KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2012

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1.2 Tujuan Penyusunan KUA 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 4 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 4 Sebelumnya 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2012 6

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 3.1.2. Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2013 3.1.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 3.1.4. Asumsi Ekonomi Makro untuk APBN Tahun 2013 3.2 Laju Inflasi 3.3 Pertumbuhan PDRB 3.4 Lain-lain Asumsi

11

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

21

BAB IV

1 1 1 2

11 11 12 13 17 18 18 20

DAERAH 4.1

4.2

4.3 BAB V

Pendapatan Daerah 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan 4.1.2 Target Pendapatan Daerah 4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Belanja Daerah 4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah 4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. 4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah 4.2.4 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan Pembiayaan Daerah

PENUTUP

21 21 22 23 24 25 25

29

33 41 42

KABUPATEN KUDUS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, maka dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu disusun Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang mendasari mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, disamping memperhatikan tahapan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi Bupati Kudus periode 2008–2013 yang dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013, juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 dan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2013.

1.2.

Tujuan Penyusunan KUA Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2013 adalah untuk menyajikan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, untuk dipedomani dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2013.

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2013 ini disusun dengan berdasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013; 19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bansos; 20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada tahun sebelumnya Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya (2007 sampai dengan 2011), dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan perkapita, laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel II.1 Indikator Ekonomi Makro NO

INDIKATOR

1.

Pertumbuhan *) ekonomi ( % )

2.

Investasi ( trilyun Rp. )

3.

TAHUN 2007

2008

2009

2010

2011

3,32

3,92

3,78

4,16

4,21

14,993

8,804

5,502

4,382

6,603

Pendapatan perkapita ( Rp. ) a. ADHB b. ADHK

32.246.709,24 15.098.385

36.321.523,57 15.575.996

38.267.462,79 16.055.492,31

41.283.120,98 16.598.253,57

43.940.589,46 17.123.702,34

4.

Laju Inflasi ( % )

6,79

11,99

3,07

7,65

3,34

5.

Pengangguran ( orang )

27.480

24.713

32.306

26.152

23.646

6.

Jumlah Penduduk Miskin (orang)

82.400

97.810

84.860

70.200

68.379

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator ekonomi Kabupaten Kudus cenderung meningkat. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi tumbuh 3,32 % dan Tahun 2011 diprediksikan 4,21 %. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi berbagai perkembangan perekonomian nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berada di kecepatan sedang sehingga mampu memberikan dukungan yang signifikan terhadap perkembangan unit-unit usaha lama, namun tetap bisa memberi kelonggaran pada implikasi kebijakan pemerintah yang agresif serta penekanan angka inflasi pada 3,8 %. Kestabilan ekonomi dapat dilihat pula dari nilai tukar rupiah yang terkendali pada Rp.8.800,-/US $1. Kondisi tersebut, cukup menarik untuk investasi produktif, dan konsumsi masyarakat. Intervensi pemerintah melalui belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah khususnya barang dan jasa merupakan komponen yang membentuk PDRB. Semakin besar belanja pemerintah maka sektor bisnis dapat bergerak dan terpicu untuk tumbuh dan berkembang pula, sehingga semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka pendapatan perkapita di Kabupaten Kudus juga senantiasa mengalami kenaikan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp 32.246.709,24 meningkat menjadi sebesar Rp. 44.473.924,80 pada tahun 2011 atau rata-rata meningkat sebesar

Rp.3.056.803,89 per tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Bila memperhitungkan daya beli riil, maka indikatornya adalah pendapatan perkapita atas dasar harga konstan yang meningkat dari Rp.15.098.385 pada tahun 2007 menjadi Rp. 17.202.671,58 pada tahun 2011 atau rata-rata meningkat Rp.526.071,75 per tahun. Angka inflasi tahun 2011 tercatat 3,34% merupakan angka inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa khususnya volatile food (sembako, sayur, daging ,dll) dan administered price ( listrik, BBM, telpon, gas, PAM dll). Angka inflasi terdiri dari inflasi inti dan non inti. Inflasi inti dikendalikan pemerintah melalui instrumen moneter oleh Bank Indonesia sedangkan inflasi non inti dikendalikan melalui kebijakan fiskal dan pengendalian administered price oleh pemerintah pusat. Keseimbangan harga pasar berbagai barang dan jasa akan menyesuaikan nilai uang sehingga terjadi peningkatan harga. Oleh karena itu, koordinasi pemerintah yang baik sangat dibutuhkan menjaga inflasi sesuai yang diharapkan. Realisasi investasi pada tahun 2011 mencapai Rp.6,603 trilyun ditambah dengan pengeluaran pemerintah tahun 2011 sebesar Rp. 1,005 trilyun akan mampu membangkitkan aktivitas ekonomi baru sehingga mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 4,21 %. Adapun dampak investasi pada sektor riil ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Meskipun elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat fluktuatif, rata-rata elastisitasnya 0,92 %. Dengan kondisi cateris pariabus, diprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi 4,21 % dan elastisitas tenaga kerja 0,92 % akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja 15.274 orang yang tersebar pada berbagai lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat, karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, karena semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi tingkat pengangguran. Aktivitas ekonomi daerah yang meningkat, membutuhkan supply tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Berbagai program peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kemampuan, ketrampilan, keahlian secara perlahan menunjukkan hasil dalam mengurangi angka pengangguran. Hal ini terlihat pada penurunan angka pengangguran dari 26.152 orang pada tahun 2010, menjadi 23.646 orang pada tahun 2011. Kemiskinan yang merupakan salah satu indikator pembangunan, saat ini menggunakan data dari BPS dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan pada pada tahun 2010 sebesar Rp.237.643,- per kapita / bulan dan tahun 2011 diasumsikan naik seiring dengan tingkat inflasi yaitu sebesar Rp. 245.580,- per kapita / bulan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan per kapita di bawah nilai tersebut. Jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 70.200 orang dan tahun 2011 sebesar 68.379 orang. Berbagai program dan kegiatan penanggulangan

kemiskinan telah dilakukan yaitu program perlindungan sosial antara lain Jamkesda, beasiswa , program pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat daya tahan bila terjadi goncangan ekonomi. Sinergitas program perlindungan sosial merupakan peredam efek domino bila peningkatan harga minyak dunia terus terjadi yang berimbas pada pergeseran komposisi kemampuan penduduk terutama yang berada di atas batas garis kemiskinan. 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2013 Krisis keuangan yang dihadapi Eropa dan Amerika belum bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2012. Dampaknya bagi Indonesia terasa pada melambatnya sektor perdagangan. Bila krisis itu terus berlanjut tanpa ada kejelasan tentang cara penyelesaiannya, maka itu akan membawa perekonomian dunia dalam kesulitan. Hal ini merupakan kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Di antara negara-negara di dunia, Indonesia termasuk yang tergolong sangat rendah risikonya atau masuk dalam "investment grade" sehingga menjadi salah satu tujuan investasi yang disarankan. Pemerintah pusat telah bekerja keras dengan perencanaan dan pengendalian yang tepat sehingga kesempatan yang ada bisa dioptimalkan untuk kepentingan bersama. Perkembangan harga minyak yang masih terus tinggi hingga semester pertama tahun 2012, mengharuskan pemerintah cermat dan cerdas dalam mengkaji langkahlangkah pengendalian BBM bersubsidi untuk penghematan anggaran yang sehat, mengingat selisih harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan harga pasar membuat potensi kebocoran menjadi lebih besar. Tantangan yang dihadapi daerah adalah kebijakan kenaikan BBM yang hingga saat ini masih belum diumumkan kepastiannya. Ketidakpastian kenaikan harga BBM, secara ekonomi ada biayanya dan cara mengelola ketidakpastian adalah menaikkan harga. Tujuan pengusaha menaikkan harga lebih dahulu adalah untuk menutup kerugian karena penyesuaian harga . Peningkatan seperti ini merupakan tindakan spekulasi, karena apabila BBM benar-benar meningkat akan terjadi peningkatan berantai yang dimulai dari peningkatan biaya transportasi. Namun, apabila pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM, harga – harga barang yang telah naik tidak mudah untuk turun karena ekspektasi keuntungan sudah berubah dan mungkin pengusaha memerlukan insentif untuk memperluas usahanya. Di samping itu, efek yang terkait dengan BBM terhadap kenaikan harga-harga adalah indeks kenaikan harga pangan karena merupakan kebutuhan survival bagi kelompok bawah. Daya tahan ekonomi kelompok miskin dan hampir miskin sudah pada titik terendah karena peningkatan harga pangan langsung berhubungan dengan merosotnya standar hidup kelompok bawah. Hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dengan memperhatikan trend perkembangan ekonomi nasional tahun 2012 sebagaimana diulas di atas, diharapkan pada tahun 2013 kondisi akan lebih baik, meskipun tantangan faktor eksternal dan internal yang diperkirakan masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi daerah yang optimal. Kebijakan pemerintah daerah yang cermat akan mempengaruhi pengeluaran daerah, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya atau mendapatkan value for money bagi daerah, yang selanjutnya akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi

dan akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Diharapkan dengan pengeluaran pemerintah mampu mendorong kegiatan ekonomi yang memperkuat linkage dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi inti dan jaringannya. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sarana prasarana umum, stimulan pembangunan desa, dan beberapa bansos serta hibah diarahkan untuk pencapaian social welfare yang lebih luas. Tabel berikut merupakan target ekonomi makro Kabupaten Kudus pada tahun 2012 yang dikoreksi karena perubahan berbagai asumsi makro nasional, dan angka-angka proyeksi indikator ekonomi makro tahun 2013. Tabel II.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2012 - 2013 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

INDIKATOR Pertumbuhan ekonomi (%) Investasi (Rp. juta ) Pendapatan Perkapita (Rp.) a. ADHB b. ADHK Laju Inflasi (%) Pengangguran (orang) Jumlah penduduk miskin (orang)

PROYEKSI 2012

2013

4,94 5.920.191,61

5,05 6.396.059,96

46.731.975 17.785.910 6–7 24.512 64.034

49.445.282 18.302.301 5-6 25.570 62.507

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, secara umum asumsi makro tahun 2012 direvisi karena adanya administered price BBM yang mengalami kenaikan dan cukup signifikan mempengaruhi produktivitas ekonomi nasional dan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2012 ditargetkan sebesar 4,94 %, merupakan angka koreksi target sebelumnya sebesar 5,5 %. Hal ini terjadi dikarenakan adanya spekulasi harga-harga berbagai barang sehingga menekan value added dalam PDRB. Di samping itu, pelaku bisnis akan memperhitungkan pola investasinya bila faktor ketidakpastian tidak segera dilimitasi. Investasi di Kabupaten Kudus sementara ditargetkan Rp.5.950.191,6 juta. Ketidakpastian dalam harga BBM juga menimbulkan inflasi meningkat antara 1,5-2 %. Semula inflasi ditargetkan 5,5 %, maka dikoreksi menjadi 6 – 7 %. Inflasi yang meningkat berdampak pada pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 46.731.975,- atau meningkat 6,35 % dibandingkan tahun 2011. Adapun pendapatan perkapita atas dasar harga konstan sebesar Rp. 17.785.910,- atau meningkat 3,87 % dibandingkan tahun 2011. Ketidakpastian ekonomi ini selain menimbulkan biaya ekonomi, juga akan meningkatkan biaya sosial dimana salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran diperkirakan sebesar 24.512 orang karena meningkatnya efisiensi berbagai lapangan usaha. Demikian pula halnya dengan jumlah penduduk miskin, meskipun telah dilaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, masih diperlukan pelibatan pelaku di luar pemerintah yaitu swasta, LSM, Perguruan Tinggi dan individu masyarakat. Kelompok penduduk yang rentan miskin, merupakan kelompok yang relatif sensitif bila terjadi goncangan ekonomi. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tetap akan diikuti kebijakan kompensasi diantaranya berupa BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), raskin dan jaminan kesehatan. Kebijakan tersebut ditujukan

untuk menekan jumlah penduduk miskin yang diasumsikan pada tahun 2012 berkisar 64.034 orang. Ketidakpastian faktor-faktor eksternal yang terjadi pada tahun 2012 masih menjadi tantangan dan masalah pada tahun 2013. Adanya deviasi atau penyimpangan antara rencana dengan realisasi asumsi makro tahun 2012 akan mempengaruhi kinerja outlook (proyeksi) indikator ekonomi makro tahun 2013 . pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,05 % dibawah target nasional (6,4%). Hal ini dapat dipahami, mengingat dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi nasional menggunakan Produk Domestik Bruto bukan Produk Nasional Bruto. Dalam perhitungan tersebut masih terhitung nilai tambah aset milik asing dan terdapat pula nilai tambah hasil migas yang nilainya dominan. Di Kabupaten Kudus untuk mendukung dan mencapai target pertumbuhan tersebut di atas diperlukan : 1. Peningkatan investasi, tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp. 5.920.191,61 juta dan tahun 2013 sebesar Rp. 6.396.059,96 juta. Pada kenyataannya, investasi yang ditanamkan pada saat ini memerlukan waktu untuk melihat dampak yang diinginkan. Berbagai program untuk mewujudkan realisasi potensi investasi dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan pelayanan perijinan, promosi potensi dan peluang investasi, fasilitasi kredit UMKM, peningkatan iklim ketenagakerjaandan hubungan industrial, serta mewujudkan stabilitas keamanan yang mantap. 2. Peningkatan Peran Pemerintah (Kabupaten Kudus) sebagai stimulator, koordinator, fasilitator, dan entrepreneur dalam proses pembangunan lebih ditingkatkan melalui perencanaan, pengendalian keuangan dan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas. APBD merupakan blue print keberadaan pemerintah dan arahan atas apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Pada tahun 2012 kemampuan APBDP diperkirakan Rp. 1.131.012.297.000,- dan pada tahun 2013 diprediksikan berkisar Rp.1.172.644.133.000,-. Pengeluaran pemerintah untuk membiayai 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang sebagian besar diarahkan untuk : pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, prasarana publik dll), peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan (pemberdayaan, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan bantuan modal kerja), serta belanja tidak langsung (gaji pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial). Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Mengingat belanja pemerintah merupakan elemen dalam membentuk PDRB, maka akan lebih ditingkatkan penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa. Pengendalian penyerapan anggaran SKPD akan lebih dioptimalkan. 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi pengeluaran konsumsi Rumah Tangga, swasta, dan Pemerintah. Pengeluaran rumah tangga yang merupakan pengeluaran konsumtif dan investasi rumah tangga sangat berperan dalam mendukung perputaran aktivitas ekonomi daerah. Semakin tinggi daya beli, diprediksikan marginal propensity to consume (mpc) cenderung meningkat sehingga total pengeluaran rumah tangga bertambah.

Untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan, pengeluaran pemerintah dilaksanakan untuk menstimulus aktivitas ekonomi melalui program / kegiatan: 1. Penguatan daya saing UMKM melalui bantuan modal kerja, peningkatan kapasitas SDM, lembaga, dan pemasaran. dari jumlah Belanja Langsung. 2. Pembangunan infrastruktur guna mendukung peningkatan produksi, kelancaran distribusi barang dan jasa antara lain : pembangunan jalan dan jembatan, sarana perhubungan, sarana perdagangan, telekomunikasi, dan sumber daya air, serta pengembangan energi.porsialokasi anggaran sebesar 29,Langsung. 3. Penciptaan kondusifitas wilayah antara lain : menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan wilayah serta meningkatkan pelayanan publikP 4. Penciptaan lapangan kerja / penumbuhan wirausaha baru antara lain : pelaksanaan peningkatan ketrampilan kerja, dan bantuan peralatan / sarana produksi. roporsi alokasi anggaran sebesar 1,70% dari jumlah Bg. Proporsi alokasi anggaran sebesar 10,35% dari jumlah Belanja ung. Pendapatan perkapita ADHB pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar menjadi Rp. 46.731.975,- dan diasumsikan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 49.445.282,-. Sedangkan pendapatan perkapita ADHK pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar menjadi Rp. 17.785.910,- dan diasumsikan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 18.302.301,- atau meningkat 2,90 %. Dalam perhitungan pendapatan perkapita ADHK riil sudah diperhitungkan deflatornya, sehingga sudah mengeliminir unsur pembentuk inflasi. Namun karena beberapa bulan di tahun 2012 ini terjadi ketidakpastian ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat menurun. Sedangkan laju inflasi tahun 2012 semula diproyeksikan 6%, namun dengan melihat perkembangan ekonomi dimana kemungkinan terjadi gangguan pasokan bahan pangan dihadapkan besarnya permintaan masyarakat, kebijakan pembatasan penggunaan BBM subdisi dan kemungkinan kenaikkan tarif dasar listrik, maka angka tersebut dikoreksi menjadi 6 – 7 %, sedangkan untuk tahun 2013 diharapkan ekonomi telah mencapai keseimbangan sehingga diprekdiksikan angka inflasi 5 - 6 %. Indikator ini menggambarkan gelombang penyesuaian harga atas kenaikan harga faktor-faktor produksi. Adapun upaya untuk menekan laju inflasi melalui kebijakan pemerintah dalam hal menjalankan fungsi stabilisasi yaitu : 1. Peningkatan infrastruktur produksi untuk memperlancar distribusi barang dan jasa guna menekan biaya produksi. 2. Peningkatan sarpras perdagangan dan jasa untuk memperlancar distribusi arus barang kebutuhan pokok dan sarana produksi. 3. Memantau ketersediaan suplai kebutuhan pokok. 4. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik secara merata. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja termasuk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan tidak mencari pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjadi, yang dapat dilihat pada elastisitas kesempatan kerja. Kecenderungan elastisitas kesempatan kerja di Kabupaten Kudus sejak tahun 2008 menunjukkan angka

negatif khususnya sektor industri dan pertanian. Dari sisi industri terjadi karena kebijakan pemerintah yang mengijinkan perusahaan melakukan sistem kontrak (outsourcing). Implikasi kebijakan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi kurang diikuti penyerapan di sektor industri secara konsisten. Namun hal berbeda terjadi pada sektor perdagangan, dimana pertumbuhan ekonomi diikuti pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2012 diprediksikan jumlah pengangguran mencapai 24.512 orang dan tahun 2013 diprediksikan menjadi 25.570 orang dengan asumsi, bahwa telah terjadi perbaikan elastisitas kesempatan kerja khususnya pada sektor industri rumah tangga. Berbagai program perluasan kesempatan kerja mandiri telah dilaksanakan, dan diharapkan segera terjadi penyesuaian antara peluang kerja dan kapasitas calon tenaga kerja secara tepat dan cepat. Kecenderungan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kudus diprediksikan meningkat pada tahun 2012 sebesar 64.034 orang dan kembali menurun pada tahun 2013 sebesar 62.507 orang. Hal ini didasari dengan asumsi bahwa rata–rata pengeluaran kelompok miskin mengalami tekanan karena ketidakpastian ekonomi sehingga harga-harga barang telah meningkat. Berbagai upaya perlindungan sosial antara lain pendidikan, kesehatan, sarana usaha, dan fasilitasi permodalan secara partisipatif pada lembaga ekonomi desa secara simultan dilaksanakan untuk memperkuat daya tahan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD, mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis kebijakan umum APBD Tahun 2013 meliputi asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, kenaikan harga BBM, serta kenaikan gaji PNS. 3.1

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013 mempedomani beberapa asumsi dasar APBN antara lain, sebagai berikut : 3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 Sampai dengan awal tahun 2012, kondisi ekonomi global belum membaik dengan krisis utang Eropa yang masih rentan dan perlambatan ekonomi negaranegara maju dan emerging market. Krisis yang dialami negara-negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi sehingga meningkatkan ketidakpastian, sementara pemulihan ekonomi AS masih rentan. Perdagangan global yang menurun berdampak pada penurunan ekonomi negara-negara emerging market. Sejalan dengan aktivitas ekonomi global yang melemah, harga komoditas global non-energi cenderung menurun, namun harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) cenderung meningkat. Oleh karena itu, sangat diperlukan koreksi asumsi ekonomi makro nasional. Adapun kondisi ekonomi makro nasional tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 secara garis besar adalah sebagai berikut : Pertama, stabilitas ekonomi nasional sepanjang tahun 2012 masih menjadi negara yang direkomendasikan untuk tujuan investasi sejalan dengan kondisi perekonomian dunia yang belum pulih dari dampak krisis eropa . Dalam tahun 2012, rata-rata harian nilai tukar rupiah mencapai Rp. 9.000,- per dollar AS atau melemah 2,52% dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Laju inflasi tahun 2012 dikendalikan pada 6,8 % . Untuk pengendalian inflasi, BI rate khususnya tingkat bunga SPN 3 bulan dikendalikan menjadi 5% atau lebih rendah dari target sebesar 6 %. Adapun harga minyak dunia semula diprediksikan 90 US$/barrel meningkat menjadi 105 US$/barrel dengan lifting minyak yang menurun dari yang ditargetkan sebesar 950 ribu barrel per hari direvisi menjadi 930 ribu barrel per hari. Melihat kemampuan pendapatan migas tersebut maka tentu terjadi pergeseran alokasi anggaran dari investasi sarpras ke subsidi BBM. Dalam tahun 2012, terjadi ketidakpastian karena berbagai kebijakan yang masih dalam pembahasan, namun efeknya menjadi biaya yang ditanggung menjadi lebih tinggi dan lama. Kedua, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 dikoreksi menjadi 6,4 %, lebih redah dari tahun 2011 sebesar 6,5%. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh optimalisasi pendapatan, penghematan belanja, penghematan BBM bersubsidi, dan listrik. Di samping itu dilakukan pula percepatan penyerapan anggaran, mendorong investasi, peningkatan daya saing ekspor, menjaga daya beli masyarakat serta mengoptimalkan program perlindungan sosial berbasis keluarga. Ketiga, inflasi pada tahun 2012 diprediksikan 6,8%. Kinerja sektor perbankan Indonesia masih terjaga dalam tekanan krisis keuangan Eropa. Indikator rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio – CAR) pada akhir tahun 2011 masih berada pada tingkat 16,1 %, di atas batas minimal 8,0% yang disyaratkan. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan – NPL), hanya sebesar 2,2 % pada akhir 2011, yang merupakan tingkat NPL terendah sejak enam tahun terakhir. Total aset bank-bank umum pada tahun 2011 tumbuh sebesar 21,4 % atau tertinggi selama lima tahun terakhir. Kebijakan moneter pada tahun 2012 diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang diharapkan dan kondusif. Penguatan nilai tukar terus berlangsung seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan masuknya dana luar negeri. Nilai tukar Rupiah

melemah didorong oleh Arah kebijakan suku bunga (BI rate) disesuaikan dengan perkembangan harga-harga di dalam negeri. Kebijakan penurunan BI rate mendorong penurunan suku bunga kredit dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Keempat, pengangguran dan kemiskinan merupakan indikator yang berimpitan dengan kesejahteraan rakyat terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. 3.1.2 Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2013 Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2011 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2012, maka permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2013 adalah : a. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dorongan perlu diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan migas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaaan daerah, penguatan penyerapan belanja daerah, dan pemantapan ketahanan pangan . b. Menjaga stabilitas ekonomi. Perhatian difokuskan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, yang dihadapkan pada resiko fluktuasi harga komoditi, serta menjaga rekapitalisasi modal swasta yang dapat menurunkan produktivitas perekonomian daerah. c. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Langkahlangkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang mandiri dan luas serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat. 3.1.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2011 dan perkiraan 2012, serta tantangan yang dihadapi tahun 2013, sesuai dengan tema Rencana Pembangunan Nasional pada tahun 2013 adalah: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” sehingga dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ditempuh kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut : Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan: a. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana, pengembangan manajemen SDM berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; b. Penataan otonomi daerah melalui peningkatan peran

c. d. e.

gubernur, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah; Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik;dan Penetapan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum.

Prioritas II

Pendidikan, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; b. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; c. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan ; d. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal; e. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan .

Prioritas III

Kesehatan, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; b. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan ; c. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata ; d. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan ; e. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; dan f. Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata .

Prioritas IV

Penanggulangan Kemiskinan, dengan arah kebijakan : a. Mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya (pro-growth & pro-job), khususnya pertumbuhan sektor-sektor usaha yang melibatkan orang miskin (pro-poor) sehingga berkontribusi secara ekonomis terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan ;

b.

Prioritas V

Menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan agar tingkat konsumsi masyarakat miskin tidak jatuh sehingga kualitas kehidupan masyarakat miskin tidak semakin buruk; Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui kemandirian ekonomi perdesaan, perbaikan pemenuhan pelayanan dasar, maupun pengoptimalan potensi daerah; Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pro-rakyat yang bertujuan untuk menyediakan akses fasilitas dasar bagi masyarakat nelayan, masyarakat miskin perkotaan, dan daerah tertinggal ;dan Meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Ketahanan Pangan, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan Produksi Pangan ; b. Peningkatan Keterjangkauan Harga dan Pangan; c. d.

Distribusi

Pemantapan Penganekaragaman Pangan Berbasis Pangan Lokal ; dan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani .

Prioritas VI

Infrastruktur, dengan arah kebijakan : a. peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika. b. peningkatan daya saing sektor riil, diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional .

Prioritas VII

Iklim Investasi dan Iklim Usaha, dengan arah kebijakan : a. Perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan logistik nasional, peningkatan infrastruktur

b.

dan energi melalui skema KPS, perbaikan sistem informasi, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui: harmonisasi peraturan ketenagakerjaan dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, meningkatkan kemampuan negosiasi bagi serikat pekerja dan pengusaha, dan memperkuat kerjasama tripartit di daerah.

Prioritas VIII

Energi, dengan arah kebijakan : a. meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi bagi aparat pemerintah, badan usaha, dan masyarakat ; b. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

Prioritas IX

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, dengan arah kebijakan : a. Penanggulangan perubahan iklim; b. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; c. Peningkatan Sistem Peringatan Dini ;dan d. Penanggulangan Bencana .

Prioritas XI

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, dengan arah kebijakan : a. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya ; dan b. Peningkatan dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda .

Selain kesebelas prioritas diatas masih ditambah dengan prioritas lainnya, sebanyak 3 (tiga) prioritas, yaitu: Prioritas XII Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dengan arah kebijakan: Melaksanakan pendidikan politik untuk penanaman nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan kepada masyarakat luas Prioritas XIII

Bidang Perekonomian, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif ; b. Peningkatan keahlian untuk dapat bekerja ; c. Perluasan kesempatan bagi kaum muda untuk berusaha d. Peningkatan akses layanan informasi peluang kerja e. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan; f. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia yang handal

g. h. Prioritas XIV

Peningkatan daya saing KUMKM yang berpotensi ekspor dan bebasis inovasi; dan Revitalisasi koperasi .

Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan arah kebijakan: a. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara b. Peningkatan pemasaran dan promosi efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan c. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi kreatif

3.1.4 Asumsí Ekonomi Makro untuk APBN Tahun 2013 Kondisi ekonomi nasional tahun 2013 diperkirakan lebih baik dari tahun 2012, dengan beberapa pertimbangan : a. Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2013, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 7,0%, lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan tahun 2012 yang besarnya 6,4 %. Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sebesar 11,1% dan 12,3%. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh 13,6%. Dalam keseluruhan tahun 2013, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,0%, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 7,1%. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0% pada tahun 2013 membutuhkan investasi sebesar Rp 4.041,- triliun b. Stabilitas ekonomi . Terwujudnya stabilitas ekonomi yang kokoh, didukung sendi-sendi ekonomi sebagai berikut : 1) Penerimaan ekspor tahun 2013 diperkirakan meningkat sebesar 15,8%, didorong oleh peningkatan ekspor migas dan non-migas yang masingmasing naik 14,0% dan 16,0%. Sementara itu impor non-migas dan migas diperkirakan naik masing-masing sebesar 18,8% dan 15,6%. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2013 diperkirakan defisit sebesar USD 1,9 miliar. Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD 21,6 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD 18,6 miliar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD 5,4 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD 2,5 miliar. 2) Surplus neraca pembayaran pada tahun 2013 diperkirakan mencapai USD 19,6 miliar dan cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 141,7 miliar atau cukup untuk membiayai sekitar 6,2 bulan impor termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. 3) Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2013 diperkirakan sekitar 5,0%.

4) Pada tahun 2013 pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai 14,9% terhadap PDB, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar 11,5% terhadap PDB dan penerimaan bukan pajak sebesar 3,4% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara diperkirakan sebesar antara Rp1.400 trilliun sampai Rp1.600 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,7% terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 5,2% terhadap PDB. 5) Pengangguran dan Kemiskinan Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 9,5 – 10,5% dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi antara 6,0– 6,4% dari angkatan kerja. 3.2

Laju Inflasi Laju inflasi merupakan gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat secara umum. Inflasi yang tinggi , akan berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat, kesenjangan distribusi pendapatan yang melebar, berkurangnya tabungan masyarakat yang merupakan sumber investasi, dan dapat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada tabel III.2 . Berdasarkan angka inflasi tersebut, di Kabupaten Kudus mengalami inflasi ringan. Adapun inflasi sedang terjadi pada tahun 2008 yang besarnya mencapai 11,99%. Prediksi laju inflasi tahun 2012 dan 2013 berkisar 6-7 % dan 5-6 %. Tabel III.2 Laju Inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun

Nasional (%)

2007 2008 2009 2010 2011

6,59 11,06 2,78 6,96 3,79

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

3.3

Kota Semarang (%) 6,75 10,34 3,19 7,11 2,87

Kabupaten Kudus (%) 6,79 11,99 3,07 7,65 3,34

Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. Dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Kudus menunjukkan peningkatan. Angka PDRB tersebut menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi dari berbagai lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus selama tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel III.3.

Tabel III.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2007-2011 Harga Berlaku Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Nilai (Juta Rp.)

Harga Konstan (2000)

Pertumbuhan (%)

24.013.253,71 27.245.392,30 28.946.886,48 31.463.806,80 33.830.035,59

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

11,36 13,46 6,25 8,69 7,52

Nilai (Juta Rp.)

Pertumbuhan (%)

11.243.359,37 11.683.819,74 12.144.952,38 12.676.790,01 13.183.606,93

3,33 3,71 3,78 4,16 4,21

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus menunjukkan kecenderungan meningkat terlihat pada PDRB ADHK. Faktor inflasi, terlihat pada PDRB ADHB tahun 2008 yang menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Kondisi ekonomi yang stabil dan perkuatan daya penyebaran dan daya kepekaan sektor basis (sektor industri dan sektor perdagangan) akan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Konstribusi sektoral PDRB merupakan gambaran potensi ekonomi daerah dalam distribusi sumber daya pada berbagai lapangan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tabel berikut ini menunjukkan adanya pergeseran sektoral, namun dominasi sektor industri dan perdagangan masih tetap kuat. Tabel III.4 PDRB Kabupaten Kudus dan Kontribusi Sektoral Tahun 2009-2011

No. 1. 2.

Klasifikasi PDRB atas dasar harga konstan (dalam jutaan Rp.) PDRB perkapita atas dasar

Jumlah Tahun 2009 12.125.682

(%)

Tahun 2010 12.651.058,82

(%)

Tahun 2011 13.183.606,93

38.267.462,79

41.149.773,92

43.957.603,75

3,78

4,16

4,21

28.905.457

31.463.806,80

33.830.035,59

(%)

harga berlaku ( Rp.) 3.

Laju Pertumbuhan PDRB (%) atas harga konstan

4.

PDRB per sektor atas dasar harga berlaku a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan. b. Pertambangan dan penggalian c. Industri pengolahan d. e. f. g. h. i.

735.052

2,78

884.589,78

2,81

927.949,02

2,74

9.649

0,03

8.569,44

0,03

9.527,21

0,03

18.369.528

63,46

19.742.458,88

62,75

21.114.288,74

62,41

135.643

0,40

131.503,18

0,42

150.122,75

0,44

379.547

1,39

457.798,86

1,46

524.909,61

1,55

7.516.800

25,97

8.272.931,06

26,29

8.914.953,14

26,35

416.104

1,38

422.536,19

1,34

464.544,20

1,37

637.503

2,16

709.068,28

2,25

800.895,65

2,37

706.632 Jasa-jasa Sumber : BPS Kabupaten Kudus

2,44

833.908,37

2,65

922.845,27

2,73

Listrik, gas, air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan, jasa perusahaan

Sektor industri dan sektor perdagangan, hotel, restoran tetap merupakan sektor dominan yang berkontribusi keduanya secara komulatif sekitar 88,76 % dari PDRB. 3.4

Lain-lain Asumsi Asumsi lain yang mendasari penyusunan RAPBD tahun 2013 adalah adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS/PNSD) dengan menaikkan gaji PNS/PNSD yang diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 10% dan pemberian gaji bulan ke-13.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1

Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan : a). membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan; b). mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kebijakan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2013 masih mengandalkan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan, diproyeksikan sebesar Rp. 866.066.872.000,- atau naik 4,89 % dibandingkan tahun 2012. Sedangkan penerimaan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan sebesar Rp. 189.597.756.000,- . 4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian secara riil, perubahan regulasi yang ada serta realisasi pendapatan daerah Tahun 2011, maka pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp. 1.172.644.133.000,dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp. 1.102.466.117.000,- atau naik sebesar Rp. 70.178.016.000,- atau naik 6,37 %. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp. 116.979.505.000,- sehingga diprediksikan meningkat 2,95 % atau naik sebesar Rp. 3.357.255.000,- dari tahun 2012. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut berasal dari peningkatan retribusi sebesar Rp.1.622.087.000,- atau naik 10%, peningkatan pajak daerah sebesar Rp.1.235.168.000,- atau naik 3,56% dan peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 500.000.000,atau naik 0,86%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya beberapa potensi obyek pajak daerah dan retribusi daerah baru, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak sarang burung walet dipungut kembali. Sedangkan untuk dana perimbangan, pada tahun 2013 diprediksikan sebesar Rp. 866.066.872.000,- atau secara keseluruhan ada peningkatan sebesar 4,89 % atau naik sebesar Rp. 40.367.622.000,- dari tahun 2012 sebesar Rp. 825.699.250.000,-. Peningkatan dana perimbangan tersebut berasal dari peningkatan Dana Alokasi Umum 5,31% atau naik sebesar Rp.33.880.768.000,-, peningkatan bagi hasil pajak / bukan pajak 5% atau sebesar Rp. 6.486.854.000,. Adapun Dana Alokasi Khusus diasumsikan seperti tahun 2012 sebesar Rp. 58.346.760.000,-. Kenaikan tersebut merupakan prediksi sementara adanya kenaikan gaji pegawai yang lewat penerimaan Dana Alokasi Umum. Dari sisi lain-lain pendapatan daerah yang sah, tahun 2013 diprediksikan sebesar Rp. 189.597.756.000,- atau ada kenaikan sebesar 16,21% atau naik sebesar Rp. 26.453.139.000,-, dari tahun 2012 yang sebesar Rp. 163.144.617.000,-. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan dana penyesuaian dan otonomi khusus 45,04 % atau sebesar Rp. 27.325.269.000,-. Kenaikan penyesuaian karena tambahan dana tunjangan profesi guru. Sedangkan untuk bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya ditargetkan sama seperti tahun 2012 sebesar Rp.46.522.485.000,-. Adapun pendapatan hibah sebesar Rp.1.571.270.000,- atau menurun 65,08% dari tahun 2012 sebesar Rp.4.500.000.000,- dan bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp.53.504.001.000 atau meningkat sebesar 2.056.600.000,- dari tahun 2012. Target pendapatan tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1 Target Pendapatan Tahun 2013 No 1.

Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah

APBD 2012

Rencana 2013

+/-

%

113.622.250.000

116.979.505.000

3.357.255.000

2,95

34.703.372.000

35.938.540.000

1.235.168.000

3,56

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah

16.220.872.000

17.842.959.000

1.622.087.000

10,00

4.505.015.000

4.505.015.000

0

0,00

58.192.991.000

58.692.991.000

500.000.000

0,86

825.699.250.000

866.066.872.000

40.367.622.000

4,89

129.737.118.000

136.223.972.000

6.486.854.000

5,00

637.615.372.000 58.346.760.000

671.496.140.000 58.346.760.000

33.880.768.000 0

5,31 0

163.144.617.000

189.597.756.000

26.453.139.000

16,21

4.500.000.000

1.571.270.000

(2.928.730.000)

(65,08) 0

51.447.401.000

53.504.001.000

2.056.600.000

4

60.674.731.000

88.000.000.000

27.325.269.000

45,04

46.522.485.000

46.522.485.000

0

0

1.102.466.117.000

1.172.644.133.000

70.178.016.000

6,37

4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2013, diupayakan melalui : a) Pemetaan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; b) Melakukan pengembangan, penelitian dan kajian terhadap obyek sumbersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain; c) Melakukan komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan Dana Perimbangan; d) Pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMD/ Perusahaan Daerah; e) Perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah; f) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan; g) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perizinan terpadu; h) Pelayanan pajak daerah dengan mobil keliling ; i) Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru; j) Peningkatan koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan; k) Evaluasi, revisi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu

perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah. 4.2

Belanja Daerah Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sejalan dengan hal di atas, untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati. Visi Kabupaten Kudus periode tahun 2008-2013 ”Terwujudnya Kudus yang Sejahtera”. Untuk mencapai visi dimaksud diupayakan melalui misi : 1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. 3. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis. 4. Mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan. 6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya. 8. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 9. Meningkatkan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis. Selanjutnya mengingat pentingnya belanja daerah, maka perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan belanja dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kendala dan strategi.

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan yang terinci dalam program –

program indikatif, dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Kudus. Adapun arah pengelolaan belanja tahun 2013 adalah : a. Efisien dan efektif , dimaksudkan dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b. Prioritas, artinya penggunaan anggaran diprioritaskan pada program / kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian visi, misi Kabupaten. c. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus jelas tolok ukur dan targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. d. Optimalisasi belanja langsung, diupayakan untuk mendukung tercapainya pembangunan secara efektif dan efisien. e. Transparan dan akuntabel, artinya setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Dalam penyusunan APBD Tahun 2013, rencana belanja daerah sebesar Rp. 1.172.529.133.000,yang terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp. 783.142.098.000,dan belanja langsung sebesar Rp. 389.387.035.000,- Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, dan mutasi, dialokasikan anggaran belanja pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 2,5 % dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Anggaran belanja pegawai juga diperhitungkan anggaran tambahan penghasilan pegawai (berdasarkan beban kerja dan pertimbangan obyektif lainnya) dan kenaikan gaji pegawai sebesar 10% sehingga belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp. 655.159.208.000,-. Belanja bunga dialokasikan sebesar Rp. 70.802.000,-, Belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 53.927.170.000,-, belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 25.017.875.000,-, belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp. 3.890.001.000,-, Di samping hal tersebut, pada kelompok belanja tidak langsung teralokasi anggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp. 43.077.042.000,sebagai kebijakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,-. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.2 Belanja Tidak Langsung No

1.

Jenis Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai

APBD 2012 583.780.397.000

Rencana 2013 655.159.208.000

+/71.378.811.000

% 12,23

2.

Belanja bunga

3.

Belanja subsidi

1.068.279.000

70.802.000

(997.477.000)

(93,37)

-

4.

Belanja hibah

40.931.470.000

5.

Belanja bantuan sosial

23.607.975.000

25.017.875.000

1.409.900.000

5,97

6.

3.012.712.000

3.890.001.000

877.298.000

29,12

7.

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

31.210.977.000

43.077.042.000

11.866.065.000

8.

Belanja tidak terduga Jumlah

53.927.170.000

12.995.700.000

31,75

38,02

3.452.012.000

2.000.000.000

(1.452.012.000)

(42,06)

687.063.822.000

783.142.098.000

96.078.276.000

1,56

Belanja hibah merupakan pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah , masyarakat dan organisasi kemasyarakatan , yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pada tahun 2013 direncanakan alokasi belanja hibah sebesar Rp. 53.927.170.000,- atau meningkat sebesar Rp. 12.995.700.000,- dibandingkan alokasi tahun 2012 yang mencapai Rp. 40.931.470.000,-. Belanja hibah sudah diupayakan turun melalui hibah pembinaan olah raga dan kegiatan MTQ, namun sebagai persiapan Pemilu diperlukan biaya hibah untuk KPUD dan Panwaslu yang cukup tinggi. Belanja hibah tahun 2013 terbagi dalam tiga kelompok yaitu: (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 18.100.000.000,(2) Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi sebesar Rp. 28.720.920.000,(3) Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp 7.106.250.000,Hibah kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 13.800.000.000,- dibandingkan tahun 2012. Adapun peruntukan hibah tsb adalah kegiatan TMMD sebesar Rp. 600.000.000,-, KPUD sebesar Rp.12.500.000.000,- , PANWASLU sebesar Rp.2.500.000.000,- dan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Bupati sebesar Rp.2.500.000.000,-. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi pada tahun 2013 memperoleh alokasi sebesar Rp. 28.720.920.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.1.117.300.000,- dibandingkan alokasi tahun 2012. Plafond tersebut bersumber dari APBD murni sebesar Rp. 19.580.480.000,- , Bantuan Gubernur sebesar Rp. 9.140.440.000,- . Secara garis besar dana tersebut diperuntukan bagi BOS kepada siswa jenjang SD/MI dan SMP/MTs sebesar Rp.2.672.220.000,- yang terdiri dari Bantuan Gubernur Rp.1.856.940.000,- dan APBD murni sebesar Rp. 815.280.000,-. Dana APBD mayoritas diperuntukan bagi hibah pembinaan olahraga sebesar Rp. 5.254.200.000.,-, hibah sarpras peribadatan dan pendidikan keagamaan sebesar Rp. 4.500.000.000,-, organisasi keagamaan sebesar Rp. 2.000.000.000,-, hibah

rehab sarpras RA, BA, MI, MTs dan MA Swasta sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dan hibah ORSOSMAS sebesar 800.000.000,-. Adapun hibah dari Bantuan Gubernur merupakan bantuan pendidikan yang diperuntukan bagi pengembangan SMK RSBI sebesar Rp. 400.000.000,- pengadaan alat bengkel SMK sebesar Rp.525.000.000,- , rehab ruang kelas rusak SMP sebesar Rp.540.000.000,- dan beberapa fasilitasi lain yang mendukung program pendidikan. Hibah kepada kelompok / anggota masyarakat tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp. 7.106.250.000,- . Jika dibandingkan tahun 2012, alokasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 313.000.000,-. Plafond hibah tersebut bersumber dari APBD murni sebesar Rp. 5.713.250.000 dan Bantuan Gubernur sebesar Rp. 1.393.000.000. Dana APBD digunakan untuk stimulasi pembangunan / pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 3.300.000.000,- , biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp. 993.350.000,- kegiatan MTQ sebesar Rp. 400.000.000,- dan beberapa hibah lainnya. Adapun dana Bantuan Gubernur diperuntukan bagi bantuan pendidikan yang terdiri dari kejar paket A, B, C, tindak lanjut pasca buta aksara, kelompok belajar usaha, ketrampilan desa vokasi , sarpras dan APE PAUD. Belanja bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang / barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun yang dimaksud resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Pada tahun 2013, direncanakan alokasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 25.017.875.000,- atau meningkat sebesar Rp. 1.409.900.000,- dibandingkan alokasi tahun 2012 yang mencapai Rp.23.607.975.000,-. Belanja bantuan sosial tersebut terbagi dalam tiga kelompok yaitu: (1) Bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp.147.500.000,(2) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.1.154.600.000,(3) Bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp. 23.715.775.000,Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat pada tahun 2013 direncanakan sebesar Rp.1.154.600.000 diperuntukan bagi cost sharing BLM PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp.120.000.000,- cost sharing BLM PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp.267.100.000,- dan program penyediaan air minum bersih berbasis masyarakat (PAMSIMAS) sebesar Rp.207.500.000,-, santuan kepada anak yatim sebesar Rp 250.000.000,- , rehabilitasi anak jalanan sebesar Rp.15.000.000,- , pengiriman kelayan PMKS sebesar Rp.20.000.000,- dan santuan fakir miskin sebesar Rp. 275.000.000,-. Bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang direncanakan sebesar Rp. 23.715.775.000,- yang bersumber dari APBD murni sebesar Rp. 20.471.750.000,- dan Bantuan Gubernur sebesar Rp. 3.244.025.000,-. Dana APBD murni sebagian besar digunakan untuk beasiswa siswa kurang mampu sebesar Rp. 3.991.000.000,-, bantuan kesejahteraan guru RA,BA,MI,MTs dan MA swasta sebesar

Rp. 5.253.750.000,- bantuan kesejahteraan GTT TK, SD, SMP, SMA, dan SMK swasta sebesar Rp. 1.887.500.000,- bantuan kesejahteraan guru TPQ, petugas dikonia, pengajar Injil, agama Budha, dan Hindu sebesar Rp. 4.260.500.000,- , santunan kematian sebesar Rp. 3.500.000.000,- , rehabilitasi sosial daerah kumuh sebesar Rp.1.122.000.000,- dan beberapa bansos kecil lainnya. Adapun bansos yang bersumber dari Bantuan Gubernur besarnya mencapai Rp.3.224.025.000,- yang dipergunakan untuk bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal sebesar Rp. 1.123.850.000,- bantuan kualifikasi ke S1 Pendidik formal sebesar Rp.280.000.000,-, bantuan kesejahteraan pendidik PAUD pendidikan non formal sebesar Rp. 63.000.000,- dan bansos kecil lainnya. Alokasi anggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa didasarkan pada realisasi pajak dan retribusi tahun 2012. Diasumsikan capaian pajak meningkat sebesar Rp.6.510.381.000,- atau naik 23% dan capaian retribusi daerah meningkat sebesar Rp.4.195.406.000,- atau naik 34% dibandingkan target penerimaan pajak dan retribusi tahun 2011. Pada tahun 2013 dialokasikan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.3.890.001.000,- yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah sebesar Rp. 3.140.580.000,- dan belanja bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.749.421.000,-. Alokasi anggaran ini, bila dibandingkan dengan APBD 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 877.289.000,- atau meningkat 29,11 %. Alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa tahun 2013 sebesar Rp. 43.077.042.000,- meningkat sebesar Rp. 11.866.065.000,- atau 38,02 % dari tahun 2012 yang besarnya mencapai Rp. 31.210.977.000,-. 4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah Dalam rangka mewujudkan misi ”Terwujudnya Kudus yang Sejahtera” melalui 9 misi seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 perlu ditempuh beberapa kebijakan pembangunan daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. B.

Kebijakan Pembangunan Daerah Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013, maka kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 di bidang ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, tata ruang dan lingkungan hidup, sarana dan prasarana daerah adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi, meliputi : a. Mendorong sektor basis yang kompetitif dalam persaingan global; b. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan; c. Mengembangkan layanan Perdagangan; d. Menciptakan iklim investasi yang dapat diprediksi; e. Meningkatkan alih teknologi; f. Meningkatkan revitalisasi pertanian; g. Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah; h. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi; i. Meningkatkan pengembangan UKM; j. Pemberdayaan lembaga ekonomi dan koperasi; k. Perluasan kesempatan kerja, pengembangan informasi dan bursa kerja serta deregulasi perijinan pro investasi; l. Meningkatkan daya saing standar mutu dan kualitas pendidikan ketrampilan tenaga kerja; m. Meningkatkan pengawasan perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan HIP; n. Pengiriman calon transmigran. 2. Bidang Pemerintahan, meliputi : a. Meningkatkan koordinasi dan sinergisasi pembangunan ; b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; c. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM ; d. Pembentukan produk hukum melalui perencanaan dan pelibatan stakeholders; e. Meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah; f. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; g. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang modern h. Meningkatkan pengelolaan arsip dan data statistik i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas iptek dengan pengembangan, penelitian dan rekayasa iptek; j. Membentuk Perda SOTK sesuai kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Pengembangan budaya kerja dan waskat; l. Meningkatkan kualitas SDM aparatur; m. Meningkatan kemampuan aparat dan kesadaran swakarsa masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban n. Meningkatkan kualitas penanggulangan dan penanganan bencana alam dan korban bencana alam o. Meningkatkan pendidikan (kesadaran) politik masyarakat

3. Bidang Tata ruang dan lingkungan hidup, meliputi : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan tata ruang; b. Meningkatkan pengelolaan pertanahan; c. Pengelolaan dan konservasi SDA-LH; d. Pengendalian dampak lingkungan; e. Meningkatkan kebersihan, kerapian dan keindahan; f. Meningkatkan perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral; g. Meningkatkan kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup. 4. Bidang Prasarana Daerah, meliputi : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan; c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi; d. Pengelolaan sungai dan sumber daya air lainnya; e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan; f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase. 5. Bidang Sosial dan Budaya, meliputi : a. Memperluas akses dan meningkatkan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan sampai tingkat pendidikan menengah (wajib belajar 12 tahun); b. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan non formal; c. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan pembangunan perpustakaan daerah yang modern ; d. Meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peran serta masyarakat; e. Mengembangkan prestasi olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dengan fasilitasi pembinaan dan sarana prasarana olah raga yang memadai; f. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri; g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; h. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan jaringannya; i. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan; j. Mengembangkan sistem perlindungan sosial; k. Meningkatkan kualitas hidup PMKS dengan peningkatan kualitas pelayanan sosial, pembinaan dan pemberdayaan PMKS; l. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk

m. n. o.

p. q. r. s.

t.

C.

masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan; Pemberdayaan penyandang KAT dan PMKS; Meningkatkan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial; Meningkatkan kualitas SDM yang terpenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi; Meningkatkan pelestarian nilai budaya; Meningkatkan manajemen pelestarian BCB dan Situs Pati Ayam; Pengendalian pertumbuhan penduduk, melalui jejaring pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas; Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang; Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya perempuan.

Kendala yang dihadapi Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan pada tahun pada tahun 2013 diantaranya adalah: 1. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Perhatian ditujukan untuk penciptaan strategi gabungan pendidikan, ketenagakerjaan, dan industri sehingga peningkatan ketrampilan / keahlian tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja . 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi, baik dalam penciptaan lingkungan yang kondusif, stabilitas stok barang dan harga, serta peningkatan daya saing daerah. 3. Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan pembangunan sarpras publik yang efektif, efisien dan lebih merata serta revitalisasi / penataan kota; 4. Masih rendahnya kerterjangkauan, kualitas, relevansi dan keterjaminan pelayanan pendidikan . 5. Masih rendahnya derajad kesehatan masyarakat. 6. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan good governance . 7. Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya

tampung lingkungan. D.

Strategi Pada tahun 2013 strategi pembangunan daerah yang merupakan komitmen pemerintah daerah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati serta perwujudan RPJP (RPJM Tahap kedua) ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

E.

Prioritas Pembangunan Tahun 2013 Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 prioritas pembangunan ada 8 item, namun penekanannya berbeda pada setiap tahunnya. Adapun prioritas pembangunan daerah pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penguatan perekonomian daerah dengan peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM dan IKM; 2. Penanggulangan kemiskinan; 3. Perluasan kesempatan kerja; 4. Wajib belajar 12 tahun; 5. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 6. Pemerataan dan peningkatan prasarana dan sarana daerah; 7. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di daerah pinggiran sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi; 8. Pelaksanaan Good Governance; Sedangkan program dan kegiatan lain mendukung tercapainya peningkatan pertumbuhan inflasi, visi Kabupaten Kudus serta prioritas nasional. SKPD yang merupakan pelaksanaan tugas pokok prioritas pula dalam pelaksanaan pembangunan.

secara tidak langsung ekonomi, menekan laju Di samping itu, program dan fungsi merupakan

4.2.4. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dialokasikan anggaran yang terdistribusi pada 20 Urusan Wajib dan 2 Urusan Pilihan, yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Proyeksi Belanja Tahun 2013 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel IV.3 sebagai berikut : Tabel IV.3 Proyeksi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan KODE

URUSAN/SKPD

PROYEKSI BELANJA TAHUN 2013 (Rp)

%

1

2

3

4

1

URUSAN WAJIB

1 1

01 01

1 1 1

1.114.395.808.000

Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

505.262.001.000

01

02 02 02

158.282.926.000

01 02

Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah

1 1

03 03

01

1 1

04 04

1 1

06 06

1 1

505.262.001.000

70.926.188.000

95,04

43,09

87.356.738.000

6,05 7,45

Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral

61.055.520.000 61.055.520.000

5,21

45.435.331.000

01

Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

01

Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

07 07

01

Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1 1

08 08

01

Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

1 1 1 1 1

10 10 2 12 12

Kependudukan dan catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14.454.821.000

01

4 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1 16.075.341.000

1 1

13 13

01

Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 1

14 14

Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

15.642.761.000

01

1 1

15 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

10.824.957.000

01

1 1

16 16

1 1

17 17

1 1

19 19

01

1

19

02

1

20

01

3 01

45.435.331.000

7.327.685.000 7.327.685.000

13.755.114.000

1,17

5.117.749.000 5.117.749.000

14.454.821.000

16.075.341.000

0,44

1,37 2 1,37

1.307.920.000 1.307.920.000

15.642.761.000

10.824.957.000

2.129.201.000

01

6.908.487.000

01

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

0,62

13.755.114.000

Penanaman Modal Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

3,87

2.129.201.000

6.908.487.000

0,11

1,33

0,92

0,18

0,59

9.898.642.000 5.051.176.000

0,43

4.847.466.000

0,41

236.987.693.000

20,21

PERSANDIAN

1

20

01

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0,78 9.115.782.000

1

20

02

Bupati dan Wakil Bupati

0,06 650.767.000

1

20

03

Sekretariat Daerah

2,56 30.073.770.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20

03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 04 05 07 08 09 10 11 12 13

Bagian Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan Desa Bagian Hukum Bagian Humas Bagian Perekonomian Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi dan Kepegawaian Bagian Umum Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Kecamatan Kaliwungu Kecamatan Kota Kecamatan Jati Kecamatan Undaan Kecamatan Mejobo

1.578.121.000 1.774.587.000 1.053.885.000 1.857.227.000 1.187.906.000 1.173.705.000 1.087.751.000 1.589.712.000 16.467.893.000 2.302.983.000 16.997.508.000 139.817.153.000 7.587.655.000 4.074.135.000 2.485.439.000 2.863.955.000 2.338.236.000 2.349.326.000 2.383.211.000

0,13 0,15 0,09 0,16 0,10 0,10 0,09 0,14 1,40 0,20 1,45 11,92 0,65 0,35 0,21 0,24 0,20 0,20 0,20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1

21 21

1

26

1

26

2 2

01 01

2

06

2

06

3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kecamatan Jekulo Kecamatan Bae Kecamatan Gebog Kecamatan Dawe Kelurahan Purwosari Kelurahan Sunggingan Kelurahan Panjunan Kelurahan Wergu Wetan Kelurahan Wergu Kulon Kelurahan Mlati Kidul Kelurahan Mlati Norowito Kelurahan Kerjasan Kelurahan Kajeksan

4

2.298.585.000

01

Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

1.631.074.000

01

Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.631.074.000

0,14

URUSAN PILIHAN

58.133.325.000

4,96

Pertanian 01

2.203.101.000 2.340.860.000 2.606.981.000 687.354.000 795.921.000 784.607.000 732.011.000 915.272.000 724.812.000 771.957.000 627.257.000 676.785.000

2.298.585.000

2 0,20 0,19 0,20 0,22 0,06 0,07 0,07 0,06 0,08 0,06 0,07 0,05 0,06

0,20

21.828.946.000

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perdagangan

01

1 2.383.838.000

21.828.946.000

1,86

36.304.379.000

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar JUMLAH

36.304.379.000

3,10

1.172.529.133.000

100,00

1. Urusan Pemerintahan Daerah

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah nomenklatur programnya mengacu pada regulasi dimaksud. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 , program – program indikatif daerah terinci sebagai berikut : a. Urusan Wajib 1) Pendidikan, Bappeda. a) Program b) Program c) Program d) Program e) Program f) Program

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan pendidikan anak usia dini. wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. pendidikan menengah. pendidikan non formal. pendidikan luar biasa. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

2)

3)

4)

g) Program manajemen pelayanan pendidikan . h) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. i) Program beasiswa bagi siswa tidak/ kurang mampu. Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah. a) Program Upaya Kesehatan Masyarakat. b) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. c) Program obat dan perbekalan kesehatan. d) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata. e) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata. f) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. g) Program pelayanan kesehatan anak balita. h) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. i) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. j) Program standarisasi pelayanan kesehatan. k) Program perbaikan gizi masyarakat. l) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. m) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. n) Program pengembangan lingkungan sehat. Pekerjaan Umum, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. a) Program pembangunan jalan jembatan. b) Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan. c) Program pembangunan turap/talud/bronjong. d) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud / bronjong. e) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya. f) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. g) Program pengendalian banjir. h) Program pembangunan infrastruktur perdesaan. i) Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong. j) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. Perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang a) b) c) d) e)

Program Program Program Program Program

lingkungan sehat perumahan. pengembangan perumahan. perbaikan berumahan akibat bencana. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. pengelolaan areal pemakaman.

5) Penataan ruang, dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. a) Program perencanaan tata ruang.

b) Program pengawasan pemanfaatan tata ruang . 6) Perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan Setda dan Bagian Perekonomian Setda. a) Program pengembangan data/informasi. b) Program kerjasama pembangunan. c) Program perencanaan pembangunan daerah. d) Program perencanaan pembangunan ekonomi. e) Program perencanaan sosial budaya. f) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. g) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar. 7) Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. a) Program pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan . b) Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan. c) Program peningkatan pelayanan angkutan. d) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. e) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 8) Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. a) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. b) Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH ). c) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. d) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA. e) Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH. 9) Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Aset Setda. a) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 10) Kependudukan dan Catatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. a) Program penataan administrasi kependudukan. 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan. a) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. b) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. c) Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak. 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. a) Program Keluarga Berencana. b) Program kesehatan reproduksi remaja. c) Program pelayanan kontrasepsi.

13) Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Bagian Kesra Setda dan Kecamatan. a) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. b) Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial. c) Program pembinaan anak terlantar. d) Program Fasilitasi kegiatan sosial. 14. Ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. b) Program peningkatan kesempatan kerja. c) Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Kecamatan dan Bagian Perekonomian. a) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. b) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. c) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. d) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif. e) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM. f) Program pengembangan pembiayaan koperasi dan peningkatan BUMD. 16) Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. a) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 17) Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kecamatan . a) Program pengembangan nilai budaya. b) Program pengelolaan kekayaan budaya. c) Program pengelolaan keragaman budaya. 18) Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan, Kelurahan . a) Program peningkatan peran serta kepemudaan. b) Program peningkatan dan pemasyarakatan olahraga. c) Program sarana dan prasarana olahraga. d) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan . a) b) c) d)

Program Program Program Program

peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. pengembangan wawasan kebangsaan.

e) Program pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan. f) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. g) Program pendidikan politik masyarakat. 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPPKD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Kecamatan, Kelurahan. a) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. b) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. c) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. d) Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa. e) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. f) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. g) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. h) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. i) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. j) Program penataan peraturan perundang-undangan. k) Program pendidikan kedinasan. l) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. m) Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 20) Ketahanan Pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan. a) Program peningkatan ketahanan pangan. 21) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Bagian Pemdes Setda, Kecamatan, dan Kelurahan. a) b) c) d)

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

22) Statistik, dilaksanakan oleh Bappeda. a) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah. 23) Kearsipan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. a) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. b) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. c) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. 24) Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas Setda, dan Kecamatan.

a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. b) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa. 25) Perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. b) Urusan Pilihan 1) Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. a) Program peningkatan kesejahteraan petani. b) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. d) Program peningkatan produksi hasil peternakan . 2) Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. a) Program rehabilitasi hutan dan lahan. b) Program pengembangan sarana prasarana penyuluhan kehutanan. 3) Energi dan Sumber Daya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang a) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 4) Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. a) Program pengembangan pemasaran pariwisata. b) Program pengembangan destinasi pariwisata. c) Program pengembangan kemitraan. 5) Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. a) Program pengembangan budidaya perikanan. 6) Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. a) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. b) Program peningkatan dan pengembangan ekspor. c) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. e) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 7) Industri, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. a) Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi. b) Program pengembangan industri kecil dan menengah. c) Program peningkatan kemampuan teknologi industri. d) Program penataan struktur industri. e) Program peningkatan kapasitas SDM. 8) Ketransmigrasian, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. a) Program pengembangan wilayah transmigrasi. 4.3

Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diprediksikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang merupakan penerimaan kembali pemberian dana talangan

pengadaan pangan dari LUEP. Adapun prediksi pengeluaran pembiayaan besarnya mencapai Rp. 1.615.000.000,- terdiri dari pembayaran pokok hutang sebesar Rp. 115.000.000,- kepada Pemerintah Pusat, dan pemberian dana talangan pengadaan pangan kepada LUEP sebesar Rp.1.500.000.000. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut : Tabel IV.4 Pembiayaan Daerah No

Pembiayaan Daerah

1

Penerimaan pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah - Penerimaan dana talangan pengadaan pangan dari Provinsi - Penerimaan kembali pemberian dana talangan dari LUEP

2

APBD 2012

Rencana 2013

+/-

% (100,00)

107.353.526.000

-

(107.353.526.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.500.000.000

1.500.000.000

(1.000.000.000)

(40,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan : - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah - Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman Daerah - Pemberian dana talangan pengadaan pangan kepada LUEP - Pembayaran atas penerimaan dana talangan pengadaan pangan kepada Provinsi

109.853.526.000

1.500.000.000

(108.353.526.000)

(98,63)

18.579.500.000

-

(18.579.500.000)

(100,00)

115,000,000 2.500.000.000

115,000,000 1.500.000.000

(1.000.000.000)

(40,00)

-

-

-

-

Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Th berkenaan (SILPA)

21.194.500.000 88.659.026.000 -

1.615.000.000 (115.000.000)

(19.579.500.000) (88.774.026.000)

(92,38) (100,13)

BAB V PENUTUP Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013. Apabila terdapat perubahan asumsi kebijakan umum yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD ini dapat disesuaikan dalam pembahasan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013.

Kudus, 19 Juli 2012

PIMPINAN

BUPATI KUDUS

H. M U S T H O F A