN.” (Qoswara, Kasubdit BMN I, Direktorat BMN, DJKN, Kementerian Keuangan) “Akuntabilitas RKBMN dan Hasil Penelaahan RKBMN adalah urgent dalam integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran. Handbook ini merupakan terobosan dimana baru pertama kalinya substansi Perencanaan Kebutuhan BMN dikaji, disusun, dan disajikan secara komprehensif saling terkait antara
ketentuan perundangan/ketentuan pelaksanaannya, prinsip value for money dalam pengambilan keputusan, dan kasus serta penyelesaiannya yang umum ditemukan dalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN. Tidak berlebihan apabila dikatakan seyogyanya melalui handbook ini risiko atas potensi turunnya akuntabilitas dan reliabilitas Hasil Penelaahan RKBMN dapat termitigasi seiring dengan peningkatan pemahaman stakeholders akan substansi dan urgensi Perencanaan Kebutuhan BMN.” (I Ketut Arimbawa, Kasubdit BMN II, DJKN, Kementerian Keuangan)
xv
“Handbook yang bermanfaat. Membantu para stakeholders dalam memahami Perencanaan Kebutuhan BMN.” (Satriotomo, Kasubdit BMN III, Direktorat BMN, DJKN, Kementerian Keuangan) “Handbook ini sangat bagus dan mudah dipahami. Diharapkan handbook dapat memberikan panduan yang praktis terkait implementasi Perencanaan Kebutuhan BMN baik bagi Pengelola Barang, Pengguna Barang, maupun stakeholders lainnya. Semoga adanya Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN ini menjadi dalah satu upaya dalam meningkatkan pengelolaan BMN dan kualitas penganggaran yang lebih baik.” (Hamim Mustofa, Kasubdit BMN IV, Direktorat BMN, DJKN, Kementerian Keuangan)
xvi
Sekapur Sirih Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan perumusan dan penyusunan Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN ini. Penyusunan handbook ini dilatarbelakangi oleh semangat dan urgensi integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran dalam peningkatan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi APBN dan potret pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN tahun-tahun sebelumnya berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam compliance audit pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN pada Direktorat BMN dan professional judgement kami selaku PIC Perencanaan Kebutuhan BMN. Sebagai upaya mitigasi risiko atas potensi turunnya akuntabilitas dan reliabilitas Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN), handbook ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan stakeholders meningkatkan pemahamannya secara komprehensif atas substansi dan urgensi Perencanaan Kebutuhan BMN. Untuk itu, handbook ini menyajikan inti sari ketentuan perundang-udangan dan ketentuan pelaksanaannya yang disusun secara sederhana dan saling terkait untuk kemudahan pemahaman, xvii
prinsip value for money yang dapat dijadikan pedoman bagi penyusun dan penelaah RKBMN dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan rencana pengadaan BMN, dan kasus yang ditemukan dalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN serta penyelesaiannya. Kami juga menyediakan akses handbook ini melalui website DJKN dan OS android. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kontribusinya dalam penyelesaian handbook ini, kepada Direktur BMN atas arahan dan dukungannya, pejabat/staf Direktorat BMN, Direktorat PKNSI, Direktorat Penilaian, dan Direktorat Hukum dan Humas, DJKN; Inspektorat IV dan Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; Biro Perlengkapan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;, GPF-Australia atas dukungan dan kerjasamanya dalam reformasi pengelolaan aset publik; K/L; para pihak yang telah dengan sukarela memberikan testimoninya, semoga dapat memberikan motivasi bagi kami dan stakeholders lainnya untuk terus lebih baik, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Jakarta,
Project Leader
Juni 2017
xviii
TIM PENYUSUN Surat Perintah Direktur BMN PRIN-18/KN.2/2017 tanggal 21 Maret 2017 Mentor
Project Leader Struktural Eselon III Dit. BMN
Peers
Anggota
: I Ketut Arimbawa : Melly Maiesta : Qoswara Satriotomo Hamim Mustofa : Royani, Muh. Hasbi H, Rini Sulistiasari, Iswati, Yoni Ardianto, Purwito, Dhanu AK, Wahyu Hidayat, Sri W. : Koko Inarto, Surya AP, Muh. D. Umam, Ulin N, Rakha K, Dian N, Meirza N, Angky FY, Ahmad Al Hakim, Mundhi SW, Andi MD, Kurniati Agustien.
xix
Daftar Isi Sambutan Direktur Barang Milik Negara..................................... ii Testimoni ........................................................................... iv Sekapur Sirih .................................................................... xvii Daftar Isi ........................................................................... xx I. Inti Sari Peraturan .......................................... 1
E. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN .......................... 9
A. PARADIGMA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.............................................................. 2
H. PENELITIAN RKBMN UNTUK PENGADAAN ....... 17
B. AMANAT KETENTUAN PERUNDANGUNDANGAN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN . 3 C. RUANG LINGKUP ................................................ 5 D. DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN......................... 7
F. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB ........ 11 G. PENYUSUNAN RKBMN KPB .............................. 13
I.
PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKBMN KPB ... 18 UNTUK PEMELIHARAAN ................................... 18
J.
REVIEW RKBMN OLEH APIP-K/L ....................... 20
K. PENELAAHAN RKBMN ...................................... 22 L.
PENGECUALIAN PENYAMPAIAN RKBMN, USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAHAN RKBMN, DAN SANKSI ........................................ 26 xx
II. Pemenuhan Prinsip Value for Money Dalam Perencanaan Kebutuhan BMN .. 28 III. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ........ 39
I.
LAIN-LAIN ......................................................... 62
Daftar Referensi .................................................................xxii Dokumentasi .....................................................................lxiii
A. KONTRAK TAHUN JAMAK................................. 40 B. KEWAJIBAN PENYUSUNAN RKBMN ................. 41 C. KONDISI SETELAH PENYAMPAIAN RKBMN DAN/ATAU HASIL PENELAAHAN RKBMN ......... 43 D. SUBYEK PENYUSUNAN RKBMN ........................ 47 E. OBYEK PENYUSUNAN RKBMN.......................... 52 F. REVIEW RKBMN OLEH APIP ............................ 56 G. USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN ............................................................. 58 H. TEKNIS PELAKSANAAN ..................................... 60
xxi
I. Inti Sari Peraturan
Menyajikan urgensi dan substansi Perencanaan Kebutuhan BMN sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundangundangan dan ketentuan pelaksanaannya.
Outline A. B. C. D.
E. F. G. H. I. J. K. L.
Paradigma Pengelolaan Keuangan Negara Dasar Hukum dan Ketentuan Pelaksanaan Ruang Lingkup Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian RKBMN Pengguna Barang Batas Waktu Penyampaian Kewenangan dan Tanggung Jawab Penyusunan RKBMN KPB Untuk Pengadaan Penelitian RKBMN Untuk Pengadaan Oleh Pengguna Barang Penyusunan dan Penelitian RKBMN KPB Untuk Pemeliharaan Review RKBMN Oleh APIP-K/L Penelaahan RKBMN Oleh Pengelola Barang Pengecualian Penyampaian RKBMN, Usulan Perubahan Hasil Penelahan RKBMN, dan Sanksi
1
A.
PARADIGMA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA GOOD GOVERNANCE DAN FISCAL SUSTAINABILITY MELALUI PENGELOLAAN ASET PUBLIK
UU NO. 17 TAHUN 2003 KEUANGAN NEGARA “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa BARANG yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”
dan kekayaan yang dipisahkan, ditetapkan dalam APBN dan APBD”
yang
UU NO. 15 TAHUN 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA “Transparansi dan reliability pertanggungjawaban Keuangan Negara”
UU NOMOR 1 TAHUN 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA “pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi 2
B. AMANAT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN
I. Amanat
Ketentuan
Perundang-
undangan PASAL 9 (3) PP 27/ 2014 Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
PASAL 6 DAN PENJELASANNYA PP 90/2010 RKA-K/L memuat informasi kinerja dimana sasaran kinerja K/L yang keluarannya berbentuk BMN mengacu pada Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN
PERPRES 73/2011 Persiapan Pembangunan bangunan gedung negara meliputi a.l. Penyusunan Rencana Kebutuhan. Rencana Kebutuhan yang pendanaannya bersumber dari APBN, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
3
II. Ketentuan Pelaksanaan
PMK 76/2015 SBSK ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI (AADB) PMK 150/2014 PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN PMK 248/2011 JO. PMK 7/2016 SBSK BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PMK 71/2016 TATA CARA PENGELOLAAN BMN YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI K/L
KMK 450/2014 JO. KMK 174/2016 MODUL PENYUSUNAN RKBMN KMK 452/2014 JO. KMK 227/2016 MODUL PENELAAHAN RKBMN KMK 332/2016 MODUL REVIU APIP KMK 310/2015 MODUL PENELAAHAN RKBMN UNTUK AADB KMK MODUL PENYUSUNAN RKBMN UNTUK AADB
DAPAT DIAKSES MELALUI: http://www.jdih.kemenkeu.go.id/Ind/ https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan
4
C. RUANG LINGKUP 1. PERENCANAAN PENGADAAN a. Tanah dan/atau Bangunan; b. Selain Tanah dan/atau Bangunan,
Perencanaan pengadaan BMN tidak berdampak pada belanja modal dalam hal pemenuhan kebutuhan yang telah dilaksanakan melalui terdapat “Perencanaan Aset Tidak Dapat mekanisme sewa (PMK SBSK-nya. Dipisahkan Antara Tahap Siklus Hidup 7/2016) atau Aset Antara Satu dan Lainnya.” Perencanaan optimalisasi BMN pada pengadaan Dalam menyusun RKBMN, K/L agar Pengelola Barang (Pasal dapat 23 PMK 71/2016). mempertimbangkan rencana mengakibatkan pemindahtanganan, pemanfaatan, belanja modal Belanja modal berupa dan penghapusan BMN. sebagaimana renovasi/ restorasi dimaksud termasuk renovasi/ dalam kode restorasi pada bangunan pihak lain yang segmen akun belanja modal dalam TIDAK MENGUBAH luas bangunan bukan ketentuan yang mengatur Kodefikasi merupakan obyek RKBMN Untuk Segmen Akun Pada Bagan Akun Pengadaan. Standar.
5
2. PERENCANAAN PEMELIHARAAN a. Tanah dan/atau Bangunan; b. Alat Angkutan Bermotor; dan c. BMN selain tersebut dengan perolehan/unit Rp100 juta.
paling
nilai sedikit
Perencanaan pemeliharaan dapat mengakibatkan belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam kode segmen akun belanja pemeliharaan dalam ketentuan yang mengatur Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
6
D. DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN 1. RKBMN dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 tahun. Untuk itu, dalam hal terdapat rencana pengadaan dalam Hasil Penelaahan RKBMN yang belum disetujui penganggarannya, PB/KPB dapat mengajukan kembali RKBMN pengadaan tersebut dengan keterangan seperlunya. 2. HASIL PENELAAHAN RKBMN dokumen penelaahan RKBMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang. 3. USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN dokumen penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan perubahan. Disampaikan atas rencana revisi anggaran yang berdampak pada
PERUBAHAN
kebutuhan pengadaan/ pemeliharaan palin lambat 1 bulan sebelum penyampaian revisi anggaran. 4. PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN dokumen penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang
Kelengkapan Dokumen Penyampaian RKBMN Pengguna Barang 1. Surat Pengantar ditandatangani oleh pelaksana fungsional Menteri/ Pimpinan Lembaga yaitu Sekretaris Jenderal/ Sestama/ Jaksa Agung Muda Pembinaan/ Pimpinan Kesekretariatan/ Kepaniteraan ATAU pejabat yang didelegasikan. 2. RKBMN Kuasa Pengguna Barang 3. SPTJM 4. Laporan hasil review APIP (CHR, Pernyataan Telah Direview, dan LHR) 7
5. Arsip Data Komputer RKBMN. Saat ini penyusunan RKBMN dilaksanakan menggunakan aplikasi SIMAN dengan basis web, sehingga tidak diperlukan ADK.
8
E. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
A. RKBMN Paling lambat minggu TA sebelumnya.
I
Januari
“Sebagai upaya mitigasi risiko keterlambatan penyampaian RKBMN secara lengkap dan benar dari K/L kepada Pengelola Barang dan sebaliknya, penyampaian Hasil Penelaahan RKBMN, Pengelola Barang menetapkan waktu penyampaian RKBMN masing-masing K/L sebelum batas waktu minggu I Januari TA sebelumnya.” B. USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN Paling lambat 1 bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran K/L. Revisi anggaran telah dapat disampaikan setelah ditetapkannya DIPA Petikan.
C. HASIL PENELAAHAN RKBMN Paling lambat minggu III Februari TA sebelumnya.
bulan
D. PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN Paling lambat 1 minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran K/L. 9
“K/L AGAR MELAKUKAN KOORDINASI dengan APIP berkenaan dengan waktu pelaksanaan review yang dibutuhkan APIP dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan penelitian RKBMN KPB, untuk selanjutnya menetapkan batas waktu penyampaian RKBMN KPB secara berjenjang kepada PPB-W/, PPB-E1, dan Pengguna Barang. Dengan demikian, penyampaian RKBMN dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dapat dipenuhi sesuai batas waktu yang ditetapkan.”
10
F.
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA BARANG 1. 2. 3. 4. 5. 6.
menelaah RKBMN; menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN; menyampaikan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Pengguna Barang; memproses atau tidak memproses usulan perubahan RKBMN; menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN; dan menyampaikan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Pengguna Barang.
APIP-K/L mereview kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN atas RKBMN Pengguna Barang.
PENGGUNA BARANG 1. melakukan penelitian RKBMN KPB; 2. menyampaikan RKBMN K/L kepada Pengelola Barang; 3. memberikan penjelasan, klarifikasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengelola Barang terkait dengan RKBMN yang diusulkan; 4. menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN; dan 5. menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN. 6. bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN dalam usulan RKBMN.
11
KUASA PENGGUNA BARANG mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.
12
G. PENYUSUNAN RKBMN KPB UNTUK PENGADAAN
1. Kesesuaian program, kegiatan, output dengan Renstra-K/L; 2. Kesesuaian kebutuhan BMN dengan SBSK; dan 3. Ketersediaan BMN, yaitu: a. sebagian tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan digunakan sebelum berakhirnya tahun ketiga dan/atau tidak direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua. b. BMN selain tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tusi. c. Jangka waktu pemanfaatan BMN akan berakhir dalam jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tahun yang direncanakan.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 1. SINKRONISASI data transaksi SIMAK ke dalam SIMAN 2. UPDATE DATA MANAJERIAL BMN dalam aplikasi SIMAN 3. PRINSIP 4E (EFEKTIF, EFISIEN, ETHIC, DAN EKONOMIS) dalam menetapkan usulan (input pada kolom USULAN dokumen RKBMN). KPB dapat mengusulkan BMN di bawah standar dengan pertimbangan tersebut.
13
4. PERHITUNGAN SBSK a. Bangunan Gedung Kantor, Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara, dan Tanah Untuk Bangunan Rumah Negara mencakup standar luas, ketinggian dan jumlah unit bangunan, serta luas tanah, antara lain: (1) Untuk KPB/ instansi vertikal dengan pejabat tertinggi eselon III/ eselon IV hanya dapat memiliki bangunan gedung kantor masing-masing sebanyak 1 unit. Instansi vertikal termasuk KUA dan UPT. (2) Standar luas bangunan gedung kantor salah satunya sangat dipengaruhi oleh komposisi jumlah dan struktur pegawai yang akan menempati bangunan. KPB agar mempertimbangkan rencana
pengembangan tipologi organisasi yang berdampak pada perubahan jumlah dan struktur pegawai. Termasuk juga perhitungan pegawai honorer yang merupakan ASN. (3) RKBMN pengadaan tanah untuk bangunan gedung kantor/ rumah negara hanya dapat diajukan bersamaan dengan rencana bangunan di atasnya. b. AADB mencakup pengaturan jumlah unit AADB, jenis, dan spesifikasi AADB.
14
5. OPTIMALISASI EXISTING BMN DI
LINGKUNGAN KANTOR YANG DIPIMPINNYA:
a. Untuk gedung kantor secara prinsip adalah berdasarkan formula Vacancy Rate (VR) sebagai berikut: Luas SBSK VR = (1- Luas Existing ) x 100% Optimalisasi dilakukan terhadap existing gedung kantor termasuk gedung kantor yang terindikasi idle dengan mempertimbangkan lokasi, rencana penggunaan/ pemanfaatan termasuk pemanfaatan yang akan berakhir paling lambat pada tahun ke-5 sejak tahun yang direncanakan/pemindahtanganan /pemusnahan/penghapusan, penyelesaian KDP dalam tahun yang
direncanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan didukung dengan dokumen yang memadai. b. Untuk existing AADB adalah berdasarkan rencana penggunaan existing AADB (tetap digunakan pejabat yang bersangkutan saat ini, dialihkan ke pejabat lain, alih fungsi menjadi kendaraan dinas operasional, atau alih status penggunaan); atau terdapat rencana pemindahtanganan/ penghapusan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan didukung dengan dokumen yang memadai.
15
6. INFORMASI LAINNYA berkenaan dengan rencana pengadaan antara lain skema pemenuhan kebutuhan BMN, informasi bahwa rencana pengadaan merupakan rencana yang telah disetujui dalam Hasil Penelaahan RKBMN tahun sebelumnya namun belum dapat dialokasikan penganggarannya, dsb.
Pengguna Barang dapat menyatukan usulan kebutuhan BMN beberapa satuan kerja berdasarkan RKBMN KPB. Sebagai contoh, Gedung Keuangan Negara untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedung kantor beberapa satuan kerja yang karena pertimbangan keterbatasan lahan,
disatukan dalam 1 area.”
16
H. PENELITIAN RKBMN UNTUK PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 1. Kesesuaian program, kegiatan, output dengan Renstra K/L; 2. Kesesuaian kebutuhan BMN dengan SBSK; 3. Optimalisasi existing BMN di lingkungan kantor yang dipimpinnya, sebagai berikut: a. Untuk bangunan gedung kantor, antara lain: (1) existing BMN dengan lokasi yang “sama”, yaitu: (a) dalam 1 provinsi untuk satuan kerja pusat; (b) dalam 1 kotamadya/ kabupaten untuk instansi vertikal atau yang bersifat khusus seperti GKN;
(c) dalam 1 kecamatan untuk instansi vertikal yang karena tugas dan fungsinya harus berada pada tiap kecamatan. Sebagai contoh: KUA, Polsek. (2) existing BMN terindikasi idle ; dan (3) existing BMN yang direncanakan akan berakhir masa pemanfaatannya oleh pihak III dalam 5 tahun terhitung sejak tahun yang direncanakan. b. Untuk AADB, Pengguna Barang melakukan optimalisasi AADB dengan pertimbangan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh KPB dengan penyesuaian untuk lingkup yang lebih luas. Sebagai contoh, rencana penggunaan AADB untuk pejabat lain antar KPB.
17
I.
PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKBMN KPB UNTUK PEMELIHARAAN
Disusun berdasarkan DAFTAR BARANG yang memuat informasi STATUS PENGGUNAAN dan KONDISI BARANG.
2. UPDATE DATA MANAJERIAL BMN dalam aplikasi SIMAN 3. EKSISTENSI BMN DAN KONDISI BMN (dalam kondisi baik atau rusak ringan)
TIDAK dapat diusulkan atas BMN: 1. dalam Pemeliharaan BMN dalam status penggunaan sementara diusulkan kondisi RUSAK oleh K/L yang menggunakan sementara BMN. BERAT; 2. dalam status 4. STATUS BMN dalam tahun yang PENGGUNAAN SEMENTARA; direncanakan yang didukung dokumen DIOPERASIKAN PIHAK LAIN; atau yang memadai, sebagai contoh: DIMANFAATKAN (KECUALI pinjam a. TIDAK DIAJUKAN PEMELIHARAAN atas pakai dengan jangka waktu kurang BMN yang dalam tahun yang dari 6 bulan) direncanakan dalam status digunakan sementara/ dioperasikan pihak lain/ HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: dipinjampakaikan dengan jangka waktu 1. SINKRONISASI data transaksi SIMAK ke lebih dari 6 bulan/dihentikan dalam SIMAN. penggunaannya /dipindahtangankan/
18
dimanfaatkan/ dimusnahkan/ dihapuskan atau masih dalam bentuk KDP atau ATB dalam pengerjaan. b. DIAJUKAN PEMELIHARAANNYA atas KDP atau ATB dalam pengerjaan yang direncanakan akan menjadi aset definitif dalam tahun yang direncanakan dan atas BMN yang sedang digunakan sementara/ dioperasikan oleh pihak lain/ dipinjampakai/ dimanfaatkan namun akan berakhir dalam tahun yang direncanakan. c. DIAJUKAN PEMELIHARAANNYA atas BMN yang direncanakan pengadaannya dan akan menjadi aset definitif dalam tahun yang direncanakan.
“Pengguna Barang memastikan tidak terdapat pengajuan pemeliharaan ganda atas suatu BMN. Sebagai contoh, atas BMN milik suatu KPB yang digunakan KPB lainnya dan keduanya mengajukan kebutuhan pemeliharaan atas BMN dimaksud.” e. TIDAK
DAPAT DIPERTIMBANGKAN PERENCANAAN PEMELIHARAANNYA atas BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN Idle melalui keputusan penetapan BMN Idle dan tidak diserahkan kepada Pengelola Barang sampai dengan 1 bulan sejak terbitnya Surat Peringatan II dari KPKNL.
d. DIAJUKAN PEMELIHARAAN atas BMN yang karena ketentuan perundang-undangan wajib dipelihara oleh K/L tertentu. 19
J.
REVIEW RKBMN OLEH APIP-K/L
1. SASARAN review APIP-K/L adalah Menteri/Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan bahwa dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang telah sesuai dengan Renstra K/L, kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN antara lain SBSK, kondisi dan status barang. 2. APIP-K/L TIDAK mengambil alih tanggung jawab Pengguna Barang terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan kebenaran angka RKBMN yang diusulkan.
3. OBYEK Review RKBMN dilaksanakan atas RKBMN Pengguna Barang setelah melalui proses penelitian Pengguna Barang atas RKBMN Kuasa Pengguna Barang. 4. Hasil pelaksanaan dituangkan dalam REVIEW (KKR).
prosedur review KERTAS KERJA
5. Berdasarkan KKR, APIP memberikan kesimpulan dan menyusun CATATAN HASIL REVIEW (CHR). 6. CHR dibahas dan disampaikan kepada Pengguna Barang dan Pengguna Barang memperbaiki/menyesuaikan RKBMN. Selanjutnya, CHR ditandatangani bersama antara Tim Review dan Pengguna Barang.
20
7. Tim Review menyusun dokumen clearance berupa “PERNYATAAN TELAH DIREVIEW” baik dengan catatan dalam hal sampai dengan penandatangan CHR, Pengguna Barang belum/ tidak memperbaiki/ menyesuaikan RKBMN maupun tanpa catatan. Dokumen clearance ditandatangani oleh Pengendali Teknis. 8. Berdasarkan CHR, Tim Review menyusun LAPORAN HASIL REVIEW (LHR). LHR disampaikan Pimpinan APIP kepada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utma/ Sekretaris dengan memperhatikan batas waktu penyampaian RKBMN.
21
K. PENELAAHAN RKBMN OLEH PENGELOLA BARANG A. RKBMN UNTUK PENGADAAN 1. relevansi program dengan rencana keluaran; 2. optimalisasi penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang; 3. efektivitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan 4. optimalisasi penggunaan BMN yang pada Pengelola Barang
Dalam melakukan penelaahan, Pengelola Barang memperhatikan dan mempertimbangkan hasil review APIP-K/L dan tindak lanjut yang telah/belum dilakukan oleh Pengguna Barang.
B. RKBMN UNTUK PEMELIHARAAN Penelaahan atas BMN yang diajukan pemeliharaannya dengan menggunakan dokumen daftar barang yang memuat informasi status dan kondisi barang.
22
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 1. Setelah melalui TAHAP ADMINISTRASI yaitu pengecekan kelengkapan, legalitas, dan kesesuaian dokumen antara hardcopy dan softcopy, penelaah melengkapi dokumen Check-List Kelengkapan Dokumen RKBMN untuk selanjutnya melakukan permintaan kelengkapan dokumen atau masuk dalam kegiatan TAHAP SUBSTANTIF untuk memenuhi urgensi Perencanaan Kebutuhan BMN, sebagai berikut: A. RKBMN UNTUK PENGADAAN (1) Penelaahan RKBMN dilaksanakan dengan memperhatikan program dan rencana keluaran sehingga
terdapat keduanya.
relevansi
antar
(2) Daftar BMN baik pada Pengguna Barang maupun Pengelola Barang dan informasi manajerial digunakan untuk memastikan efektifitas dan optimalisasi penggunaan BMN untuk menunjang tugas dan fungsi K/L B. RKBMN UNTUK PEMELIHARAAN Konfirmasi dan pengecekan data BMN yang diusulkan rencana pemeliharaannya terkait keberadaan, status, dan kondisi barang. 2. Kegiatan substantif dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeliharaan sebagai materi dalam kegiatan Forum Penelaahan RKBMN antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang. Dalam forum dimaksud, 23
Pengelola Barang dapat menyampaikan alternatif pemenuhan kebutuhan BMN melalui optimalisasi BMN pada Pengelola Barang. 3. Pengelola Barang menyusun Catatan Hasil Forum Penelaahan mencakup informasi sebagai berikut: A. RKBMN UNTUK PENGADAAN (1) Relevansi program dan rencana keluaran berupa BMN. (2) Optimalisasi penggunaan BMN pada Pengguna Barang. (3) Efektifitas penggunaan existing BMN dalam menunjang tugas dan fungsi K/L. (4) Skema pemenuhan kebutuhan termasuk alternatif penggunaan BMN pada Pengelola Barang (jika ada).
B. RKBMN UNTUK PEMELIHARAAN Penelaah melakukan konfirmasi kebenaran data BMN yang diusulkan rencana pemeliharaannya terkait keberadaan, status BMN dalam tahun yang direncanakan, dan kondisi barang. 4. Hasil Penelaahan RKBMN ditetapkan dengan pertimbangan dokumen sebagai berikut: a. Check-List Kelengkapan Dokumen; b. Kertas Kerja Penelaahan; dan c. Catatan Hasil Forum Penelaahan. Naskah asli Hasil Penelaahan RKBMN ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang atau pejabat yang didelegasikan.
24
5. Dokumen Hasil Penelaahan RKBMN Untuk Pengadaan dan Hasil Penelaahan RKBMN Untuk Pemeliharaan disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut yang ditandatangani oleh Kasubdit pada Direktorat BMN, DJKN: A. IKHTISAR HASIL PENELAAHAN RKBMN;
B. RINCIAN HASIL PENELAAHAN RKBMN PENGADAAN YANG TIDAK DAPAT DISETUJUI; dan
C. RINCIAN HASIL PENELAAHAN RKBMN PEMELIHARAANYANG TIDAK DAPAT DISETUJUI
Hasil Penelaahan RKBMN digunakan K/L sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru maupun baseline dan DJA sebagai salah satu bahan penilaian sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Hasil Penelaahan RKBMN disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pimpinan K/L dengan tembusan kepada Menteri Keuangan (sebagai laporan), Direktur Jenderal Anggaran, APIP, dan Direktur BMN. 25
L. PENGECUALIAN PENYAMPAIAN RKBMN, USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAHAN RKBMN, DAN SANKSI A. PENGECUALIAN RKBMN 1. Kegiatan dalam rangka mengatasi KONDISI DARURAT a.l. bencana alam, kebakaran, gangguan 2. keamanan skala besar; 3. Kegiatan dalam rangka menghadapi KONDISI LAINNYA a.l. pelaksanaan perjanjian/komitmen internasional dan instruksi/kebijakan Presiden,
B. USULAN PERUBAHAN HASIL
PENELAAHAN RKBMN Dalam hal terdapat REVISI ANGGARAN yang berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN, Pengguna Barang dapat mengusulkan
USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN sebelum diajukannya revisi dimaksud.
yang terjadi setelah batas akhir penyampaian RKBMN.
26
C. SANKSI Pengguna Barang yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian RKBMN tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMN dalam Rencana Kerja K/L bersangkutan.
27
II. Pemenuhan Prinsip Value for Money Dalam Perencanaan Kebutuhan BMN Menyajikan adopsi prinsip “Value for Money” dalam proses evaluasi dan penghitungan anggaran di Department of Finance Australia ke dalam proses penyusunan dan penelaahan RKBMN dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perencanaan BMN guna efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan BMN.
II.
Fullfilment of Value For Money Principle in Asset Planning
Providing the adoption of Value for Money implementation in Australian budgeting process into the Asset Planning process in order to make a good decision in planning the asset procurement and maintenance. Indonesian version is also provided..
Disajikan juga dalam versi Bahasa Inggris. 28
Penelaahan RKBMN merupakan suatu proses dalam perencanaan kebutuhan yang ditujukan kepada pemberian persetujuan rencana pengadaan dan pemeliharaan BMN yang diusulkan K/L melalui RKBMN. Sebagaimana hakekat BMN yang diadakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L serta sejalan dengan definisi Perencanaan Kebutuhan BMN sebagaimana Pasal 1 PP 27/2014, “Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”,
The review of RKBMN is a process in the asset planning that is done in the consideration of the approval of procurement plan and maintenance plan of State Assets (BMN) that is proposed by line ministries (K/L) through the RKBMN. Essentially BMN is procured to support the effectuation of the K/L’s task and function in accordance to the definition of the Asset Planning as stated in Article 1 PP 27/2014, “Asset Planning is the activity of defining the details of BMN/D to connect past procurement with current conditions as the basis of future actions”,
29
Pasal 17 PMK PMK 150/2014 mengatur bahwa penelaahan atas RKBMN untuk pengadaan BMN antara lain dilakukan terhadap: 1. relevansi program dengan rencana keluaran (output) K/L berupa BMN; 2. efektifitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang sesuai peruntukkannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi K/L; dan 3. optimalisasi penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang. Better practice proses penganggaran mempertimbangkan prinsip value for money. Sebagai contoh, Pemerintah Federal Australia menterjemahkan prinsip tersebut sebagai 4Es (Efisiensi, Efektifitas, Ekonomis, dan Ethic/ Kepantasan).
Article 17 of PMK 150/2014 regulates that the review of RKBMN of state asset procurement is done towards: 1. program relevance with planned output of K/L in the form of BMN; 2. the effectiveness of BMN use that is used by asset users according to designation to support effectuation of the K/L’s task and function; and 3. optimization of BMN used by users. Better practice of the budgeting process should consider the value for money principle. For example, Australian Federal Government interprets this principle as 4Es (efficiency, effectiveness, economical, and ethic).
30
Melalui prinsip ini diharapkan akan tercapai alokasi penganggaran yang berkualitas tinggi. Untuk memenuhi prinsip tersebut, Budget and Financial Reporting Group), Department of Finance Australia mengajukan pertanyaan terbuka kepada line ministries (Pengguna Barang) dalam melakukan evaluasi dan penghitungan biaya proposal kebijakan Pengguna Barang yang ditujukan pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan, akuntabilitas, mitigasi risiko, dan penggunaan anggaran. Memenuhi amanat Pasal 17 PMK150/2014, diharapkan Pengelola Barang dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga diperoleh informasi tambahan untuk dipertimbangkan dalam proses persetujuan/penolakan rencana pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN.
Through this principle it is hoped to achieve high quality budget allocation. To meet this principle, the Budget and Financial Reporting Group (BFR), Department of Finance Australia put forward open questions to line ministries (asset users) in evaluating and calculating cost policy proposals of users that is used to increase the quality of decision making, accountability, risk management, and budget use. Fulfilling article 17 PMK 150/2014, it is hoped that the asset manager can put forward open questions so that additional information can be obtained to be used to give approval or rejection of plans for asset procurement and/or maintenance of BMN.
31
Pertanyaan-pertanyaan ditujukan untuk memperoleh gambaran organisasi K/L, dasar keputusan pengajuan kebutuhan BMN, dampak kebutuhan dimaksud terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi K/L, efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan BMN.
The questions are designed to gain knowledge of the K/L’s organization, the basis for BMN needs proposal, the impact of those needs with the effectuation of the K/L’s task and function, affectivity, efficiency, and optimization of BMN management.
Demikian pula halnya diharapkan Pengguna Barang juga mempertimbangkan materi pertanyaanpertanyaan yang diperlukan penelaah dalam menyusun RKBMN sehingga RKBMN yan disampaikan telah memiliki kualitas yang baik dalam hal ini memenuhi prinsip 4Es.
Likewise it is hoped that asset users will consider the substance of the questions that needs to reviewed in compiling RKBMN so that the RKBMN that is submitted is of good quality in this case fulfills the 4Es principle.
32
Berikut merupakan contoh materi pertanyaan terbuka dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, penggunaan BMN dalam menunjang tugas dan fungsi K/L, serta efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan BMN.
The following are examples of open questions in increasing the quality of decision making, the use of BMN in increasing the effectuation of K/L’s task and function, as well as affectivity, efficiency, and optimization of BMN management.
A. RELEVANSI
A. THE RELEVANCE OF PROGRAM WITH OUTPUT (BMN) AND EFFECTIVITY OF BMN USE IN ACCORDANCE THE ALLOTMENT IN EFFECTUATION OF THE K/L’ TASK AND FUNCTION
PROGRAM
DENGAN OUTPUT (BMN) DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN BMN SESUAI PERUNTUKKANNYA DALAM RANGKA MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI K/L
1. Apakah rencana pengadaan telah pernah disetujui sebelumnya namun tidak dapat dialokasikan anggarannya, misalnya karena program yang berkaitan belum menjadi prioritas dalam beberapa tahun ke depan?
1.
Has the planned BMN procurement been approved but not allocated a budget, for example, because the related program is not a priority in the years to come?
33
2. Apakah RKBMN Untuk Pengadaan BMN merupakan kelanjutan proses/ penyelesaian proses pembangunan yang telah dimulai dalam tahun sebelumnya sehingga telah dipertimbangkan penganggarannya dalam prakiraan maju (baseline) dan bukan merupakan pengadaan baru (new inititiative)? 3. Bagaimana BMN dimaksud dapat menunjang tugas dan fungsi tersebut? 4. Added value apa yang diperoleh dari penggunaan BMN dimaksud dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi K/L? 5. Bagaimana performa tugas dan fungsi K/L selama ini dengan existing BMN tanpa hal tersebut mengalami perubahan baik dari segi jumlah maupun kualitas?
2. Is the RKBMN for BMN procurement a continuation process/finishing process of development that has been started in the previous year so that the budget has been considered in the baseline and is not a new initiative? 3. How will the BMN enhance effectuation of the task and function? 4. What added value will be obtained by the BMN user in supporting the effectuation of implementing the K/L’s task and function? 5. How is the performance of the K/L using existing BMN without enhancement quantitatively and qualitatively?
34
6. Apakah terdapat tugas dan fungsi yang baru sehingga dibutuhkan tambahan pengadaan BMN atau pengadaan BMN semata untuk menunjang tugas dan fungsi yang selama ini telah berjalan?
B. OPTIMALISASI
PENGGUNAAN BMN BERADA PADA PENGGUNA BARANG
YANG
Penelaah agar melakukan overview pengaruh RKBMN Untuk Pengadaan terhadap optimalisasi existing BMN 1. Apakah existing BMN pada Pengguna Barang telah digunakan secara optimal?. Dalam rangka menunjang hal ini, diperlukan informasi Vacancy Rate (VR) setiap bangunan gedung kantor dengan formula sebagai berikut:
6.
Is there a new task and function that needs additional BMN or is the procurement only needed to support current tasks and functions?
B. OPTIMIZATION OF BMN USE THAT IS USED BY ASSET USER The reviewer is better to consider an overview of the impact of RKBMN in procurement over the optimization of existing BMN. 1. Has the existing BMN at the asset user been used optimally? In support of this analysis, Vacancy Rate (VR) analysis is needed for each office building with the following formula:
35
VR = (1 –
Luas SBSK ) x 100% Luas Existing
VR = (1 –
Space According to SBSK ) x100% Space Available
2.
Dalam hal RKBMN Untuk Pengadaan BMN diusulkan dengan pertimbangan relokasi gedung kantor, apa rencana terhadap gedung kantor yang lama?
2. If the RKBMN is for BMN procurement for relocation of office building, what are the plans for the existing building?
3.
Apakah usulan pengadaan bangunan telah mempertimbangkan anggaran pengadaan BMN sejenis termasuk penyelesaian KDP?
4.
Apakah telah dipertimbangkan optimalisasi existing BMN yang sedang dimanfaatkan (pihak lain) dan pemanfaatannya akan berakhir dalam 5 tahun sehingga tidak terdapat idle asset dalam 5 tahun ke depan apabila dilakukan pengadaan BMN?
3. Has the procurement plan of buildings considered similar BMN procurement budget including Construction in Progress completion? 4. Has the optimization of current BMN being utilized by other parties been considered and the asset utilization scheme will end within 5 years in not causing idle assets in the coming 5 years if a BMN procurement is done?
36
5. Apakah telah dipertimbangkan kemungkinan pemenuhan BMN melalui optimalisasi existing BMN pada Pengelola Barang?
5. Has the possibility of fulfilling the BMN needs through existing BMN through the asset manager been considered?
6. Bagaimana standar kebutuhan BMN atas organisasi sejenis pada K/L lainnya (misalnya, antar satuan kerja pusat yang memiliki tugas dan fungsi sejenis)?
6. How about standard of BMN for similar organizations in other K/L? (for example, central offices that have similar tasks and functions)?
7. Apakah rencana pengadaan bangnan gedung kantor dan/atau rumah negara telah mempertimbangkan ketersediaan tanah dan/atau pengadaan tanah?
7. Have the plans for procurement of office buildings and/or state housing considered available land and/or land procurement?
37
8.
Apakah rencana pembangunan gedung kantor dan/atau rumah negara di atas tanah yang telah tersedia telah sesuai dengan rencana peruntukan tanah saat pengadaannya? Apabila terdapat perubahan dan usulan pengadaan bangunan gedung kantor dan/atau rumah negara di atasnya tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui atas dasar SBSK, apa rencana K/L atas existing tanah?
8. Has the procurement of office building and/or state housing on available land in accordance with land use plan at the time of procurement? If there is a change in land use plan and the office building and/or state housing cannot be procured on the basis of SBSK, what are the K/L’s plans for the existing land?
38
III. FREQUENTLY Outline
ASKED QUESTIONS
A. Kontrak Tahun Jamak B. Kewajiban Penyusunan RKBMN C. Kondisi Setelah Penyampaian
RKBMN dan/atau Hasil Penelaahan RKBMN D. Subyek Penyusunan RKBMN E. Obyek Penyusunan RKBMN F.
Review RKBMN Oleh APIP
G. Usulan Perubahan Hasil
Penelaahan RKBMN H. Teknis Pelaksanaan I.
Lain-lain
Menyajikan rumusan kasus dan penyelesaiannya baik yang memerlukan penjelasan peraturan yang telah ada maupun diskresi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Kasus bersumber dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun RKBMN, Pengelola Barang dalam menelaah RKBMN, Itjen Kementerian Keuangan dalam melakukan review RKBMN dan compliance audit pelaksanaan penelaahan RKBMN Tahun 2017.
39
A. KONTRAK TAHUN JAMAK 1. Tanya: Apakah penyelesaian KDP bangunan gedung kantor diajukan melalui RKBMN (belum terdapat kewajiban penyampaian RKBMN saat penyusunan proposal pengadaannya pada tahun pertama pembangunannya)? Jawab: Penyelesaian KDP yang pada awal penganggarannya belum terdapat kewajiban penyusunan/penelahaan RKBMN, anggaran diajukan melaui mekanisme anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam hal KDP berupa pelaksanaan anggaran yang tidak terkait langsung dengan teknis penyelesaian pembangunan (SPPD, honor dan/atau biaya pengelolaan kegiatan lainnya sebelum adanya dokumen perencanaan), maka anggaran penyelesaiannya diusulkan melalui mekanisme RKBMN terlebih dahulu. 2. Tanya: Bagaimana prosedur penyusunan RKBMN untuk pengadaan bangunan gedung kantor yang memerlukan kontrak tahun jamak (multiyears)? Jawab: K/L agar menyampaikan RKBMN dengan mempertimbangkan kebutuhan dan rencana pelaksanaan anggarannya, apakah memerlukan kontrak tahun
40
jamak atau tidak sehingga kebutuhan akan terpenuhi sesuai rencana waktu penggunaannya.
Jawab:
Mempertimbangkan urgensi RKBMN, untuk pengadaan bangunan gedung kantor yang memerlukan kontrak tahun jamak, RKBMN disusun dan disampaikan kepada Pengelola Barang di awal rencana pengadaannya.
BENDAHARAN UMUM NEGARA (BUN)
B. KEWAJIBAN PENYUSUNAN RKBMN 3. Tanya: Apakah terdapat kewajiban penyusunan RKBMN Untuk Pengadaan BMN dan Pemeliharaan BMN atas Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Otorita Asahan, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)?
TIDAK.
BA BUN tidak menyusun RKA-K/L untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN. Anggaran pengadaan dan pemeliharaan BMN untuk menunjang tugas dan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN dialokasikan dalam Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 15) OTORITA ASAHAN Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, otorita asahan menyusun RKA-K/L untuk belanja pegawai yang diajukan melalui RKA-K/L Kementerian Perindustrian.
41
BPLS Sesuai Peraturan Presiden Nomor Tahun 2017, BPLS dibubarkan.
1
4. Tanya: Apakah satuan kerja Dekon/TP wajib menyusun RKBMN KPB? Jawab: Tidak. RKBMN satuan kerja Dekon/TP untuk program dan kegiatan disampaikan oleh satuan kerja pusat Eselon I selaku penanggungjawab program dan pemilik portofolio anggaran. Demikian pula halnya untuk pemeliharaan BMN eks Dekon/TP yang masih tercatat pada SKPD. Dalam hal masih digunakan untuk menunjang
program kegiatan yang didekonsentrasikan atau pembantuan, maka pemeliharaannya juga diusulkan oleh satuan kerja pusat Eselon I selaku penanggungjawab program dan pemilik portofolio anggaran. Dalam hal akan dihibahkan, agar segera diproses hibahnya sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Tanya: Apakah satuan kerja menyusun RKBMN KPB?
BLU
wajib
Jawab: Ya.
42
6. Tanya: Apakah satuan kerja wajib menyusun RKBMN untuk rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan yang akan dipenuhi melalui mekanisme sewa? Jawab: K/L tetap mengusulkan RKBMN atas rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor yang akan dipenuhi melalui mekanisme sewa. 7. Tanya: Apakah terdapat kewajiban penyusunan RKBMN untuk pembangunan gedung atau pembelian tanah karena melaksanakan rekomendasi BPK atau putusan pengadilan?
Jawab: Tidak. Asas Penafsiran Hukum: Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
C. KONDISI SETELAH PENYAMPAIAN RKBMN DAN/ATAU HASIL PENELAAHAN RKBMN 8. Tanya: Hasil Penelaahan RKBMN disampaikan Pengelola Barang kepada K/L dengan
43
tembusan kepada DJA dan APIP-K/L pada minggu III bulan Februari tahun sebelumnya. Dalam hal pada periode setelah minggu III bulan Februari satuan kerja melaksanakan lelang sebagai tindak lanjut persetujuan pemindahtanganan, apakah satuan kerja dapat menyampaikan kebutuhan BMN pengganti BMN yang telah dipindahtangankan melalui mekanisme penganggaran? Jawab: Tidak. Seyogyanya K/L mempertimbangkan status BMN dalam tahun yang direncanakan berdasarkan rencana pemindahtanganan, rencana pemusnahan/penghapusan, atau rencana pemanfaatan BMN yang
didukung dokumen yang memadai yang disusun dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan BMN. Sebagai alternatif, satuan kerja/Pengguna Barang menyusun/ meneliti dan menyampaikan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Pengelola Barang. 9. Tanya: Apabila setelah penyampaian Hasil Penelaahan RKBMN oleh Pengelola Barang kepada K/L dengan tembusan kepada DJA dan APIP-K/L, Apakah K/L dapat menyampaikan permohonan penggunaan BMN Idle untuk memenuhi kebutuhan yang kebutuhannya belum diajukan dalam RKBMN dan otomatis tidak terdapat dalam Hasil Penelaahan
44
RKBMN? Jawab: K/L agar menyampaikan kepada Pengelola Barang permohonan kebutuhan BMN. Dalam hal disetujui seluruh/sebagiannya, dalam forum penelahaan antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang, penggunaan BMN eks BMN Idle dapat menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan.
menyampaikan langsung dalam proses penyusunan dan penelaahan RKA-K/L? Jawab: Hanya dimungkinkan dalam hal terdapat kondisi darurat antara lain bencana alam dan gangguan keamanan skala besar atau kondisi lainnya seperti pelaksanaan perjanjian/komitmen internasional dan instruksi/kebijakan presiden. 11. Tanya:
10. Tanya: Terdapat beberapa kebutuhan pengadaan/ pemeliharaan dalam suatu TA yang terindikasi setelah pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN. Apakah dimungkinkan Pengguna Barang
Dalam hal terbit ijin prinsip persetujuan kenaikan tipologi satuan kerja dari MenPAN-RB setelah RKBMN disusun, bagaimana pengusulan RKBMN dengan mempertimbangkan kenaikan tipologi?
45
Jawab:
Jawab:
Agar diajukan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN.
Dimungkinkan dalam hal pengajuan revisi anggaran yang merupakan proses selanjutnya memenuhi ketentuan mengenai revisi anggaran.
Sebagaimana ketentuan pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN, rencana kenaikan tipologi yang berakibat pada kenaikan jumlah pegawai dan kebutuhan bangunan gedung kantor yang disertai dokumen memadai seyogyanya telah dipertimbangkan dalam penyusunan RKBMN. 12. Tanya: Apabila rencana pengadaan/ pemeliharaan terlewat, apakah dapat disampaikan melalui Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN?
13. Tanya: Dalam hal anggaran yang dialokasikan berdasarkan Hasil Penelaahan RKBMN mencukupi untuk pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan dengan jenis dan spesifikasi yang lebih tinggi, apakah diperbolehkan pelaksanaan anggarannya tidak mengacu pada ketentuan mengenai SBSK?
46
Jawab:
Jawab:
Pelaksanaan anggaran bukan merupakan domain Perencanaan Kebutuhan BMN yang merupakan siklus sebelum penetapan alokasi anggaran.
Usulan kebutuhan pengadaan gedung kantor disampaikan kepada Pengelola Barang oleh satuan kerja induk melalui RKBMN Untuk Pengadaan dengan didukung dokumen yang terkait dengan pembentukan kantor baru sebagai contoh pengusulan pembentukan kantor baru kepada Kemenpan-RB dan keterangan seperlunya.
D. SUBYEK PENYUSUNAN RKBMN 14. Tanya: Dalam hal satuan kerja belum terbentuk, apakah dapat dipertimbangkan pembangunan gedung kantornya mendahului ijin prinsip KemenPAN-RB?
Pada dokumen Hasil Penelaahan RKBMN agar diungkapkan bahwa kebutuhan dimaksud dapat dipenuhi dalam hal pembentukan kantor baru telah mendapat persetujuan dari KemenPAN-RB.
47
15. Tanya: Bagaimana pengusulan kebutuhan gedung kantor suatu satuan kerja yang juga direncanakan untuk satuan kerja lainnya? Jawab: Masing-masing satuan kerja menyusun RKBMN Untuk Pengadaan sesuai kebutuhannya. Fungsi dari Pengguna Barang adalah melakukan penelitian atas kebutuhan dimaksud. Pengguna Barang dapat mengkonsolidasikan kebutuhan satuan kerja dibawahnya dalam hal akan dibangun dalam satu proyek/ kawasan. Sebagai contoh Gedung Keuangan Negara yang diperuntukkan untuk beberapa satuan kerja.
16. Tanya: Apakah usulan pengadaan satuan kerja kantor daerah dapat diajukan oleh satuan kerja kantor pusat? Jawab: Satuan kerja daerah tetap mengajukan kebutuhan pengadaan BMN melalui RKBMN KPB. Pada saat penelitian, Pengguna Barang dapat melakukan edit usulan KPB dimaksud menjadi usulan KPB kantor pusat dalam RKBMN PB atau hal lainnya dalam rangka optimalisasi dan menjamin kebutuhan seluruh satuan kerjanya. Contoh: pembangunan GKN.
48
17. Tanya: KPB A menggunakan bangunan gedung kantor milik KPB B. KPB A dan KPB B berada dalam satu K/L. KPB A memerlukan perluasan bangunan gedung kantor. Bagaimana pengajuannya dan siapa yang mengajukan? Jawab: Terdapat 3 kondisi yang dimungkinkan: a. KPB A menyusun RKBMN Pengadaan untuk perluasan bangunan gedung kantor. KPB A mengisi kolom “USULAN” seluas perluasan bangunan gedung kantor saja. Mengikuti formula aplikasi, kebutuhan riil bangunan gedung kantor KPB A adalah seluas mana yang lebih kecil antara usulan
atau luas sesuai SBSK setelah dikurangi optimalisasi existing BMN yang dalam hal ini adalah nul (0). b. Dalam hal KPB A mengusulkan perluasan bangunan gedung kantor seluas SBSK, KPB A agar menginformasikan bahwa sebagiannya telah terpenuhi dengan penggunaan bangunan gedung kantor milik KPB B. c.
Dalam hal KPB A mengusulkan perluasan bangunan gedung kantor seluas SBSK dan tidak menginformasikan bahwa sebagiannya telah terpenuhi dengan penggunaan bangunan gedung kantor milik KPB B, maka Pengguna Barang yang membawahi KPB A agar meneliti dan melakukan edit atas RKBMN KPB A
49
berkenaan dengan telah terpenuhinya sebagian kebutuhan bangunan gedung kantor KPB A. 18. Tanya: Siapa yang mengajukan RKBMN Pemeliharaan dalam satu K/L, apakah satuan kerja yang mencatat atau satuan kerja yang menggunakan BMN? Jawab: Pengguna Barang agar mengatur secara internal mengenai pengajuan RKBMN Pemeliharaan dan meneliti RKBMN Pemeliharaan KPB sehingga tidak terjadi pengajuan RKBMN Pemeliharaan ganda atas suatu BMN.
19. Tanya: Bagaimana pengusulan pembangunan gedung kantor yang unit eselon IV nya memiliki kantor sendiri sebagai contoh Polsek, KUA, UPT? Jawab: Satuan kerja yang membawahi unit eselon IV yang karena tugas dan fungsinya memerlukan bangunan gedung kantor tersendiri mengusulkan RKBMN Untuk Pengadaannya. Untuk kasus ini, satuan kerja dimaksud dimungkinkan untuk memiliki bangunan gedung kantor lebih dari 1 unit. Mengacu pada Romawi II Huruf A angka 6 Lampiran II PMK Nomor 7/PMK.06/2016, tipe bangunan gedung kantor instansi vertikal dengan pejabat
50
tertinggi eselon IV adalah Tipe E2. Contoh unit eselon IV yang memerlukan bangunan gedung kantor sendiri adalah Polsek, KUA, UPT, dan KUA). Optimalisasi existing BMN dilakukan atas BMN yang dimiliki satuan kerja yang membawahi unit eselon IV yang berada dalam 1 wilayah kerja. Mengacu pada KMK 174/2016, untuk KUA dan Polsek, optimalisasi dipertimbangkan atas existing BMN yang dimiliki satuan kerja dalam wilayah kecamatan. 20. Tanya: Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian KPKNL dan Kanwil DJKN dalam melakukan pembinaan penyusunan RKBMN Pemeliharaan?
Jawab: RKBMN Pemeliharaan disusun atas BMN yang keberadaannya jelas, dalam kondisi baik atau rusak ringan, dan dalam status sedang digunakan sendiri atau sedang dipinjam pakai pemerintah daerah dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan. Obyek RKBMN Pemeliharaan adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan, alat angkutan bermotor, dan BMN selain tersebut dengan nilai perolehanpaling sedikit Rp100juta/unit. Untuk pemeliharaan BMN selain itu, agar diajukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu menjadi perhatian bahwa aset yang bukan merupakan BMN namun pemeliharaannya menjadi beban APBN
51
karena suatu ketentuan perundangan,bukan merupakan obyek RKBMN Pemeliharaan.
E. OBYEK PENYUSUNAN RKBMN
b. RKBMN Untuk Pemeliharaan: 1) 2) 3)
Tanah dan Bangunan; Alat Angkutan Bermotor; Selainnya dengan nilai perolehan paling sedikit Rp100juta per unit.
22. Tanya: 21. Tanya: BMN apa saja yang merupakan obyek penyusunan dan penelaahan RKBMN? Jawab: Obyek penyusunan RKBMN:
dan
penelaahan
a. RKBMN Untuk Pengadaan: Seluruh BMN SBSK-nya.
yang
telah
terdapat
Apakah pemeliharaan BMN berupa Rumah Negara termasuk obyek RKBMN? Jawab: Pemeliharaan Rumah Negara yang dapat diusulkan RKBMN-nya adalah Gol. I dan Gol. II. Rumah Negara Gol. III bukan obyek RKBMN Pemeliharaan karena tidak digunakan untuk TUSI K/L dan telah ada penetapan sebagai Rumah Negara Gol. III.
52
23. Tanya: Bagaimana pemeliharaan aset diperoleh dari operasional BLU?
Jawab: yang
Jawab: Aset yang diperoleh dari operasional BLU juga merupakan BMN dan tercatat dalam LKKL. Untuk itu, pemeliharaannya juga diajukan melalui RKBMN dengan batasan obyek sesuai ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN. 24. Tanya: Bagaimana penyusunan RKBMN untuk pembangunan gedung pendidikan/ asrama yang didalamnya terdapat ruang kerja?
Belum terdapat SBSK Gedung Pendidikan sehingga rencana pengadaannya dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan perundang-undangan. 25. Tanya: Bagaimana penyusunan RKBMN untuk pembangunan gedung kantor yang didalamnya terdapat ruang khusus seperti ruang senjata atau yang menyatu dengan lantai parkir dan tempat ibadah karena keterbatasan lahan? Jawab: RKBMN Pengadaan disampaikan dengan SBSK sesuai ketentuan yang berlaku. Pengguna Barang dapat menyampaikan
53
usulan kebutuhan di atas SBSK dengan keterangan bahwa usulan kebutuhan termasuk ruang khusus. Dalam kolom keterangan Hasil Penelaahan RKBMN diungkapkan bahwa penelaahan belum dilakukan atas ruang khusus yang direncanakan sebagai bagian dari bangunan gedung kantor sebagaimana diusulkan. Ruang khusus adalah ruang yang spesifik tidak termasuk ruang laktasi, perpustakaan, dsb yang dikategorikan sebagai ruang fungsional dan telah termasuk dalam perhitungan luas sesuai SBSK.
26.
Tanya: Bagaimana apabila existing gedung kantor tidak dapat diperluas karena keterbatasan lahan dan/atau existing bangunan merupakan heritage yang harus dipertahankan strukturnya sehingga jumlah lantai tidak dapat ditambah, sementara berdasarkan ketentuan SBSK, satuan kerja yang bersangkutan hanya boleh memiliki 1 unit gedung kantor? Jawab: Dilakukan penataan ulang penggunaan gedung berupa BMN sehingga instansi vertikal dapat terpenuhi kebutuhannya sesuai standar yang berlaku.
54
Sebagai contoh, dalam hal existing bangunan merupakan gedung heritage maka dapat dipertimbangkan untuk peruntukkan lain/tidak difungsikan untuk bangunan gedung kantor sehingga KPB yang bersangkutan diyakini belum memiliki gedung kantor. 27.
Tanya: Belanja apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup pemeliharaan? Jawab: Belanja Pemeliharaan MAK 523XXX yang digunakan dalam rangka mempertahankan BMN dalam kondisi normalnya atau dengan tingkat kerusakan sampai dengan 2% untuk gedung dan bangunan.
28. Tanya: Apakah gedung cagar budaya termasuk obyek RKBMN Pemeliharaan? Jawab: Sepanjang merupakan BMN maka pemeliharaannya termasuk dalam obyek RKBMN. Dalam hal gedung cagar budaya tidak tercatat dalam neraca (tidak digunakan untuk kantor), maka usulan pemeliharaannya agar dilakukan melalui proses input pada menu “Barang Tambahan.” 29. Tanya: Apakah RKBMN untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional hanya ditujukan bagi kendaraan dinas operasional jabatan saja? Bagaimana
55
untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor? Jawab: Seluruh pemeliharaan alat angkutan bermotor merupakan obyek RKBMN Pemeliharaan. 30.
Tanya: Bagaimana penyusunan RKBMN untuk pengadaan Rumah Negara berupa rumah susun? Jawab: Romawi II Huruf C angka 3 Lampiran I PMK 7/2016: “Dalam hal rumah negara dibangun dalam bentuk bangunan gedung bertingkat/rumah susun, maka
luas per unit rumah negara diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi (untuk Tipe Khusus, Tipe A, dan Tipe B). Kebutuhan garasi disatukan dalam luas parkir basement dan/ atau halaman.”
F. REVIEW RKBMN OLEH APIP 31. Tanya: Apakah penelaah RKBMN dapat menyetujui usulan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN yang telah ditolak APIP-K/L yang bersangkutan dalam pelaksanaan review RKBMN?
56
Jawab:
Jawab:
Dimungkinkan. Terdapat kemungkinan dispute antara PB dengan APIP. Dalam hal PB tidak menindaklanjuti rekomendasi APIP, APIP akan menyampaikan dokumen Pernyataan Telah Direview Dengan Catatan. Hal ini menjadi perhatian penelaah apakah akan menyetujui/ tidak menyetujui usulan pengadaan/ pemeliharaan dimaksud.
Tidak. Laporan hasil review APIP dimaksud pada Pasal 16 PMK 150/2014 mengacu pada dokumen pelaksanaan review APIP-K/L yang selanjutnya ditentukan dalam ketentuan pelaksanaannya.
32. Tanya: Apakah dokumen laporan hasil review APIP dalam PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN mengacu pada Laporan Hasil Review APIP atau dapat ditentukan lain?
Romawi III Lampiran KMK 332/2016 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN Oleh APIPK/L: “...Catatan Hasil Reviu, Pernyataan Telah Direviu, dan/atau LHR selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelaahan RKBMN oleh Pengelola Barang.”
57
G. USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN 33. Tanya: Kapan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN disampaikan dan apakah usulan dimaksud dapat mengakibatkan penambahan pagu K/L? Jawab: Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN disampaikan paling lambat 1 bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran. Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN disampaikan dengan pertimbangan rencana revisi anggaran sesuai ketentuan yang mengatur
mengenai revisi anggaran dan rencana revisi anggaran dimaksud berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN. 34. Tanya: Terdapat alokasi anggaran pemeliharaan bangunan gedung kantor pada satuan kerja A. Dalam tahun pelaksanaan anggaran, bangunan gedung kantor digunakan sementara oleh satuan kerja B dalam kementerian yang sama. Apakah K/L wajib menyampaikan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN? Jawab: Tidak. Pergeseran anggaran merupakan salah satu obyek revisi anggaran. Namun demikian, dalam hal ini tidak terdapat
58
perubahan BMN.
kebutuhan
pemeliharaan
35. Tanya: Dalam hal DIPA ditetapkan lain dari Hasil Penelaahan RKBMN, apakah diperlukan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN untuk disesuaikan dengan DIPA? Jawab: Hasil Penelaahan RKBMN diusulkan perubahannya menyesuaikan dengan DIPA.
tidak untuk
36. Tanya: Dalam hal terdapat pengurangan kebutuhan dari semula yang telah disetujui dalam Hasil Penelaahan
RKBMN, apakah diperlukan penyampaian Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN? Jawab: UNTUK PENGADAAN BMN: Hasil Penelaahan RKBMN Untuk Pengadaan memuat informasi pengadaan BMN yang disetujui berdasarkan standar yang merupakan batas tertinggi atau range dalam hal BMN berupa tanah mana yang lebih kecil antara standar dengan kebutuhan yang diusulkan. Pengurangan kebutuhannya otomatis tidak melampaui standar. Untuk itu, tidak diperlukan penelaahannya sehingga juga tidak perlu diusulkan perubahan kebutuhannya.
59
UNTUK PEMELIHARAAN BMN: Pengurangan kebutuhan pemeliharaan sebagai dampak pengelolaan BMN yang belum direncanakan sebelumnya (penggunaan/ pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan/ penghapusan BMN) diajukan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMNnya.
H. TEKNIS PELAKSANAAN 37. Tanya: Apakah data pegawai non PNS bisa dipertimbangkan dalam perhitungan SBSK bangunan gedung kantor? Jawab: Pegawai non PNS yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan
termasuk dalam perhitungan SBSK bangunan gedung kantor sepanjang pegawai dimaksud memerlukan ruang kerja. 38. Tanya: Pada saat melakukan retrieve data BMN dalam penyusunan RKBMN Pemeliharaan, BMN berupa tanah tidak ter-retrieve. Apakah hal demikian berarti pemeliharaan tanah tidak melalui mekanisme RKBMN? Bagaimana pemeliharaan halaman kantor dan Taman Makam Pahlawan? Jawab: BMN berupa tanah tidak ter-retrieve dalam proses penyusunan RKBMN pemeliharaan BUKAN berarti
60
pemeliharaan tanah tidak melalui mekanisme RKBMN. Pemeliharaan tanah dipertimbangkan telah termasuk dalam pemeliharaan luasan bangunan yang berdiri diatasnya (bangunan gedung kantor/ rumah negara/ parkir/ taman/ pagar/ dsb.). 39. Tanya: Bagaimana cara melakukan update kondisi BMN pada aplikasi SIMAN menu pemeliharaan? Jawab: Data kondisi BMN merupakan data transaksi sehingga update data dilaksanakan pada aplikasi SIMAK BMN terlebih dahulu dan dilakukan sinkronisasi SIMAK-SIMAN.
40. Tanya: Terdapat lag data antara tanggal penyusunan RKBMN dengan tahun yang direncanakan (misalkan disusun pada awal semester II tahun 2015 untuk perencanaan tahun 2017). Dalam hal terdapat realisasi pengadaan BMN pada periode lag dimaksud, bagaimana pengajuan pemeliharaannya? Jawab: Satuan kerja agar melakukan sinkronisasi data SIMAK-SIMAN saat akan menyusun RKBMN. Transaksi yang terjadi pada periode lag, agar telah dapat direncanakan saat penyusunan RKBMN berdasarkan dokumen pendukung yang kuat antara lain dokumen DIPA sehingga K/L dapat melakukan input BMN yang
61
direncanakan akan diadakan pada menu “Barang Tambahan” untuk rencana pemeliharaannya pada tahun yang direncanakan. 41. Tanya: Apakah fungsi fasilitas input “Barang Tambahan” pada menu pemeliharaan aplikasi SIMAN Perencanaan Kebutuhan BMN? Jawab: Fungsi fasilitas input “Barang Tambahan” adalah untuk mengakomodir BMN yang memerlukan pemeliharaan namun tidak tercatat sebagai BMN di bawah penguasaan KPB yang bersangkutan, antara lain karena kondisi sebagai berikut:
a. BMN yang pengadaannya telah dialokasikan dan akan memerlukan pemeliharaan pada tahun yang direncanakan; b. BMN yang tidak tercatat sebagai BMN dalam penguasaan suatu K/L namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus dipelihara oleh K/L yang bersangkutan; atau c. BMN digunakan sementara oleh suatu K/L.
I. LAIN-LAIN 42. Tanya: Apakah kondisi barang berpengaruh pada alokasi dana pemeliharaan?
62
Jawab: Merupakan kewenangan menentukan alokasi dana.
DJA
dalam
43. Tanya: Apakah terdapat perbedaan pertimbangan antara rencana pemindahtanganan/penghapusan dan rencana alih fungsi existing kendaraan dinas jabatan dalam penyusunan RKBMN Pengadaan kendaraan dinas jabatan? Jawab: Ya.
a. Rencana pemindahtanganan/ penghapusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan pengelolaan BMN mengenai pemindahtanganan/ penghapusan BMN. b. Alih fungsi dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan Renstra-K/L (performa kinerja apakah selama ini terhambat dengan keterbatasan kendaraan dinas operasional atau tidak atau terdapat penambahan tugas dan fungsi), jumlah kendaraan dinas operasional, umur kendaraan dinas operasional jabatan yang akan dialihkan sekurang-kurangnya adalah 5 tahun, serta jenis dan spesifikasi (agar mengacu pada ketentuan tentang
63
Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan RKBMN Berupa AADB yang berlaku. 44. Tanya: Bagaimana penyusunan RKBMN untuk satuan kerja yang akan membangun gedung kantor sekaligus menyewa gedung kantor selama masa pembangunan? Jawab: Kebutuhan bangunan gedung kantor adalah seluas sebagaimana diajukan dalam RKBMN Untuk Pengadaan melalui pembangunan.
pembangunan telah sekaligus dilakukan penyusunan dan penelaahan RKBMNnya sehingga tidak diperlukan penyusunan dan penelaahan RKBMN tersendiri. Pengajuan kebutuhan sewa diungkapkan dalam kolom keterangan bahwa sewa dilaksankaan untuk jangka waktu selama masa pembangunan. 45. Tanya: Apakah satuan kerja dengan pertimbangan kebutuhan gedung saat berakhirnya masa sewa dapat menyampaikan RKBMN Pengadaan gedung kantor sementara masa sewa belum berakhir?
Dengan demikian, jumlah kebutuhan (maksimum) sewa selama masa
64
Jawab: Ya. Optimalisasi existing BMN dilaksanakan atas aset definitif. Selama masa pembangunan, BMN tercatat sebagai KDP sehingga dapat dipertimbangkan bahwa dalam waktu yang sama KPB terikat perjanjian sewa aset pihak ketiga untuk pemenuhan kebutuhan sementara.
65
Daftar Referensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Australian Parliament. Charter of Budget Honesty Act 1998. Canberra: Australian Parliament Australian Parliament. Public Governance, Performance, and Accountability (Consequential and Transitionlas Provision) Act 2014. Canberra: Australian Parliament
xxii
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Jakarta: Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan. Jakarta: Kementerian Keuangan
xxiii
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan. Jakarta: Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara /Lembaga. Jakarta: Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Jakarta: Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Jakarta: Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Jakarta: Kementerian Keuangan
xxiv
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. Jakarta: Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum. Jakarta: Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
xxv
Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KM.6/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 310/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
xxvi
Kementerian Keuangan. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Jakarta: Direktorat Jenderal Perrbendaharaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2016 tentang Prosedur Kerja Dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Surat Nomor S-1124/KN/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Surat Nomor S-298/KN.2/2016 tanggal 2 September 2016. Jakarta: Direktorat Barang Milik Negara 2016. Lex Specialis Derogat Legi Generali. https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali (Diakses pada 27 April 2017.
xxvii
Dokumentasi
xxviii
xxix
xxx
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 11 UTARA xxxi JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3449230, EXT. 4604, FAKSIMILE (021) 3442948
