ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013
1. Pendapatan Daerah Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2013, adalah sebagai berikut: a. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan
dengan
mengupayakan
penggalian
potensi
sumber-sumber
pendapatan daerah secara optinal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat. c. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada: 1) Pemanfaatan pendapatan asli daerah secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 2) Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah. 3) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelolan pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum. 4) Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial.
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 1
Pendapatan
daerah
pada
tahun
2013
direncanakan
sebesar
Rp1.670.168.665.315,00. dengan perincian sebagai berikut: 1). Pendapatan Asli Daerah Rp298.406.946.875,00 terdiri dari: a) Pajak Daerah Rp190.350.000.000,00.. b) Retribusi Daerah Rp30.437.957.280,00. c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp13.855.000.000. d) Lain-lain pendapatan asli daerah Rp63.763.989.595,00.. 2). Dana Perimbangan Rp992.216.461.090,00 terdiri dari : a) Dana
Bagi
Hasil
Pajak/
bagi
Hasil
Bukan
Pajak
sebesar
Rp49.803.219.090,00. b) Dana Alokasi Umum tetap, yaitu sebesar Rp891.589.912.000.00 c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp50.823.330.000 3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp379.545.257.350,00 terdiri dari : a) Hibah Rp996.155.350,00. b) Bagi
Hasil
Pajak/Bagi
Hasil
Bukan
Pajak
dari
Propinsi
Rp108.917.233.000,00. c) Bantuan Keuangan Propinsi Rp29.050.000.000,00. d) Dana Insentif Daerah sebesar Rp32.095.325.000,00 e) Dana
Tunjangan
Pendidikan
(Sertifikasi
dan
insentif)
Rp208.486.544.000,00.
2. Belanja Daerah Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat
dalam
upaya
memenuhi
kewajiban
daerah
yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 2
Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi peng\gunaan anggaran. Penyusunan
belanja
daerah
diprioritaskan
untuk
menunjang
efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran
Belanja
Daerah
pada
tahun
2013
diperkirakan
mencapai
Rp1.733.223.825.924,23. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung
sebesar
Rp1.144.812.399.150,23dan
belanja
langsung
sebesar
Rp588.411.426.774,00 sehingga pada Tahun Anggaran 2013 terjadi defisit sebesar Rp63.055.160.609,23atau sebesar 3,77% dari pendapatan. Anggaran belanja tidak langsung tersebut dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Anggaran belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing–masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan.
a. Kebijakan belanja tidak langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga 1). Belanja Pegawai -
Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 3
-
Perencanaan belanja pegawai memperhitungkan accres gaji 0,9% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai.
-
Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
2).
Belanja pegawai sebesar Rp992.715.698.928,80.
Bunga Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3).
Subsidi Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa
yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 4).
Hibah Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Belanja hibah Rp28.113.485.950,00
5). Bantuan Sosial Penganggaran pemberian bantuan sosial
diperuntukkan kepada
kelompok anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya. Bantuan sosial Rp27.941.573.000,00. 6). Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa. Dana Bagi Hasil kepada pemerintah desa tahun 2013 Rp33.879.052.826,99. Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 4
7). Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa. Bantuan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa penerima bantuan keuangan, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa. Bantuan keuangan tahun 2013 Rp.34.291.400.000,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan kenaikan Tunjangan BPD sebesar Rp 50.000,00/orang/bulan, dan kenaikan tunjangan pejabat RT/RW sebesar Rp 50.000,00/orang/tahun dari Rp 150.000,00/orang/tahun menjadi Rp. 200.000,00/orang/tahun. Di tahun 2013 juga ada pengalihan dana bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten sebesar Rp1.507.600.000,00 yang digunakan untuk pembayaran sharing TPA Piyungan sebesar Rp1.200.000.000,00, sharing
IPAL
Sewon
sebesar
Rp50.000.000,00
dan
fasilitasi
pengembangan usaha bagi transmigran pasca penempatan sebesar Rp257.600.000,00.
8). Belanja tidak terduga Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial). Belanja tidak terduga Rp. 11.919.550.414,44.
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 5
b. Belanja Langsung Kebijakan belanja langsung
merupakan belanja yang dianggarkan terkait
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
c. Belanja Langsung Urusan 1). Urusan Wajib Pendidikan
Alokasi anggaran urusan wajib pendidikan sebesar Rp775.753.577.899,80 digunakan untuk membiayai:: (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (3) Program Pendidikan Menengah; (4) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal; (5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; (7) Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru.
2). Urusan Wajib Kesehatan
Alokasi
belanja
urusan
kesehatan
sebesar
Rp182.474.774.629,00
digunakan untuk membiayai: (1)
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
(2)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
(3)
Program Pengawasan Obat dan Makanan;
(4)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
(5)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
(6)
Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
(7)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
(8)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 6
(9)
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
(10) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; (11) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; (12) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; (13) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; (14) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; (15) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. (16) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (17) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak (18) Program pendukung pelayanan kesehatan (19) Program peningkatan pelayanan kesehatan
3). Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Alokasi
belanja
langsung
urusan
pekerjaan
umum
sebesar
Rp147.694.256.109,50 digunakan untuk membiayai: (1)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
(2)
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
(3)
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
(4)
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
(5)
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
(6)
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
(7)
Program penyediaan dan pengolahan air baku;
(8)
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 7
(9)
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
(10) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; (11) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah. (12) Program pembangunan talud/bronjong (13) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong (14) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
4). Urusan Wajib Perumahan
Alokasi belanja wajib urusan perumahan sebesar Rp11.448.826.500,digunakan untuk membiayai: (1) Program Pengembangan Perumahan; (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan; (3) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan; (4) Program
peningkatan
kesiagaan
dan
pencegahan
bahaya
kebakaran; (5) Program pengelolaan areal pemakaman.
5). Urusan Wajib Penataan Ruang
Alokasi belanja sebesar Rp2.055.477.500,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program Perencanaan Tata Ruang; (2) Program Pemanfaatan Ruang; dan (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6). Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Alokasi
belanja
wajib
perencanaan
pembangunan
sebesar
Rp8.991.431.000,00 digunakan untuk membiayai: (1)
Program Pengembangan data/informasi;
(2)
Program Kerjasama Pembangunan;
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 8
(3)
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
(4)
Program perencanaan pembangunan daerah;
(5)
Program perencanaan pembangunan ekonomi;
(6)
Program perencanaan sosial budaya
(7)
Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
(8)
Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan daerah. (9)
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
(10) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.. 7). Urusan Wajib Perhubungan
Alokasi belanja wajib peruhubungan sebesar Rp19.498.142.450,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; (2) Program peningkatan pelayanan angkutan; (3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; (4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; (5) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. (6) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 8). Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Alokasi belanja wajib lingkungan hidup sebesar Rp9.847.665.400,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; (2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan pencemaran Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 9
(6) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). (7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 9). Urusan Wajib Pertanahan
Alokasi
belanja
wajib
urusan
pertanahan
sebesar
Rp5.014.889.400,00digunakan untuk mebiayai: (1) Program
Penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan
dan
pemanfaatan tanah; (2) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; (3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. 10). Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Alokasi
belanja
wajib
kependudukan
dan
catatan
sipil
sebesar
Rp5.971.282.050,00 digunakan untuk membiayai Program Penataan Administrasi Kependudukan. 11). Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan
Alokasi anggaran urusan wajib pemberdayaan perempuan sebesar Rp1.697.250.500 digunakan untuk membiayai: (1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; (3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; (4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. 12). Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Alokasi anggaran urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp10.093.573.450,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program Keluarga Berencana; Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 10
(2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; (3) Program pelayanan kontrasepsi; (4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; (5) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; (6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; (7) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS; (8) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; (9) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. 13). Urusan Wajib Sosial
Alokasi anggaran urusan wajib sosial sebesar Rp4.007.511.900,00. digunakan untuk membiayai: (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; (2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; (3) Program pembinaan anak terlantar; (4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; (5) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo; (6) Program
pembinaan
eks
penyandang
penyakit
sosial
(eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); (7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan (8) Program Penanggulangan Kemiskinan.
14). Urusan Wajib Tenaga Kerja
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 11
Alokasi
anggaran
urusan
wajib
tenaga
kerja
sebesar
Rp9.191.612.350,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; (3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 15). Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Alokasi anggaran urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah sebesar Rp5.141.290.000,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; (4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 16). Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah
Alokasi anggaran urusan wajib penanaman modal daerah sebesar Rp2.082.100.600,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; (3) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 17). Urusan Wajib Kebudayaan
Alokasi anggaran urusan wajib kebudayaan sebesar Rp7.355.754.574,50. digunakan untuk membiayai: (1) Program Pengembangan Nilai Budaya; (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 12
18). Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Alokasi anggaran urusan wajib kepemudaan dan olah raga sebesar Rp1.944.207.900,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; (2) Program peningkatan peran serta kepemudaan; (3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; (5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. (7) Program pengembangan kabijakan dan manajemen olah raga. 19). Urusan Wajib Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri
Alokasi anggaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp17.983.192.900,00 digunakan untuk membiayai (1) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; (2) Program pengembangan wawasan kebangsaan; (3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; (4) Program pendidikan politik masyarakat; (5) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. (6) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (7) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (8) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) (9) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 13
20). Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Alokasi anggaran urusan ini sebesar Rp433.112.859.858,43 digunakan untuk membiayai: (1)
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
(2)
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
(3)
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
(4)
Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; (5)
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
(6)
Program Penataan dan Penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan; (7)
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
(8)
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
(9)
Program Pendidikan Kedinasan;
(10) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; (11) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; (12) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; (13) ProgramPengembangan Kualitas Kebijakan Publik; (14) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (15) Program Peningkatan Administrasi pemerintahan; (16) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek; (17) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; (18) Program Penegakan Hukum; (19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. (20) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 14
(21) Program
pembinaan
dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan
kabupaten/kota. (22) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
21). Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Alokasi anggaran urusan ketahanan pangan sebesar Rp3.143.226.400,00 digunakan untuk membiayai program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
22). Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alokasi anggaran urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar Rp3.791.643.000,00 digunakan untuk membiayai (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; (2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; (3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; (4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. (5) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
23). Urusan Wajib Statistik
Alokasi anggaran urusan wajib statistik sebesar Rp2.280.495.500,00 digunakan
untuk
membiayai
program
pengembangan
data/informasi/statistik daerah.
24). Urusan Wajib Kearsipan
Alokasi anggaran urusan wajib kearsipan sebesar Rp2.027.269.096,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; (2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 15
(3) Program
pemeliharaan
rutin/berkala
sarana
dan
prasarana
kerasipan; (4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
25). Urusan Wajib Komunikasi & Informatika
Alokasi anggaran urusan wajib komunikasi dan informatika sebesar Rp1.370.839.500,00... digunakan untuk membiayai: (1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; (2) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi; (3) Program
fasilitasi
Peningkatan
SDM
bidang
komunikasi
dan
informasi; (4) Program kerjasama informsi dan media massa.
26). Urusan Wajib Perpustakaan
Alokasi anggaran urusan wajib perpustakaan sebesar Rp2.274.635.514,00. digunakan untuk membiayai program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. d. Urusan pilihan 1) Urusan Pilihan Pertanian Alokasi anggaran urusan pilihan pertanian sebesar Rp299.978.472.823,00 yang digunakan untuk membiayai: (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (2) Program
peningkatan
pemasaran
hasil
produksi
pertanian/
perkebunan; (3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; (4) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; (5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; (6) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; (7) Program peningkatan penerapan teknologi petemakan. Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 16
(8) Program peningkatan produksi hasil peternakan (9) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. 2)
Urusan Pilihan Kehutanan Alokasi anggaran urusan pilihan kehutanan sebesar Rp1.383.519.850,00 yang digunakan untuk membiayai: (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; (2) Program rehabilitasi hutan dan lahan; (3) Program perencanaan dan pengembangan hutan. (4) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.
3) Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Alokasi anggaran urusan pilihan energi dan sumber daya mineral sebesar Rp1.689.641.200,00 yang digunakan untuk membiayai: (1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; (2) Program
pengawasan
dan
penertiban
kegiatan
rakyat
yang
berpotensi merusak lingkungan; (3) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; (4) Program Pengembangan Energi Terbarukan. 4) Urusan Pilihan Pariwisata Alokasi anggaran urusan pilihan pariwisata sebesar Rp2.2185.992.420,00. yang digunakan untuk membiayai: (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; (3) Program Pengembangan Kemitraan.
5) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Alokasi anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan sebesar Rp3.844.427.000,00 yang digunakan untuk membiayai: Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 17
(1) Program pengembangan budidaya perikanan; (2) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan; (3) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; (4) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 6) Urusan Pilihan Perdagangan Alokasi
anggaran
urusan
pilihan
perdagangan
sebesar
Rp16.430.936.250,00 yang digunakan untuk membiayai: (1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan; (2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; (3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; (4) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; (5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi; (6) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar. 7) Urusan Pilihan Perindustrian Alokasi
anggaran
urusan
pilihan
perindustrian
sebesar
Rp982.863.000,00 digunakan untuk membiayai: (1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; (3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. (4) Program pengembangann sentra-sentra industri potensial. 8) Urusan Pilihan Transmigrasi Alokasi anggaran urusan pilihan transmigrasi sebesar Rp480.185.000,00 digunakan untuk membiayai program Transmigrasi Regional.
3. Kebijakan umum pembiayaan daerah
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 18
Pembiayaan
daerah
merupakan
pembiayaan
yang
disediakan
untuk
menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang beriorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Transparansi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2013 hal - 19
