Pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura. (Foto: Irianto Wapai)
Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Visi Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Misi 1.
Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2.
Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3.
Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah
4.
Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5.
Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6.
Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
2 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
Salam Redaksi
RedaksiMedia Kekayaan Negara Penanggung Jawab Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Redaktur Direktur Lelang DJKN
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Bunyi
Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut tentu tidak asing di telinga kita. Salah satu
Kepala Bagian Kepegawaian
core bussiness DJKN yang terkait erat dengan amanat pasal 33 tersebut adalah
Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara II
pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama
Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I
(KKKS) dan Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-Lain I
(PKP2B).
Kepala Subdirektorat Bina Lelang II Kepala Subdirektorat Peraturan Perundangan
Pada kolom utama, kolom PNKNL, serta wawancara utama, kami banyak mengulik
Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum
tantangan yang dihadapi DJKN sebagai unit pengelola BMN eks KKKS dan PKP2B
Kepala Subbagian Publikasi I, Biro KLI
lengkap dengan beberapa strategi yang telah disiapkan. Tidak hanya itu, pada
Penyunting
kolom testimoni, kami juga menggali pendapat dan harapan dari Kepala PPBMN
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi
kementerian ESDM dan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas sebagai
Kepala Seksi Komunikasi Publik
stakeholder DJKN.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kepala Subbagian Manajemen Kinerja dan Mutasi Kepegawaian Kepala Seksi Barang Milik Negara IIIB
Sebuah bahasan menarik kami sajikan pada kolom kesekretariatan. Kebijakan mutasi pegawai. Sebagai sebuah organisasi, DJKN tentu membutuhkan dukungan
Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IB
pegawai yang kompeten, berkualitas, serta memiliki etos kerja tinggi. Salah satu
Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II
hal yang dapat menjadi sumber motivasi pegawai, adalah pola mutasi yang baik.
Desain Grafis dan Fotografer
Temukan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan mutasi pegawai DJKN di
Bend Abidin Sentosa
halaman 38.
Johan Wahyu Utomo Qori Kharismawan Sekretariat Melliana Andriani Susanto Niko Prastiya
Melalui Media Kekayaan Negara, kami senantiasa berupaya untuk menghadirkan berbagai pemicu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Pada kolom inovasi ada dua program yang kami ulas antara lain Lantera KN yang digagas oleh Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri, serta AKSIO yang digagas oleh KPKNL Banda Aceh. Selain itu kami juga mengadirkan profil Kanwil DJKN Kalbar
Alamat redaksi:
dan KPKNL Bogor, dua kantor yang memiliki wilayah kerja strategis. Simak kunci
Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 12 Utara
sukses kedua kantor ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada kolom
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
profil kantor.
Jakarta Pusat 10710
Telepon: 021 345 8015 Email:
[email protected] Website: www.djkn.kemenkeu.go.id/mediakn
Redaksi menerima sumbangan tulisan yang sesuai dengan moto majalah ini “Menuju Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang” dan tulisan dengan tema lainnya. Tulisan menggunakan huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 4 halaman ukuran A4 dan dikirimkan ke
[email protected]
Bagi insan DJKN, bulan November tentu merupakan saat yang penuh kegembiraan dan suka cita. Tepat pada 1 November 2014, DJKN menginjak usia 8 tahun. Momen ini sungguh tepat untuk sejenak melihat capaian-capaian yang telah diraih, kemudian menyiapkan diri untuk menyambut tantangan selanjutnya. Pembaca budiman, kontribusi Anda melalui kajian, tulisan maupun bidikan kamera senantiasa kami nanti. Begitu pula dengan kritik dan saran Anda yang dapat mendorong kami untuk memberikan yang terbaik. Semoga edisi kali ini membawa banyak manfaat. Dirgahayu DJKN ke-8!
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 3
// SAMBUTAN PIMPINAN
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Hadiyanto Assalamu’alaikum Warahmatullahi
Terlebih lagi, atas karunia kekuatan, sehingga
1 unit berkonsentrasi pada pengelolaan
Wabarakaatuh.
DJKN telah melangkah di tahun ke-8.
kekayaan negara, yang di dalamnya terdapat
Sewindu usia DJKN, saat yang tepat untuk
fungsi penatausahaan dan pengelolaan
Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-
berkontemplasi, tidak sekedar tahun yang
Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara
saudara yang berbahagia, khususnya
rutin kita peringati.
lainnya, kekayaan negara dipisahkan, serta
keluarga besar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
pengelolaan piutang negara dan lelang. Sebagai salah satu pengemban amanat Pasal 33 UUD 1945, DJKN dibentuk di
Menapak tilas perjalanan DJKN dalam
Marilah kita memanjatkan puji syukur ke
penghujung tahun 2006, dari sebuah
mengemban tugas yang tidak sederhana
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
cita-cita perubahan atas cara pemerintah
ini, berbagai milestone penting telah kita
atas limpahan rahmat-Nya semata, kita
mengelola kekayaan negara. Cikal bakal
lalui. Pada tataran strategis, Program nasional
senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran
DJKN dibentuk melalui penyatuan berbagai
penertiban BMN di pertengahan tahun 2007
melaksanakan aktivitas dan berkarya.
unit. Hari ini, kita menyaksikan DJKN adalah
merupakan langkah awal tertib administasi
4 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
SAMBUTAN PIMPINAN \\ upaya mewujudkan tertib hukum dan
lelang yang modern. Selalu ada ruang untuk
tertib fisik pengelolaan BMN dan kekayaan
perbaikan dan penyempurnaan untuk
negara lainnya. Kita berfokus pada
menjamin proses bisnis yang efektif namun
optimalisasi dan utilisasi aset, agar memberi
tetap prudent; e-Auction berupa lelang email
manfaat tertinggi dan terbaik. Statistik
dan lelang internet ini merupakan wujud
mencatat terdapat lebih dari 4.700 jumlah
nyata, yang mampu membentuk harga
penyelesaian permohonan pengelolaan
optimal.
BMN di tahun 2013 (total kumulatif permohonan selama 7 tahun (2007-2013)
Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
sebanyak 12.181 permohonan) baik berupa penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,
Saya ingin menyerukan kepada kita semua,
maupun pemindahtanganan BMN. Kini di
agar menggunakan momentum peringatan
tahun ke-8, kita mulai menerapkan strategi
sewindu DJKN ini sebagai momen untuk
manajemen aset dengan menekankan
melakukan kontemplasi dan introspeksi
perencanaan aset, optimalisasi portofolio
diri akan hal-hal yang telah kita lakukan
aset, dan digitalisasi aset.
selama 8 tahun ke belakang. Semata-mata untuk me-recharge kembali semangat
Saudara-Saudara sekalian yang berbahagia.
dan harapan yang telah dibangun pada
Upaya terbaik juga dilakukan oleh DJKN
saat DJKN dibentuk. Sebagai bagian dari
untuk melaksanakan fungsi pengawasan
Kementerian Keuangan yang saat ini
terhadap kekayaan negara dipisahkan.
sedang bertransformasi, kita wajib menjaga
Setelah mengawal tertib administrasi
harapan tersebut, dengan berjiwa adaptif
melalui penyelesaian berbagai agenda
terhadap perubahan yang diperlukan dalam
restrukturisasi/revitalisasi, dan privatisasi
mencapai cita-cita membangun negeri.
BUMN, sebagai guardian BUMN, kita sudah memasuki tahap penguatan tata kelola dan
Sebagai bagian dari kapal besar Kabinet
perencanaan KND melalui terwujudnya
Kerja, saya mengajak setiap insan DJKN
sistem deteksi dini kinerja BUMN (Early
untuk mendukung pemerintahan baru
Warning System Kinerja BUMN) dan sistem
dengan cara memperbaharui tekad dan
perencanaan investasi.
komitmen kita, tetap bekerja sepenuh hati dengan penuh antusiasme, namun
Di bidang piutang negara, kita dengan
tingkatkan cara kerja yang lebih cerdas dan
penuh kesungguhan menggalakkan upaya
inovatif dengan tetap mengedepankan
intensifikasi dan ekstensifikasi piutang
prudensialitas. Buka tangan dan hati untuk
negara, pembinaan terhadap pengelolaan
bersinergi antar kolega maupun antar
pada seluruh Pengguna Barang. Upaya
piutang di Kementerian/Lembaga, serta
lembaga.
masif ini telah mengoreksi secara signifikan
menyempurnakan tata kelola melalui
penatausahaan aset, dari nilai kelolaan
penguatan aspek legal berupa RUU
Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa
BMN yang tercatat hanya sebesar Rp 440.62
Pengurusan Piutang Negara/Piutang
memberikan kekuatan bagi kita semua
triliun di tahun 2007 menjadi lebih dari Rp
Daerah.
untuk mewujudkan DJKN yang lebih baik,
2.233 triliun di tahun 2014.
lebih profesional, dan lebih amanah. Demikian pula halnya dengan fungsi lelang,
Langkah awal tertib administrasi ini
dari waktu ke waktu, secara kontinyu kita
telah memberi kontribusi nyata bagi
terus menyempurnakan sistem, pengaturan,
perbaikan opini Laporan Keuangan
dan penguatan kapasitas SDM. Pada
Kementerian/ Lembaga dan Laporan
kesempatan yang baik ini, dengan bangga,
Keuangan Pemerintah Pusat. Langkah
kita luncurkan e-auction kepada masyarakat,
Wassalamu’alaikum warahmatullaahi
kedua yang telah kita tempuh adalah
sebagai wujud penyempurnaan pelayanan
wabarakaatuh.
Dirgahayu DJKN!
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 5
// DAFTAR ISI
Media Kekayaan Negara
KONTEN
3 Salam Redaksi 4 Sambutan Pimpinan 8 Resensi Wisata 10 Galeri DJKN 14 Kabar Daerah 16 Snapshoot
18
Kolom Utama: Tantangan Penguatan Peran DJKN dalam Eksistensi Pemanfaatan BMN KKKS 22 Wawancara Utama: Direktur PNKNL: Peran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain 29 Kegiatan Penertiban Aset PKP2B: Menuju Pelaporan dan Pengelolaan BMN PKP2B yang Transparan dan Akuntabel 32 Infografis KKKS dan PKP2B
6 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
34
BMN Award: Ajang Bergengsi Kinerja Pengelolaan BMN 36 Pelaksanaan Lelang Email pada KPKNL: Efisiensi dan Optimalisasi 38 Kebijakan Mutasi Pegawai
Testimonial Stakeholders: 42 Langkah PPBMN Menuju Era Baru Pengelolaan BMN 44 Best Practice: Optimalisasi Pengelolaan Aset 46
Profil Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat 50 Profil KPKNL Bogor
54
Puncak Acara Sewindu DJKN Genap 8 Tahun: Komitmen Menjadi Asset Manager yang Professional dan Akuntabel
56
Potret Nike Upaya Penyelamatan Uang Negara: Peran DJKN dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang
58
Inovasi DJKN
56
Info Kesehatan: Saya Bangga Mendonorkan Darah
62
Bang Kaen
KANAN
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 7
// RESENSI WISATA
Bali Barat
Membuka Tabir Keindahan Karang Sewu, GIlimanuk
Bali, pulau yang menyimpan berjuta
Pelabuhan Gilimanuk
pesona alam dan sejarah serta menjadi
Pelabuhan Gilimanuk merupakan pintu
tujuan pariwisata favorit di Indonesia.
utama lalu lintas barang dan jasa yang
Keindahan alam Pulau Bali terkenal di
masuk dan keluar pulau Bali. Pelabuhan
TNBB dibentuk untuk memberikan
kalangan pecinta wisata. Banyak wisatawan
Gilimanuk merupakan pelabuhan
perlindungan bagi kelangsungan dan
lokal/mancanegara rela merogoh kocek
penyeberangan yang dikelola BUMN PT.
keberadaan satwa endemic. Curik Bali atau
menikmati keindahan alam Pulau Bali.
ASDP Indonesia Ferry (Persero). Selain
Leucopsar rothschildi merupakan salah satu
Disamping budaya yang unik dan religious,
sebagai pelabuhan laut, area laut di daerah
fauna endemic yang hanya terdapat di Pulau
Bali juga memiliki bentang alam yang
Gilimanuk juga dapat digunakan sebagai
Bali. Burung langka ini menarik perhatian
indah dan eksotik. Pantai Kuta dengan
tempat memancing ikan bagi wisatawan
dunia internasional, karena populasinya
pasir putihnya yang halus serta sunset
yang mempunyai hobby memancing. Tidak
semakin lama semakin berkurang bahkan
yang mempesona. Kintamani dengan
terlalu jauh, kita juga dapat merasakan
mulai terancam punah.
kesejukannya dan keindahan Gunung Batur
wisata bawah laut, diving hingga outbond
serta masih banyak lagi daerah wisata yang
hutan mangrove dapat kita kunjungi ke
Selain Curik Bali, masih terdapat sekitar 160
terkenal.
Teluk Gilimanuk.
jenis burung (aves) yang dilindungi undang-
potensi wisata yang terdapat di sekitar taman nasional tersebut.
undang, dikarenakan kelangkaannya di Kali ini, kita akan melihat wisata alam Bali
Taman Nasional Bali Barat
habitat asli, sepeti paok biru (pitta guajana),
Barat yang berada dalam wilayah kerja
TNBB yang dikelola Balai Taman Nasional
cekakak (halcyon), rangkong (bucheros
KPKNL Singaraja. Bali Barat yang merupakan
Bali Barat (TNBB) merupakan salah satu
rhinoceros). Terdapat juga 7 jenis mamalia
perbatasan antara kabupaten Jembrana dan
Satker yang berjarak sekitar 130 km dari
besar seperti kera abu, menjangan, babi
Kabupaten Buleleng, menyimpan beribu
Kota Denpasar. Pada akhir Tahun 2013
hutan, kijang, kancil, serta berbagai macam
macam keindahan alam dan hayati yang
KPKNL Singaraja mengadakan Capacity
jenis reptilian seperti ular piton, biawak,
tersembunyi, yang belum banyak dikenal
Bulilding Penilaian Sumber Daya Alam
serta penyu.
oleh wisatawan. Beberapa objek wisata
Hutan. Sembari penilaian, Tim KPKNL
yang ada di wilayah ini di antaranya:
Singaraja tidak ketinggalan juga menggali
8 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
RESENSI WISATA \\
Ayam Betutu
Terasering
Taman Nasional Bali Barat
Permandian Air Panas Banyuwedang
Menjangan karena di pulau kecil ini hidup
kuliner, diantaranya adalah “Ayam Betutu
Permandian Air Panas Banyuwedang
sekelompok menjangan/kijang yang hidup
Men Tempeh “ dan “Ayam Betutu Bu Lina”.
terletak di kawasan Taman Nasional
secara liar.
Selain itu terdapat masakan khas Ikan yang
Bali Barat berjarak sekitar 60 km dari
diracik dengan rempah-rempah Bali dan
KPKNL Singaraja. Permandian air panas
Pulau ini juga terkenal dengan ekosistem
madu asli dari hutan yang dikenal dengan
Banyuwedang merupakan permandian air
dasar lautnya yang alami dan eksotis,
Ikan Bakar Madu, salah satunya adalah Ikan
panas yang mengandung belerang yang
dengan terumbu karang yang masih
Bakar Madu “Pak Haji“. Masih banyak lagi
dapat menyembuhkan beberapa macam
terjaga, menjadikan pulau ini sebagai
daya tarik kuliner di daerah Gilimanuk ini.
penyakit tulang dan kulit. Permandian air
surganya para penyelam (diver). Selain turis,
panas Banyuwedang unik, karena letaknya
masyarakat Hindu juga hampir setiap hari
Selain tempat wisata tersebut di atas masih
di pinggir laut yang seolah-olah air laut
membanjiri pulau ini untuk bersembahyang,
banyak lagi tempat wisata yang dapat
dapat berubah menjadi kolam air tawar
karena terdapat 8 Pura di pulau ini untuk
dinikmati di daerah Bali Barat ini. Diharapkan
raksasa yang panas dengan suhu berkisar
dapat dijadikan tempat ibadah sekaligus
dengan pariwisata yang ada dan telah
40º Celcius. Kawasan ini di kelilingi oleh
menikmati wisata religi. Salah satunya
dikelola oleh Pemerintah Daerah Jembrana
hutan bakau yang dapat menahan abrasi
adalah Pura Segara Giri Dharma Kencana.
akan meningkatkan laju kunjungan wisata
pantai.
Pura ini merupakan salah satu pura yang
ke daerah Bali bagian barat. Dengan
memiliki sejarah yang sangat kuat bagi
semakin dikembangkannya potensi wisata
Pulau Menjangan
perjalanan seorang pendeta suci yang
yang ada, diharapkan dapat memajukan
Pulau Menjangan merupakan salah satu
bernama Dang Hyang Siddhimantra ke Bali.
perekonomian masyarakat, yang nantinya
pulau kecil yang tidak berpenghuni dan
akan berimbas pada kemajuan daerah serta
masih menjadi bagian dari Pulau Bali.
Wisata Kuliner
peningkatan pendapatan Jembrana melalui
Terletak 10 km dari lepas Barat Laut Bali,
Selain keindahan alam dan faunanya, Bali
penjualan tiket dan retribusi.
pulau kecil ini masuk dalam kawasan TNBB.
Bagian Barat juga memiliki aneka kuliner
Apabila ditempuh melalui Denpasar ke
yang khas dan dapat menggoda selera,
Teks: Leonard Simanjuntak
penyebrangan menuju Pulau Menjangan
seperti sajian Ayam Betutu Khas Gilimanuk
Foto: Leonard Simanjuntak dan Gita Adi
dengan waktu sekitar 4 jam. Pulau kecil
yang terkenal memiliki cita rasa pedasnya,
Perdana
berpasir putih ini diberikan nama Pulau
yang siap menggoyang lidah para pecinta
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 9
Galeri DJKN
2
Juni SOSIALISASI PP NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D PP 27/2014 Sederhanakan Birokrasi Pengelolaan BMN Jakarta – Kementerian Keuangan cq DJKN mengadakan Sosialisasi PP 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D serta Peraturan Pelaksanaannya (02/06). Kegiatan yang diikuti 88 K/L bertujuan untuk menyamakan persepsi baik Pengguna Barang maupun Pengelola Barang mengenai pokok-pokok pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara. (Yudi/Okka/humas)
15
Agustus FGD PENGAMANAN ASET NEGARA DENGAN MINIMAL DOKUMENTASI Memaksimalkan Pengamanan BMN Jakarta – Urai Benang Kusut permasalahan aset, Direktorat Hukum dan Humas menggelar FGD yang mengambil tema “Pengamanan Aset Negara Dengan Minimal Dokumentasi” dengan menghadirkan narasumber Tintin Surtini, S.H., M.H (15/08). Pengamanan BMN harus dilakukan secara maksimal, walaupun bukti yang dimiliki minimal. Fakta di lapangan menunjukkan, walaupun BMN dalam kondisi free dan clear, namun masih ada pihak lain yang mengintervensinya melalui jalur hukum. (Johan Wahyu) 10 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
Galeri DJKN
8
Oktober DJKN GOES TO CAMPUS UNAIR Peran Mahasiswa Menjaga Kekayaan Negara Surabaya - Potensi kekayaan negara yang dimiliki Indonesia sangat besar. Pengelolaan kekayaan negara ini membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak salah satunya adalah insan akademik. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Dr. Hadiyanto dalam kuliah umum DJKN Goes to Campus Universitas Airlangga di depan 500 mahasiswa pada tanggal 8 Oktober 2014 di Aula Fadjar Notonegoro Universitas Airlangga, Surabaya. Dirjen berharap dengan adanya kegiatan semacam ini, mahasiswa dapat mendapat wawasan seputar kekayaan negara, berperan aktif, dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat bersama.
14
Oktober ANUGERAH PENGHARGAAN BALAI LELANG DAN PEJABAT LELANG KELAS II TERBAIK 2013 Optimalisasi Balai Lelang dan PL II Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan penghargaan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II berprestasi 2013 (14/10). Dalam sambutannya Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyampaikan Kebijakan Lelang bagi Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II terus akan diperbaiki, mengingat perkembangan lelang dan profesi lelang dari waktu ke waktu terus meningkat baik dari jumlah, volume, frekuensi. Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 11
Galeri DJKN
16
Oktober RAKOR BMN 2014 PP Nomor 27 Tahun 2014 Akomodir Dinamika Pengelolaan BMN/D Bandung – Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2016 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D, mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, kewenangan pengguna dan pengelola serta harmonisasi dengan peraturan terkait. Hal ini ditegaskan oleh Direktur BMN Chalimah Pujiastuti saat memberikan materi dalam Rakor BMN yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Usai rakor, para peserta juga mengikuti capacity building melalui mini outbond.
13
Oktober KERJA SAMA DJKN DAN JPPH MALAYSIA DI BIDANG PENILAIAN DJKN Ikuti Tailor Made Experience Sharing Programme on Land Acquisition and NAPIC Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengirimkan delegasi untuk mengikuti Tailor Made Experience Sharing Programme on Land Acquisition and National Property Information Center (NAPIC) pada 13-18 Oktober 2014 di Institut Penilaian Negara (INSPEN) Malaysia. Delegasi DJKN berkesempatan memperoleh pengetahuan mengenai praktik penilaian dalam rangka land acquisition dengan mengunjungi kantor JPPH Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, JPPH Wilayah Selangor, dan Land Office Wilayah Selangor. 12 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
Galeri DJKN
23
Oktober RAPAT KERJA TERBATAS TIM PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA Jadilah Tipe Pemburu Dalam Tuntaskan Aset Batam – Rapat Kerja Terbatas Tim Pusat dan TAD Penyelesaian ABMA/C seluruh Indonesia dibuka oleh Ketua Tim Pusat sekaligus Direktur PKNSI Encep Sudarwan (23/10). Encep juga menyampaikan progres penyelesaian ABMA/C oleh Tim Pusat berdasarkan usulan/ rekomendasi penyelesaian ABMA/C dari TAD sampai dengan Triwulan III telah berhasil menyelesaikan 270 aset dimana 254 tuntas free and clean dan 16 selesai sebagian. Kegiatan tersebut mengagendakan pembahasan penguatan peran tim, identifikasi pending matter usulan penyelesaian, pemetaan permasalahan/hambatan, serta inventarisasi aset yang dikuasai/dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan upaya optimal penyelesaiannya.
1
November FAMILY GATHERING PERINGATAN HARI OEANG KE-68 Jangan Pernah Kehilangan Komitmen Jakarta - “Jangan sekali kali kehilangan komitmen untuk terus menerus memperbaiki bangsa dan negara ini”, pesan Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro dalam sambutannya pada Family Gathering Peringatan Hari Oeang Ke-68, Sabtu 1 November 2014. Kegiatan diawali penanaman bibit pohon Menteri Keuangan, dengan gerak jalan sehat. Tema peringatan hari oeang kali ini adalah “Dengan Semangat Baru Kita Selaraskan Gerak Kerja Kemenkeu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 13
// KABAR DAERAH
MOU Sertifikasi BMN Kantor Wilayah DJKN Sumatra Utara
Kanwil DJKN Banten Serahkan 1511 BKPN PT BRI
20 Mei - Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara Hady Purnomo dan Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara Adi Darmawan menandatangani MoU penyelesaian sertifikasi BMN untuk mempercepat program nasional sertifikasi.
Masyarakat Jember Antusias Ikuti Lelang Non Eksekusi Sukarela Barang Bergerak PTPN XII 21 Mei - Masyarakat Jember antusias mengikuti lelang non eksekusi sukarela barang bergerak milik PTPN XII (Persero) dilihat dengan penuhnya ruang aula KPKNL Jember yang hanya berkapasitas 200 orang.
4 Juni - Kanwil DJKN Banten melakukan serah terima BKPN dan rapat koordinasi dengan Bank BRI Kanwil Jakarta III.
Sosialisasi Rekonsiliasi BMN KPKNL Palangkaraya
Penetapan Status Tanah BMN dari KKKS KPKNL Dumai
KANWIL DJKN Balinusra Galakan Program Penanaman Mangrove
11 Juni - Kepala KPKNL Palangka Raya C. Chrisnan Soegiherprajoko mengapresiasi peran para petugas BMN sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengelolaan BMN dan meminta satuan kerja mengoptimalkan BMN yang dimilikinya.
12 Juni - Penetapan status tanah BMN KKKS PT Chevron Pacifik Indonesia dilaksanakan setelah peninjauan lapangan tanah BMN.
13 Juni - Dalam mendukung program DJKN Hijau, Kanwil DJKN Balinusra bekerja sama dengan UPT Hutan Raya (UPT Tahura) Ngurah Rai mengadakan penanaman pohon bakau (mangrove) di Kawasan Konservasi Mangrove Denpasar.
Kupas Habis Problematika Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Balikpapan Lelang Club
KPKNL Madiun Berikan Penghargaan kepada Mitra dan Satker Terbaik
Serah Terima BMN Idle Kepada KPKNL Kendari
24 Mei - KPKNL Balikpapan menggelar forum diskusi pengguna jasa lelang dalam komunitas Balikpapan Lelang Club.
14 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
Kepala KPKNL Madiun R.B. Sigit Budi Prabowo menyerahan piagam penghargaan kepada satuan kerja yang paling cepat dalam menyampaikan dan melaksanakan rekonsiliasi data BMN semester II dan tahunan TA 2013.
BPS Kendari melakukan serah terima BMN idle kepada KPKNL Kendari . Kepala KPKNL Kendari Moh.Arif Rochman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, karena telah mempunyai inisiatif untuk melaporkan BMN idle, dan semoga dapat dicontoh oleh satuan kerja yang lain di Kota Kendari.
KABAR DAERAH \\
KPKNL Purwokerto Laksanakan Pemusnahan Dan Penghapusan Arsip
Kanwil DJKN Sumsel, Jambi san Babel Goes to Campus
Sosialisasi Lelang Email dan Implementasi MCM-MVA
14 Agustus - KPKNL Purwokerto melaksanakan pemusnahan dan penghapusan terhadap 468 bundel arsip.
14 Agustus - Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel melaksanakan kegiatan Goes to Campus FE Universitas Sriwijaya Palembang.
28 Agustus - Lelang Email, Aman Yes Yes! Teriakan yel–yel tersebut memberikan semangat peserta Sosialisasi Lelang Email dan Implementasi Mandiri Cash Management – Mandiri Virtual Account (MCM – MVA) di Samarinda.
Rakerda Kanwil DJKN Papua dan Maluku
Pemusnahan BMN Penindakan Kanwil DJBC Banten
Sinergi Kanwil DJKN RSK, BPN dan Polda Riau
Rakerda yang berlangsung pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2014 ini merekomendasikan 9 (sembilan) butir-butir kesepakatan yang berhasil dirumuskan untuk ditindaklanjuti pihak-pihak terkait.
4 September - Kanwil DJBC Banten, mengadakan pemusnahan BMN hasil penindakan selama Tahun 2010-2013.
25 September - Bertempat di ruang pertemuan Kapolda Riau Dolly Bambang Hermawan, Kepala Kanwil DJKN RSK Lukman Effendi dan dan Kepala Kanwil BPN Prov. Riau Armansyah melaksanakan rapat terkait dengan percepatan proses sertifikasi BMN.
Pemusnahan BMN Retain Sample pada KPKNL Kendari
Penyerahan Sertifikat Tanah Jalan Nasional Maluku Utara
BMN Dan Pejabat Lelang Awards Pacu Semangat Satker dan Pejabat Lelang
26 September - BPOM Kendari dan KPKNL Kendari melaksanakan pemusnahan 4.253 sampel Retain Sampel. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan BMN Kategori Berbahaya dan Beracun. Pemusnahan BMN berupa retain sampel sebanyak 4.253 sampel.
2 Oktober - Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Mahmudsyah dan Kepala KPKNL Ternate Saiful Hadi menghadiri Rapat Koordinasi Pembuatan Sertipikat Tanah Jalan Nasional.
30 September - Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu memberikan penghargaan kepada satuan kerja dan Pejabat Lelang berprestasi.
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 15
SnapShoot
Foto Pemenang Lomba Fotografi Sewindu DJKN Juara I Pengamanan Aset Hingga Lereng Gunung Anjasmara Beta Embriyono Adna Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Apple iPhone 5; 4.1 mm; 1/235 sec; f/2.4; ISO 50
Juara II Profesionalisme Penilai, Teliti, dan Objektif Juara III
Muh. Irsyad Tattaqun
Aset SDA Harus Kita Kelola untuk Kemakmuran Bangsa
KPKNL Dumai
Ahid Iwanudin Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku NIKON D7100; 105 mm, 1/160 sec; f/10; ISO 320 16 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
NIKON D60 30.0 mm 1/160 sec f/4.8 ISO 200
SnapShoot
Foto Pilihan Redaktur Komunitas Fotografi DJKN facebook.com/groups/kf.djkn/
Menyusui Andi Al Hakim KPKNL Serpong Canon EOS 40D 47.0 mm 1/64 sec f/10 ISO 100
Ngopor Sekeluarga Dedy Widia Hananto Subdit PDLO, Direktorat PKNSI
Mudik dengan Nyaman M. Waliyul A.N. Ritonga - KPKNL Banda Aceh
SONY DSLR-A550 30.0 mm 1/80 sec f/2.8 ISO 800
Apple iPhone 4 3.9 mm 1/15 sec; f/2.8; ISO 200 Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 17
// KOLOM UTAMA
Tantangan Penguatan Peran DJKN dalam Eksistensi Pemanfaatan BMN KKKS
Ilustrasi Aset KKKS
Industri hulu minyak dan gas bumi (migas)
Dengan persetujuan pemanfaatan (dalam
Yang harus diperhatikan, bahwa tidak serta-
merupakan industri yang bisa dibilang
bentuk sewa) yang dikeluarkannya, DJKN
merta BMN KKKS yang masih under capacity
umurnya setua republik ini, bahkan lebih.
telah berperan mengintegrasikan industri
dapat disewa oleh pihak ketiga. Ada
Bisa dibayangkan betapa banyaknya
hulu dengan industri hilir migas.
persyaratan yang harus dipenuhi agar BMN
aset (baik tanah maupun non-tanah)
tersebut dapat disewakan/dioptimalkan
yang sudah terakumulasi dalam kegiatan
Pengertian Pemanfaatan
pemanfaatannya, yaitu optimalisasi manfaat
produksi dan distribusi hulu migas. Aset
Dalam pengelolaan BMN, istilah
tersebut tidak boleh mengganggu dan
tersebut (misalnya tanah, fasilitas produksi,
pemanfaatan identik dengan optimalisasi.
harus mendukung kegiatan hulu migas.
dan fasilitas distribusi) dipergunakan oleh
Pemanfaatan BMN merujuk pada kegiatan-
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
kegiatan pendayagunaan/optimalisasi BMN
Dalam rancangan regulasi yang sedang
dalam kegiatan sehari-hari. Sesuai dengan
yang memang belum maksimal. Kondisi
disusun oleh DJKN, persyaratan tersebut
ketentuan peraturan perundang-undangan,
obyektif yang mendahului pemanfaatan,
akan diperluas. Dalam hal ini, penyewaan
aset tersebut merupakan Barang Milik
adanya BMN yang masih mempunyai idle
BMN KKKS oleh pihak ketiga dapat
Negara (BMN KKKS) dan DJKN (cq Direktorat
capacity, yaitu belum semua kapasitas
dibenarkan sepanjang sewa-menyewa
PNKNL) diberi amanat untuk mengelola aset
dari BMN tersebut termanfaatkan (under
tersebut dapat mendukung ketahanan
tersebut.
capacity). Sisa kapasitas yang belum
energi nasional. Sudah barang tentu,
termanfaatkan tersebut dapat disewa oleh
mengingat statusnya, pemanfaatan BMN
Tulisan ini dimaksudkan untuk
pihak ketiga. Sebagai imbalannya, negara
KKKS oleh pihak ketiga juga harus mengikuti
menggambarkan peran strategis DJKN
selaku pemilik barang akan memperoleh
kaidah-kaidah di bidang penyewaan BMN
dalam pengelolaan KKKS. Secara lebih
pembayaran sewa.
pada umumnya sesuai dengan ketentuan
khusus, tulisan ini akan memaparkan peran DJKN dalam pemanfaatan BMN KKKS.
18 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
peraturan perundang-undangan.
KOLOM UTAMA \\ Praktik Pemanfaatan Exsisting (on process) Hingga saat ini DJKN telah menyetujui dua pemanfaatan BMN KKKS oleh pihak ketiga (dalam bentuk sewa), yaitu pelaku industri hilir migas. Yang pertama, pemanfaatan right of way (ROW) Exxon Mobile dan Medco oleh PT. Pertamina Gas (Pertagas) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam – Sumatera Utara. ROW merupakan bidang tanah memanjang (dhi memanjang dari Arun s.d. Belawan) yang digunakan oleh KKKS untuk menanam pipa minyak/gas. ROW Exxon Mobile dan Medco yang
Ilustrasi Aset KKKS
melintang di kedua provinsi tersebut di atas belum digunakan seluruhnya. Di samping pipa-pipa Exxon dan Medco masih ada
15 km dari garis pantai), PT NR memerlukan
Ketiga, DJKN juga tengah memproses izin
tanah kosong (yang juga merupakan BMN)
pipa penyalur.
pemanfaatan Bandara Conoco Phillips oleh
yang belum digunakan. Pada saat yang
Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten
bersamaan, Pertagas sedang merealisasikan
Kebetulan kapasitas pipa PHE ONWJ
Kepulauan Anambas. Berbeda dengan
Proyek Revitalisasi Terminal LNG Arun
belum dipergunakan seluruhnya. Ini
pemanfaatan dan rencana pemanfaatan
(receiving and regasification terminal) yang
tentunya menjadi kabar baik bagi PT NR.
lainnya, pemanfaatan BMN KKKS oleh
diintegrasikan dengan pipanisasi dari Arun
Daripada dia membangun jaringan pipa
Perusda tidak berkaitan dengan pelaku
ke Sumatera Utara.
sendiri dengan biaya yang besar, akan
industri hilir. Namun demikian, signifikansi
lebih menguntungkan jika dia menyewa
dari pemanfaatan ini tidak dapat
Akan lebih mudah dan menguntungkan
sebagian kapasitas pipa PHE ONWJ. Gayung
diremehkan. Secara politis, Kabupaten
bagi Pertagas (yang merupakan anak
bersambut, DJKN menyetujui pemanfaatan
Kepulauan Anambas beserta Perusahaan
perusahaan PT Pertamina) untuk menyewa
pipa tersebut. Pemanfaatan pipa PHE ONWJ
Daerahnya adalah pendukung kegiatan
sebagian ROW tersebut, daripada
oleh PT NR telah berjalan sejak 23 Agustus
industri hulu migas di wilayah tersebut.
seandainya Pertagas harus membeli ROW
2013 dan akan berakhir 31 Januari 2017.
baru. Alhasil, dengan persetujuan DJKN,
Pemerintah daerah dan Perusda yang
Pertagas menyewa ROW tersebut untuk
Rencana Pemanfaatan
dibentuk bisa menjadi semacam gate-keeper
periode 5 tahun ke depan dimulai tanggal 1
Di samping kedua pemanfaatan tersebut,
bagi keberadaan industri migas. Dengan
Maret 2014.
saat ini DJKN tengah memproses tiga
demikian, memfasilitasi kepentingan
permohonan pemanfaatan BMN KKKS.
pemerintah daerah dalam hal ini juga akan
Sebelumnya, DJKN juga telah menyetujui
Pertama, saat ini tengah diproses izin
mendukung (dalam arti luas) kegiatan hulu
pemanfaatan pipa Pertamina Hulu Energy
pemanfaatan pipa minyak Joint Operating
migas. Di samping itu, nantinya perusda
– Onshore Nort West Java (PHE ONWJ) oleh
Body Pertamina -Petrochina East Java (JOB
juga harus ikut membayar biaya operating
PT Nusantara Regas (NR). Pemanfaatan
P-PEJ) oleh PT Pertamina. Kedua, saat ini
and maintenance Bandara Matak. Ini
pipa ini tidak dapat dilepaskan dari usaha
juga tengah diproses izin pemanfaatan ROW
tentunya akan meringankan beban KKKS
menstabilkan pasokan listrik untuk wilayah
Mobile Cepu Limited oleh PT Tri Wahana
terkait dengan pengeluaran untuk biaya
DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui,
Universal. Kedua rencana pemanfaatan
operating and maintenance tersebut.
PT NR adalah salah satu pemasok gas
tersebut pada dasarnya serupa dengan
untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN
pemanfaatan yang digambarkan
Peran Strategis DJKN
di Tanjung Priok. Untuk menyalurkan
sebelumnya baik dari segi perhitungan
DJKN memiliki peran sentral dalam proses
gas miliknya dari Floating Storage and
biaya sewa, obyek sewa, dan obyek sewa.
pemanfaatan sebagaimana digambarkan di
Regasification Unit (FSRU) di Teluk Jakarta (±
atas. DJKN adalah aktor yang berwenang
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 19
// KOLOM UTAMA memberikan izin atas setiap pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga. Sudah barang tentu DJKN tidak bekerja sendirian. Peran SKK Migas juga besar di sini. Sebelum DJKN memberikan persetujuan, SKK Migas harus terlebih dahulu melakukan kajian bahwa proses pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tidak mengganggu kegiatan lifting. Namun, kita harus mulai menyadari bahwa peran sentral kita tidak hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Ada peran penting lainnya yang secara tidak langsung juga dimainkan oleh DJKN seiring dengan perannya sebagai pengelola barang. Uraian di bawah ini akan menggambarkan hal itu. 1. Menyatukan Kepentingan Industri Hulu dan Hilir Migas Sebagaimana dapat dilihat pada paparan di atas, BMN KKKS sedang dan akan dimanfaatkan oleh PT Pertamina, PT Nusantara Regas, PT Pertamina Gas, dan PT Tri Wahana Universal. Mereka adalah para pelaku bisnis hilir migas. Industri hulu dan hilir migas merupakan dua kegiatan yang berbeda. Industri hulu bergerak di bidang eksplorasi dan produksi migas. Mereka
2. Mendukung Investasi Daerah
lainnya tidak memungkinkan. Ada efek-efek
mencari dan mengekstrak migas dari perut
Pada salah satu contoh di atas, DJKN juga
positif lainnya yang berpotensi ditimbulkan
bumi Indonesia. Sementara industri hilir
sedang memproses izin pemanfaatan
oleh pemanfaatan ini. Transportasi yang
mengolah dan mendistribusikan migas
Bandara Conoco Phillips di Kabupaten
lancar berarti aliran modal/investasi yang
tersebut ke masyarakat.
Kepulauan Anambas. Pemanfaatan tersebut
lancar pula. Riset-riset menunjukan bahwa
mendukung penyediaan transportasi
modal akan mengalir ke lokasi yang mudah
bagi masyarakat setempat. Sebagaimana
dijangkau.
dimaklumi, pada setiap bulan di awal dan Pemanfaatan BMN KKKS telah menyatukan
akhir tahun, bulan Oktober, November,
Pemanfaatan Bandara Matak oleh
kedua industri tersebut dalam cara yang
Desember, Januari dan Februari, transportasi
Perusda akan mempermudah akses
lebih efisien. Pada satu sisi, industri hulu
masyarakat setempat dengan dunia luar
untuk menjangkau Kabupatan Kepulauan
migas memerlukan pembeli. Pada sisi lain
terputus sehubungan dengan besarnya
Anambas. Ini juga berarti, pada gilirannya,
si pembeli, yaitu industri hilir, memerlukan
ombak. Transportasi laut dianggap terlalu
akan mempermudah investasi masuk
fasilitas distribusi yang lebih murah. Dua
berbahaya, satu-satunya jalan melalui udara.
kabupaten tersebut. Pemanfaatan Bandara
kepentingan hulu dan hilir disatukan oleh
Matak juga akan membantu meciptakan
pemanfaatan BMN KKKS. Dengan kata
Di sinilah arti pentingnya pemanfaatan
lapangan pekerjaan baru. Sebut saja
lain, dengan memberikan persetujuan
Bandara Matak oleh Perusda. Secara
misalnya terkait ticketing dan kegiatan
sewa BMN KKKS, DJKN telah membantu
harfiah pemanfaatan ini memungkinkan
ekonomi informal yang menyertainya.
memfasilitasi kepentingan baik industri hulu
masyarakat setempat terhubung dengan
Belum lagi, jika nantinya sektor pariwisata
maupun industri hilir.
dengan dunia luar, ketika alat transportasi
bisa lebih dikembangkan.
20 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
KOLOM UTAMA \\ tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek luas yang meliputi misalnya aspek ekonomi, sosial, dan politis. Rencana ke Depan Dari paparan di atas, pemanfaatan BMN KKKS oleh pihak di luar kegiatan hulu migas membawa banyak dampak positif. Di samping menambah pemasukan negara berupa PNBP, pemanfaatan tersebut juga dapat berdampak positif bagi ketahanan energi nasional dan perekonomian yang lebih luas. Tidak sulit untuk menggeneralisasi argumen sebagaimana dipaparkan di atas terhadap pemanfaatan BMN selain BMN KKKS. Intinya, pemanfaatan BMN memiliki peran potensial yang jauh melampaui peran ekonomi (yaitu, pemasukan ke kas negara). Isunya sekarang, bagaimana mengekstensifkan pemanfaatan tersebut? Bagaimana aset KKKS yang juga masih under capacity bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga? Ini menjadi tantangan bagi DJKN. Untuk menjawab tantangan Ilustrasi Aset KKKS
tersebut, langkah-langkah awal telah diambil oleh DJKN (dh. Direktorat PNKNL).
3. Peran yang Lebih Luas
khususnya yang baru dibentuk tentu
Yang diperlukan adalah pemetaan potensi
Pada akhirnya, kita dapat mengatakan
memerlukan investasi untuk pembangunan
pemanfaatan secara menyeluruh baik
pemanfaatan BMN KKKS oleh pihak ketiga
ekonomi. Keberadaan Perusda yang
untuk aset tanah maupun non tanah.
dapat menimbulkan economic multiplier
mengoperasikan penerbangan komersial
Saat ini DJKN tengah memetakan potensi
effects yang positif. Gas yang disalurkan
merupakan salah satu bentuk investasi
optimalisasi pemanfaatan BMN KKKS non
melalui pipa Exxon Mobile dan Medco tidak
tersebut. Diharapkan nantinya sektor-sektor
tanah berupa fasilitas produksi dan distribusi
hanya disalurkan untuk pembangkit listrik
yang menyangga sistem transportasi udara
(pipa). Dari pemetaan ini diharapkan dapat
di Belawan (as such, aliran listrik yang stabil
tersebut juga dapat tumbuh.
teridentifikasi BMN yang masih berpotensi
juga berkorelasi positif dengan keadaan
untuk dioptimalkan pemanfaatannya.
perekonomian), tetapi juga disalurkan ke
Di samping itu, dengan pemanfaatan
Masalahnya banyak BMN KKKS yang
beberapa industri di Sumatera Utara. Pada
BMN sebagaimana diuraikan di atas,
spesifik/unik dan hanya dapat dipergunakan
gilirannya, hal ini positif bagi bergeraknya
baik langsung maupun tidak, DJKN telah
oleh industri yang berkaitan langsung
roda perekonomian di Sumatera Utara.
membantu menciptakan ketahanan
dengannya. Ini berarti pasarnya terbatas.
energi nasional. Dalam hal ini, misalnya
Pendek kata diperlukan lebih banyak usaha
Sementara itu, paparan terkait dengan
memfasilitasi pengadaan saluran distribusi
untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan
pemanfaatan Bandara Matak juga berefek
migas. Sebagai penutup, kita dapat
BMN KKKS.
dengan pembangunan daerah, baik
mengatakan bahwa pemanfaatan BMN
langsung maupun tidak langsung. Tidak
KKKS oleh pihak ketiga ternyata tidak hanya
dapat disangkal, kabupaten-kabupaten
berkaitan dengan penerimaan negara,
Teks: Tim Subdit KNL I
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 21
// WAWANCARA UTAMA
Peran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain
Indonesia memiliki natural resources
dengan Badan Internasional dalam berbagai
Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/ 2011,
endowment yang banyak, namun masalah
bidang. Kerja sama tersebut antara lain
menciptakan paradigma baru dalam
apakah pengelolaan resources khususnya
berupa kerja sama teknik regional, kerja
hal pengurusan piutang negara. Untuk
minyak dan gas ini sudah baik ataukah
sama teknik bilateral, maupun kerja sama
tetap optimal dalam pencapaian target
belum? Sebagaimana diketahui sesuai
teknik multilateral. Tidak dapat dipungkiri,
penerimaan negara, DJKN ke depannya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35
bahwa dalam kerjasama tersebut akan
akan lebih memfokuskan diri terhadap
Tahun 2004 dinyatakan seluruh barang dan
menghasilkan aset-aset baik berupa aset
pengelolaan dan pengurusan piutang
peralatan yang secara langsung digunakan
tetap maupun bergerak yang digunakan
K/L. Sebagai perumus kebijakan di bidang
dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli
sebagai pendukung operasional kerja sama
piutang negara, Direktorat Piutang Negara
kontraktor menjadi milik/kekayaan negara,
tersebut. Konsekuensi yang harus dihadapi
dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL)
sehingga masuk ke dalam katagori Barang
terkait aset tersebut, adalah pengelolaan
berupaya agar tidak terjadi temuan
Milik (vide PP No. 27 Tahun 2014).
asetnya harus dilakukan secara tertib dan
dalam audit BPK terkait piutang K/L serta
akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi
menciptakan tertib pencatatan dari segi
tata kelola yang baik (good governance).
LKPP, agar piutang K/L dicatat sesuai tingkat
Selama ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa Kementerian/ Lembaga (K/L) yang melakukan kerja sama 22 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
ketertagihannya. Di samping itu, adanya putusan Mahkamah
WAWANCARA UTAMA \\
Direktur PNKNL, Soepomo
Selain mendorong K/L untuk mengelola
melaksanakan kebijakan dan standardisasi
dilaporkan nilai wajarnya dalam LKBUN/
piutang yang mereka miliki sesuai dengan
teknis di bidang piutang negara dan
LKPP. Kementerian Keuangan cq DJKN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
kekayaan negara lain-lain.
selalu menekankan proses pengadaan
tentang Perbendaharaan Negara, DJKN juga turut serta memastikan agar K/L tersebut melaksanakan pengelolaan piutangnya yang optimal. Beberapa peran strategis
1
dan penganggaran aset lebih prudent dan
Bagaimana peran DJKN dalam
efisien. Selain itu, DJKN juga mendorong
pemanfaatan BMN KKKS?
pemanfaatan BMN KKKS oleh pihak ketiga dapat dilakukan sepanjang menunjang
DJKN adalah mewujudkan tata kelola
Sebagaimana pesan Direktur Jenderal
kegiatan hulu migas yang diharapkan dapat
penatausahaan dan pelaporan piutang
Kekayaan Negara Hadiyanto yang
menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak
dalam rangka menjaga opini laporan
menegaskan Aset KKKS yang berasal dari
(PNBP). Bahkan sampai dengan saat ini DJKN
keuangan (aktor penting LKPP).
cost recovery harus mendapatkan perhatian
telah menerbitkan 4 (empat) persetujuan
lebih baik dari KKKS sendiri maupun dari
pemanfaatan BMN aset KKKS dan tengah
Sebagaimana diketahui, Direktorat Piutang
pemerintah. Peran strategis DJKN dalam
menggodok rencana pemanfaatan yang
Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain
pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS
segera direalisasikan.
mempunyai tugas merumuskan serta
diawali dengan penertiban BMN KKKS untuk
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 23
// WAWANCARA UTAMA
2
Bagaimana peran DJKN dalam integrasi industri hulu dan industri
hilir migas?
3
Bagaimana upaya DJKN dalam
Riau. Hal ini memperlihatkan peran nyata
pemanfaatan BMN aset KKKS?
DJKN dalam pemanfaatan aset KKKS yang memberikan dampak peningkatan
Langkah awal yang dilakukan, melakukan
PNBP dan ketahanan energi nasional bagi
Kementerian Keuangan cq. DJKN bersama
pemetaan potensi pemanfaatan baik
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
SKK Migas terus mendorong integrasi
untuk aset tanah maupun non tanah. Jenis
kepentingan industri hulu dan industri
BMN KKKS non tanah yang sementara
hilir migas. Di satu sisi pelaku industri hulu
ini paling potensial untuk dioptimalisasi
dapat men-share operation and maintenance
pemanfaatannya terutama yang berupa
cost atas fasilitas yang dipakai dengan
fasilitas produksi dan distribusi (pipa).
Barang rampasan juga merupakan BMN
pelaku industri hilir. Di sisi lain pelaku
Dari pemetaan ini diharapkan dapat
yang berasal dari perolehan lainnya yang
industri hilir bisa lebih efisien dalam belanja
teridentifikasi jumlah, jenis dan lokasi
sah, dalam hal ini adalah barang yang
modal, karena biaya sewa aset lebih kecil
BMN pada KKKS yang berpotensi untuk
berasal dari putusan pengadilan yang
daripada membangun sendiri fasilitas yang
dioptimalkan pemanfaatannya baik oleh
berkekuatan hukum tetap, sesuai PP No.
dibutuhkan. Keseluruhannya berdampak
pelaku hulu migas atau pihak ketiga lainnya.
27 Tahun 2014. Dengan demikian, Menteri
positif bagi penerimaan negara, karena adanya pengenaan sewa pada pelaku industri hilir dan adanya cost sharing hulu
4
5
Bagaimana pengelolaan BMN rampasan negara?
Keuangan berperan sebagai pengelola
Apa dampak pemanfaatan BMN
barang yang secara fungsional dilaksanakan
aset KKKS dalam penerimaan
oleh DJKN sebagaimana Peraturan Menteri
negara dan ketahanan energi nasional
Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.06/2011
industri hulu. Melalui pemanfaatan BMN
Beberapa upaya ekstensifikasi pemanfaatan
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
aset KKKS telah terjadi mutual simbiosis
BMN KKKS oleh pihak ketiga yang saat ini
Yang Berasal Dari Barang Rampasan dan
dalam bentuk kerja sama yang sifatnya
telah dilakukan berupa pemanfaatan Right
Barang Gratifikasi sebagai peraturan teknis
sinergis.
Of Way (ROW), jaringan pipa dan fasilitas
terkait dengan tetap mengindahkan
produksi, serta pemanfaatan fasilitas
ketentuan hukum acara pidana dan
Bandara KKKS COPI (Conoco Phillips) yang
ketentuan peraturan di bidang pengelolaan
terletak di Matak, Kepulauan Anambas,
BMN.
dan hilir mengurangi cost recovery dari
24 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
WAWANCARA UTAMA \\
6
Bagaimana peran DJKN dalam
dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk
pelaporan barang rampasan negara yang
pengelolaan barang rampasan
dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan
menghimpun laporan barang rampasan
ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa.
negara yang berasal dari Kejaksaan Agung
negara?
Apalagi penjualan barang rampasan
dan KPK sebagai bahan penyusunan
Sebenarnya peran DJKN dimulai sejak
negara dilakukan dengan cara lelang
neraca pemerintah pusat, dan penyusunan
penyitaan aset oleh penyidik, dimana
melalui KPKNL, sehingga tidak memerlukan
database barang rampasan untuk
penilai DJKN dapat melakukan penilaian
persetujuan Menteri/Presiden/DPR. Selain
monitoring pengelolaan barang rampasan
untuk memberikan indikasi nilai atas
penjualan, atas Barang Rampasan Negara
dan optimalisasi penyelesaian barang
barang yang disita, apabila diminta oleh
dapat ditetapkan status penggunaannya
rampasan.
penyidik (vide PMK Nomor 02/PMK.06/2014
oleh Menteri Keuangan cq. DJKN atas usul
tentang Penilai Internal Di Lingkungan
Kejaksaan/KPK, atau dihibahkan kepada
DJKN). Indikasi nilai aset yang disita penting
Pemerintah Daerah (untuk TUSI Pemda), dan
dalam rangka penuntutan suatu tindak
dapat dimusnahkan
pidana, terutama tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Begitu pula saat penyidikan maupun penuntutan, barang
sebagaimana diketahui pelaksanaan lelang merupakan tugas DJKN. Belum lagi peran DJKN atas penjualan
PKP2B
Kegiatan penertiban aset PKP2B menuju
7
Bagaimana perkembangan
pelaporan dan pengelolaan BMN PKP2B
pengelolaan barang rampasan
yang transparan dan akuntabel, bagaimana
negara
pengelolaan BMN yang perolehannya berdasarkan pada perjanjian Kerjasama/
yang telah disita dapat dijual lelang dan hasilnya digunakan sebagai barang bukti,
9
Bagaimana pengelolaan BMN aset
(lihat tabel di samping)
8
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Program penertiban BMN
Bagaimana akuntabilitas
yang berasal dari aset PKP2B digulirkan sejak
pengelolaan barang rampasan
Semester II Tahun 2013 oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan
rampasan negara sebagaimana Pasal
DJKN menyusun suatu sistim aplikasi
Sumber Daya Mineral (ESDM). Beberapa
273 KUHAP, Jaksa menguasakan benda
berupa Modul Kekayaan Negara
penertiban BMN yang telah dilaksanakan
tersebut kepada Kantor Lelang Negara
Lain-lain yang berfungsi mendukung
oleh DJKN diantaranya PT. Arutmin
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 25
// WAWANCARA UTAMA Indonesia, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Kaltim
tersebut merupakan tantangan besar,
BUMN/BUMD dan badan usaha yang
Prima Coal, PT. Adaro Indonesia, PT. Tanito
sehingga ke depan dituntut untuk lebih
modalnya sebagian/seluruhnya dimiliki
Harum, PT. Multi Harapan Utama, dan PT.
baik. Semua pihak dituntut me-review
oleh BUMN/D sebagaimana PMK 168/
Berau Coal yang akan dilaporkan ke dalam
kebijakan-kebijakan di bidang pengurusan
PMK.06/2013, dengan langkah-langkah
LKBUN/LKPP tahun 2014. Sebagai bentuk
piutang negara, menyiapkan mitigasi risiko
a. inventarisasi dan verifikasi jumlah BKPN,
pengendalian atas kegiatan ini, Kantor Pusat
dan mitigasi pencapaian pelaksanaan
nilai piutang pada setiap BKPN, dan data
DJKN dan Kementerian ESDM melaksanakan
penugasan pengurusan piutang negara,
terkait lainnya;
kegiatan monitoring dan evaluasi atas
meningkatkan fungsi pembinaan oleh
penertiban BMN kontraktor PKP2B akhir
Kantor Pusat DJKN, dalam hal ini Direktorat
tahun ini.
PNKNL.
b. inventarisasi dan verifikasi data dokumen barang jaminan; c. rekonsiliasi data dengan Penyerah Piutang sesuai data yang diperoleh dari
10
11
Di satu sisi pengembalian BKPN BUMN/D
Kebijakan zero outstanding yang harus
Hutang, bahwa pengurusan piutang
memang menjadikan beban tugas
diselesaikan pada tahun 2014 mendorong
akan dikembalikan kepada Penyerah
pengurusan piutang negara menjadi jauh
Dit. PNKNL melakukan berbagai terobosan
Piutang.
berkurang, namun di sisi lain pencapaian
misalnya rapat koordinasi yang lebih
target Piutang Negara Dapat Diselesaikan
intensif dengan penyerah piutang, capacity
Khusus piutang yang penyerahannya
(PNDS) dan Biaya Administrasi Pengurusan
building, monitoring dan evaluasi berkala.
berasal dari BUMN/BUMD atau badan-
Piutang Negara (Biad PPN) menjadi
Tahun ini ternyata hampir 90 % program
badan usaha yang dimiliki BUMN/BUMD
beban berat, mengingat besaran target
ini telah berhasil dilaksanakan oleh seluruh
yang menyalurkan dana dari instansi
yang ditentukan lebih tinggi dari tahun
unit vertikal DJKN. Apalagi akselerasi zero
pemerintah melalui pola channeling dan
sebelumnya sementara potensi BKPN
outstanding dilakukan simultan antara
risk sharing, tetap diurus PUPN sesuai
yang diurus semakin kecil. Apalagi dalam
optimalisasi tahap pengurusan BKPN dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
berbagai kesempatan, Menteri Keuangan
menurunkan outstanding piutang negara.
Selanjutnya KPKNL akan menindaklanjuti
Bagaimana gambaran pengurusan piutang negara?
selalu memberikan arahan bahwa
Bagaimana kebijakan DJKN
kegiatan sebagaimana dimaksud pada
terkait zero outstanding 2014
huruf a dan huruf b; dan d. memberitahukan kepada Penanggung
dengan pencabutan pemblokiran atas
12
pengurusan piutang negara harus lebih cepat dengan tingkat recovery yang lebih
Bagaimana mekanisme
barang jaminan yang tercantum dalam
pengembalian berkas kasus
lampiran Berita Acara Serah Terima
piutang negara
tinggi.
Pengembalian BKPN dalam hal barang jaminan telah diblokir, dan kegiatan lain
Jika melihat angka perolehan yang
Tata cara pengembalian pengurusan
yang diperlukan Kantor Pelayanan sebagai
relatif rendah dari total outstanding, hal
piutang yang berasal dari penyerahan
tindak lanjut dari pengembalian BKPN.
Tabel Realisasi Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara atas Berkas Outstanding per Juli 2010 Tahun 2010 s.d. 2014 Tahun 2010*)
Penyelesaian BKPN Pengembalian
Penarikan
Lunas
PSBDT
Jumlah
174
415
1.748
484
2.821
2011
11.524
1.099
4.114
4.404
21.141
2012
15.602
1.549
5.026
4.752
26.929
2013
4.018
1.032
3.343
4.226
12.619
2014**)
110.099
306
1.282
1.712
113.399
JUMLAH
141.417
4.401
15.513
15.578
176.909
Catatan *) Juli-Des 2010 **) Jan-September 2014
26 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
WAWANCARA UTAMA \\ Tabel Outstanding BerkasKasusPiutang Negara Posisi Juli 2010 dan September 2014 No
Jenis Berkas
Posisi Juli 2010 BKPN
1.
BUMN/BUMD
2.
Instansi Pemerintah dan Lembaga (Pusat dan Daerah) JUMLAH
Nilai (Rp)
Poisisi September 2014 BKPN
Nilai (Rp)
138.659
21.573.623.790.000,00
10.720
6.532.899.474.704,00
20.045
40.867.595.490.000,00
31.221
43.681.089.430.467,00
158.704
62.441.229.280.000,00
41.921
50.213.988.905.191,00
13
14
Dalam hal penyerah piutang tidak
RUU PPNPD sampai dengan saat ini telah
kooperatif tidak bersedia melakukan
masuk dalam salah satu prolegnas tahun
Data penyelesaian BKPN outstanding per
rekonsiliasi data atau tidak menandatangi
2014, dengan kajian Piutang BUMN/D
Juli 2010 dengan jumlah 158.704 dari tahun
BAST pengembalian BKPN, sesuai PMK
diurus sesuai RUU PPNPD (sesuai pendapat
2010 s.d.tahun 2014 adalah sebagaimana
Nomor: 168/PMK.06/2013 Kantor Pelayanan
anggota Panja RUU PPNPD dari Komisi
tabel di samping.
mengembalikan BKPN kepada Penyerah
XI DPRD). Hal ini sejalan dengan putusan
Piutang dengan mengirimkan surat
Mahkamah Konsitusi Nomor 48/PUU-
pengantar pengembalian BKPN. Dit. PNKNL
XI/2013 dalam perkara Pengujian UU Nomor
hanya melakukan update data jumlah
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
BKPN yang akan dikembalikan sesuai
terhadap UUD RI Tahun 1945 dan Nomor
Perkembangan pengembalian piutang
SE-7/KN/2012, sementara semua tahapan
62/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian
BUMN/BUMD, piutang BUMN/BUMD
pengurusan piutang sampai ada ketentuan
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
diproyeksikan akan habis di akhir tahun
lebih lanjut. Selanjutnya, semua pihak
Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun
2014. Sementara untuk piutang instansi
diharapkan sinergi untuk mempercepat
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
pemerintah pusat, pemerintah daerah
kegiatan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi
terhadap UUD RI Tahun 1945. Apabila RUU
dan lembaga negara per September 2014
jumlah dan nilai piutang negara serta
PPNPD tidak selesai dibahas oleh DPR RI
sebanyak 31.221 BKPN dengan nilai Rp
dokumen barang jaminan, perekaman dan
pada tahun ini, maka akan di-carryover
43.681.089.430.467,00. Peningkatan BKPN
validasi BKPN dalam aplikasi SIMPLe, dan
dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015.
instansi pemerintah pada Juli 2014, karena
Bagaimana jika penyerah piutang tidak kooperatif dalam
pengembalian BKPN
Bagaimana perkembangan RUU
dengan upaya pelunasan oleh debitor,
pengurusan piutang negara
penarikan pengurusan oleh kreditor dalam
(RUU PPNPD)?
rangka restrukturisasi, pengembalian pengurusan, maupun PSBDT.
pencarian atas BKPN yang tidak ditemukan. Data dikirimkan KPKNL kepada Kanwil DJKN dan dilanjutkan ke Kantor Pusat
15
16
Bagaimana posisi outstanding pengurusan piutang negara?
penyerahan baru dari piutang Kementerian
Bagaimana roadmap akselerasi
Kehutanan, piutang kelolaan eks. Badan
penyelesaian pengurusan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),
piutang negara?
piutang Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perindustrian,
DJKN. Selanjutnya, data tersebut di-cross check dengan Berita Acara Rekonsiliasi
Menurunnya outstanding BKPN yang diurus
Rumah Sakit Badan Layanan Umum
yang dikirimkan oleh KPKNL dan data BKPN
oleh PUPN dalam periode 2010 s.d. 2014
di bawah Kementerian Kesehatan, dll.
yang ada pada aplikasi SIMPLe. Apabila
secara signifikan dipengaruhi oleh dua
Selengkapnya pada tabel di atas.
masih terdapat data yang belum sesuai,
hal utama, yaitu program pengembalian
maka petugas Dit. PNKNL akan melakukan
pengurusan piutang negara yang berasal
konfirmasi kepada Kanwil atau KPKNL yang
dari BUMN/BUMD dan program percepatan
bersangkutan melalui telepon atau surat
penyelesaian pengurusan piutang negara
elektronik. Selanjutnya dilakukan evaluasi
dimulai dari Juli 2010. Program percepatan
Monitoring dan evaluasi PNDS serta Biad
terhadap data yang ada, apakah sudah
penyelesaian PPN tersebut ditujukan untuk
Pengurusan Piutang Negara dilakukan
memenuhi ketentuan yang berlaku dan
mempercepat penyelesaian saldo piutang
secara periodik dalam jangka waktu tiap
sesuai dengan target yang ditetapkan.
yang aktif diurus PUPN per Juli 2010, baik
triwulan oleh Dit. PNKNL, dengan
17
Bagaimana monitoring dan evaluasi PNDS dan Biad PPN?
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 27
// WAWANCARA UTAMA telah dilakukan pembahasan bersama DJP dan DJBC untuk memahami pandangan dari tiap-tiap eselon I berkaitan dengan penagihan piutang negara nonpajak pada DJKN dan penagihan piutang pajak pada DJP dan DJBC. Dari hasil pembahasan antara DJKN-DJP-DJBC terlihat, bahwa belum terdapat titik temu yang tepat untuk melakukan upaya penagihan piutang pajak dan piutang nonpajak pada satu eselon I. Namun, tantangan ini akan diupayakan diselesaikan, agar dapat menghasilkan suatu kajian penagihan piutang negara yang komprehensif dan memberikan hasil yang optimal.
20
Harapan Bapak untuk DJKN di usia sewindu?
Harapan DJKN menjadi organisasi yang besar dan SDM yang handal serta Direktorat PNKNL tetap eksis di bidang pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. “Walaupun pencapaian hasil piutang negara sudah sunset, namun potensi piutang negara masih sangat besar, bahkan selama ini baru 3% yang diserahkan DJKN” ungkapnya. Pada akhir wawancara, Soepomo, atas membandingkan antara realisasi dengan
Perdirjen Nomor 6/KN/2012, namun dalam
nama keluarga besar DJKN, mengucapkan
target setiap triwulan yang dicapai oleh
prakteknya, sebagian KPKNL terbentur oleh
Selamat Hari Oeang Republik Indonesia,
Kanwil DJKN. Data yang digunakan untuk
kendala terbatasnya dana untuk melakukan
semoga semakin memberikan semangat
melakukan monitoring dan evaluasi
pemeriksaan dan kurangnya SDM/tenaga
baru untuk menselaraskan Gerak Kerja
PNDS Biad adalah data yang dihimpun
pemeriksa.
Kementerian Keuangan dan kesejahteraan
berdasarkan upload laporan yang telah dibuat sesuai ketentuan KEP-157/KN/2013 yang tersaji dalam SSO. Data tersebut kemudian di-crosscheck dengan data yang
19
rakyat yang berkeadilan. Selain itu, dalam
Bagaimana semangat Bapak
rangka Sewindu DJKN, pria yang humoris
dalam menghadapi Perubahan
ini menegaskan pentingnya semangat
dalam Transformasi Kelembagaan?
dihimpun oleh Manajer Kinerja.
transformasi kelembagaan menuju digitalisasi pengelolaan kekayaan negara
Dit. PNKNL terus mendorong dan
yang modern. “Selamat Hari Jadi DJKN,
Bagaimana pemeriksaan dalam
mendukung Transformasi Kelembagaan
Jayalah DJKN” ungkapnya mengakhiri sesi
rangka pengurusan piutang
Kemenkeu 2014–2025, khususnya program
wawancara Tim Media Kekayaan Negara
18
negara?
Sub Tim Piutang Negara, mengenai penagihan piutang negara (baik piutang
KPKNL telah berusaha melaksanakan
pajak maupun piutang nonpajak) dalam
pemeriksaan dalam rangka penyelesaian
satu eselon I. Target penyelesaian kajian
pengurusan piutang negara sesuai
ini adalah di akhir tahun 2015. Saat ini
28 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
Teks Dwinanto/Dwi Rini Suprihatin Foto Niko Prasetiya.
KOLOM PNKNL \\
Ilustrasi pertambangan batu bara.
Kegiatan Penertiban Aset PKP2B
Menuju Pelaporan dan Pengelolaan BMN PKP2B yang Transparan dan Akuntabel Kemajuan dalam akuntansi dan pelaporan
lain (PNKNL) dan Direktorat Pengelolaan
Hal krusial yang harus disusun terlebih
keuangan pemerintah ditandai antara
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan
lain dengan meluasnya cakupan
(PKNSI) DJKN. Dalam praktiknya, masih
penertiban adalah Juknis Penertiban BMN
entitas pelaporan, meluasnya penyajian
terdapat satu komponen aset lagi yang
yang berasal dari PKP2B. Melalui Peraturan
komponen-komponen laporan keuangan
belum secara sempurna terlaporkan dalam
Dirjen Kekayaan Negata Nomor 5/KN/2013
dan meningkatnya nilai nominal yang tersaji
LKBUN/LKPP. Aset tersebut adalah BMN
tanggal 15 November 2014 tentang
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
yang berasal dari Perjanjian Kerja sama/
Juknis Penertiban BMN yang berasal dari
(LKPP). Sejalan dengan semangat kemajuan
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PKP2B dalam rangka Penyusunan Laporan
ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(PKP2B) yang dalam hal ini merupakan
Keuangan Bendahara Umum Negara
(DJKN) selaku unit pengelola kekayaan
BMN yang perolehannya berdasarkan pada
Transaksi Khusus, dituangkan hal-hal yang
negara terus mendukung dan melakukan
perjanjian.
mengatur kegiatan penertiban seperti
penyempurnaan dan peningkatan kualitas
latar belakang, ruang lingkup, tujuan serta
penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
Persiapan Kegiatan Penertiban
prosedur inventarisasi dan penilaian. Output
dalam rangka pelaporan yang tertib,
Terdapat proses cukup panjang dalam
dari kegiatan penertiban yaitu Laporan Hasil
akuntabel dan transparan atas BMN dalam
rangka menyajikan nilai aset PKP2B di
Penertiban selanjutnya akan menjadi dasar
Laporan Keuangan Bendahara Umum
LKBUN/LKPP yang memenuhi prinsip-
pencatatan dalam laporan BMN Pengelola
Negara (LKBUN/LKPP).
prinsip akuntansi yang telah ditetapkan.
Barang maupun dalam LKBUN/LKPP.
Mengingat belum terdapat laporan Perluasan komponen laporan keuangan dan
BMN PKP2B yang baku, terlebih dahulu
Selain juknis penertiban tersebut, peraturan
meningkatnya nilai nominal yang disajikan
dibutuhkan kegiatan penertiban
lain yang dibutuhkan dalam rangka
dalam LKPP, salah satunya disumbangkan
(inventarisasi dan penilaian) guna
pelaporan BMN PKP2B di LKBUN/LKPP
dari penyajian akun Aset Lainnya pada
memastikan terlebih dahulu jumlah, jenis,
adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
neraca LKPP yang selama ini, diantaranya
dan nilai wajar BMN yang berasal dari
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan
menampung akun aset Kontraktor Kontrak
PKP2B. Sejumlah persiapan harus dilakukan
Aset Berupa BMN yang Berasal dari PKP2B,
Kerja Sama (KKKS) dan aset eks Badan
sebelum dilakukan penertiban tersebut,
yang saat ini tengah diajukan penetapannya
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
seperti penyusunan perangkat peraturan,
kepada Menteri Keuangan oleh Direktorat
yang berada dalam pengelolaan Direktorat
pengumpulan data awal, dan mobilisasi
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-
sumber daya keuangan maupun manusia.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 29
// KOLOM PNKNL BMN yang berasal dari PKP2B merupakan
BMN/BMD pada Peraturan Pemerintah
asetnya secara tegas dinyatakan dalam
bagian dari aset-aset yang berada
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
perjanjian sebagai BMN dan menjadi target
dalam pengelolaan Menteri Keuangan
Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan
kegiatan penertiban BMN sebagai berikut:
selaku Pengelola Barang dan masuk
bahwa Barang Milik Negara/Daerah
1.
PT. Adaro Indonesia
dalam kategori transaksi khusus. Terkait
meliputi barang yang dibeli atau diperoleh
2.
PT. Arutmin Indonesia
pengakuntansiannya, mengingat latar
atas beban Anggaran Pendapatan dan
3.
PT. Kideco Jaya Agung
belakang perolehan dan karakter aset yang
Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dan
4.
PT. Kaltim Prima Coal
berasal dari sektor pertambangan, entitas
barang yang berasal dari perolehan lainnya
5.
PT. Tanito Harum
akuntansi dan entitas pelaporan untuk
yang sah.
6.
PT. Berau Coal
7.
PT. Multi HarapanUtama
8.
PT. Kendilo Coal Indonesia
BMN yang berasal dari PKP2B bersifat lintas kementerian sebagai berikut:
BMN yang berasal dari PKP2B dapat
1) UAKPA-BUNTK Pengelola BMN
dikategorikan sebagai BMN dalam kaitannya
yang berasal dari kontraktor PKP2B,
dengan perolehan lainnya yang sah yaitu
Hal penting terkait obyek penertiban adalah
dilaksanakan oleh unit eselon 2 pada
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan
pembatasan ruang lingkup penertiban
Kementerian Energi dan Sumber Daya
dari suatu perjanjian/kontrak. Kontrak kerja
yaitu penertiban hanya dilakukan terhadap
Mineral (ESDM) yang menangani
sama generasi pertama sesuai Keputusan
BMN PKP2B yang diperoleh sampai dengan
Pengelolaan BMN yang berasal dari
Presiden Nomor 49 Tahun 1981 menyatakan
tanggal 31 Desember 2010. Untuk BMN
kontraktor PKP2B (Ditjen Minerba
bahwa seluruh barang dan peralatan
yang diperoleh di atas 31 Desember 2010
KESDM).
yang diperoleh kontraktor dalam rangka
akan dicatat dalam LKPP berdasarkan nilai
2) UAKKPA-BUNTK Pengelola BMN yang
kegiatan pengusahaan pertambangan
perolehan BMN sesuai PMK yang mengatur
berasal pertambangan, dilaksanakan
batubara menjadi milik Perusahaan Negara
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan
oleh unit kerja pada Sekretariat Jenderal
Batubara, “contractor shall purchase or lease
BMN Yang Berasal dari PKP2B.
Kementerian ESDM (PPBMN Setjen
all materials, supplies and property, plant and
KESDM).
equipment required to be purchased or leased
Pelaksanaan Kegiatan Penertiban
pursuant to the work program. Contractor
a.
unit akuntansi yang melaksanakan
shall finance the cost of purchasing materials,
Penertiban
penggabungan atas laporan keuangan
supplies, plant and equipment and such
penilaian) BMN PKP2B pada PT Adaro
yang berasal dari UAKPA-BUNTK dan
equipment shall become the property of
Indonesia merupakan pilot project yang
atau UAKKPA yang berada dalam
Batubara when landed at the Indonesian port
dilaksanakan di tahun 2013.
lingkup tugasnya.
of import or purchased locally”.
menggunakan data awal berupa laporan
3) UAP-BUN TK DJKN merupakan
PT Adaro Indonesia berupa
inventarisasi
dan
Kegiatan IP
aset PT Adaro Indonesia per 31 Desember Di samping hal tersebut di atas, keseluruhan
Selain itu, berdasarkan Keppres Nomor
2012 yang terdiri dari 735 item dengan nilai
BMN PKP2B tersebut dalam praktik
76 Tahun 1996 tentang Ketentuan
perolehan USD 61,871,079.48 (merupakan
pengelolaannya berada dalam pemeliharan
Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan
perolehan aset s.d. 31 Desember 2010).
dan pengamanan kontraktor PKP2B yang
Pertambangan selanjutnya mengubah
Lokasi penertiban BMN terletak di beberapa
bersangkutan. Mempertimbangkan kondisi-
status aset yang digunakan dalam kegiatan
site PT Adaro Indonesia yang berada di
kondisi ini, koordinasi intensif dan sinergi
operasional penambangan oleh kontraktor,
Banjarmasin, Dahai/Paringin, Kelanis, Paiton,
dengan para pemangku kepentingan,
khususnya generasi pertama, yaitu beralih
dan Tutupan.
baik dengan kontraktor PKP2B maupun
kepemilikannya dari Perusahaan Negara
dengan Kementerian ESDM (dalam hal ini
Tambang Batubara kepada Pemerintah
Dalam pilot project ini, kegiatan inventarisasi
Ditjen. Minerba dan PPBMN Setjen KESDM)
Indonesia. Pengaturannya diatur dalam
dilakukan oleh unsur KESDM dan BPKP
merupakan kunci utama kesuksesan
Pasal 9 yang berbunyi: “segala hak
, sedangkan penilaian diselesaikan oleh
pelaksanaan penertiban BMN maupun
dan kewajiban Perusahaan Perseroan
petugas Kanwil DJKN Kalimantan Selatan
kegiatan penatausahaan aset PKP2B
(Persero) PT Tambang Batubara Bukit
dan Tengah. Dari kegiatan penertiban
selanjutnya.
Asam berdasarkan perjanjian kerja sama
diperoleh hasil bahwa aset PKP2B PT Adaro
sebagaimana dimaksud ayat (1), beralih
Indonesia yang memenuhi kriteria untuk
Obyek Penertiban
kepada Pemerintah”. Dengan demikian,
disajikan di neraca LKBUN/LKPP 2013 adalah
Terkait obyek penertiban aset PKP2B, definisi
terdapat delapan kontraktor PKP2B yang
sebanyak 172 item dengan total nilai wajar
30 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
KOLOM PNKNL \\ Rp 688.260.190.000,00 dan nilai perolehan USD 53,496,624.
dapat melakukan pelaporan sesuai format
Terhadap aset senilai
yang dibutuhkan.
USD 4,608,483 disajikan dalam Catatan
d.
atas
Laporan
Keuangan,
PT. Kaltim Prima Coal (PT KPC)
dikarenakan
Aset kontraktor PKP2B PT Kaltim Prima Coal
Kendala lain yang sempat dihadapi adalah
tidak memenuhi kriteria disajikan dalam
berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur.
alokasi dana yang semula direncanakan
neraca (antara lain karena dalam proses
Berdasarkan data awal aset per 30 Juni 2014,
berada pada anggaran PPBMN dan Setjen
penghapusan, rusak berat).
atas perolehan aset s.d. 31 Desember 2010,
KESDM. Mengingat PPBMN, Setjen KESDM
terdiri dari 3.947 item dengan nilai perolehan
ternyata tidak menganggarkan kegiatan
Meskipun program penertiban BMN PKP2B
USD 1.637.629.216. Laporan Hasil Penertiban
penertiban tersebut di tahun 2014, Direktorat
tahun 2013 secara berkelanjutan akan
BMN PKP2B di PT Kaltim Prima Coal
PNKNL di pertengahan tahun melakukan
diselesaikan di tahun 2014, tidak urung hal
menunjukkan BMN yang memenuhi kriteria
revisi anggaran guna penyelesaian kegiatan
ini menjadi rekomendasi dalam pemeriksaan
untuk disajikan di neraca LKBUN/LKPP 2013
penertiban BMN yang berasal dari PKP2B.
BPK atas LKPP 2013. Rekomendasi ini
adalah sebanyak 1.707 item dengan total
sekaligus
nilai wajar Rp 7.693.596.959.000,00 dan nilai
Dalam praktik penertiban di lapangan,
perolehan USD 1,051,227,577.
hambatan yang paling sering dihadapi
menjadi
pendorong
segera
diselesaikannya target penertiban aset pada tujuh kontraktor PKP2B lainnya di tahun
tim penertiban adalah pihak kontraktor e.
2014. b. PT. Arutmin Indonesia (PT AI)
PT. Tanito Harum, PT. Berau Coal,
PKP2B belum dapat mengidentifikasikan
PT. Multi Harapan Utama dan PT. Kendilo
keseluruhan lokasi BMN dengan tepat.
Coal Indonesia
Hal ini terjadi, karena adanya perubahan
BMN kontraktor PKP2B PT AI terletak di
PKP2B
dijadwalkan
petugas yang menangani aset dan umur
sejumlah
Senakin,
kegiatan penertiban pada Oktober 2014
aset yang telah lama. Hal lain yang terjadi
Satui, Batulicin dan North Pulau Laut Coal
dan PT Multi Harapan Utama dan PT Berau
ialah perubahan teknis pelaksanaan IP di
Terminal (NPLCT). Data awal aset per 31
Coal telah menyatakan siap menerima
lapangan, sehingga alokasi waktu IP awal
Desember 2013 untuk perolehan aset s.d.
Tim
pada
yang direncanakan semula ternyata tidak
31 Desember 2010, terdiri dari 3.109 item
akhir bulan Oktober s.d. November 2014.
mencukupi pada saat pelaksanaan. Bagi
dengan nilai perolehan USD 320,631,036.
Adapun
merupakan
BMN yang belum dapat ditemukan pada
Laporan Hasil Penertiban BMN PKP2B di PT AI
satu-satunya kontraktor PKP2B yang telah
saat penertiban, maka kontraktor PKP2B
menunjukkan BMN yang memenuhi kriteria
terminasi dan telah menyampaikan usulan
berkewajiban
untuk disajikan di neraca LKBUN/LKPP 2013
penghapusan atas aset-asetnya. Atas hal
pemetaan dan identifikasi lokasi BMN
adalah sebanyak 791 item dengan total
ini akan dilakukan verifikasi kembali untuk
dimaksud. Selanjutnya setelah dilakukan
nilai wajar Rp 2.081.733.485.518 dan nilai
memastikan keseluruhan aset PT Kendilo
pemetaan kembali atas BMN yang belum
perolehan USD 191,221,889.
Coal telah diusulkan untuk dihapuskan
ditemukan, dilaksanakan penertiban lanjutan
atau masih terdapat sisa aset yang perlu
seperti yang telah dilaksanakan pada PKP2B
diserahterimakan kepada negara.
PT KJA, PT Adaro dan PT Arutmin Indonesia.
berlokasi di Batu Kajang, Kabupaten Paser,
Kendala dalam Kegiatan Penertiban
Penutup
Kalimantan Timur. Berdasarkan data awal aset
Meskipun dalam juknis penertiban BMN
Meskipun
per 31 Desember 2013, atas perolehan aset
telah disepakati bahwa data awal BMN
Direktorat PNKNL bertekad untuk melakukan
s.d. 31 Desember 2010, terdiri dari 1.974 item
untuk kegiatan penertiban BMN PKP2B
penyelesaian
penertiban
dengan nilai perolehan USD 400,067,516.84.
disampaikan
tahun 2014.
Harapannya adalah dengan
Laporan Hasil Penertiban BMN PKP2B di PT
kepada PPBMN KESDM melalui Ditjen
tertibnya penatausahaan BMN PKP2B, maka
KJA menunjukkan BMN yang memenuhi
Minerba KESDM, dalam pelaksanaannya
proses pengelolaan selanjutnya seperti
kriteria untuk disajikan di neraca LKBUN/
terdapat sedikit terkendala dengan belum
pemindahtanganan
LKPP 2013 adalah sebanyak 844 item dengan
terstandarisasinya bentuk laporan aset antar
dapat
total nilai wajar Rp 2.899.911.189.000,00 dan
kontraktor PKP2B. Meskipun telah terdapat
baiknya. Semoga.
nilai perolehan USD 282,407,077.71.
format baku yang dimintakan, namun tidak
c.
lokasi
yaitu
Asam,
PT. Kideco Jaya Agung (PT KJA)
PT
Tanito
Inventarisasi PT.
Harum
dan
Kendilo
Penilaian Coal
untuk
tetap
melakukan
Aset kontraktor PKP2B PT KJA sebagian besar
oleh
kontraktor
PKP2B
urung terdapat kontraktor PKP2B yang tidak
masih
terdapat
atau
teroptimalisasi
kekurangan,
IP
PKP2B
di
pemanfaatan
dengan
sebaik-
Teks: Dwi Rini Suprihatin
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 31
INFOGRAFIS
32 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
INFOGRAFIS
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 33
// KOLOM BMN
Para penerima penghargaan bersama Menteri Keuangan dan Dirjen KN
BMN Award
Ajang Bergengsi Kinerja Pengelolaan BMN Belakangan ini, permasalahan pencatatan
Tahun 2014 ini, Kegiatan Refleksi dan
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib
maupun penggunaan aset tetap
Apresiasi Pengelolaan BMN pada 24
Basri pada sambutannya menyampaikan
Kementerian Negara/Lembaga (K/L)
September 2014 lalu dihadiri Menteri
apresiasi dan refleksi Pengelolaan BMN telah
menjadi sorotan. Opini Badan Pemeriksa
Keuangan Chatib Basri, Direktur Jenderal
berhasil mendorong K/L, agar lebih baik
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Kekayaan Negara (Dirjen KN) Hadiyanto,
dalam mengelola BMN yang berada dalam
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
jajaran Eselon I dan II Kementerian
penguasaannya. Hal ini terlihat dari jumlah
Pusat (LKPP) merupakan salah satu bentuk
Keuangan serta perwakilan dari seluruh K/L
Laporan Keuangan K/L yang memperoleh
pertanggungjawaban pemerintah atas
hadir dalam acara penghargaan di Jakarta.
opini WTP dari BPK pada setiap tahun
pelaksanaan tugas setiap tahunnya.
semakin meningkat.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Penghargaan terdiri dari kategori tetap dan
sebagai Pengelola Barang, terus berupaya
pilihan. Kategori tetap meliputi utilisasi
Selanjutnya, Menkeu menyebutkan,
meningkatkan kesadaran seluruh K/L selaku
BMN dan Kepatuhan Pelaporan. Kategori
bahwa negara memiliki BMN yang
Pengguna Barang.
pilihan terdiri dari pelaksanaan sertifikasi
sangat bervariasi. Lebih lanjut Chatib
BMN, continuous improvement dan peer
menjelaskan, agar seluruh aset negara
DJKN sejak tahun 2012 melakukan upaya
collaboration. Terdapat penghargaan baru
tersebut dicatat dalam sebuah buku besar
pembinaan dan peningkatan kesadaran
yang diberikan kepada K/L yang dapat
yang menggambarkan keseluruhan nilai
para K/L melalui kegiatan refleksi
meraih penghargaan selama tiga tahun
aset negara. “Sebuah buku mengenai
dan apresiasi pengelolaan BMN yang
berturut-turut. “ Kepada tiga K/L akan
neraca kekayaan negara yang mencakup
diselenggarakan setiap tahun. Kegiatan
diberikan penghargaan khusus berupa
tidak hanya helikopter, tank atau istana
ini merupakan pemberikan penghargaan/
“Banda Tadya Abiwada” yang berarti
negara, tetapi juga aset dari kekayaan alam
apresiasi kepada K/L atas peningkatan
penghargaan kekayaan yang tertib”, ujar
negara. Nilai asetnya akan besar sekali, dan
kinerja pengelolaan BMN setiap K/L yang
Hadiyanto. Dirjen KN dalam kesempatan
kalau digunakan sebagai leverage, maka
berprestasi. Selain itu, kegiatan ini bertujuan
tersebut juga berterima kasih kepada
kebutuhan kita mengenai pembiayaan
untuk menimbulkan semangat kompetensi
K/L yang terus meningkatkan kinerja
pembangunan tidak akan menjadi terlalu
positif dari seluruh K/L dalam pengelolaan
pengelolaan BMN.
sulit”, jelas Chatib.
BMN.
34 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
KOLOM BMN \\
Penyerahan penghargaan.
Menteri Keuangan
Menkeu juga memberikan apresiasi kepada
Dalam setiap kategori DJKN memilih 3 K/L
C. Pelaksanaan Sertipikasi BMN
kegiatan inventarisasi BMN yang merupakan
dengan peringkat terbaik dari masing-
1) Kelompok I diberikan kepada
tugas awal DJKN saat dibentuk. Proses
masing kelompok. Adapun penerima
Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
identifikasi BMN sebelumnya praktis seperti
penghargaan/apresiasi pada kegiatan
Lembaga Sandi Negara dan Badan
hutan rimba, banyak yang tidak tercatat
apresiasi dan refleksi pengelolaan BMN
Nasional Penanggulangan Bencana
dan tidak memiliki prosedur yang jelas
Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
dalam proses penggunaannya. “Dalam
2) Kelompok II diberikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan
delapan tahun progres yang kita buat
A. Utilisasi BMN
Kependudukan dan Keluarga Berencana
sangat signifikan. Saya kira ini bukan hanya
1) Kelompok I diberikan kepada
Nasional dan Arsip Nasional Republik
keberhasilan dari kementerian keuangan
Lembaga Ketahanan Nasional, Badan
(DJKN – red) tetapi juga keberhasilan dari
Standardisasi Nasional, dan Badan
Bapak dan Ibu (K/L – red) semua”, pungkas Chatib.
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. 2) Kelompok II diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup,
Menkeu menekankan pentingnya
Kementerian Pemberdayaan
pelaksanaan pengelolaan BMN yang
Perempuan dan Perlindungan Anak dan
berdasarkan 3T, tertib fisik, administrasi, dan
Kementerian Sekretariat Negara.
hukum “Saya kira tiga hal ini merefleksikan
3) Kelompok III diberikan kepada Badan
mengenai bagaimana pengelolaan BMN ini
Narkotika Nasional, Badan Pusat Statistik
harus dilakukan”, tutur Chatib. Pelaksanaan
dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan
3T memang memerlukan upaya yang besar,
Geofisika.
tetapi hal ini harus menjadi parameter standar pengelolaan BMN.
Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan D. Continuous improvement awards diberikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. E. Peer Collaboration awards diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
B. Kepatuhan Pelaporan BMN
dan Badan Pengawasan Keuangan dan
1) Kelompok I diberikan kepada Komisi
Pembangunan.
Kemenkeu memberi penghargaan kepada
Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen
34 K/L yang telah berprestasi dalam kinerja
Negara dan Kementerian Koordinator
pengelolan BMN. Kemenkeu - DJKN
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
membagi 86 K/L menjadi 3 kelompok
Indonesia 3) Kelompok III diberikan kepada
2) Kelompok II diberikan kepada
F. Banda Tadya Abiwada diberikan kepada Badan Pusat Statistik (utama), Kementerian Keuangan (madya) dan
sebagai berikut:
Badan Pengawasan Keuangan dan
Badan Meteorologi, Klimatologi dan
1. Kelompok I terdiri atas 35 K/L dengan
Pembangunan, Lembaga Ilmu
Geofisika (pratama).
jumlah satker tidak lebih dari 10 unit; 2. Kelompok II, terdiri dari 26 K/L dengan jumlah satker 10 -100 unit; dan 3. Kelompok III, terdiri dari 26 K/L dengan jumlah satker lebih dari 100 unit.
Pengetahuan Indonesia, dan Badan Kepegawaian Negara.
Teks Niko Prasetya | Foto Paundra
3) Kelompok III diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Badan Pusat Statistik
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 35
// KOLOM LELANG
Pelaksanaan Lelang Email pada KPKNL
Efisiensi dan Optimalisasi Modernisasi lelang merupakan momentum
mengetahui angka penawaran masing-
realtime. Penawaran lelang disampaikan
untuk mewujudkan peningkatan kualitas
masing peserta lelang sampai closing time
melalui aplikasi dan bersifat terbuka, dimana
pelayanan lelang yang lebih baik. Adanya
terlewati dan pejabat lelang mengesahkan/
peserta lelang mengetahui daftar penawaran
varian baru dalam melakukan penawaran
menetapkan
Guna
lelang secara realtime. Penawaran lelang
lelang, yaitu pelaksanaan lelang tanpa
membuka
terbentuknya
dapat diajukan berkali-kali sampai closing time
dihadiri peserta lelang, memberikan peluang
harga jual lelang yang optimal, lelang email
berakhir. Penawaran lelang bersifat terbuka
terbentuknya harga jual lelang yang lebih
memberikan kesempatan bagi para peserta
dan realtime inilah yang membedakan lelang
optimal dibanding lelang konvensional.
lelang untuk mengajukan penawaran lelang
internet dengan lelang email.
Lelang tanpa kehadiran peserta lelang dapat
berkali-kali (multiple-bidding) sampai closing
dilaksanakan melalui lelang email, lelang
time berakhir.
pemenang kesempatan
lelang.
internet, maupun lelang tromol pos.
Lelang email dapat dilaksanakan untuk seluruh jenis lelang. Berdasarkan data sampai
Pada lelang internet, para peserta lelang
dengan 19 November 2014, lelang email
lelang
berkumpul di suatu tempat untuk saling
telah dilaksanakan oleh 33 KPKNL di seluruh
internet, karena penawaran lelang bersifat
mengajukan penawaran lelang, dengan
Indonesia dengan potensi tren kenaikan
tertutup, sehingga antar peserta lelang,
menggunakan jalur komunikasi internet,
harga jual yang optimal. Misalnya mobil sedan
bahkan pejabat lelang sekalipun, tidak saling
penawaran lelang dapat diketahui secara
Honda City-Z KPKNL Bandung (23/06/2014)
Lelang
email
berbeda
dengan
36 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
KOLOM LELANG \\
Suasana lelang internet dan email
Internet
banking
terjual 125% dari nilai limit, aset kelolaan eks
Fitur
PT PPA pada KPKNL Sidoarjo (29/09/2014)
Bendahara Penerimaan KPKNL melakukan
mudah
terjual Rp50,3 miliar dari harga limit Rp40,3
pengecekan
jaminan
dimanapun peserta lelang berada), cepat
miliar, alat berat eks Pertamina pada KPKNL
realtime dan pengembalian uang jaminan
(penyetoran/pengembalian uang jaminan
Bontang (5/11/2014) salah satunya terjual
lelang. Sedangkan Fitur nomor VA untuk
dan penawaran lelang yang diterima petugas
Rp571juta dari harga limit Rp28 juta. Ilustrasi
menertibkan dan memudahkan penyetoran
KPKNL penyelenggara), efisien (saat yang
inilah yang menggambarkan kekuatan lelang
uang jaminan lelang.
bersamaan tanpa harus hadir di lokasi lelang
setoran
memudahkan uang
email dalam mendorong terjadinya potensi optimalisasi harga jual lelang.
Beberapa keunggulan lelang email yaitu (dapat
diikuti
kapanpun
dan
dan pilihan waktu), aman (pembeli lelang Independensi dan kebebasan peserta lelang
tetap memperoleh kutipan risalah lelang),
dalam
optimal (terbukti potensi tren kenaikan harga
mengajukan
penawaran
lelang
Secara umum, setiap pelaksanaan lelang
tidak sepenuhnya terpenuhi pada lelang
mensyaratkan adanya uang jaminan lelang.
konvensional. Semangat untuk menciptakan
Oleh karena itu, KPKNL membuka rekening
terpenuhinya asumsi lelang diwujudkan
Berdasarkan
penampungan lelang. Dalam menggunakan
pengaturan bahwa lelang dapat dilaksanakan
meyakini bahwa lelang email terbukti
rekening penampungan lelang tersebut,
tanpa kehadiran peserta lelang. Lelang email
memiliki keunggulan dengan berbagai
berdasarkan data per Juli 2014, terdapat
dan lelang internet merupakan terobosan,
keunggulan: mudah, cepat, efisien, aman,
33 KPKNL yang bermitra dengan PT BRI
agar asumsi lelang tersebut dapat terpenuhi.
dan optimal. Fakta menunjukkan adanya
(Persero), 25 KPKNL bermitra dengan PT BNI
Adanya tindakan kooperasi atau bahkan
potensi terciptanya efisiensi pada berbagai
(Persero), dan 12 KPKNL bermitra dengan PT
intimidasi antar peserta lelang, diminimalisasi
pihak, optimalisasi harga lelang, ketertiban
Bank Mandiri (Persero).
melalui penghilangan kontak fisik antar
pelaksanaan lelang, dan pada akhirnya
diatas nilai limit) uraian
di
atas,
peserta lelang, sehingga peserta lelang
meningkatkan
Lelang email dan internet pada KPKNL
memiliki keleluasaan dan independensi
seluruh pengguna jasa lelang.
membutuhkan layanan internet banking
untuk
dan
nomor
Virtual Account (VA) dari
perbankan yang menjadi mitra KPKNL.
mengikuti
dan
kualitas
penulis
pelayanan
bagi
mengajukan
penawaran lelang sesuai budget contraints
Teks: Agus Yulianto, M.A., MSE.
masing-masing.
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 37
// KOLOM KESEKRETARIATAN
Kebijakan Mutasi Pegawai Mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu unit kerja ke unit kerja yang lain, atau dari satu jabatan ke jabatan lain, yang dilakukan secara horizontal (jabatan yang sama), vertikal (promosi), atau diagonal (perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional) dengan memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundangundangan dan kebutuhan organisasi. Kebijakan ini merupakan keharusan dari keberlangsungan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit Eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki unit vertikal di seluruh provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memungkinkan adanya
Kebijakan mutasi pada awal tahun 2014
adil dan transparan. Pola Mutasi yang
kebijakan mutasi pada unit vertikal sesuai
menimbulkan kehebohan bagi pegawai,
diinginkan pegawai DJKN saat ini adalah
kebutuhan organisasi.
padahal mutasi pelaksana DJKN telah terjadi
mutasi dengan kepastian jangka waktu dan
beberapa kali, namun waktunya belum
dapat ditempatkan pada homebase atau
Tentunya kebijakan mutasi perlu diketahui
teratur. Apalagi sejak tahun 2010 belum
daerah asal, meskipun terkadang homebase
secara utuh, sekiranya perlu diketahui
ada mutasi pelaksana dengan jumlah yang
juga bukan meliputi daerah asal pegawai
hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan
signifikan. Dalam tabel berikut dijabarkan
tersebut, melainkan tempat yang dirasa
kebijakan mutasi. Hal-hal yang menjadi
Surat Keputusan terkait mutasi pegawai
aman, tenang dan nyaman saat bekerja dan
pertimbangan dalam melakukan kebijakan
pada periode 2007 s.d. 2014 yang memuat
dekat dengan keluarga.
mutasi terhadap pegawai di antaranya:
jumlah pegawai yang dipindahkan, namun
1. Upaya penataan pegawai dalam rangka
tidak termasuk pegawai yang pindah
Dalam pengambilan kebijakan mutasi
pembinaan dan pengembangan sesuai
atas permintaan sendiri, Surat Keputusan
dengan mempertimbangkan homebase
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Nomenklatur, dan Penempatan CPNS. Pada
pegawai, terlebih dahulu kita harus
130/KMK.01/2013 (deepening and
SK Mutasi Tahun 2014 terdapat 88 pegawai
mengetahui bagaimana struktur dari
broadening),
yang unit kerjanya dipindahkan keluar
pegawai DJKN seluruh Indonesia
Pulau Jawa dan terdapat 90 pegawai yang
berdasarkan kategori homebase-nya.
dipindahkan unit kerjanya ke Pulau Jawa.
Apabila melihat data pegawai berdasarkan
2. Sebagai penerapan sistem pengendalian internal melalui rotasi
homebase (data sewaktu-waktu dapat
pegawai berdasarkan lamanya masa kerja di unit atau kota terakhir, 3. Upaya pemenuhan kebutuhan
Bagi sebagian pegawai, pola mutasi
berubah tergantung dari data homebase
pegawai memang belum dapat
pada SIMPEG DJKN.
organisasi sesuai kebutuhan kompetensi
sepenuhnya mengakomodir seluruh
yang berbeda dari masing-masing unit,
keinginan dan harapan semua pihak. Hal
Berdasarkan grafik tersebut, zona homebase
ini disebabkan, kebijakan yang ada belum
yang meliputi Jawa Tengah dan DIY
melalui pola mutasi yang rutin, periodik,
memiliki pola yang transparan. Bagian
merupakan wilayah homebase menempati
dan berkelanjutan untuk menjamin
Kepegawaian DJKN selalu berupaya
urutan pertama dengan pegawai terbanyak
kepastian bekerja,
membangun sistem dan pola mutasi yang
dari struktur pegawai DJKN, lalu zona
paling mungkin diterima oleh banyak
Sumatera di urutan kedua dan daerah Bogor
pihak, agar terwujud pola mutasi yang
Depok Serpong Tangerang Bekasi di urutan
4. Untuk meningkatan motivasi pegawai
5. Penyegaran suasana dan lingkungan kerja.
38 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
KOLOM KESEKRETARIATAN \\ ketiga, terbukti bahwa daerah Jawa masih
pegawai secara riil sesuai dengan beban
ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian
mendominasi daerah asal dari struktur
kerja organisasi dan program mutasi
pegawai yang berasal dari Bodesertabek,
pegawai di lingkungan DJKN. Berbeda
pegawai dari unit yang berkelebihan ke unit
Jawa Tengah dan DIY, dan Jawa Timur yang
halnya dengan sebagian wilayah Timur,
yang kekurangan serta program promosi
dapat bekerja di wilayah tersebut, dan
masih sedikit pegawai yang berasal dari
pegawai. Dari analisis beban kerja itulah,
sebagian lain harus sementara bekerja di
wilayah tersebut.
kita dapat membandingkan seberapa besar
luar ketiga wilayah dimaksud.
kebutuhan pegawai pada seluruh kantor di Memang dalam melakukan mutasi tetap
DJKN.
mempertimbangkan homebase pegawai,
Hal inilah yang menyebabkan daerah Bodesertabek, Jawa Tengah dan DIY, dan
namun mengapa banyak pegawai yang
Dari data yang kami dapat dari Bagian
Jawa Timur selalu penuh untuk tempat
tidak berada di homebase. Kebijakan
Organisasi dan Kepatuhan Internal
tujuan mutasi. Selain itu, perbedaan
mutasi pegawai yang dibuat saat ini tidak
Sekretariat Direktorat Jenderal, pada tahun
mencolok juga digambarkan pada wilayah
semata-mata hanya mempertimbangkan
2013, pelaksanaan ABK dilakukan dengan
Jakarta, yang jumlah kebutuhan pegawai
homebase dari pegawai, namun tetap
menghitung populasi pada semua unit di
jauh lebih besar, dibandingkan pegawai
menyesuaikan kebutuhan pegawai.
lingkungan DJKN, meliputi 8 unit eselon II
yang berasal dari Jakarta (kekurangan
Penghitungan kebutuhan pegawai
Kantor Pusat, 17 Kantor Wilayah (Kanwil) dan
pegawai) sehingga pegawai yang daerah
mengacu pada pengukuran beban kerja.
70 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
asalnya berada di Jakarta bisa bekerja
Pengukuran beban kerja Kementerian
Lelang (KPKNL). Wilayah Jakarta menjadi
pada homebasenya. Begitu pula daerah
Keuangan dilakukan berdasarkan Peraturan
wilayah terbanyak yang membutuhkan
asal lainnya yang mengalami kekurangan
Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006
pegawai, hal ini sebanding dengan
pegawai. Perbandingan jumlah pegawai
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
banyaknya kantor yang berada di Jakarta
dari homebasenya, jumlah pegawai
Beban Kerja (Work Load Analysis) di
yang terdiri dari 8 unit eselon II, 1 Kantor
ideal menurut kebutuhan kantor dan
Lingkungan Departemen Keuangan.
Wilayah dan 5 KPKNL, diikuti dengan zona
selisih diantara keduanya dapat dilihat
Sumatera dan wilayah lainnya.
sebagaimana grafik berikut:
teknik manajemen yang dilakukan secara
Grafik di atas menggambarkan pada daerah
Dari grafik ini, terlihat berapa banyak selisih
sistematis untuk memperoleh informasi
asal Bodesertabek, Jawa Tengah dan DIY,
pegawai antara jumlah pegawai dengan
mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi
dan Jawa Timur jumlah pegawai yang
homebasenya dan jumlah ideal sesuai
kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
berasal dari homebasenya jauh lebih besar
kebutuhan kantor serta dapat dilihat apakah
Hasil analisis beban kerja juga dipergunakan
dibandingkan dengan jumlah pegawai
daerah tersebut kelebihan atau kekurangan
untuk menyusun rencana kebutuhan
yang dibutuhkan (kelebihan pegawai). Hal
pegawai. Terdapat kelebihan pegawai terjadi
Analisis beban kerja (ABK) adalah suatu
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 39
// KOLOM KESEKRETARIATAN
pada wilayah Jawa Tengah, Bodesertabek
Dalam rangka reformasi birokrasi, DJKN
dapat memberikan kejelasan bagi
dan Jawa Timur, dan wilayah lain terjadi
tengah mempersiapkan Peraturan Direktur
perjalanan karir pegawai dan membawa
kekurangan pegawai. Ketidakseimbangan
Jenderal Kekayaan Negara tentang Pola
kesejahteraan.
tersebut yang menyebabkan banyak
Mutasi Pelaksana. Dalam perdirjen tersebut,
pegawai tidak dapat mengisi unit kerja
Bagian Kepegawaian mengusulkan
Mutasi juga terkait erat dengan peningkatan
sesuai homebase, dan kebijakan mutasi ini
pengaturan diantaranya terkait pola mutasi,
kinerja pegawai. Kedepannya, penilaian
tidak bisa memuaskan banyak pihak. Semua
faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi
kinerja pegawai menjadi salah satu penentu
data terkait homebase berasal dari update
(seperti: masa kerja, hukuman disiplin,
pegawai yang layak diberikan kesempatan
terakhir SIMPEG, sehingga para pegawai
formasi kebutuhan, aspirasi pegawai,
untuk berada di homebase atau local area-
diharuskan selalu aktif memperbarui data
dan kebutuhan organisasi), jangka waktu
nya sebagai reward dari prestasi kerjanya.
pribadi terutama homebasenya, agar data
penempatan, penjadwalan mutasi, dan
Upaya perbaikan ini semoga mendapat
yang diolah dan dijadikan pertimbangan
fasilitas mutasi, agar tercipta konsistensi
dukungan semua pihak.
untuk membuat kebijakan mutasi menjadi
dan kepastian bagi para pegawai yang
valid.
mengalami mutasi. Mutasi ini diharapkan
40 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
Teks: Dwi Wahyudi
KANAN
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 41
// TESTIMONI
Kepala PPBMN Agus Salim
Langkah PPBMN Menuju Era Baru Pengelolaan BMN Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di
kelancaran kegiatan usaha hulu migas
Di era digital ini tentu pelaksanaan proses
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
yang selaras dengan peningkatan mutu
bisnis yang terkomputerisasi menjadi
Daya Mineral (ESDM) tidak lepas dari peran
pengelolaan BMN.
sebuah kebutuhan di segala bidang, tidak
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
terkecuali pengelolaan BMN KKKS. Oleh
(PPBMN). PPBMN merupakan sebuah unit
Salah satu tolak ukur pertama pengelolaan
karena itu PPBMN menyambut baik wacana
kerja eselon II di bawah Sekretariat Jenderal
BMN adalah penatausahaan yang tertib dan
pembangunan sistem informasi yang
Kementerian ESDM. Bermula dari keinginan
akuntabel. Terkait hal ini, Agus mengakui
terintegrasi antara Kementerian Keuangan
untuk mengelola aset di lingkungan
bahwa proses penatausahaan BMN KKKS
dengan SKK Migas. Agus menuturkan,
Kementerian ESDM secara transparan,
saat ini belum sepenuhnya akurat dan
bahwa PPBMN pernah membuat suatu
akuntabel, dan akurat, PPBMN dibentuk
akuntabel dilaksanakan. Ini terjadi karena
sistem penatausahaan BMN KKKS. Namun,
pada 10 Oktober 2010.
proses penyusunan laporan BMN KKKS
sistem tersebut belum dapat digunakan,
masih dilakukan secara manual sehingga
karena data yang tersedia tidak memiliki
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
human error dalam proses pengerjaannya
format dan perlakuan yang sama dalam
(PMK) Nomor 248/PMK.05/2012 tentang
kerap terjadi.
proses penyusutannya sehingga sistem
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus,
sulit membaca secara benar.
PPBMN merupakan Unit Akuntansi Kuasa
PPBMN hanya melakukan pencatatan
Pengelola Anggaran Bendahara Umum
atas laporan yang diberikan oleh SKK
Berkaca pada pengalaman tersebut, Agus
Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK)
Migas, sehingga PPBMN tidak mengetahui
mengusulkan, agar DJKN dan SKK Migas
untuk pengelolaan BMN yang berasal dari
keadaan sebenarnya dari aset tersebut
menyamakan pendapat terlebih dahulu
Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Saat
sehingga masih terjadi asymetric information
atas format dan perlakuan penyusutan aset
diwawancarai oleh Tim Media Kekayaan
dalam penatausahaan BMN KKKS. Namun
antara aset di bawah tahun 2010 dengan
Negara, Kepala PPBMN Agus Salim blak-
demikian, proses perbaikan terus menerus
aset di atas tahun 2010. Hal ini penting,
blakan berbicara mengenai pengelolaan
dilakukan dengan saksama.
mengingat aset di bawah tahun 2010 harus
BMN KKKS dan harapan-harapannya untuk
42 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
melalui proses inventarisasi dan penilaian
TESTIMONI \\ program pemerintah
Selanjutnya, terkait pengaturan
terkait dengan
kewenangan instansi dalam pengelolaan
pengurangan cost
aset KKKS pada revisi PMK, Agus juga
recovery.
berharap SKK Migas merupakan bagian atau masuk dalam koridor Kementerian ESDM,
Salah satu isu
sesuai dengan landasan hukum keberadaan
dalam pengelolaan
SKK Migas saat ini sebagaimana diatur
aset KKKS, adalah
dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 09
minimnya
Tahun 2013 tentang Tata Kerja Satuan Kerja
ketersediaan
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
anggaran pada
Minyak dan Gas Bumi.
Pengelola untuk (IP), berbeda dengan aset di atas tahun 2010
pemeliharaan dan pengamanan untuk
Di samping itu, revisi PMK tersebut tentunya
dapat langsung dicatat dalam neraca.
aset KKKS yang telah diserahkan kepada
harus dapat mengakomodasi kekurangan-
Pemerintah. Menyikapi hal ini, Agus
kekurangan yang selama ini masih ada, di
Di tahun 2014 ini, pengelolaan BMN
menekankan pentingnya penjadwalan,
antaranya ketentuan sanksi KKKS yang
memasuki era baru yang ditandai
perencanaan, dan pelaporan aset KKKS
lalai akan kewajibannya, dan pedoman
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
yang akan diserahkan kepada Pemerintah.
teknis untuk pelaksanaan pengamanan
(PP) Nomor 27 Tahun 2014. Salah satu
Hal ini dimaksudkan, agar kebutuhan
dan pemeliharaan aset KKKS yang telah
semangat yang diusung oleh PP tersebut,
anggaran untuk pengamanan dan
diserahterimakan kepada pemerintah.
adalah penyederhanaan birokrasi
pemeliharaan dapat diproyeksikan.
pada siklus pengelolaan BMN. Proses
Alternatif lain yang ditawarkan Agus
Beberapa hal yang menurut Agus juga perlu
pemindahtanganan/pemusnahan/
adalah memaksimalkan penggunaan
menjadi perhatian semua pihak adalah:
penghapusan BMN kini lebih mudah dan
aset KKKS yang akan diserahkan kepada
1. Laporan data BMN KKKS, agar dilakukan
cepat. Hal ini dirasakan manfaatnya oleh
pemerintah untuk dialihkan kepada KKKS
secara berkala kepada Kementerian
PPBMN. Misalnya pada pemindahtanganan
lainnya yang memerlukan, sehingga dapat
BMN melalui penjualan lelang, setelah
meminimalkan anggaran yang perlu
terbitnya PP 27 tahun 2014, SK
disediakan pemerintah untuk aktifitas
Penghapusan BMN diterbitkan setelah
pengamanan dan pemeliharaan.
selesainya pemindahtanganan BMN
ESDM c.q. PPBMN. 2. Kegiatan monitoring dan evaluasi aset KKKS perlu ditingkatkan lagi. 3. Adanya peraturan/pedoman yang mengatur wewenang secara spesifik
(penjualan lelang), sehingga administrasi
Ketika dimintai pendapat mengenai rencana
pada instansi yang mengurusi BMN
pengelolaan BMN lebih cepat dan tertib.
revisi PMK Nomor 135/PMK.06/2009 jo PMK
KKKS, seperti Pusat Pengelolaan BMN
165/PMK.06/2010, Agus berharap materi
ESDM dan SKK Migas, agar tidak terjadi
Selain birokrasi yang lebih sederhana, PP
revisi PMK dimaksud tidak rigid dalam
tumpang tindih dalam pekerjaan.
Nomor 27 Tahun 2014 juga mendukung
mengatur pengelolaan aset industri hulu
pengembangan manajemen aset
migas, dengan pertimbangan bahwa fokus
Menutup sesi wawancara, Agus menyatakan
negara yang erat hubungannya dengan
utama KKKS adalah kegiatan eksplorasi dan/
bahwa pengelolaan aset KKS memang
optimalisasi pemanfaatan BMN. Bagi SKK
atau produksi migas. Apabila dimungkinkan,
harus lebih transparan, akurat, dan
Migas selaku Pembina KKKS, optimalisasi
BMN KKKS yang memiliki kekhususan dan
akuntabel. Namun, dalam tataran praktis,
pemanfaatan aset KKKS juga merupakan
berbeda serta masih digunakan dalam
peraturan pengelolaan aset KKKS harus
salah satu hal yang menjadi perhatian.
kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi,
mengakomodasi dan menjaga kelancaran
Optimalisasi pemanfaatan aset KKKS,
maka kewenangan pengelolaannya tetap
kegiatan usaha hulu migas, khususnya
sebagaimana diatur oleh SKK Migas, antara
dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan
yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan
lain dilakukan melalui transfer material/
SKK Migas.
aset KKKS. Agus juga berharap peraturan
asets antar KKKS, dan sebagainya. Menurut
pengelolaan aset KKKS tetap dalam koridor
Agus, potensi optimalisasi pemanfaatan
mendukung iklim investasi industri hulu
BMN di subsektor migas masih dapat
migas di Indonesia.
ditingkatkan kembali seiring dengan
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 43
// TESTIMONI
Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas M.I. Dzikrullah
Best Practice: Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagaimana diketahui dalam pengawasan
Aset Eks. (KKKS) berdasarkan perjanjian/
memiliki pedoman pengelolaan aset di
dan pengelolaan aset negara, pemerintah
Product Sharing Contract (PSC) merupakan
industri hulu migas yang disebut Pedoman
dalam hal ini DJKN berupaya membuat
BMN pada Menteri Keuangan/Pengelola
Tata Kerja (PTK).
sistem pengawasan dan pengelolaan aset
Barang yang dalam hal ini pelaksana
negara yang efektif, dengan membuat
fungsionalnya adalah Direktorat Jenderal
Secara keseluruhan SKK Migas berharap
kebijakan-kebijakan terkait pengaturan
Kekayaan Negara (DJKN). Meskipun
dari proses perencanaan, pengadaan,
proses bisnis. Guna menghindari pembelian
demikian, dalam praktik riil, Satuan
pencatatan dan pelaporan, penggunaan/
aset yang berlebih khususnya untuk
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
pemanfaatan dan penghapusan dan/
material persediaan, sebagian besar
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
atau pelepasan tetap mengedepankan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah
merupakan unit kerja yang diberikan
akuntabilitas. Pengawasan aset proses
menerapkan best practice berupa sistem
kewenangan dalam teknis pengelolaan
perencanaan sampai dengan penghapusan,
konsinyasi (consignment) dalam pengadaan
aset langsung, seperti proses pengadaan,
sudah seyogyanya diperlukan kolaborasi
barang.
pencatatan dan pelaporan, penggunaan/
dan sinergi antara DJKN, Pusat Pengelolaan
pemanfaatan dan penghapusan dan/atau
BMN pada Kementerian Energi dan Sumber
pelepasan.
Daya Mineral, dan SKK Migas.
yang diperoleh atas pelaksanaan kontrak/
Dahulu sebelum SKK Migas dibentuk,
Pedoman-pedoman siklus pengelolaan
perjanjian. Sesuai dengan tema besar Media
awalnya bernama BPKA (Badan Pembinaan
BMN telah dilaksanakan berlandaskan
Kekayaan Negara kali ini yang mengangkat
Pengusahaan Kontraktor Asing) BPPKA
ketentuan maupun peraturan yang
tema mengenai Kekayaan Negara Lain-Lain,
sebagai kepanjangan tangan pemerintah
berlaku serta penerapan best practice, guna
tim Media Kekayaan Negara berkesempatan
untuk mengawasi dan mengatur kegiatan
optimalisasi pengelolan Aset. SKK Migas
untuk mewawancarai Deputi Pengendalian
hulu migas. Secara prinsip pengelolaan
selaku perwakilan pemerintah sebagai
Dukungan Bisnis SKK Migas M.I. Dzikrullah.
aset KKKS yang dilakukan oleh SKK Migas
pengguna barang selalu berupaya untuk
mengacu pada ketentuan perundangan
mengoptimalkan dan menjaga governance
yang sudah ada. Selain itu, SKK Migas juga
pengelolaan aset di kegiatan hulu Migas.
Aset KKKS sebagai salah satu BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
44 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
TESTIMONI \\ Misalnya dalam hal pengelolaan,
dan maintenance, ditambah lagi negara
Penurunan trend pembelian/perolehan aset
pemanfaatan, pemindahtanganan,
mendapatkan keuntungan dari biaya sewa
KKKS yang digantikan dengan opsi sewa
penghapusan aset salah satunya, kami
sebagai penambah PNBP.
seperti yang saat ini mulai dijadikan pilihan.
tetap mengacu pada UU Nomor 22 Tahun
Apalagi saat ini perlu kajian komprehensif
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP
Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga harus
terkait keekonomian dalam pengambilan
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
selektif, agar tidak menggangu iklim
keputusan membeli atau menyewa. Upaya-
Barang Milik Negara/Daerah, PP Nomor
investasi hulu migas dan salah satu program
upaya yang telah dilakukan oleh Kontraktor
35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
pemerintah mendukung ketahanan
KKKS berkaitan hal tersebut antara lain
Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan
energi. Ke depan, terdapat potensi besar
penyewaan mobil/alat-alat berat, peralatan
Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009
pemanfaatan aset hulu migas oleh pihak
kantor, shorebase.
tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari
ketiga, mengingat seiring banyaknya
KKKS J.o 165/PMK.06/2010. Jadi secara riil
lapangan yang sudah mature, terdapat
Guna menghindari pembelian aset
SKK Migas tetap tunduk dan patuh terhadap
excess capacity dari aset di industri hulu
yang berlebih khususnya untuk material
ketentuan yang diterbitkan oleh Pengelola
migas yang bisa dimanfaatkan pihak ketiga.
persediaan, sebagian besar Kontraktor KKS telah menerapkan best practice berupa
Barang. Saat ini SKK Migas sudah menerapkan
sistem konsinyasi (consignment), misalnya
Aset KKKS berupa tanah merupakan salah
infrastruktur pelaporan secara online
terhadap bahan peledak, pelumas, dan
satu aset strategis dan dalam ketentuan
bagi aset-aset yang dipergunakan oleh
spare part alat-alat berat. Selain itu, dengan
terkait BMN diregulasi secara rinci, namun
Kontraktor KKS, seperti SIPM merupakan
mempertimbangkan kegiatan operasi
dalam proses pengadaannya masih
sistem informasi untuk material persediaan,
Kontraktor KKS yang memiliki karakter
kurang mendapatkan perhatian terkait
sedangkan untuk HBM dan Tanah
yang dinamis dan kompleks, perlu diatur
dokumentasi kepemilikan. Hal tersebut
menggunakan SINAS dan SINTA. SINAS
kebijakan secara umum.
mengingat dalam Undang-Undang
berlaku hanya untuk kepentingan cost
Nomor 2 Tahun 2012 telah disebutkan,
recovery KKKS produksi, baik aset KKKS tahap
Salah satu semangat pengelolaan BMN
bahwa pihak yang bertanggung jawab
Eksploitasi sampai aset KKKS pada tahap
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27
pada tahap pelaksanaan pengadaan
Eksplorasi, karena tidak ada perbedaan satu
Tahun 2014, diantaranya penyederhanaan
tanah untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas
sama lainnya.
birokrasi. Proses birokrasi yang ada saat ini,
untuk kepentingan umum adalah Badan
menurut saya masih terdapat ruang untuk
Pertanahan Nasional (BPN). “SKK Migas
Perlu kita pahami bersama pula bahwa
penyederhanaan, namun tetap menjunjung
sedang mengarah ke sana dan kami
sistem pelaporan aset oleh KKKS adalah
azas compliance terhadap peratutan yang
memerlukan dukungan berbagai pihak agar
identik dengan mekanisme self assesment
berlaku, sehingga terjadi percepatan
rencana ini dapat terealisasi dengan baik”
di perpajakan, KKKS melaporkan hal-hal
proses yang berdampak terciptanya
Ujar Dzikrullah.
yang menjadi kewajibannya melalui media
efisiensi di kegiatan pengelolaan aset
sistem informasi yang telah disediakan.
hulu migas terutama dalam hal proses
Pada prinsipnya SKK Migas mendukung
”Mekanisme ini yang menurut hemat
pemindahtanganan dan penghapusan
optimalisasi pengelolaan aset melalui
saya yang efektif dalam pelaksanaannya”,
BMN.
pemanfaatan dengan pihak ketiga,
tambah Dzikrullah. SKK Migas melakukan
khususnya yang berdampak pada
mekanisme pengendalian atas pembelian/
Terakhir, harapan saya dalam pengelolaan
ketahanan energi nasional atau terciptanya
perolehan dengan selalu mengedepankan
aset di masa depan, agar lebih efektif
kesejahteraan masyarakat luas, selama hal
transparansi dan akuntabilitas dalam hal
dan efisien serta akuntabel dalam
tersebut tidak mengganggu kegiatan utama
pengelolaan aset.
pelaksanananya, SKK Migas tidak dapat
hulu migas dan terdapat excess capacity dari
berperan sendiri, sehingga perlu adanya
aset yang ada. Pemanfaatan bersama ini
Menurut hemat saya, peran setiap fungsi/
sinergi dan kolaborasi dari pemangku
dapat memberikan manfaat bukan hanya
instansi terkait dalam pengelolaan aset
kepentingan (stakeholders) yang memiliki
bagi pihak ketiga, namun dari sisi SKK Migas
pasca terminasi dapat lebih ditingkatkan,
prinsip-prinsip yang sama dan tetap
dapat mengurangi beban biaya cost recovery
sehingga pengelolaan dimaksud dapat
menunjang kelancaran kegiatan hulu migas.
terhadap KKKS melalui sharing biaya operasi
lebih akuntabel serta efektif dan efisien.
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 45
// PROFIL KANTOR
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat
Measurable and Continuous Improvement Dalam mencapai suatu tujuan organisasi,
sampai dengan tahun 2014, KPKNL Sanggau
kepemimpinan Anugrah, Kanwil DJKN
perencanaan harus disusun sedetail
belum beroperasi dan akan direalisasikan
Kalbar dengan wilayah kerja yang mencapai
mungkin dan bersifat riil, konkrit, serta
setelah mempertimbangkan urgensi
satu setengah kali luas Pulau Jawa, dan
mudah dilaksanakan. Hal ini diperlukan
kebutuhan kantor dan evaluasi atas potensi
hanya didukung 2 (dua) kantor pelayanan,
untuk perencanaan dengan target yang
dan beban kerja yang ada.
pada tahun 2013 telah berhasil mencapai
straight dan measurable. Target pencapaian
target yang telah ditetapkan oleh kantor
yang sama membutuhkan sumber
Kanwil DJKN Kalbar yang sebelumnya
pusat. Hal ini terbukti dari Capaian Nilai
daya manusia yang handal dan mampu
bernama Kanwil DJKN XI Pontianak
Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN
melakukan perbaikan berkelanjutan
berkedudukan di Jalan Letjend Sutoyo
Kalbar Tahun 2013 pada dasarnya sangat
(continous improvment).
Nomor 122 Pontianak sejak Desember 2011.
bagus dengan indikasi tercapainya 25
Bangunan Kanwil terdiri dari tiga tingkat
IKU yang semuanya menunjukkan warna
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
dengan luas 2.276 m2, berdiri di atas tanah
hijau, sehingga mencapai target yang telah
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi
seluas 2.333m2. Komposisi sumber daya
ditetapkan. Bahkan beberapa IKU melebihi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
manusia yang dimiliki oleh Kanwil Kalbar
target yang telah ditetapkan (di atas 100%),
Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN
terdiri dari 49 orang dengan berbagai latar
misal IKU jumlah PNDS dalam satuan rupiah
Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki wilayah
belakang pendidikan.
(217,47 %) dan jumlah bea lelang (222,50%).
yaitu KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang,
Kanwil DJKN Kalbar dipimpin oleh Anugrah
Tim Media Kekayaan Negara berksemepatan
dan KPKNL Sanggau. Namun demikian,
Komara sejak tahun 2012. Selama masa
mewawancarai Kepala Kanwil DJKN Kalbar
kerja mencakup 3 (tiga) Kantor pelayanan,
46 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
PROFIL KANTOR \\ Selain pembinaan secara formal, Anugrah juga menyampaikan bahwa pembinaan secara informal perlu dilakukan. “Dalam rangka meningkatkan sinergi, perlu adanya rasa kebersamaan dan rasa memiliki, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab”, ujar pria yang memiliki hobi memancing ini. Dengan adanya rasa tanggung jawab, setiap pegawai akan dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan seluruh potensi yang dimiliki. Terkait pengembangan potensi pegawai, Anugrah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai di lingkungan untuk mengetahui lebih jauh strategi,
oleh masing-masing Kepala Bidang/Kepala
Kanwil DJKN Kalbar untuk dapat
capaian, kegiatan, dan berbagai hal yang
Bagian melalui coffee morning.
meningkatkan kompetensi diri baik melalui
menjadikan Kanwil DJKN Kalbar terbaik dalam pencapaian NKO.
program-program pengembangan sumber Semangat kebersamaan yang digulirkan
daya manusia yang diselenggarakan kantor
oleh Anugrah tentunya memberi dampak
pusat DJKN dalam bentuk workshop, diklat,
Lokasi yang berbatasan langsung dengan
positif kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN
maupun bea siswa, ataupun dengan
negara tetangga inilah yang menuntut
Kalbar. “Kami bagi tugas habis hingga ke
pengembangan diri melalui upaya
kehadiran pemerintah sebagai representasi
bawah, sehingga semua unsur pada kanwil
pendidikan secara mandiri (non beasiswa).
kedaulatan negara atas teritorialnya. DJKN
memiliki kontribusi masing-masing”, tambah
Hal ini tentunya sejalan dengan semangat
sebagai kuasa dari pemerintah dalam
Anugrah. Dengan demikian tentunya
kesempurnaan pada Nilai-Nilai Kementerian
hal pengelola Barang Milik Negara yang
akan semakin memupuk semangat setiap
Keuangan. “Saya menekankan, apapun
memegang amanat konstitusi Pasal 33
pegawai untuk memberikan kontribusi
yang terjadi, kami harus bisa mengikuti
Undang-Undang Dasar 1945, melalui Kantor
pencapaian target.
kegiatan pengembangan pegawai yang
Wilayah DJKN Kalbar hadir di Provinsi
dilaksanakan”, pungkas Anugrah.
Kalbar sejak diterbitkannya Peraturan
Berbatasan langsung dengan Negeri Bagian
Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006
Serawak Malaysia di sebelah Utara, Laut
Pembagian tugas yang jelas, selain
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Jawa di sebelah Selatan, Laut Natuna, Selat
menimbulkan lahirnya tanggung jawab,
Vertikal DJKN.
Karimata, dan Semenanjung Malaysia di
juga menimbulkan semangat dari setiap
sebelah barat, dan Provinsi Kalimantan
pelaksana untuk bekerja secara sukarela
Ketika ditanya mengenai rahasia dibalik
Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah
tanpa perlu merasa diawasi oleh atasan.
kesuksesannya, Pria yang dikenal humoris
di sebelah Timur, menjadikan Provinsi
“Semua orang mengetahui tugasnya
ini menyampaikan bahwa kunci dari
Kalbar memegang peranan strategis bagi
masing-masing sesuai bidang kerjanya,
pencapaian yang diraih selama ini adalah
perekonomian dan kedaulatan Negara
kalau pun saya sedang berhalangan, para
melalui pembinaan secara periodik oleh
Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam
pegawai tetap dapat menjalankan tugasnya
masing-masing bidang pada Kanwil
pada akhir Oktober 2014 lalu, melalui radar
dengan baik,” imbuhnya.
sesuai tugas dan fungsi kepada kantor
Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional
pelayanan. Selain pembinaan kepada
I pada posisi di Pontianak utara, yang
Ketika ditanya mengenai Transformasi
kantor pelayanan, Anugrah menyampaikan
melacak kehadiran pesawat asing yang tidak
Kelembagaan yang saat ini sedang
bahwa pembinaan internal bagi pegawai
mengantongi izin terbang di wilayah udara
digulirkan oleh Kantor Pusat DJKN,
Kanwil Kalbar tidak kalah pentingnya dalam
Republik Indonesia, berhasil dipaksa turun
Anugrah menyampaikan, tema sewindu
mendukung pencapaian target. Pembinaan
oleh Pesawat Sukhoi milik TNI AU di Bandara
DJKN “Dengan Semangat Transformasi
secara internal rutin dilaksanakan dengan
Supadio Pontianak.
Kelembagaan, DJKN Menuju Modernisasi
dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil
Pengelolaan Kekayaan Negara” sejalan
dan pada beberapa kesempatan dilakukan
dengan semangat yang dibangun oleh
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 47
// PROFIL KANTOR DJKN dalam transformasi kelembagaan
menjalin komunikasi
yaitu melalui penguatan kelembagaan
intensif, agar tidak terjadi
dengan melakukan perbaikan dan
kegiatan tumpang tindih
peningkatan berkelanjutan (continuous
yang dilakukan Kanwil
improvement) dengan memanfaatkan
DJKN maupun KPKNL.
kemajuan teknologi khususnya
“Kami berupaya sharing
teknologi informasi untuk mendukung
kegiatan ke KPKNL, agar
pengembangan pengelolaan kekayaan
kegiatan yang dilakukan
negara. Untuk mewujudkan harapan
Kanwil dan KPKNL tidak
tersebut harus diikuti dengan peningkatan
berulang, misalnya kegiatan
kualitas SDM, sehingga mordernisasi yang
penggalian potensi lelang”,
dicanangkan dapat diikuti dan dilaksanakan
ujar Anugrah.
oleh setiap pegawai. Ketika ditanya mengenai Tentunya suatu keniscayaan bahwa
pengembangan kantor
peningkatan modernisasi dalam
sebagaimana disebutkan
Pengelolaan Kekayaan Negara juga harus
dalam PMK 170, Anugrah
setiap kesempatan sosialisasi peraturan
diikuti dengan peningkatan kualitas dan
menyampaikan bahwa untuk kondisi saat
teknis yang dilaksanakan oleh bidang teknis.
kemampuan SDM. Untuk menuju kearah
ini, Kanwil Kalbar masih cukup mumpuni
Bahkan pada 11 Oktober 2014 lalu, Kanwil
yang demikian tersebut, Kanwil DJKN
untuk melakukan pelayanan dengan
DJKN Kalbar telah menggelar kegiatan
Kalbar terus berupaya untuk meningkatkan
didukung dua Kantor Pelayanan, “idealnya
DJKN Goes to Campus Institut Pemerintahan
kualitas SDM. Peningkatan SDM tersebut
memang sesuai (PMK 170 Tahun 2012.red),
Dalam Negarai Kalbar. Hal ini tentunya perlu
dilakukan antara lain melalui pengiriman
namun mengingat memerlukan persiapan
mendapat apresiasi positif atas inisiatif
pegawai untuk mengikuti diklat-diklat
pendanaan yang cukup besar, kami sudah
yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN Kalbar
dan melakukan sharing knowledge kepada
mengusulkan ke Kantor Pusat, agar sedikit
yang telah mendukung program DJKN goes
seluruh pegawai atas diklat yang telah
penyesuaian terkait peralihan sebagian
public. Bahkan dalam waktu dekat Kanwil
diikuti, serta memberikan kesempatan para
wilayah kerja KPKNL Sanggau, yang selama
DJKN Kalbar tengah mengagendakan
pegawai untuk melanjutkan pendidikan
ini seluruhnya ditangani KPKNL Pontianak,
kembali untuk mengadakan kegiatan
formal di jenjang yang lebih tinggi.
menjadi sebagian ditangani oleh KPKNL
serupa di Politeknik Negeri Pontianak.
Singakawang”, tambah Anugrah. Kemajuan teknologi mempermudah
Ketika ditanyakan mengenai permasalahan
terjadinya proses pendistribusian informasi,
Pada tingkatan yang lebih luas, dalam hal
yang dihadapi dalam hal koordinasi
dengan demikian Anugerah mengarahkan
ini perwakilan Kementerian Keuangan
maupun komunikasi dengan stakeholders
agar bidang Kepatuhan Internal dan
untuk Wilayah Provinsi Kalbar, Kanwil DJKN
internal maupun ekseteranl, Anugrah
Hukum Informasi untuk proaktif mengamati
Kalbar berupaya aktif untuk berkontribusi
menyampaikan, bahwa tidak mengalami
perkembangan yang terjadi melalui portal
pada setiap kegiatan yang diselenggarakan,
permasalahan dalam hal koordinasi maupun
DJKN, agar selanjutnya dapat disosialisasikan
bahkan pada tahun 2013 lalu, Kanwil DJKN
komunikasi. “Saya kira selama komunikasi
kepada seluruh jajaran kanwil. Saya
Kalbar mendapat amanah untuk menjadi
yang kita jalin cukup lancar, baik antara
bersyukur, kemampuan SDM pada kanwil
koordinator panitia setempat untuk
internal (sesama perwakilan Kementerian
DJKN Kalbar memiliki potensi yang merata
penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai
Keuangan. Red) maupun eksternal”, ungkap
dan dapat diandalkan. Hal ini dapat terlihat
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian
Anugrah. Bahkan Anugrah menyampaikan
melalui komposisi usia pelaksana yang
Keuangan.
bahwa tingkat kepatuhan satuan kerja
mayoritas pada usia produktif, sehingga
dalam melakukan rekonsiliasi baik
dapat dipacu untuk menyesuaikan ritme
Terkait fungsi kehumasan dalam rangka
dengan adanya kerja sama ini. Dengan
kerja untuk mencapai target.
pengenalan tugas dan fungsi DJKN kepada
kerja sama ini, setiap satker yang tidak
stakeholders, Kanwil DJKN Kalbar secara
melakukan rekonsiliasi dengan baik, Kanwil
Terkait koordinasi dengan kantor pelayanan
rutin memperkenalkan tugas dan fungsi
Perbendaharaan akan memberikan sanksi
yang ada di bawahnya, Anugerah
DJKN kepada seluruh stakeholders dalam
kepada satuan kerja tersebut terkait proses
48 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
PROFIL KANTOR \\
surat perintah pencairan dana. “Kita menjalin
birokrasi di Kementerian Keuangan.
kerja sama dengan Kanwil Direktorat
Pria yang baru saja kembali dari tanah suci ini mengungkapkan bahwa bencana alam
Jenderal Perbendaharaan di Kalimantan
Implementasi reformasi mental pada
gempa bumi di Jogjakarta pada tahun 2007
Tengah, jadi kepatuhan mereka (satker.red)
Kanwil DJKN Kalbar dilaksanakan dengan
adalah kejadian paling membekas selama
cukup baik, meskipun terdapat beberapa
memastikan, bahwa setiap penyelesaian
Ia mengabdi sebagai pelayan masyarakat.
satker yang berhalangan berkaitan dengan
tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai
Saat itu Anugrah menjabat sebagai Pj.
kendala geogfrafis”, tambah Anugrah.
dengan SOP dan juga peraturan yang
Kepala KP2LN Type A Yogyakarta. Selain
berlaku .
itu ketika ditanya mengenai tempat yang
Revolusi Mental menjadi slogan atau
paling berkesan ketika bertugas, Anugerah
semangat yang dicanangkan oleh
Selain dari pada itu, penerapan Nilai-Nilai
mengungkapkan bahwa wilayah Sumatera
pemerintah baru untuk merubah budaya
Kementerian Keuangan dan Budaya Kerja
Utara khususnya Medan, merupakan tempat
kerja pada seluruh pemerintahan. Menurut
Kementerian Keuangan menjadi dasar
paling berkesan bagi Anugrah. ”Medan
pendapat Anugrah, program reformasi
dalam pelayanan kepada stakeholders,
memiliki karakteristik masyarakat yang
mental pada dasarnya sudah dilakukan
melalui pemasangan banner atau stiker anti
sangat unik, sehingga menghadirkan banyak
di lingkungan Kementerian Keuangan,
korupsi di lingkungan kanwil DJKN Kalbar.
tantangan bagi saya”, ujar Anugrah.
sejak dicanangkannya program Reformasi
Memasang Kotak Aduan Masyarakat untuk
Birokrasi. Jajaran kementerian Keuangan
memberikan akses kepada msayarakat,
Mengakhiri perbincangan, ketika ditanya
di dalam melaksanakan tugasnya sudah
apabila ada keluhan yang disampaikan
mengenai pesan terhadap seluruh jajaran
dipagari dengan core value berupa Nilai-
terkait dengan pelayanan yang diberikan
pegawai DJKN, Anugerah mengajak agar
Nilai Kementerian Keuangan, antara lain:
oleh Jajaran Kanwil DJKN Kalbar .
seluruh pegawai, agar lebih giat bekerja
integritas yang berbicara terkait kejujuran,
sesuai dengan semangat pemerintahan
ketulusan, kepercayaan dan tidak melakukan
Mengabdi sejak tahun 1983, tentunya
baru meskipun Ia menyadari bahwa
hal-hal tercela. Dengan demikian,
menjadikan Anugrah memiliki banyak
saat ini pun seluruh pegawai DJKN
reformasi mental yang dicanangkan oleh
pengalaman menarik yang dapat digali.
telah memberikan yang terbaik dan
pemerintahan baru sangat sejalan dengan
Ketika Tim Humas menanyakan mengenai
meningkatkan kemampuan agar DJKN lebih
semangat yang dibangun dalam reformasi
kejadian paling berkesan selama bertugas,
eksis.
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 49
// PROFIL KANTOR
KPKNL Bogor
Menggapai Sukses melalui Kerja Keras di Awal Buitenzorg, demikian Bogor dikenal
Sebagai salah satu kota penyangga
menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan
pada masa kolonial, yang berarti tanpa
Jakarta, roda perekonomian Bogor juga
Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor pada
kecemasan atau aman tenteram.
menggeliat dengan cepat. Melihat hal
2006, seiring berdirinya Direktorat
Sebutan yang cocok disematkan,
tersebut, Badan Urusan Piutang dan
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
melihat nyamannya suasana Bogor
Lelang Negara (BUPLN) mendirikan
dengan banyaknya pohon yang
Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang
Reformasi birokrasi yang dicanangkan
menjulang dan rindang. Namun, Bogor
Negara (KP3N) dan Kantor Lelang
oleh Kementerian Keuangan mendorong
lebih dikenal dengan sebutan Kota
Negara (KLN) Bogor pada 1991 untuk
KPKNL Bogor melakukan pembenahan
Hujan, karena intensitas hujan yang
memberikan pelayanan kepada
baik infrastruktur, proses bisnis maupun
tinggi. Di samping itu, Bogor juga telah
stakeholders. Kedua kantor tersebut
sumber daya manusia. Gedung
lama dikenal sebagai pusat pendidikan
bergabung menjadi Kantor Pelayanan
peninggalan jaman kolonial yang
dan penelitian pertanian nasional. Di
Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
digunakan sebagai gedung kantor
sinilah berbagai lembaga dan balai
Bogor, seiring berubahnya BUPLN
disulap menjadi lebih nyaman untuk
penelitian pertanian dan biologi berdiri
menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan
berkarya. Mutu pelayanan ditingkatkan
sejak abad ke-19.
Lelang Negara (DJPLN), yang akhirnya
dengan menyusun role yang ringkas
50 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
PROFIL KANTOR \\
dan mudah dimengerti serta didukung
menjadi KPKNL terbaik di Kanwil DJKN
melakukan pemetaan opportunity-nya,
oleh teknologi yang mumpuni. Kualitas
Jawa Barat pada 2013.
KPKNL Bogor sudah selangkah lebih
sumber daya manusia ditingkatkan
maju, karena sudah bergerak mengejar
melalui transfer knowledge dan berbagai
Cakupan wilayah kerja KPKNL Bogor
kegiatan capacity building.
yang luas meliputi Kota Bogor,
target.
Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur,
Pontensi lelang, utilisasi Barang Milik
Hasilnya, Kantor yang beralamat di jalan
Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi
Negara dan pengurusan piutang negara
Veteran Nomor 45 Bogor ini menjadi
dan Kota Administratif Depok menjadi
langsung dieksekusi dengan cepat di
juara pertama di Kantor Wilayah (Kanwil)
modal utama dalam pencapaian target.
awal tahun. Hasilnya, target pokok dan
DJKN Jawa Barat pada 2013 dalam
Dengan memetakan opportunity
bea lelang serta utilisasi BMN 2014 telah
hal pencapaian target. Nilai Kinerja
tersebut dan disertai manajemen
melampaui lebih 100% di bulan Juni.
Organisasi (NKO) KPKNL Bogor 2013
SDM yang baik dan jitu menjadi kunci
Pokok lelang telah mencapai 185,21%,
mencapai 116,68% . Dengan kata lain,
keberhasilan KPKNL Bogor.
bea lelang telah tercapai 295,45% dan
hampir seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai melebihi 100%, termasuk
utilisasi BMN tercapai 143,9%. Agar Strategi Pencapaian Target
IKU Pelayanan yang berkualitas yang tercapai 114,02%.
kualitas kerja KPKNL Bogor tetap terjaga, KPKNL Bogor meminta penambahan
Pencapaian target 2013 merupakan
target ke Kanwil DJKN Jawa Barat.
hasil kerja keras semua pegawai. Tim Media Kekayaan Negara
Dodo Sukandar menuturkan kunci
Dengan melakukan start awal yang
berkesempatan mewawancarai Kepala
keberhasilan tersebut adalah bekerja
bagus, pencapaian target di semester I
KPKNL Bogor Dodo Sukandar untuk
keras di awal tahun. “Start awal yang
akan besar. Imbasnya, pencapaian target
mengetahui strategi, kegiatan, capaian
bagus, modal kita mencapai target,”
pada semester II KPKNL bogor tidak lagi
dan hal lain yang mengantarkan mereka
ujarnya. Di saat kantor lain masih
bergantung ke stakeholders, sehingga
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 51
// PROFIL KANTOR
kendali ada di tangan sendiri. Selain
mau men-transfer
itu, sembari mengejar target tambahan
pengetahuan yang
yang belum tercapai, KPKNL Bogor dapat
dimiliki, mampu
menatap tahun depan lebih awal.
membimbing langsung saat
Sinergi dan komunikasi dengan
pelaksanaan
stakeholders penting dijalin erat,
pekerjaan dan
demikian disampaikan Dodo Sukandar.
mendorong untuk
Pria yang hobi baseball ini melakukan
terus belajar
hal tersebut melalui peran aktif KPKNL
sampai menguasai.
Bogor dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti peringatan
sebagai langkah maju peningkatan Transformasi Kelembagaan
Hari Oeang, kerja bakti membersihkan Kebun Raya Bogor dan sebagainya.
pelayanan di bidang lelang. Bahkan beberapa pemohon lelang secara
Saat disinggung mengenai Transformasi
khusus meminta pelaksanaan lelang
Kelembagaan, Dodo Sukandar
dengan cara tersebut. Menurut Dodo,
SDM adalah modal yang penting dalam
menyatakan KPKNL Bogor terus
modernisasi tersebut bagus, namun
pencapaian target. Melihat kualitas 40
mempersiapkan diri menyambut era
masih memerlukan perbaikan-perbaikan
pegawai KPKNL Bogor yang didominasi
tersebut dengan berbagai perbaikan
baik dari segi prosedur, sistem maupun
oleh perempuan, Dodo Sukandar
dengan menitikberatkan pada
infrastruktur terutama kualitas kecepatan
mempunyai strategi khusus, yaitu
modernisasi proses bisnis dan pelayanan
internet. Dodo juga mengusulkan, agar
pegawai yang mampu dan mempunyai
yang diberikan.
permohonan lelang dapat dilakukan
skill yang mumpuni harus mau dan
secara online, sehingga membantu
mampu “menggendong” pegawai lain
KPKNL Bogor mendukung pelaksanaan
mempermudah administrasi lelang dan
yang kurang. “Menggendong” dalam arti
lelang email dan lelang internet
pengecekan kelengkapan berkas.
52 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
PROFIL KANTOR \\
Modernisasi pelayanan lelang diperlukan
ruang kerja pegawai. Hal ini dirasa
pemerintahan yang baik dibutuhkan
KPKNL Bogor, karena potensi lelangnya
efektif untuk menjaring hambatan dan
pula pembangunan mental yang bagus.
sangat tinggi. Hal ini terlihat dari
kendala yang dihadapi real time dan
Untuk itu, kepada pegawai KPKNL Bogor
frekuensi lelang yang dilaksanakan
dapat langsung memberikan solusi.
selalu ditanamkan untuk bekerja dengan
pada 2013 mencapai 1.574 kali. Melihat
Selain itu, Ia juga mendorong pegawai
hati dan berfalsafah bekerja itu adalah
hal tersebut, KPKNL Bogor membuat
untuk selalu bekerja dengan baik,
ibadah. Dalam artian bekerja tidak hanya
pengaturan waktu permohonan lelang
karena dengan cara itu pegawai tanpa
semata-mata mengejar materi, namun
dan penyampaian penetapan waktu
disadari telah melaksanakan Nilai-Nilai
juga mencari pahala.
lelang. Dengan hal tersebut, standar
Kementerian Keuangan. Dalam artian
operasional prosedur (SOP) tetap
yang luas, bekerja dengan baik berarti
Harapan tinggi disematkan KPKNL Bogor
terjaga. Bahkan hari jumat ditetapkan
bekerja penuh profesionalisme, telah
kepada DJKN yang telah berusia 8 tahun.
sebagai hari penyelesaian administrasi
bersinergi dan memberikan pelayanan
Kerja keras dibutuhkan dalam rangka
lelang dari pelaksanaan lelang
yang terbaik, sehingga kesemuanya itu
mencapai visi DJKN menjadi pengelola
sebelumnya, mengingat KPKNL Bogor
menuju kesempurnaan.
kekayaan negara yang profesional
melaksanakan lelang lebih dari 5 kali dalam sehari.
dan akuntabel untuk sebesar-besar Memberikan contoh terlebih dahulu
kemakmuran rakyat.
merupakan cara Kepala KPKNL Bogor Untuk meningkatkan kualitas pelayanan
menyambut reformasi mental yang
kepada stakeholders, mantan Kepala
dicanangkan oleh Presiden Joko
KPKNL Cirebon ini terus melakukan
Widodo. Menurutnya, untuk dapat
pengawasan dan pengendalian. Salah
memberikan yang terbaik untuk
satu caranya dengan “blusukan” ke
Indonesia, selain membangun sistem
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 53
// REPORTASE
Puncak Acara Sewindu DJKN Genap 8 Tahun
Komitmen Menjadi Asset Manager yang Professional dan Akuntabel Jakarta – DJKN Keren! Keren! (DJKN! Keren!
Kemeriahan diawali dengan senam pagi
Acara dilanjutkan dengan pengumuman
Keren!), DJKN Beken! Beken! (DJKN Beken!
bersama yang diikuti oleh Direktur Jenderal
dan penyerahan piala pemenang rangkaian
Beken!), Yang lain pada migrain (Yang lain
Kekayaan Negara Hadiyanto beserta jajaran
perlombaan semarak HUT Sewindu DJKN di
pada migrain), Ngiri sama DJKN! (Ngiri sama
para pimpinan eselon II. Lomba joget balon
antaranya lomba menulis, fotografi, paduan
DJKN!)
berpasangan, pecah balon, dan pindah
suara, lomba kebersihan ruangan, tenis
sarung menjadi puncak kemeriahan acara
meja, bulu tangkis, dan bola voli. Selain itu,
Terdengar sorak sorai penuh semangat
yang dimulai tepat pada pukul 06.00 WIB.
untuk pertama kalinya DJKN mengadakan
menggema dari dalam komplek Kantor
Gelak tawa dan antusiasme menghiasi
lomba pegawai teladan untuk pegawai se-
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
wajah seluruh peserta dan penonton lomba.
Indonesia.
(7/11). Pegawai dari lingkungan Kantor
Di akhir perlombaan, Dirjen Kekayaan
Refleksi Sewindu DJKN
Pusat DJKN, Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kanwil
Negara berpesan, agar selalu dapat menjaga
Menjelang sore, rangkaian Puncak acara
DJKN Banten dan Kanwil DJKN Jawa Barat
kekompakan dan senantiasa bekerja sama
HUT DJKN diisi diskusi Refleksi Sewindu
ramai memenuhi pelataran parkir pendopo
dalam bekerja. “Di dalam perlombaan saja
DJKN. Diawali dengan flash back oleh
Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk merayakan
saja kita bisa bekerja sama, apalagi dalam
moderator mengenai peningkatan nilai
Hari Ulang Tahun DJKN ke 8.
hal pekerjaan,” tutur Hadiyanto.
aset tetap dari tahun 2007 yang bernilai
Negara (DJKN) DKI Jakarta pada Jumat,
54 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
REPORTASE \\ 440 Triliun, hingga saat ini mencapai
Selain diskusi, DJKN me-launching Aplikasi
kekayaan negara yang profesional dan
2.233 triliun, peserta diskusi diajak untuk
Lelang Email dan Aplikasi Lelang Internet
akuntabel, mengamankan aset negara,
membedah satu-persatu permasalahan dari
sebagai sarana pelaksanaan lelang yang
agar memberikan kemanfaatan sebesar
kemajemukan tusi yang dimilki DJKN.
transparan dan akuntabel. Direktur Lelang
besarnya untuk kemakmuran rakyat dan
menyampaikan perkembangan teknologi
generasi masa depan Indonesia, mengawal
Mulai pengelolaan Barang Milik Negara,
sebagai salah satu penggerak modernisasi
dan mewujudkan program transformasi
current issue terkait SDM yang dikaitkan
lelang merupakan latar belakang dibuatnya
kelembagaan DJKN memegang teguh
dengan UU ASN, pentingnya Teknologi dan
aplikasi ini.
nilai nilai integritas, profesionalisme,
informasi, kehumasan dan hukum, penilaian,
sinergi, pelayanan dan kesempurnaan
lelang, hingga tantangan ke depan untuk
Direktur Jenderal beserta jajaran eselon II
serta mengalokasikan waktu dan sumber
mensukseskan transformasi kelembagaan.
DJKN juga mengucapkan komitmen untuk
daya yang dibutuhkan untuk memberikan
menyatukan langkah, semangat, dan tekad
pelayanan terbaik kepada stakeholders.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang
dengan membubuhkan harapan serta
menyempatkan diri ikut bergabung di
tandatangannya pada banner yang tersedia
tengah diskusi bersama peserta lainnya.
untuk mewujudkan DJKN sebagai pengelola
Teks: Bend Abidin Sentosa
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 55
fleksi Potongan Reai il Nilai-N Kementerian Keuangan
Upaya Penyelamatan Uang Negara
Peran DJKN dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di era globalisasi dan informasi yang
TPPU sebagai suatu kejahatan mempunyai
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
semakin maju seperti saat ini yang
ciri khusus, yaitu bukan merupakan
Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan
ditandai dengan berkembangannya Ilmu
kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan
diaturnya pencegahan tersebut dalam
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di
ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk
undang-undang tidak hanya untuk menjaga
berbagai bidang. Perkembangan tersebut
pencucian uang sebagai kejahatan
stabilitas ekonomi, tetapi juga menjaga
tidak hanya terjadi pada hal-hal yang
yang bersifat follow up crime (kejahatan
sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
bersifat positif saja, tetapi juga diiringi
lanjutan), sedangkan kejahatan utamanya
antara lain terkait dengan jabatan Pegawai
dengan perkembangan jenis dan tindak
adalah menghasilkan uang secara tidak
Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai
kejahatan yang semakin canggih dan
sah yang kemudian dilakukan proses
pelayan masyarakat. Undang-Undang
kompleks, salah satunya adalah Tindak
pencucian, agar terlihat bersih dan terhindar
Nomor 8 Tahun 2010 juga diharapkan
Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mendengar
dari tuntutan hukum. Tujuan pelaku
dapat menghindarkan konflik kepentingan
istilah TPPU mengingatkan kita akan
melakukan pencucian uang adalah untuk
dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian
pemberitaan media massa mengenai Kasus
menyembunyikan atau menyamarkan
Uang orang lain. Agar pencegahan terhadap
Korupsi Simulator SIM dan TPPU di tahun
agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat
Tindak Pidana TPPU ini dapat berlangsung
2013. Kasus ini sempat menarik perhatian
digunakan.
efektif, peran serta aktif dari berbagai pihak
masyarakat secara luas dan terasa lebih
sangat dibutuhkan. Pihak-pihak yang terkait
menarik, karena adanya keterlibatan istri-istri
Untuk mencegah Tindak Pidana tersebut
langsung yaitu para aparat penegak hukum
cantik Djoko Susilo dalam tindak pidana
pemerintah bersama DPR telah membuat
(KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan
pencucian uang tersebut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
dll) dan pihak yang berperan sebagai unit
56 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
fleksi Potongan Reai il Nilai-N Kementerian Keuangan
pendukung (supporting units) seperti Pusat
rampasan termasuk yang berasal dari TPPU.
sitaan yang berasal dari Tindak Kejahatan
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Diharapkan dengan adanya database ini,
TPPU.
(PPATK), BI, DJP, DJKN dll, serta masyarakat
akan dicapai pengelolaan barang rampasan
secara umum yang diharapkan dapat
yang berasal dari TPPU yang profesional
Penilaian barang rampasan TPPU yang
bersinergi dalam pencegahan TPPU ini.
akuntabel, transparan, adil, dan untuk
dilakukan oleh Penilai DJKN dilakukan
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
secara professional dan prudent dengan
Peran aktif DJKN dalam Pemberantasan
mempertimbangkan risiko-risiko dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang dapat
Peran aktif lainnya dari DJKN adalah berupa
memperoleh kewajaran nilai barang
kita lihat antara lain, pertama dalam
penyelenggaraan lelang melalui pejabat
rampasan, sehingga dapat tercapai hasil
pengelolaan barang rampasan negara hasil
lelang KPKNL, sebagaimana Peraturan
yang optimal guna kepentingan negara
dari tindak kejahatan TPPU. Berdasarkan
Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.6/2010
tanpa mengesampingkan kepentingan
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
masyarakat.
Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang
jo. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang
Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara
mengatur tentang tata cara pelaksanaan
Dari uraian di atas terlihat peran DJKN
Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan
lelang atas Lelang Eksekusi Barang
dalam pencegahan dan pemberantasan
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Rampasan, termasuk di dalamnya Barang
TPPU ini mempunyai posisi yang penting
pada poin 3 disebutkan bahwa “Dalam
Rampasan yang berasal dari Tindak
dan strategis, ada 4 hal setidaknya, yaitu
hal Hakim memutus bahwa harta kekayaan
Kejahatan TPPU dan Lelang Eksekusi
optimalisasi peningkatkan Penerimaan
yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan
Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP termasuk di
Negara Bukan Pajak (PNBP), penyelamatan
sebagai aset negara, maka dalam amar
dalamnya benda Sitaan yang berasal dari
uang negara dari hasil TPPU jika TPPU
putusan berkenaan dengan harta kekayaan
Tindak Kejahatan TPPU.
tersebut berasal dari Tindak Pidana Korupsi,
tersebut, harus dinyatakan dirampas untuk
Kepabeanan, Cukai, Perpajakan, (Pasal 2
negara.” Ketika harta kekayaan tersebut telah
Melalui pelaksanaan lelang terhadap barang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010),
dinyatakan dirampas untuk negara, di sinilah
rampasan dari kejahatan TPPU, negara
optimalisasi pengelolaan barang rampasan
peran DJKN mulai muncul. Berdasarkan
memperoleh PNBP yang berasal dari hasil
yang berasal dari TPPU tersebut, serta upaya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/
bersih pelaksanaan lelang serta bea lelang
law enforcement yang membuat jera para
PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN
yang disetorkan ke kas negara sebagai
pelaku kejahatan TPPU.
yang berasal dari Barang Rampasan
bagian penerimaan PNBP.
Negara dan Barang Gratifikasi, memberikan
Melihat peran DJKN yang cukup strategis
kewenangan pengelolaan barang rampasan
Selain itu, DJKN juga mempunyai peran
terkait pencegahan dan pemberantasan
yang berasal dari TPPU dengan bentuk-
dalam penilaian barang rampasan yang
Tindak Pidana Pencucian Uang ini, maka
bentuk pengelolaan berupa; penetapan
berasal dari TPPU. Peraturan Menteri
ke depan peluang dan tantangan akan
status penggunaan, pemanfaatan,
Keuangan Nomor 02/PMK.6/2014 tentang
semakin besar.Oleh karena itu, diperlukan
pemindahtanganan, dan penghapusan
Penilai Internal di Lingkungan Direktorat
upaya peningkatan kompetensi SDM dan
berdasarkan usulan kejaksaan/KPK.
Jenderal Kekayaan Negara yang memberi
sumber daya pendukung sehingga visi
Pengelolaan ini dilakukan secara tertib
wewenang kepada penilai DJKN untuk
DJKN sebagai pengelola kekayaan negara
administrasi, akuntabel, dan diharapkan
melakukan penilaian dalam rangka
yang profesional dan akuntabel untuk
mampu meningkatkan kesejahteraan
Pengelolaan Barang Milik Negara termasuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat
rakyat serta tetap menjunjung tinggi
yang berasal dari Barang Rampasan Tindak
terwujud dengan baik.
good governance. Selain bentuk-bentuk
Kejahatan TPPU serta Pengelolaan Aset
pengelolaan di atas, DJKN bersama KPK
sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik
dan Kejaksaan RI telah memulai langkah
Indonesia dan Komisi Pemberantasan
awal pembentukan database barang
Korupsi yang di dalamnya termasuk benda
Teks: Heru Gunawan
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 57
// INOVASI
Lantera KN
Layanan Terpadu Kekayaan Negara Perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal
Program Lantera KN melahirkan berbagai
aktivitas/fungsi yang cukup beragam yang
Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) menjadi
bentuk kegiatan yang dikemas sedemikian
menjembatani Kanwil DJKN dan KPKNL
Direktorat
rupa
Jenderal
Kekayaan
Negara
mengedepankan
dengan masyarakat. Pada mobil dinas yang
reformasi
pencapaian tugas dan fungsi yang telah
dijadikan icon Lantera KN dituliskan jargon
keuangan. DJKN yang kurang populer di
disepakati pada setiap kontrak kinerja. Pada
“cintai aset negara.” (CAN).
tengah masyarakat terlihat nyata pada saat
Program Lantera KN terjadi keterpaduan
percakapan tentang institusi ini.
kerja layanan, baik dibidang pengelolaan
Jargon ini merupakan pengembangan
kekayaan negara, penilaian, pengurusan
dari Jargon “Ayo Benahi Aset Negara”, yang
piutang negara ataupun pelayanan Lelang.
sudah dikenal oleh stakeholder DJKN. Jargon
(DJKN),
membawa
implikasi
Berawal dari kondisi tersebut, Kanwil DJKN Riau,
Sumbar,
dan
Kepri
dengan
tetap
menginisiasi
yang baru ini dimunculkan berdampingan
salah satu program inisiatif strategis yang
Metode
KN
dengan jargon yang lama, dengan harapan
diharapkan dapat berperan penting dalam
beragam, mulai dari pelayanan langsung,
setelah pembenahan aset yang dilakukan
menjawab tantangan kegiatan hubungan
pendampingan, sosialisasi ataupun Focus
secara masif, diharapkan memunculkan
masyarakat. Salah satu program inisiatif
Group
sikap peduli terhadap kekayaan negara.
strategis yang diharapkan dapat berperan
layanan ini memberikan tingkat efektifitas
penting, adalah program Layanan Terpadu
dan efesiensi yang tinggi dalam pelaksanaan
Semoga salah satu inisiatif strategis ini makin
Kekayaan Negara atau Lantera KN.
tugas. Pada sisi kehumasan, Lantera KN
mendekatkan DJKN pada stakeholders dan
di lingkungan Kanwil DJKN Riau, Sumbar,
masyarakat dalam sewindu keberadaannya.
pada
Discussion
kegiatan
(FGD).
Lantera
Keterpaduan
dan Kepri saat ini merupakan kumpulan
58 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
INOVASI \\
AKSIO
Layanan Aduan Kritik Saran Informasi Online Pada awal tahun 2013, KPKNL Banda Aceh
mekanisme ini, tidak dilakukan pencatatan
harapkan masyarakat dapat menyampaikan
telah meluncurkan satu layanan baru
identitas apapun dari pelapor, sehingga
informasi-informasi
dalam bidang pelayanan dan partisipasi
kerahasiaan terjamin.
kualitas layanan kami secara bertanggung
masyarakat. Layanan tersebut diberi nama
terkait
proses
dan
jawab dan bertujuan sama yaitu perbaikan
AKSIO, Aduan Kritik Saran Informasi Online.
Karena tanpa adanya informasi masyarakat
Filosofi AKSIO sendiri diambil dari kata
sebagai langkah awal dari pembuktian,
Aksioma yang dalam bahasa Yunani berarti
upaya penyempurnaan dalam hal ini
Kemungkinan adanya informasi anonim
pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya
kesempurnaan
dapat
yang bersifat menjatuhkan nama baik
tanpa perlu adanya bukti, dan dalam istilah
dilakukan dengan maksimal. Kepala KPKNL
seseorang, analisa laporan yang disampaikan
matematika dapat diartikan sebagai suatu
Banda Aceh, Rofii Edy Purnomo berharap
tetap mengedepankan prasangka baik.
titik awal dari sistem logika.
layanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-
Mekanisme proses laporan yang masuk
baiknya oleh stakeholder dan masyarakat
dirancang untuk menyaring mana informasi
umum.
yang valid dan layak untuk ditindak lanjuti,
Cukup dengan memindai kode QR dengan
pelayanan
tidak
smartphone, stakeholder dan masyarakat
kualitas layanan KPKNL Banda Aceh.
dan mana yang merupakan “bluffing”. “Prinsip
dapat mengakses layanan aduan, kritik, dan
Dalam hal ini KPKNL Banda Aceh fokus pada
innocence until proven guilty tetap dipegang
saran serta informasi-informasi lain secara
apa materi isi atau informasinya, bukan
selalu, dan semata-mata langkah untuk
online dan real-time. Keunggulan dari
pada siapa yang melaporkan. Namun kami
perbaikan layanan.
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 59
// INFO KESEHATAN
Saya Bangga Mendonorkan Darah Manusia mana yang tidak butuh darah?
darah di banyak rumah sakit di seluruh
kita dalam aksi donor darah kita akan
Semua manusia membutuhkan darah
Indonesia. Bank darah bertanggung jawab
bermanfaat untuk membantu saudara-
untuk kelangsungan hidupnya. Darah
atas tersedianya darah untuk transfusi yang
saudara kita yang membutuhkan darah ... ?
berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen
aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang
yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh.
cukup.
Tubuh manusia memproduksi sel darah
Apa yang dapat kita lakukan? Dewasa ini, gerakan donor darah sebagai bagian
sepanjang hidupnya. Oleh karena itu,
Bagaimana PMI mendapatkan stok darah?
lifestyle marak dikampanyekan. Sekarang
donor darah yang kita lakukan bermanfaat
Pasokan darah yang mencukupi hanya
donor darah tidak ribet seperti dulu. Sudah
bagi orang dalam kondisi tertentu.
bisa diperoleh dari adanya para pendonor
banyak mobil layanan donor darah sebagai
darah sukarela yang mendonorkan
sarana transportasi untuk mendukung
Dari mana kita mendapatkan darah saat
darahnya secara teratur. Idealnya, selama
pelayanan donor darah keliling. Banyak
membutuhkan? Fasilitas pelayanan donor
satu tahun Indonesia memiliki stok
juga kegiatan-kegiatan yang mengusung
darah, dan pendistribusian darah dilakukan
sebanyak 2% jumlah penduduk, yaitu 4,9
tema donor darah, misalnya Donor Darah
oleh Unit Transfusi Darah (UTD), misalnya
juta kantong darah. Sayangnya dari jumlah
ORI 2014 dalam rangka Peringatan Hari
UTD milik Palang Merah Indonesia (PMI).
itu, PMI hanya mampu memenuhi sekitar 3
Oeang Ke-68.
Selain UTD, PMI juga mengelola bank
juta kantong per tahun. Nah, keikutsertaan
60 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
INFO KESEHATAN \\ Aksi yang mengusung tema “Saya Bangga Mendonorkan Darah” tersebut diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 20 sampai dengan 31 Oktober 2014. Tidak kurang dari 7.213 kantong darah terkumpul pada kegiatan Donor Darah ORI di seluruh Indonesia dengan didukung oleh sebelas unit donor darah PMI. Diharapkan kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang menarik bagi seluruh insan Kementerian Keuangan untuk berpartisipasi dan menyelenggarakan secara rutin secara terus menerus. Kamu mau donor darah ? Sebelum donor, kita harus tahu dulu apa saja syarat-syarat untuk menjadi pendonor? simak yang berikut ini yaa.... 1.
Umur 17 – 60 tahun (pada usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat ijin tertulis dari orangtua. Sampai usia tahun donor masih dapat menyumbangkan darahnya dengan jarak penyumbangan 3 bulan atas
kolesterol jahat. Ketika melakukan
Dampaknya, penyesuaian tersebut
pertimbangan dokter).
donor darah, berarti kadar kolesterol
akan turut berpengaruh pada proses
2.
Berat badan minimum 45 kg
3.
Temperatur tubuh : 36,6 – 37,5o C
4.
5. 6. 7.
dalam tubuhmu ikut turun. 2.
Mengurangi risiko penyakit jantung
pemulihan luka. 5.
Mengurangi risiko kanker, ketika
(oral)
dan stroke, pendonor rutin dapat
perempuan secara alami melakukan
Tekanan darah baik ,yaitu: Sistole =
menurunkan risiko terhadap penyakit
penyeimbangan zat besi ketika
110 – 160 mm Hg. Diastole = 70 – 100
jantung dan stroke, karena salah
menstruasi, para laki-laki bisa
mm Hg
satu manfaat donor darah adalah
memanfaatkan ajang donor darah
Denyut nadi; Teratur 50 – 100 kali/
memungkinkan terjadinya pergantian
untuk melakukannya. Risiko kanker
menit
sel darah baru. Hal tersebut juga
akan berkurang seiring dengan
Hemoglobin; wanita minimal 12 gr %
berdampak pada badan yang terasa
berkurangnya zat besi dalam darah,
sedangkan pria minimal = 12,5 gr %
lebih sehat.
terutama risiko kanker hati, paru-paru,
Tekanan darah terkontrol, volume
dan usus besar.
Jumlah penyumbangan pertahun
3.
paling banyak 5 kali, dengan jarak
darah akan lebih seimbang ketika
penyumbangan sekurang-kurangnya
darah didonorkan. Hal ini bisa
Selain itu, tentu saja, manfaat donor darah
3 bulan.
mencegah terjadinya darah tinggi,
yang tidak kalah penting, untuk membantu
sekaligus mencegah penyakit jantung.
orang yang membutuhkan, sebagai wujud
Mempercepat proses penyembuhan
kepedulian sosial. Nah, menarik sekali bukan
mendapat segudang manfaat. apa saja
luka, tubuh akan menyesuaikan diri
manfaat menjadi pendonor darah ? Tunggu
manfaatnya?
terhadap berkurangnya sel darah
apa lagi? Ayo donor darah sekarang!
1.
Menurunkan kolesterol, darah dalam
merah ketika melakukan donor darah.
tubuh mengandung dua macam
Penyesuaian tubuh seperti ini pula
Teks: Melliana
kolesterol, yakni kolesterol baik dan
yang terjadi ketika tubuh terluka.
Foto: Johan Wahyu Utomo
Dengan mendonorkan darah, kamu
4.
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 61
Bang Kaen Hari Ulang Tahun DJKN Cerita: Dwinanto | Ilustrasi: Didit
62 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18
Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18 | 63
KIRI
64 | Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 18