LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
Daerah
Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20052025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012. RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut.
A. VISI Visi dari Gubernur terpilih sebagaimana tercantum pada RPJMD 2011-2015 adalah: “ TERWUJUDNYA KALIMANTAN SELATAN YANG BERKEMBANG, MAJU, UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN DAMAI (BERMUNAJAD) TAHUN 2015“ Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan “Bermunajad” adalah sebagai berikut : Berkembang mengandung makna: bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional maupun global.
Wadja Sampai Kaputing
13
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
Maju mengandung makna: bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
Unggul mengandung makna: bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi
dalam
meningkatkan
produktivitas
yang
kompetitif
dalam
persaingan global Nyaman mengandung makna: bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan religius.
Sejahtera mengandung makna: bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).
Damai mengandung makna: bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi di atas selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu: Wadja Sampai Kaputing
14
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. B. MISI Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Sosial dan Budaya; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing ; 3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis; 4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta aksesibilitas infrastrukur wilayah ; 5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan benar. Misi di atas juga telah selaras dengan misi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu: 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Terhadap Visi yang hendak dicapai dan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan tersebut diatas, lebih lanjut ditetapkan 15 (lima belas) sasaran termasuk program-program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan, sasaran, dan program serta keterkaitan masing-masing unsur rencana strategis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.
Wadja Sampai Kaputing
15
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target kinerja utama yang akan diukur melalui 8 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai. Rencana pembangunan tahun 2013 dituangkan dalam RKPD tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012. RKPD tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2013 disertai program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran. Prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2013 sebagai berikut : 1. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya diproritaskan, pada aspek peningkatan kualitas pembangunan manusia yaitu : a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama. b. Memfasilitasi penanganan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). c. Memfasilitasi kegiatan dan olahraga, perempuan dan anak. d. Memfasilitasi pengembangan budaya daerah. 2. Pembangunan sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan : a. Menurunkan angka buta huruf. b. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. c. Mendidik tenaga kerja yang siap pakai di dunia kerja. d. Menaikkan Usia Harapan Hidup, khususnya pada penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi. e. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan dan kesehatan. f.
Meningkatkan dan memanfaatkan BLK berstandar internasional, untuk menumbuhkembangkan wirausaha pekerjaan terampil.
Wadja Sampai Kaputing
16
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
3. Peningkatan Perekonomian diprioritaskan pada : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. b. Meningkatkan penguatan argo industri (struktur ekonomi). c. Meningkatkan daya beli masyarakat. d. Memantapkan ketahanan pangan. e. Menurunkan dan mengendalikan inflasi. 4. Pengelolan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada : Mendorong dan memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 5. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur diprioritaskan pada : a. Memfasilitasi pembangunan kapasitas dan kualitas Infrastruktur utama (skala regional kalsel). b. Meningkatkan
dan
mengembangkan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur dasar. c. Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas fasilitas publik lainnya. 6. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik difokuskan pada : a. Mendorong peningkatan kualitas peningkatan publik. b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah. c. Mengakomodasi pengawasan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Sebagai dasar acuan bagi SKPD dalam pelaksanaan program-program kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2013 maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Wadja Sampai Kaputing
17
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
maka pada tahun 2013 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2013, sebagai berikut : Target Kinerja Makro 2013 No
Indikator
Satuan
2013
Target s.d 2015
1 2 3 4 5
Pertumbuhan ekonomi PDRB Per Kapita (Adhk) Laju Inflasi Indeks GINI Tingkat pengangguran terbuka Tingkat Kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia Tingkat pertumbuhan penduduk
% Rupiah % Indeks %
6,00 9.400.000 6,50 0,20 6,60
6,0 – 6,9 9,2 - 10,6 5,0 – 7,0 0,22 – 0,18 6,62 – 6,50
% %
4,71 72
4,25 - 3,99 70 – 74
%
1,73
1,60 - 1,40
6 7 8
Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun 2013 disajikan per kelompok sasaran adalah sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatkan toleransi antar umat beragama No.
Indikator Kinerja
1
Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK) Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan Frekuensi pertemuan antar umat beragama Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti
2
3 4 5 6 7
Wadja Sampai Kaputing
Satuan Target
Penanggung Jawab
%
100
Biro Kesra
Buah
3
Badan Kesbangpolinmas
Buah
1
Biro Kesra
%
60
Biro Kesra
%
70
Biro Kesra
Kali
2
Biro Kesra
%
100
Biro Kesra
18
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat Penanggung No. Indikator Kinerja Satuan Target Jawab 1 Persentase menurunya remaja keluarga fakir miskin % 1,96 Dinas Sosial penyandang masalah sosial 2 Persentase jumlah rumah singgah/rumah panti dalam % 6,9 Dinas Sosial keadaan baik 3 Indeks Kepuasan Nilai 95 Dinas Sosial Masyarakat Panti 4 Bertambahnya Fasilitas Dinas Pemuda, Olahraga Olah Raga, Buah 3 Budaya dan Pariwisata 5 Persentase tertanganinya Badan korban bencana % 100 Penanggulangan Bencana Daerah 6 Persentase meningkatnya Badan peran serta masyarakat % 40 Penanggulangan dalam penanggulangan Bencana Daerah bencana 7 Persentase Remaja keluarga miskin yang % NA Dinas Sosial sekolah 8 Persentase anak keluarga kurang mampu yang % NA Dinas Sosial memanfaatkan bantuan beasiswa 9 Persentase lansia terlantar % 0.56 Dinas Sosial yang dapat ditampung panti 10 Persentase Fakir miskin penyandang cacat yang % 0,47 Dinas Sosial tertangani 11 Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi Unit 5 Dinas Sosial standar 12 Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan % 95 Dinas Sosial pelayanan panti
Wadja Sampai Kaputing
19
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
Sasaran 3 Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah. No.
Indikator Kinerja
1
Persentase peningkatan Event Budaya Daerah Persentase peningkatan kunjungan WISMAN Persentase peningkatan kunjungan WISNUS Lama Kunjungan WISMAN Lama Kunjungan WISNUS Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum setiap tahun
2
3
4 5 6
Satuan Target
Penanggung Jawab
%
10
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
%
2,3
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
%
3
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Hari
3
Hari
3
%
12
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Sasaran 4 Meningkatkan Pembangunan Manusia Berkualitas pada Semua Jalur dan Jenjang Pendidikan No. 1 2 3 4 5
Indikator Kinerja Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni SD/MI APK SLTP/MTs APK SLTA/MA/SMK
Satuan
Target
Penanggung Jawab
%
96,50
Dinas Pendidikan
Tahun
8
Dinas Pendidikan
%
99,00
Dinas Pendidikan
% %
99,00 79,00
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Sasaran 5 Meningkatkan Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan No.
Indikator Kinerja
Satuan
Target
1
Angka Harapan Hidup
Tahun
67
2
Angka Kematian Bayi
Kasus per 1000 Kh
33,50
Wadja Sampai Kaputing
Penanggung jawab Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
20
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
3
Angka kematian ibu
4
Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan Cakupan pelayanan peserta jaminan pemelihara kesehatan masyarakat
5
Kasus
165
%
100
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
100
Dinas Kesehatan
%
Sasaran 6 Meningkatkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing No.
Indikator Kinerja
1
Persentase kelulusan BLK yang bekerja Persentase Jumlah Penduduk yang bekerja Persentase pengurangan pengangguran terbuka Persentase peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja
2
3
4
Satuan
Target
%
30,00
%
93,30
Penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
%
6,67
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
%
71,76
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sasaran 7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas No
1
2
3
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Penanggung Jawab
Pertumbuhan PDRB Sektor : Pertanian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Produksi Padi Produksi Jagung Produksi Jeruk Produksi Sayuran Perkebunan Produksi Karet Produksi Sawit Peternakan Produksi daging
Ton Ton Ton Ton
2.079.103 115.507 113.292 57.222
Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Ton Ton
157.609 757.808
Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan
Ton/Th
63.465
Dinas Peternakan
Wadja Sampai Kaputing
21
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
4
Pertambangan
5
Industri pengolahan
6
7
Dinas Pertambangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
%
5
%
2
%
5
Rp US $
3.000.000.000 600.000
Perdagangan
Jumlah pungutan PSDH dan DR
Dinas Kehutanan
Sasaran 8 Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis agroindustri No Indikator Kinerja Satuan Target Penangung Jawab 1 Persentase industri Dinas Perindustrian yang berbasis % 2 dan Perdagangan agroindustri 2 Persentase Peningkatan Dinas Perindustrian % 12 Realisasi Nilai dan Perdagangan Ekspor Non Migas Sasaran 9 Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup No
Indikator Kinerja
1
Bertambahnya Luasan Tanaman Baru dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Jumlah Lahan Kritis yang berkurang karena rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di kalsel yang terbentuk telah direalisasikan Persentase kasus IUU yang diselesaikan Rasio pertanian pangan berkelanjutan
2
3
4
5 6
Wadja Sampai Kaputing
Satuan
Target
ha
2.745
Ha
1.125
Penanggung jawab Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
%
100 Dinas Kehutanan
Jumlah
11
%
100,00
%
15,84
Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian
22
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
7 8
Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya
%
35
Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya
%
15
Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Sasaran 10 Meningkatkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa No
1
2 3
4
Indikator Kinerja
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase jembatan dalam kondisi baik Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas Waktu tempuh rata-rata
Satuan
Target
%
75
%
80
%
Turunnya Pelanggaran 22% atau dari 73 pelanggaran dari 330 pelanggaran
KM/JAM
40
Penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dishubkominfo
Dinas Pekerjaan Umum
Sasaran 11 Meningkatkan infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air. Penanggung No Indikator Kinerja Satuan Target jawab 1 Persentase terbangunnya % 20,00 Dinas PU jaringan irigasi rawa 2 Persentase panjang pantai yang % 20,00 Dinas PU bebas abrasi 3 Persentase panjang tebing yang % 20,00 Dinas PU tertangani 4 Persentase tersedianya air % 27,27 Dinas PU bersih 5 Jumlah lahan pertanian yang Dinas Ha NA bebas intrusi air laut Pertanian 6 Jumlah air yang bebas intrusi Dinas NA NA air laut Pertanian Wadja Sampai Kaputing
23
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
Sasaran 12 Meningkatnya akses masyrakat terhadap insfratuktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi. Penanggung No Indikator Kinerja Satuan Target Jawab 1 Cakupan pelayanan persampahan Dinas % 33 Pekerjaan Umum 2 Persentasi Luas areal pemukiman Dinas yang bebas genangan % 33 Pekerjaan Umum 3 Persentase rumah tangga yang Dinas terlayani jaringan air bersih % 48 Pekerjaan Umum Sasaran 13 Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur. No Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung jawab 1 Jumlah bangunan Dinas Pekerjaan Umum gedung yang Unit 12 memenuhi standar HSBGN 2 Tingkat kesesuaian Dinas Pekerjaan Umum perencanaan pembangunan tata % 10 ruang infrastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW 3 Persentase Dinas Pekerjaan Umum Pemenuhan sarana Unit 5 dan prasarana perkantoran PEMDA Sasaran 14. Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan No
Indikator Kinerja
1
Persentase instansi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP Opini atas Laporan Keuangan Hasil Evaluasi penerapan SAKIP
2 3
Wadja Sampai Kaputing
Satuan
Target
%
48
Nilai
WDP
Nilai
B
Penanggung Jawab Biro Organisasi
Biro Keuangan Inspektorat
24
LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
4
Persentase SKPD dengan hasil evaluasi minimal BAIK Persentase peningkatan pengunjung Website Persentase Responden pengguna Website yang tingkat kepuasan cukup
5 6
Inspektorat
%
70
%
20
%
89,75
Biro Hubungan Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat
Sasaran 15 Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
1
IKM pada instansi Pelayanan Publik
Nilai
78
Penanggung Jawab Biro Organisasi
%
20
Biro Organisasi
9,83
Biro Organisasi
2 3
4
Prosentase Pelayanan yang mendapat ISO
Publik
Persentase Pelayanan Publik yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima Persentase masyarakat tuntas
Wadja Sampai Kaputing
pengaduan ditangani secara
%
Inspektorat
%
100
25