Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Juni 2011
KILAS BALIK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
Tahun 2007 Pasal 6A UU No 17/2006 Permenkeu No 124/PMK.04/2007 Tahun 2003 tentang Registrasi Keputusan Bersama Menkeu Importir Permenkeu No dan 65/PMK.04/2007 Menperindag tentang PPJK
Tahun 2011 Pasal 6A UU No 17/2006 Permenkeu No 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan
MELAKSANAKAN AMANAT PASAL 6A UU NO 17 TAHUN 2011 MELAKSANAKAN PROGRAM UKP4 DAN PROGRAM REFORMASI LANJUTAN KEPABEANAN DAN CUKAI MENYEMPURNAKAN SISTEM DAN PROSEDUR REG IMPORTIR YANG SELAMA INI DINILAI SULIT DAN LAMA MEMBUAT SISTEM APLIKASI REGISTRASI KEPABEANAN YANG BARU
WAKTU penyelesaian registrasi importir (857 Respon)
35 (4,08%)
Terlalu lama
206 (24,04%)
Lama
581 (67,79%)
Cepat
35 (4,08%)
Sangat cepat
0
PROSEDUR penyelesaian registrasi importir (857 Respon)
100
200
300
400
500
600
700
17 (1,98%)
Sangat susah
135 (15,75%)
Susah
644 (75,15%)
Mudah
61 (7,12%)
Sangat mudah
0
100
200
300
400
500
600
700
SEBELUMNYA
PERUBAHAN
REGISTRASI IMPORTIR dan REGISTRASI PPJK
REGISTRASI KEPABEANAN - IMPORTIR - EKSPORTIR - PPJK - PENGANGKUT - PENGGUNA JASA LAINNYA
MASIH TERDAPAT PROSES MANUAL UTK PERUBAHAN DATA REGISTRASI IMPORTIR
SEMUA PROSES REGISTRASI SECARA ELEKTRONIK, KECUALI UTK EKSPORTIR TERTENTU
PROSES MENDAPAT NIK / PERUBAHAN DATA DGN PEMERIKSAAN LAPANGAN
PROSES MENDAPAT NIK / PERUBAHAN DATA TIDAK DGN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SEBELUMNYA ISIAN REGISTRASI BANYAK DAN RUMIT
PERUBAHAN ISIAN REGISTRASI LEBIH SEDIKIT, SEDERHANA / SISTEMATIS DAN DAPAT DIAKSES KEMBALI
PERSETUJUAN REGISTRASI HANYA PERSETUJUAN REGISTRASI DI DILAKUKAN DI KANTOR PUSAT DJBC KANTOR PUSAT DAN DI KANTOR SETEMPAT UNTUK REGISTRASI KAWASAN BEBAS (KPBPB) JANJI LAYANAN KEPUTUSAN REGISTRASI 30 HARI KERJA (REG IMP) / 45 HARI KERJA (REG PPJK)
JANJI LAYANAN KEPUTUSAN REGISTRASI 14 HARI KERJA (KANTOR PUSAT) / 10 HARI KERJA (KPBPB)
SEBELUMNYA
PERUBAHAN
SISTEM APLIKASI TERPISAH UNTUK MASING-MASING JENIS REGISTRASI
SATU SISTEM APLIKASI UNTUK SEMUA JENIS REGISTRASI
NIK UNTUK SETIAP JENIS REGISTRASI
SATU NIK UNTUK SEMUA JENIS REGISTRASI
q
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan ü
ü
Menggantikan Permenkeu Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir Perubahan Permenkeu Nomor 65/PMK.04/27 tentang PPJK
q
q
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di KPBPB
q
Pasal 6A UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan Ayat 1 – Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapat nomor identitas dalam rangka AKSES KEPABEANAN
q
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan ü
ü
Menggantikan Permenkeu Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir Perubahan Permenkeu Nomor 65/PMK.04/27 tentang PPJK
q
q
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di KPBPB
q
Registrasi Kepabeanan : Kegiatan pendaftaran yang dilakukan Pengguna Jasa Kepabeanan ke DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
q
NIK : Nomor identitas bersifat pribadi yang diberikan oleh DJBC kepada Pengguna Jasa Kepabeanan yang telah melakukan registrasi, untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual
q
Importir : orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean
q
Eksportir : orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean
q
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) : badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir
q
Pengangkut : orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang
§ § § §
Importir Eksportir (ketentuan baru) PPJK Pengangkut (ketentuan baru)
§ Pengguna Jasa Lainnya, seperti Pengusaha TPS, Konsolidator Barang Ekspor, dll (belum ditetapkan)
CARA PENGAJUAN : §
§
Elektronik, melalui : http://www.beacukai.go.id Manual untuk Eksportir tertentu, melalui : KPPBC yang ditetapkan
JENIS PERMOHONAN : §
§
Registrasi Kepabeanan Baru (belum memiliki NIK) Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (telah memiliki NIK)
1. Pengguna Jasa melakukan pendaftaran User ID, melalui : http://www.beacukai.go.id
2.
Pengguna Jasa masuk (login) ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan, melalui : http://www.beacukai.go.id
3. Pengguna Jasa mengisi Formulir Isian Registrasi Kepabeanan ü Isian meliputi data eksistensi, penanggung jawab, keuangan, khusus (sesuai jenis usaha) ü Dapat sekaligus untuk lebih dari satu jenis usaha
4. Pengguna Jasa mengirimkan Isian Registrasi Kepabeanan Mendapatkan respon :
Bukti Pengiriman Isian Registrasi Kepabeanan (BPI-RK) ü Bukti bahwa Pengguna Jasa sudah mengirimkan Isian Registrasi Kepabeanan ü Memuat daftar salinan dokumen yang harus diserahkan ü Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
5.
Pengguna Jasa menyampaikan
Dokumen Pendukung Cara penyampaian : } Kiriman Pos } Jasa Titipan } Surat elektronik (e-mail) } Faksimili } Penyerahan langsung
Waktu Penyerahan : Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal BPI-RK
Dikecualikan : PPJK
6. Pengguna Jasa menerima Tanda TERIMA
Permohonan Registrasi Kepabeanan (TTP-RK)
ü Bukti bahwa Salinan Dokumen Pendukung telah diterima oleh DJBC secara lengkap dan jelas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal BPI-RK, dan permohonan registrasi kepabeanan dapat diproses lebih lanjut ü Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan Atau ...
Pengguna Jasa menerima Tanda PENGEMBALIAN
Permohonan Registrasi Kepabeanan (TPP-RK)
ü Bukti bahwa permohonan registrasi kepabeanan tidak dapat diproses lebih lanjut, karena salinan dokumen pendukung : q Tidak diterima, atau q Diterima secara tidak lengkap dan jelas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal BPI-RK ü Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
Menganalisa data isian registrasi kepabeanan, menggunakan : ü Data referensi ü Dokumen kelengkapan yang diserahkan Tujuan untuk meneliti kesesuaian data-data yang berkaitan dengan : q Eksistensi q Identitas pengurus dan penanggung jawab q Keuangan q Persyaratan khusus : API (importir) / Ahli Kepabeanan (PPJK) / Sarana Pengangkut (Pengangkut)
Pemintaan Dokumen Tambahan Registrasi Kepabeanan (PDT-RK) q Diterbitkan apabila diperlukan dokumen tambahan untuk keperluan penelitian administrasi q Memuat daftar salinan dokumen tambahan yang diminta oleh Pejabat Bea Cukai q Terbit melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan q Waktu penyerahan dokumen tambahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal PDT-RK
PERSETUJUAN atau PENOLAKAN permohonan registrasi kepabeanan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal TTP-RK
Persetujuan à Lembar NIK Penolakan à Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK)
Penyampaian Hasil Registrasi : q Lembar NIK à Salinan elektronik : disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan à Asli : disampaikan melalui kiriman Pos
q Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (SPP-RK) : : disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
Memenuhi Kriteria : 1. Eksportir 2. Tidak dapat mengajukan permohonan melalui media elektronik / tidak dapat mengakses laman DJBC 3. Lokasi perusahaan berada di wilayah pengawasan Kantor Pabean yang ditetapkan untuk melayani Registrasi Kepabeanan secara manual (Penetapan oleh Kakanwil DJBC)
1. Eksportir mengisi dan menyerahkan Isian Registrasi Kepabeanan beserta salinan dokumen ke Kantor Pabean yang ditetapkan ü Isian Registrasi Kepabeanan ü Kartu NPWP Perusahaan ü Surat Keterangan Domisili Perusahaan ü SIUP / TDP
2. Eksportir menerima Tanda Terima Berkas Registrasi Kepabeanan (TTB-RK)
ü Bukti bahwa Isian Registrasi Kepabeanan dan salinan dokumen telah diterima secara lengkap dan jelas oleh Kantor Pabean ü Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pabean
3. Kantor Pabean : ü Meneruskan Isian Registrasi Kepabeanan dengan MEREKAM data isian Registrasi Kepabeanan ke dalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan ü Mengirim berkas dokumen ke Subdit Registrasi Kepabeanan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal TTB-RK PENGHUBUNG antara Pengguna Jasa dengan Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
4. Proses selanjutnya mengikuti proses permohonan registrasi secara dalam jaringan (online) ü Penelitian Administrasi à Dapat diterbitkan PDTRK ü Keputusan Registrasi Kepabeanan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal TTP-RK à NIK / SPP-RK
ü WAJIB Diberitahukan à Terkait perubahan data : 1. Eksistensi perusahaan 2. Identitas pengurus dan penanggung jawab perusahaan 3. Ahli kepabeanan(PPJK) 4. Sarana Pengangkut (Pengangkut) ü DAPAT Diberitahukan à Terkait perubahan data selain tersebut di atas
ü Tatacara pengajuan perubahan data seperti tatacara pengajuan registrasi baru (online / manual untuk Eksportir tertentu) ü Keputusan Registrasi Kepabeanan dalam 14 (empat belas) hari kerja, berupa : q Disetujui à Lembar NIK / Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan q Ditolak à Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan
ü Penyampaian Hasil Perubahan Data : q Lembar NIK / Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (SPPD-RK) à Salinan elektronik : disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan à Asli : disampaikan melalui kiriman Pos
q Surat Penolakan Permohonan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan : disampaikan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan
Max 10 HK
Max 14 HK
Pengajuan Permohonan
Keputusan Penyampaian Dokumen
BPI-RK
Proses Registrasi
TTP-RK / TPP-RK
PDT-RK
Registrasi
NIK / SPP-RK
Terhadap Isian Registrasi Kepabeanan diberikan PENILAIAN sesuai Standar
Penilaian Isian Registrasi Kepabeanan
SKOR REGISTRASI KEPABEANAN
Untuk Kepentingan PENGAWASAN
Dapat dilakukan PENELITIAN terkait data registrasi Pengguna Jasa yang telah mendapatkan NIK
Dapat dilakukan PENELITIAN LAPANGAN
PENELITIAN LAPANGAN : q Kriteria : ü Adanya data registrasi yang tidak sesuai ü Terdapat informasi bahwa telah terjadi perubahan data registrasi yang tidak diberitahukan Pengguna Jasa q Dilakukan oleh : ü Direktorat IKC ü Kantor Wilayah DJBC / KPU Bea dan Cukai à Bidang Penindakan dan Penyidikan q Hasil Penelitian Lapangan : ü Direkam kedalam Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas ü Dilakukan analisa oleh Direktorat IKC
TINDAK LANJUT Hasil Penelitian Pengguna Jasa yang telah memiliki NIK : q Perubahan data registrasi à Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan q Pemberitahuan kepada Pengguna Jasa untuk mengajukan perubahan data registrasi : Ø Perubahan terkait data eksistensi perusahaan, penanggung jawab, ahli kepabeanan (PPJK) atau sarana pengangkut (Pengangkut) Ø Permohonan perubahan data wajib disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan à DIBLOKIR
NIK diblokir dalam hal : (Berlaku untuk semua jenis kegiatan yang teregistrasi ) a. Pengguna Jasa tidak memberitahukan perubahan data terkait eksitensi perusahaan / identitas pengurus b. Pengguna Jasa sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan (Tidak serta merta berlaku untuk jenis kegiatan lain yang teregistrasi ) c.
Pengguna Jasa tidak melakukan kegiatan kepabeanan selama 12 bulan berturut-turut
NIK diblokir ... d. PPJK tidak memberitahukan perubahan data terkait Ahli Kepabeanan e. Pengangkut tidak memberitahukan perubahan data terkait Sarana Pengangkut f. API telah habis masa berlakunya g. Nomor Pokok PPJK telah habis masa berlakunya h. SIUPAL atau surat izin usaha lain sebagai pengangkut telah habis masa berlakunya i. PPJK tidak lagi memiliki jaminan yang cukup j. PPJK tidak lagi memiliki Ahli Kepabeanan
Blokir NIK dibuka dalam hal : a. Pengguna Jasa telah memberitahukan perubahan data terkait eksitensi perusahaan / identitas pengurus, dan diberikan persetujuan perubahan data b. Pengguna Jasa selesai menjalani proses penyidikan atas dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, dan dinyatakan tidak bersalah c. Pengguna Jasa dapat membuktikan telah melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu dimaksud pada pemblokiran d. PPJK telah memberitahukan perubahan data terkait Ahli Kepabeanan dan diberikan persetujuan perubahan data
Blokir NIK dibuka ... e.
Pengangkut telah memberitahukan perubahan data terkait Sarana Pengangkut dan diberikan persetujuan perubahan data
f.
API telah diperpanjang masa berlakunya
g. Nomor Pokok PPJK telah diperpanjang masa berlakunya h. SIUPAL atau surat izin usaha lain sebagai pengangkut telah diperpanjang masa berlakunya i.
PPJK telah memiliki jaminan yang cukup
j.
PPJK telah memiliki Ahli Kepabeanan
Permohonan Pembukaan Blokir NIK : q Diajukan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC q Diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemblokiran, untuk blokir NIK karena : ü Pengguna Jasa tidak memberitahukan perubahan data terkait eksitensi perusahaan / identitas pengurus ü PPJK tidak memberitahukan perubahan data terkait Ahli Kepabeanan ü Pengangkut tidak memberitahukan perubahan data terkait Sarana Pengangkut ü API / Nomor Pokok PPJK / SIUPAL atau surat izin usaha lain sebagai pengangkut telah habis masa berlakunya
NIK dicabut dalam hal : (Berlaku untuk semua jenis kegiatan yang teregistrasi) a. Pengguna jasa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana menurut peraturan kepabeanan, cukai dan / atau perpajakan b. Dinyakan pailit berdasar keputusan pengadilan (Tidak serta merta berlaku untuk jenis kegiatan lain yang teregistrasi) c. API yang dimiliki importir telah dicabut d. Nomor Pokok PPJK yang dimilki PPJK telah dicabut e. SIUPAL atau Surat Izin Usaha lain sebagai pengangkut telah dicabut f. Pengguna jasa mengajukan permohonan pencabutan NIK
NIK dicabut ... g.
Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat pemblokiran karena : ü Pengguna Jasa tidak memberitahukan perubahan data terkait eksitensi perusahaan / identitas pengurus ü PPJK tidak memberitahukan perubahan data terkait Ahli Kepabeanan ü Pengangkut tidak memberitahukan perubahan data terkait Sarana Pengangkut ü API / Nomor Pokok PPJK / SIUPAL atau surat izin usaha lain sebagai pengangkut telah habis masa berlakunya Pengguna Jasa tidak mengajukan permohonan pembukaan blokir NIK
Pencabutan NIK : q Diberitahukan kepada Pengguna Jasa à Surat Pencabutan NIK q Dalam hal pencabutan untuk sebagian jenis usaha yang teregistrasi à Dilakukan penyesuaian penomoran NIK (cetak ulang Lembar NIK)
q Importir yang mengimpor : a. Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia c. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman d. Barang pindahan e. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penganggulan bencana alam f. Barang keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum g. Barang mendapat persetujuan impor tanpa API
q Eksportir yang mengeskpor : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Barang kiriman Barang pindahan Barang perwakilan negara asing / badan internasional Barang untuk keperluan ibadah umum, sosial, pendidikan, kebudayaan atau olah raga Barang cindera mata Barang contoh Barang keperluan penelitian Ekspor yang dilakukan orang perorangan Barang re-ekspor, dengan ketentuan : ü Eksportir memiliki NIK sebagai importir , atau ü Importasinya dikecualikan dari kewajiban memiliki NIK
q Pengguna Jasa yang belum mendapatkan NIK : a. Importir à dapat dilayani 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean b. Eksportir dan Pengangkut à dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya selama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal TTP-RK c. Pengguna Jasa ...
c.
Pengguna Jasa (selain PPJK) di Kawasan Bebas yang : ü Memasukkan atau mengeluarkan barang antar Kawasan Bebas dengan Kawasan Bebas Lain / Luar Daerah Pabean ü Mengangkut barang / orang antar Kawasan Bebas dengan Kawasan Bebas Lain / Luar Daerah Pabean ü Mengangkut barang / orang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersendiri)
q Permohonan registrasi importir dan permohonan perubahan data importir yang telah diajukan berdasarkan sistem aplikasi lama dan belum mendapat persetujuan
DISELESAIKAN BERDASARKAN SISTEM APLIKASI LAMA
q
Importir yang telah memiliki NIK berdasarkan ketentuan Registrasi Importir lama
HARUS mengajukan perubahan data berdasarkan ketentuan Registrasi Kepabeanan baru
ü Untuk keperluan migrasi sistem ü Tanpa kewajiban penyerahan dokumen ü NIK lama dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlaku ketentuan Registrasi Kepabeanan ini tidak mengajukan perubahan data ü Memperoleh NIK baru à NIK lama dicabut apabila telah terbit NIK baru
q Eksportir dan Pengangkut
HARUS mendapatkan NIK berdasarkan ketentuan Registrasi Kepabeanan baru : ü Jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlaku ketentuan Registrasi Kepabeanan ini
1
Alamat
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Up. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Rawamangun Jakarta Timur Jakarta
2
Telepon
021 – 4890308 Pesawat 616 / 617 021 – 4722983 (Direct)
3
Faksimili
021 – 4753411 / 021 – 4753412
4
Website /
Web site: http://www.beacukai.go.id
E-mail
Email :
[email protected] /
[email protected]
5
Frontdesk
Gedung B Lantai I – Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Rawamangun Jakarta Timur Jakarta
