KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR

RANCANGAN

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

KOTA TANGERANG SELATAN

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………

i

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………

iii

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………

iv

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………………

1

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (KUA) ……………..

1

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (KUA) ……………………………..

3

1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (KUA) ……………………………..

4

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH …………………………..

8

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH …….

8

BAB II

2.1.1

Pertumbuhan Ekonomi …………………………………………..

8

2.1.2

Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) ……………………..

10

2.1.3

Inflasi …………………………………………………………………

12

2.1.4

Investasi ……………………………………………………………..

13

2.1.5

Tenaga Kerja ………………………………………………………..

14

2.1.6

Pendapatan dan Ketimpangan Regional ……………………..

16

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2017 ……..

18

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH …………….

23

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA ……………………………………… 23 3.2 LAJU INFLASI ………………………………………………………………..

25

3.3 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ………………………………………………………………………… 28 3.4 LAIN-LAIN ASUMSI …………………………………………………………

30

i


KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ………………………………………………………………………

34

4.1 PENDAPATAN DAERAH ……………………………………………………

34

BAB IV

4.1.1

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2017.

4.1.2

Target Pendapatan Daerah ……………………………………… 38

4.1.3

Upaya Dalam Mencapai Target …………………………………

40

4.2 BELANJA DAERAH …………………………………………………………

43

4.2.1

Kebijakan Belanja Daerah ………………………………………. 43

4.2.2

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ……………………………

4.2.3

Kebijakan Belanja Daerah ………………………………………. 45

4.2.4

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 49 (SKPD) ………………………………………………………………..

4.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ........................................... BAB V

34

44

50

PENUTUP …………………………………………………………………….. 52

ii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 s/d Perkiraan Tahun 2016 ……………………………………………

9

Tabel 2.2

Angka Agregat PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB PerKapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2014 …………………….

10

Tabel 2.3

Perbandingan Laju Inflasi/Deflasi Kota-kota di Provinsi Banten 2012-2015 ………………………………………………………

12

Tabel 2.4

Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan …………………………………………………………………….. 13

Tabel 2.5

Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan.

14

Tabel 2.6

Kegiatan Utama di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 ……..

15

Tabel 2.7

Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha ………………..

15

Tabel 2.8

Indikator Sosial Ekonomi Kota Tangerang Selatan dan Prediksi Indikator Ekonomi Tahun 2017 ………………………….

19

Tabel 3.1

Perbandingan IHK, Inflasi/Deflasi dan Laju Inflasi 4 Kota di Banten Bulan Desember 2015……………………….……………….

26

Tabel 3.2

IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Desember 2015 (2012 = 100)………….…….

27

Tabel 3.3

Nilai Dan Konstribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2012 S/D 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan……... 29

Tabel. 4.1

Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dan Rencana Pendapatan Tahun 2017 …………………………….

40

Tabel 4.2

Rencana Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 ………………………………………………………………………..

51

DAFTAR GAMBAR

iii


Gambar 2.1

Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 …………………… 11

Gambar 2.2

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2014 ………………………….

16

Gambar 3.1

Asumsi Perekonomian Makro Tahun 2017 ……………………

23

Gambar 3.2

Perkembangan IHK Kota Serang, Tangerang, Cilegon dan Banten (2012=100) Bulan Desember 2015 …………………………27

iv


BAB I PENDAUHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (KUA) Pembangunan merupakan salah satu kegiatan utama bagi pemerintah daerah disamping pelayanan dan operasional internal birokrasi.

Dengan

telah

diterapkannya

Otonomi

Daerah

bagi

Pemerintah Daerah berarti daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa

dan

pemberdayaan

masyarakat

yang

bertujuan

pada

peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara efisien dan efektif.

Tahapan

dalam

penyusunan

agenda

perencanaan

pembangunan Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dengan mengacu kepada

agenda

perencanaan

pembangunan

nasional

serta

perencanaan pembangunan Provinsi sehigga tercipta sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan

daerah

secara

berkelanjutan dan berkesinambungan tersebut, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif, yang dituangkan dalam

suatu

pedoman

dokumen

dalam

Pembangunan

perencanaan

proses

daerah

daerah,

pembangunan

tersebut

meliputi

sehingga

daerah. Rencana

menjadi

Perencanaan Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

1


Rancangan awal Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Tangerang Selatan

Tahun

Anggaran

2017

adalah

salah

satu

dokumen

perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2017, dan hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Awal Kebijakan Umum APBD (KUA) didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Lebih lanjut ketentuan perundangan sebagaimana di atas, ditegaskan dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017. Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang dimuat dalam RKPD merupakan merupakan dasar dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan

daerah

di

Kota

Tangerang

Selatan,

baik

dalam

penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran. Rancangan Awal Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2017 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Tangerang Selatan pada tahun anggaran 2017 dengan

mempertimbangkan

Rancangan

awal

KUA

kondisi

sebagaimana

perekonomiannya, dimaksud

sehingga

memuat

target

2


pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan

pembiayaan

yang

disertai

dengan

asumsi

yang

mendasarinya. Perkembangan kondisi perekonomian Kota Tangerang Selatan tetap

menjadi

perhatian

dalam

penyusunan

Kebijakana

Umum

Anggaran ini, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Tangerang Selatan kedepan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya

akan

digunakan

dalam

mendukung

jalannya

fungsi

pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat

diwujudkan

memberikan

dan

implikasi

pada

akhirnya

yang

lebih

diharapkan

luas

pula

terhadap

dapat

suksesnya

pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kota Tangerang Selatan. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah yang terangkum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 ini. 1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (KUA)

UMUM

ANGGARAN

Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun dengan maksud agar terjadi sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan

kebijakan

pemerintah

dibidang

keuangan

dan

menjaga

kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat.

3


Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran

2017

ini

adalah

anggaran

yang

bersifat

mempersiapkan

umum

sebagai

dokumen

kerangka

kebijakan

acuan

bagi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengarahkan kegiatan dan rencana kerjanya dalam rangka pencapaian target pembangunan pada tahun 2017. Selain itu Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 juga dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan rencana pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah pada tahun 2017. 1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (KUA) Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 ini disusun dengan mengacu kepada sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);

4


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(PERPPU)

Nomor

2

Tahun

2014

tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

5


Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusuna, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tanggal 30 Desember tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

6


21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tanggal 31 Desember Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota

Tangerang

Selatan

Tahun

2011

Nomor

12,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211); 23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025; 24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran 2016; 25. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; 26. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

7


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH Kondisi perekonomian Kota Tangerang Selatan dapat terlihat dari beberapa indikator ekonomi makro daerah, meliputi pertumbuhan ekonomi,

Produk

perkembangan

Domestik

investasi,

Regional

ketenagakerjaan

Bruto serta

(PDRB),

Inflasi,

pendapatan

dan

ketimpangan regional. 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 tumbuh 4,92 persen (y-on-y) meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 4,73 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,10 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga yang tumbuh 6,38 persen. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2016 mencapai Rp. 2.947,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.262,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2016 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,34 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sedangkan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh kontraksi komponen investasi (minus 5,75 persen) dan ekspor (minus 3,44 persen)

8


Perkembangan PDRB Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari dengan terhadap

PDRB

perkapita,

tahun

dengan

Selatan

ke tahun

demikian

Laju Pertumbuhan Ekonomi

cenderung

demikian

berdampak

(LPE) tahun

2016

juga positif Kota

Tangerang Selatan adalah berdasarkan PDRB tahun dasar 2010 diperkirakan sebesar 8,61%-9,05%, demikian pula dengan prediksi pada tahun 2017 diprediksi yaitu 8,61%-9,05%, terutama didukung oleh percepatan pada sektor konstruksi, real estate, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta pengadaan listrik dan gas. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,34 persen, disusul oleh lapangan usaha dengan laju pertumbuhannya di atas 10 persen yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Konstruksi, Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, dan lapangan usaha real estate dengan masingmasing persentase sebesar 11.45 persen, 15.01 persen, 10.86 persen dan 16.21 persen. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif. Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 s/d Perkiraan Tahun 2016 Tahun

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2013

8,86

2014

8.99

2015*

8.61% - 9,05%

2016*

8.61% - 9,05%

Sumber : Badan Pusat Statistik KotaTangerang Selatan Keterangan : *) merupakan data Perkiraan

9


2.1.2. Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran nilai tambah bruto yang dihasilkan dalam memproduksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah (region) tanpa melihat pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi bisa berasal dari daerah tersebut dan atau dari luar daerah tersebut. PDRB selalu dihitung dalam dua harga yaitu atas dasar harga berlaku dan konstan (tahun dasar 2010). Tabel 2.2. Angka Agregat PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2014 URAIAN

a. b. c. d. e.

PDRB Atas Dasar Harga berlaku (Tahun Dasar 2010 ) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010 ) Jumlah Penduduk PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga berlaku (Tahun Dasar 2010 ) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2000 )

2013

2014

Laju Pertumbuha n 2013-2014

2011

2012

34,891,850

39,071,488

44,611,133

51,230,273

14.84%

33,214,823

36,091,809

39,290,714

42,823,773

8.99%

1,355,926

1,405,170

1,443,403

1,492,999

3.44%

25,732,857

27,805,524

30,906,914

34,313,669

11.02%

24,496,044

25.685.012

27.220.890

28.683.055

5.37%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2015

Pada tahun 2014, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga (adh) berlaku Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp.51.230.273,- sedangkan PDRB adh konstan adalah sebesar Rp.42.823.773,-. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2014 mencapai 1.492.999 orang, PDRB per kapita adh berlaku adalah sebesar Rp.34.313.669,- sedangkan PDRB per kapita adh konstan (Tahun dasar 2000) adalah Rp.28.683.055,-.

10


Gambar 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 1,606,133.31 638,734.23 2,072,637.12 4,590,097.54

162,153.02 0

5,864,399

59,238.93 21,495.17

1,752,431.16

7,690,434.50 8,302,415.77 8,996,517.48

619,852.31 5,561,560.39

1,571,234.86

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

1,720,938.09 Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015

Dalam tiga tahun terakhir, kecenderungan peranan kategori yang berbasis jasa mengalami fluktuasi. Sedangkan share dari sektor primer dalam tiga tahun tidak melewati 0,35 persen. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat perkotaan sangat tinggi dan luas lahan pertanian semakin berkurang dan tidak menjanjikan terutama bagi para tenaga kerja muda. Maka pilihan lain yang tersedia adalah bekerja pada sektor industri atau bekerja pada sektor berbasis jasa. Perkembangan kategori berbasis jasa juga tidak terlepas dari potensi yang dimiliki Kota Tangerang Selatan, sehingga sektor yang terkait dengan budaya masyarakat perkotaan seperti perdagangan,

hotel,

restoran,

angkutan,

komunikasi

dan

jasa

perorangan masih sangat memungkinkan untuk berkembang terus. Selain itu, bekerja pada sektor berbasis jasa cenderung mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus sehingga tidak heran jika kategori ini banyak menampung pekerja.

11


2.1.3. Inflasi Inflasi ialah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Indeks Harga Konsumen (IHK) ialah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Kota

Tangerang

selatan

baru

memiliki

Indeks

Harga

Konsumen/ Inflasi sejak tahun 2014, untuk tahun sebelumnya Kota Tangerang Selatan masih mengacu pada inflasi Kota Tangerang, Memasuki tahun 2015, tingkat inflasi di kota Tangerang Selatan mengalami penurunan yang signifikan diangka 3.24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2014 sebesar 10.57%, hal tersebut dipaparkan pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Perbandingan Laju Inflasi/Deflasi Kota-kota Di Provinsi Banten 2012-2015 No.

Kota

2012

2013

2014

2015

1

Kota Tangerang

4,44

10,02

10,02

4,28

2

Kota Cilegon

3,91

7,98

9,93

3,94

3

Kota Serang

4,89

9,16

11,27

4,67

4

Kota Tangerang Selatan

4,44

10,02

10,57

3,24

Prov. Banten

4,37

9,65

10,20

4,29

Nasional

4,30

8,38

8,36

3,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2015

12


2.1.4. Investasi Industri

bukan

merupakan

sektor

utama

menggerakkan perekonomian Kota Tangerang

yang

Selatan. Namun

demikian, perannya masih lebih besar dibandingkan dengan sektor primer seperti sektor pertanian. Terdapat beberapa jenis industri di Kota Tangerang makanan

Selatan

dan

industri alat

yaitu

industri pakaian

jadi/ konveksi,

minuman, kertas, percetakan dan

elektronika dan

komponennya,

serta

penerbitan, alat

listrik

dan komponennya. Tabel 2.4 Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan Tahun

PMA

PMDN

Jumlah

1

2010

102

15

117

2

2011

143

17

160

3

2012

167

12

179

4

2013

172

18

190

5

2014

86

6.199

6.285

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2015.

Berdasarkan

data

Penanaman

Modal

Asing

(PMA)

dan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdapat beberapa investor berskala nasional, pada tahun 2014 Jumlah perusahaan sebanyak 6.285 perusahaan antara

lain: 86 perusahaan PMA, dan 6.199

Perusahaan PMDN dimana mengalami kenaikan dari tahun 2013 yaitu PMA 172 Perusahaan dan PMDN 18 Perusahaan. Nilai investasi PMA pada

tahun

investasi

PMDN sebesar

kenaikan

dari

Rp.426.592.556.000 penurunan sebesar

2014

adalah

Tahun dan

Rp.487.163.100.500 dan nilai

Rp.2.990.000.000 2013 nilai

juga mengalami

terutama PMA

investasi

sebesar

PMDN mengalami

dari Rp.3.230.423.144 dengan persentase

13

kenaikan PMA sebesar 14,2% dan penurunan PMDN sebesar -7,44%.


Tabel 2.5 Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan Tahun

PMDN (IDR)

PMA (USD)

1

2010

215,525,276,000

25,954,271,976

2

2011

243,775,276,000

2,691,106,298

3

2012

340,687,976,000

2,934,539,498

4

2013

426,592,556,000

3,230,423,144

5

2014

487,163,100,500

2,990,000,000

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2015

Sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi yang besar

bagi perekonomian Kota Tangerang

Selatan. Kegiatan

perdagangan dan jasa tersebar hampir di seluruh

wilayah Kota

Tangerang Selatan. Namun, yang paling menonjol adalah perdagangan dan

jasa

di sepanjang

koridor

kegiatan

jalan-jalan

utama

seperti Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Ceger, Jalan Raya Bintaro Utama – Jalan kesehatan, Jalan Raya Pondok Betung - Jalan Raya WR Supratman, Jalan Raya Pamulang Pamulang

– Pondok

– Ciputat, Jalan Raya

Cabe dan Jalan Raya Ir. H. Juanda (Ciputat

Raya). 2.1.5. Tenaga Kerja Letak Kota Tangerang Selatan yang berdekatan dengan ibu kota negara menyebabkan perekonomian berjalan dengan cepat dan oleh karenanya banyak tersedia lapangan

kerja yang merupakan

daya tarik bagi para penduduk daerah lain untuk bermigrasi ke Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan perhitungan BPS Kota Tangerang Selatan, tingkat partisipasi angkatan adalah

sebesar 63,04%, angka

bahwa ada sekitar

63 persen

kerja

pada

tahun

2014

tersebut memberikan gambaran

dari penduduk usia kerja di Kota

14


Tangerang Selatan yang berpotensi untuk mendapatkan pendapatan/ penghasilan, walaupun di dalamnya termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan.

Sedangkan

tingkat

pengangguran terbuka

sebesar 6,92% dari angkatan kerja. Tabel 2.6 Kegiatan Utama di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 No

Karakteristik

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

Penduduk Usia Kerja

561.384

557.443

1.118.827

2

Angkatan Kerja

448.587

256.734

705.321

3

- Bekerja

418.685

237.813

656.498

4

- Pengangguran

29.902

18.921

48.823

5

Bukan Angkatan Kerja

112.797

300.709

413506

6

Tingkat partisipasi Angkatan kerja (%)

79,91%

46,06%

63,04%

7

Tingkat Pengangguran terbuka (%)

6,67%

7,37%

6,92%

8

Tingkat Kesempatan Kerja (%)

-

-

93,08%

Sumber: Sakernas dalam Kota Tangerang Selatan Dalam Angka, 2015

Tabel 2.7 Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha Sektor/ Lapangan Usaha

Jumlah

Persentase %

1. Pertanian

10.155

1,55%

2. Industri

47.002

7,16%

3. Jasa – jasa

202.956

30,91%

4. Lainnya

396.385

60,38%

620.627

100%

Total

15

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2015


Berdasarkan sebaran penyerapan tenaga kerja pada sektor lapangan usaha, sebagian besar tenaga kerja diserap oleh sektor jasa-jasa

yaitu sebesar

restoran sebesar sektor

29,87%, sektor

perdagangan, hotel dan

29,69%, sektor industri sebesar 7,59%,

serta

pertanian dengan 0,40%. Sisanya yaitu sebesar 32,45%

bekerja pada sektor lainnya yaitu pertambangan dan penggalian; listrik,

gas

dan

air

bersih;

bangunan;

pengangkutan

dan

komunikasi; keuangan; dan jasa perusahaan. 2.1.6. Pendapatan dan Ketimpangan Regional Pendapatan Domstik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang Pendapatan Domstik

Regional

Bruto

(PDRB)

atas

dasar

harga

konstan

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pendapatan Domstik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2014

51,230,273

60,000,000 50,000,000 40,000,000

34,891,850

39,071,488

44,611,133

PDRB Atas Dasar Harga berlaku (Tahun Dasar 2010 )

30,000,000 20,000,000 10,000,000 2011

2012

2013

2014

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015

16


Pada tahun 2014, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga (adh) berlaku Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp.51.230.272,94 sedangkan PDRB adh konstan (tahun dasar 2010) adalah sebesar Rp.42.823.773,16. Angka-angka tersebut meningkat dari total PDRB adh berlaku pada tahun 2013 yang sebesar Rp.44.611.132,51 dan PDRB adh konstan (tahun dasar 2010) yang sebesar Rp.39.290.714,30. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun mencapai 1.492.999 orang, PDRB per kapita adh berlaku adalah sebesar Rp. 34.313.668,62 sedangkan PDRB per kapita adh konstan (tahun dasar 2010) adalah Rp. 28.683.055,48. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pencapaian target pendapatan daerah, diantaranya adalah:  Membangun dan mengembangkan sistem data base on-line untuk pengelolaan BPHTB bekerja sama dengan Bank Jabar Banten dan Badan Pertanahan Nasional;  Merancang penerapan dan mengembangkan perhitungan sistem on-line kewajiban pajak terhutang dengan wajib pajak;  Pada tahun 2016 Kota Tangerang Selatan sudah melaksanakan pengelolaan PBB sebagai Pajak Asli Daerah (PAD);  Pada Tahun 2014 dimulainya kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah di Kota Tangearng Selatan;  Meningkatkan kualitas SDM dan sosialisasi pengelolaan pajak daerah kepada semua stakeholder;  Melaksanakan koordinasi dengan Pusat, Provinsi dan SKPD penghasil lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

17


Tantangan yang harus diperhatikan adalah dampak krisis ekonomi global yang berlangsung sejak tahun 2008. Dampak yang besar terhadap perekonomian regional diperkirakan akan semakin dirasakan

pada

tahun

2017.

Dari

sisi

internal,

kesenjangan

perwilayahan masih cukup besar sehingga Pemerintah Daerah harus memperhatikan segi perwilayahan dalam perencanaan tahun 2017. Selain itu, kemampuan keuangan daerah juga tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan semua permasalahan sekaligus sehingga harus disusun prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2017. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kinerja ekonomi nasional

dan

regional

hingga

pertengahan

tahun

2016

ini

menunjukan arah yang belum pasti. Kombinasi eksternal inilah yang turut mendorong kinerja ekonomi nasional, termasuk Kota Tangerang Selatan sebagai daerah yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa akan mengalami suatu kondisi perlambatan pertumbuhan. 2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2017 Mengacu pada rencana program dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai, Pemerintah Pusat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang “Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017”, Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2017. Berdasarkan data sementara PDRB tahun 2015 adh berlaku, perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan.

18


Tabel 2.8 Indikator Sosial Ekonomi Kota Tangerang Selatan dan Prediksi Indikator Ekonomi Tahun 2017 Kota Tangerang Selatan

No

Uraian

1

Indeks Pembangunan Manusia/ IPM

-

2

Laju Pertumbuhan Ekonomi/ LPE (%)

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015* 2016* 2017*

76.99 77.68

78.65

79.17

79.91

8.86

8.99

8.81

8.66

80.66

Keterangan

81.41

8,61% - 8,61% - 8,61% 9,05% 9,05% 9,05% Angka tahun 2010-2013 adalah

3

Tingkat Inflasi**)

4

Tingkat Kemiskinan**)

5

Tingkat Pengangguran**)

3,71% - 3,71% - 3,71% - angka Kota Tangerang, angka 6.08% 5.13% 4.44% 10.02% 10.57% 10,78 10,78 10,78 tahun 2014 adalah angka Kota % % % Tangerang Selatan. 1.50% 1.33% 1.75%

1.62%

1,27% - 1,27% - 1,27% 1,83% 1,83% 1,83%

8.22% 11,98% 8.07% 4.56%

6.92%

4,84% - 4,84% - 4,84% 9,04% 9,04% 9,04%

-

Keterangan: *) Prediksi Kota Tangerang Selatan berdasarkan rata-rata pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya **) Prediksi dengan metode pendugaan interval yang menggunakan selang kepercayaan 95%

Berdasarkan PDRB Adh konstan, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2015 adalah sebesar 8,61%-9,05%. Struktur ekonomi Kota

Tangerang

Selatan

didominasi

oleh

sektor

tersier,

yaitu

perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; perbankan dan lembaga keuangan serta jasa-jasa yang memberikan kontribusi hingga 73,07%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan) memberikan kontribusi 26,62%, dan sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi 0,32%. Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 terutama didukung oleh percepatan pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pengangkutan dan komunikasi, dan bangunan yang tumbuh sangat signifikan. Secara keseluruhan, semua faktor ekonomi di Kota Tangerang Selatan

19

menunjukkan pertumbuhan positif.


Kota

Tangerang

Selatan

Sebagai

daerah

yang

memiliki

pendapatan dari sektor industri dan perdagangan memiliki prospek perekonomian yang baik. Karena semenjak terbentuknya Kota Tangerang Selatan tahun 2008, wilayah ini sudah memiliki beberapa kawasan industri dan perdagangan. Luasan lahan yang disediakan untuk zona industri seluas

2.218,31 hektar dengan 2.381 unit

industri yang termanfaatkan pada tahun 2010 (berdasarkan Kajian Strategi Pengembangan Ekonomi Kota Tangerang

Selatan Tahun

2013). Struktur ekonomi tersebut menunjukan bahwa perekonomian Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tersier dimana perdagangan menjadi sektor pendukung utama sebesar 17.56% sumbangannya terhadap pertumbuhan PDRB tahun 2014. Besarnya potensi perekonomian domestik perlu lebih ditumbuhkembangkan, investor perlu terus didorong, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hambatan perekonomian, terkait dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta reformasi birokrasi, perlu ditangani secara serius

agar

tercipta

iklim

investasi

dan

usaha

yang

sehat.

Pembangunan infrastruktur perlu dipercepat untuk memperkuat national connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayan dari pemerintah, dunia usaha maupun kerjasama pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Inti dari tantangan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan tidak lagi dapat bergantung kepada sumber daya alam dan alokasi tenaga kerja (resources and low cost-driven growth), namun harus mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia yang terampil (productivity-driven

growth),

agar

pertumbuuhan

ekonomi

Kota

20


Tangerang Selatan lebih stabil. Oleh karena itu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) mutlak dibutuhkan saat ini. Disamping

itu

tantangan

yang

dihadapi

adalah

adanya

eksploitasi dan eksplorasi sektor perdagangan, hotel dan restoran secara

signifikan

tanpa

ada

pengawasan

yang

ketat

melalui

keberadaan AMDAL secara konsisten, yang selama ini terjadi akibat dari pengalihan fungsi lahan hijau/ruang terbuka menjadi pusat perdagangan,

hotel, restoran dan pemukiman, dikhawatirkan akan

mempunyai dampak dari sisi ekonomi serta dari sudut pandang lingkungan hidup dan sosial pada masa yang akan datang. Dengan diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kondisi ini memberikan peluang kepada masyarakat, serta Kota Tangerang Selatan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain,

dengan

adanya

MEA

sudah

seharusnya

kita

dapat

memanfaatkan kerjasama ini dengan baik. Ilmu pengetahuan saja tidak cukup untuk menyikapi hal ini, kekreatifan juga sangat dibutuhkan disini untuk membangun hal tersebut, sehingga salah satu tantangan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sektor tersier di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan restoran; jasa-jasa;

dan

bank,

persewaan

dan

jasa

perusahaan,

yang

memberikan kontribusi hampir 73,07%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi) memberikan kontribusi 26,62% dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi kurang dari 0,32%. Dari uraian tersebut dapat dilihat Kota Tangerang Selatan memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat baik terutama dari sektor jasa, perdagangan, hotel dan restoran, sebagai sektor unggulan

21


yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja. Dengan besarnya minat akan pasar lokal dan internasional terhadap produk-produk unggulan dari Kota Tangerang selatan memberikan prospek bagi pengembangan sektor perdagangan dan jasa dimana trendnya menunjukan peningkatan yang sangat baik. Disamping itu pelaku disektor perdagangan, jasa dan industri sangat variatif

dan

kompetitif,

dalam

hubungannya

dengan

prospek

persaingan terbuka dalam pasar global seperti sekarang ini, sehingga hal tersebut d iatas juga sangat perlu ditunjang dengan trend penggunaan Teknologi Informasi (TI).

22


BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

DALAM

ANGGARAN

Berdasarkan penilaian (assessment) dan pemantauan yang dilakukan secara intensif terhadap berbagai indikator perekonomian dan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan di dalam APBN, Pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2017, sebagai berikut: Gambar 3.1. Asumsi Perekonomian Makro Tahun 2017

Sumber: RKP Nasional 2016 1) Pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,5% sampai dengan 5,9% sedangkan sebesar 7,1 persen untuk wilayah Jawa-Bali;

23


2) Indikator tingkat inflasi umum yang terkendali melalui terjaganya tingkat inflasi pada komponen inti (core), harga bergejolak (volatile food),

dan

harga

diatur

pemerintah

(administered

price)

sebesar 4%; 3) Nilai tukar rupiah sebesar Rp13.700 hingga Rp14.200 per USD; 4) Tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan tetap sebesar 5,5 persen hingga 6,5persen. 5) Harga minyak Indonesia (ICP) diperkirakan sebesar USD 35 s/d USD 45 per barel. 6) Lifting minyak sebesar 740 ribu barel hingga 760 ribu barel per hari, Lifting gas sebesar 1.100 ribu barel hingga 1.200 ribu barel per hari. Asumsi dasar ekonomi makro 2017 yang telah dipaparkan diatas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 tanggal penetapan 5 April 2016. Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017, maka didapatkan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan awal Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: a. Laju Pertumbuhan Ekonomi kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 8.61% sampai dengan 9,05%; b. Tingkat

inflasi

kota

Tangerang

Selatan

pada

tahun

2017

diperkirakan sekitar 3,71% sampai dengan 10,78%; c. Angka

Pengangguran

(Pengangguran

Tingkat

Terbuka)

kota

Tangerang Selatan pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 4,84% sampai dengan 9,04%;

24


d. Indeks Pembangunan Manusia kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 81,41 persen; dan e. Penduduk Miskin kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 1,27% sampai dengan 1,83%. f. Total Pendapatan kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp.2.398.848.023.571,g. Total

Belanja

kota

Tangerang

Selatan

pada

tahun

2017

diperkirakan sebesar Rp.2.701.529.023.571,h. Total Pembiayaan kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp.302.681.000.000,i. Defisit Anggaran kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp.302.681.000.000,3.2 LAJU INFLASI Kota

Tangerang

selatan

belum

memiliki

Indeks

Harga

Konsumen/ Inflasi dan masih mengacu kepada Kota Tangerang, Memasuki

bulan

desember

2015,

harga

barang-barang/jasa

kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami sedikit kenaikan, hal ini terlihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sebesar 125.43 pada bulan Desember 2014 menjadi 129.49 pada bulan Desember 2015 atau terjadi perubahan indeks (inflasi) 0.87 persen dari tahun lalu. Pada bulan Desember 2015, semua kota (4 kota) IHK yang ada Kota Tangerang sebesar 0,96 persen, Kota Cilegon sebesar 0,99 persen serta Kota Tangerang Selatan sebesar 0,87 persen. Sementara itu angka inflasi di Banten sebesar 0,99 persen. Dan untuk laju inflasi tahun kalender 2015 yang pada akhir tahun akan bernilai sama dengan Inflasi year on year-nya adalah Kota Serang 4,67 persen; Kota Tangerang Selatan 3.24 persen dan Kota Cilegon 3,94 persen.

25


Tabel. 3.1. Perbandingan IHK, Inflasi/Deflasi dan Laju Inflasi 4 Kota Di Banten Bulan Desember 2015 Kota

IHK Januari 2014

IHK Desember 2014

IHK Desember 2015

Inflasi Desember 2015 *)

Laju Inflasi Tahun Kalender 2015 **)

111.98

123.07

128.82

1.13

4.67

sss114.80

124.82

130.16

0.96

4.28

1.

Serang

2.

Tangerang

3.

Cilegon

111.50

120.92

125.69

0.99

3.94

Tangerang Selatan

114.65

125.43

129.49

0.87

3.24

BANTEN

113.95

124.05

129.37

0.99

4.29

K 4. e t

5.

:

*) Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2015 terhadap IHK Bulan Januari 2014 **) Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2015 terhadap IHK Bulan Desember 2014

Inflasi di Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2014 telah memiliki IHK sendiri, sedangkan data untuk tahun sebelu nya mengacu pada inflasi kota Tangerang. Inflasi ini terjadi karena naiknya Indeks 6 (enam) dari 7 (kelompok) yang ada pada kelompok pengeluaran yakni : kelompok bahan makanan sebesar 2,92 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,35 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,59 persen, kelompok sandang 0,48 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,37 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,04 persen.

26


Tabel 3.2 IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Desember 2015 (2012 = 100) No

Kelompok Pengeluaran U M U M

IHK Desember 2014

IHK November 2015

IHK Desember 2015

Inflasi Desember 2015*)

Laju Inflasi Tahun 2015 **)

Inflasi Year on Year **)

125,43

128.37

129.49

0.87

3.24

3.24

1

Bahan Makanan

134,14

133.46

137.36

2.92

2.39

2.39

2

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau

132,62

142.40

142.90

0.35

7.75

7.75

3

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

117,95

121.67

122.39

0.59

3.77

3.77

4

Sandang

109,53

112.00

112.54

0.48

2.75

2.75

5

Kesehatan

114,62

120.87

121.10

0.19

5.65

5.65

6

Pendidikan, rekreasi dan olahraga

118,14

124.32

124.78

0.37

5.62

5.62

7

Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan

130,93

127.00

126.96

-0.04

-3.03

-3.03

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan “Berita Resmi Statistik 12 Januari 2016” Ket : *)Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2015 terhadap IHK Bulan sebelumnya **) Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2015 terhadap IHK Bulan Desember 2014 ***) Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2015 terhadap IHK Bulan Nopember 2014

Gambar 3.2 Perkembangan IHK Kota Tangerang Selatan dan Banten (2012=100) Bulan Desember 2015 135 130 125 120 115 110 105 100

Umum Bahan Makanan Makanan JadiPerumahan Sandang

Tangsel

129.49

137.36

Banten

129.37

137.17

Kesehatan Pendidikan Transpor

142.9

122.39

112.54

121.1

124.78

126.96

138.79

122.51

110.24

127.58

125

128.79

Tangsel

Banten

27

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan “Berita Resmi Statistik 12 Januari 2016”


Inflasi di kota Tangerang Selatan mengacu pada inflasi kota Tangerang, pada gambar 3.2 menggambarkan terjadinya inflasi karena naiknya Indeks harga konsumen dari 7 (tujuh) kelompok yang ada pada kelompok pengeluaran yakni : kelompok bahan makanan kembali mengalami

kenaikan

sebesar

137,36;

kelompok

makanan

jadi,

minuman, rokok dan tembakau naik 142,9; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 122,39; kelompok sandang 112,54; kelompok kesehatan

121,1; kelompok pendidikan, rekreasi dan

olahraga 124,78 serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami kenaikan menjadi 126,96. Berdasarkan hal diatas maka diasumsikan pada tahun 2017 akan terjadi inflasi diperkirakan sekitar 3,71% sampai dengan 10,78%. 3.3 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi

makro

yang

dapat

digunakan

untuk

melihat

tingkat

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, juga merupakan besaran nilai tambah bruto yang dihasilkan dalam memproduksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah (region) tanpa melihat pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi bisa berasal dari daerah tersebut dan atau dari luar daerah tersebut. Pada tahun 2014, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga (adh) berlaku Kota Tangerang Selatan adalah sebesar Rp.51.230.272,94 Juta sedangkan PDRB adh konstan (tahun 2010) adalah

sebesar

Rp.42.823.773,16

juta,

Angka

angka

tersebut

meningkat dari total PDRB adh berlaku pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp.44.611.132,51 dan PDRB adh konstan (tahun 2010) yang sebesar Rp.39.290.714,30.

28


Tabel 3.3 Nilai Dan Konstribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2012 S/D 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang Selatan 2012 KATEGORI A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F. Konstruksi G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate M,N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U. Jasa lainnya

2013

Nilai (Juta Kontribusi Rupiah) (persen) 118,224.31 0.30% 0.00 0.00% 4,627,847.04 11.84% 43,953.43 0.11%

2014



18,880.80

0.05%

20,081.10

0.05%

21,495.17

0.04%

5,295,439.33

13.55%

6,418,182.09

14.39%

7,690,434.50

15.01%

7,278,208.12

18.63%

8,006,804.95

17.95%

8,996,517.48

17.56%

1,055,131.85 1,225,851.00 4,663,233.98 478,481.10 6,431,704.73 1,220,865.74

2.70% 3.14% 11.94% 1.22% 16.46% 3.12%

1,298,840.74 1,438,706.72 4,865,204.80 543,599.22 7,427,459.00 1,463,385.44

2.91% 3.22% 10.91% 1.22% 16.65% 3.28%

1,571,234.86 1,720,938.09 5,561,560.39 619,852.31 8,302,415.77 1,752,431.16

3.07% 3.36% 10.86% 1.21% 16.21% 3.42%

472,345.96

1.21%

536,040.23

1.20%

638,734.23

1.25%

3,200,348.52 1,788,421.08 1,152,550.57

8.19% 4.58% 2.95%

3,894,380.28 1,939,738.95 1,392,192.48

8.73% 4.35% 3.12%

4,590,097.54 2,072,637.12 1,606,133.31

8.96% 4.05% 3.14%

100.00% 51,230,272.94

100.00%

PDRB 39,071,487.56 100.00% 44,611,132.51 Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2015

Berdasarkan data

PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku

tahun 2014, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17,56%); Real estate (16,21%); Konstruksi (15,01%); Industri pengolahan (11,45%), dan Informasi & Komunikasi (10,86%). Sektorsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian;

Pengadaan

Listrik

dan

Gas;

dan

Pengadaan

Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang masing-masing di bawah satu persen, bahkan nol untuk Pertambangan dan Penggalian. Jika dibandingkan PDRB tahun 2013 dan tahun 2014, seluruh sektor menunjukan peningkatan, kecuali pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan, dan Pertambangan dan Penggalian yang stagnan karena memang tidak memberikan kontribusi

29

pada tahun 2013 dan 2014.


Perkembangan PDRB Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari

tahun

Selatan

ke tahun

cenderung

demikian

juga

dengan PDRB perkapita, dengan demikian berdampak positif terhadap prediksi Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE) tahun

2016

Kota

Tangerang Selatan adalah berdasarkan PDRB tahun dasar 2010 adalah

sebesar

8,61%-9,05%.

Kemudian LPE

Kota

Tangerang

Selatan pada tahun 2017 diprediksi yaitu 8,61%-9,05% terutama didukung oleh percepatan pada sektor

konstruksi, real estate,

transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta pengadaan listrik dan gas. 3.4 LAIN-LAIN ASUMSI Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah ± 147,19 Km2, terdiri

dari

7

kecamatan,

yaitu

Serpong,Serpong

Utara,

Setu,

Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren dengan kelurahan berjumlah 54 kelurahan, Jumlah penduduk pada tahun 2014 menurut angka sementara BPS adalah sebesar 1.492.999 orang dengan kepadatan mencapai 10.143 orang/km2 dengan kepadatan tertinggi terdapat di Ciputat Timur (12.830 orang/km2) dan kepadatan terendah terdapat di Setu (5.262 orang/km2), Investasi

daerah

dapat

ditingkatkan

jika

daerah

memiliki

potensi,baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Hal lain yang juga sangat penting adalah kemampuan

daerah

menjual

potensi

yang

dimilikinya

dan

menciptakan iklim yang kondusif dan mendukung investasi. Salah satu potensi Kota Tangerang Selatan adalah letak geografisnya yang strategis. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan

provinsi

DKI

Jakarta

pada

sebelah

utara

dan

timur

memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarata.

30


Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan posisi sedemikian, Tangerang Selatan memiliki akses yang bagus baik dari udara, karena berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Tangerang yang memiliki Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, maupun dari laut, karena berbatasan dengan DKI Jakarta yang memiliki Pelabuhan Tanjung Priok. Demikian juga akses melalui daratan, Kota Tangerang Selatan dilalui oleh Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/ JORR) yang sekarang sudah terkoneksi baik dari Tangerang – Merak atau pun Tol JORR 2. Prasarana dan sarana penunjang lain yang menjadi potensi investasi yang dikembangkan di Kota Tangerang Selatan, antara lain: Kereta Api. Sebagai sarana transportasi massal, kereta api merupakan

andalan

masyarakat

Kota

Tangerang

Selatan

yang

menghubungkan Kota Rangkasbitung - Kota Tangerang Selatan - Kota Jakarta dan sudah dengan jalur rel ganda (double track). Stasiun kereta rel listrik (KRL) berjumlah 5 buah dan tersebar di tiga kecamatan yaitu Serpong, Ciputat dan Ciputat Timur. Wilayah Kota Tangerang Selatan yang dilalui oleh lintasan rel KRL antara lain wilayah Serpong (Stasiun Pasar Serpong), Stasiun Rawa Buntu (BSD), Stasiun Jurang Mangu (Pondok Aren), Ciputat (Stasiun Jombang) dan Ciputat Timur (Stasiun Pondok Ranji). Bis Antar Kota – Antar Propinsi. Sarana Transportasi ini juga merupakan penggerak mobilitas masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai sarana utama dalam kegiatan yang menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Saat ini juga sudah beroperasi feeder Bus Transjakarta dengan trayek BSD – Jakarta, Pondok Aren (BintaroJaya) – Jakarta dan BSD – Balaraja.

31


Angkutan

Dalam

Kota.

Sarana

Transportasi Dalam Kota

merupakan salah satu transportasi yang dijadikan andalan untuk aktivitas sehari-hari Masyarakat Kota Tangerang Selatan. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih/ Air Minum. Masyarakat Kota Tangerang Selatan memakai air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan kegiatan lainnya. Saat ini kebutuhan air bersih masyarakat Tangerang Selatan bersumber dari dua sumber utama, yaitu dari PDAM Kabupaten Tangerang serta instalasi air bersih yango dikelola oleh pihak, pengembang atau yang berasal dari air bawah tanah. Pembangunan

Permukiman

Vertikal.

Dengan

kepadatan

penduduk Kota Tangerang Selatan yang mencapai 10.143 jiwa/km2, maka akan semakin sulit untuk membangun permukiman yang memakai lahan luas. Sehingga dimungkinkan kawasan permukiman super blok seperti apartemen, kondominium, rusunawa, flat dan sejenisnya untuk dikembangkan karena letak Kota Tangerang Selatan yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan dengan akses mudah dari berbagai arah. Kawasan Jasa dan Perdagangan Terpadu. Di sepanjang koridor Jl Pahlawan Seribu, BSD City Serpong mulai banyak bermunculan gedunggedung baru yang megah. Pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, pusat hiburan dan kuliner, pusat perkantoran, rumah sakit, pusat pendidikan telah dibangun. Lahan untuk pembangunan Office Tower dan sarana penunjang lain juga tersedia. Oleh karena itu, sangatlah

prospektif

apabila

para

investor

dapat

menanamkan

modalnya dalam rangka pengembangan kawasan ini.

32


Pengembangan

Tangsel

sebagai

pusat

MICE

(Meetings,

Incentives Conferencing, Exhibitions). Sebagai kota perdagangan dan jasa, maka salah satu sarana perkotaan dan dapat dijadikan icon kota Tangerang Selatan adalah pembangunan convention center, atau trade exibition center atau gedung konser. Sesuai dengan motto cerdas, modern dan religius, maka Kota Tangerang Selatan mencari para investor untuk membangun gedung yang memiliki ciri khas daerah Kota Tangerang Selatan tetapi juga modern. Sektor Industri dan Pergudangan. Melihat luas lahan yang tersedia, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam arah dan tujuan pembangunan, tidak menempatkan sektor industri dan pergudangan sebagai andalan. Saat ini peruntukan lahan untuk industri hanya 1,14 % saja dari luas lahan Kota Tangerang Selatan, atau sekitar 16,67 hektar. Industri yang dikembangkan pun ditujukan kepada green industry dan ramah lingkungan.

.

33


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN DAERAH 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2017 Kebijakan mendorong

umum

pendapatan

peningkatan

pendapatan

daerah daerah

diarahkan melalui

untuk

mobilisasi

pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, Satuan kerja perangkat

daerah

yang

mempunyai

sumber

pendapatan

wajib

mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Pendapatan Daerah diperkirakan akan mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya perkiraan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Disamping itu diperkirakan adanya penurunan pada Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penentuan

target

Pendapatan

Tahun

2017

dilaksanakan

dengan memperhatikan pedoman penyusunan APBD 2017 sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD menggunakan pertimbangan-pertimbangan berikut ini. 1) Kondisi

perekonomian

yang

terjadi

pada

tahun-tahun

sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

34


3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta DBH-Pajak Penghasilan Menteri Anggaran

(DBH-PPh)

keuangan 2017,

dianggarkan

sesuai

Peraturan

mengenai Alokasi DBH-Pajak Apabila

Peraturan

Menteri

Tahun

Keuangan

dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH Pajak Tahun Anggaran 2017, dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBHPajak Tahun Anggaran sebelumnya, Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-Pajak tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. 2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA)

dianggarkan

sesuai

Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017, dengan

memperhatikan

realisasi

penerimaan

DBH-SDA

Tahun Anggaran sebelumnya. Dalam hal Peraturan Menteri

35


Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-SDA tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi DBH-SDA

dimaksud

pada

peraturan

daerah

tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 581.505.815.000,- dan pada Tahun 2017 tetap sebesar Rp.581.505.815.000,-, sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan perihal

pemberitahuan alokasi Dana Alokasi

Umum (DAU) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok

masyarakat

maupun

perorangan

yang

tidak

mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud, Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan

pada

perjanjian

hibah

antara

Kepala

Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan

36


Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, 2) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak

Daerah

yang

diterima

dari

pemerintah

provinsi

didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017. Dalam hal penetapan

APBD

Tahun

Anggaran

2017

mendahului

penetapan APBD Provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pendapatan yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA apabila yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. 3) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya

dialokasikan

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran

2017,

Apabila

Peraturan

Menteri

Keuangan

tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun

Anggaran

2017

ditetapkan,

maka

dilakukan

penyesuaian atas alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan

APBD

Tahun Anggaran 2017 atau

dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

37


4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima

dari

pemerintah

provinsi

atau

pemerintah

kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan,

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari

bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka

pemerintah

daerah

harus

menyesuaikan

alokasi

bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima

setelah

penetapan

peraturan

daerah

tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA. 4.1.2. Target Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.254.197.261.000,- yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp.57.491.147.000,- atau sebesar 4.80% dibandingkan dengan PAD pada APBD Tahun 2016 Rp.1.196.706.114.000,-.

Sehingga

PAD

tahun

2017

sebesar tersebut

diperkirakan berasal dari: 1) Rencana Penerimaan Pajak Daerah Rp.1.049.461.000.000,-

Tahun 2017 sebesar

Jumlah tersebut meningkat sebesar

Rp.46.981.000.000,- atau 4,69% dari yang dianggarkan pada APBD 2016 sebesar Rp.1.002.480.000.000,-.

38


2) Rencana Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2017 sebesar Rp.87.492.771.000,-

Jumlah

tersebut

berkurang

sebesar

Rp.1.423.295.000,- atau sebesar -1,60% dari yang dianggarkan pada APBD 2016 sebesar Rp.88.916.066.000,-. 3) Rencana Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2017 sebesar

Rp.117.243.490.000,-

Jumlah

tersebut

meningkat

sebesar Rp. 11.933.442.000,- atau 11,33% dari target pada APBD 2016 sebesar Rp.105.310.048.000,-. b. Dana Perimbangan Penerimaan Dana Perimbangan diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.76.967.497.300,- atau -8,19% dari APBD 2016

sebesar

Rp.940.208.067.300,-

turun

menjadi

Rp.863.240.570.000,-, yang terdiri dari: 1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.132.404.926.000,-; 2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.581.505.815.000,-; dan 3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.149.329.829.000,Dana Bagi Hasil aajak/Bukan Pajak dan Danav Alokasi Umum ditargetkan tidak mengalami perubahan pada tahun 2017. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2017 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.9.065.201.500,- atau sebesar -2,09% dari APBD tahun 2016 sebesar Rp.443.545.223.071,- menjadi Rp.434.480.021.571,- pada tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

39


Tabel. 4.1 Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dan Rencana Pendapatan Tahun 2017 Kode Rekening 4

Uraian

APBD 2016

RAPBD 2017

PENDAPATAN

4.1

Pendapatan Asli Daerah

4.1.1

Hasil Pajak Daerah

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2

1,196,706,114,000.00

1,250,457,261,000.00

1,002,480,000,000.00

1,049,461,000,000.00

88,916,066,000.00

87,492,771,000.00

105,310,048,000.00

113,503,490,000.00

940,208,067,300.00

713,910,741,000.00

Dana Perimbangan

4.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

132,404,926,000.00

132,404,926,000.00

4.2.2

Dana Alokasi Umum

581,505,815,000.00

581,505,815,000.00

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

226,297,326,300.00

0.00

443,545,223,071.00

434,480,021,571.00

434,480,021,571.00

434,480,021,571.00

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.3.1

Pendapatan Hibah

4.3.3

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

0.00

0.00

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

9,065,201,500.00

0.00

2,580,459,404,371.00

2,398,848,023,571.00

JUMLAH PENDAPATAN

Sumber : DPPKAD Kota Tangerang Selatan, Tahun 2016

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor. Bagi Hasil Pajak dari Bea Balik Nama

Kendaraan

Bermotor.

Bagi

Hasil

Pajak

Bahan

Bakar

Kendaraan Bermotor. Bagi Hasil Pajak dari Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok tidak mengalami perubahan. 4.1.3. Upaya Dalam Mencapai Target Adapun langkah dan upaya untuk mencapai target pendapatan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

untuk

memenuhi

kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang

40


dimiliki. sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan

mengupayakan

penggalian

potensi

sumber-sumber

pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi

yang

dimiliki

dengan

memperhatikan

pentingnya

pelayanan dan kemampuan masyarakat. 2. Meningkatkan

intensifikasi

dan

optimalisasi

sumber-sumber

pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan intensifikasi. Kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada: a. Pemanfaatan pendapatan asli daerah secara proporsional pada Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah b. Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah. Optimalisasi penerimaan pajak daerah

di

antaranya

dengan

melakukan

sosialisasi.

advertising. pelatihan petugas dan steakholder. Kemudian ditunjang

dengan

peningkatan

pelayanan.

updating

pendataan. penilaian. verifikasi objek pajak. pengelolaan data objek pajak. c. Optimalisasi

sumber-sumber

pendapatan

daerah

sesuai

potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelolah pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat

41

dengan pendekatan kemitraan. koordinasi. pengawasan dan


penegakan hukum dengan melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak d. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial. 3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kualitas data dan informasi pajak serta retribusi daerah melalui: a. Pengembangan online system pembayaran yang bekerja sama dengan

pihak

perbankan

nasional

dalam

rangka

meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. b. Pembangunan sistem data base pajak serta retribusi daerah terpadu

dan

terintegrasi

dalam

rangka

optimalisasi

penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Meningkatkan kualitas pola hubungan dan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota melalui: a. Pembangunan kerangka kerjasama dan kordinasi lintas SKPD dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan PAD. b. Peningkatan

kordinasi

secara

intensif

dalam

rangka

penggalian informasi penerimaan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dengan instansi vertikal. c. Integrasi data yang berkesinambungan antara DPPKAD dan SKPD

pengelola

Retribusi

berkaitan

dengan

mekanisme

pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada izin. sesuai Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

42


4.2. BELANJA DAERAH 4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Belanja Hibah. Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung dialokasikan untuk belanja program dan kegiatan setiap SKPD (non urusan)

maupun

belanja

program

dan

kegiatan

dalam

rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh masing-masing SKPD (belanja

urusan).

Total

Rp.2.701.529.023.571,sebesar

belanja

dengan

daerah

alokasi

Rp.794.969.023.571,-

dan

direncanakan

Belanja

Belanja

Tidak

sebesar Langsung

Langsung

sebesar

Rp.1.906.560.000.000,-. Anggaran belanja pegawai dialokasikan berdasarkan jumlah pegawai yang ada ataupun rencana tindak penambahan CPNS, baik struktural maupun fungsional yaitu berupa gaji dan tunjangan. Untuk belanja

hibah

perundangan

dan

belanja

dialokasikan

bantuan

sosial,

berdasarkan

sesuai

peraturan

dari

organisasi

usulan

masyarakat, kelompok masyarakat atau individu. kecuali belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dialokasikan dengan tidak melebihi

belanja

bantuan

sosial

yang

berdasarkan

usulan/direncanakan. Kemudian untuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik dialokasikan untuk bantuan kepada partai politik dan pemerintah desa.

Sedangkan

belanja

tidak

terduga

dialokasikan

untuk

mengantisipasi kejadian luar biasa diluar kewenangan daerah atau kondisi darurat/ mendesak diluar perencanaan.

43


Anggaran Belanja langsung terbagi menjadi 2 (dua) katagori, yaitu belanja pada setiap SKPD yang merupakan belanja rutin operasional SKPD, atau disebut juga belanja non urusan dan belanja yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan. atau disebut juga sebagai belanja urusan. Alokasi Belanja kegiatan pada setiap SKPD (non urusan) antara lain untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan halaman. pengadaan ATK dan APK, sewa/Beli kendaraan, pembelian dan pemeliharaan inventaris dan sarana kerja lain serta penyusunan

laporan

kinerja

dan

keuangan

serta

penyusunan

dokumen perencanaan. Penentuan alokasi belanja ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. di antaranya luas gedung dan halaman kantor, jumlah pegawai dan pejabat eselon dan sarana kerja yang telah tersedia. Perhitungan besaran dilakukan berdasarkan kriteria tersebut dan disesuaikan dengan standar harga yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2012 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007 maka pada Tahun 2016 RSU Kota Tangerang Selatan akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan. Mekanisme perencanaan dan penganggarannya akan dilaksanakan sesuai aturan tersebut. 4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja

Pegawai

meliputi

Gaji

(Uang

Representasi)

dan

Tunjangan. Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, SKPD Kota Tangerang Selatan berjumlah 38 dengan rincian 7 badan, 13 dinas, 1 inspektorat, 1 satuan, 3 sekretariat, 5 kantor, 1 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 7 kecamatan. Selain itu juga dialokasikan untuk Belanja Pegawai bagi anggota Dewan

44


Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Jumlah pegawai pada Tahun 2017 diperkirakan akan mencapai lebih dari 5.785 orang yang terdiri atas penjabat eselon II. eselon III dan eselon IV serta pelaksana dan jabatan fungsional seperti guru dan dokter, serta rencana CPNSD sejumlah 200 orang serta jumlah anggota DPRD Sebanyak 50 orang. Tahun 2017 gaji dan tunjangan pegawai dialokasikan

sepenuhnya

dalam

APBD

Kota

Tangerang

Selatan

termasuk kenaikan Tambahan Penghasilan PNS untuk Eselon III dan IV yang terkait Perencanaan dan Penganggaran. staf yang menjabat sebagai PPTK, Guru, Pejabat Struktural Pengelola LPSE dan Pokja ULP, sehingga jumlah belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.772.369.023.571,- dimana besaran tersebut mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.43.353.624.107,-

dari

tahun

sebelumnya dikarenakan rencana pengangkatan CPNSD sebanyak 200 orang. Belanja Hibah yang direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000.dialokasikan

untuk

hibah

kepada

badan

/lembaga/organisasi

kemasyarakatan. dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pemerintahan Desa dan Partai Politik dialokasikan sebesar

Rp.600.000.000.-.

Pada

Belanja

Tidak

Langsung

juga

dialokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000.- serta belanja bantuan sosial sebesar Rp.5.000.000.000,-. 4.2.3

Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia

Nomor:

50/795/SJ

tanggal

4

Maret

2016

tentang

Penyusunan RPJMD dan RKPD 2017, bagi daerah yang melaksanakan pemilukada

2017

penyusunan

Rancangan

Awal

RKPD

2017

45


berpedoman kepada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, serta memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah. Lebih ditegaskan kembali pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusuna, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, pada Lampiran I dibagian V ” Bagi daerah yang sedang menyusun RPJMD, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan

menghindari

kekosongan

rencana

pembangunan

daerah,

pemerintah daerah dapat menggunakan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif tahun

pertama yang disusun dalam Rancangan

Awal RPJMD sebagai landasan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 yang nantinya ditetapkan menjadi tahun pertama dari indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Sehingga kebijakan belanja daerah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada Rancangan Awal Rencana Pembengunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam 6 (enam) isu strategis daerah Kota Tangerang Selatan, berikut ini: 1. Kualitas Sumber Daya Manusia Meskipun IPM (79.17) pada tahun 2014 relatif lebih baik dibanding kab/kota lain di Provinsi Banten, namun Angka Melek Huruf (AMH) dan Indeks Kemampuan Daya Beli Masyarakat/Purchasing Power Parity (PPP) Kota Tangsel masih perlu ditingkatkan apalagi jika dibanding nasional, agar daya saing daerah meningkat. 2. Pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 (3,44%) dan Kepadatan Penduduk (10.143 jiwa/km²) dengan komposisi jumlah pria lebih

46


banyak menjadi tantangan tersendiri terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar. 3. Sarana dan Prasarana wilayah Aksesibilitas

orang,

barang

dan

jasa

masih

membutuhkan

peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana wilayah apalagi sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah penyumbang terbesar PDRB Kota Tangsel (31%). Disamping itu ketaatan pada pemanfaatan ruang yang masih kurang, tata kota semrawut, kemacetan, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik. 4. Perekonomian Daerah Meskipun perekonomian Kota Tangsel mampu tumbuh diatas 8.61% - 9,05%, namun inflasinya juga cukup tinggi sebesar 3.24% pada

tahun

2015.

Daya

beli

masyarakat

makin

rendah,

ketimpangan pendapatan semakin lebar. 5. Kemiskinan dan kesejahteraan sosial Jumlah penduduk miskin 20.057 jiwa dengan garis persentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 1.62%, dan tingkat pengangguran terbuka (6,92% tahun 2014) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 6. Tata kelola pemerintahan Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya terdapat produk-produk hukum (perda) yang blm diselesaikan

tepat

waktu,

pelayanan

publik

masih

perlu

ditingkatkan, Opini BPK RI atas laporan keuangan 3 tahun berturut-turut masih WDP. NiIai AKIP Kota Tangsel masih CC.

47


Berdasarkan 6 (enam) isu strategis yang ada di Kota Tangerang Selatan sehingga ditetapkan 5 (Lima) prioritas dan fokus masingmasing serta program prioritas untuk Tahun 2017 dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021. sebagai berikut:  Prioritas 1, Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Percepatan Peningkatan kesejahteraan masyarakat; • Penurunan Rumah Tangga Miskin; • Peningkatan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja; • Perlindungan Tenaga kerja; • Fasilitasi

pembinaan,

pendidikan

dan

pelatihan

ketenaga

kerjaan; • Pengendalian arus migrasi Kota; • Peningkatan Kegiatan kepemudaan dan Olah Raga.  Prioritas 2, Pengembangan Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan Sosial; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan angka partisipasi Murni (APM); • Peningkatan Angka Partisipasi Kasar; • Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); • Penghapusan Buta Aksara; • Peningkatan Akses Layanan Kesehatan bermutu; • Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; • Peningkatan program Keluarga Berencana; • Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.  Prioritas 3, Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Pemeliharaan atas sarana prasarana yang sudah baik;

48


• Peningkatan atas sarana dan prasarana kota yang masih kurang terutama sampah, drainase kota, infrastuktur jalan, air bersih, revitalisasi kawasan kumuh serta sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah, penanganannya dilakukan dengan pelibatan masyarakat/swasta dalam penyediaan sarana prasarana kota.  Prioritas 4, Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian; • Peningkatan iklim investasi yang kondusif; • Pemberian insentif pajak dan perijinan; • Pengembangan

teknologi

dalam

pertumbuhan

ekonomi

berkelanjutan; • Peningkatan peran UMKM-K.  Prioritas 5, Pemantapan Penyelengaraan Pemerintahan berbasis Teknologi dan Inovasi;

Tata

kelola

Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan akses pelayanan publik; • Peningkatan kapasitas keuangan daerah; • Peningkatan ketaatan hukum; • Peningkatan kehidupan demokrasi; • Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; • Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; • Peningkatan/

pengembangan

IT

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan. 4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan didasarkan

pada

penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan urusan

penataan

ruang,

urusan

perencanaan

49

perumahan,


pembangunan,

urusan

perhubungan,

urusan

lingkungan

hidup,

urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan sosial, urusan koperasi dan usaha kecil menengah, urusan penanaman modal, urusan kebudayaan, urusan pemuda dan olah raga, urusan kesatuan bangsa dan poltik dalam negeri, urusan pemerintahan umum, urusan kepegawaian, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan kearsipan, urusan pertanian dan urusan perindustrian. Ada beberapa kebijakan dalam Perencanaan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2017 untuk Kebijakan Belanja Langsung yang terkait dengan pembangunan, diantaranya: 1. Mengakomodir Target RPJMD Tahun Anggaran 2017; 2. Mengakomodir usulan Hasil Musrenbang Kecamatan dan hasil Reses DPRD; 3. Mengakomodir Belanja Non Urusan Wajib dan Mengikat SKPD. Komponen tersebut seluruhnya penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 38 dengan rincian 7 badan, 13 dinas, 1 inspektorat, 1 satuan, 3 sekretariat, 5 kantor, 1 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 7 kecamatan, satu SKPD dapat melaksanakan lebih dari satu urusan pemerintahan,

demikian

juga

satu

urusan

pemerintahan

dapat

dilaksanakan oleh beberapa SKPD, seperti urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian,Nama-nama SKPD dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. 4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pada

Tahun

Anggaran

2017,

direncanakan

penerimaan

pembiayaan dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp.302.681.000.000,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

50

Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sumber penerimaan pembiayaan


daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dana dari cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan sebagaimana tersaji pada tabel 4.2. Tabel 4.2 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Kode Rekening

APBD 2016

RAPBD 2017

724,262,963,028.00

302,681,000,000.00

724,262,963,028.00

302,681,000,000.00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

724,262,963,028.00

302,681,000,000.00

6.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0.00

0.00

6.2.5

Pembayaran Pembiayaan Lainnya

0.00

0.00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

0.00

0.00

724,262,963,028.00

302,681,000,000.00

0.00

0.00

6

Uraian PEMBIAYAAN DAERAH

6.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

Pembiayaan Netto 6.3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)


51


BAB V

PENUTUP

Demikian Rancangan awal Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017. Dalam

hal

terjadi

pergeseran

asumsi

yang

melandasi

penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah KUA ini tersusun, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam KUA ini. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu

anggaran

pembahasan

indikatif

PPAS

dan

dapat RAPBD

dilakukan Tahun

pada

Anggaran

saat 2017,

proses tanpa

keharusan melakukan perubahan KUA.

Tangerang Selatan,

2016

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

52

AIRIN RACHMI DIANY

RANCANGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

KOTA TANGERANG SELATAN

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………

i

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………………

1

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …………………………………………………

1

1.2 TUJUAN TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …………………………………………………

2

1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA) ………………………………………………..

2

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ……………………………………………………..……………….

6

2.1 PENDAPATAN DAERAH ……………………………………………………

6

2.2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH …………………………………

7

BAB II

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH ………………………………………..

BAB IV

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ……….. 16

8

4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN ……………………………………………………………. 16 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN ……………………………………………………………………. 18 4.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK 18 TERDUGA............................................................................. BAB V

PENUTUP …………………………………………………………………….. 19

i

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dan Rencana Pendapatan Tahun 2017 ……………………….……

6

Tabel 2.2

Rencana Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 ………………………………………………………………………..

7

Tabel 3.1

Prioritas Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional (Nawa Cita) ……………….……………….

10

Tabel 3.2

Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Pembangunan Nasional (Nawa Cita) ……………………………….. 11 Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Provinsi Banten ……………………………………………… 12

Tabel 3.3 Tabel 3.4

Prioritas, Sasaran dan Program ……………………………….…….

12

Tabel. 4.1

Prioritas Plafon Anggaran Sementara ………………………………

16

Tabel 4.2

Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017……………………………………...

Lamp.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 …………………………………………………………..

18

Tabel 4.3

ii

L

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN ANGGARAN SEMENTARA

PRIORITAS

DAN

PLAFON

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan salah satu instrument dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan. Rancangan APBD Kota Tangerang Selatan disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintahan

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan serta kemampuan pendapatan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Isi dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal sementara anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja

penyusunan Sementara

dan

Anggaran

Rancangan (PPAS)

Awal

dilakukan

SKPD Prioritas

bersamaan

(RKA-SKPD).

Sehingga

dan

Anggaran

Plafon

dengan

penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA), dan substansi dari Rancangan Awal PPAS harus sejalan dengan substansi Kebijakan Umum Anggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun dengan menentukan skala prioritas dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan

1

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN dan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan, sehingga penetapan pagu definitive diperoleh setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan. 1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun agar terjadi sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan dan menjaga kelangsungan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

daerah, serta pelayanan masyarakat. Selain itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan kepada Satuan Kerja Perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2017 agar sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran APBD yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

ini

dan

disesuaikan

dengan

kapasitas

keuangan daerah. 1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN ANGGARAN SEMENTARA

PRIORITAS

DAN

PLAFON

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017 ini disusun mengacu kepada sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara

Tahun

2004

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

23

Tahun

2005

tentang

2005

Tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

2007

Tentang

Masyarakat; 10. Peraturan Pembagian

Pemerintah

Nomor

Urusan

Pemerintah,Pemerintah

Daerah

38

Tahun

Pemerintahan Propinsi

Dan

Antara Pemerintah

3

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

74

Tahun

2012

tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerahdan

terakhir

diubah

dengan

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahjo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

4

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tanggal 30 Desember tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); 19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2016; 21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211); 22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005 – 2025; 23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 24. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. 25. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

5

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017 berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sebagaimana tertera dalam Tabel 2.1. prediksi target pendapatan daerah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.398.848.023.571,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.250.457.261.000,- Dana Perimbangan sebesar Rp.713.910.741.000,-, serta Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.434.480.021.571,-. Tabel. 2.1 Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dan Rencana Pendapatan Tahun 2017 Kode Rekening 4

Uraian

APBD 2016

RAPBD 2017

1,196,706,114,000.00

1,250,457,261,000.00

1,002,480,000,000.00

1,049,461,000,000.00

88,916,066,000.00

87,492,771,000.00

105,310,048,000.00

113,503,490,000.00

940,208,067,300.00

713,910,741,000.00

PENDAPATAN

4.1

Pendapatan Asli Daerah

4.1.1

Hasil Pajak Daerah

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2

Dana Perimbangan

4.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

132,404,926,000.00

132,404,926,000.00

4.2.2

Dana Alokasi Umum

581,505,815,000.00

581,505,815,000.00

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

226,297,326,300.00

0.00

443,545,223,071.00

434,480,021,571.00

434,480,021,571.00

434,480,021,571.00

0.00

0.00

9,065,201,500.00

0.00

2,580,459,404,371.00

2,398,848,023,571.00

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.3.1

Pendapatan Hibah

4.3.3

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus JUMLAH PENDAPATAN


6

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pada

tahun

anggaran

2017,

direncanakan

penerimaan

pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 yang diperkirakan sebesar Rp.302.681.000.000,- yang diperoleh dari efisiensi belanja Tahun Anggaran 2016 dan pelampauan pendapatan Tahun Anggaran 2016. Tabel 2.2 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Kode Rekening 6 6.1 6.1.1

6.2 6.2.5

Uraian

APBD 2016

RAPBD 2017

724,262,963,028.00

302,681,000,000.00

724,262,963,028.00

302,681,000,000.00

724,262,963,028.00

302,681,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

724,262,963,028.00

302,681,000,000.00

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembayaran Pembiayaan Lainnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembiayaan Netto

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) Sumber : DPPKAD Kota Tangerang Selatan, Tahun 2016 6.3

0.00

0.00

7

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut; Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM; Prioritas 2 : Pengembangan Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; Prioritas 3 : Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkotaan; Prioritas 4 : Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah; Prioritas 5 : Pemantapan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi dan Inovasi; Berdasarkan

prioritas-prioritas

tersebut

ditetapkanlah

beberapa sasaran sebagai berikut;  Prioritas 1, Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Percepatan Peningkatan kesejahteraan masyarakat; • Penurunan Rumah Tangga Miskin; • Peningkatan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja; • Perlindungan Tenaga kerja; • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenaga kerjaan; • Pengendalian arus migrasi Kota; • Peningkatan Kegiatan kepemudaan dan Olah Raga

8

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  Prioritas 2, Pengembangan Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan Sosial; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan angka partisipasi Murni (APM); • Peningkatan Angka Partisipasi Kasar; • Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); • Penghapusan Buta Aksara; • Peningkatan Akses Layanan Kesehatan bermutu; • Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; • Peningkatan program Keluarga Berencana; • Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;  Prioritas 3, Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Pemeliharaan atas sarana prasarana yang sudah baik; • Peningkatan atas sarana dan prasarana kota yang masih kurang terutama sampah, drainase kota, infrastuktur jalan, air bersih, revitalisasi kawasan kumuh serta sinkronisasi Rencana Tata

Ruang

pelibatan

Wilayah,

penanganannya

masyarakat/swasta

dalam

dilakukan

dengan

penyediaan

sarana

prasarana kota;  Prioritas 4, Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah; Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian; • Peningkatan iklim investasi yang kondusif; • Pemberian insentif pajak dan perijinan; • Pengembangan

teknologi

dalam

pertumbuhan

ekonomi

berkelanjutan; • Peningkatan peran UMKM-K;

9

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  Prioritas 5, Pemantapan Penyelengaraan Pemerintahan berbasis Teknologi dan Inovasi;

Tata

kelola

Sasaran dari prioritas tersebut adalah : • Peningkatan akses pelayanan publik; • Peningkatan kapasitas keuangan daerah; • Peningkatan ketaatan hukum; • Peningkatan kehidupan demokrasi; • Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; • Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; • Peningkatan/

pengembangan

IT

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan; Tabel 3.1 Prioritas Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional (Nawa Cita) PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

PRIORITAS NASIONAL (AGENDA NAWACITA)

1. Peningkatan Kualitas Kompetensi SDM;

dan 1. Peningkatan kapasitas tenaga 1. Menghadirkan kembali Negara kerja dan pengurangan tingkat untuk melindungi segenap pengangguran dan kemiskinan bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 2. Pengembangan Akses Layanan 2. Pemantapan ketahanan pangan, 2. Negara Membuat Pemerintah selalu Pendidikan,Kesehatan dan peningkatan keamanan pangan, hadir dengan membangun tata kesejahteraan Sosial; dan penguatan logistik pangan kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Peningkatan penyediaan sarana 3. Peningkatan konektivitas dan 3. Membangun Indonesia dari dan prasarana perkotaan; daya dukung infrastruktur pinggiran dengan memperkuat terhadap ekonomi dan investasi daerah-daerah dan desa dalam yang lebih merata kerangka Negara kesatuan 4. Peningkatan Daya Perekonomian Daerah;

Saing 4. Peningkatan akses promosi dan 4. Memperkuat kehadiran Negara mutu pelayanan kesehatan dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum bebaskualitas korupsi, 5. Pemantapan Penyelengaraan 5. Pengendalian tata ruang, 5. yang Meningkatkan hidup bermatabat, dan Tata kelola Pemerintahan kelestarian lingkungan hidup manusia dan terpercaya masyarakat berbasis Teknologi dan Inovasi; dan sumber daya air, mitigasi, Indonesia serta adaptasi bencana 6. Pemantapan reformasi birokrasi, 6. Meningkatkan produktivitas tata kelola pemerintahan rakyat dan daya saing di pasar daerah dan suasana yang Internasional sehingga bangsa kondusif . Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia 7. Mewujudkannya kemandirian lainnya dengan menggerakan ekonomi sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter 9. bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

10

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Tabel 3.2 Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Pembangunan Nasional (Nawa Cita) PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 1. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM;

PRIORITAS NASIONAL (AGENDA NAWACITA) 9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

2. Pengembangan Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan Sosial;

5.

3.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan;

Meningkatkan

kualitas

hidup

manusia

dan

masyarakat Indonesia memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan

4. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkannya kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi .5.

Pemantapan Penyelengaraan Tata kelola Pemerintahan berbasis Teknologi dan Inovasi;

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara. 2.

Membuat

Pemerintah

selalu

hadir

dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat, dan terpercaya 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

11

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Tabel 3.3 Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Provinsi Banten PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

1. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM;

1. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan 4. Peningkatan akses promosi dan mutu pelayanan kesehatan 5. Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana

2. 4.

Pengembangan Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan Sosial; Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan;

5.

Peningkatan Daerah;

Daya

Saing

Perekonomian

5.

Pemantapan Penyelengaraan Tata kelola Pemerintahan berbasis Teknologi dan Inovasi;

3. Peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang lebih merata 2. Pemantapan ketahanan pangan, peningkatan keamanan pangan, dan penguatan logistik pangan 6. Pemantapan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan daerah dan suasana yang kondusif

Tabel 3.4 Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas

Sasaran Fasilitasi Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Ketenaga Kerjaan Pengendalian arus migrasi Kota

Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM

Program 1

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2

Tangsel Cerdas *

3

Penataan adminstrasi kependudukan

4

Pengendalian Penduduk *

5

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan peran serta kepemudaan

6 Peningkatan Kegiatan Kepemudaan dan Olah raga

7 8 9

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

10

11

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Trepencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

12

Program Transmigrasi Regional

13

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

14

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Penurunan Rumah Tanggak Miskin

Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perlindungan Tenaga Kerja Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Peningkatan Kesempatan Kerja

15 16

SKPD Pelaksana Dinsosnakertran, KPMD, dan Bagian Kesejahteraan Sosial Dindik, BPMPPKB, dan BPTI Disdukcapil, Dinsosnakertran, Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kecamatan Dinsosnakertran, Disdukcapil dan Kecamatan Dispora, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Pendidikan Dispora, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan DTKBP, Dispora, Bagian Pertanahan dan DPPKAD Dispora, DKUMKM, Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kecamatan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan SATPOL-PP Dinsosnakertran, BPMPPKB, KPMD, dan DKUKM Dinsonakertran, BPMPPKB, Kesbangpolinmas, Bagian Kesejahteraan Sosial dan kecamatan

Dinsonakertran, Disdukcapil, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bappeda, BPMPPKB, Bagian Pembangunan, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, kecamatan dan DKUMKM Bappeda, BPMPPKB, Bagian Kesejahteraan Sosial, DKUMKM Dinsonakertran, Bagian Hukum, dan Disperindag Dinsosnakertran, Bagian Kesejahteraan Sosial, BPMPPKB, Dinkes

12

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Prioritas

Sasaran

Program

Sosial

17

Penghapusan Buta Aksara

18

Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Bermutu

20

19

21 22 23

Pengembang an Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraa n Sosial

24 25

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)

26

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Dinkes dan RSUD

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

RSUD dan DTKBP

Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan saranan dan prasarana layanan kesehatan Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Dinkes dan BPMPPKB Dinkes dan RSUD Dinkes dan RSUD Dinkes dan RSUD BLHD, Dinkes, dan DKPP Dinkes, RSUD, Bagian Kesejahteraan Sosial dan BPMPPKB Dinkes dan RSUD

30

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Perbaikan Gizi Masyarakat

31

Upaya Kesehatan Masyarakat

32

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Keluarga Berencana

33 34

Dinkes dan BPMPPKB Dinkes, BLHD, DKPP dan BPMPPKB Dindik Dindik BPMPPKB dan Dinkes

35

Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak

Bappeda, BPMPPKB dan Bagian Kesejahteran Sosial

36

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Dinkes dan BPMPPKB

37

39

Pendidikan Menengah

40

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pengelolaan Sampah Terpadu

42 43 44 45 46 47 48 Peningkatan Penyediaan

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pengembangan lingkungan sehat

41

Pemeliharaan atas Sarana dan Prasarana yang Sudah Baik

Dindik, Kantor Arsi Daerah, dan Kantor Perpustakaan Daerah Dinkes dan RSUD

28

38 Peningkatan Rata Rata Lama Sekolah (RLS)

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinsonakertran, Dinkes dan Bagian Kesejahteraan Sosial Dindik dan Dispora

27

29

Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Peningkatan Keluarga Berencana

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendidikan Formal dan Non Formal

SKPD Pelaksana

49

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU Pengembangan, Pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Disdukcapil dan BPMPPKB Bappeda, BPMPPKB, Dinsoosnakertrans dan Bagian Kesejahteran Sosial Dindik DKPP dan BLHD DKPP dan BLHD DKPP DKPP DBMSDA BLHD dan DBMSDA DKPP BLHD dan DBMSDA DBMSDA DBMSDA dan Dishubkominfo

13

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Prioritas Sarana dan Prasarana Perkotaan

Sasaran Peningkatan Atas Sarana dan Prasarana Kota Yang Masih Kurang Baik

Program 50

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

DTKBP, DBMSDA dan Dishubkominfo

51

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Penanggulangan Akibat Bencana Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pengendalian banjir Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penyuluhan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

DTKBP, DBMSDA dan Dishubkominfo

52 53 54 55 56 57

DBMSDA BPBD, BLHD, DKPP dan DBMSDA DTKBP, DBMSDA, DPPKAD dan BP2T, Bagian Pertanahan DBMSDA Kantor Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Pemadam Kebakaran, BLHD, DKPP, DBMSDA dan DTKBP Bappeda, DTKBP, DBMSDA, BLHD dan DKPP

58

Perencanaan tata ruang

59 60

Pendanaan Pembangunan PemerintahSwasta* Penataaan Lingkungan Terpadu*

61

Pengembangan Transportasi Masal *

Pemberian Insentif pajak dan Perijinan

62

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Pengembangan Teknologi dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

63

Pengembangan Budidaya Perikanan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

64

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Peningkatan mutu dan pengembangan pengelolaan hasil perikanan



67

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

68

Pengembangan Ekonomi Kreatif*

69

Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah

70

Peningkatan dan pengembangan ekspor Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Promosi dan pemberdayaan masyarakat

65 66

Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

71 72

Peningkatan Daya Saing Perekonomia n Daerah

SKPD Pelaksana

Peningkatan Peran UMKM-K

73

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

74

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

75 76 77

Peningkatan Prasarana dan sarana perekonomian

78

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Pengelolaan kekayaan budaya

79

Pengembangan lembaga ekonomi

80

Pengembangan nilai budaya

Bappeda, dan KPMD Bappeda, DTKBP, Bagian Pembangunan, dan BLHD Bappeda, DTKBP, dan Dishubkominfo Disperindag dan Bagian Hukum


Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bappeda DKUKM, Disperindag, DPKP, Budpar, Dispora, KPMD, BPMPPKB dan Bagian Perekonomian Bappeda, DKUKM, Disperindag, DPKP, Budpar, Dispora, KPMD, BPMPPKB, BP2T dan Bagian Perekonomian Bappeda, DKUKM, Disperindag, DPKP, Budpar, Dispora, KPMD Bappeda, DKUKM, Disperindag, DPKP, Budpar, KPMD, dan Bagian Perekonomian Bappeda, DKUKM, Disperindag, Dindik, DPKP, Budpar, Dispora, KPMD, BPMPPKB, dan Bagian Perekonomian Bappeda, DKUKM, Disperindag, DPKP, BPMPPKB dan Bagian Perekonomian Bappeda, DKUKM, Disperindag, DPKP, BPMPPKB dan Bagian Perekonomian Bappeda, DKUKM, Disperindag, DPKP, Budpar, KPMD, dan Bagian Perekonomian Bappeda, DKUKM, Disperindag, DPKP, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dan Bagian Perekonomian DKUKM, Disperindag, dan Satpol PP Budpar, Kantor Arsip Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah DPPKAD, Bagian Pertanahan Bappeda, DKUKM, Disperindag, DPKP, Budpar, KPMD, BPMPPKB dan Bagian Perekonomian Budpar, Kantor Arsip Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah DPPKAD, Bagian Pertanahan

14

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Prioritas

Sasaran

Peningkatan / Pengembangan IT Dalam Penyelenggaran Pemerintahan

Program 81

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

82

Program Pengembangan Destinasi

83

Kerjasama informasi dan media massa

84

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan data/informasi

Bappeda, Dishubkominfo, BPTI dan Bagian Humas Bappeda, BP2T, Dishubkominfo, BPTI dan Bagian Humas Seluruh SKPD, Bagian, dan Kantor

86

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Bappeda, BP2T, Dishubkominfo, BPTI dan Bagian Humas

87

Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penataan organisasi penyelenggara pemerintahan daerah Pengembangan sistem admnistrasi kearsipan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan kapasitas lembaga RT dan RW

85

88 89 90 91 92 93

94 95 Pemantapan Penyelengga raan Tata Kelola pemerintaha n berbasis Teknologi dan Innovasi

Peningkatan Akses Pelayanan Publik

SKPD Pelaksana

96

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan kualitas pelayanan informasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bappeda dan Budpar Bappeda, DKUKM, Disperindag, DPKP, Budpar, KPMD, dan Bagian Perekonomian

BKPP, Bagian Organisasi, Sekretariat Dewan Pengurus Inspektorat Bagian Organisasi Kantor Arsip Seluruh SKPD dan Bagian Sekretariat DPRD Bappeda, Kecamatan, Bagian Organaisasi, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Disdukcapil, dan BPMPPKB Bappeda, BKPP, dan Bagian Organisasi Bappeda, BPTI, BP2T, Dishubkominfo, Disdukcapil dan Kecamatan Bappeda, BPTI, BP2T, Diskominfo, Disdukcapil dan Kecamatan Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Keuangan, Satpol PP, dan Dishubkominfo Inspektorat dan Satpol PP

97

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

98

100

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah Perencanaan pembangunan daerah

101

Pengembangan Inovasi Daerah*

Bappeda, Budpar, BPTI, DKUKM, Disperindag, BLHD, DKPP dan DPKP

Peningkatan Kapasitas Keuangan daerah

102

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD, dan Seluruh SKPD

Peningkatan Kehidupan Demokrasi

103

Pendidikan Politik Masyarakat

Kesbangpolinmas

104

Pengembangan wawasan kebangsaan

Kesbangpolinmas

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan Ketaatan Hukum

105

Kerjasama Pembangunan

106

108

Penataan Peraturan Perundangundangan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Reformasi Birokrasi*

109 110

Pengembangan pemetaan Wilayah* Pengembangan Pelayanan Perizinan*

99

107 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kantor Arsip Seluruh SKPD

Bappeda, KPMD, Bagian Pemerintahan, dan SKPD Teknis Bagian Hukum Kesbangpilinmas, Satpol PP dan kecamatan Bagian Organisasi Bappeda Bappeda, BP2T, Disperindag, BLHD, Dishukominfo, Kantor Damkar, DBMSDA, DTKBP

15

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. PLAFON ANGGARAN PEMERINTAHAN

SEMENTARA

BERDASARKAN

URUSAN

Berdasarkan matriks prioritas diatas, dapat dilihat plafon anggaran masing-masing urusan dan satuan kerja yang dipisah menjadi

Program non urusan dan urusan, dimana program non

urusan adalah belanja rutin dari setiap SKPD. Tabel 4.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara NO

SKPD

TOTAL

1

Dinas Pendidikan

120,000,000,000.00

2

Dinas Kesehatan

150,000,000,000.00

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rumah Sakit Umum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kantor Pemadam Kebakaran Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

135,360,000,000.00 275,000,000,000.00 23,000,000,000.00 400,000,000,000.00 18,500,000,000.00 35,000,000,000.00 10,000,000,000.00 96,000,000,000.00 16,000,000,000.00

12

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

17,000,000,000.00

13

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

19,000,000,000.00

14 15 16

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kantor Penanaman Modal Daerah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata

20,000,000,000.00 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00

16

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

NO

SKPD

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah - Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah - Bagian Pengelola Teknologi Informasi Sekretariat Daerah - Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah - Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah - Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Inspektorat Kecamatan Ciputat Kecamatan Ciputat Timur Kecamatan Pamulang Kecamatan Serpong Kecamatan Serpong Utara Kecamatan Pondok Aren Kecamatan Setu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kantor Arsip Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH

TOTAL 15,000,000,000.00 9,000,000,000.00 13,000,000,000.00 6,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2,800,000,000.00 130,000,000,000.00 4,000,000,000.00 1,500,000,000.00 7,000,000,000.00 7,500,000,000.00 4,000,000,000.00 6,000,000,000.00 45,000,000,000.00 2,500,000,000.00 77,000,000,000.00 14,500,000,000.00 13,000,000,000.00 10,000,000,000.00 15,000,000,000.00 14,000,000,000.00 10,000,000,000.00 15,000,000,000.00 12,000,000,000.00 45,000,000,000.00 17,500,000,000.00 2,000,000,000.00 16,000,000,000.00 3,900,000,000.00 6,500,000,000.00 14,000,000,000.00 15,000,000,000.00 1,906,560,000,000.00

17

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 4.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN Berdasarkan plafon anggaran sementara tiap SKPD pada Tabel 4.1 dapat dilihat Prioritas plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan untuk tiap SKPD pada pos Belanja Langsung. Maka pada Lampiran 1. Akan dipaparkan tabel.4.2 Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017.

4.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA Sebagaimana direncanakan

tertera

sebesar

dalam

Tabel

4.3

Rp.772.369.023.571,-

belanja dimana

pegawai besaran

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.43.353.624.107,- dari tahun sebelumnya dikarenakan rencana pengangkatan CPNSD sebanyak 200 orang. Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 KODE REKENING 5.1

URAIAN

Belanja Tidak Langsung

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.4

Belanja Hibah

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

5.1.8

Belanja Tidak Terduga

APBD 2016

RAPBD 2017

811,413,560,757.00

794,969,023,571.00

729,015,399,464.00

772,369,023,571.00

67,490,395,000.00

15,000,000,000.00

0.00

5,000,000,000.00

416,319,293.00

600,000,000.00

14,491,447,000.00

2,000,000,000.00

Sumber : Data hasil pengolahan pada BAPPEDA Kota Tangerang Selatan, Tahun 2016

18

RANCANGAN AWAL PPAS APBD TA. 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BAB VI

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Tahun

Pemerintah

Anggaran

Daerah

2017

dalam

untuk

menjadi

menyusun

pedoman

Rancangan

bagi

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017. Dalam

hal

terjadi

pergeseran

asumsi

yang

melandasi

penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya penambahan/pengurangan

sumber

Pendapatan

Daerah

setelah

PPAS ini tersusun, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam PPAS. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017 tanpa melakukan perubahan PPAS.

Tangerang Selatan,

2016

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

19

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR

Recommend Documents