BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Adapun visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pokok, yaitu : Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Adapunt Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan TUN di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor: W3-TUN3/ /OT/I/2013,
tanggal 3 Januari
2013, dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
Peningkatan putusan Hakim
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
dalam
Peningkatan pengelolaan perkara
efektifitas penyelesaian
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang pengadilan. ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
B. RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2012 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sebagai berikut:
SASARAN Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase sisa perkara yang 100 % diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan 100 % c. Persentase perkara yang diselesaikan 100 % dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: putusan Hakim - Banding 100 % - Kasasi 100 % - Peninjauan Kembali 100 % Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan 100 % pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan
perkara
secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap diselesaikan peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan putusan perkara TUN yang berkekuatan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan
kinerja
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sebagai berikut:
SASARAN Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan
TARGET 100 % 100 %
Peningkatan putusan Hakim
Peningkatan pengelolaan perkara
aksepbilitas
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali d. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan putusan perkara TUN yang berkekuatan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas d. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial f. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk
menilai
keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja
tidak
dimaksudkan
sebagai
mekanisme
untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
TARGET (%)
REALI SASI (%)
CAPAI AN (%)
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya pengawasan
Peningkatan SDM
kualitas
kualitas
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara TUN yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
100
50
50
100
80
100
100
100 100 100
10
80
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
REALI SASI (%)
CAPAI AN (%)
100
100
100
100
50
50
100
50
50
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Tata Usaha Negara yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, sejumlah 4 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.
Adapun
sebagai
perbandingan
persentase
sisa
perkara
yang
diselesaikan, sebagai berikut: Perkara No 1. Tata Usaha Negara
2010 4
2011 6
2012 10
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 4 perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 6 perkara adanya peningkatan sebesar 50 %. Sedang penyelesaian
sisa
perkara
tahun
2011
dibandingkan
dengan
penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 80 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 80 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 14 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 20 perkara. Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 75 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara tata usaha negara yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2012. Keadaan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2012 No
Bulan
Sisa tahun 2011
Masuk
Putus
Sisa
2012
2012
akhir 2012
1.
Januari
6
2
2
6
2.
Pebruari
6
-
1
5
3.
Maret
5
1
-
6
4.
April
6
2
-
8
5.
Mei
8
-
2
6
6
Juni
6
3
2
7
7.
Juli
7
-
1
6
8.
Agustus
6
1
-
7
9.
Sep
7
3
2
8
10. Oktber
8
2
1
9
11. Nop
9
3
-
12
12. Des
12
4
3
13
21
14
Jml
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan, sebagai berikut: No Perkara 1. TUN
2010 29
2011 25
28
2012 22
27
14
Perkara TUN yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 29 perkara dan diselesaikan sebanyak 25 perkara (85%) dibandingkan dengan perkara TUN yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 28 perkara dan diselesaikan sebanyak 22 perkara (90 %) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara TUN sebesar 10%. Sedang penyelesaian perkara TUNtahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 10%, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada persentase sisa perkara yang diselesaikan. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Sampaikan analisis capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan prosentase capaian.
Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Renstra 2010-2014 4. RKT 2013 & 2014 5. SK Tim Penyusun LAKIP
6. Lampiran-lampiran lainnya.
