BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 - 2015, visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
adalah
”Mewujudkan
fungsi
pengawasan
intern
yang
independen, profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan
di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”. Hal ini merupakan pandangan ideal keadaan masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan, dan secara potensial dapat diharapkan dapat diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam mewujudkan visi ini maka disusunlah misi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah: a. Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. b. Meningkatkan efektivitas menajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. c. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dari misi tersebut ditetapkan tujuan organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadikan sebagai
indikator sasaran strategis
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah antara lain : a. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah c. Meningkatnya pengawasan yang profesional
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
9
Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki indikator kinerja sebagai penjabaran atas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur apakah telah tercapai sasaran organisasi atau masih dibawah target yang telah ditetapkan. Implementasi atas 3 (tiga) sasaran strategis dijabarkan melalui program-program sebagai berikut: -
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN Tindak lanjut atas penetapan target kinerja selama 5 tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis dikerucutkan dalam target tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Substansi dari dokumen Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai selama tahun 2015. Sasaran pada tahun anggaran 2015 masih menitik beratkan pada kualitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP maupun pihak eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti. Adapun rincian atas dokumen tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut : SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
INDIKATOR KINERJA 2 1. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP 2. Opini BPK terhadap LKPD 3. Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
TARGET 3 80%
Minimal WDP
90%
10
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Meningkatnya pengawasan yang profesional
2 1. Persentase SKPD yang telah menerapkan SAKIP 2. Persentase SKPD yang nilai SAKIP kategori Baik - Katagori AA =0 - Katagori B = 10 - Katagori CC = 21 - Katagori C =3 - Katagori D =0
1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditindaklanjuti 2. Persentase penyalahgunaan APBD Provinsi 3. Persentase sisa kerugian Negara/Daerah
3 100% 65%
90%
0% 40%
C. PERJANJIAN KINERJA Penetapan Kinerja yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang disepakati antara Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Gubernur Kalimantan Tengah selaku pembina atau atasan langsung dari Kepala SKPD. Pada kontrak kinerja disebutkan pula besaran anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan program dan kegiatan guna mencapat sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun besaran anggaran yang dibunakan pada tahun 2015 adalah Rp16.878.130.711,00 tediri dari Belanja Tidak Langsung Rp7.643.380.711,00 dan Balanja Langsung sebesar Rp9.234.750.000,00 Besaran anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 9 program yang terdiri dari 46 kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
11
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 5) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 6) Penyediaan jasa administrasi keuangan 7) Penyediaan jasa kebersihan kantor 8) Penyediaan alat tulis kantor 9) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10) Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor 11) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12) Penyediaan peralatan rumah tangga 13) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14) Penyediaan makanan dan minuman 15) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16) Penyediaan bahan logistik kantor 17) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 18) Rujukan Berobat PNS 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2) Pengadaan Meubelair 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian olahraga 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4) Penilaian Angka Kredit 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
12
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4) Penyusunan renja SKPD 5) Penyusunan Dokumen Anggaran SKPD 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya 4) Inventarisasi temuan pengawasan 5) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 6) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 7) Reviu Laporan Keuangan 8) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 9) Evaluasi Kinerja SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Tengah 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 9. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah 1) Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
LAPKIN Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
13
