Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Tarif
Trade statistics
Nilai Pabean
Negosiasi FTA
(database/ profil harga)
Pajak
Rules of Origin Dasar Perencanaan biaya Ekspor/Impor
Penentuan dan Monitoring Komoditi Lartas
WHAT IS HS? Harmonized Commodity Description and Coding System, biasa dikenal sebagai Harmonized System (HS). Berdasarkan konvensi internasional yang disusun oleh WCO dan diratifikasi/digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia sejak 1 Januari 1988. Konvensi yang mengatur tentang struktur klasifikasi barang perdagangan dalam bentuk kelompok-kelompok barang berdasarkan pos dan sub-pos.
Mengapa Menggunakan Harmonized System? Memberikan keseragaman penggolongan barang yang diperdagangkan
Sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan
Memudahkan dalam pengumpulan dan penganalisaan statistik perdagangan dunia
Menggunakan “bahasa pabean “
APA ITU KLASIFIKASI BARANG? Mengelompokkan barang ke dalam pos dan sub-pos yang paling sesuai dalam struktur nomenklatur Harmonized System (HS).
SISTEM KLASIFIKASI
Suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik.”
Diratifikasi oleh Indonesia dgn Kepres no. 35 tahun 1993
Indonesia melaksanakan HS mulai 1 Januari 1989 dengan nama BTBMI
Pada tahun 2007 BTBMI berdasarkan AHTN dengan HS versi 2007
Saat ini menggunakan BTKI 2012 berdasarkan AHTN dengan HS versi ke 6 tahun 2012
SEJARAH HS Sebelum diberlakukannya Harmonized System, Indonesia telah menggunakan beberapa sistem klasifikasi untuk barang impor, yaitu : Sistem Jenewa (Geneve Nomenclature), 17 Agustus 1945 sd. 31 Desember 1972. Sistem Brussel (Brussel Tariff Nomenclature atau BTN), 1 Januari 1973 sd. 30 Juni 1975. Sistem Brussel Edisi 1975 (BTN 1975), 1 Juli 1975 sd. 30 September 1980. Sistem Customs Cooperation Council (CCCN), 1 Oktober 1980 sd.31 Maret 1985. Sistem CCCN Edisi 1985 (CCCN 1985), 1 April 1987 sd. 31 Desember 1988. Sistem Harmonisasi (Harmonized System). Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan PP No. 26 tahun 1988 dan diwujudkan dalam bentuk Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 1989 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1989.
APLIKASI HS CUSTOMS TARIFF. INTERNATIONAL TRADE STATISTICS. RULES OF ORIGIN. TRADE NEGOTIATION. TRADE FACILITATION. NATIONAL TAXATION. TRANSPORTATION. SURVEILLANCE (DRUGS, WASTE, CHEMICAL, ENDANGERED SPECIES). LAW ENFORCEMENT (RISK ASSESSMENT, TARGETING, COMPUTERIZATION).
APLIKASI HS Salah satu pengaplikasian HS yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem penelitian barang larangan dan pembatasan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW). Aplikasi sistem INSW telah diimplementasikan di seluruh Kantor Pelayanan Utama dan 7 (tujuh) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean
Implementasi Aplikasi INSW dalam kegiatan ekspor dan impor tersebut diharapkan dapat dijalankan pada seluruh KPPBC di seluruh Indonesia pada akhir 2014
ANALYZING POINT INSW 1
ANALYZING POINT INSW 2
DAMPAK PERUBAHAN 1. Perubahan kebijakan tarif dan perpajakan. 2. Statistik ekspor-impor. 3. Penyelarasan sisdur kepabeanan (data PIB, database klasifikasi). 4. Penyelarasan ketentuan larangan/ pembatasan. 5. Penyelarasan PMK-PMK lainnya yang terkait dengan perubahan struktur klasifikasi. 6. Penyelarasan data base perijinan Government Agencies (GA) terkait dengan INSW. 7. Penyelarasan sistem IT untuk perusahaan yang gunakan HS sebagai referensi.
PENDALAMAN TERHADAP HARMONIZED SYSTEM STRUKTUR DAN PENERAPANNYA
STRUKTUR HS GENERAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF HS KUMHS. 21 BAGIAN 97 BAB LEGAL NOTES CATATAN BAGIAN, CATATAN BAB, CATATAN SUBPOS
POS (4 DIGIT) SUBPOS (6 DIGIT)
STRUKTUR HS BAGIAN SECTION
BAB
CHAPTER
POS SUBPOS
HEADING
(umum)
SUBHEADING
(spesifik)
Contoh : Klasifikasi
Kambing Hidup
BAGIAN I BAB 1
Binatang hidup; produk hewani Binatang Hidup
POS 01.04
Biri-biri dan kambing, hidup
SUBPOS 0104.20
Kambing
SEJARAH HS DI INDONESIA 1989
HS pertama kali digunakan di Indonesia
1992
Amandemen HS ke-1 (diimplementasikan tahun 1994) BTBMI 1994
1993
Indonesia menjadi contracting party Konvensi HS
1996
Amandemen HS ke-2 (diimplementasikan tahun 1996) BTBMI 1996
2002
Amandemen HS ke-3 (diimplementasikan tahun 2003) BTBMI 2003
2003
Pengenalan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) berdasarkan HS 2002 (diimplementasikan tahun 2004). BTBMI 2004
2007
Amandemen HS ke-4 dan (diimplementasikan tahun 2007) BTBMI 2007
Revisi
ke-1
AHTN
2012
Amandemen HS ke-5 dan revisi ke-8 (diimplementasikan tahun 2012) Buku Tarif Kepabeanan Indonesia BTKI 2012
AHTN
ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE
Berdasarkan Protocol Governing The Implementation of AHTN yang disahkan oleh Para Menteri Keuangan ASEAN tanggal 8 Agustus 2003. Adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada negara anggota ASEAN yang dilaksanakan dengan prinsip Transparency, Consistency, Simplicity, dan Uniformity. Merupakan pengembangan dari HS berupa penambahan 2 digit pada 6-digit HS sehingga struktur klasifikasi yang digunakan di seluruh negara ASEAN sama yaitu 8 digit. Dilengkapi dengan Catatan Penjelasan Tambahan (Supplementary Explanatory Notes) untuk memberikan penjelasan atas barangbarang yang dirinci pada pos AHTN.
BTKI 2012 » BTKI digunakan sebagai referensi praktis klasifikasi barang dan tarif bea masuk
» BTKI bukan buku daftar barang melainkan buku penggolongan barang
BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA ( BTKI)
Pengembangan lebih lanjut dari HS dan AHTN tingkat 10 digit.
Memuat informasi struktur klasifikasi, bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan peraturan tata niaga impor.
Saat ini yang digunakan adalah BTKI 2012 sejak tanggal 1 Januari 2012
SISTEM PENOMERAN DALAM BTBMI
SISTEM PENOMERAN DALAM BTBMI 08.10
Buah lainnya, segar.
0810.10.00.00
- Stroberi
0810.20.00.00
- Rasberi, blackberry, mulberry, dan loganberry
0810.40.00.00
- Cranberry, bilberry dan buah lainnya dari genus Vaccinium.
0810.50.00.00
- Buah kiwi
0810.60.00.00
- Durian
0810.90
- Lain-lain :
0810.90.40
- - Langsat; belimbing :
0810.90.40.10
- - - Langsat
0810.90.40.20
- - - Belimbing
SISTEM PENTARIFAN DALAM BTBMI Jenis Tarif Bea Masuk Bea Masuk Advalorum tarif Bea Masuk yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan persentase dengan harga barang (nilai pabean).
Bea Masuk Spesifik tarif Bea Masuk yang dikenakan berdasarkan nilai rupiah tertentu dari satuan jumlah barang. Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Bea Masuk dengan jumlah barang yang diimpor. Saat ini hanya dikenakan untuk gula dan beras.
SISTEM PENTARIFAN DALAM BTBMI Besaran Tarif Bea Masuk (Pasal
12 UU 10/1995) :
1. Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a) barang impor hasil pertanian tertentu; b) barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai tarif dan Perdagangan; dan c) barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) : barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan; atau barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif
JENIS TARIF BEA MASUK BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL Jenis Tarif BM MFN (M ost Favoured Nation)
CEPT (Common Effective Preferential Tariff)
AK-FTA (ASEAN Korea - Free Trade Agreement)
AC-FTA (ASEAN China - Free Trade Agreement)
IJ-EPA (Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement)
Keterangan
Dasar Hukum
Bea Masuk atas barang yang impor yang berlaku umum
PMK 110/PMK.010/2006 tgl 15 November 2006 dan revisi
Bea Masuk atas barang impor dari negara anggota ASEAN yang dilengkapi dengan Form D
PMK 125/PMK.010/2006 tgl 15 Desember 2006 dan revisi
Bea Masuk atas barang impor dari negara Korea yang dilengkapi Form AK
PMK 236/PMK.011/2008 tgl 23 Desember 2008
Bea Masuk atas barang impor dari negara China yang dilengkapi Form E
PMK 235/PMK.011/2008 tgl 23 Desember 2008
Bea Masuk atas barang impor dari negara Jepang yang dilengkapi Form JIEPA
PMK 95 dan 96/PMK.011/2008 tgl 30 Juni 2008
STRUKTUR KLASIFIKASI BTKI 2012 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dengan instansi pembina sektor industri disepakati jumlah pos tarif nasional adalah 10.025. Adapun komposisi pos tarif adalah sebagai berikut: HS WCO (6 digit) AHTN (8 digit) Nasional (10 digit): 1. HS Nasional 2. BAB 98 (IKD) Total Pos Tarif:
JUMLAH POS TARIF BTBMI 2007 BTKI 2012 5,055 5,205 8,300 9,558 8,742 13 8,755
10,012 13 10,025
BTKI 2012
BTKI 2012 digunakan sebagai referensi, sehingga apabila terdapat hal yang meragukan berkaitan dengan pungutan dan pengaturan pembebanan tarif Bea Masuk, Bea Keluar, PPN atau PPnBM, maka yang mengikat secara hukum adalah Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya.
Pengguna BTKI 2012 diharapkan selalu merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukumnya dan melakukan updating data secara berkala untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan tarif yang dinamis dari waktu ke waktu.
Dasar hukum penetapan Tarif Bea Masuk dan Bea Keluar adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang.
FORMAT BTKI 2012 Pajak
Pos/Subpos Heading/ Subheading
Uraian Barang
Description Of Goods
Bea Masuk Bea Keluar Import Export Duty Duty
Tax PPN
PPnBM
VAT
Sales Tax On Luxury Goods
Keterangan Remarks
STRUKTUR KLASIFIKASI PADA BTKI 2012
PENJELASAN KOLOM TABEL PADA BTBMI I 1. KOLOM PERTAMA “POS/SUBPOS” • 4 dan 6 digit pertama berasal dari teks HS-WCO; • 8 digit berasal dari teks AHTN • 10 digit merupakan uraian pos tarif nasional
2. KOLOM KEDUA “URAIAN BARANG”
• Uraian deskripsi barang dalam Bahasa Indonesia • Uraian barang pada 4 dan 6 digit pertama merupakan
terjemahan teks HS-WCO; • Uraian barang pada 8 digit merupakan terjemahan teks AHTN
PENJELASAN KOLOM TABEL PADA BTBMI II 3. KOLOM KETIGA “DESCRIPTION OF GOODS” • Uraian deskripsi barang dalam Bahasa Inggris • Description of goods pada 4 dan 6 digit pertama
merupakan terjemahan teks hs-wco dalam bahasa Inggris; • Description of goods pada 8 digit merupakan terjemahan teks AHTN dalam bahasa Inggris; • Description of goods pada 10 digit merupakan terjemahan teks asli dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris
PENJELASAN KOLOM TABEL PADA BTBMI III 4. KOLOM KEEMPAT “BEA MASUK UMUM” • Pembebanan tarif bea masuk umum berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.011/2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
5. KOLOM KELIMA “BEA KELUAR” • Mencantumkan tanda satu asterisk *) menunjukkan klasifikasi barang ekspor yang dikenakan bea keluar. • Besarnya pembebanan tarif dan jenis barang yang dikenakan Bea Keluar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011
CONTOH BEA KELUAR Kode HS Uraian Barang 14.01 Bahan nabati dari jenis yang terutama dipakai untuk anyamanyaman (misalnya, bambu, rotan, buluh, kumbuh, osier, rafia, jerami serealia dibersihkan, dikelantang atau dicelup, dan kulit pohon limau). 1401.20 - Rotan: - - Utuh: 1401.20.11.00 - - - Mentah 1401.20.12.00 - - - Dicuci dan diberi sulfur 1401.20.19 - - - Lain-lain: 1401.20.19.10 - - - - Telah dipoles 1401.20.19.90 - - - - Lain-lain - - Inti terbagi: 1401.20.21.00 - - - Diameter tidak melebihi 12 mm 1401.20.29.00 - - - Lain-lain 1401.20.30.00 - - Kulit terbagi 1401.20.90.00 - - Lain-lain
Bea Keluar
*) *) *) *) *) -
PENJELASAN KOLOM TABEL PADA BTBMI IV 6. KOLOM KEENAM “PPN” Mencantumkan pembebanan tarif PPN yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009
7. KOLOM KETUJUH “PPnBM” Mencantumkan pembebanan tarif PPnBM yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009
PENCANTUMAN TANDA ( * ) dan (-) 1. Pencantuman tanda satu asterisk *) pada kolom “PPN”dan “PPnBM” berarti pengenaan PPN dan PPnBM berlaku hanya terhadap sebagian jenis barang atau sebagian kelompok barang dalam pos tarif bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atas pengenaan PPN atau PPnBM. 2. Pencantuman tanda strip (-) pada kolom pembebanan tarif PPN atau PPnBM berarti komoditi pada pos tarif bersangkutan tidak dikenakan pembebanan PPN atau PPnBM.
IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI Terbuat dari?
Kegunaan? Bagaimana saat diimpor?
Barang apa?
IDENTIFIKASI
1 Perhatikan hasil identifikasi
KLASIFIKASI
2 Lihat BTKI dan tentukan bab2 terkait
4 Tentukan pos tarif yang paling tepat
3 Perhatikan catatan bagian/bab/subpos/ uraian barang
