PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA

179

PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA Rolly Yandra dan Endang Sutrisna FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 Abstract: Making APBD Based Performance. This study aims to empirically examine and analyze whether the commitment factor of all components of the organization, improve system administration, sufficient resources, rewards are clear and the penalties / sanctions (punishment) that affect firm performance-based APBD in Siak. To test the hypothesis of the influence of all components of the organization's commitments, improving administrative systems, sufficient resources, rewards are clear and the penalties/sanctions that affect firm performance-based APBD simultaneously and used partial F test and t test. Results of this study demonstrate that the commitment of all components of the organization, improve system administration, sufficient resources, rewards are clear and the penalties/sanctions which expressly simultaneously significant effect on the performance-based APBD. In partial commitment of all components of the organization, completion of system administration, sufficient resources are not significantly influence the performance-based APBD, while the reward and punishment variables significantly influence the performance-based APBD. Abstrak: Penyusunan APBD Berbasis Kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/ sanksi yang tegas berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja di Kabupaten Siak. Untuk menguji hipotesis pengaruh komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi yang tegas berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja secara simultan dan parsial digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan yang jelas dan hukuman/ sanksi yang tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja. Secara parsial variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja, sedangkan variabel reward and punishment berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Kata Kunci: komitmen organisasi, sistem administrasi, APBD berbasis kinerja

. PENDAHULUAN Sebelum adanya Undang-undang Otonomi Daerah yang ditandai dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, ternyata sistem penatausahaan pembiayaan daerah sudah menerapkan konsep pemisahan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Namun sistem tersebut belum didasarkan pada kontribusi setiap daerah dalam hal pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam yang dieksploitasi. Distribusi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan ke pemerintah daerah masih banyak terpusat pada daerah Jawa saja, yang relatif dekat dengan pusat pemerin-

tahan di Jakarta, sehingga pembangunan yang dilakukan pun tidak merata antara pusat dan daerah. Setelah adanya reformasi, perubahan peraturan dan perundang-undangan seiring dengan semangat reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah. Pengelolaan keuangan negara/daerah telah banyak mengalami perubahan atau perbaikan seiring dengan semangat reformasi manajeman keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa paket peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara serta peraturan-peraturan turunannya yang telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. 179

180 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-218

Beberapa peraturan terkait yang telah dikeluarkan adalah paket undang-undang bidang keuangan negara, yakni UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka pengimplementasian undang-undang bidang keuangan negara tersebut, telah dikeluarkan berbagai peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) antara lain PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). UU No. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004 membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam UU No. 17 Tahun 2003 pasal 19 (1) dan (2), yaitu pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). ABK merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Seperti yang disebutkan dalam penelitian Suprasto (2006) bahwa anggaran berbasis

kinerja juga mengisyaratkan penggunaan dana yang tersedia dengan seoptimal mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atiek (2005) di Lampung tentang melakukan penelitian tentang hubungan peranan Bappeda dalam melaksanakan perencanaan sesuai anggaran berbasis kinerja dengan pemahaman sumber daya manusia mengenai anggaran berbasis kinerja dan hubungan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan arah kebijakan umum pemerintah kabupaten. Hasil penelitian Atiek ini menyebutkan terdapat hubungan antara sumber daya manusia masih sedikit yang mengerti dan memahami anggaran berbasis kinerja berpengaruh dalam pelaksanaan perencanaan dan terdapat penyimpangan program yang dilaksanakan dari arah kebijakan umum dengan belum diterapkan anggaran berbasis kinerja. Demikian juga dengan penelitian Raharto (2008) di Makasar yang menyebutkan adanya hubungan antara keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 dinyatakan bahwa tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu: 1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang). 4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 5. Keinginan yang kuat untuk berhasil. Provinsi Riau merupakan provinsi yang kaya akan SDA yang berlimpah. Kekayaan SDA ini

Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Rolly Yandra dan Endang Sutrisna)

menjadi nilai tambah bagi Provinsi Riau dalam meningkatkan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)-nya untuk biaya pembangunan daerah. Kabuaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Kabupaten Siak memiliki APBD yang lebih besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan Kabupaten Siak memiliki SDA yang berlimpah jika dibandingkan kabupaten/kota lain, sehingga Pendapatan dan Belanja Daerah yang dihasilkan juga tinggi. APBD Siak Tahun Anggaran 2010 menempati posisi ketiga lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Nilai APBD yang besar ini hendaknya didukung dengan penyusunan APBD yang berbasis kinerja agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun Pemerintah Kabupaten Siak dalam menyusun APBD belum sepenuhnya berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini tampak pada pengisian pengukuran indikator kinerja pada RKASKPD dan DPA-SKPD belum menggambarkan kaitan yang erat dengan proses pengelolaan pencapaian (management for results). Juga belum ada standar analisis belanja, standar biaya, standar pelayanan minimal, perencanaan kinerja dan target kinerja. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Siak belum menetapkan instrumen pengukuran capaian kinerja keberhasilan suatu program dan kegiatan. Demikian juga sumber daya yang cukup untuk peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja berupa adanya upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja masih belum terselenggara secara berkelanjutan dalam upaya perbaikan penganggaran berbasis kinerja. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti empiris bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan system administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD yang berbasis kinerja secara simultan dan parsial di Kabupaten Siak.

181

METODE Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitan kausal (causal) yaitu untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti. Umar (2008) menyebutkan desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi lain. Juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependen secara langsung. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk mengetahui apakah kepemimpinan dan komitmen, penyempurnaan adminsitrasi, sumber daya yang cukup, serta system reward and punishment berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja pada SKPD yang ada di lingkungan Kabupaten Siak baik secara parsial maupun secara simultan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi masingmasing variabel independen. HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Validitas Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r hitung > r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Nilai r tabel pada penelitian ini dengan taraf signifikan 5% dan sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Berdasarkan pengujian validitas instrumen, nilai corrected item-total correlation bernilai positif dan di atas nilai r tabel 0,361 yang artinya semua butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas variabel APBD berbasis kinerja (Y), komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), penghargaan yang jelas dan sanksi yang tegas (X4) adalah sebagai berikut:


Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Y) dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pernyataan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa rhitung varibel Penyusunan APBD berbasis kinerja lebih tinggi daripada nilai r tabel. Dimana nilai r tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Sedangkan nilai r hitung pada semua pernyataan variabel Penyusunan APBD berbasis kinerja lebih besar daripada nilai r tabel. Ini berarti bahwa seluruh instrument pernyataan yang digunakan pada variabel penyusunan APBD berbasis kinerja, dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau dengan kata lain dapat mengungkapkan apa yang hendak diungkapkan dalam meneliti variabel penyusunan APBD berbasis kinerja, maka hasilnya juga dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya. Sehingga untuk pengolahan data selanjutnya, semua pertanyaan dapat digunakan. Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1) dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) dari 11 item pertanyaan yang tidak valid, yaitu item pertanyaan nomor 8 dan 9. Oleh sebab itu item tersebut tidak dimasukkan sebagai item pertanyaan untuk mengolah data selanjutnya. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung item pertanyaan variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1) tersebut lebih rendah dari nilai r tabel. Dimana nilai r tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Sedangkan nilai r hitung pada r hitung item pertanyaan 8 dan 9 lebih kecil daripada r tabel. Ini berarti bahwa 2 (dua) item pertanyaan tersebut tidak dapat mengukur apa yang seharusnya diukur pada variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1) , maka hasilnya juga tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga untuk mengolah data selanjutnya, kedua item pertanyaan tersebut dihilangkan. Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Penyempurnaan Sistem adminsitrasi (X2) dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pernyataan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung varibel Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) lebih tinggi daripada nilai r tabel. Di mana nilai r

tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Sedangkan nilai r hitung pada semua pernyataan variabel Penyempurnaan Sistem Admnistrasi (X2) lebih besar daripada nilai r tabel. Ini berarti bahwa seluruh instrument pernyataan yang digunakan pada variabel Penyempurnaan Sistem Adminsitrasi (X2), dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau dengan kata lain dapat mengungkapkan apa yang hendak diungkapkan dalam meneliti variabel Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2), maka hasilnya juga dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya. Sehingga untuk pengolahan data selanjutnya, semua pertanyaan dapat digunakan. Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Sumber daya yang cukup (X3) dapat disimpulkan bahwa ada satu item pertanyaan tidak valid, yaitu item pertanyaan 5. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung item pertanyaan variabel lebih kecil dari nilai r tabel. Dimana nilai r tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Sedangkan nilai r hitung untuk pertanyaan item 5 variabel Sumber daya yang cukup (X3) lebih kecil daripada r tabel. Ini berarti item pertanyaan ke 5 tersebut tidak dapat mengukur apa yang hendak diukur pada variabel penyempurnaan system admnistrasi (X3), maka hasilnya juga tidak dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya Sehingga dalam pengolahan data selanjutnya item pertanyaan tersebut tidak dipakai. Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Reward and Punishment (X4) dapat disimpulkan bahwa ada 1 (satu) dari 9 item pertanyaan yang tidak valid, yaitu item pertanyaan nomor 3. Oleh sebab itu item tersebut tidak dimasukkan sebagai item pertanyaan untuk mengolah data selanjutnya. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung item pertanyaan variabel Reward and punishment (X4) tersebut lebih rendah dari nilai r tabel. Dimana nilai r tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,296. Sedangkan nilai r hitung pada r hitung item pertanyaan 3 lebih kecil daripada r tabel. Ini berarti bahwa 1 (satu) item pertanyaan tersebut tidak dapat mengukur apa yang seharusnya diukur pada variabel reward and punishment (X4), maka hasilnya juga tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.


Sehingga untuk mengolah data selanjutnya, ke dua item pertanyaan tersebut dihilangkan. Uji Reliabilitas Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai cronbachs alpha. Jika nilai Cronbachs alpha lebih besar dari 0,6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai cronbachs alpha lebih besar daripada 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel. Menurut Nunnally dalam Ghozali (1967) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbachs alpha > 0,60. Semua kategori data reliabel atau telah konsisten jika dilakukan oleh peneliti yang lain atau oleh peneliti yang sama dalam kejadian berbeda. Sehingga data yang dianggap reliabel akan dapat menunjukkan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh deskripsi data penelitian sebagai berikut: 1. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1) adalah sebesar 3,62 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,33 dan Variance 0,11. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi pada responden yang ada di Pemkab Siak sudah baik 2. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Penyempurnaan system administrasi (X2) adalah sebesar 3,51 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,49 dan variance 0,24. Hasil ini menunjukkan bahwa penyempurnaan system administrasi pada Pemkab Siak telah berjalan dengan baik 3. Nilai rata-rata (mean) dari variabel sumber daya yang cukup (X3) adalah sebesar 3,64 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,36 dan variance 0,13. Hasil ini menunjukkan

183

bahwa sumber daya berdasarkan jawaban responden pada Pemkab Siak telah cukup tersedia. 4. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Reward and Punishment (X4) adalah sebesar 3,75 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,38 dan variance 0,14. Hasil ini menunjukkan bahwa system reward and punishment berdasarkan jawaban responden pada Pemkab Siak berjalan dengan baik. 5. Nilai rata-rata (mean) dari variabel Penyusunan APBD berbasis kinerja (Y) adalah sebesar 3,72 pada skala 4 dengan standar deviasi 0,43 dan variance 0,18. Hasil ini menunjukkan bahwa penyusunan APBD berbasis kinerja berdasarkan jawaban responden pada Pemkab Siak berjalan dengan baik. Pengaruh Komitmen Seluruh Komponen Organisasi Hipotesis pertama menyatakan bahwa Komitmen dari seluruh komponen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap Penyusunan APBD berbasis Kinerja. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan komitmen dari seluruh komponen organisasi sebesar 0,468 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh BPKP yang menyatakan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan/penurunan dari komitmen dari seluruh komponen organisasi belum tentu memberikan perngaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Perbedaan hasil penelitian ini dengan hipotesis yang disusun mungkin saja terjadi karena dalam penyusunan APBD berbasis kinerja, lebih bayak ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam penyusunan APBD, seperti bagian perencanaan pada SKPD dan juga Kepala SKPD. Pihak yang memilki wewenang tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam


menentukan penyusunan anggaran di SKPDnya masing-masing. Di mana dalam penyusunan APBD terkadang lebih banyak mengakomodir kepentingan pihak tertentu ataupun memprioritas kan suatu program tertentu sehingga program lain yang disusun oleh komponen lain menjadi terabaikan. Dengan demikian komitmen seluruh komponen organisasi tidak memiliki peranan yang signifikan dalam penyusunan APBD. Pengaruh Penyempurnaan SistemAdministrasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyempurnaan Sistem Admnistrasi tidak berpengaruh terhadap Penyusunan APBD berbasis kinerja. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Penyempurnaan Sistem Administrasi sebesar 0,219 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga hipotesis yang dibuat ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh BPKP yang menyatakan bahwa penyempurnaan system administrasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyempurnaan system administrasi kurang memiliki peranan penting dalam penyusunan APBD berbasis kinerja di Kabupaten Siak. Perbedaan hasil penelitian dengan hipotesis ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Siak dalam Penyusunan APBD lebih memprioritaskan ketepatan waktu yang dicapai dalam penyusunan APBD dibandingkan dengan melakukan proses adminsitrasi yang berbelit. Hal ini sering terjadi karena dalam penyusunan APBD Pemerintah kabupaten Siak memiliki waktu yang terbatas, sehingga untuk mengejar batas waktu tersebut terkadang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam system administrasi yang ada menjadi terlewatkan. Dengan demikian penyempurnaan sistem admninistrasi kurang berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Pengaruh Sumber Daya yang Cukup Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya yang cukup tidak berpengaruh sig-

nifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Sumber daya yang cukup sebesar 0,692 dimana lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga hipotesis yang dibuat ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh BPKP yang menyatakan bahwa sumber daya yang cukup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini berarti apabila sumber daya yang tersedia cukup , belum tentu memberi pengaruh terhadap peningkatan penyusunan APBD berbasis kinerja, dan begitu juga sebaliknya. Maka sumber daya yang cukup kurang berperan penting dalam penyusunan APBD berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Perbedaan hasil penelitian dengan hipotesis yang disusun disebabkan Pemerintah Kabupaten Siak dalam penyusunan APBD berbasis kinerja lebih memperhatikan besaran nilai APBD dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Sehingga terkadang dalam pelaksanaan APBD sering melibatkan pihak luar instansi untuk membantu keterbatasan sumber daya. APBD Siak yang tergolong besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau lebih memungkinkan bagi pemerintahnya untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar yang memilki sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga sumber daya yang cukup dari internal Kabupaten Siak sendiri kurang berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Pengaruh Reward dan Punishment Hipotesis penelitian yang keempat menyatakan reward dan punishment berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan APBD berbasis Kinerja. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel reward and punishment adalah sebesar 0,000 di mana lebih kecil dari pada tingkat signifikansi yaitu 0,05 yang berarti hipotesis diterima. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh BPKP yang menyatakan bahwa reward and punishment adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja. Ini berarti


bahwa apabila reward and punishment meningkat, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan penyusunan APBD berbasis kinerja, dan begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dibuat, di mana Pemerintah Kabupaten Siak telah menyusun suatu aturan yang memuat ketentuan terhadap penghargaan dan hukuman bagi SKPD dalam penyusunan APBD berbasis kinerja. SKPD yang telah melakukan penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan dengan hasil yang baik maka akan mendapatkan penghargaan (reward) berupa kemudahan dalam melakukan pencairan anggaran untuk kegiatan, sebaliknya bagi SKPD yang terlambat dalam melakukan penyusunan APBD akan mendapatkan punishment berupa penundaan pencairan anggaran untuk kegiatannya. Hal ini tentu memberi pengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. SIMPULAN Hasil pengujian asumsi klasik yang dilakukan terhadap model regresi menunjukkan bahwa data yang diperoleh normal, model bebas multikolineritas, dan heteroskedastisitas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel bebas komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), sistem reward and punishment (X4) secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja (Y) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Ini berarti bahwa jika variabel bebas, yaitu variabel X1, X2, X3 dan X4 bertambah secara bersama-sama, maka akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja dan begitu juga jika terjadi hal sebaliknya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel bebas reward dan punishment secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Hal ini berarti bahwa jika variabel reward and punishment bertambah baik, maka hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya

185

penyusunan APBD berbasis kinerja, dan begitu juga jika hal ini terjadi sebaliknya. Sedangkan variabel bebas komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem admninistrasi dan sumber daya yang cukup secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Ini berarti bahwa jika masing-masing variabel komitemen dari seluruh komponen organisasi bertambah baik, variabel penyempurnaan sistem administrasi bertambah baik dan variabel sumber daya yang cukup juga bertambah baik, maka hal ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, dan begitu juga jika terjadi hal sebaliknya. DAFTAR RUJUKAN Asmoko, Hindri. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2 (2) Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yokyakarta: ANDI Mayangsari. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance Integritas Laporan Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi VI, IAI Mawardi, Gusti. 2002. Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Ditinjau dari Proses dan Pengalokasian, Yogyakarta. Milani, Ken. 1975.“The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study,” The Accounting Review, pp. 274-284 Munawar; Irianto, Gugus; Nurkhoilis. 2007. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, 8 (1) Suprasto, Bambang, H., 2006. Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Buletin Studi Ekonomi, 11 (3)


Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, Jurnal Akuntansi & Keuangan, 2 (2) Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad. 2007. Pengaruh Kejelasan SasaranAnggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen

Organisasi sebagai Pemoderasi, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, 8 (1) Wahono, Romi Satria. 2001. Pengantar Manajemen Organisasi. Jakarta: LIPI dan Saitama University

PENYUSUNAN APBD BERBASIS KINERJA

Recommend Documents