FAQ DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

FAQ DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

1

Apa dasar hukum Tata Laksana di bidang Impor ?

• UU Nornor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UlJ Nomor 17 Tahun 2006: • Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabea-ian di Bidang Impor. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003: • Kep. DJBC No. KEP-07/I3C/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang lmpor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/8C/2008.

Tata laksana impor

2

Apakah barang impor yang sudah dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai masih dapat diambil oleh pemiliknya? Jika ya, biaya apa sajakah yang harus dikelaurkan untuk dapat menyelesaikan barang impor yang sudah dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai terse

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK/.04/2011 barang tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor, diberikan kesempatan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Biaya yang harus dikeluarkan oleh importir/pemilik barang untuk dapat menyelesaikan barang tidak dikuasai tersebut adalah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atas impor barang dimaksud sera sewa gedung selama barang tersebut ditimbun di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

barang impor, Barang tidak dikuasai, biaya

3

Apakah impor barang berupa "Equipment Shooting Film" dapat diberikan fasilitas impor sementara, jika, bagaimana isi surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas impor sementara tersebut dan apa saja syaratnya?

Barang tersebut dimungkinkan untuk diberikan fasilitas impor sementara, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Registrasi Kepabeanan. Untuk mendapatkan izin impor sementara, pemohon harus mengajukan surat permohonan yang minimal rnernuat : • Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara; • Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara; • Tujuan penggunaan barang impor sementara; dan • Jangka waktu impor sementara Permohonan terasebut paling sedikit harus dilampiri dengan : a. Dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali; dan

PMK 140/PMK.04/2 007, Equipment Shooting Film

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

b. Dokumen identitas pemohon seperti NPWP, suratizinusaha ,dan API//\PIT. 4

Apakah importasi buku keagamaan dari Roma untuk kepentinqan gereja diberikan pembebasan bea masuk ? Jika ya, bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembebasan tersebut ?

Buku keagamaan dapat diberikan pembebasan bea masuk sepanjang buku tersebut memenuhi kriteria sebagai buku ilmu pengetahuan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO. 103/PMK.04/2007 dan tidak diimpor dalam bahasa Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan, importir harus mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri Keuangan melalui DIrektur Jenderal Bea dan Cukai, dan melampirkan : 1. rincian jenis, judul, jumlah dan perkiraan nilai pabean; dan 2. rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama.

importasi, buku keagamaan, pembebasan bea masuk, prosedur

5

Apakah importasi buku keagamaan dari Roma untuk kepentinqan gereja diberikan pembebasan bea masuk ? Jika ya, bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembebasan tersebut ?

Buku keagamaan dapat diberikan pembebasan bea masuk sepanjang buku tersebut memenuhi kriteria sebagai buku ilmu pengetahuan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO. 103/PMK.04/2007 dan tidak diimpor dalam bahasa Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan, importir harus mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan melampirkan : 1. rincian jenis, judul, jumlah dan perkiraan nilai pabean; dan 2. rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama.

importasi, buku keagamaan, pembebasan bea masuk, prosedur

6

Apakah Jalur Mitra Utama itu?

Sesuai Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No. P- Jalur Mitra 25/BC/2007 yang dimaksud dengan Mitra Utama (MIT Utama A) adalah : I. Importir Jalur Prioritas yang pcnetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jendral, untuk selanjutnya disebut MITA Prioritas: dan 2. Importir yang memenuh i persyaratan dan d itetapkan sebagai Mitra Utama (non prioritas) dengan keputusan Kcpala Kantor Pabean atas nama Direktur Jendral, untuk sclanj utnya d iscbut M ITA Non Prioritas.

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Jalur Mitra lJtama (Jalur MITi\) terdiri atas : I. Jalur M ITA Prioritas yaitu rnekanisme pelayanan dan pengawasan pengel uaran barang impor oleh Importir Jalur prioritas dengan langsung ditcrbitkan SPPB tanpa dilakukan perneriksaan fisik dan penelitian dokumen; dan 2. Jalur MITA Non Prioritas yaitu mckanisme pelayanan dan rcngawasan pengeluaran barang impor olch lrnportir Jalur prioritas dcngar langsung diterbitkan SPP8 tanpa dilakul an perneriksaan fisik dan penelitian dokumcn. kecuali dalarn hal: • importasi komoditi beresiko unggi: • irnpor serncntara, • re-impor, • barang irnpor dengan penangguhan pcrnbayaran Bea Masuk, atau • barang impor tcrtcntu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka ditcrbitk.in SPPB setelah selesainya pcnclitian dokurnen. Saat ini JAlur M ITA hanya ada di Kantor Pclayanan Utama Bea dan Cukni Tanjung Priok. 7

Apakah Jalur Mitra Utama itu?

Sesuai Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No. P- Jalur Mitra Utama, jalur 25/BC/20:)7 , yang dimaksud dengan Mitra Utama MITA, (MITA) adalah : 1. Importir Jalur Prioritas. yang pentapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jendral, untuk selanjutnya disebut MITA Prioritas; dan 2. Importir yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Mitra Utama (non prioritas) dengan keputusan Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jendral, untuk selanjutnya disebut MITA Non Prioritas. Jalur Mitra Utama (Jalur MITA) terdiri atas : 1. Jalur MITA Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen; dan 2. Jalur MITA Non Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal: o importasi komoditi beresiko tinggi; o impor sementara, o re-impor,

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

o barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk, atau o barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka diterbitkan SPPB setelah selesainya penelitian dokumen. Saat ini Jalur MITA hanya ada di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. 8

Apakah Kcpabeanan?

adalah segala scsuatu yang berhubungan dcngan pengawasan atas lalu-l intas barang yang rnasuk atau keluar Daer " 1\,hc~lI1,,;;rta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Kepabeanan

9

Apakah pemberian pembebasan bea masuk atas barang pindahan berlaku bagi semua orang yang membawa barang pindahannya dari luar negeri ke Indonesia?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 28/pmk.04/2008, pembebasan bea masuk atas barang pindahan hanya diberikan kepada : 1. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria : o menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan; o menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dari instansi yang bersangkutan 2. Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar diluar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar. 3. Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian 1 kerja dengan Departemen Luar Negeri. 4. Warga negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandaskan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. 5. Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan : o Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal

pembebasan bea masuk, barang pindahan

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun: dan o Izin kerja sementara dari departemen yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu lzin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun. 10

Apakah pengeluaran barang impor keperluan pribadi setelah selasai studi beberapa tahun di luar negeri dapat diberikan pembebasan bea masuk?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.04/2008, pembebasan bea masuk atas barang pindahan dapat diberikan kepada : a. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Po isi Negara Republik Indonesia dengan kriteria : 1) Menjalankan tugas keluar negen paling singkat 1 (satu ) tahun , dengan atau tanpa keluarga yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan keluarnegeri dan surat keputusan penarikan k embah ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan; 2) Menjalankan tug as belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun,dengan atau tanpa keluarga , yang dibuktikan dengan surat keteranqan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan. b. Pelajar, mahasiswa .atau orang yang belajar di luar negeri palinq singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar. c. Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri yang dibuktik an dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri. d. Warga Negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di neqara yang bersangkutan. e. Warga Negara asing yang karena pekerjaannya pindah kedalam daerah pabean Indonesia keluarganya setelah mendapatkan: 1) Izin menetap sementara dari Direktorat Jendral Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan 2) Izin kerja sementara dari departemen yang membidangi te naga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sernertara paling singkat 1 (satu) tahun

PMK 28/PMK.04/20 08, pembebasan bea masuk, pengeluaran barang

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

11

Apakah pengeluaran barang impor keperluan pribadi setelah selesai studi beberapa tahun diluar negeri dapat diberikan pembebasan bea masuk?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.04/2008, pembebasan bea masuk atas barang pindahan dapat diberikan kepada : 1. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria : o Menjalankan tugas keluar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dan instansi yang bersangkutan; o Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan. 2. Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar. 3. Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri. 4. Warga negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandaskan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. 5. Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan : 6. Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan 7. Izin kerja sementara dari departemen yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.

pengeluaran, barang impor, barang pribadi, pembebasan bea masuk

12

Apakah saya diharuskan memberitahukan jumlah uang tunai yang saya bawa ke Indonesia ?

Kewajiban memberitahukan jumlah uang kepada Petugas Pabean Indonesia hanya ditekankan bagi individu ketika mereka membawa masuk atau uang rupiah senilai Rp. 100.000.000 atau lebih, atau mata uang asing lainnya bernilai sama.

Memberitahukan jumlah uang, masuk ke Indonesia

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

13

Apakah saya Diperbolehkan membawa binatang, seperti kucing, anjing, burung atau ikan ke Indonesia?

Pada dasarnya, diperbolehkan untuk membawa binatang dan tumbuhan masuk ke wilayah Indonesia, selama Saudara mendapatkan ijin dari instansi terkait seperti Karantina dan Kementerian Pertanian.

membawa binatang, Kementerian Pertanian

14

Apakah Saya Diperbolehkan membawa Rokok dan Minuman Beralkohol ke Indonesia ?

Setiap orang diperbolehkan membawa rokok dan minuman beralkohol ke Indonesia dalam jumlah terbatas sebagai berikut : Maksimum 200 batang rokok atau 50 batang cerutu atau 200 gram tembakau iris: Maksimum 1 liter minuman beralkohol dan parfum dalam jumlah yang wajar atau batasan jumlah yang telah disebutkan sebelumnya tidak diwajibkan untuk membayar Kewajiban Pabean dan Cukai dan Pungutan Pajak lainnya.

membawa rokok, minuman beralkohol, masuk ke Indonesia

15

Apakah yang dimaksud dengan Fasilitas Kepabeanan?

Fasilitas Kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah/DJBC berkaitan dengan kegiatan eksporimpor yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional

Fasilitas Kepabeanan

16

Apakah yang dimaksud dengan Jalur Prioritas ? Kemudahan apa yang diperoleh importir penerima Jalur Prioritas?

Jalur Prioritas adalah fasilitas yang diberikan kepada importir yang, memenuhi persyaratan yang dilakukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dengan lebih sederhana dan cepat. Persyaratan yang harus dipenuhi importir untuk dapat diterapkan sebagai Importir Prioritas adalah : 1. mempunyai reputasi sangat baik yang tercermin dari profil perusahaan; 2. mempunyai bidang usaha (nature of bussiness) yang jelas dan spesifik; 3. tidak pernah menyalahgunakan fasilitas dibidang kepabeanan selama satu tahun terakhir; 4. tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean selama satu tahun terakhir: 5. telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mendapatkan opini disclaimer atau adverse; 6. tidak mempunyai tunggakan utang berupa kekurangan pembayaran Bea Masuk kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); 7. mempunyai kemampuan untuk mengajukan pemberitahuan pabean secara langsung. Tanpa perlu mengajukan surat permohonan, Importir Jalur Prioritas mendapat kemudahan berupa : 1. Tidak dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dilakukan terhadap jalur merah dan jalur hijau, kecuali terhadap

jalur prioritas, kemudahan, surat permohonan

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

: o Barang Impor Sementara: o Barang Re-Impor: o Barang yang terkena Nota Hasil Intelejen(NHI): o Barang tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 2. Pemeriksaan fisik terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam butir {1) dapat dilakukan di gudang importir; 3. Pengeluaran barang impor dapat dilakukan dengan Trucklossing; 4. Penyerahan hardcopy PIB dilakukan paling lama 5 hari sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPR); 5. Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification); 6. Pembayaran berkala khusus kepada importir produsen. 17

Apakah yang dimaksud dengan PNBP?

PNBP singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. yaitu seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

PNBP

18

Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Berikat?

Ternpat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertcntu yang digunakan untuk menirnbun, mengolah, mcmarncrkan dan/atau menycdiakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Tempat Penimbunan Berikat, TPB

19

Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Pabean?

Ternpat Penirnbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau empat lain yang disarnakan dengan itu yang disediakan oleh Pernerintah di Kantor Pabcan )clllg berada dibawah pcngelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang men j ad i mil ik negara berdasarkan lJ ndang-U ndang Kepabeanan

Tempat Penimbunan Pabean, TPP

20

Apakah yang dirnaksud dengan Tempat Penimbunan Sementara?

Ternpat Penimbunan Scmcntara adalah bangunan dan atau lapangan atau empat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

Tempat Penimbunan Sementara, TPS

21

Bagaimana cara mendapatkan Update Module PIB?

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Per-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011, seluruh pengguna jasa kepabeanan wajib menggunakan Update Modul Pemberitahuan lmpo: Barang (PIB) selambat-Iambatnya tanggal 16 November 2011.

Update Module PIB

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

Untuk mendapatkan Update Modul PIB tersebut, pergguna jasa dapat melakukan download dari website DBC : www.beacukai.go.id 22

Bagaimana ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang yang tidak datang bersamaan dengan penumpang?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK04/201 0, barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas Ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang yang tak datang bersamaan dengan penumpang adalah sebaqa: berikut: •Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang merupakan barang yang telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang "Lost and Found". •Impor barang pribadi penumpang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (Customs Dec/aration) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan •Barang pribad: penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka irnpor. •Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang yang rnerupakan barang kena cukai diwajibkan membayar cukai untuk setiap orang dew asa paling banyak: a.200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 10) (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan b.1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohoi Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah tersebut akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan. •Impor barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemenksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merahi dalam hal membawa barang impor: a.Berupa hewan, ikan can tun .I~C ) termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan; b.Berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata anqin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi; c.Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam; atau d.Berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang

pengeluaran barang, PMK 188/PMK04/20 10

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

asing senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih. •Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang penumpang wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administasi berupa denda sebesar peling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. 23

Bagaimana ketentuan registrasi kepabeanan yang baru ?

Ketentuan baru mengenai registrasi kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011.Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengguna jasa wajib melakukan registrasi kepabeanan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Bea dan Cukai melalui media elektronik (Sistem Aplikasi Regitrasi Kepabeanan) melalui website DJBC atau manual (untuk kantor-kantor tertentu) dengan mengisi formulir isian yang telah ditetapkan dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan reqrstras kepabeanan diajukan, pemohon wajib melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu : a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; b. Surat Keterangan Oomisili Perusahaan; c. Angka Pengenal Impor (untuk Importir); d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Oaftar Perusahaan (TOP) (untuk Eksportir); e. Surat Izin terkait kegiatan usaha pengangkutan darat / laut / udara (untuk pengangkut).

PMK 63/PMK.04/20 11, registrasi kepabeanan

24

Bagaimana ketentuan registrasi kepabeanan yang baru?

Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengguna jasa wajib melakukan registrasi kepabeanan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui media elektronik (Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan) melalui website DJBC: www.beacukai.go.id atau manual (untuk kantor-kantor tertentu) dengan mengisi formulir isian yang telah ditetapkan dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan registrasi kepabeanan diajukan, pemohon wajib melengkapi dokumen pendukung yang di persyaratkan, yaitu: 1. Katu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; 2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 3. Angka Pengenal Impor (untuk Importir); 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (untuk Eksportir);

ketentuan registrasi, kepabeanan, persyaratan

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

5. Surat izin terkait kegiatan usaha pengakuan darat/laut/udara (untuk Pengangkut). 25

Bagaimana Prosedur Pelayanan Segera (Rush Handling)?

•Untuk mendapatkan pelayanan segera (rush andling) Rush handling, atas barang sebagaimana dimaksud di atas, pemohon pelayanan segera (importir) mengajukan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola fasilitas/jaminan. •Barang impor pelayanan segera (rush handling) dapat dikeluarkan dan kawasan pabean sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor (PIB/PIBKI, dengan ketentuan telah menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai dalam rangka irnpor, dan/atau pajak dalam rangka impor terutang. •Importir wajib menyerahkanpemberitahuan pabean impor (PIB) dan melunasi bea masuk, dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) hari kerja sejak barang impor dikeluarkan.

26

Bagaimana prosedur pengajuan NPPBKC Tempat Usaha Penyalur dari Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK.04/2008, prosedur untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyalur dan Tempat Penjualan Eceran Minuman mengandung Etil Alkohol adalah sebagai berikut: a. Lokasi, bangunan atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut •Untuk tempat usaha penyaluran MMEA. --J Dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubunqan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tampat lain yang bukan tempat usaha penyalur yang dimintakan izin; --J Memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibaoah umum, sekolah, atau rumah sakit; -J Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan perdagangan; --J Memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi; --J Memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; dan --J Memenuhi persyaratan mengenai adanya persil, bangunan, ruanqan, tempat pekarangan, pagar dan/atau dinding yang dipersyaratkan dalam tempat usaha penyalur MMEA. • Untuk tempat penjualan eceran MMEA:

NPPH, Tempat Usaha Penyalur, MMEA, Minuman Mengandung Etil Alkohol, PMK 201/PMK.04/2 008,

No.

Pertanyaan

Jawaban --J Dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penjualan eceran yang dlmirtakan izin kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan: -J Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya berada di kawasan industn, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat hiburan; --J Memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran atau tempat hiburan; dan --J Memenuhi persyaratan rnenoenai adar.va persil, bangunan, ruanqan, tempat dan pekarangan yang dipersvaratkan dalam TPE MMEA. b. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi, untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau ter-ipat usah dengan melampirkan paling sedikit •Salinan/fotokopi SIUP-MB; •Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha; •Salinan/fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) •Salinan/fotokopi Ijin yang diterbitkan oleh PEMDA setempat berdas arkan UU mengenai gangguan (HO) c.Atas permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha tersebut, dilakukan kegiatan wawancara terhadap pemohon oleh Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan Berita Acara Wawancara (BAW) d.Setelah dilakukan wawancara, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dan dibuatkan Berita Acara Perneriks.aan (BAP) disertai gambar denah lokasi. bangunan, atau tempat usaha dalam janqka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan iterima. e.Jangka waktu berlaku BAP atas lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC (PMCK-6; adalah 3 (tiga) bulan sejak BAP. Dalam hal permohonan NPPBKC (PMCK-6) tidak diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka BAP dianggap gugur. f.Setelah dilakukan pemeriksaan lokasr. bangunan, atau tempat usa ha. maka pemohon harus rnenqaiujan permohonan secara

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

tertulis (Formulir PrvlCK-6) kepada Menteri Keuangan u.p Kepala Kantor Bea dan Cukai yang rnenqawasi, dengan melampirkan: •Berita acara pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha; •Kartu Tanda Pengenal Diri can Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian RI, apabila pemohon orang pribadi; •Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); •Akta pend irian usaha, apabila pemohon merupakan bantuan hukum; •Salinan atau fotokopi surat atau IZIn dari instansi terkait sesuai denqan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dalam hal pemohon bukan pemilik bangunar; •Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalm hal nama tempat penyalur atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapnnya dengan nama tempat penyalur atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC. Permohonan dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Kepala Kantor dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap diberikan keputusan. Dalam hal permohonan dikabulkan, diterbitkan keputusan pemberian NPPBKC. Dalam hal permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. 27

Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pengeluaran barang impor terlebih dahulu sambil menunggu keputusan pembebasan bea masuk atas barang impor tersebut ?

Importir mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan : a. Buktil tanda terima permohonan pembebasan bea masuk atas barang yang diimpor; b. Dokumen pendukung berkaitan dengan barang yang diimpor. Setelah mendapatkan izin pengeluaran barang terlebih mempertaruhkan jaminan, importer dapat mengajukan (Penangguhan) dengan mempertaruhkan jaminan sebesar bea pajak dalam rangka impor yang ditangguhkan.

pembebasan bea masuk, pengeluaran barang

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

28

Bagaimana prosedur pengeluaran barang impor menggunakan fasillitas Rush Handling?

Sesuai Pereturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.04/2007, Pelayanan Seqera (Rush Handling) adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Pelayanan segera dapat diberikan atas permohonan importir terhadap barang impor berupa: a.Organ tubuh manusia, antara lain ginjal, kornea mata, atau darah; b.Jenazah atau abu jenazah; c.Barang yang dapat merusak lingkungan, antara lain bahan yang mengandung radiasi; d.Binatang hidup; e.Tumbuhan hidup; f.Surat kabar dan majalah yang peka waktu; g.Dokumen (surat): dan/atau h.Barang lain karena karaktenstiknya perlu mendapat pelayanan seqera (rush handling) setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.

rush handling, PMK 148/PMK.04/2 007

29

Bagaimana prosedur pengeluaran barang impor tanpa API dan NIK?

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Impotir, importir yang belum mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepabeanannya untuk I (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan : • Surat Pernyataan: • Dokumen perlengkap pabean (Airway Bill, Invoice dsb.nya). Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean, prosedur pengeluaran barang impor dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan barang yang akan diimpor.

prosedur pengeluaran barang impor, API, NIK

30

Bagaimana prosedur pengeluaran barang impor tanpa API dan SRP?

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal dan Cukai No. P34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi lmportir, importir yang belum mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepabeanannya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean,

API, SRP

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

prosedur pengeluaran barang impor dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan barang yang akan diimpor. 31

Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan pengembalian atas Bea Masuk yang kelebihan dibayar ?

a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala KPPBC tempat pembongkaran dan I atau penyelesaian barang impor dengan dilampiri bukti pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan I atau Bunga serta dokumen yang memuat bukti-bukti yang menjadi dasar permohonan tersebut. b. Dalam waktu 30 hari (terhitung sejak permohonan diterima secara lenqkap dan benar, tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan audit) permohonan tersebut akan diproses untuk diterima atau ditolak. Jika diterima Kepala KPPBC atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk \SPMKBM). c. Berdasarkan SKPBM tersebut, kepala KPPBC atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SPMI
pengembalian atas Bea Masuk

32

Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan pengembalian atas Bea Masuk yang kelebihan dibayar?

Prosedur Pengembalian Kelebihan Bayar Bea Masuk 1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala KPPBC tempat pembongkaran dan/atau penyelesaian barang impor dengan dilampiri asli bukti pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga serta dokumen yang membuat bukti-bukti yang menjadi dasar permohonan tersebut. 2. Dalam waktu 30 hari (terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan audit) permohonan tersebut akan diproses untuk diterima atau ditolak. Jika diterima, Kepala KPPBC atas nama Menteri Keuangan akan diterbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SKPBM) 3. Berdasarkan SKPBM tersebut, Kepala KPPBC atas

prosedur, pengembalian Bea Masuk

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

nama Menteri Keuangan emnerbutkan Surat Perintah Membayar Kembali BEa Masuk (SPMKBM) dan disampaikan ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga. 4. Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPMKBM tersebut. 5.SP2D disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk ke Bank Operasional untuk melakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan dana ke rekening pihak yang berhak dan tidak diperkenankan membayar secara tunai. 33

Barang Kena Cukai

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang: 1. konsumsinya perlu dikendalikan, 2. peredarannya perlu diawasi, 3. pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4. atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

barang kena cukai, karakteristik barang kena cukai

34

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan formalitas kepabeanan jika Saya ingin mengimpor barang ke Indonesia ?

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dokumen impor untuk dipakai dari menerima Pemberitahuan Pabean sampai penentuan jalur tidak lebih dari 4 jam kerja. Dalam Hal barang tersebut mendapatkan jalur merah, pemeriksaan fisik harus dilaksanakan dalam 12 jam kerja sejak menerima Pemberitahuan Pabean dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang harus diterbitkan dalam 48 jam kerja sejak Penerimaan Pemberitahuan Pabean, diluar kejadian yang tak biasa.

waktu yang dibutuhkan, menyelesaikan formalitas, mengimpor barang

35

Berapakah besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas barang kiriman pos dari luar negeri?

PPh, barang Besarnya pengutan PPh Pasal 22 atas barang kiriman pos dari luar negeri tergantung pada penerima barang, kiriman, pasal 22 apakah si penerima barang memiliki Angka Pengenal Impor (API) atau tidak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010, besarnya pengutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor. Sedangkan yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor dan yang tidak dikuasai, sebesar 7,5%(tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

36

Cukai

cukai, barang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan kena cukai terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undangundang Cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: a) detil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya: b) minuman yang mengandung etil akohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung detil alkohol; c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pernbantu dalam pembuatannya.

37

Daerah Pabean

adalah wilayah Republik Indonesia yang mcliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara d i atasnya. serta tempat-ternpat tertentu di Zona Ekonom i Eksk lusi f dan landas kontinen yang di dalamnya bcrlaku lJndang-Undang Kepabeanan. Barang yang dirnasukkan kc dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai DAERAH IMPOR dan tcrutang Bea Masuk

38

Dimana alamat kantor Direktur Jenderal Bea dan Cukai? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung Utama Lantai 2 Jl. Achmad Yani/By Pass No. Telp. (021) 489.7511 Fax. (021) 489.7512

39

Dimana alamat kantor Direktur Jenderal Bea dan Cukai? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung Utama lantai 2 Jl. Achmad Yani/By Pass No. Telp. (021) 489.7511 (021) 4890308 ext. 100 Fax. (021) 489.7512

40

Dimana alamat kantor Direktur Audit? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung Utama Lantai 6 Jl. Achmad Yani/By Pass No. Telp. (021) 475.9258 (021) 4890308 ext. 600 Fax. (021) 489.2209

41

Dimana alamat kantor Direktur Cukai? dan berapa nomor telepon kantornya?


daerah pabean

No.

Pertanyaan

Jawaban

42

Dimana alamat kantor Direktur Fasilitas Kepabeanan? dan berapa nomor telepon kantornya?


43

Dimana alamat kantor Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung kAk Lantai 1 Jl. Achmad Yani/By Pass No. Telp. (021) 489.1581 (021) 4890308 ext. 850 Fax. (021) 489.2859

44

Dimana alamat kantor Direktur Kepabeanan Internasional? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung Utama Lantai 5 Jl. Achmad Yani/By Pass No. Telp. (021) 489.1053 (021) 4890308 ext. 700 Fax. (021) 4891335

45

Dimana alamat kantor Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan & Cukai? dan berapa nomor telepon kantornya?


46

Dimana alamat kantor Direktur Penindakan dan Penyidikan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Gedung kBk Lantai 2 Jl. Achmad Yani/By Pass No. Telp. (021) 472.2650 (021) 4890308 ext. 500 Fax. (021) 471.3718

47

Dimana alamat kantor Direktur Teknis Kepabeanan? dan berapa nomor telepon kantornya?


48

Dimana alamat kantor Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Pak Kasih No.3, Pontianak 78112 Telp : 0561-734415 / 734437 / 747527 Fax : 0561-734437

49

Dimana alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok?

Jl. Pabean No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310 Telp : 021-4301249 / 43931365 / 43930813 Fax : 02143931827

50

Dimana alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam? dan nomor telepon kantornya?

JL. Kuda Laut (Kepulauan Riau), Batu Ampar, Batam 29432 Telp : 0778-458818 / 458263 Fax : 0778-458149 / 458263

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

51

Dimana alamat kantor Sekretaris Direktorat Jenderal Bea & Cukai? dan berapa nomor telepon kantornya?


52

Dimana alamat kantor Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai ? dan berapa nomor telepon kantornya?

Telp. (021) 4890308 ext. 334 Fax. (021) 4890985

53

Dimana alamat kantor Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai? dan berapa nomor telepon kantornya?

Telp. (021) 4890308 ext. 334 Fax. (021) 4890985

54

Dimana alamat kantor Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi? dan berapa nomor telepon kantornya?

Telp. (021) 4890308 ext. 334 Fax. (021) 4890985

Dimana alamat Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. A. Yani Meral, Tanjung Balai Karimun 29164 Telp : 0777-31833 Fax : 0777-21055

56

Dimana alamat Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat, Ambon? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Benteng Kapahaha, Ambon Telp : 0911-344358 / 355505 / 348151 / 355565 Fax : 0911-344348 / 344358 / 355504

57

Dimana alamat Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jendral Sudirman No.467, Pekan Baru 28116 Telp : 0761-571734 / 571721 Fax : 0761-571732 / 856137

58

Dimana alamat Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, Makassar ? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Satando No.94, Makassar 90172 Kotak Pos 50 Telp : 0411-3615444 / 3615445 Fax : 0411-315448 / 315445 / 315449

59

Dimana alamat Kantor Wilayah I DJBC Nanggroe Aceh Darussalam? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Tgk.Imum Lueng Bata Banda Aceh Telp : 0651-7557087 Fax : 0651-7557088

55

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

60

Dimana alamat Kantor Wilayah XI DJBC Jawa Timur I, Surabaya? dan berapa nomor telepon kantornya?

JL. Perak Timur 498, Surabaya 60165 Telp : 031-3295143 / 3291065 / 3291066-69 Fax : 031-3293505

61

Dimana alamat Kantor Wilayah XIII DJBC Bali, NTB, dan NTT? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Airport Ngurah Rai, Tuban, Denpasar 80362 Telp : 0361-757165 / 754204 / 757156 / 757157 Fax : 0361-754205

62

Dimana alamat Kantor Wilayah XV DJBC Kalimantan Bagian Timur, Balikpapan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Jend. Sudirman 546, Balikpapan 76114 Telp : 0542-733927 / 733926 / 737169 Fax : 0542-732598 / 732596

63

Dimana alamat Kanwil VI DJBC Banten? dan berapa nomor telepon kantornya?

Telp. Fax. (021) 4890871

64

Dimana alamat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Raya Pelabuhan No. 26 Tanjung akar, Jakarta Utara Telp. (021) 439.30141 (021) 43934364 Fax. (021) 439.30307

65

Dimana alamat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Asia Afrika No.114, Bandung 40261 Telp : 022-4230736 / 4230129 / 4241425 / 4241604 Fax : 022-4241606

66

Dimana alamat Kepala Kantor Wilayah II DJBC Sumatera Utara, Medan? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Anggada II Kotak Pos I, Belawan 20441 Telp : 061-6941910 / 061-6941906 Fax : 061-6941415

67

Dimana alamat Kepala Kanwil V DJBC Sumatera Bagian Selatan, Palembang? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. R. Sukamto 48, Palembang 30127 Telp : 0711-361816 / 362781 Fax : 0711-362787 / 362783

68

Dimana alamat Kepala Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta? dan berapa nomor telepon kantornya?

Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang 50144 Telp : 024-76631960 Fax : 024-76631957 Telp. (024) 3512404 (024) 354412 Fax. (024) 3513405

Tags

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

69

Haruskah Saya membayar Bea Masuk untuk setiap barang yang saya bawa ke Indonesia?

Barang Barang Penumpang dibebaskan dari Kewajiban Pabean serta Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya, jika nilai barang yang dibawa kurang dari FOB USD 250 untuk setiap orang atau nilainya kurang dari FOB USD 1.000 untuk setiap keluarga. Jika nilai barang tersebut melebihi jumlah yang telah disebutkan sebelumnya, penumpang tersebut di wajibkan membayar Kewajiban Pabean dan Pungutan Pajak lainnya dari selisihnya. Barang Penumpang Asing seperti kamera, Video kamera, Radio kaset, Teropong, laptop atau telepon genggam yang akan dipergunakan selama mereka tinggal di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat mereka meninggalkan Indonesia juga mendapat fasilitas pembebasan.

membayar Bea Masuk

70

Impor

Kegiatan mernasukan barang ke dalam Daerah Pabean

Impor

71

Impor untuk di pakai

• Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai: atau • Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

pemakaian impor, memasukan barang

72

Ini adalah kunjungan pertama Saya ke Indonesia, kewajiban apa saja yang harus saya penuhi pada saat di bandara?

Semua orang yang datang dari luar negeri diharapkan mengisi Customs Declaration (biasanya dibagikan diatas pesawat). Jika anda membawa barang dan atau uang dalam jumlah tertentu, diharapkan memberitahukannya.

kunjungan pertama, Costums Declaration

73

Kawasan Pabean

adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jcndcral Bea dan Cukai.

kawasan pabean, lalu lintas barang

74

Kriteria jalur Hijau

• Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah.

kriteria jalur hijau, jalur hijau

75

Kriteria jalur Merah :

• Importir baru: • Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir): • Barang impor sementara: • Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II; • Barang re-impor: • Terkena pemeriksaan acak: • Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

kriteria jalur merah, jalur merah

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

• Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi. 76

Kriteria jalur Prioritas

• Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas

kriteria jalur prioritas, jalur prioritas

77

Manfaat apa yang didapatkan dari Fasilitas Kepabeanan?

Manfaat yang diperoleh bisa dalam bcntuk. kccepatan waktu pemrosesan barang, kernudahan prosedur pemrosesan barang, pengurangan biaya

Fasilitas Kepabeanan,

78

Pembayaran

Pembayaran Biasa • semua pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi • Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal o Tidak terdapat bank devisa persepsi o Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang.

pembayaran, bank devisa persepsi

79

Pemberitahuan Pabean

• PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK • DOKUMEN PELENGKAP PABEAN : o Invoice o Packing List o Bill of Lading/ Airway bill o Polis asuransi o Bukti Bayar BM dan PDRI (SSPCP) o Surat Kuasa, Jika Pemberitahuan PPJK

pabean, pemberitahuan pabean, impor barang

80

Pemeriksaan Fisik

• Pemeriksaan Biasa o P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor • Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray o KEP 97/BC/2003 • Penegasan DJBC (terlampir) • Pemeriksaan di lapangan/gudang importir o P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

pemeriksaan fisik

81

Pemeriksaan Fisik Barang

• terdapat 4 tingkatan pemeriksaan fisik : o Mendalam - barang diperiksa 100% o Sedang - barang diperiksa 30 % o Rendah - barang diperiksa 10% o Sangat rendah - barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas) • pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeriksa barang secara merata sesuai dengan % pemeriksaan

Pemeriksaan fisik barang, tingkat pemeriksaan fisik

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

terhadap keseluruhan barang. 82

Pemeriksaan Pabean

• Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang: • Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen: • Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

pemeriksaan pabean, jalur merah, jalur hijau, jalur prioritas

83

Penjaluran

• JALUR MERAH, adalah proses pclayanan dan pengawasan pengeluaran Barang lmpor dengan dilakukan pemeriksaan fisiko tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB): • JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB): • JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dcngan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB: • JALUR MITA Non-Prioritas: • JALUR MITA Prioritas.

penjaluran, jalur merah, jalur hijau, jalur kuning, jalur MITA

84

Perijinan / Tata Niaga

• Jenis o Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK o Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM • Prinsip umum : Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB • Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.

perijinan, tata niaga

85

Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi dalam prosedur ekspor untuk impor kembali ?

Persyaratan yang harus dipenuht adalah . a. Eksportir harus mendapatkan persetujuan ekspor untuk diimpor kembali dari Kepala KPPBC di pelabuhan ekspor, yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). b. Eksportir mengisi PEB secara lengkap berdasarkan pada data dan informasi dan dokumen pelengkap pabean, serta melengkapinya dengan dokurnen pelengkap pabean yang asli. c. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar (bilaada) dan PNBP melalui bank devisa persepsi, pos persepsi atau kantor pabean pemuatan paling larnbat pada saat penyampaian PEB.

prosedur ekspor

No.

Pertanyaan

Jawaban d. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam 'ial barang yang diekspor termasuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan / atau pembatasan.

86

Syarat Pengeluaran barang Impor untuk dipakai setelah diserahkan

•Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuk dan PDRI; •Pemberitahuan pabean dan Jaminan: atau •Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

87

Terdiri dari apa sajakah Barang Kena Cukai (BKC) itu ?

Menurut Undang-Undang Nomor 39 lahun 2007. BKC terdiri dari : I. etil alkohol (EA) atau etanol 2. rninuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) 3. hasil ternbakau

Tags

FAQ DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Recommend Documents