PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DEPUTI BIDANG AKUNTABILITAS APARATUR

MODUL PELATIHAN

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

© Tim studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jakarta, Mei 2005

DAFTAR ISI

I

Pendahuluan …………………………………………... A Latar Belakang .................................................... B Pengertian Penetapan Kinerja ............................ C Tujuan Penetapan Kinerja .................................. D Ruang Lingkup ……………………………………. E Keterkaitan Dengan Sistem AKIP ……………….

II

Penyusunan Penetapan Kinerja …………………….. ..……………….. 6 A Format Penetapan Kinerja ……………………….. ..……………….. 6 B Pernyataan Penetapan Kinerja ………………….. ..……………….. 6 C Lampiran Penetapan Kinerja …………………….. ..……………….. 7 D Tahapan Penyusunan Penetapan Kinerja ……... ..……………….. 9

III

Indikator Kinerja ……………………………………….. A Pengertian ………………………………………… B Kriteria Indikator Kinerja ………………………….. C Perumusan Indikator Kinerja …………………….. D Indikator Kinerja pada Tingkat Instansi Pemerintah dan Unit Kerja ..................................

……………….. ……………….. ……………….. ………………..

Penyampaian Penetapan Kinerja ............................. A Instansi Pemerintah Pusat .................................. B Instansi Pemerintah Daerah ...............................

……………….. 21 ……………….. 21 ……………….. 22

IV

Lampiran 1. Pernyataan Penetapan Kinerja ........................... 2. Lampiran Penetapan Kinerja .............................. 3. Alur Penyampaian Penetapan Kinerja ................ 4. Model Perumusan Penetapan Kinerja di Pemerintah Daerah ............................................. 5. Hands Out

....……………… ..………………. ..……………….. ..……………….. ..……………….. ..………………..

1 1 3 3 3 4

11 11 11 15

……………….. 17

……………….. 23 ……………….. 24 ……………….. 25 ……………….. 27

KATA PENGANTAR Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Penetapan kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Kita tentu sepaham bahwa memerangi korupsi yang sudah sistematis dan mengakar haruslah dengan melakukan tindakan-tindakan sistematis dan luar biasa dan tidak hanya cukup dengan tindakan-tindakan represif saja. Perubahaanperubahan mendasar perlu dilakukan terhadap sistem manajemen pemerintahan kita yang selama ini terbukti menjadi lahan subur terjadinya mismanagement dan korupsi. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Studi Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah menyusun modul ini sebagai sumbangsih Kementerian PAN dalam upaya pencegahan korupsi secara sistematis. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran instansi pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Taufiq Effendi

Bab I - Pendahuluan

A. Latar Belakang Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif malalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya kabinet dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi. Seluruh jajaran birokrasi pemerintahan diharapkan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa ini. Namun permasalahan yang menarik adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota kabinet beserta seluruh jajaran birokrasi yang mendukungnya. Diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan tersebut. Saat ini hal yang menonjol adalah masih enggannya pimpinan instansi pemerintah untuk menetapkan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Akibatnya hingga kini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas. Untuk itu kiranya diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja

Penyusunan Penetapan Kinerja

1

tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selama ini, berdasarkan Inpres 7/1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun rencana strategis lima tahunan serta LAKIP pada setiap akhir tahunnya.

Pada praktiknya, perencanaan dan pengukuran kinerja dilakukan

bersamaan pada saat menyusun LAKIP. Perumusan indikator kinerja dilakukan pada saat instansi menyusun LAKIP berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan. Akibatnya, rencana atau target kinerja umumnya juga baru dilakukan pada saat LAKIP disusun bersamaan dengan pengukuran kinerja sesungguhnya. Kondisi semacam ini pada gilirannya mengakibatkan hal-hal sebagai berikut : •

Indikator kinerja kegiatan ataupun program seringkali tidak memiliki relevansi yang tepat dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan ukuran pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam renstra sulit diukur. Lebih jauh lagi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi menjadi sulit terukur.

•

Mendorong instansi pemerintah untuk merekayasa target atau rencana kinerja untuk mendapat hasil capaian kinerja tertentu.

•

Sulit mengukur keberhasilan ataupun kegagalan, karena pada umumnya instansi pemerintah : o Belum jelas perumusan tujuan (goal). o Belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur. o Belum memiliki secara formal ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategisnya. o Belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal. o Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja.


2

B. Pengertian Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Dengan

demikian,

penetapan

kinerja

ini

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. C. Tujuan Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah : •

Intensifikasi pencegahan korupsi;

•

Peningkatan kualitas pelayanan publik;

•

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah : •

Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur

•

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

•

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

•

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

•

Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

D. Ruang Lingkup Penetapan Kinerja Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.


3

Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama

organisasi,

yaitu

program-program

yang

dapat

menggambarkan

keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

E. Keterkaitan Dengan Sistem AKIP Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres 7 tahun 1999. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam sistem AKIP dapat diilustrasikan sebagai berikut :

RPJM Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan

Penetapan Kinerja

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Kinerja Aktual

LAKIP


Laporan Keuangan

4

Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


5

Bab II – Penyusunan Penetapan Kinerja

A. Format Penetapan Kinerja Secara umum format Penetapan Kinerja memuat: a. Pernyataan Penetapan Kinerja ; b. Lampiran yang berisi: •

Program-Program Utama;

•

Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);

•

•

Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa: –

Indikator Kinerja Output dan atau Outcome;

–

Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator;

Anggaran untuk setiap Program Utama.

B. Pernyataan Penetapan Kinerja Merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah, sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pernyataan penetapan kinerja ini paling tidak terdiri dari :


6

a) Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; b) Tanggal ditandatanganinya pernyataan penetapan kinerja; c) Tanda tangan penerima amanah; d) Persetujuan atasan langsung atau pemberi amanah. Contoh pernyataan penetapan kinerja terdapat pada lampiran 1

C. Lampiran Penetapan Kinerja Lampiran penetapan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen penetapan kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran penetapan kinerja ini paling tidak meliputi : a) Program utama Merupakan

program

yang

menggambarkan

keberadaan

instansi

pemerintah/ unit kerja yang bersangkutan. Perumusan program utama ini memperhatikan program-program yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional maupun Daerah. Dengan demikian akan terjalin suatu keselarasan program mulai dari RPJM, Rencana Strategis dan penetapan Kinerja. Jika dipandang perlu, maka dimungkinkan setiap instansi pemerintah/ unit kerja merumuskan

sub-program

tersendiri.

Perumusan

sub-program

ini

dilakukan jika terdapat satu atau lebih kegiatan yang tidak terkait dengan program yang telah ditetapkan dalam RPJM. Namun demikian, perumusan sub-program ini tetap memperhatikan keselarasannya dengan program yang ada.


7

b) Sasaran strategis organisasi Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun. c) Indikator kinerja Indikator

kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Indikator kinerja Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d) Target kinerja Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu. e) Jumlah anggaran yang dialokasikan Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut. Jika mungkin, jumlah anggaran ini termasuk biaya-biaya tidak langsung yang dapat diidentifikasikan kepada suatu sasaran tertentu. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka disajikan jumlah anggaranuntuk biaya langsung saja. Data anggaran ini didasarkan pada dokumen anggaran yang telah disetujui, misalnya DIPA.

Lampiran penetapan kinerja selengkapnya terdapat pada lampiran 2.


8

D. Tahapan Penyusunan Rincian Penetapan Kinerja Pada dasarnya, penetapan kinerja merupakan suatu dokumen yang disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penetapan kinerja ini tidak dapat dipisahkan dengan Sistem AKIP secara keseluruhan. Dengan demikian, tahapan penyusunan penetapan kinerja ini juga mengikuti tahapan pada sistem AKIP dan tahapan pengalokasian dana, selengkapnya sebagai berikut : a. mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis; b. mempersiapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan; c. mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran; d. menyusun dan menetapkan Penetapan Kinerja .

Dengan

demikian,

tahapan

dan

keterkaitan

antar

masing-masing

dokumen dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Keterkaitan antara Rencana strategis (Formulir PPS berdasarkan SK LAN 239 Tahun 2003) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

SASARAN URAIN

INDIKTR KINERJA

TRGT

1

2

3

Jumlah IP pusat yang akuntabel

30 IP

Jumlah IP daerah yang akuntabel

80 IP

Meningkat -nya IP pusat dan daerah yang akuntabel


PROGRAM 4

Peningkatan efektivitas penerapan SAKIP

KEGIATAN

KET

URAIN

INDIKTR KINERJA

SAT

TRGT

5

6

7

8

Pemantauan AKIP

Jumlah IP yang telah dipantau

IP

300 IP

Evaluasi AKIP

Jumlah IP yang telah dievaluasi

IP

150 IP

9

9

2. Keterkaitan antara RKT dengan Penetapan Kinerja.

PROGRAM UTAMA

SASARN

1

2

Peningkatan efektivitas penerapan SAKIP

Meningkat-nya IP pusat dan daerah yang akuntabel


IK OUTPUT

IK OUTCOME

ANGGAR AN

URAIAN

TRGT

URAIN

TRGT

3

4

5

6

7

Jumlah IP yang dipantau

300 IP

Jumlah IP pusat yang akuntabel

30 IP

Rp500 juta

Jumlah IP yang dievaluasi

150 IP

Jumlah IP daerah yang akuntabel

80 IP

Rp1.500 juta

10

Bab III – Indikator Kinerja

A. Pengertian Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah tidak akan lepas dari proses penetapan indikator kinerja. Proses ini merupakan bagian yang penting bagi setiap instansi pemerintah karena indikator kinerja merupakan komponen utama Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai

keberhasilan

maupun

kegagalan

instansi

pemerintah

dalam

melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator

kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

B. Kriteria Indikator Kinerja Indikator kinerja yang baik, setidak-tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang terdiri dari : a.

Langsung

b.

Objektif

c.

Cukup

d.

Kuantitatif (jika mungkin)

e.

Terinci (jika mungkin)

f.

Praktis


11

g.

Dapat diyakini. Langsung, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat

mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur. Misalnya, “Banyaknya alat kontrasepsi yang digunakan” adalah ukuran langsung dari suatu hasil “Peningkatan penggunaan metode keluarga

berencana”. Tetapi “Jumlah penyedia jasa yang terlatih”, bukanlah ukuran langsung dari suatu hasil “Peningkatan pelayanan jasa”. Penyedia jasa yang adalah seorang pegawai terlatih, tidak berarti secara otomatis akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan pengukuran langsung, satu atau lebih indikator pengganti mungkin dapat digunakan. Misalnya, pada suatu wilayah desa sangat sulit untuk mengukur tingkat pendapatan secara langsung. Pengukuran seperti “Persentase keluarga di desa yang rumahnya berlantai

semen” atau “Persentase keluarga di desa yang memiliki radio, atau televisi, atau sepeda”, mungkin akan berguna meskipun merupakan pengukuran pengganti yang sangat kasar. Asumsi yang digunakan adalah bahwa apabila suatu keluarga memiliki pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga lain, mereka akan membeli barang tertentu seperti yang disebutkan di atas. Apabila terdapat bukti yang meyakinkan dan memadai (misalnya, didasarkan pada riset atau pengalaman di tempat lain), maka indikator pengganti dapat merupakan indikator yang memadai, meskipun tidak seakurat pengukuran langsung. Obyektif. Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur. Jadi, terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator

hanya

mengukur

satu

fenomena

setiap

saat.

Hindari

untuk

menggabungkan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan


12

untuk suatu indikator. Misalnya, “Jumlah perusahaan eksportir yang berhasil” adalah

masih

argumentatif,

tetapi

“Jumlah

perusahaan eksportir yang

mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar minimal 5%” adalah sesuatu yang tepat secara operasional. Cukup. Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah: “Berapa indikator kinerja yang harus digunakan

untuk mengukur suatu hasil?” Jawabannya tergantung pada: a) kompleksitas hasil yang akan diukur, b) sumberdaya yang tersedia untuk memonitor kinerja, dan c) jumlah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang mamadai. Untuk hasil-hasil yang langsung dan mempunyai pengukuran yang benar dan terbukti, satu indikator saja sudah cukup. Misalnya, apabila hasil yang ditentukan untuk disepakati adalah “Peningkatan ekspor tradisional”, indikator “Nilai dolar dari ekspor tradisional per tahun” adalah cukup. Apabila dengan satu indikator saja ternyata tidak cukup atau apabila ada manfaat yang dihasilkan dari pengukuran terhadap beberapa sudut (triangulation), maka dua atau lebih indikator mungkin diperlukan. Namun hindari terlalu banyak indikator. Dapatkan keseimbangan antara sumberdaya yang tersedia untuk pengukuran kinerja dan jumlah informasi yang diperlukan manajer untuk membuat keputusan yang memadai. Kuantitatif, (jika mungkin). Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb). Indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai. Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program.


Indikator kinerja yang bersifat

13

kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Terinci (jika mungkin). Merinci/memilah hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer. Pengalaman menunjukkan pengembangan kegiatan sering memerlukan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan mempengaruhi kelompok tersebut dengan cara yang berbeda. Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau tidak, dan kemanfaatan melibatkan kelompok tersebut dalam kegiatan. Oleh karena itu, adalah baik bahwa indikator kinerja harus sensitif terhadap perbedaan tersebut. Praktis. Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar. Manajer memerlukan data yang dapat dikumpulkan sesering mungkin untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai suatu progres dan untuk mempengaruhi keputusan. Untuk mendapatkan informasi kinerja yang berguna, instansi seharusnya menyadari hanya akan mengeluarkan biaya yang wajar atau tidak berlebihan. Berdasarkan pengalaman suatu instansi , biaya monitoring kinerja jumlahnya antara 3 - 10% dari jumlah sumberdaya program. Dapat diyakini. Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. Namun standar kualitas data bagaimana yang diperlukan akan berguna? Data yang diperlukan seorang manajer program untuk membuat keputusan yang baik mengenai suatu program tidak perlu setara dengan standar yang kaku yang dipakai ilmuwan sosial. Misalnya, suatu survei singkat dengan biaya rendah sudahlah cukup untuk keperluan manajemen instansi, tidak perlu penelitian yang sangat kompleks dan rumit.


14

C. Perumusan Indikator Kinerja Indikator

kinerja

dapat

dinyatakan

dalam

bentuk

pernyataan

kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan di muka. Indikator

kinerja

kualitatif

adalah

indikator

kinerja

yang

dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasan pengguna jasa. Contoh indikator kinerja kualitatif: Nama Indikator Tingkat kualitas angkutan laut

Penjelasan Indikator Kinerja Transportasi laut yang kualitasnya dilihat dari luas daerah jangkauan dan efisiensi. Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai cakupan dan efisiensi transportasi laut di suatu daerah.

Indikator kinerja kuantitatif

adalah

indikator

kinerja

yang

mengandung unsur angka atau menyatakan kuantitas sesuatu. Indikator kinerja kuantitatif dapat berupa angka absolut, persentase, rasio, atau indeks. Indikator kinerja kuantitatif absolut adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolut, misalnya : Nama Indikator PDRB


Penjelasan Indikator Kinerja Produk Domestik Regional Bruto. Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai penda-patan rata-rata suatu daerah secara bruto dalam satu tahun 15

Angka Harapan Hidup

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai penduduk (tahun) Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai perkiraan ratarata lama hidup yang dapat dicapai pada sekelompok penduduk. Angka ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di suatu negara atau daerah karena merupakan bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan kesehatan secara keseluruhan.

Indikator kinerja kuantitatif persentase adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan persentase suatu porsi tertentu, misalnya : Nama Indikator Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian

Penjelasan Indikator Kinerja Laju pertumbuhan produktivitas sektor pertanian (%) Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pertum-buhan produktivitas suatu daerah di bidang pertanian dalam satu tahun.

Indikator kinerja kuantitatif rasio adalah adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan antara sesuatu dengan yang lain, misalnya:

Nama Indikator Tingkat Melek Huruf.

Penjelasan Indikator Kinerja Rasio jumlah penduduk melek huruf dengan jumlah penduduk. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas hidup manusia, semakin kecil tingkat melek huruf, semakin rendah tingkat pendidikan penduduk dan semakin rendah kualitas hidupnya.


16

Indikator kinerja kuantitaif indeks adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjuk indeks, misalnya: Nama Indikator

Penjelasan Indikator Kinerja

Indeks Kemiskinan Manusia.

Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai tingkat kemiskinan di suatu daerah.

D. Indikator Kinerja Pada Tingkat instansi Pemerintah dan Unit kerja Salah satu permasalahan yang selama ini timbul dalam implementasi sistem AKIP adalah ketidakselarasan perencanaan antara suatu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah atasannya bahkan dengan perencanaan yang bersifat nasional. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan indikator kinerja yang tidak selaras sehingga hasil yang disajikan oleh unit kerja tidak selaras

dengan

instansi

pemerintah

(kementerian,pemerintah

provinsi/kabupaten/kota) bahkan hasil/kinerja dari suatu instansi pemerintah tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh perencanaan nasional. Indikator

kinerja

(kementerian,pemerintah

pada

tingkat

provinsi/kabupaten/kota)

instansi

pemerintah

sebaiknya

menggunakan

indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut. Dengan kata lain, indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Disisi lain, pada tingkat unit kerja, indikator kinerja yang digunakan dapat pada tingkat outcome atau output. Indiaktor kinerja makro pada tingkat instansi pemerintah merupakan indikator

kinerja

makro

yang

keberhasilan

pencapaiannya

tidak

hanya

dipengaruhi oleh keberhasilan organisasi tersebut semata tetapi juga dipengaruhi


17

oleh organisasi/ instansi pemerintah lain. Misalnya keberhasilan indikator “kedatangan

wisatawan

mancanegara”

tidak

hanya

dipengaruhi

oleh

Kementerian Budpar tetapi juga oleh kementarian lain seperti keamanan, Kimpraswil (untuk tersedianya sarana menuju tempat wisata), perhubungan, dan sebagainya. Indikator kinerja ini sebaiknya pada tingkat outcome. Disisi lain, indikator kinerja yang digunakan pada unit kerja akan lebih spesifik dan rinci namun tetap terjaga keselarasan dan keserasiannya dengan indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah. Pada suatu pemerintah daerah, misalnya, keselarasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Selain itu, antara indikator kinerja pada tingkat Pemda dan unit kerja/satuan kerja harus selaras satu dengan yang lainnya. Bentuk keselarasan tersebut dapat berupa kesamaan indikator kinerja pada sasaran Pemda dan unit kerja/satuan kerja, dapat juga berupa indikator kinerja sasaran pada unit kerja/satuan kerja yang saling memberikan kontribusi atas terpenuhinya


18

indikator kinerja pada tingkat pemerintah daerah. Sebagai gambaran dapat dilihat di bawah ini :

Jadi, seperti yang terlihat dalam gambar di atas, indikator kinerja pada unit kerja dapat berupa sama dengan indikator kinerja pemerintah daerah, misalnya indikator kinerja persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka indikator tersebut dapat digunakan pada tingkat satuan kerja (dinas pendapatan daerah) maupun tingkat pemerintah daerah. Sedangkan pada kasus yang lain adalah indikator kinerja di berbagai satuan kerja yang akan memberikan kontribusi atas terpenuhinya indikator kinerja pada tingkat pemerintah daerah, sebagai contoh: indikator kinerja sasaran pada tingkat pemerintah daerah, misalnya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, indikator tersebut akan dipenuhi oleh indikator kinerja sasaran pada berbagai satuan kerja, seperti dinas pariwisata (A) dengan indikator kinerja jumlah promosi, brosur, kalender wisata, dan atraksi wisata, dinas pekerjaan umum (B) dengan


19

indikator kinerja jumlah jalan yang dibangun dan dipelihara, dan Bappeda (C) dengan indikator kinerja jumlah tata ruang obyek wisata yang disusun dan lain sebagainya. Salah satu contoh perumusan indikator kinerja untuk pemerintah daerah dan unit kerjanya adalah sebagai berkut : Pemerintah Daerah Sasaran

Indikator

Unit kerja/Satuan kerja Target

Sasaran

Indikator

Kinerja Meningkatnya

% peningkatan

produksi

Produksi

sub

sub

Target

Kinerja 10 %

Meningkatnya sarana irigasi

%

peningkatan irigasi

teknis yang memadai (Dinas

sarana

sektor tanaman

sektor tanaman

kimpraswil/PU)

memadai

pangan

pangan

Terjaminnya

ketersediaan

%

5%

yang

penurunan

saprodi pertanian tanaman

keluhan

pangan (Dinas Pertanian)

terhadap ketersedian

5%

petani

saprodi Meningkatnya akses jalan

Panjang

dari

daerah

yang dibangun dan

rangka

ditingkatkan

dan

pertanian

ke dalam

distribusi

jalan

desa

100 km

hasil-hasil

pertanian (Dinas PU) Meningkatnya dan

Intensifikasi

ekstensifikasi

lahan

pertanian (Dinas Pertanian)

peningkatan lahan

luas

100 Ha

pertanian

tanaman pangan Tingkat produktivitas hasil

5%

pertanian

tanaman pangan Meningkatnya terhadap rangka

pembinaan

petani

Frekuensi pembinaan

24 kali

dalam

penguasaan

teknologi pertanian (Dinas Pertanian)

Contoh selengkapnya model perumusan indikator kinerja antara instansi pemerintah dan unit kerjanya terdapat pada lampiran III.


20

Bab IV – Penyampaian Penetapan Kinerja

Secara umum, penyampaian penetapan kinerja oleh setiap instansi pemerintah maupun unit kerjanya dilakukan paling lambat tanggal 31 Mei pada setiap tahunnya. Penyampaian penetapan kinerja ini dilakukan secara berjenjang mulai unit kerja yang paling rendah hingga unit kerja eselon I kepada menteri terkat dan Kementerian/Departemen/Gubernur kepada Presiden. Penetapan tanggal 31 Mei sebagai batas akhir penyampaian penetapan kinerja ini didasari pertimbangan bahwa pada tanggal tersebut diharapkan anggaran baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah telah disetujui.

A. Instansi Pemerintah Pusat Penyampaian penetapan kinerja pada instansi pemerintah pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pimpinan Unit kerja setingkat eselon II menyampaikan kepada pejabat eselon I yang menjadi atasan langsungnya, tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal dan Menteri PAN; 2) Pimpinan Unit kerja setingkat eselon I menyampaikan kepada Menteri yang menjadi

atasan

langsungnya,

tembusan

disampaikan

kepada

unit

pengawasan internal dan Menteri PAN; 3) Pimpinan LPND menyampaikan kepada Menteri yang menggkoordinasikannya dengan tembusan kepada Menteri PAN; 4) Sekretaris Jenderal lembaga tinggi negara, komisi-komisi, dan lembaga non struktural lainnya menyampaikan kepada Pimpinan lembaga tinggi negara, komisi-komisi dan lembaga non struktural dengan tembusan kepada Menteri PAN; Penyusunan Penetapan Kinerja

21

5) Para Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri dan pejabat setingkat menteri lainnya menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri PAN. Alur penyampaian penetapan kinerja untuk instansi pemerintah pusat selengkapnya terdapat pada lampiran III.

B. Instansi Pemerintah Daerah Penyampaian penetapan kinerja pada instansi pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Kepala Dinas menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada unit pengawasan internal, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN; 2) Asisten Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota menyampaikan kepada Sekretaris Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada unit pengawasan internal, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN; 3) Sekretaris Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada unit pengawasan internal, Menteri dalam Negeri dan Menteri PAN; 4) Bupati dan Walikota menyampaikan kepada Gubernur terkait dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN; 5) Gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Ngeri dengan tembusan kepada Menteri PAN Alur penyampaian penetapan kinerja untuk instansi pemerintah daerah selengkapnya terdapat pada lampiran 3


22

Lampiran -1

CONTOH PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA Nama instansi pemerintah KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Nama unit kerja yang menyampaikan Penetapan Kinerja

PENETAPAN KINERJA ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja tertentu

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Akuntabilitas pada Deputi Bidang akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2005 sebagaimana daftar terlampir. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2005.

Jakarta, 5 Maret 2005

Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur

Asisten Deputi urusan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Djoko Susilo

Sobirun Ruswadi

Pejabat atasan yang menyetujui tingkat kinerja yang akan diwujudkan


Pimpinan unit kerja yang memberikan pernyataan

23

Lampiran - 2

CONTOH LAMPIRAN PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA Sasaran pada renstra/ rencana kinerja

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGEMBANGAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR NO 1.

PROGRAM UTAMA Pengawasan dan akuntabilitas

SUB PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

URAIAN TARGET URAIAN Peningkatan efektivitas Meningkatnya jumlah Jumlah pedoman dan modul Persentase Instansi penerapan Sistem AKIP Instansi Pemerintah yang Sistem AKIP yang disusun 1 buah pemerintah yang akuntabel menyampaikan LAKIP Jumlah kebijakan evaluasi yang disusun Jumlah partisipasi dalam peningkatan akuntabilitas Terlaksananya pengukuran dan evaluasi kinerja oleh Instansi Pemerintah

90%

1 buah

ANGGARAN

150,000,000.00

199,300,000.00

1 kegiatan

-

1 buah

50,000,000.00

1 buah

40,000,000.00

1 kajian

106,500,000.00

Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang Akuntabilitas Kinerja

Jumlah naskah akademis 1 naskah Jumlah peraturan perundang1 buah undangan

213,000,000.00

Terbangunnya model Instansi Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Kepemerintahan yang baik

Pilot project yang telah menyusun Pedoman/ Rencana Aksi penerapan Kepemerintahan yang baik

Tersedianya ukuran standar kinerja instansi pemerintah Pengembangan Sistem Tersedianya kajian sistem pengukuran AKIP kinerja individu yang selaras dengan sistem pengukuran organisasi

Penerapan Kepemerintahan yang baik melalui pengembangan pilot project

Jumlah Pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja internal Instansi Pemerintah

TARGET

Jumlah pedoman standar kinerja Instansi Pemerintah Jumlah kajian

Jumlah modul penerapan kepemerintahan yang baik

3 IPD

89,110,000.00

1 modul

78,800,000.00

Menyetujui, Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur - Kementeri PAN

Asisten Deputi 1/V

Djoko Susilo

Sobiroen Ruswadi

Program pada DIPA

Merupakan turunan program dan sesuai kebutuhan organisasi


Alokasi dana sesuai DIPA

24

Lampiran – 3 Alur Penyampaian Penetapan Kinerja (PK) Departemen/Kementerian/LPND

Pejabat Eselon II

KK II PK II

Pejabat Eselon I

Dept/Kementerian/ LPND

Presiden

Kementerian PAN

PK II

PK II

KK I PK I

PK I

PK I

KK D PK D

PK D

PK D

Pemantauan & Evaluasi

LHE


LHE

LHE LHE

25

Alur Penyampaian Penatapan Kinerja (PK) Gubernur/Bupati/Walikota/Dinas/Unit Kerja Daerah Lainnya Dinas/Unit Kerja Daerah

KK D PK D

Bupati/Walikota

Gubernur

PK D

PK D

KK B PK B

PK B

Presiden

Departemen Dalam Negeri

Kementerian PAN

PK D

PK B

KK B KKPK BG

PK B

PK G PK G

Pemantauan & Evaluasi

LHE


LHE

LHE

LHE

KK KKBB KK B LHE

26

Lampiran – 4

Model Perumusan Penetapan Kinerja di Pemerintah Daerah PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 PEMERINTAH KABUPATEN XYZ NO

PROGRAM UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA URAIAN

1

2 3

Berkembangnya Persentase peningkatan PDRB perekonomian masyarakat sektor pertanian Kabupaten XYZ Peningkatan penerimaan daerah Peningkatan PAD dari tahun lalu

4 5

Pengembangan Pariwisata

7

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pendidikan Luar Sekolah

8

Pendidikan Menengah

9

Pendidikan Dasar dan Prasekolah

10

TARGET

Pengembangan Agribisnis

Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Peningkatan penanaman modal

6

ANGGARAN

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Berkembangnya pariwisata dalam mendukung pelestarian kebudayaan daerah

Persentase berkurangnya tingkat pengangguran Jumlah nilai investasi baru tahun 2005 Persentase naiknya tingkat hunian hotel Jumlah kunjungan wisatawan

Meningkatnya sarana dan Berkurangnya jumlah kecamatan prasarana transportasi yang terisolasi Bertambahnya jaringan jalan kabupaten Berkurangnya jumlah kecelakaan Meningkatnya pemerataan Persentase berkurangnya buta kesempatan memperoleh aksara pendidikan Persentase berkurangnya angka putus sekolah Persentase peningkatan anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan wajib belajar 9 tahun Terselenggaranya Berkurangnya angka kematian peningkatan pelayanan akibat penyakit menular dan tidak kesehatan menular Bertambahnya usia harapan hidup Berkurangnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Meningkatnya rasio medis kesehatan dibandingkan jumlah penduduk

Menyetujui,

15%

9.205.968.800

10%

6.931.000.000

5%

1.170.000.000

Rp 12 Milyar

2.023.200.000

10%

810.000.000

10.000 orang

10.066.900.000

3 kec.

21.217.200.000

30 km

41.213.200.000

25%

4.100.000.000

10%

2.273.784.000

15%

9.392.626.260

20%

12.039.548.162

20%

10.858.585.300

50 tahun 15% 5%

Bupati XYZ

Gubernur XYZ

…………………………….


……………………………..

27

RINCIAN SASARAN BERKEMBANGNYA PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN XYZ

NO INDIKATOR KINERJA KABUPATEN URAIAN

1 Persentase peningkatan PDRB sektor pertanian

2 Peningkatan PAD dari tahun lalu

3 Persentase berkurangnya tingkat pengangguran 4 Jumlah nilai investasi baru tahun 2005

TARGET

15%

10%

5%

INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA URAIAN

TARGET

Peningkatan kontribusi usaha tanaman pangan terhadap PDRB Peningkatan kontribusi usaha perkebunan terhadap PDRB Peningkatan kontribusi usaha peternakan terhadap PDRB Peningkatan kontribusi usaha perikanan terhadap PDRB Peningkatan kontribusi usaha kehutanan terhadap PDRB

10%

Dinas Pertanian Tanaman pangan

15% 5%

Dinas Perkebunan Dinas Peternakan

20%

Dinas Perikanan

25%

Dinas Kehutanan

Peningkatan PAD dari pajak dan retribusi daerah

10%

Peningkatan PAD dari usaha pertanian tanaman pangan Peningkatan PAD dari sektor pariwisata Peningkatan PAD dari sektor perkebunan Peningkatan PAD dari sektor kehutanan Peningkatan PAD dari sektor perikanan Peningkatan PAD dari sektor peternakan

8%

Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Pariwisata

Persentase berkurangnya tingkat pengangguran

Rp 12 Jumlah nilai investasi baru Milyar tahun 2005


UNIT KERJA

5% 3% 7%

Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan

6%

Dinas Perikanan

4%

Dinas Peternakan

5%

Dinas Tenaga Kerja

Rp 12 Badan Promosi Milyar dan Investasi

28

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN XYZ NO PROGRAM UTAMA 1


SASARAN

URAIAN

Meningkatnya ketersediaan bahan pangan

Peningkatan Ketahanan Pangan

TARGET

Tingkat hasil Produksi Padi

439 ton

Hasil Produksi Jagung

140 ton

Ketersediaan Benih Jagung

5 ton

Ketersediaan Benih Kacang

5 ton

Ketersediaan Benih Padi

2

Meningkatnya produksi dan sentrasentra pertanian tanaman pangan dan holtikultura



ANGGARAN

TARGET

Persentase kenaikan produksi pertanian tanaman pangan

25% 1.217.338.950

15 ton

Ketersediaan Tanaman Hias

4.000 btg

Perluasan Areal Tanaman

2.331 Ha

Peserta Pelatihan Pembangunan Usaha Pertanian Tersedianya Media Informasi dan publikasi Pertanian Peserta Temu Usaha Kegiatan Pertanian dan Pendampingan Kelompok Tani Meningkatnya Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian Pemerintah Kab. XYZ Tersdianya Data Dasar Statistik Pertanian yang Akurat

URAIAN

70 orang Persentase peningkatan PAD dari usaha pertanian 12 Persentase peningkatan kecamatan kontribusi usaha pertanian tanaman 80 orang pangan terhadap PDRB

1 paket

Persentase peningkatan pendapatan rata-rata petani

8% 1.113.877.500,00 10%

10%

1 paket

Menyetujui Bupati XYZ

Kepala Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 DINAS PERIKANAN KABUPATEN XYZ NO PROGRAM UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN

1

Pengembangan Usaha Perikanan



TARGET

URAIAN

TARGET

Budidaya ikan dengan jaring 80 orang Persentase peningkatan apung PAD dari usaha perikanan Percontohan budidaya perikanan 3 lokasi Persentase peningkatan kontribusi usaha perikanan Restocking perairan Umum 13 lokasi terhadap PDRB Laporan tentang pengembangan 1 lap sum ber daya periakan Percontohan suplai air dengan 1 unit Persentase peningkatan kincir pendapatan rata-rata pembudidaya ikan


Kepala Dinas Perikanan Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..


ANGGARAN

6% 3.392.718.800 20%

10%

29

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN XYZ NO

1

PROGRAM UTAMA Pengembangan Agribisnis

SASARAN

Meningkatnya produksi perkebunan



URAIAN

TARGET

Tersedianya Buku Inventarisasi dan Dokumentasi Perkebunan

15 buku 1 set

URAIAN

TARGET

Persentase peningkatan PAD dari sektor perkebunan Persentase peningkatan kontribusi usaha perkebunan terhadap PDRB Jumlah Peserta Pelatihan dan 520 orang Persentase kenaikan Study Banding Pengembangan pendapatan rata-rata Usaha Perkebunan petani perkebunan Tertanganinya permasalahan perkebunan melalui Pemberdayaan TP3K Terbentuknya Asosiasi Petani Sawit Peserta Rapat Koordinasi pengusaha perkebunan

ANGGARAN

12% 2.875.602.500 15%

10%

3 kali

1 organisasi 30 perus.

Terpantaunya pembangunan pola persial dan swadaya

4 kec


Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 DINAS PETERNAKAN KABUPATEN XYZ NO

PROGRAM UTAMA

SASARAN


1

Pengembangan Meningkatnya Agribisnis produksi dan sentra-sentra pertanian tanaman pangan dan holtikultura serta peternakan

Tersedianya sarana untuk pelayanan penyakit hewan Eliminasi HPR Tersedianya sarana untuk tempat sapi Tersedianya pangan ternak


TARGE URAIAN T 5 paket Persentase peningkatan PAD dari usaha peternakan

TARGET

12 kec. Persentase peningkatan kontribusi 1 paket usaha peternakan terhadap PDRB

5%

1 Ha

Pembinaan kelom pok

1 kel

Dokumen program peternakan th 2006

1 dok

Pemeriksaan hewan qurban

12 kec

1.045.280.000

20%

Persentase peningkatan pendapatan rata-rata peternak

10%

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..


4%

Persentase kenaikan produksi peternakan


ANGGARAN

30

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN XYZ NO

1

PROGRAM UTAMA


SASARAN

Meningkatnya engelolaan hutan ecara adil dan erkelanjutan

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN Tersedianya sarana pengembangan dan pemanfaatan potensi hutan Kawasan hutan tetap terjaga sesuai peruntukannya

TARGET 1 paket

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN Persentase peningkatan PAD dari usaha kehutanan Persentase peningkatan kontribusi usaha kehutanan terhadap PDRB

100 %

1.520 Ha Luas areal rehabilitasi batas kawasan hutan dan usaha konservasi Pembuatan Hutan Rakyat Kab. 200 Ha hutan XYZ Luas areal reboisasi dan penghijauan

Tersedianya peta acuan rehabiliatasi hutan dan lahan yang akurat Peningkatan produktivitas lahan

Persentase kenaikan jumlah produksi hasil hutan

6 paket

ANGGARAN TARGE T 15% 5.098.490.000 25%

1.000 hektar

10%

52 km


Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN XYZ NO

1

PROGRAM UTAMA Peningkatan penerimaan daerah

SASARAN

Meningkatnya Penerimaan Daerah

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN Meningkatkan Sarana dan Prasarana Gedung Baru Dipenda

Tersedianya Data Subjek dan Objek PBB Laporan Monitoring serta Subjek dan Objek PAD dan Penelitian Perhitungan Fiskal Gap

TARGET 9 paket

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN

ANGGARAN TARGET

Persentase peningkatan PAD dari pajak dan retribusi daerah

10%

Persentase peningkatan potensi wajib pajak dan retribusi daerah

20%

5 desa 2 dokumen


Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..


6.931.000.000

31

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN XYZ NO

PROGRAM UTAMA

SASARAN


Meningkatnya Perluasan dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja produktivitas tenaga kerja

1

Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan tenaga kerja Jumlah Peserta Pelatihan


TARGET 75 orang

36 orang

Data Survey dan Analisis Kebutuhan Hidup Minimum Dokumen kesepakatan UMK

1 Laporan 1 Dokumen

Meningkatnya Pengetahuan tentang Jamsostek

1 Perusahaan

URAIAN Persentase berkurangnya tingkat pengangguran Jumlah peserta pelatihan yang mendapat pekerjaan

ANGGARAN

TARGET 5% 564.722.850 36 orang 240.888.550 364.388.600

250 Orang


Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005

BADAN PENANAMAN INVESTASI KABUPATEN XYZ NO

PROGRAM UTAMA

SASARAN

1 Peningkatan Meningkatnya Penanaman Modal jumlah dan nilai investasi

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN Jumlah Promosi Investasi

TARGET 4 kali

Peserta Sosialisasi dan Magang Peningkatan Sarana Promosi

35 orang

Tersedianya data investasi untuk bahan evaluasi dan analisa'

1 set dokumen

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN Persentase meningkatnya jumlah investor yang berinvestasi di Kab. XYZ Jumlah nilai investasi baru tahun 2005

ANGGARAN TARGET 5% 2.023.200.000

Rp 12 Milyar


Kepala Badan Penanaman Investasi Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..


32

RINCIAN SASARAN BERKEMBANGNYA PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH NO

INDIKATOR KINERJA KABUPATEN URAIAN TARGET

1 Persentase naiknya tingkat hunian hotel

2 Jumlah kunjungan wisatawan

10%

INDIKATOR KINERJA UNIT PENDUKUNG URAIAN TARGE T Persentase naiknya tingkat hunian hotel Persentase bertambahnya kapasitas kamar hotel Persentase bertambahnya hotel yang meningkat kelasnya

10.000 Jumlah kunjungan wisatawan orang Jumlah obyek wisata yang telah dikelola Jumlah promosi, event dan atraksi wisata Panjang jalan menuju lokasi wisata yang telah dibangun/ditingkatkan Jumlah jembatan menuju lokasi wisata yang telah dibangun/ditingkatkan Persentase berkurangnya kemacetan jalan menuju lokasi wisata Persentase bertambahnya trayek kendaraan umum menuju lokasi wisata Jumlah pengaman jalan yang terpasang menuju obyek wisata


10%

UNIT PENDUKUNG

Dinas Pariwisata

8% 12%

10.000 Dinas Pariwisata orang 8 lokasi 20 kali 30 km Dinas Pekerjaan Umum 6 buah

20%

Dinas Perhubungan

10%

4 buah

33

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN XYZ INDIKATOR KINERJA OUTPUT NO PROGRAM UTAMA 1

Pengembangan Pariwisata

SASARAN

URAIAN

Meningkatnya Jumlah objek wisata yang Pertumbuhan telah dikelola Pariwisata Rehab Rumah Pagodangan Dan Pagar Istana Raja Jumlah promosi, event dan atraksi wisata Persentase bertambahnya kapasitas kamar hotel Persentase hotel yang meningkat kelasnya Tersusunnya Buku Adat Istiadat Perkawinan Kab. XYZ Jumlah kamus bahasa daerah yang dimiliki Adanya Dokumentasi Lagu-lagu Daerah Kab. XYZ



TARGET 8 lokasi 5 unit

URAIAN Jumlah kunjungan wisatawan Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata Persentase naiknya tingkat hunian hotel

20 kali

ANGGARAN

TARGET 10.000 orang 5.810.000.000 5%

10%

8% 12 % 230 buah

1 paket 1 kegiatan

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten XYZ

……………………………. …………………………..


34

RINCIAN SASARAN TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI NO

INDIKATOR KINERJA KABUPATEN URAIAN

1 Berkurangnya jumlah kecamatan yang terisolasi

2 Bertambahnya jaringan jalan kabupaten

3 Berkurangnya jumlah kecelakaan

INDIKATOR KINERJA UNIT PENDUKUNG

UNIT PENDUKUNG

TARGET

URAIAN

TARGET

3 Kec.

Jumlah jalan yang dibangun menuju kecamatan yang terisolasi Bertambahnya rute angkutan umum menuju kecamatan yang terisolasi Bertambahnya kapasitas angkutan umum ke kecamatan yang terisolasi

20 km

Panjang jalan yang telah dibangun/ditingkatkan

30 km

30 km

25%


15%

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan

10%

Persentase meningkatnya rambu-rambu jalan yang terpasang

25%

Persentase bertambahnya sarana pengaman jalan pada daerah rawan kecelakaan Persentase berkurangnya kendaraan yang tidak laik jalan

30%

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Perhubungan

20%

35

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN XYZ NO

1

PROGRAM UTAMA

SASARAN


Pembangunan Sarana Meningkatnya Jumlah prasarana lalu pembangunan dan lintas yang dibangun/ dan Prasarana pemeliharaan Transportasi ditingkatkan sarana dan Persentase meningkatnya prasarana publik rambu jalan yang termasuk terpasang transportasi Persentase bertambahnya pengaman jalan yang terpasang di daerah rawan kecelakaan

TARGET 6 paket

25 %

30 %

Jumlah pengaman jalan yang terpasang menuju obyek wisata

4 paket

Tingkat pelayanan pengujian kendaraan Persentase berkurangnya kendaraan yang tidak laik jalan

1 paket

Persentase bertambahnya trayek angkutan umum menuju obyek wisata Persentase bertambahnya trayek angkutan umum menuju kecamatan yang terisolasi

10 %

Persentase bertambahnya kapasitas angkutan umum ke kecamatan yang terisolasi

10 %

Tingkat pengembangan fasilitas pelabuhan udara

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN

ANGGARAN TARGET

Persentase menurunnya angka kecelakaan

25%

Persentase berkurangnya kemacetan jalan Persentase berkurangnya kemacetan jalan menuju obyek wisata

15%

7.600.100.000,00

20%

20 %

15 %

2 paket


Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..


36

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN XYZ NO PROGRAM UTAMA

SASARAN


1

2

Pengembangan Pengairan

Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk irigasi, transportasi dan air bersih

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

TARGET

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET

Luas Jaringan Irigasi 16293,6 Ha Terpelihara Luas Pendataan 117 Ha Genangan Air dan saluran sekunder Tingkat 838 M penanggulangan Erosi dan Longsor Panjang Normalisasi 5.154 M sungai Tingkat 40.300 M3 penanggulangan Banjir pada lokasi Pembangunan

Persentase berkurangnya jaringan irigasi yang rusak

20%

Tingkat pemeliharaan jalan

388,8 KM

Persentase berkurangnya jalan yang rusak

10%

Tingkat pemeliharaan jembatan

828 M

Persentase berkurangnya jembatan yang rusak

5%

Peningkatan kondisi/struktur jalan Peningkatan kondisi/struktur jalan menuju obyek wisata Peningkatan kondisi/struktur jembatan Peningkatan kondisi/struktur jembatan menuju obyek wisata Ketersediaan jaringan jalan kabupaten Ketersediaan jalan menuju kecamatan yang terisolasi

56,3 KM

7.018.100.000

63.996.700.000

40 KM

14 Paket

6 Paket

30 KM 20 KM


Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten XYZ

…………………………….

…………………………..


ANGGARAN

37

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

Recommend Documents