PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR -----------------------------------------------------------------------------------

i

DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------

ii

BAB I

PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------------------

1

A.

LATAR BELAKANG ----------------------------------------------------------

1

B.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI --------------------------

2

C.

STRUKTUR ORGANISASI ---------------------------------------------------

6

D.

SISTEMATIKA PENYAJIAN -------------------------------------------------

7

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ---------------------------------

8

A.

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

8

B.

TUJUAN -----------------------------------------------------------------------

10

C.

SASARAN ---------------------------------------------------------------------

10

D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA --------------------------------------------

13

E.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 ------------------------------------

15

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 --------------------------------------

19

A.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ---------------------

19

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ----------------------------------------------

23

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN ---------------------------------------------

32

PENUTUP -----------------------------------------------------------------------------

35

A.

KESIMPULAN ------------------------------------------------------------------

35

B.

SARAN-SARAN ----------------------------------------------------------------

35

BAB I I

BAB III

BAB IV

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015

ii

KATA PENGANTAR BISMILLAAHIRAHMAANIRAHIIM

Assalamu’alaikum wr. Wb. Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Pengadilan Agama Bekasi dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Akuntabilitas Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2015. Disamping itu sebagai penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Laporan ini berisi tentang informasi pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi selama kurun waktu tahun 2015 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Bekasi tahun 2015. Besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait. Wassalamu’alaikum wr. wb.

Bekasi, 1 Pebruari 2016 Ketua

Dra. Hj. Ernida Basry, MH NIP. 19600103.198803.2.002

Ikhtisar Eksekutif

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan aparatur peradilan yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan peradilan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap kegiatan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, seperti: 1. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik 2. Terwujudnya pengendalian, pengawasan dan evaluasi manajemen 3. Terpeliharanya administrasi yang baik 4. Terciptanya pola pikir dan perilaku dengan tetap memperhatikan kaidah serta sosial budaya yang berlaku. 5. Terwujudnya disiplin kerja dengan reward bagi yang berprestasi dan punishment bagi yang melanggar. Tugas aparat peradilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparat peradilan melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka memberikan pelayanan publik yang excelent seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2015 Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Agama Bekasi secara ringkas dapat diuraikan pada table berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.

1. a. b. c.

Prosentase pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama Prosentase pendaftaran perkara permohonan banding Prosentase pendaftaran perkara permohonan kasasi

Satuan

Target

Realisasi

%

Persen

100%

100%

100

Persen

100%

100%

100

Persen

100%

100%

100


v

Ikhtisar Eksekutif


d. e. f. 2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10 .

2.

11 . 12 . 13 . 1. a. b. 2. a. b.

Satuan

Target

Realisasi

%

Prosentase pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) Prosentase pendaftaran perkara permohonan sita Prosentase pendaftaran perkara permohonan eksekusi Prosentase proses pemanggilan/pemberitahuan para pihak secara sah dan patut Prosentase pelaksanaan persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya rendah Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan Prosentase pelaksanaan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan Prosentase pelaksanaan administrasi perkara yang baik dan tertib Prosentase pembuatan laporan perkara dengan tertib dan tepat waktu Prosentase pembuatan laporan keuangan perkara dengan tertib dan cermat Prosentase penyampaian salinan putusan dan penetapan kepada para pihak Prosentase penerbitan akta cerai

Persen

100%

100%

100

Persen

100%

100%

100

Persen

100%

100%

100

Persen

80%

90%

110

Persen

100%

80%

80

Persen

20%

10%

50

Persen

80%

70%

90

Persen

85%

50%

50

Persen

100%

80%

80

Persen

100%

100%

100

Persen

100%

100%

100

Persen

85%

80%

90

Persen

80%

80%

100

Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Persen

80%

80 %

100

Prosentase penataan arsip berkas secarasistematis dan terpelihara Prosentase penataan kelembagaan

Persen

85%

85%

100

Persen

80%

80%

100

Prosentase pengendalian managemen

Persen

85%

85%

100

Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpi-nan (ADUM, SEPAMA dan

Org

2

0

0

Org

2

1

50


vi

Ikhtisar Eksekutif


Satuan

Target

Realisasi

%

Org

1

0

0

Org

1

0

0

Persen

20%

50%

250

Persen

10%

20%

200

Kgtn

35

40

110

Kgtn

1

1

100

Surat

0

1

1

Surat

25

9

36

Surat

10

5

50

Kgtn Persen

1 100%

2 100%

200 100

15

9

60

3

2

66

12

9

75

1

1

100

r.

Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ Surat terhadap pejabat & PNS Jumlah pengusulan KARPEG, KARIS / Surat KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai Jumlah pengusulan Satya Lencana Surat Pengadilan Agama Jumlah pengusulan pensiun bagi Surat pegawai yang memenuhi syarat Jumlah penataan file kepegawaian Kgtn

40

39

97,5

s. t.

Jumlah pembuatan statistik pegawai Jumlah pembuatan DP3

Kgtn Surat

1 40

5 39

500 97,5

u.

Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian Prosentase absensi pegawai yang tidak Lambat Datang & Cepat Pulang Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai Prosentase penyusunan RKA-KL terhadap rencana kerja Prosentase pelaksanaan POK DIPA berdasarkan rencana kerja

Kgtn

1

1

100

Persen

85%

85%

100

Surat

100%

100%

100

Persen

100%

100%

100

Persen

100%

100%

100

c. d.

e. f. g. h. i.

j. k. l. m.

n. o. p. q.

v. w. 3. a. b.

SESPIM TK.I) Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah Prosentase Pejabat Fungsional/ Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek Prosentase PNS / Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek Jumlah rapat dinas kepada pegawai secara berkala Jumlah DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3 Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Jumlah pengusulan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2015 Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat Prosentase pelaksanaan penyumpahan dan pelan-tikan terhadap pejabat baru


vii

Ikhtisar Eksekutif


Satuan

Target

Realisasi

%

Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang Prosentase Realisasi penyerapan Anggaran DIPA untuk belanja modal Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Jumlah pembukuan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan DIPA Jumlah penerimaan PNBP

Persen

98%

96,99%

99

Persen

95%

99,90%

105

Persen

100%

99,55%

99,55

Kgtn

12

12

100

Kgtn

4

12

300

RP

175.000.000

221.925.200

51

1.

Prosentase ruang kerja yang refresentatif

Persen

90%

80%

90

2.

Prosentase ruang-ruang pelayanan publik (ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang pelayanan produk dll) yang refresentatif

Persen

80%

80%

100

Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI Prosentase pelaksanaan pelayanan Meja Informasi

Persen

100%

80%

80

Persen

85%

95%

111

Prosentase pelayanan publik yang prima 1 Jumlah sarana IT yang memadai 2 Prosentase updating data perkara pada aplikasi SIADPA (plus) dan data base perkara mulai tahun 2010 s/d 2015 3 Prosentase penggunaan touch screen kepada masyarakat pencari keadilan

Persen Unit Persen

100% 35 100%

85% 37 90%

85 105 90

Persen

20%

30%

150

1

Perkara

60

40

66

Perkara

500

300

60

Kgtn

16

0

0

c. d. e. f.

g.

h. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

2

3

9.

Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu (prodeo) Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan bantuan hukum/Posbakum Jumlah kegiatan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

1

Jumlah pengawasan secara internal

Kgtn

12

12

100

2

Jumlah pengawasan secara eksternal

Kgtn

5

10

200


viii

Ikhtisar Eksekutif


Satuan

Target

Jumlah Capaian Kinerja

Realisasi

%

106

Demikian ikhtisar eksekutif ini disusun sebagai abstraksi dari laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Agama Bekasi tahun 2015. Bekasi , 1 Pebruari 2016

ASEP JAMALUDIN , SH Sekretaris


ix

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Unda yang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, adapun untuk materi yang sama terdapat dalam pasal 21. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didalamnya ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk pengaturan yang lebih konprehensif terhadap pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bekasidalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, 3. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Bekasi 2015

Pendahuluan

4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Bekasi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. Kedudukan Peradilan Agama Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Bekasi merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Bekasi berkedudukan di ibukota, yakni di Bekasi , dengan alamat semula di Jln Jend. Ahmad yani nomor 10 Bekasi 17141, Telp. (021) 8841880, Website : www.paBekasi.go.id, Email : [email protected], dengan kondisi obyektif Kotan Bekasi yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi adalah sebagai berikut: a. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan batas wilayah Kota Bekasi adalah: Sebelah Utara: Kabupaten Bekasi Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor dan Kota Depok Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi Letak geografis: Bujur Timur dan Lintang Selatan b.

Letak geografis Bujur Timur : 106o48’28” – 107o27’29” Lintang Selatan : 6o10’6” – 6o30’6”

c.

Topografi Kondisi Topografi Kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2% dan terletak pada ketinggian antara 11m – 81m di atas permukaan air laut Ketinggian > 25m : Kecamatan Medan Satria Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Pondok Gede Ketinggian 25 – 100m : Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Jatiasih wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah yang menyebabkan daerah tersebut


2

Pendahuluan

banyak genangan, terutama pada saat musim hujan yaitu: di Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati d.

Geologis dan Jenis Tanah Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh pleistocene volcanik facies namun terdapat dua kecamatan yang memiliki karakteristik struktur lainnya yaitu: Bekasi Utara: Struktur Aluvium Bekasi Timur: Struktur Miocene Sedimentary Facies di Bekasi Selatan terdapat sumur gas JNG-A (106o55’8,687”BT; 6o20’54,051”) dan Sumur JNG-B (106o55’21,155” BT;06o 21’ 10,498”)

e.

Hidrologi dan Klimatologi Kondisi Hidrologi Kota Bekasi dibedakan menjadi dua: 1. Air permukaan, mencakup kondisi air hujan yang mengalir ke sungai-sungai. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (Kota dan Kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor) 2. Air tanah Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar. Wilayah Kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim kering dengan tingkat kelembaban yang rendah. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri/perdagangan dan permukiman. Temperatur harian diperkirakan berkisar antara 24 – 33o C

f.

Permukiman Jumlah penduduk Kota Bekasi berdasarkan data statistik tahun 2014 lebih dari 3,2 juta jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jatiasih, Bantargebang, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati.


3

Pendahuluan

Dengan melihat kondisi obyektif Kota Bekasi yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bekasi , maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum. 2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada publik; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya. 4. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. 5. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman. 6. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Bekasi merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Bekasi harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum 2. Tugas Pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Bekasi 2015

4

Pendahuluan

peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Bekasi , maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor: W10-A19/35/HK.05/I/2015, tanggal 4 Januari 2015, sebagai implementasi dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari Driver (pengarah/pengendali), System and Enabler (sistim dan penggerak) dan Result (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistim kinerja di Pengadilan Agama Bekasitelah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; Tata persidangan ; Penyelesaian perkara melalui mediasi ; Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; Penyampaian Salinan Putusan ; Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; Publikasi putusan ; Pengarsipan berkas perkara ; Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; Permohonan Banding ;


5

Pendahuluan

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Permohonan Perkara Kasasi ; Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; Penanganan Pengaduan Masyarakat ; Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga); Pelayanan Informasi; Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan; Laporan Perkara.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur. Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama. KETUA HAKIM

WAKIL KETUA

PANITERA/SEKRETARIS WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

Panmud Gggt

Panmud Prmh

Panmud Hkm

K. Umum

K. Kepeg

K. Keuangan

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA / JSP

D. Sistematika Penyajian


6

Pendahuluan

Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bekasi dalam tahun 2014. Capaian kinerja 2014 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bekasi disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menjelaskan rencana strategis periode tahun 2015-2019, dan berbagai Program Prioritas Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2015 disertai Perjanjian Kinerjanya. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bekasi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015. Bab IV – Penutup – menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bekasi tahun 2015, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

******


7

Perencanaan & Penetapan Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2015 merupakan tahun keenam dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Bekasi mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bekasi menetapkan misimisi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat (justice for all). 3. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Bekasi yang jujur,bersih dan berwibawa. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA

PLAN

DO Melaksanakan dan memantau/ mengukur kinerja capaian kinerja program/kegiatan

1. Menyusun Renstra, terdiri dari : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (berikut indikator kinerja sasaran) serta strategi cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan dan Program)

CHEK Mengevaluasi keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi

2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, terdiri dari : Sasaran dan Indikator sasaran (berikut target), program, kegiatan dan indikator kegiatan (berikut target)

ACTION Perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan public


8


Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Bekasi , antara lain : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu, yang indikator sasarannya adalah : 1.1. Terdaftarnya perkara yang diterima secara tertib dan cepat, meliputi: a. b. c. d. e. f.

Terlaksananya pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan banding Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan kasasi Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan sita Terlaksananya pendaftaran perkara permohonan eksekusi

1.2. Terwujudnya proses pemanggilan para pihak secara resmi dan patut 1.3. Terlaksananya pemberitahuan perkara verstek dan perkara diluar hadir; 1.4. Terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan 1.5. Terlaksananya proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak 1.6. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan 1.7. Terlaksananya pelaksanaan putusan/penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan 1.8. Terselenggaranya administrasi perkara yang baik dan tertib 1.9. Terselenggaranya laporan perkara secara akurat dan tepat waktu 1.10. Terselenggaranya laporan keuangan perkara secara akurat dan tepat waktu 1.11. Terlaksananya penyampaian salinan putusan/ penetapan kepada para pihak 1.12. Terlaksananya penyampaian akta cerai kepada para pihak 1.13. Terwujudnya minutasi berkas perkara secara tertib 2.

3.

4.

5. 6. 7.

1.14. Terwujudnya penataan arsip berkas perkara secara sistematis dan terpelihara Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik, dengan indikator sasaran : 2.1. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok 2.2. Terwujudnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian 2.3. Terwujudnya penyelesaian administrasi keuangan DIPA dan PNBP Tersedianya sarana dan prasarana berupa gedung dan sarana lainnya yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan publik 3.1 Tersedianya sarana ruang kerja pegawai yang cukup 3.2 Tersedianya sarana ruang pelayanan publik yang refresentatif Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik, dengan sasaran tunggal yakni mempublikasikan putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI dan ke website Pengadilan Agama Bekasi. Pelayanan informasi di gedung pengadilan melalui Meja Informasi, Touc Screen dan Leaflet, Touc Screen dan Leaflet Pelayanan publik yang prima. Optimalisasi Program SIADPA dalam rangka mempercepat penyelesaian minutasi.


9


Dari angka (4), (5) dan (6) elemen program diatas dapat diimplementasikan sebagai indikator sasaran tunggal, yakni terwujudnya pelayanan prima kepada publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. SE Dirjen Badilag Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 8. “Justice For All” dengan indikator sasaran adalah penerimaan Perkara Prodeo, Penyelenggaraan Sidang Keliling dan Bantuan/Layanan Hukum, yang kegiatannya didukung dana APBN 9. Pengawasan, dengan indikator sasarannya adalah: 8.1. Pengawasan Internal : a. Pengawasan melekat; b. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang 8.2. Pengawasan Eksternal B. TUJUAN Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bekasi menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bekasi akuntabel.

yang profesional, efektif, efisien, dan

3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bekasi . 4. Meningkatnya pengawasan ekstern dan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. C. SASARAN Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Bekasi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : NO. 1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

2.

Prosentase perkara yang diterima secara tertib dan cepat: a. Prosentase pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama b. Prosentase pendaftaran perkara permohonan banding c. Prosentase pendaftaran perkara permohonan kasasi d. Prosentase pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) e. Prosentase pendaftaran perkara permohonan sita f. Prosentase pendaftaran perkara permohonan eksekusi Prosentase proses pemanggilan/ pemberitahuan para pihak secara resmi dan patut

3.

Prosentase pelaksanaan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan

4.

Prosentase pelaksanaan proses mediasi penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak

5.

Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan

6.

Prosentase pelaksanaan putus-an/ penetapan yang telah ber-kekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan


terhadap

10


NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA 7.

Prosentase pelaksanaan admi-nistrasi perkara yang baik dan tertib

8.

Prosentase pembuatan laporan perkara secara akurat dan tepat waktu

9.

Prosentase pembuatan laporan keuangan perkara secara akurat dan tepat waktu

10. Prosentase penyampaian salinan putusan/ penetapan kepada para pihak 11. Prosentase penerbitan akta cerai 12. Prosentase minutasi berkas perkara

2.

13. Prosentase penataan arsip berkas perkara secara sistematis dan terpelihara Terwujudnya 1. Prosentase pelaksanaan manajemen peradilan yang baik manajemen SDM untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, yang terencana dan seperti: terlaksana dengan a) Penataan Kelembagaan baik b) Pengendalian Manajemen 2. Jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian, seperti : a) Mengikutsertakan CPNS dalam Diklat Prajabatan b) Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim IV, III dan II) c) Mengikutsertakan PNS yang telah memenuhi syarat dalam Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II d) Mengikutsertakan PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah e) Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek f)

Prosentase PNS /Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek

g) Mengadakan pengarahan dan rapat dinas kepada pegawai secara berkala h) Mengadakan DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas i)

Mengusulkan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1

j)

Membuat Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

k) Mengusulkan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2012 l)

Melakukan Sidang Baperjakat

m) Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat baru n) Membuat SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS o) Mengusulkan, KARPEG, TASPEN pegawai

KARIS/KARSU, ASKES dan

p) Mengusulkan pemberian Satya Lencana kepada pegawai


11


NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA q) Mengusulkan pensiun bagi pegawai r) Melakukan penataan file kepegawaian s) Membuat statistik pegawai t) Membuat DP3 u) Mengolah dan mengirim laporan tahunan kepegawaian v) Prosentase absensi pegawai yang tepat waktu

datang &

pulang

w) Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai 3. Prosentase penyelesaian administrasi keuangan DIPA dan PNBP, seperti : a) Menyusun RKA-KL berdasarkan rencana kerja b) Melaksanakan POK DIPA berdasarkan rencana kerja c) Merealisasikan DIPA untuk belanja pegawai d) Merealisasikan DIPA untuk belanja barang e) Merealisasikan DIPA untuk belanja modal f)

Mengirimkan laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

g) Membuat pembukuan dan administrasi keuangan DIPA

pertanggungjawaban

h) Menerima dan menyetorkan PNBP ke kas negara 3

4.

5.

6.

7.

Terwujudnya sarana dan prasarana berupa gedung dan sarana lainnya yang memadai

a) Prosentase ruang kerja yang refresentatif

Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik

a. Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI

Terwujudnya informasi di gedung pengadilan melalui Meja Informasi, Touch Screen, Leaflet dan Papan Informasi Terwujudnya pelayanan publik yang prima. Terwujudnya optimalisasi Program SIADPA dalam rangka mempercepat penyelesaian

b) Prosentase ruang-ruang pelayanan publik (ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang pelayanan produk dll.) yang refresentatif

b. Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Pengadilan Agama Bekasi a. Menyediakan Meja Informasi b. Menyediakan Touch Screen c. Menyediakan Leaflet d. Menyediakan Papan Informasi

Prosentase pelayanan publik yang maksimal

1. Jumlah sarana IT yang memadai 2. Prosentase updating data perkara pada Data Base dan aplikasi SIADPA sejak tahun 2010 s/d 2012


12


NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

minutasi 8.

Justice For All

1. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo) 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

9.

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien

1. Jumlah pengawasan secara internal melalui Pengawasan Melekat dan Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jumlah pengawasan secara eksternal

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA. No.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

1.

1.a. Prosentase pendaftaran perkara gugatan/ permohonan pada tingkat pertama b. Prosentase pendaftaran perkara permohonan banding c. Prosentase pendaftaran perkara permohonan kasasi d. Jumlah pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) e. Prosentase pendaftaran perkara permohonan sita f. Prosentase pendaftaran perkara permohonan eksekusi 2. Prosentase proses pemanggilan para pihak secara resmi dan patut Prosentase proses pemberitahuan perkara verstek dan perkara diluar 3. hadir 4. Prosentase pelaksanaan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan 5. Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak 6. Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan 7. Prosentase pelaksanaan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan 8. Prosentase pelaksanaan administrasi perkara yang baik dan tertib 9. Prosentase pembuatan laporan perkara secara akurat dan tepat waktu 10. Prosentase pembuatan laporan keuangan perkara secara akurat dan tepat waktu 11. Prosentase penyampaian salinan putusan/ penetapan kepada para pihak 12. Prosentase penerbitan akta cerai 13. Prosentase minutasi berkas perkara 14. Prosentase penataan arsip berkas perkara secara sistematis dan terpelihara 1.a. Prosentase penataan kelembagaan b. Prosentase pengendalian managemen 2.a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim II, III dan IV)

100%

2.


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100% 20% 80% 85 %

100% 100% 100% 85% 80% 80% 85% 80% 85% 2 2

13


No.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah e. Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek f. Prosentase PNS/Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek g. Jumlah pelaksanaan rapat dinas kepada pegawai secara berkala h. Jumlah pelaksanaan DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas i. Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1 j. Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala k. Jumlah pengusulan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2015 l. Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat m. Jumlah pelaksanaan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat baru n. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS o. Jumlah pengusulan KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai p. Jumlah pengusulan pemberian Satya Lencana kepada pegawai q. Jumlah pengusulan pensiun bagi pegawai r. Jumlah penataan file kepegawaian s. Jumlah pembuatan statistik pegawai t. Jumlah pembuatan DP3 u. Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian v. Prosentase absensi pegawai yang Datang & Pulang tepat waktu w. Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai 3.a. Prosentase penyusunan RKA-KL terhadap rencana kerja b. Prosentase pelaksanaan POK DIPA berdasarkan rencana kerja c. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai d. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang e. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal f. Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) g. Jumlah pembukuan dalam pertanggung-jawaban administrasi keuangan DIPA h. Jumlah penerimaan PNBP 1. Prosentase ruang kerja yang refresentatif 2. Prosentase ruang-ruang pelayanan publik (ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang pelayanan produk dll.) yang refresentatif Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI Prosentase pelaksanaan pelayanan Meja Informasi Prosentase pelayanan publik yang prima 1. Jumlah sarana IT yang memadai 2. Prosentase updating data perkara pada aplikasi SIADPA dan data base perkara sejak tahun 2015 s/d 2019 3. Prosentase penggunaan touch screen kepada masyarakat pencari keadilan 1. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)

0 1

c. d.

3.

4. 5. 6. 7.

8.


20% 10% 35 kgtn 2 kgtn 1 25 10 3 1 15 3 12 1 40 5 40 1 85% 90% 100% 100% 98% 98% 100% 12 4 175.000.000

90% 80%

100% 85% 100% 35 100% 40% 60

14


No.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2. 3.

9.

1. 2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah kegiatan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling Jumlah pengawasan secara internal Jumlah pengawasan secara eksternal

TARGET 500 0 12 5

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan segala daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini berupa tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2015 No.

SASARAN

1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR

TARGET

1.a .

Prosentase pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama

100%

b.

Prosentase pendaftaran perkara permohonan banding Prosentase pendaftaran perkara permohonan kasasi Prosentase pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) Prosentase pendaftaran perkara permohonan sita Prosentase pendaftaran perkara permohonan eksekusi Prosentase proses pemanggilan para pihak secara resmi dan patut Prosentase proses pemberitahuan perkara verstek dan perkara diluar hadir Prosentase pelaksanaan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan Prosentase pelaksanaan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan Prosentase pelaksanaan administrasi perkara yang baik dan tertib Prosentase pembuatan laporan perkara

100%

c. d. e. f. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.


100% 100% 100% 100% 100% 80 %

100%

20%

80%

85 %

100% 100%

15


No.

SASARAN

INDIKATOR 10. 11. 12. 13. 14.

2.

Terwujudnya manajemen 1.a SDM yang terencana dan b. terlaksana dengan baik 2.a . b. c. d.

e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.

secara akurat dan tepat waktu Prosentase pembuatan laporan keuangan perkara secara akurat dan tepat waktu Prosentase penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak Prosentase penerbitan akta cerai Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase penataan arsip berkas perkara secara sistematis dan terpelihara Prosentase penataan kelembagaan Prosentase pengendalian managemen Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim II, III dan IV) Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek Prosentase PNS / Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek Jumlah rapat dinas kepada pegawai secara berkala Jumlah DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1 Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Jumlah pengusulan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2015 Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat Jumlah pelaksanaan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat baru Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS Jumlah pengusulan KARPEG, KARIS / KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai Jumlah pengusulan Satya Lencana Pengadilan Agama Jumlah pengusulan pensiun bagi pegawai yang memenuhi syarat Jumlah penataan file kepegawaian Jumlah pembuatan statistik pegawai Jumlah pembuatan DP3 Jumlah pengiriman laporan tahunan


TARGET 100% 85% 80% 80% 85% 80% 85% 0 2 0 1

20% 10% 35 kgtn 2 kgtn 1 25 10 3 100% 15 3 12 1 40 5 40 1

16


No.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

SASARAN

INDIKATOR

kepegawaian v. Prosentase absensi pegawai yang Datang & Pulang tepat waktu w. Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai 3.a Prosentase penyusunan RKA-KL terhadap . rencana kerja b. Prosentase pelaksanaan POK DIPA berdasarkan rencana kerja c. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai d. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang Prosentase realisasi penyerapan anggaran e. DIPA untuk belanja modal f. Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) g. Jumlah pembukuan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan DIPA h. Jumlah penerimaan PNBP 1. Terwujudnya sarana dan Prosentase ruang kerja yang refresentatif prasarana berupa 2. Prosentase ruang-ruang pelayanan publik gedung dan sarana (ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang lainnya yang memadai kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang pelayanan produk dll.) yang refresentatif Terwujudnya pengelolaan Prosentase publikasi putusan yang diupload website demi (unggah) ke website Mahkamah Agung RI keterbukaan informasi publik Terwujudnya meja Prosentase pelaksanaan pelayanan Meja Informasi informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan Terwujudnya pelayanan Prosentase pelayanan publik yang prima publik yang prima 1. Terwujudnya Jumlah sarana IT yang memadai implementasi SIADPA 2. Prosentase updating data perkara pada sebagai outomatisasi Pola aplikasi SIADPA dan Data Base sejak tahun Bindalmin 2015 s/d 2019 3. Prosentase penggunaan touch screen kepada masyarakat pencari keadilan Justice for All 1. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara cumacuma (prodeo) 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan bantuan hukum/ Posbakum Terwujudnya

1.

Jumlah pengawasan secara internal melalui


TARGET 85% 90% 100% 100% 98% 98% 100% 12

4 175.000.000

90% 80%

100%

85%

100% 35 100%

20% 60

500

12

17


No.

SASARAN

INDIKATOR

pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien 2.

pengawasan melekat dan pengawasan oleh hakim pengawas bidang Jumlah pengawasan secara eksternal

TARGET

5

******


18

Akuntabilitas Kinerja 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2015

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bekasi dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA No.

SASARAN Uraian

1.


Target

Realisasi

%

1.a .

Prosentase pendaftaran perkara gugatan/per-mohonan pada tingkat pertama

100%

100%

100

b.

Prosentase pendaftaran perkara permohonan banding

100%

100%

100

c.

Prosentase pendaftaran perkara permohonan kasasi

100%

100%

100

d.

Prosentase pendaftaran perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK)

100%

100%

100

e.

Prosentase pendaftaran perkara permohonan sita

100%

100%

100

f.

Prosentase pendaftaran perkara permohonan eksekusi

100%

100%

100

2.

Prosentase proses pemberitahuan para pihak secara sah dan patut

80%

90%

112

3

Prosentase proses pemanggilan/pemberitahuan para pihak secara sah dan patut

80%

90%

112

4.

Prosentase pelaksanaan persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya rendah

110%

80%

80,00

5.

Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak

20%

10%

50

6.

Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan

80%

70%

87


19


INDIKATOR KINERJA No.

2.

SASARAN

Terwujudnya manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik

Uraian

Target

Realisasi

%

7.

Prosentase pelaksanaan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan

85%

50%

60

8.

Prosentase pelaksanaan administrasi perkara yang benar dan tertib

100%

80%

80

9.

Prosentase pembuatan laporan perkara dengan tertib dan tepat waktu

100%

100%

100,00

10.

Prosentase pembuatan laporan keuangan perkara dengan tertib dan cermat

100%

100%

100,00

11.

Prosentase penyampaian salinan putusan dan penetapan kepada para pihak

85%

80%

94

12.

Prosentase penerbitan akta cerai

80%

80%

100

13.

Prosentase Minutasi Berkas Perkara

80%

80,%

100

14.

Prosentase penataan arsip berkas perkara rapi dan baik

85%

85%

100

1.a .

Prosentase kelembagaan

penataan

80%

80%

100

b.

Prosentase managemen

pengendalian

85%

85%

100

2.a .

Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

2

0

0

b.

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpi-nan (ADUM, SEPAMA dan SESPIM TK.I)

2

1

50

c.

Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II

1

0

0

d.

Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah

1

0

0

e.

Prosentase Pejabat Fungsional/ Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek

20%

50%

250

f.

Prosentase PNS / Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek

10

20%

200

g.

Jumlah rapat dinas kepada pegawai secara berkala

35

40

114


20



SASARAN Uraian

Target

Realisasi

%

h.

Jumlah DDTK untuk kelancaran pelaksanaan tugas

1

1

100

i.

Jumlah pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3

0

1

1

j.

Jumlah pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

25

9

36

k.

Jumlah pengusulan kenaikan pangkat periode April & Oktober 2015

10

5

50

l.

Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat

1

2

200

m.

Prosentase pelaksanaan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat baru

100%

100%

100,00

n.

Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS

15

9

60

o.

Jumlah pengusulan KARPEG, KARIS / KARSU, ASKES dan TASPEN pegawai

3

2

66

p.

Jumlah pengusulan Satya Lencana Pengadilan Agama

12

9

75

q.

Jumlah pengusulan pensiun bagi pegawai yang memenuhi syarat

1

1

100

r.

Jumlah penataan kepegawaian

file

40

39

97,5

s.

Jumlah pembuatan pegawai

statistik

1

5

500

t.

Jumlah pembuatan SKP

40

97,5

u.

Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian

100%

39 100%

v.

Prosentase absensi pegawai jam masuk dan jam pulang yang tepat waktu;

85%

85%

100

w.

Prosentase penerbitan surat ijin cuti bagi pegawai

100%

100%

100

3.a .

Prosentase penyusunan RKAKL terhadap rencana kerja

100%

100%

100,00

b.

Prosentase pelaksanaan POK DIPA berdasarkan rencana kerja

100%

100%

100,00

c.

Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai

98%

96,99,%

99


100

21



SASARAN Uraian

Target

Realisasi

%

d.

Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang

95%

95,90%

99

e.

Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal

100%

99,5%

99

f.

Jumlah laporan pelaksanaan realisasi DIPA yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

12

12

100,00

g.

Jumlah pembukuan pertanggungjawaban

4

12

300,00

175.000.000

221.925.200

51,00

dalam

administrasi keuangan DIPA h.

Jumlah penerimaan PNBP

Tersedianya sarana dan prasarana berupa gedung dan sarana lainnya

1.

Prosentase ruang kerja yang refresentatif

90%

80%

90

2.

Prosentase ruang-ruang pelayanan publik (ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang pelayanan produk dll) yang refresentatif

80%

80%

100

4.


Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI

100%

80%

80

5.

Terwujudnya meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan

Prosentase pelaksanaan pelayanan Meja Informasi

85%

95%

111

6.

Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Prosentase pelayanan publik yang prima

100%

85%

85,00

7.

Terwujudnya implementasi SIADPA (plus) sebagai outomatisasi Pola Bindalmin

1

Jumlah sarana IT yang memadai

35

37

105

2

Prosentase updating data perkara pada aplikasi SIADPA (plus) dan data base perkara mulai tahun 2010 s/d 2015

100%

90%

90

3

Prosentase penggunaan touch screen kepada masyarakat pencari keadilan

20%

30%

150,00

1

Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu (prodeo)

60

40

66

2

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan bantuan

500

300

60

3.

8.

Justice for All


22



SASARAN Uraian

Target

Realisasi

%

hukum/Posbakum

9.

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien oleh hakim pengawas bidang

3

Jumlah kegiatan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

16

0

0

1

Jumlah internal

pengawasan

secara

12

12

100,00

2

Jumlah pengawasan eksternal

secara

5

10

200,00

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 :


1. Prosentase perkara yang diterima secara tertib dan cepat a) Prosentase Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan pada Tingkat Pertama. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2015 ini adalah sebanyak 3.412 perkara, yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 3.384 perkara sedangkan perkara permohonan adalah sebanyak 920 perkara. Dari perkara yang diterima tersebut telah tercatat secara tertib semuanya dengan baik dalam register induk perkara gugatan dan permohonan. Sehingga target yang ditetapkan 100% telah tercapai. b) Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Banding. Perkara yang dimohonkan Banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 40 (Empat puluh) perkara dan perkara yang dimohonkan banding tersebut telah tercatat dengan tertib dan benar ke dalam buku register permohonan Banding, sehingga target telah tercapai 100%. c) Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Kasasi. Perkara yang dimohonkan kasasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2015 sebanyak 13 (Tiga belas) perkara dan perkara yang dimohonkan kasasi tersebut telah tercatat dengan tertib dan benar ke dalam buku register permohonan kasasi, sehingga target telah tercapai 100%. d) Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Peninjauan Kembali (PK). Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Agama Bekasi selama tahun 2015 sebanyak 2 (Dua) Perkara ( PK). Sehingga Pencatatan ke dalam buku register PK dan telah dicacat dengan tertib dan benar ledalam buku register PK , sehingga target tercapai 100 %;


23


e) Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Sita. Perkara yang dimohonkan sita terhadap barang bergerak dan tidak bergerak kepada Pengadilan Agama Bekasi tahun 2015 tidak ada. Sehingga Pencatatan ke dalam buku register sita tidak dilakukan meskipun buku registenya telah disediakan sebagaimana mestinya, sehingga target 100% tidak tercapai; f)

Prosentase Pendaftaran Perkara Permohonan Eksekusi tepat waktu. Perkara yang dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Agama Bekasi tahun 2015 terdapat 16 (Enam belas) perkara. Pencatatan telah dilaksanakan secara tertib dan benar ke dalam buku register eksekusi sebagaimana mestinya, sehingga target telah tercapai 100%.

. 2. Prosentase proses pemanggilan para pihak secara sah dan patut. Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2015 ini sebanyak 3.412 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 677 perkara sehingga ada 4.089 perkara. Dari perkara tersebut telah mengalami proses pemanggilan rata-rata ada 3 pemanggilan, sehingga 3 X 4.089 perkara = 12.267 proses pemanggilan. Dari target yang ditetapkan dalam proses pemanggilan sebesar 80% telah terealisasi sebesar 110,%, sehingga target telah tercapai. 3. Prosentase proses pemberitahuan kepada para pihak yang tidak hadir secara sah dan patut. Dari perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2015 sebanyak 3.480 perkara, dan sebagian perkara yang pada waktu diputus tidak dihadiri oleh Tergugat atau Termohon dan terhadap pihak yang tidak hadir pada saat diputus tidak hadir, semuanya telah diberitahukan sehingga target 100% telah tercapai. 4. Prosentase pelaksanaan persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2015 ini sebanyak 3.412 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 677 perkara sehingga ada 3.480 perkara. Dari perkara tersebut yang telah selesai persidangannya sebanyak 3.480 perkara, yaitu 80 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%. 5. Prosentase pelaksanaan proses mediasi terhadap penyelesaian perkara yang dihadapi para pihak. Target pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 20% hanya dicapai sebesar 10 % perkara yang dimediasi sehingga capaiannya 50%. 6. Prosentase penerbitan putusan/ penetapan yang dilaksanakan.

tepat waktu serta dapat

Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2015 memutus 3.480 perkara, adapun penerbitan salinan putusan/penetapan yang diselesaikan secara cepat sebanyak 2.871 perkara. Prosentase penyelesaian salinan yang cepat tersebut sebanyak 70% dari target sebesar 80% yang telah ditetapkan sehingga capaiannya 90%.


24


7. Prosentase pelaksanaan putusan/ penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) yang memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2015 dari perkara permohonan eksekusi yang diterima sebanyak 16 perkara. Dan 16 perkara tersebut telah diselesaikan sebagaimana mestinya. Sehingga prosentase pelaksanaan putusan/penetapan yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bekasi adalah 100% dari target sebesar 85% yang berarti untuk indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan. 8. Prosentase pelaksanaan administrasi perkara yang baik dan tertib. Seluruh proses administrasi perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bekasi yaitu mulai dari mencatat perkara masuk, tundaan, maupun yang diputus ke buku induk register, memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, serta menyerahkan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak, yang berarti prosentase proses administrasi perkara telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, adapun realisasinya 80%. 9. Prosentase pembuatan laporan perkara dengan tertib dan tepat waktu. Pengadilan Agama Bekasi telah melaksanakan pembuatan laporan dalam 3 (tiga) pola, yaitu : a. Pola Bindalmin, yang terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan dan enam bulanan yakni model L1-PA1 s.d. L1-PA11. b. Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni model B3 s.d. B6 dan RK.1 s/d RK.8. c. Pola Pengadilan Tinggi Agama Bandung yakni Laporan Pelaksanaan Sita, Pembagian Harta Peninggalan Diluar Sengketa, Penyampaian Akta Cerai, Penyampaian Salinan Putusan Cerai / Penetapan Talak / Pemberitahuan terjadinya perceraian kepada Kantor Urusan Agama terkait, Laporan Pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara. Semua jenis laporan dalam bentuk hard copy tersebut telah dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dalam bentuk soft copy yakni paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang berarti prosentase proses pembuatan laporan perkara telah mencapai target yaitu 100%. Disamping laporan keuangan tersebut diatas, juga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91A ayat (3) Pengadilan Agama Bekasi telah melakukan pengelolaan keuangan biaya proses di Pengadilan Agama Bekasi dan telah dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, yang berarti prosentase proses pembuatan keuangan perkara dan keuangan biaya peroses secara tertib telah tercapai target yaitu 100%. 10. Prosentase Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan kepada para pihak. Dari penerimaan perkara tahun 2015 sebanyak 3.412 perkara dan sisa tahun sebelumnya sebanyak 677, sehingga jumlah 4.089 perkara, adapun yang diputus sebanyak 3.480 perkara. Selanjutnya Pengadilan Agama Bekasi telah menyerahkan/menyampaikan salinan putusan/ penetapan yaitu sebanyak 2.700


25


perkara. Prosentase penyerahan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 80% dari target sebesar 85% . 11. Prosentase penerbitan akta cerai. Dari penerimaan perkara perceraian tahun 2015 sebanyak 3.412 perkara, sisa tahun lalu 677 perkara, jumlah 4.089 perkara. Perkara perceraian yang diputus dan dikabulkan sebanyak 4.059 perkara. Selama tahun 2015, Pengadilan Agama Bekasi telah menerbitkan akta cerai sebanyak 2.429 perkara dengan target indikator sebesar 80% (1.943). Dilihat dari realisasi pencapaian kinerja, maka penerbitan akta cerai mencapai 100%. 12. Prosentase minutasi berkas perkara. Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah perkara yang di putus tahun 2015 sebanyak 4.059 perkara, Pengadilan Agama Bekasi telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 2.890 berkas perkara dengan realisasi capaian kinerja sebesar 80%, yang berarti indikator kinerja telah melampaui target dari tagert yang ditentukan sebesar 80%, sehingga capaiannya 100% 13. Prosentase penataan arsip berkas perkara. (sesuai dengan SOP). Dari jumlah berkas perkara yang telah diminutasi sebanyak 2.890 perkara, target indikator kinerja untuk penataan arsip berkas perkara yang ditetapkan sebesar 100%, hal ini karena dari jumlah perkara yang telah minutasi masih ada perkara Cerai Talak yang masih harus dilaksanakan ikrar talaknya. Prosentase hasil kinerja penataan berkas perkara yang telah tercapai adalah sebesar 100%.

SASARAN 2 :

Terwujudnya managemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik

1. Prosentase pelaksanaan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok a) Prosentase Penataan Kelembagaan. (Iku Kesekretariatan) Dalam meningkatkan kualitas managemen peradilan dengan program penataan kelembagaan diantaranya: - Pengusulan formasi jabatan yang kosong, - Adanya mutasi pegawai secara proporsional, - Menentukan uraian pekerjaan dan pembagian tugas secara jelas dan tegas, - Mengatur tata ruangan kantor yg dilengkapi dengan IT untuk memberikan kenyamanan, kecepatan dan ketepatan pelayanan publik. Untuk penataan kelembagaan Pengadilan Agama Bekasi dengan menentukan target pencapaian indikator 100% akan tetapi hanya tercapai 90% pencapaiannya karena harus ada pemeliharaan yang dilakukan terhadap gedung tersebut.


26


b) Prosentase Pengendalian Managemen. Sebagai parameter dalam meningkatkan kualitas managemen peradilan terhadap program pengendalian managemen diantaranya: - Penyusunan rencana dan program kerja - Pencatatan hasil kerja - Penyusunan pedoman kerja - Pembinaan SDM - Evaluasi pelaksanaan program kerja - Peningkatan pengawasan Pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Bekasi menetapkan target kinerja untuk indikator pengendalian managemen itu sebesar 85%. Terhadap program indikator tersebut realisasi kinerja pengendalian mencapai 85% . 2. Jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian a) Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan. Pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Bekasi tidak menargetkan CPNS untuk diklat Prajabatan karena tidak ada CPNS yang baru yang ditempatkan di Pengadilan Agama Bekasi; b) Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan (ADUM, SEPAMA dan SESPIM TK.I). Pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Bekasi tidak menargetkan 2 orang PNS untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan, sampai akhir tahun 2015 Diklat Kepemimpinan untuk Pengadilan Agama Bekasi 1 orang , sehingga target kinerja yang ditetapkan tersebut dapat terpenuhi 50%. c) Jumlah PNS yang telah mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II. Pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Bekasi tidak menargetkan mengikuti ujian dinas; d) Jumlah PNS yang telah menempuh pendidikan Sarjana dalam Ujian Penyesuaian Ijazah. Pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Bekasi menargetkan menyertakan PNS 1 orang yang telah selesai menempuh pendidikan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah, karena karena tidak ada realisasi yang ikut penyesuaian maka tidak mencapai target; e) Prosentase Pejabat Fungsional/Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. Pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Bekasi menargetkan 7 orang dari tenaga fungsional maupun hakim untuk mengikuti diklat/bintek baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dan selama tahun 2015 yang mengikuti diklat/bintek sebanyak 12 orang dengan capaian kinerja 250%, sehingga target kinerja yang ditetapkan tersebut telah terlampaui target yang sebesar 20%. f)

Prosentase PNS/ Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat/Bintek. Pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Bekasi menargetkan 6 dari tenaga struktural untuk mengikuti diklat/bintek baik yang diselenggarakan oleh


27


Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung maupun Kementrian/ Lembaga Negara lainnya. Dan selama tahun 2015 Pengadilan Agama Bekasi telah dapat menyertakan 12 orang untuk mengikuti diklat/bintek seperti: a. Bintek Administrasi Pengelolaan Kepegawaian. b. Bintek Penyusunan Program dan Anggaran tahun 2015. c. Bintek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d. Bintek Pengelolaan Perlengkapan. e. Bintek Pengelolaan Keuangan Negara f. Bintek Petugas Layanan Informasi Dan dari keikutsertaan tersebut maka capaian kinerja mencapai 200%, sehingga target kinerja yang ditetapkan tersebut telah melampaui target 10 % g) Jumlah Rapat Dinas Kepada Pegawai Secara Berkala. Pengadilan Agama Bekasi di tahun 2015 telah melaksanakan beberapa kali rapat dinas kepada seluruh pegawai, seperti: rapat dinas bulanan dengan tartget 35 kali akan tetapi capaian target sebanyak 40 kali, sehingga target yang ditetapkan untuk pelaksanaan rapat dinas sebanyak 35 kali telah melebihi target yang ditetapkan sehingga capaiannya 110%. h) Jumlah DDTK (Diklat Ditempat Kerja) Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas. Pengadilan Agama Bekasi selama tahun 2015 telah mengadakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) dalam hal operasionalisasi komputer dan program SIADPA sebanyak 1 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 1kali, dengan diikuti oleh kelompok meja 1, meja 2, meja 3, JS, JSP, Panitera Pengganti dan seluruh hakim untuk lebih mengoptimalkan sarana komputer dan penerapan Pola Bindalmin terutama kepada JS, JSP dan para Hakim dalam memberikan pelayanan kepada publik, sehingga realisasi untuk indikator tersebut telah mencapai 100% dan telah memenuhi target. i)

Jumlah Pengusulan Surat Ijin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3. Pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Bekasi tidak menargetkan untuk pengusulan surat ijin bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan, akan tetapi ternyata ada 1 orang yang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih atas yaitu Stap pada Pengadilan Agama Bekasi .

j)

Jumlah Pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala. Target untuk pengusulan KGB bagi PNS yang telah memenuhi syarat masa kerjanya sebanyak 25 orang, dan terealialisasi 9 orang karena yang sudah waktunya Kenaikan gaji berkala sebanya 9 Pegawai hanya terealisasi sebanyak 36%

k) Jumlah Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode April & Oktober 2015. Target untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi PNS yang telah memenuhi syarat masa kerjanya pada tahun 2015 ini sebanyak 10 orang, dan tidak sesuai dengan target sebanyak 5 Pegawai. Sehingga realisasi kinerja indikator ini hanya mencapai 50%.


28


l)

Jumlah Pelaksanaan Sidang Baperjakat. Target untuk pelaksanaan sidang Baperjakat tahun 2015 sebanyak 1 kali dan target tersebut hanya tercapai 2 kali. Sehingga realisasi kinerja indikator ini hanya melebihi tarket sehingga tercapai 200 %.

m) Jumlah Pelaksanaan Penyumpahan Dan Pelantikan Terhadap Pejabat Baru. Target untuk pelaksanaan penyumpahan dan pelantikan terhadap pejabat yang mutasi jabatan di Pengadilan Agama Bekasi selama tahun 2015 sebanya 15 orang, dan realisai 15 orang. Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah mencapai 100%. n) Jumlah Pembuatan SPMT dan SPMJ Terhadap Pejabat & PNS. Target untuk pembuatan SPMT dan SPMJ tahun 2015 terhadap 15 orang PNS telah terlaksana 9 orang . Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah tercapai 60%. o) Jumlah Pengusulan KARPEG, KARIS / KARSU, ASKES dan TASPEN Pegawai. Target untuk pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes dan Taspen di tahun 2015 sebanyak 3 orang dan terealisai 2 orang, sehingga indikator kinerja ini telah tercapai 66%. p) Jumlah Pengusulan Satya Lencana Pengadilan Agama. Pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Bekasi menargetkan pengusulan pegawai untuk mendapatkan satya lancana sebanyak 12 orang, dan terealisasi 9 orang, sehingga target yang tercapai 75%. q) Jumlah Pengusulan Pensiun Bagi Pegawai Yang Telah Memenuhi Syarat. Target untuk pengusulan pensiun bagi PNS pada tahun 2015 menargetkan 1 orang dan realisasinya 1 orang sehingga capaianya 100%; r) Jumlah Penataan File Kepegawaian. Untuk memenuhi tertib administrasi kepegawaian dengan penataan file dengan target 40 file pegawai telah terlaksana sebanyak 39 file pegawai, sehingga kinerja indikator ini telah melampaui pencapaian sebesar 97,5 %. s) Jumlah Pembuatan Statistik Pegawai. Untuk memenuhi tertib administrasi kepegawaian dengan pembuatan 1 data statistik pegawai, dan terealisasi 5 data statistik pegawai. Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah tercapai 500%. t) Jumlah Pembuatan SKP. Target pembuatan SKP terhadap 40 pegawai di tahun 2015 ini telah terlaksana 39 pegawai. Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah tercapai 97,5%. u) Jumlah Pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian. Untuk memenuhi tertib administrasi dan informasi kepegawaian telah dilaksanakan dengan pengiriman laporan tahunan setiap tahunnya. Sehingga realisasi kinerja indikator ini telah tercapai sesuai target yakni 100%.


29


v) Prosentase Absensi Pegawai Yang Datang & Pulang tepat waktu. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai terhadap ketertiban absensi untuk menunjang pembayaran remunerasi, Pengadilan Agama Bekasi menetapkan target prosentase kedisiplinan absensi pegawai yang tepat waktu sebesar 85%. Selama tahun 2015 ini rekapitulasi kedisiplinan pegawai terhadap absensi yang tepat waktu terealisasi sebesar 85%, berarti kedisiplinan pegawai terhadap absensi tepat waktu telah mencapai target 100%. w) Prosentase Penerbitan Surat Ijin Cuti Bagi Pegawai. Untuk memenuhi hak dari pegawai, selama tahun 2015 ini dengan target realisasi indikator kinerja sebesar 100%. Dan target dari indikator ini tercapai sebesar 100%. Sehingga realisasi penerbitan surat ijin cuti pada indikator ini telah mencapai target.

SASARAN 3 :

Terwujudnya sarana dan prasarana berupa gedung dan saranan lainnya yang memadai

1.

Prosentase ruang kerja yang refresentatif. Sejak tahun 2013 Pengadilan Agama Bekasi telah menempati gedung baru yang baru di bangun di lokasi semula, pembangunan gedung secara bertahap dan telah selesai dibangun sehingga pada tahun 2013 telah di tempati dan terget pencapaian sebesar 80% dan telah mencapai target 90%

2.

Prosentase ruang-ruang pelayanan publik yang refresentatif Seiring dengan telah selesainya gedung kantor baru, maka ruang-ruang pelayanan publik yang meliputi, ruang informasi, ruang pendaftaran, ruang kasir, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi dan ruang pelayanan produk sudah memenuhi target sehingga capaiannya 100%.

SASARAN 4 :


Prosentase Putusan yang Diunggah (Upload) ke Website Mahkamah Agung RI. Sampai akhir tahun 2015 Pengadilan Agama Bekasi telah menerima perkara sebanyak 3.412 perkara dan memutus sebanyak 4.059 perkara termasuk sisa perkara tahun 2014, sedangkan jumlah putusan tahun 2015 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah . Sedangkan target untuk upload putusan tersebut ditetapkan sebesar 100% , sehingga prosentase untuk realisasi kinerja ini sebesar 80,%, dengan demikian maka target kinerja belum tercapai.


30


SASARAN 5 :

Terwujudnya meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan

Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Meja Informasi. Selama tahun 2015 Pengadilan Agama Bekasi telah melayani masyarakat yang memerlukan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Bekasi . Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan jo. SE Direktur Jenderal Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama, karena surat edaran tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengapa meja informasi dibentuk, dan pentingnya perubahan sikap/paradikma dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.

SASARAN 6 :

Terwujudnya pelayanan publik yang maksimal

Prosentase Pelayanan Publik yang Maksimal. Selama tahun 2015 Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seluruh pelayanan terhadap publik dilakukan oleh petugas Meja I dan Meja III. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target. SASARAN 7 :

Terwujudnya implementasi SIADPA (plus) sebagai otomatisasi Pola Bindalmin

1. Prosentasi unit sarana IT yang dibangun. Sebagai implementasi dari aplikasi SIADPA (plus) dan sarana pelayanan publik di Pengadilan Agama Bekasi , telah ditetapkan sarana pendukungnya sebanyak 35 unit. Dan sampai dipenghujung tahun 2015 ini telah tersedia sarana pendukung tersebut sebanyak 37 unit. Sehingga indikator untuk kinerja ini telah tercapai 105%. 2. Prosentase Perkara yang updata Pada Aplikasi SIADPA (plus) Untuk memberikan informasi perkara kepada pencari keadilan selengkaplengkapnya melalui media informasi IT yang terkoneksi dengan aplikasi SIADPA Bekasi , Pengadilan Agama Bekasi hanya menargetkan 90% untuk mengupdate data perkara dari tahun 2015 hingga tahun 2015. Dan realisasi tersebut belum mencapai target sesuai target 100%. 3. Prosentase Pencari Keadilan yg memanfaatkan Touchscreen; Juga untuk memberikan informasi perkara kepada pencari keadilan dengan media informasi perkara Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan sarana IT Toucscreen. Hingga tahun 2015 ini masyarakat pencari keadilan/publik yang menggunakan sarana tersebut mencapai 30% dari target penggunaan yang ditetapkan 20 sehingga pencapaiannya melebihi target yaitu sebesar 20 %


31


SASARAN 8 :

Justice for All

1. Persentase Perkara yang diselesaikan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang Diselesaikan tepat waktu (Prodeo). Berdasarkan DIPA Tahun 2015 Pengadilan Agama Bekasi menargetkan sebanyak 500 perkara akan target yang tercapai 300 perkara prodeo Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target; 2. Persentasi perkara yang diselesaikan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan Layanan Posbakum Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Bekasi telah tersedia dana pada DIPA untuk Pos Bakum, untuk kelancaran pendaftaran perkara para pihak dianjurkan untuk membuat gugatan/permohonan melalui Pos Bakum bagi yang tidak mampu membuat surat gugatan atau permohonan telah ditunjuk petugas layanan hukum secara cuma-cuma, sehingga program ini berjalan dengan baik dan sesuai target kinerja. 3. Prosentase perkara yang diselesaikan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang Mendapatkan Layanan Sidang Keliling. Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Bekasi tidak tersedia dana dari DIPA untuk Sidang Keliling, sehubungan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi masih dapat dijangkau oleh masyarakat yang ada di Wilayah Kota Bekasi.

SASARAN 9 :

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien oleh hakim pengawas bidang

1. Jumlah Pengawasan Secara Internal. Sesuai dengan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap keuangan perkara yang berarti dalam setahun Ketua Pengadilan Agama mengadakan pemeriksaan sebanyak 12 kali. Begitu pula Wakil Ketua ditetapkan selaku Koordinator Pengawasan dari para hakim pengawas bidang dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bekasi . Masing-masing telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 12 kali dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 2. Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti Selama tahun 2015 pengawasan secara ekternal telah dilakukan sekali oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan sesuai target yang ditetapkan untuk pengawasan secara eksternal sebanyak 5 kali, sedangkan realisasinya mencapai 10 kali maka untuk indikator kinerja telah melampaui target mencapai 200%.


32


C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Prosentase Penyelesaian Administrasi Keuangan DIPA dan PNBP a). Prosentase Penyusunan RKA-KL Terhadap Rencana Kerja. Untuk pengoptimalan realisasi anggaran secara efisien dan efektif Pengadilan Agama Bekasi telah menyusun rencana kerja yang dituangkan kedalam RKA-KL Tahun Anggaran 2015 sehingga target kinerja untuk penyusunan RKA-KL yang ditetapkan tersebut dapat memenuhi target 100%. b). Prosentase Pelaksanaan POK DIPA Berdasarkan Rencana Kerja. Untuk melaksanakan realisasi anggaran secara efisien dan efektif Pengadilan Agama Bekasi telah menyusun POK DIPA Tahun Anggaran 2015 yang sesuai dengan rencana kerja, sehingga target kinerja untuk penyusunan POK DIPA yang ditetapkan tersebut dapat memenuhi target 100%. c). Prosentase Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Untuk Belanja Pegawai. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2015 untuk belanja pegawai dari pagu sebesar Rp. 5.220.213.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.063187.187.549,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 157.025.451,-. Sehingga secara umum realisasi anggaran DIPA untuk belanja pegawai sudah mencapai 96,99% dari terget penyerapan (98%). Sehingga kurang dari target. d). Prosentase Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Untuk Belanja Barang. 1). DIPA 01 (BUA MARI) Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2015 untuk belanja barang dari pagu sebesar Rp. 627.225.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 626.567.289,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 657.711,-. Sehingga secara umum realisasi anggaran DIPA untuk belanja barang terserap melebihi target sebesar 99,90% dari target penyerapan 95%. 2). DIPA 04 (Ditjen Badilag MARI) Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2015 untuk belanja barang dari pagu sebesar Rp. 32.260.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 32.165.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 95.000,-. Sehingga secara umum realisasi anggaran DIPA untuk belanja barang hanya terserap sebesar 99,55% dari target penyerapan 100%. e). Prosentase Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Untuk Belanja Modal. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2015 untuk Belanja Modal dari pagu sebesar Rp. 140.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 139.375.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 625.000,-. Sehingga secara umum realisasi anggaran DIPA untuk belanja Modal terserap kurang dari target sebesar 99,55% dari target penyerapan 100%.


33


f). Jumlah Laporan Pelaksanaan Realisasi DIPA Yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Agama Bekasi telah mengirimkan laporan yang sesuai dengan dengan sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bekasi telah mengirimkan Laporan keuangannya baik kepada KPPN Bekasi maupun ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebanyak 12 kali. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai 100%.

g). Jumlah Pembukuan Dalam Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan DIPA. Setiap transaksi keuangan DIPA Tahun Anggaran 2015 telah dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya dan dicatat kedalam buku keuangan DIPA oleh Bendahara Pengeluaran, yang berarti pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bekasi telah secara tertib mengadministrasikan keuangan DIPA. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai 100%. h). Jumlah Penerimaan PNBP. Pada tahun 2015 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Agama Bekasi adalah sebesar Rp. 221.925.200,- sedangkan target penerimaan PBNP yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 175.000.000,berarti realisasi yang dicapai adalah sebesar 51%. Dengan demikian untuk indikitor kinerja ini belum mencapai target. *****


34

Panutup

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2015 ini menyusun capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Bahwa secara umum hasil capaian kinerja sasaran terhadap program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan hanya ada beberapa yang belum mencapai target, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk program tahun 2016. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Bekasi dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Bekasi dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan . 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Pengadilan Agama Bekasi telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 677 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 3.412 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bekasi berjumlah 4.089 perkara, dari jumlah perkara tersebut yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 3.480 perkara (85%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 609 perkara (15%). B. SARAN - SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Bandung , agar : 1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Bekasi 2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya yang berorintasi sesuai kebutuhan yang ada di Pengadilan Agama Bekasi. 3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Yustisial secara Profesional di tingkat pertama baik itu berupa bintek atau pelatihan.


35

Panutup

C. PENUTUP Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Bekasi sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2015. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bekasi yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini. ******


36

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Recommend Documents